Strategi Kebijakan Kota Surabaya Dalam Menangani Anak Putus Sekolah

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015

Strategi Kebijakan Kota Surabaya Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Murniwati Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tahun, FISIP, Universitas Airlangga ABSTRACT The aim of the research is to obtain the brief explanation of the issues of the policy and strategy handled by Surabaya’s governors to resolve dropped out children problem in Surabaya. Every citizen has the rights to obtain their education, especially in their primary education, whereas it is the obligation for the governors to overcome the fund. In a contrary, the rate of dropped out children in Indonesia is significantly rising. In fact, over the years the rate of dropped out children has significantly decreased in Surabaya. The education authorities in Surabaya have the command in delivering the policy and strategy to overcome the dropout problem. It is believed to be reliable source to obtain the information. The research is conducted by using qualitative descriptive method. This research was conducted in Surabaya. There are three major informants. They obtained from the education authorities, the society and NGO. The researcher used purposive sampling data to determine the informants. The data are collected in in-depth interview and documentation, for the data analysis is used reduction, presentation and conclusion. It resulted that the policies from Surabaya governors are conducted by combining expansion and transformation strategy. These strategies and policies are believed to be the concern of improvement of status, capacity, and other facilities which suitable within the globalization in the case of organization, combined with the organization’s demand to fulfill internal and external need which is essentially conducted for fundamental change. Expansive strategy includes preventive policy or preventing dropout kids because of economical problem such as BOPDA scholarship and Mitra Warga entrance program. Transformation strategy includes non-formal programs such as PKBM and Kejar Paket. Keywords: strategy, policy, education, children, dropouts I.

Pendahuluan I.I. Latar Belakang Masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Human Development Index (HDI) adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk melakukan perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.1 Selain itu, HDI ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara itu masuk dalam kategori sebagai negara maju, negara berkembang atau sebagai negara terbelakang serta untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.2 Indeks ini bermula pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India, Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan, Mahbub Ul Haq serta dibantu oleh beberapa rekannya sehingga indeks ini selalu dipakai

oleh Program Pembangunan PBB pada laporan IPM tahunan. Dalam melakukan pengukuran atas tingkat HDI sebuah negara, maka ada dimensi yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Dimensi pertama, berupa ukuran hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Dimensi kedua, berupa tingkat pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar menengah dan atas. Sedangkan dimensi ketiga berupa standar kehidupan yang layak. Hasil studi United Nation for Development Programme (UNDP) tentang HDI menyatakan bahwa Indonesia berada jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina. Peringkat HDI Indonesia pada tahun 2010 berada pada urutan 108, masih dibawah Malaysia,Singapura dan Thailand. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Man usia 2 Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics

246


ISSN 2303 - 341X


Tabel I.1 Peringkat Human Development Index (HDI) di Wilayah ASEAN Tahun 2010 No Negara Nilai Peringkat 1

Singapura

0,846

27

2

0,805

37

3

Brunai Darussalam Malaysia

0,744

57

4

Thailand

0,654

92

5

Filipina

0,638

97

6

Indonesia

0,600

108

7

Vietnam

0,572

113

8

Laos

0,497

122

9

Kaomboja

0,494

124

10

Myanmar

0,451

132

Sumber:data.menkokesra.go.id Salah satu penyebab rendahnya tingkat HDI Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga adalah karena masih banyak angka buta aksara dan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Hal ini ditambah dengan faktor tingginya anak putus sekolah diberbagai daerah serta dibarengi dengan rendahnya minat anak dan juga orangtua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam ranah pemerintah pusat maupun daerah telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 3

3

Undang Undang Dasar 1945

Pemerintah pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan untuk program Beasiswa Operasional Sekolah (BOS) dan dapat memenuhi 70% biaya pendidikan. 4 Beasiswa Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang dimaksudkan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non personal bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud dari program belajar Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non personal selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut. Pencanangan program wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Berdasarkan penelitian Merry Elike Evelyn Titaley yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Di SMP Negeri 4 Dan SMP Taman Siswa Jakarta Pusat (2012), menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab utama siswa putus sekolah dari segi faktor internal adalah tidak menyukai sekolah karena merasa dikucilkan oleh teman-teman. Sehingga membuat mereka tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Selain itu ada faktor eksternal yang turut berhubungan, terutama faktor ekonomi yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan sekolah di SMP Taman Siswa. Sedangkan di SMP Negeri 4 faktor penyebab utamanya adalah faktor sekolah.5 Sektor pendidikan merupakan salah satu unsur utama untuk melihat kemajuan suatu bangsa, disamping sektor ekonomi dan kesehatan. Kondisi pendidikan di Indonesia sendiri masih memiliki banyak kendala terutama pada tingginya angka putus sekolah yang terjadi diberbagai daerah. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka putus sekolah yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurangnya minat dan juga antusiasme dalam menjalani rutinitas bersekolah hingga faktor sosial budaya dilingkungan tempat tinggal. Permasalahannya adalah bagaimana cara menangani tingginya angka putus sekolah ini. Hal ini dikarenakan upaya untuk mengangani tingginya anak 4

Kompas.com Titaley, Merry Elike Evelyn. Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 dan SMP Taman Siswa Jakarta Pusat. Tesis. Universitas Indonesia : 2012 5

247


ISSN 2303 - 341X


putus sekolah bukan saja merupakan tangung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah berupaya untuk mengurangi tingginya angka tersebut dengan memberikan kebijakan berupa Program Wajib Belajar Sembilan Tahun secara nasional untuk anak yang memasuki usia sekolah. Hal yang menarik untuk menjadi perhatian adalah bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini. Hal apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah ini, sehingga jumlah anak putus sekolah Kota Surabaya dari tahun ke tahun menurun secara siginifikan. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk melihat strategi kebijakan apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menangani Anak Putus Sekolah. 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diawal, maka penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menangani Anak Putus Sekolah. 1.4. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis : sebagai pengembangan informasi tentang pembahasan kajian Ilmu Adminisrasi Negara yang berkaitan dengan strategi kebijakan public,dalam hal ini di bidang pendidikan. b. Manfaat praktis : sebagai penjelas yang lebih spesifik dan terperinci akan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam penanganan masalah yang serupa dalam bidang pendidikan. 1.5. Kerangka Konsep Kerangka Konsep merupakan suatu tahapan penting dalam aktivitas penelitian karena dalam kerangka ini rancangan atau arah penelitian akan menjadi lebih jelas. Kerangka konsep mengacu pada tinjauan terhadap konsep yang akan mendasari sebuah penelitian, baik yang tertuang dalam hasil penelitian maupun tinjauan pustaka dalam mencari informasi untuk menguraikan konsep yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. 1.5.1. Strategi Menurut Wechsler dan Backoff , penerapan strategi organisasi publik dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, yaitu

Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap strategi publik Internal Eksternal Kepemimpinan

Sarana yang tersedia

Kapasitas dari organisasi

Persyaratan yang diminta para stakeholder

Kesepakatan internal mengenai wewenang yang berlaku Ruang kebebasan yang tersedia melalui pelimpahan pengendalian oleh atasan Bonafidas dari sumbersumber keuangan alternatif

Pengaruh dari berbagai agenda politik

Keragaman kewenangan Perkembangan teknologi jasa

Perimbangan kekuatan politik Badan hokum dalam organisasi

akan dalam

Dukungan publik terhadap organisasi dan aktivitasnya Alokasi anggaran yang dikendalikan atasan

Keberadaan akan faktor-faktor yang berpengaruh dengan bobot yang realtif hampir sama satu sama lain, menjadikan pola-pola strategi yang diberlakukan organisasi publik cenderung bergerak dalam suatu tingkat rigiditas tertentu. Semakin terbukanya peluang untuk mengidentifikasikan dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak persilangan, yaitu : 1. Strategi ekspansi Penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta saranasarana.. 2. Strategi transformasi Ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan dengan aspirasinya sendiri. 3. Strategi isolasi Adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk mengakomodasikan tekanan eksternal dengan aspirasi-aspirasinya sendiri, dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisatoris akan senantiasa diprioriaskan. 4. Strategi politisasi

248


ISSN 2303 - 341X


Strategi ini mengenal dua wujud, untuk yang pertama ditujukan untuk menciptakan terbentuknya keseimbangan kekuatan yang baru di dalam suatu lingkungan politik yang tengah berubah dan sekaligus meredusir tekanan politik terhadap strategi yang dimunculkan dari organisasi tersebut. Wujud yang kedua, organisasi publik hanya merupakan suatu instrumen partai politik. Pemrioritasan strateginya disesuaikan dengan prioritas tujuan partai politik dan kemudian berikutnya barulah bagi tujuan kepentingan publik.6

1.5.2. Kebijakan Koontz dan O’Donell mengemukakan kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Anderson,

kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga maupun waktu untuk mencapai tujuan.7 Menutup Campbell, kebijakan adalah batasan keputusan memadu masa depan. Implikasi kebijakan menurut Mann membutuhkan syarat, yaitu 1. Sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu 2. Implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses8 Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijakan selalu ditemukan problem. Adapun karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat publik, sangat konsekuensional, sangat kompleks, didominasi ketidakpastian, dan mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya. 9 1.5.3. Strategi Kebijakan cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk merumuskan sebuah jalan, cara, pola untuk mencapai tujuan-tujuannya dimana didalamnya terdapat beberapa hal, berupa perencanaan yang sengaja dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan pokok dengan mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yang berdimensi pada inovasi organisasi yang dapat menyesuaikan keadaan di masyarakat dengan melihat adanya indikator berupa konsistensi dan penyesuaian diri yang ada dalam organisasi tersebut. 1.6. Definisi Konsep  Strategi adalah sebuah rencana dimana suatu rencana itu dibuat secara terpadu, komprehensif, dan terintegrasi yang memang sengaja dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pokok suatu organisasi tersebut dapat tercapai.  Kebijakan adalah suatu cara bertindak yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan untuk mencapai visi misinya dengan dasar perencanaan yang matang dan menjadi pedoman dalam melakukan pengambilan keputusan.  Strategi kebijakan adalah cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk merumuskan sebuah jalan, cara, pola untuk mencapai tujuan-tujuannya.  Strategi ekspansi Penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta saranasarana..

6

7

Jenis – Jenis Strategi Dalam Sector Publik Ciri-ciri Strategi Strategi Strategi Strategi ekspansi transfor isolasi politik masi Kekuatan Lemah kuat Kuat sedang pengaruh faktor eksternal Lokaasi Internal Eksternal Eksternal Internal pengendali an strategik Modus Proaktif Reaktif Reaktif Reaktif operandi tindakan strategik Fokus Organisas Kebijaka politik Politik strategi i n Perubahan Inkriment Fundame Status Inkrime kecenderu al ntal quo ntal ngan Cakupan Lebar Sedang sempit Sempit strategi Intensitas Tinggi Sedang rendah Rendah tindakan strategic Sasaran kombinas Internal kombinas Kombin umum i i asi strategi

Aimee, Henne, dkk. 2010. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik. Bandung : PT Refika Aditama hlm. 62 – 63.

ibid ibid 9 Sagala, Syaiful 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Penerbit Alfabeta. hlm 97 8

249


ISSN 2303 - 341X




Strategi transformasi Ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan dengan aspirasinya sendiri.  Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, salahsatunya adalah adanya keharusan anak-anak usia sekolah untuk memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya lebih baik.  Anak putus sekolah adalah proses berhentinya anak secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar 1.7. Metode Dan Prosedur Penelitian Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengolah data primer dan sekunder yang ada untuk tujuan tertentu. Dengan cara ilmiah diharapkan proses pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian. 1.7.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian Pendekatan dan fokus penelitian ini ditujukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pihak yang menentukan strategi kebijakan pemerintahan Kota Surabaya, terutama yang berkaitan dengan hal strategi kebijakan untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah di Kota Surabaya. Fokus dalam penelitian ini adalah pada langkah-langkah strategi kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menangani tingginya anak putus sekolah, sehingga bahasan akan terpusat pada usahausaha atau kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 1.7.2.

Tipe Penelitian Pada penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif. Hal ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 10 Melalui metode tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan dan memahami tentang strategi kebijakan dan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi tingginya anak putus sekolah. Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif, dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran, maka digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian tersebut. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian akan semakin berkualitas.11 Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.12 Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan yang terbatas akan tetapi memiliki galian data yang mendalam. Lokasi penelitian Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan berdasarkan pada kebutuhan dalam melakukan pengambilan data baik primer maupun sekunder. Maka lokasi penelitian ini berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai tempat para penentu strategi kebijakan dalam menangani anak putus sekolah di Kota Surabaya. Teknik Penentuan Informan Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.13 Dalam penentuan informan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik snowballing apabila belum mendapatkan pihak yang pasti dalam memberikan informasi dan key person, apabila sudah mengetahui subyek dalam penelitian ini.

10

Moh. Nazir, 1998 dalam Merry Elike Evelyn Titaley, 2012 11 Burhan Bungin,2001. Metodologi Penelitian Sosial. Cet.1.Surabaya : Airlangga University Press 12 Satori, Djam’an, Dkk. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Halaman 25 13 Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana

250


ISSN 2303 - 341X


Maka kelompok informan dalam penelitian ini adalah : a. Instansi pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surabaya b. Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu LSM Pengembangan Pendidikan Indonesia c. Anak putus sekolah. 1.7.6. Instrument Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Instrument dalam penelitian ini berupa peneliti itu sendiri dengan mendapatkan informasi dari narasumber menggunakan pedoman wawancara sebagai pedoman dalam menggali informasi dengan cara wawancara mendalam. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini biasanya bersifat mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.14 Selain itu, terdapat data-data sekunder sebagai pendukung dalam melengkapi informasi berupa tabel-tabel, dokumen, dokumentasi, yang mendukung untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 1.7.7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan sekaligus juga sebagai alat analisis data.15 Sehingga proses selanjutnya berupa analisis pada transkrip, narasi dan juga teks yang didapatkan setelah mendapatkan sejumlah informasi dari narasumber yang telah ditetapkan. Selain itu akan dilakukan proses triangulasi data apabila ditemukan beberapa informasi yang tidak saling sinkron dan tidak saling melengkapi. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penyajian Data, Analisis Data Dan Interpretasi Teoritik Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota

14

Satori, Djam’an. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. halaman 30 15 Bungin, Burhan.2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya. Hlm 145

Surabaya memiliki perspektif tentang apa yang organisasi ingin lakukan. Setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah pasti memiliki rencana dan cara yang dilakukan untuk mencapai visi misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam kenyataannya di lapangan banyak fenomena yang terjadi diluar ekspektasi sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian - penyesuaian. Akan tetapi memang sudah menjadi keharusan bahwa menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, sehingga apabila menjumpai hambatan atau situasi yang terjadi diluar dugaan sudah ada alternatif kebijakan yang sudah disiapkan. Keberadaan akan faktor-faktor yang berpengaruh dengan bobot yang relatif hampir sama satu sama lain, menjadikan pola-pola strategi yang diberlakukan organisasi publik cenderung bergerak dalam suatu tingkat rigiditas tertentu. Semakin terbukanya peluang untuk mengidentifikasikan dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak persilangan, yaitu : a. Strategi ekspansi Penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta saranasarana. b. Strategi transformasi Ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan dengan aspirasinya sendiri. c. Strategi isolasi Adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk mengakomodasikan tekanan eksternal dengan aspirasi-aspirasinya sendiri, dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisatoris akan senantiasa diprioriaskan. d. Strategi politisasi Strategi ini mengenal dua wujud, untuk yang pertama ditujukan untuk menciptakan terbentuknya keseimbangan kekuatan yang baru di dalam suatu lingkungan politik yang tengah berubah dan sekaligus meredusir tekanan politik terhadap strategi yang dimunculkan dari organisasi tersebut.16

16

Siagian, Sondang P. 2000. Manajemen stratejik. Jakarta : PT Bumi Aksara hlm 172-173

251


ISSN 2303 - 341X


Jenis – Jenis Strategi Dalam Sector Publik Ciri-ciri Strategi Strategi Strategi Strategi ekspansi transfor isolasi politik masi Kekuatan Lemah kuat Kuat sedang pengaruh faktor eksternal Lokaasi Internal Eksternal Eksternal Internal pengendalia n strategik Modus Proaktif Reaktif Reaktif Reaktif operandi tindakan strategik Fokus Organisa Kebijaka politik Politik strategi si n Perubahan Inkrimen Fundame Status Inkrime kecenderun tal ntal quo ntal gan Cakupan Lebar Sedang sempit Sempit strategi Intensitas Tinggi Sedang rendah Rendah tindakan strategic Sasaran kombina Internal kombina Kombin umum si si asi strategi Berikut ulasannya tentang identifikasi dan kategorisasi tentang penerapan strategi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah berdasarkan ciri-ciri strategi kebijakan dalam organisasi publik: 1. Mitra Warga Tabel 2.1. identifikasi strategi kebijakan Mitra Warga Kekuatan pengaruh kuat faktor eksternal Lokasi pengendalian eksternal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi organisasi Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi sedang Intensitas tindakan sedang strategis Sasaran umum strategi Kombinasi Sumber : oalahan sendiri

2.

3.

4.

Konselor Sebaya Tabel 2.2. identifikasi strategi kebijakan Konselor Sebaya Kekuatan pengaruh sedang faktor eksternal Lokasi pengendalian eksternal strategic Modus operandi reaktif tindakan strategic Fokus strategi organisasi Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi sempit Intensitas tindakan tinggi strategis Sasaran umum strategi internal Sumber : oalahan sendiri BOPDA Tabel 2.3. identifikasi strategi kebijakan BOPDA Kekuatan pengaruh Lemah faktor eksternal Lokasi pengendalian Internal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi kebijakan Perubahan fundamental kecenderungan Cakupan strategi luas Intensitas tindakan tinggi strategis Sasaran umum kombinasi strategi Sumber : oalahan sendiri Pemberian Perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu. Tabel 2.4. identifikasi strategi kebijakan pemberian perlengkapan sekolah Kekuatan pengaruh sedang faktor eksternal Lokasi pengendalian internal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi Kebijakan Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi sempit Intensitas tindakan rendah strategis Sasaran umum kombinasi

252


ISSN 2303 - 341X


5.

6.

7.

strategi Sumber : olahan sendiri Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak Mampu pada Sekolah Lanjutan Tabel 2.5. identifikasi strategi kebijakan pemberian beasiswa bagi yang tidak mampu. Kekuatan pengaruh Sedang faktor eksternal Lokasi pengendalian internal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi kebijakan Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi sedang Intensitas tindakan sedang strategis Sasaran umum kombinasi strategi Sumber : olahan sendiri Pemberian Beasiswa bagi siswa Tidak Mampu dan Berprestasi Tabel 2.6. identifikasi strategi kebijakan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan berprestasi Kekuatan pengaruh kuat faktor eksternal Lokasi pengendalian internal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi kebijakan Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi sedang Intensitas tindakan sedang strategis Sasaran umum kombinasi strategi Sumber : olahan sendiri Penyelenggaraan PKBM Tabel 2.7. identifikasi strategi kebijakan PKBM Kekuatan pengaruh kuat faktor eksternal Lokasi pengendalian internal strategic Modus operandi reaktif tindakan strategic Fokus strategi kebijakan Perubahan inkremental

kecenderungan Cakupan strategi sedang Intensitas tindakan sedang strategis Sasaran umum kombinasi strategi Sumber : olahan sendiri 8. Program Non Formal dan Kejar Paket Tabel 2.8. identifikasi strategi kebijakan program non formal dan kejar paket Kekuatan pengaruh kuat faktor eksternal Lokasi pengendalian internal strategic Modus operandi proaktif tindakan strategic Fokus strategi kebijakan Perubahan inkremental kecenderungan Cakupan strategi luas Intensitas tindakan Sedang strategis Sasaran umum kombinasi strategi Sumber : olahan sendiri Berikut hasil kesimpulannya Kekuatan pengaruh Kuat : 4 faktor eksternal Sedang : 3 Lemah : 1 Lokasi pengendalian Internal : 2 strategic Eksternal : 6 Modus operandi Proaktif : 6 tindakan strategic Reaktif : 2 Fokus strategi Kebijakan :2 Organisasi :6 Perubahan Incremental :7 kecenderungan Fundamental :1 Cakupan strategi Sedang : 4 Luas :2 Sempit :2 Intensitas tindakan Sedang :5 strategis Tinggi :2 Rendah :1 Sasaran umum Kombinasi : 7 strategi Internal :1 Sumber : olahan sendiri Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa corak strategi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah berupa kombinasi antara strategi ekspansi dan transformasi. Strategi yang menggabungkan aspek dan fokus pada status, kapasitas, sarana dan masa depan organisasi serta untuk memenuhi tekanan tekanan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi tersebut.

253


ISSN 2303 - 341X


Berdasarkan pada hasil data temuan temuan yang ada, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam melakukan proses strategi kebijakan secara umum lebih mengarah kepada kombinasi strategi ekspansi dan transformasi. Dimana strategi ini memang ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana. Lalu dikombinasikan dengan adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan dengan aspirasinya sendiri. Jadi kombinasi dari strategi kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah adalah strategi ekspansi dan transformasi. Dari segi ekspansi ditandai dengan adanya beberapa kebijakan yang digunakan merupakan kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah. Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk Mitra Warga merupakan contoh bahwa pemerintah telah mengupayakan sedemikian rupa sehingga anak-anak putus sekolah di Surabaya menjadi semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dari segi strategi transformasi, dapat dilihat dari adanya tuntutan dari pihak internal, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan visinya untuk menjadi barometer pendidikan nasional maka sudah menjadi hal yang wajar apabila mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak anak agar tidak putus sekolah. Selain itu, dari segi tekanan eksternal, dengan melihat adanya tuntutan perkembangan zaman dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka Dinas Pendidikan masih memberikan fasilitas berupa program non formal seperti PKBM, Kejar Paket untuk anggota masyarakat yang membutuhkan adanya keterampilan dasar dalam menjalani kehidupannya. 3. Kesimpulan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pemerintah kota Surabaya dilakukan dengan menggunakan kombinasi strategi ekspansi dan transformasi. Dimana strategi ini memang ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman. Dikombinasikan dengan adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk Mitra Warga. Untuk strategi transformasi

memberikan fasilitas program non formal seperti PKBM, Kejar Paket. Strategi ekspansi ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana. Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui advokasi dan pemberian bantuan dana seperti Beasiswa BOPDA, Konselor Sebaya dan jalur masuk Mitra Warga. 1. Melalui advokasi Dinas pendidikan berusaha memberikan pencegahan agar anak usia sekolah tidak sampai menjadi anak putus sekolah. Dalam hal ini, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum utuk memberikan advokasi atau pengawalan terhadap anak anak usia sekolah yang ada dilingkungannya dengan mendata mereka. Kemudian memberikan laporan kepada Ketua RT, RW, Lurah atau Kecamatan bahwa anak tersebut terancam putus sekolah, sehingga akan di tindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Program ini bernama Mitra Warga. Aspek utama yang menjadi pertimbangan dari program ini adalah yang paling dekat dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Selain melibatkan anggota masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah telah melibatkan anak anak sekolah untuk menjadi konselor bagi teman sebayanya. Seperti yang telah diketahui bersama, masa masa sekolah sangat rentan akan masalah yang menimpa siswa. Biasanya mereka tidak mau menyampaikan hal tersebut ke orang terdekat atau keluarga. Mereka lebih mempercayai teman sebayanya. Sehingga dengan menjadi konselor, maka siswa tidak sampai larut dalam masalah hingga memutuskan untuk berhenti sekolah, karena mendapatkan tempat yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Program ini bernama Konselor Sebaya. Keterlibatan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini sebagai pendamping di setiap wilayah yang memiliki konselor sebaya yang tersebar di seluruh sekolah yang ada di Surabaya. Selain itu, banyak LSM yang juga melakukan inisiatif untuk memfasilitasi warga masyarakat yang membutuhkan advokasi agar mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan menerima aduan, informasi dan data yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya LSM ini akan meneruskan informasi tersebut ke Dinas Pendidikan, dan akan di tindak lanjuti. LSM yang terlibat antara

254


ISSN 2303 - 341X


2.

lain Bibit Unggul Muda Surabaya, Genta, Latansa, dll. Alternatif lain yang memfasilitasi penyampaian informasi ke Dinas Pendidikan adalah melalui OutReach. Informasi ini berasal dari warga masyarakat yang memberikan informasi kepada Bapemas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat. Semua informasi yang diterima oleh Bapemas untuk selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Melalui pemberian bantuan dana Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan anggaran dana untuk bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa yang diberikan kepada siswa sekolah dari semua jenjang pendidikan. Jadi selain mendapatkan beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat, siswa sekolah juga mendapatkan beasiswa Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari Pemerintah Kota Surabaya. BOPDA diberikan kepada anak sekolah yang memiliki Kartu Keluarga atau Nomor Induk Kependudukan Surabaya, sehingga untuk anak anak yang berasal dari luar daerah tidak bisa melakukan akses atas fasilitas ini. Selain bantuan dana berupa BOPDA, Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu di setiap jenjang sekolah, baik yang bersekolah formal ataupun yang non formal (kejar paket) dan berprestasi. Tambahan, para siswa yang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan fasilitas fungsional, maka pemerintah juga memberikan bantuan berupa pemberian alat alat sekolah di awal masuk sekolah.

Dari segi strategi transformasi, dapat dilihat dari adanya tuntutan dari pihak internal, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan visinya untuk menjadi barometer pendidikan nasional maka sudah menjadi hal yang wajar apabila mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak anak agar tidak putus sekolah. Selain itu, dari segi tekanan eksternal, dengan melihat adanya tuntutan perkembangan zaman dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka Dinas Pendidikan masih memberikan fasilitas berupa program

non formal seperti PKBM, Kejar Paket untuk anggota masyarakat yang membutuhkan adanya keterampilan dasar dalam menjalani kehidupannya  Melalui Program Non Formal Pemerintah Kota Surabaya, masih memberikan fasilitas kepada warga masyarakat yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Akan tetapi sering kali kesadaran untuk kembali belajar tersebut tidak sejalan dengan perkembangan usia. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sekolah formal. Maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas kejar paket A, B, C atau setara dengan tingkat SD, SMP atau pun SMA. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini diberikan kepada mereka yang memang masih memiliki semangat belajar, akan tetapi usianya sudah tidak masuk dalam kategori usia sekolah, sehingga diberikan fasilitas khusus. Dari PKBM ini para siswanya bisa ikut serta dalam ujian nasional melalui sistem kejar paket. 3.2. Saran dan Rekomendasi Strategi Kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah sudah memadai. Akan tetapi akan menjadi lebih baik dan semakin maksimal apabila dari pihak Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan birokrasi untuk dokumen dan surat-surat kelengkapan agar masyarakat mendapatkan fasilitas – fasilitas tersebut secara maksimal. Selain itu diperlukan adanya strategi – strategi baru untuk mengubah mindset atau pemikiran masyarakat akan pentingnya pendidikan demi masa depan generasi mendatang. Strategi ini terutama untuk para orangtua dari anak anak yang tidak mampu agar kesadaran untuk mengijinkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Tambahan lain, tentang sosialisasi tentang informasi kebijakan berupa aturan-aturan baru, beasiswa, bantuan-bantuan, pelatihan, serta fasilitas sekolah non formal perlu secara kontinyu untuk dilakukan. Informasi tersebut terutama diberikan ke masyarakat yang tinggal didaerah yang akses informasinya terbatas dan biasanya berada di pinggiran kota. Saran untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian kebijakan suatu pemerintah harus melewati beberapa birokrasi sehingga diperlukan adanya upaya dan waktu yang perlu direncanakan. Sehingga dalam proses dan hasil penelitian menjadi lebih maksimal.

255


ISSN 2303 - 341X


Daftar Pustaka Aimee, Henne, dkk. 2010. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama. ________________,2009. Teori Organisasi Dan Administrasi. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Cet.1.Surabaya : Airlangga University Press ________________2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Choiriyah, Nur Ika,dkk. Karakteristik Siswa Putus Sekolah Tingkat SD Dan SMP Di Kawasan Surabaya Utara. Penelitian. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November Davies, A. and G. Quinlivan. 2006. A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics Gatara, A.A. Sahid. 2008. Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan. Bandung : Pustaka Setia. Haris, Moh. 2011. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah Pada Anak Usia Sekolah (612 Tahun) Di Dusun Pesisir Tengah Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang. Skripsi. Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jeki. Perencanaan Penanggulangan Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Agam.Jurnal Tesis. Kusdi,2009. Teori Organisasi Dan Administrasi. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014 Sagala, Syaiful 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Penerbit Alfabeta. Satori, Djam’an. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik. Bandung : Penerbit Erlangga Titaley, Merry Elike Evelyn. 2012. Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 dan SMP Taman Siswa Jakarta Pusat. Tesis. Universitas Indonesia. Tjiptono, Fandy. 2008. Strategi Pemasaran. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yuda, Dwi Candra Kartika. Penyebab Anak-Anak Putus Sekolah Dan Cara Penanggulangannya.Makalah. Universitas Negeri Malang. http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manu sia https://www.Komunitas DebatSospolIndonesia/posts/355187207942116 akses pada 6 Februari 2015 pukul 15.00 WIB

http://www.fahdisjro.com/2014/09/permasalahansosial.html akses pada 6 Februari 2015 pukul 15.00 WIB http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/ akses pada 27 Januari 2015 pukul 14.00 WIB

256

Strategi Kebijakan Kota Surabaya Dalam Menangani Anak Putus Sekolah

Recommend Documents