STATUS UANG APBN YANG DIPISAHKAN DAN DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMN PERSERO David Putra Timbo1, Peter Mahmud Marzuki2
ABSTRAK Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka yang merugikan PT BUMN (Persero) sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara.
Kata Kunci: Keuangan Negara.
ABSTRACT
Legally, the capital that came into the company no longer includes a wealth of capital, but a wealth of the company itself. It is a separation of wealth between shareholders and corporate wealth. In connection with the allegation and demanded in a number of former directors or directors of State Owned Enterprises for their acts detrimental to State Owned Enterprises to be considered detrimental to the state, should be given in depth understanding as financial SOEs based on legal theory and the theory of power law is not a financial loss to the state, so that the State Owned Enterprises is also not harm the country.
Keywords : State Finances
1
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2
hukum
A. PENDAHULUAN
Kejaksaan
Agung,
Kepolisian dan Pemeriksa BPK, 1. Latar Belakang
bahwa
Pelaksanaan pengelolaan keuangan
kerugian
merupakan
persero
kerugian
negara
negara selama ini masih menggunakan
tidaklah salah. Landasan hukum
ketentuan perundang-undangan yang
yang
disusun
pemerintahan
tersebut adalah Undang-Undang
kolonial Hindia Belanda yang berlaku
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
berdasarkan Aturan Peralihan Undang-
Keuangan Negara dimana Pasal 1
Undang
angka 1. Pada sisi kalangan
pada
masa
Dasar
1945,
yaitu
mendasari
IndischeComptabiliteitswet yang lebih
akademisi
dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925
Persero
Nomor 448 terakhir Undang-Undang
pengaturan
Nomor 9 Tahun 1968 yang ditetapkan
sebagai
pertama kali pada tahun 1864 dan
tunduk
mulai
1867,
Nomor 19 Tahun 2003 tentang
lebih
BUMN,
berlakupada
Indische
tahun
Bedrijvenwet
yang
dan
pemikiran
juga
Direksi
berpendapat
bahwa
BUMN
Persero
Perseroan pada
dan
Terbatas
Undang-Undang
Undang-Undang
dikenal dengan nama IBW Stbl. 1927
Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Nomor419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445
Perseroan Terbatas sebagaimana
dan Reglement voor het Administratief
telah diganti dengan Undang-
Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381.
Undang Nomor 40 Tahun 2007
Peraturan
perundang-undangan
tentang
tersebut
tidak
bahwa kerugian persero adalah
dapat
mengakomodasikan
berbagai
Perseroan
merupakan
Terbatas,
kerugian
perkembangan yang terjadi dalam
sebagai
sistem
person), dan bukan merupakan
kelembagaan
pengelolaan
negara
keuangan
dan
pemerintah
negara Republik Indonesia.
badan
hukum
persero (legal
kerugian negara 2. Metode Penelitian Di dalam penelitian hukum
Pemikiran
aparat
penegak
terdapat
beberapa
pendekatan,
dimana
melalui
tersebut
pendekatan
peneliti
mendapatkan
akan
informasi
dicoba
Dan
Dijadikan
Penyertaan Modal
dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang
Dipisahkan
a.
Keuangan Negara
untuk
dicari
Pendekatan
yang
terhadap pelaksanaan tugas negara,
dilakukan oleh peneliti adalah
terlebih dahulu dipahami pengertian
pendekatan perundang-undangan
keuangan negara. Hal ini dimaksudkan
(statute
approach)
dan
agar tidak terdapat kesalahpahaman
pendekatan
sejarah
(historical
mengenai substansi yang terkandung
jawabnya.
approach).
dalam
3. Kerangka Teori
perdata
mempunyai
sumber
keuangan
pembiayaan
negara.
Sebagai
pedoman ada beberapa definisi tentang
Perseroan terbatas sebagai badan hukum
Sebagai
(privat)
status
yang
kemandirian
(persona standi in judicio) sudah tentu
keuangan
negara
dapat
dikelompokkan: 1)
Pakar hukum berdasarkan
kompetensi keilmuannya;
memiliki identitas hukum sendiri.
Menurut
M.
Ichwan
yang
Identitas hukum suatu korporasi atau
dimaksud keuangan negara adalah
perusahaan
identitas
rencana kegiatan secara kuantitatif,
pemegangsahamnya,
yang akan dijalankan untuk masa
hukum
terpisah
para
dari
direksi, maupun organ-organ lainnya.
mendatang,
Kajian
mendatang. Berdasarkan pengertian
penelitian
tesis
ini
akan
lazimnya
keuangan
Hukum
tersebut, penulis berpendapat bahwa
Teori
Pertanggung
Jawaban Direksi.
M.
Ichwan
M.
tahun
menyangkut tentang; Teori Badan dan
menurut
satu
menunjuk
Ichwan
keuangan
negara dari sudut pandang proses B. HASIL
PENELITIAN
DAN
karena pengelolaan
PEMBAHASAN
Sehingga 1. Status
Uang
APBN
Yang
hanya
menyangkut
keuangan pendapat
M.
negara. Ichwan
tentang keuangan negara tersebut
tidak negara,
mendefinisikan tetapi
lebih
keuangan memandang
pengertian anggaran negara.
keuangan
digunakan
untuk
publik
menjadi digunakan untuk kepentingan badan hukum privat dan status uang
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud
semula
negara
adalah dana yang dimiliki oleh negara
negara tersebut menjadi uang badan hukum privat. Menurut
penulis
pengertian
dalam rangka menjalankan kegiatan
keuangan negara, yaitu kekayaan
publik. Dengan pengertian demikian,
negara baik berupa barang maupun
uang yang diinvestasikan ke suatu
uang, dimana keuangan negara ini di
badan hukum untuk kegiatan yang
gunakan untuk kepentingan publik.
tunduk kepada hukum privat bukan
Apabila
lagi keuangan negara, melainkan
penyertaan modal uang negara yang
keuangan badan hukum tersebut;
di ambil dari APBN ke badan hukum
sama halnya dengan seorang yang
privat, fungsi uang negara tersebut
melakukan investasi ke suatu PT,
sudah berubah dari untuk kepentingan
uang orang tersebut sudah menjadi
publik menjadi kepentingan badan
uang
Berdasarkan
hukum privat. Hal ini di karenakan
pengertiankeuangan negara menurut
uang negara yang sudah masuk ke
Peter Mahmud Marzuki tersebut,
dalam badan hukum privat menjadi
maka
milik badan hukum privat seutuhnya.
PT
dapat
itu.
penulis
simpulkan
keuangan negara merupakan dana yang
dimiliki
negara
pemerintah
melakukan
2) Undang-undang.
untuk
Definisi yang terdapat dalam Pasal
menjalankan kegiatan publik, apabila
1 angka 1 UU Keuangan Negara
keuangan negara masuk dalam badan
menggunakan
hukum privat sebagai penyertaan
dengan tujuan terdapat perumusan
modal, maka keuangan negara bukan
definisi
lagi milik negara melainkan milik
cermat dan teliti untuk mencegah
badan hukum privat tersebut. Hal ini
terjadinya multi interpretasi dalam
dikarenakan adanya perubahan fungsi
segi pelaksanaan anggaran supaya
dan transformasi status yaitu yang
tidak terjadi kerugian negara sebagai
pendekatan
keuangan
negara
luas,
secara
akibat kelemahan dalam perumusan
diterbitkan
undang-undang
memperjelas
mengusahakan adanya keseragaman
proses penegakan hukum apabila
dengan cara mengurus dan mengusai
terjadi penyalahgunaan administrasi
serta bentuk hukum dari badan usaha
dalam pengelolaan keuangan negara.
negara yang ada. Dalam Perpu yang
dan
Undang-undang nomor 1 tahun
dengan
tujuan
dimaksud dengan perusahaan negara
2004 tentang perbendaharaan negara
adalah
dimaksudkan
bentuk apapun yang modalnya untuk
landasan
untuk
memberikan
hukum
di
bidang
semua
seluruhnya
perusahaan
merupakan
dalam
kekayaan
administrasi keuangan negara. Pada
negara Republik Indonesia, kecuali
pasal 1 angka 1 tidak terdapat secara
jika ditentukan lain dengan atau
spesifik
berdasarkan Undang-Undang.
pengertian
lebih
lanjut
tentang keuangan negara yang harus
3) Keuangan Negara Menurut Fatwa
dipertanggungjawabkan,
namun
Mahkamah Agung Republik Indonesia
terdapat kata-kata “termasuk investasi
Pada tanggal 16 Agustus 2006,
dan
kekayaan
Demikian
pula
yang
dipisahkan”.
dalam
penjelasan
Mahkamah
Agung
RI
keputusan
melalui No.
umum disebutkan. Jika mengacu pada
WKMA/Yud/20/VII/2006
pengertian
menurut
mengeluarkan fatwa tentang Tata Cara
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
Penghapusan Piutang Negara yang
tersebut,
yang
menyatakan bahwa piutang BUMN
berasal dari kekayaan negara yang
tidak dapat disebut piutang negara.
dipisahkan termasuk dalam lingkup
Fatwa MA ini diterbitkan sebagai
pengelolaan dan pertanggungjawaban
jawaban atas permintaan pendapat
negara.
hukum dari Menteri Keuangan RI
ini,
semua
maka
kekayaan
Undang-Undang BUMN pertama
melalui
surat
nomor
S-
kali diterbitkan pertama kali oleh
324/MK.01/2006 pada tanggal 26 Juli
pemerintah pada tahun 1960 berupa
2006.
Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara.
Perpu
ini
Berdasarkan
fatwa
Mahkamah
Agung tersebut, terlihat jelas bahwa
terjadi
perubahan
transformasi
fungsi
status
kekayaan/keuangan
negara
dan
dalam Pasal 4 UU BUMN, seharusnya
hukum
piutang yang terdapat pada BUMN
dalam
sebagai
akibat
perjanjian
yang
BUMN
selaku
BUMN dari kewenangan (taak en
dilaksanakan
oleh
bevoegdheid) sebagai badan hukum
entitas
publik menjadi
dipandang sebagai piutang negara.
perusahaan
tidak
lagi
Pengelolaan termasuk pengurusan atas hak dan kewajiban sebagai akibat
piutang
transaksi horisontal dan transformasi
dilakukan dalam koridor pengurusan
status hukum uang negara menjadi
piutang negara melainkan diserahkan
uang perdata, yang hakikatnya menjadi
kepada
dasar yang kuat untuk menguatkan hak
berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan
dan
yang
kewajiban
BUMN
(Persero)
sebagai badan hukum. Berdasarkan
BUMN
mekanisme
sehat
tidak
pengelolaan
berdasarkan
perundang-undangan
fatwa
tersebut,
peraturan
yang
berlaku.
mahkamah
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
agung tersebut, bahwa modal BUMN
BUMN memiliki kewenangan dalam
berasal dari kekayaan negara yang
mengoptimalkan
telah dipisahkan dari APBN dan
pengurusan atau penyelesaian piutang
selanjutnya
yang
pembinaan
dan
ada
pada
pengelolaan
BUMN
yang
pengelolaannya tidak didasarkan pada
bersangkutan,
sehingga
pengaturan
sistem APBN melainkan didasarkan
Penghapusan
Piutang
Perusahaan
pada prinsip-prinsip perusahaan yang
Negara atau Daerah yang ada pada
sehat, maka BUMN (Persero) tersebut
Peraturan
harus tunduk kepada Undang-Undang
Tahun 2005 saat ini menjadi tidak
Nomor
diperlukan lagi.3
40
Tahun
2007
tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana diatur
b.
Pemerintah
Nomor
14
Penyertaan modal negara pada
dalam 4 UU Nomor 40 tahun 2007 3
tentang Perseroan Terbatas. Dengan kekayaan
adanya sebagaimana
pemisahan dinyatakan
Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, makalah disampaikan pada peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional, Jakarta, 12-13 April 2007.
BUMN Persero
pemegang
Penyertaan
dan
perseroan.
adalah
Dengan karakteristik tersebut, maka
dari
tanggung jawab pemegang saham atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja
kerugian atau utang perseroan juga
Negara
terbatas. Utang atau kerugian tersebut
pemisahan
modal
saham
kekayaan
atau
negara
penetapan
perusahaan,
secara
semata-mata dibayar secukupnya dari
korporasi. Sumber Penyertaan Modal
harta kekayaan yang tersedia dalam
Negara pada BUMN tersebut berasal
perseroan.
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
d.
Negara,
dan
cadangan
dikelola
kapitalisasi
Perbandingan
ICW
Dengan
cadangan,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Sumber
2003 tentang Keuangan Negara
penyertaan modal negara yang berasal
dan IBW Dengan Undang-Undang
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
19 Tahun 2003 tentang Badan
Negara berupa dana segar, proyek-
Usaha Milik Negara
proyek yang dibiayai dari Anggaran
Pada zaman pemerintah kolonial
dan/atau
sumber
Pendapatan
dan
lainnya.
Belanja
Belanda,
keuangan
piutang negara pada BUMN atau
dalam
IndischeComptabiliteitswet
Perseroan
serta aset-aset
yang lebih dikenal dengan nama ICW
negara lainnya berupa keuntungan
Stbl. 1925 Nomor 448 yangmengatur
revaluasi aset dan/atau agio saham.
tentang tata pembukuan yang harus
c.
Konsepsi kekayaan Negara Yang
dilakukan oleh para pejabat yang
Dipisahkan
melakukan pengurusan keuangan baik
Terbatas
Dalam
Negara,
Perusahaan
Perseroan Secara
di
yuridis,
Departemen
diatur
Keuangan
yang
maupun di Departemen teknis, dan
disertakan ke dalam perseroan bukan
secara khusus mengatur kewenangan
lagi
orang
di sisi kebendaharaan. Pencatatan atau
menyertakan modal, tetapi menjadi
pembukuan yang didasarkan pada
kekayaan perseroan itu sendiri. Jelas
ketentuan ICW Bab I Bagian 4 dan
bahwa berdasarkan hal tersebut terjadi
Bagian
pemisahan kekayaan antara kekayaan
menghindari
menjadi
modal
tingkat
negara
kekayaan
5
diharapkanakan penggelapan
mampu atau
penipuan yang berhubungan dengan
lembaga Eksekutif dalam penyusunan
keuangan
dan
(financial
fraud)
yang
penetapan
APBN
menjadi
mungkin dilakukan oleh para pejabat
Undang-Undang,
pada saat itu. Selain pencatatan atau
tersebut merupakan suatu keharusan
pembukuan juga mengatur tentang
untuk
kewenangan di sisi kebendaharaan
transparansi di bidang penganggaran.
yaitu wewenang untuk melakukan
Lahirnya Undang-Undang No. 17
tindakan-tindakan
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang
akan
kejelasan
menjamin
peran
terselenggaranya
membawa ke arah penerimaan atau
telah menjadikan
pengeluaran negara yang dilakukan
mendasar dalam system perencanaan
oleh
dan penganggaran yaitu perubahan
Pemerintah
sebagai
yang
Otorisator
bertindak
sebagaimana
pola
perubahan
keuangan
negara
dimaksud dalam Pasal 25 ICW dan
sebelumnya
wewenang untuk melaksanakan tugas
Adminstration
pekerjaan
Financial ManagementI.
yang
dilakukan
oleh
Presiden atau Pembantu-Pembantunya bertindak meliputi
sebagai menerima
Ordonanteur tagihan
yang
Publik
yang
yang
Financial
menjadi
Publik
Perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan negara adalah
perubahan
dalam
diajukan kepada negara atas beban
perencanaan
APBN,
anggaran, pelaksanaan anggaran, serta
keabsahan
meneliti tagihan
dan
menguji
tersebut,
dan
hal
penyusunan
dan
sampai dengan pemeriksaan perubahan
menerbitkan surat perintah membayar
keuangan negara yang dilakukan oleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Badan Pemeriksa Keuangan.
35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ICW. Sedangkan pada zaman setelah
Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, perusahaan negara diatur dalam
IndischeBedrijvenwet
yang
kemerdekaan, keuangan negara diatur
lebih dikenal dengan nama IBW Stbl.
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun
1927
2003 tentang Keuangan Negara yang
tentangbeberapa hal yaitu ; anggaran
mengatur peran lembaga Legislatif dan
perusahaan negara, modal perusahaan
Nomor
419
mengatur
Negara, pemilikan perusahaan negara,
Undang
Nomor
penerimaan
pengeluaran
tentang
Perseroan
perusahaan negara, beban-beban dan
karena
keuntungan-keuntungan
eksploitasi
hakekatnya adalah Perseroan Terbatas.
perhitungan
Organ BUMN Persero yaitu meliputi
tahunan dari perusahaan-perusahaan
RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.
negara
Rapat Umum Pemegang Saham, yang
dan
perusahaan
negara,
kepala-kepala
departemen
departemen-
pemerintahan
dalam
waktu empat bulan setelah tahun
itu
40
BUMN
Tahun
2007
Terbatas,
oleh
Persero
pada
selanjutnya disebut RUPS. Adapun yang membedakan antara
pembukuan mengirimkan perhitungan-
organ
perhitungan tahunan dari perusahaan-
organ BUMN Persero terletak pada
perusahaan negara yang termasuk
pemegang sahamnya. Pada BUMN
kementerian mereka masing-masing
Persero pemerintah dapat bertindak
kepada pemerintah.
selaku
Sedangkan pada zaman setelah kemerdekaan,
perusahaan
negara
Perseroan
RUPS
sahamnya sementara
Terbatas
apabila
dimiliki
seluruh
oleh
apabila
dengan
negara,
pemerintah
diatur dalam Undang-Undang No. 19
terlibatdalam penyertaan modal negara
Tahun 2003 tentang Badan Usaha
(PMN) sebagian, maka kedudukan
Milik
pemerintah adalah sebagai salah satu
Negara
mengatur
tentang
beberapa hal yaitu; definisi, maksud dan
tujuan,
modal,
pemegang saham.
jenis-jenis
Pada BUMN Persero modal yang
penggabungan,
disertakan oleh pemerintah merupakan
perusahaan
negara,
peleburan,
pengambilalihan,
dan
dan berasal dari kekayaan negara yang
Pembubaran BUMN, dan kewajiban
dipisahkan. Penyertaan negara dalam
pelayanan umum
rangka
2. Pemberlakuan Undang-Undang
modal pada BUMN Persero salah
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
satunya bersumber dari Anggaran
bagi BUMN Persero
Pendapatan dan Belanja Negara, selain
Organ
BUMN
Persero
pendirian
atau
penyertaan
sama
dari kapitalisasi cadangan dan sumber
seperti yang diatur dalam Undang-
lainnya. penyetoran atas modal saham
dapat dilakukan dalam bentuk uang
merupakan
dan / atau dalam bentuk lainnya.
penyelenggara negara. Oleh karena
UU BUMN telah mengadopsi
pegawai
negeri
atau
itu, jika terjadi kerugian pada PT
beberapa prinsip Good Corporate
BUMN
Governance, hal ini dinyatakan pada
tersebut merupakan kerugian negara
Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang
dan terhadap direksi PT BUMN
menyatakan
bahwa
menyelenggarakan
(Persero)
maka
Perum
dalam
(Persero)
usahanya
harus
negara sehingga dapat di pidana
berdasarkan pada prinsip pengelolaan 4
perusahaan yang sehat.
dianggap
kerugian
penyelenggara
korupsi.
Ketentuan
Sebagai badan hukum privat
tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat
tersendiri dari manapun asal modal
(3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN.
yang
3. Persangkaan
BUMN
dimasukkan ke dalam PT BUMN
Tindakan
(Persero), maka modal tersebut sudah merupakankekayaan BUMN sebagai
Persero
Direksi
Melakukan
Korupsi
Dalam
Menjalankan
Transaksi
Bisnis
Yang Diduga
Dapat Merugikan Keuangan Negara Penyidikan
perkara
yang
dilanjutkan dengan penuntutan di
diberikan,
hukum
mandiri
ketika
yang
sudah
kemudian
pengelolaan modal tersebut tunduk pada lingkungan kuasa hukum privat. Selanjutnya M. Yahya Harahap
pengadilan
tidak
lepas
dari
menyatakan,
pemahaman
para
penyidik
dan
sebagai pemilik, hanya mempunyai
status
hak kontrol tidak langsung atas
keuangan PT BUMN (Persero) dan
operasional sehari-hari perseroan dan
status
dan
atas segala kebijaksanaan direksi.
memandang
Akan tetapi pemegang saham tidak
penuntut
umum
terhadap
direksinya.
penuntut keuangan
Penyidik
umum PT
BUMN
(Persero)
memikul
pemegang
tanggung
saham
jawab
merupakan keuangan negara dan
pelaksanaan
direksi
Semakin banyak saham yang dimiliki
PT
BUMN
(Persero)
fungsi-fungsi
atas
direksi.
seorang pemegang saham, semakin 4
Bismar Nasution, Mengukur Kinerja Direktur BUMN, makalah, hlm. 1
besar kekuasaan kontrol yang dapat
dilakukannya, jawab
dimana
pemegang
tanggung
saham
tidak
karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori
bertanggung jawab secara pribadi atas
lingkungan
perikatan yang dibuat atas nama
merupakan keuangan negara sehingga
perseroan
kerugian pada PT BUMN (Persero)
melebihi
saham
yang
dimiliki.5
dituntutnya
direksi
hukum
bukan
juga bukan kerugian negara.
Berkaitan dengan di persangkakan dan
kuasa
atau
sejumlah
direksi
PT
Pengenaan delik pidana korupsi
mantan
yang salah satu unsur pasal berbunyi
BUMN
“merugikan
keuangan
negara”
(Persero) atas perbuatan mereka yang
terhadap
perbuatan
melawan
merugikan
hukum/penyalahgunaan
kewenangan
PT
BUMN
sehingga
dikategorikan
keuangan
negara,
(Persero) merugikan
yang dilakukan direksi PT BUMN
diberikan
(Persero) adalah tidak pada tempatnya.
pemahaman mendalam kepada para
Secara garis besar pengenaan ini
penyidik
seharusnya
hakim
perlu
dan
penuntut.
Termasuk
yang
akan
mengambil
keputusan terhadap perkara tersebut. Apabila
penyidik
dan
tidak
dilakukan
berdasarkan teori badan hukum dan teori lingkungan kuasa hukum.
penuntut
Berdasarkan alasan tersebut diatas
mempersangkakan/ menuntut mereka
apabila direksi PT BUMN (Persero)
dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No. 31
melakukan perbuatan melawan hukum
tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
dan akibatnya merugikan keuangan PT
masing-masing
BUMN (Persero), maka direksi PT
pasal
tersebut
mengandung salah satu unsur pasalnya
BUMN
dapat merugikan negara, maka sesuai
dipersangkakan/ dituntut berdasarkan
asas hukum pidana yang berlaku
Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 tahun
seharusnya
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Oleh
direksi
PT
BUMN
(Persero) dibebaskan. Hal tersebut
karena
(Persero)
tidak
persangkaan
dapat
maupun
pendakwaan kepada direksi PT BUMN 5
M Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 44
(Persero)
tidak
memenuhi
tindak
pidana, karena dalam hukum pidana
berlaku asas umum bahwa apabila
strategi
salah satu unsur pasal tidak terbukti
Memberantas perilaku korupsi dapat
maka unsur pasal lain tidak perlu
dilakukan dengan cara pencegahan
dibuktikan dan tindak pidana tidak
(preventif)
terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa
(represif).
harusnya di bebaskan.
karena adanya niat dan kesempatan.
Banyaknya PT BUMN (Persero)
perusahaan,
dan
maupun Perilaku
lainnya.
penindakan korupsiterjadi
Adapun niat bisa timbul karena adanya
yang mengalami kerugian atau tidak
tekanan
mendapatkan keuntungan semestinya
sebagai
menjadi problem utama bagi negara,
memiliki
sehingga negara memberikan subsidi
menentukankelangsungan
ke
direksi bersangkutan atau bisa juga
PT
BUMN
(Persero)
yang
darikementerian pihak
BUMN
pengawas yang
kemampuan
menguras kas negara. Kondisi tersebut
dari
diri
tidak lepas dari masih melekatnya
karenamoralitas yang jelek.
untuk jabatan
direksi
pribadi
perilaku korupsi dalam pengelolaan PT BUMN (Persero) maupun orang diluar organ tetapi memiliki kemampuan
C. SIMPULAN DAN SARAN
untuk
1. Simpulan
mempengaruhi
komisaris
PT
Perilaku
korupsi
direksi
BUMN
dan
(Persero).
tersebut,
berupa
Berdasarkan penelitian penulis terhadap tiga permasalahan dalam
kolusi dengan pihak tertentu dalam
tesis, maka dapat dirumuskan
pengadaan barang, investasi secara
kesimpulan sebagai jawaban atas
sembarang
tiga permasalahan penelitian
karena
mendapatkan
imbalan dari pihak yang diuntungkan, kolusi dengan perusahaan pesaing
sebagai berikut: a. Secara yuridis penyertaan
yang merugikan perusahaan, biaya
negara
keperluan
(Persero)
perusahaan,
pribadi
yang
manipulasi
dibayar
dalam
BUMN merupakan
distribusi
kekayaan negara yang di
barang produksi, kongkalikong dalam
pisahkan, oleh karena itu
penentuan
kekayaan
proyek,
pembocoran
tersebut
merupakan
kekayaan
Sehingga
berdasarkan
BUMN (Persero). Hal ini
pada
disebabkan
dapat dikatakan bahwa PT
status
uang
penjelasan
tersebut
negara yang telah menjadi
BUMN
saham terjadi transformasi
pada Undang-Undang No.
hukum dari “uang publik”
19
menjadi “uang privat”.
Badan Usaha Milik Negara
b. Organ
dalam
BUMN
(Persero)
Tahun
2003
Tahun
dalam pasal 13 UU BUMN
Perseroan Terbatas.
dalam
Undang-Undang
Nomor
40
2007
c. Kekayaan (Persero)
tentang
PT
BUMN
pengelolaannya
2007
tunduk pada lingkup kuasa
tentang Perseroan Terbatas.
privat, sehingga pengenaan
Adapun yang membedakan
delik pidana korupsi yang
antara
salah
organ
Terbatas BUMN
Tahun
tentang
dan Undang-Undang No. 40
Persero sebagaimana diatur
sama seperti yang diatur
tunduk
Perseroan
dengan
organ
Persero
terletak
satu
berbunyi
unsur
pasal
“merugikan
keuangan negara” terhadap
pada pemegang sahamnya.
perbuatan
Pada
hukum/penyalahgunaan
BUMN
Persero,
melawan
pemerintah dapat bertindak
kewenangan yang dilakukan
selaku
direksi PT BUMN (Persero)
RUPS
apabila
seluruh sahamnya dimiliki
adalah
oleh
tempatnya.
negara,
sementara
apabila pemerintah terlibat dalam
penyertaan
negara
(PMN)
modal
tidak
pada
2. Saran a. Pemerintah
seharus
sebagian,
menyadari bahwa BUMN
maka kedudukan pemerintah
(Persero) merupakan entitas
adalah sebagai salah satu
bisnis yang tidak bisa lepas
pemegang saham.
dari pengaruh pasar yang
dinamis. Oleh karena itu
keuangan,
kerugian
uang
yang
dialami
BUMN
penggelapan perusahaan,
pelanggaran
atas
perundangan-undangan lain (Persero) harus di pandang
yang
memuat
sebagai sesuatu yang wajar
pidana
sepanjang pengurus BUMN
Undang-Undang
(Persero) telah
Pidana.
ketentuan
dalam
Kitab Hukum
melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurus BUMN (Persero). b. Bagi
pengurus
(Persero)
BUMN
yang
melaksanakan
tidak
tata
kelola
perusahaan
yang
baik
sehingga
menimbulkan
kerugian
bagi
BUMN
(Persero), pemerintah dapat mengatasinya dengan cara pemerintah
sebagai
pemegang
saham
menggugat
direksi
dapat atau
komisaris BUMN (Persero) secara
perdata,
dan
pemerintah
dapat
melaporkan
pengurus
BUMN
(Persero)
kepada
aparat
penegak
hukum
diduga
terjadi
apabila
pemalsuan data dan laporan
DAFTAR PUSTAKA Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, makalah disampaikan pada peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional, Jakarta, 12-13 April 2007. Bismar Nasution, Mengukur Kinerja Direktur BUMN, makalah M Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007 Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,tanggal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2003) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 21 Nopember 2001tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UndangUndang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor106 Tahun 2007) http://id.wikipedia.org/wiki/ Badan Usaha Milik Negara http://id.wikipedia.org/wiki/Anggara n Pendapatan dan Belanja Negara
