STRATEGI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE
POLICY STRATEGY IN INCREASING LOCAL INCOME IN MERAUKE REGENCY
Yacobus Duwiri,Nursini, Agussalim 1
Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Pasca Sarjana Unhas Dosen Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi Unhas 2 Dosen Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi Unhas 2
Alamat Koresponden: Yacobus Duwiri Setda Merauke Telepon: 081248637878
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah ( OTODA ) di Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Merauke (2) Strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke.(3) Keadaan tersebut memberikan gambaran, bahwa pelaksanaan pembangunan selama ini di Kabupaten Merauke sangat tergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat, hal ini dapat dilihat pada kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif mengambarkan sesuai dengan datan berdasrkan variable penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia, telah melalui rentang waktu yang cukup panjang, namun belum menunjukkan hasil menggembirakan. Pola hubungan pusat dan daerah dikelola secara sentralistis melalui semua lini dan hampir semua urusan pemerintahan dikendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat.Sumber daya ekonomi juga sentralitik dari Jakarta, baik melalui mekanisme sektor publik (keuangan pemerintahan) maupun melalui mekanisme swasta. Kata kunci : Strategi kegiatan dan Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).
Abstract This research aim to ( 1) Execution of Decentralization and Autonomy Area (in Indonesia more specially in Sub-Province of Merauke ( 2) and management of acceptance of area and also strive or strategy in improving earnings of area genuiness in sub-province of Merauke.(3) The Situation give picture, that execution of development during the time in Sub-Province of Merauke very depended to Central Government aid, this matter can be seen by at contribution of PAD to APBD Sub-Province of Merauke. Result of this research of menunjukan that is first, Execution of Decentralization and Autonomy Area ( OTODA ) in Indonesia, have passed to span time which enough length, not yet shown result seethe with excitement. Relation/Link pattern center and area managed by sentralistis pass/through all lini and most of all governance business controlled directly by central government. Economic resource also sentralisir in Jakarta, either through public sector mechanism ( governance finance) and also pass/through private sector mechanism. Keyword : Execution Of Autonomy Area In Sub-Province of Merauke.
PENDAHULUAN Paradigma baru otonomi daerah yang sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18 ayat 1 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ( UUD NRI Tahun 1945, 2010,). Hak dan kewajiban daerah seperti yang dikemukakan diatas diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 undang-undang No 32 Tahun 2004, maksudnya untuk dijabarkan dalam rencana kerja pemerintahan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan-perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam prinsipprinsip Good Govermance (Marbun BN, 2005). Menurut Amrah Muslimin, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, pemerintah dalam arti yang luas berpegang kepada dua macam asas, yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan. Di dalam asas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi (Amrah Muslimin 1978, h. 14). Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan daerah, konsep otonomi merupakan bagian esensial pemerintahan desentralisasi, dalam perkataan lain pemerintahan desentralisasi daerah tidak dapat dibayangkan berjalannya pemerintahan tampa esensi otonomi daerah (H.M. Laica Marzuki, 1999). Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat karena mereka yang sesungguhnya adalah pemilik dari otonomi daerah tersebut.Menurut Benyamin Hoessein berpendapat bahwa pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan jalan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah (Benyamin Hoessin 2002). Selanjutnya mengenai pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk se-Daerah,sehingga Kebijakan yang ditempuh
pada
melakukan
kegiatan
itu
dapat
menyebabkan
kemakmuran
atau
kelemahan,kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu; Bahwa Anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah,sehingga rencana anggaran yang dihadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kedepanyang bijaksana. Keuangan Daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah.Keuangan daerah merupakan faktor
esensial
untuk
otonominya.Berkaitan
mengukur
tingkat
kemampuan
daerah
dalam
melaksanakan
dengan
itu, Pada prisipnya setiap daerah otonom harus dapat
membiayai sendiri semua kebutuhan sehari- hari yang rutin.Apabila untuk kebutuhan itu daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pusat, maka sesungguhnya Daerah itu tidak Otonom lagi. Tujuan PenelitianMendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan asli daerah(PAD) di Kabupaten Merauke. Untuk mengetahui Upaya upayadalam meningkatkan penerimaan asli daerah(PAD) di Kabupaten Merauke.Manfaat Penelitian Dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :Manfaat Teoritis, yaitu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi sekaligus menjadi ruang pengujian konsep – konsep, teori – teori guna memperkuat atau memenuhi teori atau konsep baru, dalam kaitan dengan peningkatan penerimaan asli daerah(PAD) di Kabupaten Merauke.Manfaat Praktis, yaitu di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan tentang peningkatan penerimaan asli daerah(PAD) di Kabupaten Merauke. BAHAN DAN METODE Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian Obyek Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dan SKPD atau Instansi terkait yang tugas dan tanggung jawabnyapada PenerimaanDaerah di Kabupaten Merauke. Adapun periode penelitian yang diambil adalah data 5 (lima) tahun terakhir Realisasi Penerimaan Daerah yaitu dari Periode Tahun Anggaran 2005 s/d Tahun Anggaran 2009, sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian penerimaan asli daerah di Kabupaten Merauke. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber dari SKPD dilingkungan
Pemda
Kabupaten
Merauke
seperti
:
Dispenda
Kabupaten
Merauke,BappedaKabupaten Merauke serta SKPD di lingkungan Kabupaten Merauke yang terkait dengan penerimaan daerah. Sumber data yang diperoleh adalah: Data Primer yaitu,data rill dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara langsung yang diterima dari informanterkait dengan pendapatan daerah. Selanjutnya data pendukung lainnya adalah;Data sekunder, yaitu data perkembangan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Merauke selama 5(lima) tahun terakhir,Data kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke,Data realisasi penerimaan daerah per-jenis sumber– sumber penerimaan dan data potensi penerimaan daerah. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:Penelitian KepustakaanPenelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan penulisan ini untuk mendapat kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori dalam pembahasan ini. Literatur berupa laporan,tesis dan literatur lainnya.Penelitian lapanganMelakukan pengamatan langsungpada lokasi penelitian,dengan carayaitu melakukan wawancara dengan informan yang berkepentingan. Selain itu digunakan pula tehnik dokumentasi untuk memperoleh sejumlah Dokumen tertulis yang relevan dengan penulisan seperti data PAD Kabupaten Merauke dan data APBD Kabupaten Merauke dan data pendukung lainnya. Teknik Analisis Data Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan ini,maka Tehnik Analisa yang digunakan adalah Teknik Analisisdengan pendekatan kuantitatif, yakni analisis melalui pemikiran logis, baik secara Induktif, Deduktif, Analogis dan Komparatif.
HASIL Gambaran Umum Kabupaten Merauke Luas wilayah Kabupaten Merauke mempunyai kelas ketinggian bervariasi antara 0 sampai dengan 100 m diatas permukaan laut.Suhu udara rata-rata pada tahun 2008 berkisar pada angka 27°, celcius. Suhu udara maximum 31,9° celcius dan suhu udara minimum 23,5° celcius. Kabupaten Merauke yang merupakan daerah tropis dan berbatasan dengan laut arafura memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi yakni 81,2%. Dengan curah hujan di stasiun Merauke
menunjukkan angka 1.963,0 mm dengan jumlah hari hujan 164 hari.Jumlah penduduk Kabupaten Merauke sampai dengan tahun 2009 berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Merauke sebanyak 195.716 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 102. 032 jiwa dan perempuan sebanyak 93.175 jiwa. Pada tabel 1, Suku-suku yang ada di Kabupaten Merauke terdiri dari suku-suku besar dan sub suku asli. Suku besar yang ada berjumlah 6 suku yaitu Marind, Auyu, Muyu, Wambon (Mandobo),Yaghai dan Asmat. Sedangkan beberapa sub suku yang ada antara lain Marori, Kanum, Yei, Kimaam, Yelmek, Kuruwai, Wiyagar, Jair, Citak Mitak dan Wamena. Sektor Keuangan, jasa, Persewaan dan Jasa Perusahaan Pada table 2, Kontribusi sektor persewaan jasa perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Merauke adalah sebesar 2,80 %. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasa adalah sebesar 14,69 %, sekaligus menempatkan diri pada posisi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB tahun 2009. Kontribusi sektor jasa-jasa sebagian besar merupakan andil dari subsektor pemerintahan umum yang mencapai 14,25 %. Subsektor lainnya yang masuk dalam sektor jasa-jasa adalah subsektor jasa sosial kemasyarakatan, subsektor jasa hiburan dan rekreasi, serta subsektor jasa perorangan dan rumah tangga.
PEMBAHASAN Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan Visi, Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2002, memiliki dua kebijakan yaitu, pertama Kebijakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kedua Kebijakan Klarifikasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Kebijakan pertama memiliki dua program kerja yaitu program pendapatan (dari PAD) dan program pembangunan. Program peningkatan pendapatan memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan Intenfikasi dan Ekstensifikasi. Sedangkan program pembangunan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu proyek perubahan Software Komputer Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 di Kabupaten Merauke. Kebijakan kedua memiliki dua program yaitu program pendapatan (dari dana perimbangan) dan program pembangunan. Program pendapatan memiliki dua kegiatan yaitu pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan koordinasi dengan pemerintah Pusat/Propinsi.Indikator
yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan adalah target sesuai skala prioritas sampai dengan 31 Maret 2002, sedangkan untuk realisasi diambil dari realisasi penerimaan/pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Maret 2002. Kebijakan meningkatkan PAD, pada kegiatan intensifikasi indikator input diambil dari biaya operasional kegiatan intensifikasi. Indikator output diambil dari Pendapatan Asli Daerah, dan indikator outcome adalah penerimaan pendapatan daerah. Indikator benefit pada kegiatan ini adalah bagian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Indikator impact adalah semakin kecilnya ketergantungan daerah terhadap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat sehingga daerah semakin leluasa dalam membiayai belanja daerahnya sendiri yang diukur dengan Benefit dibagi Outcome. Pada kegiatan ekstensifikasi indikator input diambil dari biaya operasional kegiatan ekstensifikasi. Indikator output adalah tersusunnya 2 (dua) buah peraturan Perundang-undangan Daerah tentang Retribusi Daerah. Indikator Outcome adalah kelancaran Administrasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Perimbangan. Sedangkan Penetapan indikator kinerja pada program pembangunan meliputi kegiatan proyek perubahan Sofware Komputer Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-lain sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 di Kabupaten Merauke. Sedangkan dalam kebijakan klarifikasi dana dari pemerintah pusat/propinsi, kebijakan pendapatan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, indikator input dimbil dari biaya operasional untuk pungutan PBB. Indikator Output adalah target dan realisasi PBB. Indikator outcome adalah besarnya penerimaan dana perimbangan. Indikator benefit adalah berapa besarnya Dana Perimbangan (diluar PBB). Indikator impact adalah berapa besarnya peranan PBB terhadap dana perimbangan. Pada kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi indikator input diambil dari biaya operasional untuk koordinasi ke pusat/propinsi. Indikator output adalah besarnya penerimaan Dana Perimbangan. Indikator outcome adalah
besarnya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Indikator benefit adalah berapa besarnya Dana Perimbangan (di luar PBB). Indikator impact adalah berapa besarnya peranan Dana Perimbangan diluar PBB terhadap APBD.
Pada
Proyek
Pendataan
Objek
dan
Subjek
PBB
di
DistrikMerauke,Kurik,Semangga,Tanah Miring, Jagebob dan Malind indikator inputdiambil dari biaya proyek tersebut (biaya untuk kegiatan pendataan). Indikator output adalah banyaknya objek pajak di di DistrikMerauke,Kurik,Semangga,Tanah Miring, Jagebob dan Malind. Lingkungan eksternal organisasi, yaitu segala sesuatu atau keseluruhan yang ada di luar batas organisasi atau biasa juga disebut “general enviromental.Selanjutnya menurut Wheelen dan Hunger, lingkungan eksternal memiliki variabel-variabel yang bisa ditemukan dalam task enviroment atau dalam societal environment.Lingkungan eksternal yang dapat menjadi kekuatan atau kecenderungan (forces and trends) yang dapat mempengaruhi organisasi dikenal dengan PEST yakni politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
KESIMPULAN DAN SARAN Faktor-faktor internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Merauke meliputi kekuatan (srenghts) yaitu adanya komitmen Dispenda yang tinggi untuk meningkatkan PAD, adanya kewenangan yang besar yang dimiliki Dispenda, tersedianya sarana dan peralatan kerja yang memadai, tersedianya anggaran yang cukup dan struktur dan mekanisme kerja Dispenda yang jelas; sedangkan kelemahannya (weaknesses) adalah kualitas dan kuantitas Sumber
Daya
Manusia (SDM)
yang
belum
memadai,
pemanfaatan
sarana/peralatan kerja yang belum optimal, Komputerisasi PAD yang belum optimal, belum tersedianya data potensi yang riil dan akurat, belum optimalnya pelayanan pada masyarakat (WP/WR) dan lemahnya pengawasan. Melakukan penataan formasi pegawai yang dimulai dengan tahap rekruitmen
(pengadaan) pegawai baru, mengikutsertakan dalam kegiatan
pendidikan dan latihan (Diklat) jabatan struktural maupun diklat teknis fungsional dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.
DAFTAR PUSTAKA Amrah Muslimin, (1987). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah Bandung, Benyamin Hussen, (2002).Kebijakan Desentralisasi, Jakarta Jurnal Administrasi Negara Vol Nomor 2 Tahun 2002. H.M. Laica Marzuki, (1999). Makalah Otonomi Daerah Dalam Perspektif Indonesia Baru. Ujung Pandang 29 September 1999. Marbun BN, (2005).Otonomi Daerah, 1945-2005, Proses dan Realita Jakarta,Sinar Harapan. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945, Jakarta PT Suka Buku Tahun 2011. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Jakarta BP.Panca Usaha 2009 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta BP. Panca Usaha 2009. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Tabel :1Pembagian Wilayah AdministrasiDi Kabupaten Merauke Banyaknya No
Distrik
Luas (Km2) Kampung
Kelurahan
1
Kimaam
11
14.357
2
Tabonji
9
-
3
Waan
8
-
4
Ilwayab
4
-
5
Okaba
8
9.684
6
Tubang
6
2,910
7
Ngguti
5
1,590
8
Kaptel
4
1,550
9
Kurik
9
5.598
10
Animha
5
-
11
Malind
7
-
12
Merauke
2
13
Naukenjerai
5
-
14
Semangga
10
760
15
Tanah Miring
13
466
16
Jagebob
14
367
17
Sota
5
2.766
18
Muting
12
5.020
19
Elikobel
12
2.367
20
Ulilin
11
1.573
Jumlah
160
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.
8
8
2.113
45.071
Tabel 2: Distrik dan PendudukDi Kabupaten Merauke No
Distrik
1
Kimaam
2
Luas Wilayah (Km2)
Jumlah Penduduk
14.357
4.868
Tabonji
-
4.609
3
Waan
-
3.952
4
Ilwayap
-
3.992
5
Okaba
9.684
4.240
6
Tubang
-
2.407
7
Ngguti
-
1.804
8
Kaptel
-
1.525
9
Kurik
5.598
12.314
10
Animha
-
2.027
11
Malind
-
8.613
12
Merauke
2.113
79.925
13
Naukenjerai
-
1.944
14
Semangga
760
12.234
15
Tanah Miring
446
16.879
16
Jagebob
367
7.907
17
Sota
2766
2.864
18
Muting
5.020
5.131
19
Elikobel
2.367
4.060
20
Ulilin
1.573
4.423
45.051
185.718
Jumlah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2010
