Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
STATUS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Himawaty Kusumaningtyas, Sudirman Mechsan dan Upik Hamidah Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung meneng Bandar Lampung 35145 e-mail:
[email protected]
ABSTRAK Tanah merupakan hal yang penting untuk hidup manusia, ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah akan menimbulkan persoalan atas tanah, Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah no. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Sungai merupakan kekayaan negara dan memiliki garis sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung, dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2011 diatur mengenai batas garis sempadan sungai dengan karakteristik masing-masing sungai, fungsi sempadan sungai sebagai ruang penyangga ekosistem sungai agar fungsi sungai tetap terjaga kelestarianya, akan tetapi di kota Bandar Lampung terdapat penggunaan yang seharusnya merupakan daerah aliran sungai dikuasai dan digunakan menjadi lahan pemukiman oleh masyarakat hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang sungai dan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana status penguasaan tanah oleh masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai di kota bandarlampung dan bagaimana dampak penguasaan tersebut terhadap pelestarian lingkungan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu Data primer dan data sekunder diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa status penguasaan tanah oleh masyarakat yang berada di daerah aliran sungai di kota bandar lampung khususnya yang berada pada objek penelitian masih tanah negara dengan alas bukti surat penguasaan fisik (sporadik) dan sebagian sudah merupakan tanah hak dengan alas bukti yuridis sertifikat hak milik. Dalam
1
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
penguasaan sempadan sungai oleh masyarakat melanggar Peraturan daerah no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bandar Lampung bahwa sempadan sungai merupakan jalur hijau dan pemanfaatnya bukan sebagai kawasan pemukiman seperti yang dilakukan oleh masyarakat. Berubahnya sempadan sungai yang seharusnya kawasan lindung menjadi hunian akan berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti banjir dan pencemaran air. Saran, Sebaikanya Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya tegas untuk melakukan konsolidasi tanah daerah aliran sungai agar fungsi sungai yang merupakan kawasan lindung akan tetap terjaga kelestarianya dan terciptanya pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tujuanya. Kata kunci : Status, Penguasaan Tanah, Daerah Aliran Sungai
ABSTRACT Land is an important issue for human life. The imbalance between land availability and human needs is increasing and this cause land disputes. The provision of Government Regulation No. 16 in 2004 Article 13 about Land Management determined the use of land. The use of land in protected and productive land should be in accordance with the function of land based on Plan of Land Management. Rivers are the state treasures and they have edge areas as protected areas, where the Government Regulation No. 38 in 2011 regulated about the limit of river edge area with respective characteristics of each river. This river edge area or watershed area serves as ecosystem support so that the river functions are maintained and conserved. However, the use of this river edge area is occupied to be housing by public and this is against the Government Regulation about river and the Government Regulation No. 11 in 2011 about the plan of land management in Bandar Lampung. The problems in this research are ‘how does the status of land tenure by public along river edge area in Bandar Lampung and how does the effect of land tenure to the environmental conservation’. This research used normative and empirical approaches. Data source in this research was primary data obtained directly from field of research and secondary data obtained from literary study of legislations, literatures, books, and official documents. The result showed that the status of river edge area land tenure by public in Bandar Lampung, especially in the locations as objects of research, was owned by state with evidence of physical land tenure (sporadic) by state. Some of the edge river areas were owned by public
2
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
with jurisdiction evidence of having right on land certificate. In owning the river edge area, public was against the Regional Law No. 10 in 2011 about the plan of land management of Bandar Lampung, where river edge area was a green area and not to use as housing as it occur in some areas to be occupied and owned by public. The change of river edge area function from protected area into housing would result in environmental damage and pollution such as flood and water pollution. The researcher suggests the Bandar Lampung government to exert strict efforts to make land consolidation in the river edge areas where these areas should be protected areas to conserve the environment and the use of land is in accordance with land’s purpose and function. Keywords: Status, Land Tenure, watershed
PENDAHULUAN Tanah mempunyai arti penting dalam
penggunaan
kehidupan dan penghidupan manusia,
Penggunaan dan pemanfaatan tanah di
bahkan
saat
kawasan lindung atau kawasan budidaya
tanah.
harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam
manusia
dapat
dikatakan
berhubungan
setiap
dengan
Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah.
dan
pemanfaatan
tanah.
Rencana Tata Ruang Wilayah. Berubahnya
sempadan
sungai
yang
seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi kawasan hunian
Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi
akan
dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek
kelestarian sumber daya air. Pendirian
fisik.Penguasaan
yuridis
bangunan di kawasan sempadan sungai
dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi
seharusnya secara yuridis tidak dibenarkan.
oleh hukum dan umumnya memberikan
Kawasan
kewenangan kepada pemegang hak untuk
merupakan daerah sepanjang aliran sungai
menguasai tanah tersebut secara fisik1 .
memiliki fungsi sebagai ruang penyangga
tanah
secara
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PP No. 16 Tahun 1
2004
ditentukan
mengenai
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaanya,jakarta:Djambatan,2008, hlm 23
berdampak
sempadan
negatif
sungai
terhadap
yang
antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling tertanggu. Pada Faktanya berdasarkan media cetak, media elektronik dan survei langsung ke
3
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
tempat lokasi, terdapat penggunaan daerah
Hak
menguasai
negara
atas
tanah
sempadan sungai sebagai hunian dan
bersumber dari hak bangsa Indonesia atas
bangunan lainya yang bertentangan dengan
tanah, yang pada hakikatnya merupakan
peraturan yang ada
penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah
TINJAUAN PUSTAKA
bersama tidak mungkin dilakukan sendiri oleh
2.1 Pengertian Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah meliputi bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang dan
bangsa
dalam
Indonesia
sebagai pemegang hak dan pengemban amanat
tersebut
menguasakan kepada
negara
sebagai
organisasi
kekuasaan
seluruh rakyat3. Isi wewenang hak menguasai dari negara
pendaftaran tanah. adalah yang dimaksud
atas tanah sebagaimana dimuat di dalam
dengan tanah dalam tulisan ini adalah
Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah:
bumi
yang
objek
maka
dari
permukaan
merupakan
Indonesia,
penyelenggaraannya,
Tanah sebagai mana yang diatur dalam
terbatas
bangsa
terbatas
dan
a) Mengatur
merupakan objek pendaftaran tanah yang
adalah
untuk
menyelengara
peruntukan,penggunaan,
mana tujuan akhir dari pendaftaran tanah tersebut
dan
persediaan dan pemeliharaan tanah.
mendapatkan
b) Menentukan
kepastian hukum dengan diterbitkannya
dan
mengatur
hubungan-hubungan hukum antara
sertifikat hak atas tanah 2(Muchtar Wahid,
orang-orang dengan tanah.
2008: 145).
c) Menentukan
dan
mengatur
hubungan-hubungan hukum antara 2.3 Pengertian Penguasaan Tanah Pengertian
“PENGUASAAN”
orang-orang
dan
perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai
dan
tanah.
“MENGUASAI” dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis.
Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dalam halhal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. 3
2
Wahid, Muchtar. 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Republika. Jakarta hlm 145.
4
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
Dengan
berpedoman
pada
wewenang
negara tersebut, negara dapat memberikan tanah yang demikian itu pada seseorang dan badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya4 Tujuan dari penguasaan tanah oleh negara atas bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dipilihnya kata dikuasai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945
bukan
suatu
kebetulan,
melainkan suatu hasil pengelolaan rasional dan
emosional
filosofis
dan
kenegaraan
terhadap politik
dan
pandangan
atas
sejarah
masalah
pertumbuhan
bangsa itu sendiri.5
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyatakan bahwa penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Sedangkan penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan yang
berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan 4
kepentingan
masyarakat
secara adil. Penatagunaan tanah merupakan wujud pelaksanaan
Pasal
33
undang-undang
tentang penataan ruang yang di dalamnya diatur sebagai berikut. a. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan
mengembangkan
penatagunaan tanah, penatagunaan air,
penatagunaan
udara
dan
sumber daya lain. b. Dalam
rangka
pengembangan
penatagunaan dimaksud
sebagaimana pada
ayat
(1)
kegiatan
penyusunan dan penetapan neraca
Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP)
tanah
untuk
diselenggarakan
2.4 Penatagunaan Tanah
pemanfaatan
sistem
Aminuddin Salle et.al., Hukum Agraria. Makassar, 2010, hlm. 98 5 Soeprapto,UUPA dalam praktek,1986,hlm 10
penatagunaan
tanah,
neraca
penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. c. Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan
untuk
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, dalam prioritas pertama bagi pemerintah dan
pemerintah
daerah
untuk
menerima pengalihan hak atas
5
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
tanah jika yang bersangkutan akan
3.1 Pendekatan Masalah
melepaskan haknya.
Pendekatan
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air,
penatagunaan
udara
masalah
yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.
dan
a) Pendekatan Normatif : Pendekatan
penatagunaan sumber daya alam
ini
dilakukan
dengan
lainya sebagaimana dimaksud pada
mendekati permasalahan dari segi
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
hukum,
membahas
kemudian
Peraturan Pemerintah6.
mengkaji
buku-buku,
ketentuan
perundang-undangan
2.5 Pengertian Sungai
cara
yang telah
ada dan yang ada hubunganya
Sungai dapat didefinisikan sebagai saluran
dengan
di permukaan bumi yang terbentuk secara
dibahas7.
alamiah yang melalui saluran itu air dari
masalah
yang
akan
b) Pendekatan Empiris : Pendekatan
darat menglir ke laut.Di dalam Bahasa
ini
Indonesia, kita hanya mengenal satu kata
mengetahui fakta-fakta yang ada
“sungai”. Sedang di dalam Bahasa Inggris
atau
dikenal kata “stream” dan “river”. Kata
lapangan(masyarakat)
“stream”
penelitian dengan mengumpulkan
dipergunakan
untuk
dilakukan
yang
dengan
terjadi
cara
dalam di
lokasi
menyebutkan sungai kecil, sedang “river”
informasi-informasi
untuk menyebutkan sungai besar. Dalam
kejadian yang ada hubunganya
PP No.38 2011 tentang sungai dijelaskan
dengan
pengertian sungai, yaitu : Sungai adalah
dibahas.Pada penelitian ini peneliti
alur/wadah airalami dan atau buatan
melakukan penelitian ke lokasi
berupa jaringan pengaliran air beserta air
yaitu di Kelurahan Kelapa tiga,
di dalamnya mulai dari hulu-muara
Kelurahan
dengan dibatasi kanan dan kiri garis
pertanahan kota bandar lampung
sempadan.
dan dinas tata kota bandar lampung.
masalah
tentang
yang
sukaraja,
akan
kantor
Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan METODE PENELITIAN
tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem
6
Hasni,S.H.,M.H., Hukum Penataan ruang & Penatagunaan Tanah,jakarta, 2008, Hlm72.
7
identification,
yaitu
dengan
Soerjono Soekanto,Penelitian hukum normatif, 1985, 12
6
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
mengidentifikasi masalah yang muncul
penatagunaan tanah ditentukan mengenai
kemudian
berdasarkan
penggunaan
perundang-
Penggunaan dan pemanfaatan tanah di
undangan yang berlaku serta ditunjang
kawasan lindung atau kawasan budidaya
dengan landasan teori yang berhubungan
harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam
dengan penelitian Maleong (2005: 60)8.
Rencana Tata Ruang Wilayah.
dijelaskan
peraturan-peraturan
atau
dan
pemanfaatan
tanah.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah di HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Dalam Undang-
4.1 Status Penguasaan Tanah Di Daerah
Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960,
Aliran Sungai
dijelaskan fungsi sosial yang mana dalam
Status
penguasaan
tanah
di
daerah
sempadan sungai sebenarnya merupakan tanah negara yang pemanfaatanya harus digunakan sebagai kawasan konservasi, sebagaimana diketahui bahwa kawasan konservasi
merupakan
kawasan
yang
berfungsi untuk melindungi sungai dari berbagai kemungkinan yang akan merusak
penggunaan tanah terdapat fungsi sosial, yang mana untuk tanah yang berada di daerah aliran sungai boleh diberikan hak karena sebelumnya tidak diatur mengenai hal tersebut sehingga masyarakat yang melakukan permohonan hak atas tanah akan tetap diberikan hak tersebut dan setelah dibuat Peraturan Daerah, kantor pertanahan kota bandar lampung akan
sungai.
menyesuaikan saja, mengenai penerbitan Menurut wawancara dengan Kepala Seksi
sertifikat, untuk daerah way awi dan way
Pengaturan
kuala mempunyai perbedaan.
dan
Penataan
Pertanahan
kantor pertanahan kota Bandar Lampung yaitu bapak Hi Erwansyah menuturkan bahwa, berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat di Daerah Aliran Sungai, memang benar bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Untuk masyarakat yang berada di daerah aliran sungai di way awi khususnya di kelurahan kelapa tiga, masyarakat yang ada mayoritas telah memiliki sertifikat, tanah yang ada berasal dari tanah adat yang mana terbentuk secara alamiah dan
8
Maleong, Lexy J, 2005, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Bandung, Remaja rosdakarya hlm 60.
tanah tersebut memang sudah ada sejak dahulunya, terbitnya sertifikat harus dilihat sesuai fungsinya, dalam menerbitkan pihak
7
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
kantor pertanahan kota bandar lampung
sertifikat merupakan hak masyarakat untuk
juga mempertimbangan dari peraturan-
memperoleh legalitas dalam penguasaan
peraturan lainya yang ada.
fisik dan yuridis atas tanah yang ditempati.
Namun pada fakta nya masih banyak
Penerbitan sertifikat bukan berarti kebal
penggunaan tanah di daerah aliran sungai
hukum, karena yang didaftarkan hanya hak
di way awi untuk bangunan bahkan jalur
nya dan tanah memiliki fungsi sosial.
daerah aliran sungai di wilayah ini hampir tidak ada.
Hampir
seluruh
sempadan
dari
luas
sungai
tanah
di
dimanfaatkan
Untuk masyarakat yang berada di RT 16
masyarakat sebagai kawasan permukiman
wilayah administrasi kelurahan sukaraja
hal ini dapat diketahui bahwa rata-rata
status peguasaan tanah di daerah aliran
mereka memperoleh bidang tanah yang
sungai way kuala memang belum memiliki
mereka kuasai dengan cara prolehan
sertifikat, tanah yang ada berasal dari
pendudukan liar selain itu ada juga
masyarakat
mengurug
masyarakat yang memperoleh tanahnya
sungai/reklamasi sungai dan dijadikan
dengan jual beli dibawah tangan, hal ini
daratan
yang
kemudian
dimanfaatkan
untuk
tanah
tersebut
terbukti dengan tidak dimilikinya izin
tempat
tinggal.
mendirikan bangunan oleh masyarakat.
Menurut bapak Hi.Erwansyah, kondisi di way kuala inilah yang disebut tanah negara, karena tanah tersebut ada dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dengan cara mengurug, tanah yang sebelumnya tidak ada dan menjadi ada. Untuk kondisi yang demikian
ada
kemungkinan
diberikan
sertifikat
yang
untuk memang
merupakan hak masyarakat, akan tetapi sertifikat khusus yang diberikan langsung dari pusat dan hak atas tanah yang mungkin terbit adalah hak guna bangunan. Penerbitan sertifikat bisa dilakukan di wilayah
apapun
sepanjang
pemanfaatan
penataan
Kota Bandar lampung yang dalam hal ini Kepala Bidang dan Kepala Seksi bagian pengukuran, pemetaan dan dokumentasi dinas Tata Kota Bandar lampung yaitu Bapak Dekrison dan Bapak Anthoni Rozak. Menjelaskan
bahwa
dalam
hal
pembangunan di daerah aliran sungai memang secara yuridis tidak dibenarkan, hal itu jelas tertuang di dalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota bandar lampung .
tidak
bertentangan dengan fungsi peruntukanya dengan
Menurut wawancara dengan Pemerintah
ruang,
Namun
pada
kenyataan
di
lapangan
memang masih banyak masyarakat yang
8
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
mendirikan kawasan di daerah aliran
dampak pencemaran lingkungan yang
sungai bahkan wilayah daerah aliran
diakibatkan dari
sungai hampir habis dipenuhi bangunan,
masyarakat
hal
mengakibatkan kerusakan ekosistem yang
ini
bukan
karena
pemerintah
melakukan pembiaran atau bersikap tidak
pembuangan limbah
sekitar
serta
akan
ada di sungai.
perduli terhadap hal tersebut, akan tetapi mengaplikasikan teori dengan kenyataan itu tidaklah mudah apalagi dalam hal ini berkaitan dengan masyarakat. Menurut Bapak
dekrison,
idealnya
PENUTUP 5.1 Kesimpulan
untuk lindung
Berdasarkan
hasil
penelitian
sempadan sungai menjadi sedia kala cara
pembahasan,
maka
dapat
pemerintah yang terbaik adalah dengan
kesimpulan sebagai berikut:
mengembalikan
membeli
kawasan
tanah-tanah
yang
dikuasai
masyarakat yang ada di daerah aliran sungai, akan tetapi kendala biaya untuk ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut yang belum cukup memadai. Solusi yang sedang dibahas oleh pemerintah kota untuk
dan diambil
A. Bahwa status penguasaan tanah di sepanjang sungai idealnya sesuai dengan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 kota bandar
lampung
telah
ditetapkan
penggunaan lahan di daerah aliran sungai untuk keperluan tertentu meliputi:
mengatasi hal ini adalah akan mengadakan studi tentang garis sempadan sungai dan
a.
bangunan prasarana sumber daya air;
kedepanya
terwujudnya
b.
fasilitas jembatan dan dermaga;
kawasan lindung sempadan sungai yang
c.
jalur pipa gas dan air minum;
asri dan lestari sehingga fungsi sungai
d.
rentangan
yang
telekomunikasi; dan
diharapkan
merupakan
kawasan
penyangga
ekosistem di dalamnya akan tetap terjaga.
e.
kegiatan
mengganggu 4.2 Dampak Dari Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di daerah Aliran Sungai Terhadap Kelestarian Lingkungan
kabel
lain fungsi
listrik
dan
sepanjang
tidak
sungai,
misalnya
tanaman sayur-mayur. Pada faktanya Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota bandar lampung belum
Menurut aspek lingkungan penguasaan
berjalan sepenuhnya karena dari hasil
tanah oleh masyarakat di sepanjang
penelitian didapatkan hasil bahwa status
daerah
penguasaan tanah oleh masyarakat yang
aliran
sungai
akan
memberi
9
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
berada di daerah aliran sungai di kota
sungai
bandar lampung khususnya yang berada
mematuhi peraturan yang ada.
pada objek penelitian masih tanah negara
bandar
2. Sebaikanya
lampung
Pemerintah
agar
Kota
dengan alas bukti surat penguasaan fisik
Bandar Lampung melakukan upaya
(sporadik) dan sebagian sudah merupakan
tegas untuk melakukan konsolidasi
tanah hak dengan alas bukti yuridis
tanah yang seharusnya menjadi
sertifikat hak milik. Dalam penguasaan
daerah aliran sungai agar fungsi
sempadan
masyarakat
sempadan sungai yang merupakan
melanggar Peraturan Daerah no 10 tahun
kawasan lindung akan tetap terjaga
2011 tentang rencana tata ruang wilayah
kelestarianya dan terciptanya pola
kota Bandar Lampung bahwa sempadan
pemanfaatan ruang yang sesuai
sungai
dengan tujuanya.
sungai
merupakan
oleh
jalur
hijau
dan
pemanfaatnya bukan sebagai kawasan pemukiman seperti yang dilakukan oleh masyarakat. B. Dampak penguasaan tanah masyarakat disepanjang daerah aliran sungai memiliki dampak negatif dari aspek lingkungan yaitu pencemaran dan kerusakan.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Abdurrahman, 1983, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria,
Penerbit
alumni. Bandung. Aminuddin Salle, et.al., 2010, Hukum
5.2 Saran
Agraria, Makassar : As PublishingHarsono,
Sebagai upaya untuk menunjang program
Boedi.Prof,
pemerintah dalam hal Rencana Tata Ruang
Indonesia, jakarta: penerbit djambatan.
Wilayah Kabupaten/Kota , hendaknya pemerintah mengusahakan beberapa hal yaitu :
2005
,
Hukum
Agraria
Harsono, Boedi.Prof, 2008 , Hukum Agraria Indonesia, jakarta:
penerbit
djambatan.
1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar lampung melakukan pengawasan terhadap penerbitan sertifikat di
Hasni,S.H.,M.H., 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan
Tanah,
jakarta: penerbit Rajawali Pers.
lahan yang ada di daerah aliran sungai
dan
sosialisasi
tentang
fungsi sungai kepada masyarakat yang menempati
daerah aliran
Maleong, Lexy J, 2005, Metode Penelitian Sosial:
Edisi Remaja
Revisi, Rosdakarya.
Bandung,
10
Himawaty Kusumaningtyas Universitas Lampung
Soeprapto,R, 1986, UUPA dalam Praktek, penerbit UI press,Jakarta. Soekanto,
Soerjono.,1985,
Hukum Normatif, penerbit
Penelitian
rajawali pers,
Jakarta. Rahardjo,Satjipto.,1986,
Ilmu
Hukum,
penerbit Alumni, Bandung. Wahid,
Muchtar.
2008,
Memaknai
Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Republika. Jakarta. B. Peraturan perundang-undangan UUPA no 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PP 38 2011 tentang sungai Undang-Undang no 23 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2004 tentang penatagunaan Tanah Perda No 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandar
Lampung
11
