STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI DI KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 1 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI DI KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Adhie Musjahranie Swastya Putra1 ([email protected]) Haris Retno Susmiyati2 ([email protected]) La Syarifuddin3 ([email protected]) Abstrak : Adhie Musjahranie Swastya Putra, 09.0801.5004, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Agraria, Status Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri Di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah bimbingan Ibu Haris Retno Susmiyati, S.H.,M.H. dan Bapak La Syarifuddin, S.H.,M.H. Fungsi tanah adalah hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya hingga bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Selain itu tanah juga harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Penulisan ini mengangkat persoalan status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah digarap di Kelurahan Sungai Kapih tersebut. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Juga untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kelompok tani anak negeri untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah digarap di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical law research). Pendekatanyang digunakan adalah Live Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 1

berlangsung atau belum berakhir. Kata Kunci: Tanah Terlantar, Permohonan Hak Atas Tanah, Kelompok Tani Pendahuluan Pembahasan dan penanganan masalah lahan pertanian ini dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Adapun masalah yang terjadi di wilayah Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bahwa terdapat lahan tanah yang sudah digarap oleh kelompok tani anak negeri selama kurang lebih 17 tahun dari tahun 1997 hingga sekarang tahun 2013 mempunyai luas lahan 40 Hektare, menghasilkan sebuah perkebunan dan pertanian yang digunakan untuk menafkahi kehidupan masyarakat diwilayah tersebut, sekarang tanah tersebut di klaim sebagai aset tanah milik PT. Kalimanis Plywood Industries. Kelompok Tani Anak Negeri memiliki bukti surat terusan dari Pemerintah kota Samarinda melalui Sekertariat Daerah Nomor: 030 546/BPK/V2/P12 menindak lanjuti surat Gasfar Pera Nomor: 01/04/2012/Smr Tanggal 1 April 2012 tentang lahan di Sungai Kapih Kecamatan Sambutan bukan aset Pemerintah Kota Samarinda. Pada asal mula tanah tersebut adalah milik Koperasi Karyawan Kalimanis, yang dibeli dari seorang warga yang bernama Haji Arni sebagai pembuka lahan pertama seluas 40 Hektare, tertanggal 22 Agustus 1994 diberikan sebesar Rp.50.000.000 untuk pembayaran tahap pertama kepada Haji Arni. Pada tanggal 17 September 1994 dibuatlah surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah kepada Koperasi Karyawan Kalimanis yang diwakilkan kepada M. Anwar Mada sebagai Ketua Koperasi Karyawan kalimanis. Tanggal 23 Januari 1995 diberikan uang sebagai pelunasan sebesar Rp1.020.000.000 kepada Haji

2

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) Arni yang diberikan oleh Koperasi Karyawan kalimanis yang diwakilkan oleh M. Anwar Mada dengan Surat Pelepaskan Hak Atas Tanah (SPHT) yang telah tercatat di kelurahan Sungai Kapih dengan Nomor 616/BH/315.NPWP.1.209.479.3.56 sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah yang sudah beralih kepenguasaanya dari Haji Arni ke pada Koperasi Karywan Kalimanis, dari kepemilikan yang dikuasai oleh Koperasi Karyawan Kalimanis kemudian dikelola oleh PT. Kalimanis Plywood Industries. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1997 terjadi isu akan pailitnya perusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries, dan saat itulah Kelompok Tani Anak Negeri mulai menggarap tanah tersebut, dimana Kelompok Tani Anak Negeri dengan inisiatifnya sendiri menggarap tanah milik Koperasi Karyawan Kalimanis dengan dasar diri mereka sebagai mantan karyawan PT. kalimanis Plywood Industries, walaupun mereka sebenarnya bukan anggota dari Koperasi Karyawan Kalimanis, melaikan sebagai mantan pekerja di PT Kalimanis Plywood Industries. Tak lama kemudian PT. Kalimanis Plywood Industries diyatakan pailit pada tahun 2000 dan lahan tersebut ditinggalkan begitu saja oleh seluruh pemilik maupun karyawan PT. Kalimanis Plywood Industries. Setelah diyatakan Kolap padan tahun 2000 sekitar 100 petani bertani bercocok tanam diatas tanah yang mereka anggap tanah terlantar dan tidak digunakan lagi oleh perusahaan PT. Kalimanis Plywood Industries, berasarkan inisiatif mereka sendiri Kelompok Tani Anak Negeri menggarap tanah tersebut guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari setelah tidak berkerja di perusahan PT. kalimanis Plywood Industries. Namun pada hal kasus di atas bahwa dijelaskan tanah seluas 40 hektare tersebut

3


yang digarap oleh kelompok tani anak negeri masih ada pemegang hak atas tanah tersebut yaitu Koperasi Karyawan Kalimanis. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik ingin melakukan penelitian khususnya tentang status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana akan dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah digarap di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kelompok tani anak negeri untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah digarap di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Metode Penulisan dari penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research). Hukum empiris menurut Soerjano Soekanto terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hokum, Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perUndang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-

4

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perUndang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Live Case Studyyaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (observation) langsung terhadap proses berlakunya hukum pada peristiwa tertentu. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka lokasi penelitian oleh penulis tentukan di Kota Samarinda. Yaitu: Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Kalimantan Timur, Kantor Kecamatan Sambutan, dan Kantor Kelurahan Sungai Kapih. Metode analisis yang akan penulis gunakan terhadap data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kualitatif. Yang dikualitatifkan artinya menganalisis dan memberikan gambaran dari data-data yang diambil dari metode pengumpulan data, kemudian data-data tadi dianalisa dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka serta data dari lapangan baik itu dari hasil observasi, wawancara, dan mengenai maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Pembahasan 1. Status Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 1.1.

Penguasaan Lahan Oleh Koperasi Karyawan Kalimanis berdarsarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

5


Status tanah yang berada di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan seluas 40 hektar tersebut, sebelumnya di kuasai oleh Koperasi Karyawan Kalimanis, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) yang sebagai bukti alas hak atas tanah yang tercatat di Kelurahan Sungai Kapih dengan Nomor 616/BH/315.NPWP.1.209.479.3.56 tertanggal 23 Januari tahun 1995 dari pihak Haji Arni selaku anggota 59 pembuka lahan pertama melepaskan hak atas tanah seluas 40 hektare kepada Koperasi Karyawan Kalimanis. Namun, Kelompok Tani anak Negeri telah mengolah tanah seluas 40 hektar tersebut sebagai tanah pertanian dan perkebunan, selama ± 16 tahun, sejak tahun 1997 hingga tahun 2013. Artinya sudah selama ± 16 tahun, tanah seluas 40 hektar telah ditelantarkan oleh pihak Koperasi karyawan Kalimanis, sebagai pihak pemegang kuasa atas tanah hak tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) tercatat di Kelurahan Sungai Kapih, Nomor: 616/BH/315.NPWP.1.209.479.3.56 tertanggal 23 Januari tahun 1995.4 Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kalimanis, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dan bagian Sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, mengatakan; “SPHT yang merupakan produk dari Kelurahan sebagai bukti penguasaan terhadap sebidang tanah tertentu dan merupakan alat bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) murupakan bukti kepemilikan hak 4 Hasil wawancara bapak Gasfar Pera selaku Ketua Kelompok Tani Anak Negeri, pada tanggal 16 Oktober tahun 2013 pada pukul 16.00 Wita.

6

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) atas tanah dan bukti bahwa Koperasi Karyawan Kalimanis menguasai bidang tanah tersebut. Maka sangat dianjurkan sekali untuk segera didaftarkan di kantor pertanahan yang nantinya menjadi status hak milik atas tanah tersebut serta bersertipikat bagi Koperasi Karyawan Kalimanis”.5 Dengan demikian SPHT hanya merupakan alas bukti pelepasan hak atas tanah dari 59 orang pembuka lahan pertama kepada Koperasi Karyawan Kalimanis terhadap tanah seluas 40 hektare dengan Nomor Surat: 616/BH/315.NPWP.1.209.4793.56, tertanggal 23 Januari 1995. Selanjutnya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut akan menjadi bukti alas hukum dalam melakukan pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah atau kebenaran data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam sertipikat, sangat tergantung pada alat bukti kepemilikan tanah yang digunakan dasar bagi pendaftaran tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur penentuan alat-alat bukti berupa data fisik dan data yuridis Pasal 12 untuk menentukan adanya hak-hak atas tanah secara jelas dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak yang bermaksud mendaftarkan haknya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat Hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila di anggap 5 Hasil wawancara dengan Endang selaku kasubsi pengaturan tanah dan Sengketa di kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda pada tanggal 28 Agustus 2013 pada pukul 15.00 WIta.

7


perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-beban yang ada di atasnya). Dalam Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dengan

memiliki

sertipikat,

maka

kepastian

hukum

berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertipikat mempunyai nilai lebih. Sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda

hak,

diterbitkan

untuk

kepentingan

pemegang

hak

yang

bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Dengan demikian, filosofis pemberian hak atas tanah kepada seseorang ataupun badan hukum didasarkan pada diperlukannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya yang nyata, serta adanya

8

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) kewajiban untuk menggunakannya. Ini berarti, tanah bukan merupakan komoditi perdagangan, walaupun dimungkinkan untuk dijual kepada pihak lain jika ada keperluan. Tanah tidak bisa dijadikan obyek investasi sematamata, lebih-lebih dijadikan obyek spekulasi. Dalam proses pendaftaran tanah, sertipikat adalah proses terakhir, sedangkan SPHT adalah alas bukti penguasan hak atas tanah yang akan digunakan

dalam

mengurus

sertipikat

tanah.

Dengan

demikian,

penguasaan tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) oleh Koperasi Karyawan Kalimanis belum cukup sebagai bukti kepemilikan atas tanah hak seluas 40 hektare. Faktanya, penguasaan tanah hak tersebut tidak digunakan sesuai fungsi dan kegunaan tanah tersebut dengan membiarkan tanah hak tersebut terlantar dan dapat di proses sebagai objek penetapan tanah terlantar. 1.2.

Status Lahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 15 UUPA 1960 menegaskan bahwa: “Memelihara tanah,

termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Faktanya lahan yang diterlantar oleh Koperasi Karyawan Kalimanis terletak di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, seluas 40 hektar tidak diusahakan dan telah digarap oleh Kelompok Tani Anak Negeri sejak tahun 1997 hingga saat ini. Sekalipun

9


berstatus tanah hak berdasarkan SPHT. Namun, karena tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan, akhirnya tanah ini kemudian digarap oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Negeri. Selanjutnya, menurut Maria S. Sumarjono, bahwa apabila dalam jangka waktu tanah hak oleh pemegang haknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya, maka tanah tersebut akan dinyatakan sebagai tanah terlantar, yang akan menjadi dasar hapusnya hak atas tanah tersebut untuk kemudian ditetapkan sebagai tanah Negara.6 Perlu diketahui bahwa anggota-anggota Kelompok Tani Anak Negeri adalah mantan karyawan dari PT. Kalimanis Plywood Industries, yang mengalami pailit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa status tanah sengketa awal mula merupakan tanah kepemilikan dari Koperasi Karyawan Kalimanis, tanah hak tersebut kemudian diserahkan hak pengelolaan kepada PT. Kalimanis Plywood Industries, dimana lahan tersebut adalah lahan anggota-anggota Kelompok Tani Anak Negeri bekerja ketika masih sebagai karyawan PT. Kalimanis Plywood Industries. Namun pernyataan yang disampaikan oleh pihak kelurahan maupun pihak Koperasi Karyawan Kalimanis tersebut tidak disertai bukti hukum. Semenjak tahun 1997, tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh PT. Kalimanis Plywood Industries hingga mengalami pailit dan ditetapkan statusnya sebagai perusahaan yang mengalami pailit di tahun 2000. Sejumlah karyawan yang diberhentikan karena pailitnya PT. Kalimanis 6 Maria S. Sumardjono., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Politik Dan Budaya.,PT.Kompas Media Nusantara.,2008., Jakarta: Halaman 16

10

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) Plywood Industries, kemudian masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Anak Negeri mengambil inisiatif untuk menggarap lahan seluas 40 hektare yang ditinggalkan oleh PT. Kalimanis Plywood Industries. Mantan karyawan ini kemudian mengggarap lahan tersebut sebagai tanah garapan pertanian dan perkebunan, terhitung sudah 16 tahun sejak tahun 1997 hingga tahun 2013. Pada perjalanan proses penggarapan lahan tersebut, maka terbentuklah Kelompok Tani anak Negeri. Saat ini, pengaturan mengenai tanah terlantar terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 22 Januari 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16). Sebelumnya, pengaturan mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di dalam ketentuan peralihan, pada Pasal 18, menyatakan bahwa: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap tanah yang telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di dalam ketentuan penutup, pada pasal 19, menyebutkan bahwa: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36

11


Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, menyebutkan bahwa: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemegang hak atas tanah hak seluas 40 hektar berdasarkan SPHT tidak menggunakan tanah hak tersebut sebagaimana fungsi dan kegunaannya selama 16 tahun. Sehingga terhadap tanah hak tersebut dapat ditetapkan sebagai objek penetapan tanah terlantar.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah digarap di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Upaya yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk memperoleh hak atas tanah lahan terlantar yaitu dengan menyampaikan surat

permohonan

kepada

Pemerintah

Kota

Samarinda/Walikota

Samarinda, atas nama Gasfar Pera, dengan nomor surat: 01/04/12/Smr, tanggal 1 April 2012, tentang Lahan Eks BPPN. Maksud surat ini adalah mengenai permohonan mengenai tanah eks BPPN yang ditelah digunakan

12

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) untuk mendapatkan kejelasan atas status tanah tersebut, yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kalimantan Timur pada tanggal 1 Juni 2012. Dari

kordinasi

yang

telah

dilakukan

dengan

DKJN

Kanwil

Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan surat dengan nomor: Nomor: 030 546/BPK/V2/P12, tanggal 7 Juni 2012, kepada DKJN Kanwil Kalimantan Timur, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Lahan tersebut bukan merupakan asset Pemerintah Kota Samarinda tetapi berdasarkan data-data yang disampaikan adalah lahan eks BPPN; 2. Bahwa surat yang disampaikan Kelompok Tani Anak Negeri, atas nama Gasfar Pera, akan dilanjutkan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Kepada Gasfar Pera, dianjurkan untuk melakukan koordinasi dengan DJKN.

13


Bagan 1. Upaya yang dapat di tempuh oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk mendapatkan hak atas tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Usulan dari Kelompok Tani Anak Negeri (Pasal 2 PP 11/2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar)

Objek Penertiban Tanah Terlantar, tanah Hak Koperasi Karyawan Kalimanis seluas 40 Hektare (Pasal 2 & 3 PP 11/2010)

Identifikasi dan Penelitian pihak BPN (Pasal 4, 5, 6, & 7 PP 11/2010)

PENETAPAN STATUS TANAH TERLANTAR (Pengambilalihan Tanah Hak Oleh Negara) Pasal 9, 10, 11, 12, & 13 PP 11/2010

Permohonan Hak Atas Tanah kepada Negara mealalui BPN yang dilakukan oleh pihak kelompok Tani Anak Negeri

Sumber diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Terhadap tanah disengketakan pada penelitian ini, belum dilakukan upaya identifikasi dan penelitian, hingga penetapan status tanah terlantar. Namun, terhadap tanah tersebut, telah diusahkan penggarapan atas tanah hak oleh Kelompok Tani Anak Negeri. Penggarapan tanah tersebut sudah berlangsung selama 16 tahun, sejak tahun 1997 hingga tahun 2013.

14

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) Sementara itu, Koperasi Karyawan Kalimanis sebagai pemegang kuasa tanah hak atas lahan seluas 40 hektar tersebut, tidak menggunakan tanah tersebut sesuai sifat dan fungsi tujuan pemberian hak, atau tanah hak tersebut ditelantarkan selama jangka waktu 16 tahun terhitung dari tahun 1997 hingga sekarang. Pasal 2 Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar disebutkan bahwa obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya

atau

sifat

dan

tujuan

pemberian

hak

atau

dasar

penguasaannya”. Sehingga, tanah seluas 40 hektar dengan pemegang hak adalah Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan SPHT merupakan tanah yang masuk dalam kategori objek penertiban tanah terlantar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, maka perlu ditetapkan status lahan sebagai

objek

penertiban

tanah

terlantar,

dengan

maksud

tidak

dimanfaatkannya tahan tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dengan demikian, Kelompok Tani Anak Negeri dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan usulan terkait penetapan tanah terlantar atas lahan garapan tersebut, yang sudah digarap selama 16 tahun.

15


Dalam hal pengajuan hak atas tanah, Kelompok Tani Anak Negeri dapat menyampaikan bukti atau keterangan atas tanah terlantar, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pasal 6 angka (2), meliputi: a. nama dan alamat Pemegang Hak; b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanahdan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak;dan c.keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. Penutup A. Kesimpulan 1. Terhadap tanah seluas 40 hektar yang telah di garap Kelompok Tani Anak Negeri dari tahun 1997 hingga saat ini di Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan dikuasai oleh Koperasi Karyawan Kalimanis berdasarkan SPHT dapat ditetapkan sebagai objek penertiban tanah terlantar karena tidak digunakan sesuai fungsi dan tujuan di berikan hak atau dasar penguasaanya itu selama 16 tahun, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 2. PT. Kalimanis Plywood Industries seharusnya berkewajiban menjaga dan memelihara tanah tersebut, dijelaskan pula pada Pasal 15 UUPA 1960 menegaskan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 16

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. 2. - Upaya yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri untuk memperoleh hak atas tanah lahan terlantar saat ini yaitu dengan menyampaikan

surat

permohonan

kepada

Pemerintah

Kota

Samarinda/Walikota Samarinda, atas nama Gasfar Pera, dengan nomor surat: 01/04/12/Smr, tanggal 1 April 2012, tentang Lahan Eks BPPN. Maksud surat ini adalah mengenai permohonan pemerosesan tanah eks BPPN yang ditelah digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan garapan Kelompok Tani Anak Negeri yang terletak di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, sebagai bukti lahan tersebut bukan aset dari pemerintah Kota Samarinda. Pemerintah, dalam hal ini instansi terkait belum melakukan identifikasi dan penelitian atas keadaan tanah terlantar yang sedang diusahakan oleh para petani penggarap, dalam hal ini ialah Kelompok Tani Anak Negeri. -

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 2, upaya yang dapat dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri adalah melakukan permohonan hak atas tanah kepada Negara melalui BPN dengan melaporkan tanah yang dikuasai koperasi karyawan kalimanis adalah Objek penetapan tanah terlantar dan dapat dilakukan permohonan hak atas tanah oleh Kelompok Tani Anak Negeri yang telah menggarap lahan seluas 40 hektare tersebut selama 16 tahun hingga saat ini.

17


Daftar Pustaka A. Buku

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Priyatama., Sengketa.(NewsLetter:Kajian Hukum). Dirdjosisworo, Soedjono., 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Fajar Intrepratama,

Abdulrasyid,

Jakarta. Friedman, Lawrance M., Sistem Hukum perspektif ilmu sosial, Penerbit Nusa Media, cetakan kedua, Bandung. Harsono, Boedi., 2005, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan pelaksanaanya. Djambatan,Jakarta. Ilyas., 2005, Konsepsi hak garap atas tanah dlam sistem hukum pertanahan

Indonesia dalam kaitanya dengan ajaran Negara kesejahteraan Kadir, Muhammad Abdul, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Aditya Citra Bakti, Bandung. Kansil, Cristine S.T., 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Kertasapoetra., 1984, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta. Manan, Bagir., 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung. Nasution, Bahdar Johan., 2008, Metode Penelitian Hukum, PT. Mandar Maju, Bandung. Parlindungan, A.P., 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar maju, Bandung. Rahardjo, Satjipto., 2005, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung. Salihendo, Jhon., 1994, Manusia, Tanah hak, dan Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Simorangkir, J.C.T., 2008, kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sodiki, Achmad., dan Maladi, Yanis., 2009, Politik Hukum Agraria , Mahkota Kata, cetakan pertama,Malang. Soekanto, Soerjono., 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Sumardjono, Maria S., 2008, Tanah dalam perpektif Hak Ekonomi Politik dan Budaya, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. Supriadi., 2008, Hukum agraria, PT.Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian., 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.

18

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI (Adhie Musjahranie) B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. C. Artikel Internet Artikel Berjudul, http://eprints.undip.ac.id, Diakses pada tanggal 5 Mei 2013 pada pukul 22:19 Wita. www.landpolicy.com D. Skripsi Amin, Muhammad., 2012, Pengelolaan Lahan Percetakan Sawah di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 520/ 480/ Distan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Rangka Perluasan Lahan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Jumiati., 2007, Studi tentang Pengaturan Batas Minimum dan Batas Maksimum Tanah Pertanian di Kelurahan Lempake, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

19

STATUS TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI DI KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents