STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA

STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA www.stiead.ac.id

EKONOMI POLITIK

Mukhaer Pakkanna Dosen STIE Ahmad Dahlan jakarta

1


KONSEP DASAR EKONOMI

Bahan Bacaan: Bacaan:  J.A. Coporaso & D. Levine  Theories of Political Economy  Didik J. Rachbini Ekonomi Politik Politik:: Kebijakan dan Strategi Pembangunan.  Ahmad E. Yustika  Ekonomi Kelembagaan: Kelembagaan: Definisi, Definisi, Teori, Teori, dan Strategi  Bustanul Arifin dan Rachbini  Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Pokok Bahasan  Filosofi Ekonomi dan Konsep Dasar  Kolaborasi EkonomiEkonomi-Politik  Paradigma Pilihan Publik (PC)  Ekonomi Kelembagaan  Teori Regulasi Ekonomi  Biaya Transaksi dan Perburuan Rente  Ekonomi Pasar Sosial  Berbagi Kasus: Kasus: Interaksi Negara dan Pasar 2


KONSEP DASAR EKONOMI Taksonomi Ilmu  Ilmu Ekonomi: Filsafat

Ontologi

Epistemologi

Aksiologi

Ilmu Pengetahuan

Sains/Teknologi

Sosial/Humaniora Ekonomi

3


KONSEP DASAR EKONOMI Awal Mula Ekonomi: 1. Adanya kebutuhan  tidak terbatas 2. Adanya kelangkaan  FaktorFaktor-faktor produksi  terbatas Faktor Produksi =

a. Sumberdaya alam b. Modal c. Tenaga Kerja d. Entrepreneurship

Manusia memerlukan: 1. Pilihan (choice)  What (apa), How (bagaimana) dan Untuk Siapa (for Whom) 2. Opportunity Cost Ilmu Ekonomi: ilmu yang berkaitan pemanfaatan sumberdaya tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas.

4


KONSEP DASAR EKONOMI Kebutuhan Manusia

Barang

Non Ekonomi

Jasa

Aktualisasi Rasa Aman

Ekonomi

Barang Konsumsi (consumer goods)

Barang Modal (capital goods)

5


KONSEP DASAR EKONOMI

6


KOLABORASI EKONOMI POLITIK 









Ekonomi mengarah pada liberalisme klasik. klasik. Perlu governed dengan efektif dan tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Kebebasan adalah peluang membuka pilihanpilihan-pilihan, pilihan, termasuk pilihan pengambilan keputusan politik Pasar harus dikelola dengan kelembagaan yang efektif (aturan formalformal-informal, law enforcement, organisasi, organisasi, tatakelola). tatakelola). Dalam ekonomi neo neo--klasik, klasik, diyakini krisis ekonomi atau kemunduran suatu bangsa merupakan kombinasi akibat dari suatu kegagalan politik (political failures) pemerintah dan kegagalan pasar itu sendiri. sendiri. Negara dianggap sbg institusi predator krena distortif

7





Jadi ekonomi politik: politik: Membahas keterkaitan antara berbagai aspek, aspek, proses, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, produksi, investasi, investasi, pembentukan harga, harga, perdagangan, perdagangan, konsumsi, konsumsi, dan lain2) Ekonomi politik percaya percaya Struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi. ekonomi. Pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dlm masyarakat given. given.

8







Secara tradisional  Perilaku ekonomi berarti orang yang memaksimalkan nilai tukar sedangkan perilaku politik menyangkut pemberian suara dan bergabung dengan kelompok kepentingan.Eksistensi paralel dan eksistensi bersama “pasar pasar”” dan “negara negara”” dalam dunia modern ini melahirkan apa yang dinamakan “ekonomi politik politik”. ”. Tanpa kedua unsur itu takkan ada ekonomi politik politik.. Ketiadaan negara negara,, mekanisme dan kekuatan pasar menentukan kegiatan ekonomi ekonomi.. Hal ini menjadi fenomena ekonomi murni murni.. Sebaliknya tiadanya pasar pasar,, negara sendiri mengalokasikan sumber2 ekonomi ekonomi.. Inilah dunia ilmuwan politik politik.. Ekonomi politik merupakan studi ketegangan antara market (pasar pasar)) dimana individu terlibat dalam kegiatan untuk kepentingan sendiri dan negara dimana individu yang sama melakukan tindakan kolektif yang berlaku demi kepentingan nasional atau kepentingan yang lebih luas yang didefinsikan masyarakat 9





“Negara”  realisasi dari tindakan tindakan//keputusan kolektif kolektif.. Negara sering diartikan lembaga2 politik negara bangsa modern, kawasan geografis dengan hubungan relatif koheren sistem pemerintah pemerintah.. Negara bangsa itu sendiri merupakan sebuah lembaga legal dengan ruang lingkup jelas teritorial dan penduduk serta pemernitah yang mampu memikul kedaulatan. kedaulatan. Market (pasar (pasar))  realisasi tindakan tindakan//keputusan individu individu.. Pasar biasanya diartikan lembaga2 ekonomi kapitalisme modern. Pasar merupakan lingkungan tindakan manusia yang didominasi kepentingan individu dan dikondisikan kekuatan kompetisi kompetisi.. Kekuatan pasar memotivasi perilaku manusia manusia.. Individu didorong oleh kepentingan pribadi untuk memproduksi dan mensuplai barang dan jasa yang langka atau mengupayakan tawar menawar produk atau pekerjaan bergaji tinggi tinggi.. Mereka didorong oleh kekuatan kompetisi pasar untuk membuat produk lebih baik,lebih murah atau lebih menarik menarik.. 10


PARADIGMA PILIHAN PUBLIK 



Public choice-choice--> >Perspektif bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar Penerapan metode2 ekonom terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok, pokok, yaitu: yaitu: a. Masalah tindakan kolektif b. Masalah agregasi preferensi

11


PARADIGMA PILIHAN PUBLIK Unsur Ekstrem dari Public Choice (PC):

Catallacxy (ekonomi sbg ilmu pertukaran) pertukaran)  Ekonomi adalah pertukaran, pertukaran, perdagangan, perdagangan, perjanjian kontrak  Pertukaran menuju keseimbangan (konsensus) konsensus) yg bersifat kolektif. kolektif. Lihat teori supply and demand. B. Homo Economicus  sikap individualistik  Manusia cenderung memaksimalkan utilitas karena dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya yg dimilikinya. dimilikinya.  Homo economicus  dianalogikan dgn membuat pilihan publik, publik, yg selalu berusaha memaksimalkan utilitas publik 12 A.


PARADIGMA PILIHAN PUBLIK

Analogi PC: a. Penawaran dan Permintaan. Permintaan.  Pemerintah (supply) menyediakan komoditas publik ut masyarakat. masyarakat.  Masyarakat (demand) (demand) meminta komoditas publik, publik, yg seharusnya disediakan oleh politisi atau pemerintah, pemerintah, yg memenangkan Pemilu krena didukung para pemilih b. 

Pilihan rasional. rasional. Pilihan rasional bagi konsumen dlm memili komoditas atau pilihan politik 13


PARADIGMA PILIHAN PUBLIK

Perbandingan Paradigma Ek Klasik dan Pilihan Publik Variabel

Ekonomi Klasik

Pilihan Publik

Supplier

Produsen, pengusaha, distributor

Politisi, parpol, birokrasi, pemerintah

Demander

Konsumen

Pemilih (voters)

Jenis Komoditas

Barang privat

Barang publik

Alat Transaksi

Uang

Suara (votes)

Jenis Transaksi

Voluntary transaction

Politics as exchange

PC  ditafsir sesuai medium budaya dan ideologi yang ada dan sangat mudah diterangkan sbg ekspresi dari persepsi individu terhadap kepentingannya kepentingannya.. 14


EKONOMI KELEMBAGAAN 



Ekonomi kelembagaan kelembagaan  kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antarpelaku ekonomi (teori ekonomi politik politik), ), desain aturan main (teori (teori ekonomi biaya transaksi transaksi), ), norma dan keyakinan suatu individu individu//komunitas (teori modal sosial), sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif kolektif), ), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak kontrak), ), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan kepemilikan), ), dan lain lain--lain. Intinya Intinya,, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang menyimpang.. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar (non non--market institution) untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung berujung,, yakni dengan jalan mendesain aturan main/ main/kelembagaan kelembagaan.. 15







Ekonomi kelembagaan kelembagaan  mempelajari dan berusaha

memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait. terkait. Kelembagaan  biasanya tumbuh spontan seiring dengan perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. manusia. Peranan kelembagaan bersifat penting dan strategis karena ternyata ada dan berfungsi di segala bidang kehidupan. kehidupan. Ekonomi kelembagaan mencakup 2 demarkasi  Konvensi dan Aturan Main. Suatu aturan yg dikenal dan diikuti secara baik oleh anggota masyarakat, masyarakat, yang memberi liberty dan constraints bagi individu. individu.

16


EKONOMI KELEMBAGAAN Elemen

Ekonomi Kelembagaan

Pendekatan

Materialistik

Idealistik

Satuan Observasi

Komoditas dan harga

Transaksi

Tujuan individu

Diri sendiri (self interest)

Diri sendiri & org lain

Hubungan sosial lain



Ekonomi Neoklasik

dgn

ilmu2 Hanya ilmu ekonomi

Hampir sosial

semua

ilmu

Konsep nilai

Nilai dlm pertukaran

Nilai dlm penggunaan

Konsep ekonomi

mirip ilmu alam

Pendekatan budaya

Visi ekonomi

Mengarah statis

Lebih kearah dinamis

Ilmu ekonomi kelembagaan kemudian menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang cukup penting peranannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora humaniora,, ekonomi ekonomi,, budaya dan terutama ekonomi politik 17









Kelembagaan memiliki 3 komponen komponen,, yakni yakni:: a. Aturan Formal (formal institutions) b. Aturan Informal (informal institutions) c. Mekanisme penegakan (enforcement mechanism) Aturan formal  membentuk sistem politik (struktur pemerintahan pemerintahan,, hak hak--hakindividu hakindividu), ), sistem ekonomi hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya sumberdaya,, kontrak), kontrak), dan sistem keamanan (peradilan peradilan,, polisi polisi). ). Aturan informal  meliputi pengalaman pengalaman,, nilai nilai--nilai tradisional tradisional,, agama, danseluruhfaktor yang mempengaruhi bentuk perspektif subyektif individu tentang dunia tempat hidup mereka mereka)) Mekanisme penegakan  bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan penegakan.. Adanya UU dan upaya pemerintah suatu negara dalam menegakkan UU merupakan salah satu bentuk mekanisme penegakan 18


EKONOMI KELEMBAGAAN  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ekonomi Kelembagaan dibatasi dibatasi:: Kreasi manusia Kumpulan individu Dimensi waktu Dimensi tempat Aturan main dan norma Sistem monitoring dan law enforcement Hierarki dan jaringan jaringan  Mekanisme Konsekuensi  Sanksi, Sanksi, reward, dll

Organisasi dan kelembagaan kelembagaan.. Organisasi lebih menekankan aspek formalistik formalistik,, kelembagaan selain formal juga informal.

19



Model Hierarki dalam Kelembagaan Kelembagaan:: Tingkat Politis (Lembaga tinggi negara: DPR, DPD, dsb Aransemen kelembagaan Tingkat Organisasi (Lembaga Departemen/Kementerian Aransemen kelembagaan Tingkat Operasional (individu: Petani, perusahaan, dsb) Bentuk dan pola interaksi Hasil Akhir (outcomes) Evaluasi (Assesment Assesment)) 20


TEORI REGULASI EKONOMI 











Peran pemerintah dianggap given ((neoklasik neoklasik). ). Eko Eko--pol pol:: pemerintah terlibat dalam kadar tertentu tertentu.. Teori regulasi melihat manfaat dan kerugian individu di dalam suatu kelompok  Teori Optimal Pareto Teori Optimal Pareto  adanya perbaikan ekonomi yg terjadi di dlm masyarakat karena proses alokasi sumber2 ekonomi ekonomi,, tetapi tanpa mengakibatkan kerugian pada individu lainnya Regulasi harus diinstitusikan dgn manfaat sebanyak mungkin pd publik atau konstituen Regulasi bagian dari komoditas publik publik.. Komoditas publik ada dua dua:: a) iderawi (tangible); b) tidak kelihatan (intangible). Tujuan regulasi ekonomi Manfaat ekonomi yg diberikan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat. masyarakat.

21


TEORI REGULASI EKONOMI  1.

2.

 



Peran negara dalam regulasi: regulasi: Kekuatan memaksa (power of coerce). Mis Mis:: Pajak Pajak,, tarif, tarif, moneter, moneter, fiskal, fiskal, subsidi, subsidi, dll Memberi efek kontrol  perlu kelembagaan negara Transaksi politik dalam memproduksi regulasi. regulasi. Transaksi politik politik Parpol, Parpol, Masyarakat (konstituen), konstituen), perusahaan, perusahaan, dll untuk kepentingan publik KasusKasus-kasus yang “mengambang “mengambang”, ”, mis: mis: Bank Century, Newmont, Freeport, dll. dll. Tanda regulasi politik lemah lemah..

22


SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL A. 



Kapitalisme vs Sosialisme Kapitalisme memberi kepercayaan besar pd individu tuk mengatur dirinya dirinya.. Negara hy fasilitator (regulator dan prasarana prasarana). ). Sosialisme negara banyak mengatur untuk melakukan alokasi sumberdaya (distribusi distribusi))  keadilan sosial

B. Ekonomi Pasar Sosial (EPS) Cirinya Cirinya:: kebebasan berinisiatif dengan elemen tanggungjawab sosial. sosial.  Kebebasan inisiatif  optimalisasi potensi  Tanggungjawab  disparitas sosialsosial-ekonomi memerlukan tanggungjawab bersama Ideologi EPS menjadi derivasi kebijakan ekonomi ekonomi.. Mis Mis:: sistem jaminan sosial dan kesehatan, kesehatan, perlindungan TK dan berbagai jaminan lainnya tuk golongan tdk mampu (vulnerable groups) 23


SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL 







Dalam EPS, negara tidak bersikap pasif dan tidak sekadar watch watch--dog dog  Negara berperan dlm desain ekonomi ekonomi,, mengatur mekanisme pasar pasar,, membuat aturan hukum yg proporsional proporsional.. Menempatkan antar antar--pelaku ekonomi yg seimbang seimbang,, mengatur masalah moneter moneter,, mengurangi distorsi ekonomi ekonomi,, meningkatkan produktifitas produktifitas,, efisiensi dan berdaya saing. saing. Dalam EPS, tujuan sosial, sosial, kesejahteraan dan keadilan ekonomi kolektif sbg manifestasi tanggungjawab sosial paralel dgn usaha efisiensi dan produktivitas ekonomi ekonomi.. Dalam EPS, peran negara tidak berlebihan sehingga menjadi penghambat kreatifitas dan kewirausahaan masyarakat. masyarakat.

24


IDEOLOGI EKONOMI PANCASILA 



Ideologi  Cara pandang dan tekad bangsa untuk merespon dan menyelesaikan persoalan riil. riil. Dlm konteks ekonomi, ekonomi, ekonomi Pancasila harus dirumuskan secara detail dan operasional, operasional, terutama dari sisi kelembagaan ekonomi, ekonomi, sehingga ia mampu menyelesaikan berbagai patologi ekonomi nasional. nasional. Ekonomi Pancasila  Bagian Ek kelembagaan. kelembagaan. Sebagai ideologi negara, negara, kelima silanya menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Pancasila mengandung 5 asas asas,, yaitu (1) etika, etika, (2) kemanusiaan, kemanusiaan, (3) nasionalisme, nasionalisme, (4) kerakyatan/ kerakyatan/demokrasi, demokrasi, dan (5) keadilan sosial, sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. disusun. 25







Sila pertama dan kedua adalah dasarnya dasarnya,, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya caranya,, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila. Tujuan ekonomi Indonesia Indonesia  keadilan sosial. sosial. Untuk mencapai keadilan sosial, sosial, diperlukan kebijakan bertahap bertahap.. Tahapan yang paling cepat adalah membangun demokrasi ekonomi ekonomi.. Jangan sampai, sampai, demokrasi politik di Indonesia dilonggarkan dilonggarkan,, sementara demokrasi ekonomi berjalan tertatih tertatih--tatih tatih.. Jika demokrasi ekonomi tidak tegak tegak,, yang berkuasa adalah korporatokrasi korporatokrasi.. Kekuasaan seperti ini  mengawetkan penguasaan produksi dan distribusi dari hulu hingga hilir dengan sokongan kekuasaan politik politik.. 26





Demokrasi ekonomi ekonomi,, ditandai oleh oleh,, ““dilakukannya dilakukannya produksi oleh semua semua,, untuk semua semua,, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota anggota--anggota masyarakat”. masyarakat”. Demokrasi ekonomi di tengah kondisi resesi ekonomi saat ini, ini, harus diwujudkan dalam bentuk perluasan akses partisipasi sosial dan akses ke sumberdaya ekonomi ekonomi.. Kemiskinan Kemiskinan,, kata Amartya Sen (2003) karena kurangnya partisipasi dan akses masyarakat miskin pada sumberdaya sumberdaya.. Ekonomi Pancasila, Pancasila, rakyat tidak semata homoeconomicus, tapi homosociocus homosociocus.. Rakyat adalah manusia sosial dan budaya budaya,, tidak salah jika kekuatan ekonomi rakyat bisa survive di berbagai wilayah pada zaman dulu dulu,, karena adanya local wisdom 27







Pasal 33 UUD 1945  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. CabangCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar sebesar--besar kemakmuran rakyat.“ Dari pasal 33, secara terangterang-benderang memuat orientasi ekonomi Indonesia, didasarkan pada asas kekeluargaan dan kebersamaan. Orientasinya “kepada kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan “. Untuk itu, perlu terciptanya “efisiensi sosial.“ Artinya, bagaimana ekonomi negara ini bisa dikelola secara bersama dengan ketepatgunaan yang tinggi, sehingga rakyat secara keseluruhan benarbenar-benar dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.

28







Koperasi  instrumen mewujudkan “kebersamaan” dan “efisiensi sosial”. Koperasi Salah satu pelaku ekonomi, selain pemerintah dan swasta, yang harus diakselerasi sehingga terjadi ekuivalenitas antarpelaku ekonomi. Kesenjangan antarpelaku ekonomi, lebih disebabkan hilangnya roh kebersamaan. Padahal inti demokrasi ekonomi adalah kebersamaan dalam partisipasi dan akses. Koperasi menurut Hatta (1953), bukanlah anti mencari keuntungan. Koperasi juga mencari untung, tetapi keuntungan dalam koperasi “hanya terbawa dalam melaksanakan usaha, bukan dicari.“ 29







Demokrasi ekonomi di tengah kondisi hilangnya roh dan visi pembangunan ekonomi saat ini, harus diwujudkan dalam bentuk perluasan akses partisipasi sosial dan akses ke sumberdaya ekonomi. Kurangnya akses membuahkan kesenjangan. Majalah Globe Asia bhw 150 orang terkaya Indonesia, naik 22 persen menjadi US$61,5 M. Jd 12 persen dari PDB. Untuk 15 orang terkaya, jumlah kekayaannya US$30,65 miliar atau sekitar Rp275,58 triliun. Kontras dari itu, sekitar 37,17 juta orang Indonesia (BPS 2010 2010)) yang mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari Rp 166.967 per bulan atau kurang dari Rp 5.565 per hari untuk biaya hidup. Pertumbuhan ekonomi dinikmati 40% (golongan menengah menengah)) dan 20% (orang terkaya). terkaya). S Sisanya isanya 40% (berpendapatan terendah terendah)). Data tahun 20 2010 10 kelompok penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2 persen, makin mengecil dari 20,92% dibanding tahun 2000. Sebaliknya, 20% kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19% menjadi 45,72%. Rasio gini –yang menunjukkan kesenjangan ekonomi– ekonomi– juga makin membesar dari 0,29 menjadi 0,35 0,35..

30

STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA

Recommend Documents