STATUS PEKERJA ANAK PEDESAAN DAN PERKOTAAN DISEKTOR INFORMAL Oleh: Achmad Bahroni *) Abstrak Dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenlang Perlindungan Anak, dalam praktek di masyarakat belum nampak hagil yang memuaskan, karena di Pedesaan dan Perkotaan masih banyak anak-anak yang bekerja diluar sektor non formal, yang memikul tanggung jawab diluar batas kemampuan anak, sebagai akibat dari kehidupan sosial ekonomi orang tuanya, dan nilai budaya yang kurang mendukung terhadap hak-hak anak, hal ini tidak dapat dipahami secara yuridis saja, karena menyangkut faktor ekonomi dan budaya, dimana anak itu sendiri dibesarkan. Persoalan yang mendasar adalah, keterlambatan diterbitkanya Undang-Undang khusus Perlindungan Anak, sehingga banyak orang tua yang menikah kurang persiapan dan tidak melalui pendidikan dasar 9 tahun. Kata Kunci, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan, pengupahan A. Latar Belakang Masalah. dan kesejahteraan terhadap hak-hak Penanganan masalah pekerja anak di pekerja antara lain : Indonesia saat ini masih menghadapi a. Perlindungan terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, waktu tantangan berat, terutama karena pekerja kerja. anak terkait dengan beberapa hal, baik b. Pengupahan. langsung maupun tidak langsung. Faktor c. Kesejahteraan Berkenaan langsung berkaitan dengan masalah dengan perlindungan hukum pekerja anak adalah resiko atau bahaya terhadap anak, maka terlebih dahulu yang timbul dilingkungan kerja, maupun harus dimengerti arti atau pengertian dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. dari anak itu sendiri: Faktor tidak langsung dari masalah pekerja anak adalah sistem maupun kondisi melingkupi anak, mulai dari 1. Menurut KUHPerdata. Pasal 330 ayat (1) batas umur belum masalah ekonomi, sosial, budaya dan dewasa atau minder jarigheid dengan politik. Fenomena pekerja anak salah telah dewasa atau meerder jarigheid, satunya berkaitan erat dengan kemiskinan, yaitu umur 21 tahun kecuali, anak dimana penghasilan orang tua yang tidak yang sudah kawin sebelum berumur dapat mencukupi kehidupan keluarga, 21 tahun, dan pendewasaan atau venia memaksa anak-anak untuk bekerja. aetetis. Ayat (2) dinyatakan bahwa, Problematik pemerintah dalam pembubaran perkawinan sebelum menekan angka pekerja anak, seharusnya umur 21 tahun tidak mempengaruhi bukan hanya dengan menghukum orang kedewasaannya. Ayat (3) dinyatakan tua saja, yang mengeksploitasi anak untuk bahwa, seorang yang belum dewasa bekerja, tetapi pemerintah juga harus tidak dibawah kekuasaan orang tua' menyediakan sektor ekonomi alternatif berada dibawah perwalian. untuk masyarakat miskin agar mereka tetap dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat keluarga, sehigga tidak ada pemanfaatan (2) mengatur, syarat perkawinan bagi anak untuk bekerja. *) Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
29
3.
4.
5.
6.
7.
seorang yang belum mencapai umur tahun. 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya, Pasal 7 ayat (1) Menurut Soetarso bahwa pengertian menurut batas minimum untuk pekerja anak meliputi : dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. 1. Anak yang dipaksa atau terpaksa Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk bekerja mencari nafkah untuk Bahwa batasan pengertian dirinya sendiri dan/atau keluarganya di kedewasaan tidak seragam dan hal sektor ketenagakerjaan formal yang ini dapat dilihat pada Putusan MA, melanggar peraturan No, 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni perundang-undangan yang berlaku, 1955, umur 15 tahun dianggap telah sehingga anak terhenti sekolahnya dan dewasa untuk perkara di daerah Bali. mengalami permasalahan fisik, Pada Putusan MA No. 601k/SIP/1976 mental, maupun sosial. Dalam profesi tanggal 18 Nopember 1976, umur 20 pekerjaan sosial, anak ini disebut tahun dianggap telah dewasa untuk mengalami perlakuan salah atau perkara di daerah Jakarta. abuse, dieksploitasi atau exploied dan Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat di telaVrtarkan atau neglected. dan Hukum Islam, Menurut hukum 2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau adat tidak ada ketentuan yang pasti dengan kesadaran sendiri mencari tentang kapan seseorang dapat natkah untuk dirinya sendiri dan/atau dianggap dewasa dan wenang keluarganya di sektor bertindak. Di Jawa Barat ukuran ketenagakerjaan informal. Di jalanan kedewasaan seseorang diukur dari atau di tempat-tempat lain, baik yang segi: melanggar peraturan a. Dapat mandiri bekerja sendiri perundang-undangan khususnya b. Cakap untuk melaksanakan dibidang ketertiban atau yang tidak, apa yang disyaratkan dalam baik yang masih sekolah maupun yang kehidupan tidak lagi sekolah. Anak ini ada yang bermasyarakat dan mengalami perlakuan salah dan/atau bertanggung jawab. dieksploitasi tapi ada pula yang tidak. c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Tidak dapat disebut sebagai pekerja Hukum islam menyatakan bahwa, anak adalah, anak yang dibimbing oleh batasan kedewasaan tidak berdasar orang tua atau sanak keluarganya atau atas hitungan usia, tetapi sejak ada kesadaran sendiri membantu pekerjaan tanda-tanda perubahan badaniah, orang tua atau orang lain, yang tidak bagi pria apabila sudah mimpi, dan diarahkan untuk mencari atau membantu bagi wanita apabila sudah mendapat mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan haid atau datang bulan. atau memperoleh pengetahuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun ketrampilan, dan/atau sikap 2002 tentang Perlindungan Anak, kewirausahaan sejak dini, anak tersebut Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa, masih bersekolah dan kegiatan tersebut anak adalah seorang yang belum tidak mengganggu proses pendidikan berumur 18 tahun termasuk dalam belajar di sekolahnya. kandungan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan Transmigrasi Nomor: pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 2 KEP.115/MENMI/2004 tentang Tetapi ada beberapa pengecualian bagi Perlindungan Bagi Anak Yang anak yang dapat melakukan pekerjaan Melakukan Pekerjaan Untuk yaitu, anak yang berumur 13 tahun sampai Mengembangkan Bakat dan Minat, dengan 15 tahun untuk melakukan menentukan bahwa, Usia anak yang pekerjaan ringan, sepanjang tidak dimaksud dalam Kepmenakertrans mengganggu perkembangan kesehatan tersebut adalah dibawah usia 15
Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
30
flsik, mental dan sosial.
terkhusus anak yang bekerja diluar hubungan kerja, maka hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.4 dan hak anak harus mendapat perlindungan hukum. Jonh. P. Humphrey mengatakan bahwa, hidup tanpa hak adalah kehidupan yang tidak bermartabat5 Fakta membuktikan sampai saat ini masih banyak terjadi kekerasan yang harus dihadapi oleh anak.6 Pentingnya pembangunan perlindungan hukum terhadap anak juga dikemukakan oleh Kofi Annan, menurutnya apa yang terjadi dan dialami oleh anak pada saat ini akan sangat mempengaruhi kehidupan dunia pada masa yang akan datang.7 Secara lebih khusus situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap anak akan mempengaruhi dinamika pertumbuhan dan perkembangan negaranya masing-masing.
Pengusaha boleh memakai pekerja anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Ijin tertulis dari orang tua atau wali b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali c. Waktu kerja maksimum 3 jam d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah e. Keselamatan dan kesehatan kerja f. Adanya hubungan kerja yang jelas g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku3 Mengenai kurikulum pendidikan atau pelatihan pekerja anak, dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa, anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Larangan memperkerjakan anak B. Rumusan Masalah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang 1. Bagaimana perlindungan Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum dan upaya hukum terhadap ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, pekerja siapapun dilarang memperkerjakan dan anak yang bekerja disektor melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan informal yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang 2. Faktor-faktor apa yang terburuk yang dimaksud meliputi: mendukung dan menghambat perlindungan a. Segala pekerjaan dalam bentuk hukum bagi pekerja anak yang perbudakan atau sejenisnya bekerja pada sektor informal b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan C. Tujuan Penelitian anak untuk pelacuran, prodiksi 1. Untuk mengetahui, memahami dan pornografi, pertunjukan porno menerapkan pekerja anak agar atau sesuai perjudian dengan peraturan dan c. Segala pekerjaan yang perlindungan hukum. memanfaatkan, menyediakan 2. Untuk mengetahui, memahami atau melibatkan dan menemukan upaya hukum dalam anak untuk produksi atau penerapan Undang-Undang Nomor 13 perdagangan minuman keras, Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan narkotika, yang berkaitan dengan perlindungan psikotropika, dan zat adiktif anak. lainnya d. Semua pekerjaan yang 2Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. membahayakan kesehatan, tentang 3 Pasal 69 ayat (2) keselamatan atau moral anak. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Dalam melaksanakan tentang ketenagakerjaan penanggulangan pekerja anak Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
31
4
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 5 John. P. Humphrey, " Magna Carta Umat Manusia", dalam Peter Davis, Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bangsa Rampai, Penerjemah A. Rachman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, him 46 6 Leah Levin, Hak Asasi Manusia, Penerjemah Ny. S.H. Hartomo, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987, him 3 7 Unicef, Convention On The Rights Of The Child, http>i/wwvv.tmieef.otgiCT.htm. him 11
D. Metode penelitian 1. Metode Penelitian ini raenggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang memandang hukum, tidak sebagai gejala normatif tetapi sebagai sosial yang mempunyai saling hubungan dengan norma sosial lainya. 2. Sifat penelitian dilakukan dengan cara pengembangan, evaluatif, anaiitis serta sosiologis normatif, terutama pada obyek penelitian tentang pekerja anak di pedesaan dan masyarakat perkotaan, melalui sampei dari sumber primer serta sekunder, pengumpulan data melalui observasi, interview dan questioner. , E. Hasil dan Pembahasan Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya juga mengatur masalah pekerja anak, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 joncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 yang mendifinisikan anak sebagai berikut, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah. Dengan adanya pekerja anak tersebut diatas, yang disebut dengan buruh yaitu: 1. Buruh dewasa berusia 18 tahun lebih 2. Buruh muda berusia diatas 14 tahun dan dibawah 18 tahun 3. Buruh anak berusia dibawah 14 tahun. Ketentuan Undang-Undang tentang buruh anak tersebut, sudah tidak
berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena Undang-Undang ini dalam Pasal 12 secara tegas menyatakan bahwa, Seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih yang terdapat dalam ruangan tertutup dimana sedang dilakukan pekerjaan, maka anak tersebut dianggap menjalankan pekerjaan itu. Pelanggan hukum yang dilakukan oleh anak untuk bekerja karena berbagai alasan: 1. Ekonomi orang tua 2. Kurangmya fasilitas pendidikan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat atau kegunaan untuk bersekolah. Alasan tersebut diatas dapat berakibat bahwa, segala tindakan hukum dan bersekolah tidak ada maknanya bagi anak itu sendiri maupun keluarganya. Pemerintah telah berusaha memenuhi hak-hak anak dengan mengeluarkan produk-produk hukum yang mengatur kesejahteraan anak, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, tetapi pemerintah belum dapat memenuhi seluruhnya, sehingga harus ada bantuan dari lembaga-lembaga swasta dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kejadian dimasyarakat pedesaan masih dijumpai pekerja anak menyabit rumput, mencari kangkung, melepas burung merpati, berjualan baju keliling Desa ke Desa, servis dandang, mencari amal di perempatan jalan, berjualan bakso, mencari ular, tukang sapu dan pembersih kantor, tukang pijat, potong kayu, penjual tempe tahu goreng dan menjual es, pencari pasir, pencetak batu bata dan masih ada anak sebagai pembantu rumah tangga.
Sedangkan dimasyarakat Perkotaan dijumpai anak bekeija sebagai pengamen diatas Bus, Kereta Api, pengamen didepan waning nasi/rumah makan, penyemir sepatu, jualan jajan/nasi keliling di
Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
32
terminal terminal Bus, bekerja ditempat Agama dan jajarannya bersama dengan cucian mobil, dirumah makan pembersih Departemen Pendidikan setempat dan piring dan masih banyak lagi yang tidak Pemerintah Desa/Kelurahan, apabila kami sebutkan. Pekerjaan tersebut jelas ada calon mempelai pria dan wanita beresiko dan kurang mendapat mengurus syarat syarat pemikahan, perlindungan kerja, yang memadahi sebaiknya dilengkapi dengan ijsah, dari sehingga perlu dilakukan upaya untuk hasil pendidikan minimal 9 tahun baik melindunginya. formal maupun non formal, apabila Pengertian perlindungan hak asasi kedua calon mempelai kedua duanya anak ditegaskan, sebagai upaya tidak memilki ijasah pendidikan 9 perlindungan hukunt terhadap berbagai tahun, setelah melangsungkan kebebasan dan hak asasi anak pemikahan diwajibkan menempuh (fundamental rights and free doms of program pendidikan Paket A, Paket children) serta berbagai kepentingan yang B, dan Paket C. berhubungan kesejahteraan anak.8 Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup, perlindungan hukum terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan DAFTAR PUSTAKA perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, kesejahteraan. Dalam Alinea ke IV UUD Restu Agung,Jakarta,2009 1945 yang di jabarkan pada BAB XA tentang Hak asasi Manusia Pasal 28B (2) Ali,Zaenuddin, Filsafat Hukum, Sinar menyatakan bahwa, Setiap anak berhak Grafika, Jakarta,2005 atas kelangsungan hidup, tumbuh dan Peradilan Hubungan Industrial, berkembang serta berhak atas RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009 perlindungan dari kekerasan dan Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian diskriminasi. Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Effendi, A. Mansyur, HakAsasi F. Kesimpulan Manusia Dalam Hukum 1. Anak yang bekerja diluar sektor Nasional dan Internasional, Informal, rata rata orang tuanya golongan Ghalia, Indonesia, Jakarta, katagori ekonomi lemah/miskin dan 1994 berpendidikan dibawah 9 tahun atau bahkan tidak memiliki ijasah/Surat tanda Gunrso, Singgih D, Psikologi Perkembangan Anak BPK Gunung tamat belajar, baik yang didapat dari Agung Mulia, Jakarta, 2008 pendidikan formal maupun non formal. Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum 2. Bagi anak yang telah mendapat Terhadap anak Dalam Sistem penghasilan sendiri malas untuk mencari Peradilan Pidana Anak di Indonesia, ilmu, karena merasa hasil yang didapat dari Aditama, Bandung,2008 upah kerja sudah dapat mencukupi Krisnawati, Emiliana, Aspek Hukum kebutuhan hidupnya, sesuai kebutuhan Perlindungan Anak, Utomo, hidup yang dibutuhkan oleh anak. Bandung, 2005 Prinst,Darwan, Hukum Anak G. Saran Indonesia, Citra Aditya,Bandung,2003 1. Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak, Aditama,Bandung,2006 tentang Perlindungan Anak. 2. Pemerintah
melalui'
Kementerian
Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
33
Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kadiri, Edisi : Pebruari 2014 – Mei 2014
34
