- 484 19. Standar Pelayanan Penyusuanan Laporan Keuangan Audited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069
STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) SEKRETARIAT NEGARA BAGIAN ANGGARAN 007 DAN 069
BAGIAN KESATU PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Negara 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar 10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008 11. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia B. Latar Belakang Dalam rangka memperlancar pelayanan/penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran (BA) 007 dan 069 secara efektif, efisien, tertib administrasi dan akuntabel, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan. C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan standar pelayanan penyusuanan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069 adalah sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan …
- 485 keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069, serta memberikan informasi kepada pengguna pelayanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran tugas pengguna pelayanan. D. Ruang Lingkup 1. Unit pelayanan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 adalah Biro Keuangan. 2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kepala Sub Bagian Akuntansi, Kepala Sub Bagian Verifikasi, Kepala Sub Bagian Konsolidasi dan Pelaporan serta pegawai pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Keuangan. 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mekanisme pelaksanaan/ penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 dengan cepat, tepat, dan akurat. 5. Pengguna pelayanan adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara BA 007 dan 069 serta Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. 6. Keluaran (output) pelayanan adalah laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 yang akurat, transparan, dan akuntabel. 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan, evaluasi dan monitoring program dan kegiatan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta akuntabilitas kepada publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Negara. 8. Definisi peristilahan a. BA 007 adalah Bagian Anggaran yang meliputi anggaran Kementerian Sekretariat Negara termasuk unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. b. BA 069 adalah Bagian Anggaran Lain-lain yang meliputi anggaran lain-lain Kementerian Sekretariat Negara termasuk unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. d. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. e. Laporan …
- 486 e. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. f. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. g. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. h. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. i. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. j. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. k. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN tingkat Kementeriaan. 9. Standar kompetensi pelaksana: a. Memahami kebijakan akuntansi pemerintah, Bagan Akun Standar (BAS) serta alur dan proses akuntansi pemerintah b. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi lnstansi c. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Excel, MS Word, Power Point) dan internet (khususnya monitoring perkembangan aplikasi dan download updater aplikasi) d. Memahami verifikasi data e. Memahami analisis laporan f. Memahami pengolahan data keuangan g. Memahami penataan arsip
BAGIAN …
- 487 BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
A. Kerangka Prosedur Penerimaan Temuan Pemeriksaan (TP) BPK-RI
Penyiapan dan pengkoordinasian tanggapan/komentar instansi atas temuan pemeriksaan BPK (3 hari/TP)
Rekonsiliasi Tiga Pihak (2 hari) 1. Sekretariat Negara
2.
Departemen Keuangan
3.
Badan Pemeriksa Keuangan
Kesepakatan angka audited Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Tiga Pihak Pemeriksaan terhadap laporan keuangan unaudited secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian (3 hari)
Pencetakan Laporan Keuangan Audited yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (1 jam/berkas) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (3 hari) Penandatanganan Laporan Keuangan oleh KPA Penggandaan Laporan Keuangan Audited (2 hari) Pendistribusian Laporan Keuangan Audited (3 hari)
Eselon I BA 007 dan 069 BA Pelaksana 007
UAPPA-W BA 007
DAPK dan DJA Departemen Keuangan (disertai ADK Pengiriman)
Badan Pemeriksa Keuangan
B. Prosedur …
- 488 B. Prosedur Pelayanan 1. Menerima Temuan Pemeriksaan (TP) BPK-RI (5 menit/berkas) 2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tanggapan/komentar instansi atas temuan pemeriksaan BPK-RI oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan (3 hari/TP) 3. Mengikuti Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan dan BPK-RI untuk mendapatkan kesepakatan angka audited oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan (2 hari) 4. Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Tiga Pihak oleh Kepala Biro Keuangan atau yang mewakili 5. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan unaudited secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA BA 007 dan 069 (3 hari) 6. Pencetakan Laporan Keuangan Audited yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca oleh Subbagian Konsolidasi dan Pelaporan (30 menit/berkas) 7. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) oleh Subbagian Konsolidasi dan Pelaporan (3 hari) 8. Penandatanganan laporan keuangan oleh KPA 9. Penggandaan Laporan Keuangan Audited oleh pegawai Bagian Akuntansi dan Pelaporan (2 hari) 10. Mendistribusikan Laporan Keuangan Audited (2 hari) kepada: a. Eselon I BA 007 dan BA 069 b. UAPPA-Wilayah BA 007 c. Badan Pemeriksa Keuangan d. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) Departemen Keuangan untuk BA. 007 dan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan untuk BA 069 disertai ADK, Register Pengiriman dan Laporan Keuangan Audited C. Persyaratan 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. Tersedianya Temuan Pemeriksaan BPK, Berita Acara Rekonsiliasi Tiga Pihak dan Laporan keuangan Unaudited tingkat UAPA BA 007 dan 069 b. Tersedianya sistem aplikasi instansi c. Adanya data/referensi berupa perundang-undangan/pedoman/petunjuk pelaksanaan lainnya yang terkait d. Adanya sistem akuntansi instansi e. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing 2. Persyaratan …
- 489 2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan: a. Mempunyai hak untuk memperoleh laporan keuangan b. Mengajukan permintaan laporan keuangan D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Ruang kerja yang memadai, meja dan kursi kerja, perlengkapan kerja (kalkulator, boxfile, stempel), telepon dan faksimili, komputer berikut peralatan pendukungnya termasuk Internet, alat tulis kantor (ATK), mesin fotokopi, kendaraan bermotor roda empat, dan kendaraan bermotor roda dua E. Biaya Pelayanan Tidak ada F. Tempat Pelayanan Pelayanan penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 diselenggarakan di Biro Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara. G. Jadwal Pelayanan Pelayanan penyusunan Laporan Keuangan Audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja. H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan 1. Pengaduan/keluhan/masukan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan audited UAPA Sekretariat Negara BA 007 dan 069 ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan, dan diterima oleh Kepala Sub Bagian yang menangani pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 2. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan pengecekan, penelitian, pembahasan dan memberi arahan untuk tindak lanjut. 3. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyampaikan laporan pada Kepala Biro Keuangan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan.
20. Standar …
