YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta (55281) Telp. (0274) 486008; Fax. (0274) 486008
STATUTA 2013 UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 NO. 057/SK.Yys/UP/VIII/2013 TANGGAL 15 AGUSTUS 2013
-1-
PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 NOMOR: 057/SK.Yysn/UP/VIII/2013 Tentang PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 NOMOR 015/SK.Yysn/UP/V/2008 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT DAN ‘INAYAH ALLAH YANG MAHA KUASA Yayasan Universitas Proklamasi 45
Menimbang
: 1. Bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta; 2. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundangundangan di bidang pengelolaan perguruan tinggi swasta serta perkembangan institusi secara internal, maka Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang masih mengacu pada ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2012 perlu dilakukan perubahan; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 dan point 2, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Universitas Proklamasi 45 tentang Perubahan Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
-2-
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan 7. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagaimana diatur dalam Akta pendirian tanggal 19 Januari 1965, berdasarkan Akte Notaris R.M. Suryanto Partaningrat, S.H. Nomor : 26, berkedudukan di Yogyakarta dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Universitas Proklamasi 45, Notaris Wahyu Wiryono, S.H. Nomor : 96, tanggal 29 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Susunan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45, berkedudukan di Yogyakarta, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor 26 Tanggal 19 Januari 1965. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN/KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 NOMOR 015/SK.Yysn/UP/V/2008 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA. Pasal 1 (1) Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini. (2) Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pasal 2 (1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku. (2) Segala peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Statuta yang baru. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau Peraturan pelaksana lainnya. Pasal 3 (1) Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 dalam suatu Rapat Pengurus Yayasan. (2) Rapat Pengurus Yayasan dalam rangka Perubahan Peraturan Yayasan tentang Statuta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Yayasan. (3) Pengambilan keputusan Rapat Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui
-3-
pemungutan suara. (4) Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Yayasan yang hadir. (5) Rektor dan/atau Senat Universitas secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini. Pasal 4 (1) Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini disusun secara bertahap dan harus selesai selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Yayasan ini. (2) Peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: Yogyakarta
Pada tanggal
: 28 Agustus 2013
Yayasan Universitas Proklamasi 45;
Dr. Lana Saria Ketua Umum
-4-
NASKAH STATUTA AMANDEMEN MUKADIMAH Universitas
Proklamasi
45
Yogyakarta
sebagai
lembaga
pendidikan
menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mengintegrasikan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan ikhtiar untuk merintis, memelopori dan mengabdikan diri pada pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan lingkungan masyarakatnya. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kehidupan masyarakat akademik, pengelolaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menganut asas kemitraan dan asas fungsional, sehingga penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dijiwai kearifan dan keserasian. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka turut aktif mengupayakan tercapainya tujuan nasional di bidang pendidikan, maka dengan mengharap Rahmat serta Hidayah Tuhan Yang Maha Esa dengan ini dilakukanlah perubahan atas STATUTA UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA menjadi STATUTA 2013 UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA.
-5-
Lampiran Surat Keputusan Yayasan UP45 No. 057/SK.Yysn/UP/VIII/2013 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : (a) Statuta adalah peraturan dasar tentang tata kelola (organ dan pengelolaan) perguruan tinggi untuk mencapai visi dan menjalankan misinya. (b) Rencana Induk Pengembangan, disingkat RIP dan/atau Rencana Strategis disingkat RENSTRA adalah rencana sepuluh tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program sebagai arah dan tujuan pelaksanaan kegiatan yang dijadikan dasar dalam menyusun program program strategis tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran, dan dijadikan tolok ukur laporan pertanggungjawaban. (c) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah rencana program-program strategis tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. (d) Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (e) Yayasan adalah Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagai Badan Hukum Penyelenggara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1965, berdasarkan Akte Notaris R.M. Suryanto Partaningrat, S.H. Nomor : 26, berkedudukan di Yogyakarta dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Universitas Proklamasi 45, Notaris Wahyu Wiryono, S.H. Nomor : 96, tanggal 29 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Susunan Pengurus Yayasan Universitas Proklamasi 45, berkedudukan di Yogyakarta. (f) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah organ Yayasan Universitas Proklamasi 45 sebagai pelaksanaan langsung tugas Yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. (g) Universitas adalah Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang bernaung di bawah Yayasan Universitas Proklamasi 45. (h) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, tekonologi, seni, dan/atau olah raga. (i) Pengurus Yayasan adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditetapkan sebagai fungsionaris dalam struktur organisasi Yayasan Universitas Proklamasi 45.
-6-
(j) Rektor adalah pimpinan penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (k) Dekan adalah pimpinan penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. (l) Senat Universitas adalah badan normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. (m) Senat Fakultas adalah badan normatif dan merupakan perwakilan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. (n) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (o) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. (p) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. (q) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (r) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (s) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (t) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (u) Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. (v) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (w) Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (x) Peraturan Perguruan Tinggi adalah seperangkat aturan sebagai pelaksanaan Statuta yang dibuat oleh Rektor dengan persetujuan atau pertimbangan Senat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi.
-7-
-8-
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN Pasal 2 Visi Pendidikan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah sebagai pusat unggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, dan tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya industri perminyakan dan gas bumi dalam rangka melestarikan nilai-nilai kejuangan Eksponen dan Angkatan 45. Pasal 3 Untuk mewujudkan Visi Pendidikan Universitas ditetapkan Misi sebagai berikut : (1) Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas; (2) Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional; (3) Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standard global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat; (4) Mengembangkan Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.
bagi
Pasal 4 Tujuan Pendidikan Universitas adalah : (1) Mendidik mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menunjang pembangunan bidang energi, industri minyak dan gas. (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya, khususnya di bidang energi, industri minyak dan gas untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (3) Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan dibidang energi, khususnya industri minyak dan gas bagi kesejahteraan masyarakat. (4) Menumbuhkan budaya akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang harmonis dan dinamis; dan (5) Menjadikan Universitas Proklamasi 45 sebagai perguruan tinggi yang merupakan pusat unggulan ilmu pengetahuan, dan teknologi, tenaga ahi dan informasi dalam menunjang pembangunan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas.
-9-
BAB III IDENTITAS Pasal 5 (1)
Universitas merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh eksponen pejuang dan angkatan 45 di bawah naungan Yayasan Universitas Proklamasi 45.
(2)
Universitas bertempat kedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3)
Universitas berdiri tanggal 17 bulan 8 tahun 1964 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 26 tahun 1964. Pasal 6
Universitas memiliki lambang berbentuk sebagai berikut:
(1) Pusat lambang berupa Bintang atau kartika berwarna kuning emas di tengahnya tersembul angka 45 berwarna hitam, dan dilingkari surya atau matahari. (2) Pada lingkaran surya, di luar bintang tersembul tulisan yang berbunyi “UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA” dengan warna dasar merah dan tulisan warna kuning emas, di luar tulisan dilingkupi rantai emas tersusun atas 17 kolong, di luar rantai emas dilingkupi setangkai padi terdiri atas 45 butir di sebelah kiri dan seuntai kapas terdiri atas 19 butir. (3) Di luar padi dan kapas dilingkari bumi sebagai hamparan tempat berpijak berdirinya 8 buah pohon beringin yang menyatu dengan kepala banteng. (4) Pusat lambang dilindungi 5 songkok yaitu topi kebesaran panglima berwarna kuning emas. Pasal 7 Lambang Universitas sebagaimana tersebut pada Pasal 6 memiliki makna sebagai berikut: Makna lambang :
-10-
(1) Bintang atau Kartika berwarna kuning emas dilingkari surya melambangkan Universitas sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertujuan mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan nasional, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Rantai emas dengan kolong berjumlah 17, melambangkan sifat dan sikap Universitas yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka. Sekaligus menunjukkan tanggal berdirinya Universitas. (3) Padi dan Kapas dengan jumlah masing-masing 45 dan 19 butir, sehingga seluruhnya berjumlah 64 butir, melambangkan bahwa Universitas mempunyai tujuan utama mewujudkan tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur, berdasarkan semangat dan nilai-nilai kejuangan Angkatan 45, serta menunjukkan tahun berdirinya 1964. (4) Pohon Beringin dan Kepala Banteng berjumlah 8, melambangkan Universitas selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jumlah 8 menunjukkan bulan berdirinya Universitas yaitu bulan Agustus. (5) Songkok berwarna kuning emas berjumlah 5, melambangkan kewibawaan serta dasar dan hakekat Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertekad memperta- hankan dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. (6) Ketentuan mengenai tatacara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 8 (1) Lambang diwujudkan pada duaja/bendera, Busana Akademik (Toga & Topi) Senat Universitas, dan tongkat pedel: (a) Pada duaja/bendera Universitas dan Fakultas. - Pada duaja/bendera universitas lambang ditempatkan di tengah-tengah, dengan alas berwarna kuning emas dan putih. - Pada duaja/bendera fakultas, lambang ditempatkan di tengah-tengah, dengan alas berwarna sesuai ciri khas fakultas (b) Pada Busana Akademik (Toga & Topi) Senat Universitas, dalam bentuk topi bersegi 5 dan tiap-tiap segi berbentuk songkok. Bagian punggung, leher, dada, dan lengan (bagian bawah) terbuat dari beludru warna hitam berbentuk 5 songkok. (c) Pada tongkat pedel ditempatkan di bagian atas dan terdiri atas dua sisi. (2) Ketentuan mengenai tatacara penggunaan duaja/bendera, dan pedel, serta warna duaja/bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 9
-11-
(1) Universitas memiliki Hymne yang berjudul “Universitas Proklamasi 45” ciptaan Sumaryono. (2) Universitas memiliki Mars yang berjudul “Jaya Sepanjang Masa” ciptaan Moordiana. Pasal 10 (1) Universitas memiliki busana akademik dan busana almamater (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas busana Pimpinan, Guru Besar, dan Senat, serta busana Wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa toga dan topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya. (4) Busana almamater universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa jas almamater berwarna coklat keki. (5) Ketentuan mengenai tatacara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 11 Penyelenggaran pendidikan Universitas berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 12 Pendidikan di Universitas diselenggarakan dengan prinsip: (1)
Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
(2)
Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
(3)
Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
(4)
Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat
(5)
Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
(6)
Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
-12-
(7)
Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
(8)
Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
(9)
Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
(10) Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan universitas. Pasal 13 (1)
Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
(2)
Pendidikan akademik terdiri atas Program Doktor
(3)
Pendidikan Vokasi terdiri atas Program Diploma 1, Program Diploma 2, Program Diploma 3 dan Program Diploma 4
(4)
Pendidikan profesi terdiri atas pendidikan spesialis dan profesi
(5)
a. Pendidikan program sarjana, vokasi dan profesi diselenggarakan dan dikelelola oleh beberapa Fakultas.
Program Sarjana, Program Magister dan
b. Pendidikan program magister dan pendidikan doktor dikelola oleh Program Pasca Sarjana. Pasal 14 (1)
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya sehingga mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan diri menjadi professional.
(2)
Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berbudaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah sehingga mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
(3)
Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
(4)
Program pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi sehingga mampu menjadi
-13-
praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. (5) (6)
Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. Pasal 15
(1) Penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahun akademik dilakukan berdasarkan kalender akademik. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu dan dipisahkan dengan masa liburan. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dapat diadakan upacara wisuda. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, diatur melalui Peraturan Rektor. Pasal 16 (1) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui kuliah dan atau sarana perkuliahan lain. (2) Kuliah adalah proses belajar mengajar, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik. (3) Proses pembelajaran dapat diselenggarakan oleh satu program studi dan/atau terpadu antar program studi baik dalam lingkup Fakultas maupun antar Fakultas di lingkungan Universitas. Pasal 17 (1) Penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) (2) Satuan kredit semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 50 menit kegiatan perkuliahan tatap muka terjadwal, yang diiringi 60 menit tugas lain yang terstruktur, dan 60 menit tugas yang mandiri perminggu selama 1 semester untuk setiap 1 SKS. (3) Beban satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan
-14-
program doktor, diatur melalui Universitas.
Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat
Pasal 18 (1)
Universitas dapat melakukan pengalihan kredit (transfer) dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi lain untuk memenuhi persyaratan kelulusan
(2)
Ketentuan mengenai pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur melalui Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas. Pasal 19
(1)
Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar.
(2)
Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan bahasa tertentu. Pasal 20
(1)
Program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi yang disusun dengan berpedoman pada standar nasional, perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Visi, Misi dan Tujuan Universitas.
(2)
Kurikulum program studi pada program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Pancasila; c. Pendidikan Kewarganegaraan; d. Bahasa Indonesia; dan e. Sejarah Pergerakan Nasional sebagai ciri khas universitas yang didirikan para eksponen dan pejuang 45.
(3)
Kurikulum setiap prodi terdiri atas kurikulum muatan nasional dan muatan lokal.
(4)
Kurikulum dilakukan peninjauan atau penyesesuaian secara berkala sekurangkurangnya 2 tahun sekali.
(5)
Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Rektor. Pasal 21
-15-
(1)
Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan.
(2)
Rektor dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah (drop out) berdasarkan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
(3)
Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), dan kriteria putus kuliah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Rektor. Pasal 22
(1)
Penelitian di Universitas diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, prototip, atau informasi baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. (3) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 23 (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran serta pematangan Sivitas Akademika. (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, ETIKA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
-16-
Pasal 24 (1)
Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan.
(2)
Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
(3)
Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatankegiatan ilmiah lainnya.
(4)
Etika akademik diartikan sebagai norma atau kaidah asas moral yang didasari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain sebagai dasar ukuran perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,yang diwujudkan dalam bentuk Kode Etik Akademik.
(5)
Otonomi keilmuan diartikan sebagai kewenangan sivitas akademika cabang Ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengungkapkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah.
-17-
Pasal 25 (1)
Universitas menjamin setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi kelimuan secara bertanggung jawab berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika akademik.
(2)
Ketentuan mengenai pelaksanaan Kebebasan dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan persetujuan Senat. Pasal 26
(1)
Kode Etik Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
(2)
Universitas membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN ,PENGHARGAAN DAN UPACARA AKADEMIK Pasal 27 (1)
Lulusan program pendidikan akademik dari universitas berhak menggunakan gelar akademik.
(2)
Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
(3)
Lulusan program pendidikan vokasi dari Universitas berhak menggunakan gelar vokasi.
(4)
Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor.
(3) Gelar vokasi terdiri atas: ahli pratama; ahli muda; ahli madya; sarjana terapan; magister terapan; dan doktor terapan.
(4) Gelar Profesi terdiri atas: profesi dan spesialis. (5) Jenis gelar, sebutan, singkatan serta pencantumannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
diatur sesuai dengan
Pasal 28 (1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi yang diselenggarakan oleh Universitas.
-18-
(2)
Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana.
(3)
Penyerahan ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas.
(4)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
(5)
Sertifikat Profesi ditandatangani oleh Rektor, atau Dekan, atau Direktur Program Pasca Sarjana, atau Ketua Lembaga bersama Panitia Penyelenggara.
(6)
Bentuk spesifik ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan Rektor. Pasal 29
(1)
Predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik terdiri atas 3 tingkat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan.
(2)
Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah : a. IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan b. IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan c. IPK 3,51 – 4,00 : dengan pujian (cumlaude)
(3)
Predikat kelulusan untuk program magister dan program doktor diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor. Pasal 30
Gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. Pasal 31 (1)
Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
(2)
Pemberian gelar Doktor Kehormatan Universitas diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
(3)
Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32
-19-
(1)
Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap universitas, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi luar biasa, atau telah berjasa, dapat diberikan penghargaan oleh Rektor dan atau Yayasan.
(2)
Penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang diberikan kepada universitas.
(3)
Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa. Pasal 33
(1)
Universitas dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa luar biasa terhadap pengembangan universitas.
(2)
Tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
(3)
Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 34
(1)
Upacara akademik meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, dan pemberian Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat Senat terbuka, serta upacara penyerahan sertifikat profesi.
(2)
Upacara Dies Natalis diselenggarakan setahun sekali dalam rangka memperingati hari ulang tahun Universitas, diisi pidato laporan tahunan Rektor dan orasi ilmiah.
(3)
Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
(4)
Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
(5)
Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
(6)
Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.
(7)
Upacara pemberian sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor. BAB VII TATA KELOLA UNIVERSITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 35
-20-
Organ pokok pengelola Universitas terdiri atas : a. Yayasan; b. Rektor; dan c. Senat Universitas
-21-
Bagian Kedua Yayasan Pasal 36 (1)
Yayasan sebagai unsur pengelola Universitas terdiri atas : a. Badan Pembina; b. Badan Pengawas; c. Pengurus; d. Badan Pelaksana Harian Universitas; dan e. Dewan Penyantun
(2)
Yayasan mempunyai wewenang :
a. Menyusun dan menetapkan statuta Universitas dengan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas; b. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Rektor menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas; c. Memanggil pimpinan Universitas dan/atau Senat Universitas untuk diminta keterangan mengenai tugas-tugas dan fungsinya; d. Menetapkan dan mengangkat Rektor dari calon-calon Rektor terpilih yang diusulkan oleh Senat Universitas; e. Menetapkan dan mengangkat Wakil Rektor dari calon-calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas; f. Meminta pertanggung-jawaban Rektor sewaktu-waktu dalam masa jabatannya, apabila atas pertimbangan Senat Universitas Rektor dianggap sungguhsungguh telah melanggar sumpah/Janji, Statuta Universitas; atau sudah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Rektor; g. Memberhentikan Rektor dan/atau Wakil Rektor pada akhir masa jabatannya; h. Memberhentikan Rektor pada masa jabatannya atas usul Senat Universitas; i. Memberhentikan Wakil Rektor pada masa jabatannya atas usul Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas; j. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Fakultas atas usul Rektor berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas; k. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan, Ketua Lembaga atas usul Rektor; l. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap Universitas atas usul Rektor. (3) Tugas dan Fungsi Yayasan adalah : a. Memberikan direktiva (petunjuk, perintah, atau instruksi) dalam rangka kelancaran, ketertiban, pengelolaan, dan pengembangan Universitas. b. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, serta kegiatan di Universitas; c. Mengusahakan sumber dana dari luar lingkungan Yayasan maupun Universitas guna menunjang pembiayaan dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan Universitas;
-22-
d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Membentuk badan usaha bisnis untuk menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Universitas; Menyelenggarakan pertemuan koordinatif dengan semua unsur Yayasan secara periodik atau insidental, sekurang-kurangnya dua bulan sekali; Memberikan persetujuan pendirian program studi baru atau pengembangan program studi atas usul bersama Rektor dan Senat Universitas; Bersama dengan Rektor menetapkan besar dan jenis tiap biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa ; Menetapkan struktur organisasi Universitas dengan memperhatikan usulan Rektor yang telah disetujui bersama dengan Senat Universitas; Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Rektor, sekurangkurangnya pada akhir masa jabatannya; Memberi dan menerima bantuan pihak lain. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul atau pendapat Rektor dan Senat Universitas; Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga/pegawai tetap dengan memperhatikan pendapat atau pertimbangan Rektor. Pasal 37 Dewan Penyantun
(1) Dewan Penyantun adalah perangkat pembantu Yayasan dengan tugas khusus ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas. (2) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas perwakilan pengurus Alumni Universitas, tokoh dan/atau pemuka masyarakat yang diangkat, ditetapkan, dan diberhentikan oleh Yayasan. (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh para anggota. (4) Masa kerja Dewan Penyantun adalah 5 (lima) tahun. (5) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Dewan Penyantun mempunyai tugas : a.
Mengasuh hubungan baik antara Universitas dengan masyarakat, instansi pemerintah, dan badan swasta.
b.
Membantu memecahkan permasalahan intern dan ekstern yang dihadapi oleh Universitas.
c.
Membantu upaya peningkatan mutu akademik dan pengembangan saranaprasana Universitas
d.
Menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan Universitas.
-23-
-24-
Bagian Ketiga Rektor Pasal 38 (1) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan. (2) Rektor mempunyai wewenang : a. Mengusulkan dan/atau memberi pertimbangan penyusunan atau perubahan statuta Universitas kepada Yayasan; b. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik bersama dengan Senat Universitas; c. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis bersama dengan Senat Universitas; d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. Mengusulkan kepada Yayasan pengangkatan dan/atau pemberhentian Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas; g. Mengusulkan kepada Yayasan pengangkatan dan/atau pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; h. Mengangkat dan/atau memberhentikan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; i. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Biro, Kepala UPT dan pimpinan-pimpinan unit di bawahnya; j. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik dan/atau peraturan lain yang berlaku berdasarkan rekomendasi Senat Universitas; k. Memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja/akademik luar biasa setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas; l. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; n. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Yayasan; o. Mengusulkan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan kenaikan jabatan fungsional akademik ke Lektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas kepada Menteri melalui Kopertis; p. Mengusulkan kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Guru Besar setelah mendapat persetujuan Senat Universitas kepada Menteri melalui Kopertis; q. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni; pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
-25-
r.
Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3) Rektor mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan. b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, perguruan tinggi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. c. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundanganundangan yang berlaku; d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, kealumnian, dan eksternal; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Yayasan; f. Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu Wakil-wakil Rektor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. g. Jumlah dan bidang tugas Wakil-wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Apabila Rektor berhalangan sementara, Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik sebagai pelaksana harian. i. Apabila Rektor berhalangan tetap, Wakil-wakil Rektor secara kolegial sebagai pelaksana harian sampai saat diangkat dan ditetapkannya Pejabat Rektor atau Rektor baru oleh Yayasan. j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Rektor sebagaimana dimaksud Pasal (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Wewenang Wakil Rektor : a.
Atas nama Rektor mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
b.
Atas nama Rektor membuat keputusan bersama antar unsur pimpinan di lingkungan Universitas.
(5) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 39 (1) Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan dari Calon Rektor terpilih yang diusulkan oleh senat Universitas. (2) Senat Universitas mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan rektor.
-26-
(3) Tata cara pencalonan dan pemilihan Rektor ditentukan oleh Senat Universitas. (4) Pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Senat Universitas. (5) Penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Rektor dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, demokrasi, akuntabilitas, dan transparan. (6) Wakil Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan dari calon-calon yang diusulkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas. (7) Persyaratan dan kriteria calon Rektor dan Wakil Rektor ditentukan oleh Senat setelah dikonsultasikan dengan Yayasan. (8) Apabila Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penentuan calon Rektor ditetapkan oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat Universitas. (9) Penentuan calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, dapat dilakukan menyimpang dari tata cara dan mekanisme pemilihan rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, namun tetap berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini. Pasal 40 (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun. (2) Rektor dan Wakil Rektor dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan oleh Yayasan pada akhir masa jabatannya. (4) Karena sesuatu hal Rektor dan/atau Wakil Rektor dapat diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas. Bagian Keempat Senat Universitas Pasal 41 (1) Senat Universitas sebagai salah satu organ pokok penyelenggara Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas. (2) Senat Universitas terdiri atas Guru Besar tetap, Guru Besar Luar Biasa, Lektor Kepala Tetap, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Universitas dan wakil dosen yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Yayasan atas usulan Rektor. (3) Anggota Senat Universitas dari wakil dosen ditentukan 1 (satu) orang setiap program studi yang telah memiliki jabatan akademik, diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas.
-27-
(4) Rektor mengusulkan kepada Yayasan untuk mengangkat dan menetapkan dosen yang baru memperoleh jabatan fungsional akademik Lektor Kepala menjadi anggota senat Universitas. (5) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota-anggota Senat Universitas. (6) Senat Universitas mempunyai tugas pokok dan wewenang : a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas. b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen. c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. d. Memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika Universitas yang diusulkan oleh Rektor. e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik Universitas. f. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. g. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika. h. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas dengan mengacu standard nasional pendidikan. i. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. j. Membahas dan memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor. k. Merumuskan persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor dengan persetujuan Yayasan. l. Menyelenggarakan proses pemilihan Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku. m. Memilih calon Rektor dan mengusulkannya kepada Yayasan untuk diangkat dan ditetapkan. n. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor. o. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang akademik telah ditetapkan. p. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan dosen yang akan memangku jabatan akademik di atas Lektor. q. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut :
-28-
1) menetapkan kurikulum program studi; 2) menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; 3) menetapkan akademik.
persyaratan
akademik
untuk
pemberian
penghargaan
r. Mengusulkan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan. s. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan pemberhentian Rektor dan/atau wakil Rektor dalam masa jabatannya. t. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika. (7) Senat Universitas berhak minta keterangan tentang kebijakan akademik yang dilaksanakan Rektor. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi dan/atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain. (9) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti. Pasal 42 (1) Masa bhakti Senat adalah 4 tahun dan dapat diangkat/ ditetapkan kembali. (2) Masa bhakti anggota senat dari unsur wakil dosen fakultas 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa bhakti berturut-turut. (3) Anggota senat dari unsur wakil dosen fakultas dipilih oleh dan dari anggota senat fakultas, diusulkan oleh dekan kepada rektor untuk ditetapkan sebagai senat oleh Ketua Yayayan. Pasal 43 (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas: a) Rapat Senat biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu semester untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. b) Rapat Senat terbuka untuk menyelenggarakan upacara Wisuda, Dies Natalis dan Pengukuhan Guru Besar baru. c) Rapat Senat terbatas untuk melaksanakan pemberian gelar Doktor Kehormatan, dan upacara lain yang dipandang perlu. d) Rapat Senat khusus untuk menyelenggarakan pemilihan calon Rektor. (2) Rapat Senat dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat.
-29-
(3) Apabila quorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 1 (satu) jam. (4) Apabila anggota senat yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak terpenuhi, rapat tetap dilangsungkan diikuti anggota senat yang hadir. (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (6) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sah apabila disetujui sekurangkurangnya 50% (limapuluh persen) plus 1 (satu) dari anggota yang hadir
-30-
Pasal 44 Rektor sebagai organ pengelola Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b terdiri atas : a.
Unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor;
b. Unsur pelaksana administrasi disebut Biro; c.
Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, disebut Badan;
d. Unsur pelaksana akademik terdiri atas Fakultas dan Lembaga; dan e.
Unsur penunjang disebut Unit Pelaksana Teknis
Pasal 45 Unsur Pelaksana Administrasi (1) Unsur pelaksana administrasi Universitas adalah perangkat pembantu pimpinan Universitas sebagai pelaksana tugas dan fungsi keadministrasian yang terdiri atas Biro-biro yang diketuai oleh seorang Kepala Biro; (2) Kepala Biro diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan; (3) Kepala Biro bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang terkait. (4) Jumlah dan bidang kerja Biro-biro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, beserta perangkat pelaksana yang secara struktural organisatoris berada dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 46 Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, disebut Badan (1) Badan Universitas adalah perangkat pembantu pimpinan Universitas untuk melaksanakan fungsi pengembangan dan pelaksanaan tugas strategis dalam rangka pelaksanaan Renstra. (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan; (3) Kepala Badan diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan; (4) Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Rektor . (5) Jumlah dan bidang kerja Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, beserta perangkat pelaksana yang secara struktural organisatoris berada dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
-31-
Pasal 47 Unsur Pelaksana Akademik (1) Unsur pelaksana akademik Universitas berbentuk Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. (2) Fakultas, Jurusan, dan Program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. (3) Jumlah Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang diselenggarakan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Universitas dapat membentuk Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi baru atau menutup Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pembukaan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Baru atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang sudah ada sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. Pasal 48 Fakultas Fakultas terdiri dari unsur-unsur : a.
Pimpinan yaitu Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi.
b.
Senat Fakultas.
c.
Pelaksana akademik yaitu Jurusan, Program Studi, dan Kelompok Dosen.
d.
Pelaksana administrasi, yaitu bagian Tata Usaha Fakultas.
e.
Pelaksana Teknis. Pasal 49
(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan. (2) Dekan sebagai pimpinan tertinggi Fakultas, memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Fakultas. (3) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor. (4) Wakil Dekan membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan Fakultas.
-32-
(5) Jumlah dan bidang tugas Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 50 (1) Calon Dekan dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan melalui Rektor kepada Yayasan untuk diangkat dan ditetapkan. (2) Pencalonan dan pemilihan calon Dekan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas. (3) Persyaratan, tata cara pencalonan dan pemilihan calon Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan. (4) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan oleh Yayasan berdasarkan atas usul Dekan melalui Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Dekan tidak berhasil melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dengan pertimbangan Senat Fakultas Rektor dapat menunjuk dan mengangkat Pejabat Sementara Dekan. (6) Pejabat Sementara Dekan ditetapkan selama-lamanya 6 (bulan). (7) Apabila dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) sejak diangkatnya Pejabat Sementara Dekan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, Panitia Pemilihan Dekan belum berhasil memilih calon dekan tetap, Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas dapat mengusulkan kepada Yayasan agar Pejabat Sementara Dekan atau seseorang yang memenuhi persyaratan yang berlaku diangkat dan ditetapkan sebagai Dekan Tetap (definitif). Pasal 51 (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun. (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan oleh Yayasan. (4) Apabila Dekan berhalangan sementara, maka tugas sehari-sehari Dekan dilaksanakan oleh Wakil Dekan bidang akademik. (5) Apabila Dekan berhalangan tetap, maka Wakil Dekan bidang akademik menggantikan kedudukan sebagai Dekan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan. (6) Dekan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, dengan pertimbangan Senat Fakultas dapat mengusulkan calon Wakil Dekan melalui Rektor kepada Yayasan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Wakil Dekan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan.
-33-
(7) Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap, maka Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas mengusulkan calon wakil dekan baru melalui Rektor kepada Yayasan untuk diangkat dan ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan. (8) Apabila Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tetap secara bersama-sama, maka Pimpinan Fakultas dipegang oleh salah seorang anggota Senat yang dipilih oleh Senat Fakultas sampai dengan terpilih dan diangkat/ditetapkannya Dekan tetap baru sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 52 (1) Jurusan sebagai bagian dari Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. (2) Jurusan dapat membentuk laboratorium, studio, dan unit lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Jurusan terdiri atas: a. pimpinan yaitu Ketua dan Sekretaris; b. program-program studi (4) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan. (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Pasal 53 (1) Program Studi sebagai bagian dari Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. (2) Program Studi terdiri atas: a. pimpinan yaitu Ketua dan Sekretaris; b. pelaksana akademik yaitu Kelompok Dosen. (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan. (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi, diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. Pasal 54 Senat Fakultas
-34-
(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas. (2) Senat Fakultas terdiri dari Dosen tetap Fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor ke atas, Guru Besar luar biasa, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan. (3) Masa bhakti Senat Fakultas adalah 4 tahun dan dapat diangkat/ ditetapkan kembali. (4) Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat dan menetapkan dosen yang baru memperoleh jabatan fungsional akademik Lektor menjadi anggota senat fakultas. (5) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Senat, yang dipilih dari dan oleh anggota-anggota Senat Fakultas yang bersangkutan. (6) Tugas pokok dan wewenang Senat Fakultas adalah: a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas. b. Melakukan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen. c. Merumuskan norma dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan fakultas. d. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam butir c.
kebijakan
e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. f. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika. g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas dengan mengacu standard nasional pendidikan. h. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. i. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. j. Membahas dan memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang akan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. k. Menyelenggarakan proses pemilihan serta memilih calon Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku. l. Mengusulkan calon Dekan terpilih kepada Yayasan melalui diangkat dan ditetapkan sebagai Dekan.
Rektor untuk
m. Memberi pertimbangan kepada Dekan mengenai calon-calon Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta Kepala Laboratorium.
-35-
n. Memberi pertimbangan kepada Rektor mengenai calon Dekan yang akan diusulkan oleh Rektor dalam hal Panitia Pemilihan Dekan tidak berhasil melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (7) . o. Memberi pendapat dan saran-saran kepada Dekan untuk kelancaran tugas fakultas baik diminta maupun tidak. p. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Dekan terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika. (7) Senat Fakultas berhak meminta keterangan tentang kebijakan yang dilaksanakan Dekan. (8) Dalam melakukan tugasnya Senat Fakultas dapat membentuk komisi dan panitia. (9) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindak lanjuti. Pasal 55 (1) Rapat Senat Fakultas terdiri atas : a. Rapat Senat biasa, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. b. Rapat Senat khusus, untuk melangsungkan pemilihan calon Dekan. c. Rapat senat terbuka, untuk melaksanakan upacara Promosi Gelar Doktor . (2) Rapat Senat dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat. (3) Apabila quorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 1 (satu) jam. (4) Apabila anggota senat yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak terpenuhi, rapat tetap dilangsungkan diikuti anggota senat yang hadir. (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (6) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) plus 1 (satu) dari anggota yang hadir. (7) Rapat senat khusus dihadiri oleh Anggota Senat dan Dosen Tetap Fakultas yang bersangkutan. Pasal 56 (1) Laboratorium, studio, dan unit pelaksana akademik dipimpin oleh seorang kepala. (2) Jumlah dan macam Laboratorium, studio, dan unit pelaksana akademik serta persyaratan dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Rektor.
-36-
Pasal 57 (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan universitas yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner, mengusahakan serta mengendalikan administrasi dan sumberdaya yang diperlukan. (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyebarluaskan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan yang diatur dengan Peraturan Rektor. (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Bagian Tata Usaha. Pasal 58 (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membawahi pusat-pusat penelitian dan Pusat-pusat Pengabdian yang jumlah dan jenisnya diatur dengan Peraturan Rektor. (2) Pusat penelitian dan pusat pengabdian dibentuk dengan surat keputusan Rektor atas usul Ketua lembaga Penelitian. Pasal 59 (1) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan syarat tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan Pimpinan Lembaga serta pimpinan dan personalia yang secara struktural organisatoris di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 60 (1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) terdiri atas Pimpinan dan tenaga-tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
-37-
(2) Pimpinan UPT terdiri atas seorang kepala dan seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas. (3) Masa jabatan pimpinan UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan syarat tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Ketentuan tentang persyaratan dan tatacara pengangkatan Pimpinan serta persyaratan khusus bagi tenaga-tenaga kependidikan UPT diatur dengan Peraturan Rektor. (5) Jumlah dan jenis UPT Universitas ditentukan dengan Peraturan Rektor Bagian Kelima Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentiam Pimpinan Organ Pengelola (Rektor dan Senat) Pasal 61 (1) Dosen di lingkungan Universitas dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Senat, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Senat, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT),dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan b. perubahan organisasi, (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pasal ini disebabkan: a. berhenti dari Pegawai Universitas atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan sebagai pegawai Universitas sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan f. meninggal dunia, (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, pasal ini disebabkan: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi; b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Universitas. (6) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Senat, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), seorang dosen harus memenuhi: a. persyaratan umum: dan b. persyaratan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
-38-
a. dosen ; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. berusia paling tinggi 70 tahun, e. memiliki pengalaman manajerial, kecuali jabatan Senat; f. berpendidikan paling rendah Magister dan memiliki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala untuk jabatan Rektor dan Asisten Ahli untuk jabatan selain Rektor: (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Pasal 62 Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pada: a. organ lain di lingkungan Universitas; b. perguruan tinggi lain; c. lembaga pemerintah; d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan e. jabatan lain yang dapat menimbulkan perte ntangan kepentingan dengan kepentingan Universitas. Pasal 63 (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Universitas dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala UPT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) (2) Pengangkatan pejabat struktural dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat: a. mutasi: b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, disebabkan: a. berhenti dari Pegawai Universitas atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari Pegawai Universitas sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab: dan f. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, disebabkan: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi; b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Universitas. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala UPT, tenaga kependidikan harus memenuhi: a. persyaratan umurn; dan
-39-
b. persyaratan khusus. (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. tenaga kependidikan Pegawai Universitas; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. berusia paling tinggi 52 tahun; e memiliki pengalaman rnanajerial; f. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana; (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 64 Dalam hal ikhwal yang tidak memungkinkan unsur pengelola Universitas yang berwenang dapat melaksanakan secara penuh ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 61 ayat (7), pasal 62 dan pasal 63 ayat (6), Rektor dengan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan dapat mengambil langkah strategis demi terjaganya keberlangsungan penyelenggaraan Universitas. BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Dosen Pasal 65 (1) Dosen Universitas, terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen tetap Yayasan dan dosen PNS dipekerjakan, yang bekerja penuh waktu di Universitas. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu di Universitas. (4) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Universitas selama jangka waktu tertentu. (5) Pengangkatan, pemberhentian, jenjang jabatan, pembinaan karir, promosi, dan penghargaan serta sanksi dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan. (6) Ketentuan mengenai dosen tidak tetap dan dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 66 (1) Setiap dosen wajib melakukan ;
-40-
a. Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. c. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas. d. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan. e. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan. f. Menolak tindakan koruptif, bersikap terbuka, jujur dan profesional. g. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain. h. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas
-41-
Pasal 67 (1)
Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)
Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
(4)
Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan. Pasal 68
(1) Syarat untuk menjadi dosen Univeritas, adalah : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Berwawasan Kebangsaan berdasarkan Nilai-nilai kejuanagan eksponen dan angkatan 45. d. Berpendidikan paling rendah Magister dengan prodi yang relevan. e. Mempunyai integritas moral yang tingi. (2) Setiap calon dosen sebelum diangkat menjadii dosen tetap wajib mengikuti program magang sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan selama-lamanya 12 bulan. (3) Ketentuan program magang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur dengan Peraturan Rektor. Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 69 (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang non akademik. (2) Tenaga penunjang akademik terdiri atas tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. (3) Tenaga penunjang non akademik.terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga umum (4) Status Kepegawaian tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan berstatus pegawai tetap Yayasan dan tenaga kependidikan berstatus
-42-
pegawai kontrak . (5) Tenaga kependidikan berstatus pegawai tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. (6) Tenaga kependidikan berstatus pegawai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor. (7) Pembinaan karier, jenjang jabatan, promosi dan p e n g h a r g a a n s e r t a s a n k s i t e n a g a k e p e n d i d i k a n berstatus pegawai tetap diatur dengan Peraturan Rektor.
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian Kesatu Mahasiswa Pasal 70 (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi yang disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas. (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas yang diatur dalam persyaratan tambahan dan prosedur tertentu. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu. (4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari Perguruan Tinggi lain dan/atau dari fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 71 (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung guna menjamin kelancaran proses pembelajaran. (2) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas. (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Senat.
-43-
-44-
Pasal 72
(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Per aturan Rektor.
Pasal 73 Atribut kemahasiswaan, baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 74 (1) Mahasiswa yang melanggar Peraturan dan/atau Kode Etik Universitas dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. (2) Ketentuan mengenai bentuk sanksi dan prosedur Peraturan Rektor dengan persetujuan Senat.
penerapannya diatur dalam
Bagian Kedua Alumni Pasal 75 (1) Alumni Universitas adalah peserta didik yang telah menyelesaikan studinya di Universitas. (2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang disebut Ikatan Keluarga Alumni Universitas Proklamasi 45 disingkat IKAMASI. (3) Alumni merupakan bagian dari Universitas yang ikut bertanggurig jawab menjaga nama balk Universitas. (4) Hubungan antara Universitas dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling rnenghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (5) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor. (6) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Universitas. (7) Pengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan. Pasal 76 Universitas membentuk pusat informasi ketenagakerjaan (job placement centre) yang sangat dibutuhkan oleh alumni, mahasiswa dan instansi pemerintah atau swasta yang memerlukan informasi tenaga kerja.
-45-
BAB X SISTEM PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pasal 77 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan secara terus menerus melalui: a. kegiatan yang efektif dan efisien; b. keandalan pelaporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas. akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, dan jujur. (3) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini, dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal Pasal 78 (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan sehingga menjadi Universitas yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (2) Sistem Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Universitas. (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini, meliputi ; a. penyusunan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta program pengembangan akademik di Universitas, c. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan; d. pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Universitas
-46-
yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu.. e. Penetapan dan penegakkan/penerapan standar mutu penyelenggaraan Universitas serta evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya. f. Pelaksanaan monit or ing dan evaluasi pelaksanaan manajemen mutu dan jaminan mutu, serta mekanisme reorganisasi sistem manajemen mutu dan jaminan mutu. g. pengembangan kapasitas manajemen mutu pada pengelola Universitas, dosen dan tenaga penunjang (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh suatu unit kerja yang disebut Badan Penjamin an Mutu (BPM), (5) Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terdiri atas Pimpinan dan Bagian Tata Usaha. (6) Pimpinan Badan Penjaminan Mutu terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan syarat tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (8) Pimpinan Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.
Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pasal 79
(1) Sistem penjaminan mutu eksternal
merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan yang diarahkan untuk memperoleh pengakuan mutu dari pihak eksternal dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi .
(2) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini, dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga eksternal lain yang relevan.
(3) Program studi di Universitas wajib mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.
(4) Ke t ua prodi , ketua j ur usan, dekan, dan di r ekt ur pr ogr am pa s casar j ana me mfa si l it a si pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi. (5) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi.
-47-
(6) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-48-
BAB XI SARANA DAN PRASARANA (1)
(2)
Pasal 80 Sarana dan prasarana universitas meliputi semua barang milik Yayasan berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraanTridharma. Yayasan bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Tridharma. Pasal 81
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara ter pusat dan terpadu. (2) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk penyelenggaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas. (3) Sarana dan prasarana dapat digunakan oleh masyarakat umum sela ma tidak mengganggu penyelenggaraan Tridharma. (4) Pe ngel ol aan sar ana dan pr asarana di l aporkan sesuai dengan ke t ent uan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan barang milik Yayasan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan serta p enggunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan Yayasan. BAB XII KERJA SAMA Pasal 82 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma, Universitas dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau perorangan. baik di dalam maupun di luar negeri (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertujuan meningkatkan efesiensi, efektvitas, produktivitas, kreativitas, inovasi ,mutu dan pelaksanaan Tridharma. (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk. a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. program kembaran; c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; f. pemanfaatan bersama berbagai surnber daya;
-49-
g. pemagangan;
h. penerbitan terbitan berkala ilmiah; i. penyelenggaraan seminar bersama; dan atau j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu (3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i n i d a p a t berbentuk: a. pendayagunaan aset; b. usaha penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual: dan/atau d. bentuk lain yang dianggap perlu (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 83 (1) Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat dilaksanakan oleh fakultas, Jurusan, lembaga, pusat, laboratorium, dan unit -unit lain di Universitas, dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokoknya di Universitas. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor dengan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 84 (1) Pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari sumber Pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri yang tidak mengikat. (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. Sumbangan pengembangan pendidikan dari mahasiswa b. Sumbangan pembinaan pendidikan, disingkat SPP. c. Biaya seleksi ujian masuk mahasiswa baru . d. Masyarakat secara individu, kelompok maupun lembaga dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya baik dari dalam maupun luar negeri;
-50-
e. Hasil kontrak kerja dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan swasta yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas. f. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Universitas. g. Hasil Usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Universitas. h. Penerimaan dari masyarakat lainnya yang sah (4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan prinsip tidak mencari keuntungan (nirlaba) (5) Ketentuan tentang macam-macam sumber dana, persyaratan dan tatacara perolehannya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur dengan Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan/atau persetujuan Yayasan. (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Universitas dapat membentuk Badan Usaha untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan persetujuan Yayasan. Pasal 85 (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Universitas untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. (2) Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku. (3) Pembukuan keuangan Universitas dilakukan audit internal pada setiap akhir tahun anggaran. (4) Pembukuan keuangan Universitas diperiksa oleh Akuntan Publik sekurang-kurang sekali pada akhir masa jabatan Rektor. Pasal 86 (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya. (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun oleh Rektor atas usul unit-unit kerja. (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah disetujui oleh Senat Universitas diusulkan kepada Yayasan oleh Rektor untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas. (4) Apabila dalam tahun anggaran berjalan belum disahkan Yayasan, Universitas wajib menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun yang lalu. (5) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas. (6) Pengelolaan keuangan Universitas dipertanggung-jawabkan kepada Yayasan.
-51-
-52-
BAB XIV KESEJAHTERAAN Pasal 87 Universitas dan Yayasan bertanggung-jawab mewujudkan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 88 (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas berhak untuk: a. Mendapatkan Gaji, honorarium, insentif, tunjangan dan jaminan kesejahteraan. b. Mendapatkan Libur kerja dan cuti. c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier. d. Mengetahui peraturan dan kriteria promosi. e. Memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan. f. Membentuk unit organisasi serikat pekerja Universitas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 Segala peraturan dan ketentuan yang merupakan pelaksanaan statuta yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan belum dibentuk peraturan atau ketentuan baru berdasarkan statuta ini .
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 90 (1) Statuta ini dapat dilakukan peninjauan kembali dan atau perubahan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai diberlakukan. (2) Perubahan statuta dilakukan daiam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ pokok Universitas. (3) Wakil organ pokok Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
-53-
(4) Pengambilan keputusan perubahan statuta Universitas didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
BAB XIV PENUTUP Pasal 91 Dengan ditetapkan dan disahkannya Statuta ini maka Statuta yang ada dan berlaku sebelum ini dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 92 Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Yogyakarta. Pada tanggal : 15 Agustus 2013
