STANDAR MUTU AKADEMIK IAIN MATARAM

Lembaga Penjaminan Mutu

STANDAR MUTU AKADEMIK IAIN MATARAM

Standar Mutu Akademik IAIN Mataram

1


A. STANDAR ISI 1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Dekan sebagai pimpinan fakultas. b. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. c. Ketua jurusan/program studi sebagai pimpinan jurusan dan atau program studi. 2. Definisi Istilah a. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal IAIN Mataram. b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. c. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar. d. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. e. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2



f.

g.

h.

i.

j.

k.

Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum sebagaimana yang tercantum pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: 1) kompetensi utama; 2) kompetensi pendukung; 3) kompetensi lain yang bersifat khusus dan singkron dengan kompetensi utama. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Pasal 7 Ayat (1)):


3


1) Kurikulum inti; 2) Kurikulum institusional. l. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (1). m. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. n. Kurikulum institusional di dalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan singkron dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. o. Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi. p. Kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi. q. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. r. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal empat belas (14) kali pertemuan.

4



s.

t.

Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian Satuan Kredit Semester (SKS). Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

3. Pernyataan Isi Standar a. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum jurusan dan program studi dikembangkan, dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1). b. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045 /U Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: 1) kompetensi utama; 2) kompetensi pendukung; 3) kompetensi lain yang bersifat khusus dan singkron dengan kompetensi utama.


5


c. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti program studi atau jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 6 Ayat (2). d. Kurikulum inti (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (2)) suatu program studi bersifat: 1) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; 2) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; 3) berlaku secara nasional; 4) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; 5) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. e. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP Nomor 17 tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: 1) landasan kepribadian; 2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga; 3) Kemampuan dan ketrampilan berkarya; 4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

6



f.

g.

h.

i.

5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya. Dekan, direktur, ketua jurusan, program studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Pasal 8 Ayat (2) dan (3). Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana Strata Satu (S1) dan diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU No. 20 Sisdiknas 2003 Pasal 37 Ayat (2) Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana (Strata Satu/S1) dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistik. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana Strata Satu (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan)


7


semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. j. Dekan, direktur, ketua jurusan, program studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas minimal 14 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik institut. k. Dekan, direktur, ketua jurusan, program studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah dekan, dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas. l. Dekan, direktur, ketua jurusan, program studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran. 4. Strategi a. Dekan, direktur, ketua jurusan, program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

8



5. Indikator Tingginya keterserapan fresh graduate (lulusan) di dunia kerja dan atau tingginya jumlah lulusan yang mampu menciptakan peluang usaha. 6. Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. f. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 8. Penjelasan Standar Standar Akademik: Kurikulum Program Studi a. Isi 1) Kurikulum yang dikembangkan mengacu pada struktur keilmuan yang dikembangkan di IAIN


9


Mataram, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan pengintegrasian aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, keindonesiaan, dan peradaban. 2) Kurikulum disusun dengan mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. 3) Kurikulum disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. 4) Kurikulum mengandung: a) seperangkat mata kuliah sebagai materi (content); b) tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik; c) pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional/ kompetensi; d) pemanfaatan berbagai jenis dan cara membelajarkan yang mendukung tercipta-nya suasana akademik yang tinggi. b. Kompetensi 1) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif. 2) Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-

10



3)

4) 5)

6)

7) 8) 9)

tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi: a) kemampuan di bidang tertentu; b) kemampuan melaksanakan; c) kemampuan memelihara kelangsungan hidup; d) kemampuan hidup bermasyarakat; e) kemampuan belajar lanjut. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah pilihan dengan akses pada sumbersumber yang tersedia di lingkungan IAIN Mataram. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS). Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Beberapa mata kuliah memiliki integrasi dengan mata kuliah lain. Kurikulum memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum. Setiap mata kuliah dalam kurikulum dilengkapi dengan kompetensi inti, silabus, dan SAP.


11


10) Rencana pelaksanaan kurikulum dalam kalender akademik.

tertuang

c. Evaluasi Kurikulum 1) Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk : a) merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan; c) memenuhi kebutuhan mahasiswa; d) merespon perubahan sistem pendidikan nasional. 2) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak seperti pakar terkait, pejabat yang berkepentingan, dosen jurusan/prodi, pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya. 3) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara integratif dan monolitik. Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Sedangkan monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah. B. STANDAR PROSES 1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. c. Dekan sebagai pimpinan fakultas. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi. e. Dosen dan tenaga kependidikan.

12



2. Definisi Istilah a. Proses perubahan yang diharapkan dalam pembelajaran: 1) Ranah kognitif: kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran. 2) Ranah afektif: kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran. 3) Ranah psikomotorik: kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani. b. Pengguna lulusan adalah dari sektor industri atau produksi, baik masyarakat luas, pemerintah, maupun kalangan perguruan tinggi. 3. Pernyataan Isi Standar a. Rumusan standar perencanaan proses pembelajaran, meliputi: 1) Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; 2) Jadwal dan tempat/ruang kuliah; 3) Jadwal perwalian akademik; 4) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa; 5) Dosen merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh institut, dalam hal ini jurusan atau prodi. b. Rumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran, meliputi: 1) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas; 2) Beban mengajar maksimal per dosen; 3) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen;


13


4) Prasarana dan sarana perkuliahan. c. Rumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Adanya standar mutu pengawasan proses pembelajaran, yang mengatur tentang : 1) Pemantauan 2) Supervisi 3) Evaluasi 4) Pelaporan 5) Tindak lanjut 4. Strategi Rektor, dekan, direktur, ketua jurusan, dan atau pimpinan lembaga dan unit terkait lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan: a. perencanaan proses pembelajaran b. pelaksanaan proses pembelajaran c. pengawasan proses pembelajaran 5. Indikator a. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, yang dibuktikan oleh tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi. b. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi. c. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat. d. Rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

14



6. Dokumen Terkait a. Standar dosen dan tenaga kependidikan b. Standar kemahasiswaan c. Standar isi (kurikulum) d. Standar suasana akademik e. Standar penilaian f. Standar kompetensi lulusan g. Standar sarana dan prasarana 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 8. Penjelasan Standar Standar Akademik: Proses Pembelajaran a. Tujuan Instruksional 1) Proses pembelajaran meliputi domain kognitif, psikomotorik, dan afektif. 2) Tujuan pembelajaran bisa diukur dan tidak mengandung multi penafsiran.


15


b. Tahapan Pembelajaran 1) Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai “high order thinking” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi, mengolah informasi menjadi pengetahuan, dan mengomunikasikannya serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. 2) Proses pembelajaran melibatkan mahasiswa secara aktif. 3) Proses pembelajaran dilakukan secara efektif dan efesien dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik. 4) Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri secara aktif dan belajar kelompok secara proporsional. 5) Proses pembelajaran diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten, tepat waktu, berkualitas dan berkelanjutan. 6) Proses pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, dan penjelasan tujuan instruksional. 7) Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. 8) Merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahu (curiosity) mahasiswa dalam proses pembelajaran.

16



9) Memberikan umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa. 10) Proses pembelajaran harus menyenangkan sehingga dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar. 11) Proses pembelajaran diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. c. Komponen Pembelajaran 1) Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional. 2) Komponen rutin terdiri dari: a) Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur; b) Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (non-example); c) Merancang/melaksanakan latihan untuk mahasiswa. 3) Komponen pengayaan (enrichment) dilaksanakan dengan memberi penjelasan yang lebih baru sesuai isu terkini. 4) Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.


17


5) Proses pembelajaran diperkaya melalui integrasi lintas kurikulum, hasil penelitian dan penerapannya. d. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran 1) Mahasiswa dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (role playing) dan penggunaan media pembelajaran. 2) Penyampaian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengunakan metode yang bervariasi seperti diskusi, brainstorming, studi kasus, role playing, demonstrasi, dan sebagainya. 3) Penyampaian kegiatan pembelajaran menggunakan berbagai media pembelajaran. 4) Fakultas/jurusan menetapkan jumlah maksimal mahasiswa per kelas per mata kuliah. e. Materi Pembelajaran 1) Materi kuliah dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah hingga pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dan sebagainya. 2) Penguasaan materi kuliah merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas (mastery learning). f. Keterampilan Pembelajaran 1) Kegiatan pembelajaran harus memahami perbedaan peserta didik (mahasiswa), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan

18



dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dan sebagainya. 2) Proses pembelajaran dilengkapi dengan keterampilan bertanya. 3) Keterampilan pemberian penguatan (reinforcement) harus melalui penguatan verbal, penguatan non-verbal, hangat, antusias dan bermakna. 4) Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem, yaitu tujuan pembelajaran, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran harus direncanakan dalam bentuk: a) Silabus; b) Satuan Acara Perkuliahan (SAP). g. Penilaian Pembelajaran 1) Satuan kredit semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri. 2) Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. 3) Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester. 4) Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional. 5) Semua tes harian, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.


19


6) Penilaian sumatif menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN. 7) Fakultas/jurusan/program studi mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi. 8) Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi disosialisasikan ke seluruh civitas akademika. 9) Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya, dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab. 10) Fakultas/jurusan/program studi mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 11) Fakultas/jurusan/program studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa. 12) Setiap tenaga pendidik memberikan umpan balik kepada mahasiswa. 13) Fakultas/jurusan/program studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa. C. STANDAR MAHASISWA 1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur pascasarjana sebagai pimpinan pasca-

20



sarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 2. Definisi Istilah a. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Mataram. 3. Pernyataan Isi Standar a. Institut mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama. b. Fakultas/pascasarana/jurusan/program studi mempunyai persyaratan tertentu untuk memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. c. Fakultas/pascarajana/jurusan/program studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. d. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat e. Fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.


21


f. Institut/pascasarjana/fakultas/jurusan/program studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. 4. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan koordinasi dengan wakil rektor bidang kemasiswaan secara berkala. b. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan secara berkala. c. Dekan, ketua jurusan, direktur pascasarjana, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan mahasiswa. 5. Indikator a. Seleksi mahasiswa baru dilaksanakan secara selektif b. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat. 6. Dokumen Terkait a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan akademik. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pe-

22



b. c. d. e.

doman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

D. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Subjek Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. c. Dekan sebagai pimpinan fakultas. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi. e. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya. f. Dosen dan tenaga kependidikan. 2. Definisi Istilah a. Tenaga pendidik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh menteri agama dengan tugas melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Tenaga pendidik dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. b. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan Standar Mutu Akademik IAIN Mataram

23


ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di IAIN Mataram. c. Dosen tidak tetap adalah dosen yang melamar dan diangkat sebagai dosen honorer di IAIN Mataram berdasarkan bidang keahliannya. d. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat sebagai dosen di IAIN Mataram selama jangka waktu tertentu. e. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan pendidikan dan keahlianya untuk melaksanakan tugas di IAIN Mataram sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, pegawai laboratorium, pegawai komputer, dan lainlain. 3. Pernyataan Isi Standar a. Institut, fakultas, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan. b. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masysrakat; (b) memiliki kebebasan 24



c.

d.

e.

f.

akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik; (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana; (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal


25


g.

h.

i.

j.

k.

magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 5 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyakbanyaknya 16 satuan kredit semester. Institut, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh). Institut, fakultas, jurusan/program studi dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar perekrutan. Institut, fakultas, jurusan/program studi dalam merekrut tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi.

4. Strategi a. Mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. b. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. 26



5. Indikator a. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 30. b. 100 persen dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor. 6. Dokumen Terkait a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 8. Lampiran a. Standar Akademik: SDM (dosen dan tenaga kependidikan) b. Pengadaan tenaga pendidik di IAIN Mataram Standar Mutu Akademik IAIN Mataram

27


c.

d.

e.

f. g.

h.

i.

j.

28

didasarkan pada analisis kebutuhan dosen pada jurusan/program studi dengan mengacu pada orientasi pengembangan jurusan/ program studi. Pengadaan tenaga kependidikan di IAIN Mataram didasarkan pada analisis kebutuhan pada masingmasing unit kerja di IAIN Mataram dengan berorientasi pada terpenuhinya tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional pada masingmasing unit kerja. Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan dalam proses rekruitmen melibatkan fakultas, jurusan, dan program studi. Standar kualifikasi dalam rekrutmen tenaga dosen ditingkatkan secara bertahap dan dilakukan oleh tim seleksi yang berkualitas dan akuntabel. Proses rekrutmen dilakukan secara luas, terbuka, dan akuntabel. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. Pengembangan kompetensi dilaksanakan antara lain melalui pelatihan, workshop, studi lanjut, dan program pengembangan profesional lainnya yang memperkuat kompetensi profesinya. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan



kelembagaan. k. Pengembangan dosen memperhatikan rasio dosen : mahasiswa. l. Manajemen waktu dan sistem insentif dikaitkan dengan kualitas pembelajaran. m. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan. n. Dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual o. Dosen didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya. p. Dosen didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya q. Jumlah dosen di Fakultas/Prodi memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 30 untuk bidang ilmu eksata r. Beban dosen persemester untuk kegiatan tridarma pergurun tinggi sekurang kurangnya 12 sks dan sebanyak banyaknya 16 sks. s. Institut memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. t. Dosen mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan. u. Dosen mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih yang paling cocok


29


untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran yang diharapkan. v. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. w. Dosen mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

E. STANDAR SUASANA AKADEMIK 1. Subjek Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan Institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan atau ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 2. Definisi Istilah Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 3. Pernyataan Isi Standar a. Dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efektif dan efisien. b. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan lingkungan psikologis yang baik kepada mahasiswa,

30



sehingga mendukung proses pembelajaran. c. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa. d. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa. e. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah. f. Mahasiswa diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan maupun melalui media elektronik (internet). g. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah. h. Kegiatan seminar, diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa. 4. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat institut . b. Dekan, direktur pascasarjana, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi.


31


5. Indikator a. Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa. b. Meningkatnya jumlah kegiatan seminar, pelatihan dan workshop. c. Meningkatnya jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat. d. Meningkatnya sarana prasarana pedukung. 6. Dokumen Terkait Standar ini dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung. Seperti: manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan inggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

32



F. STANDAR KOMPENTENSI LULUSAN 1. Subjek Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan/program studi sebagai pimpinan jurusan dan atau program studi. e. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 2. Definisi Istilah a. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal IAIN Mataram. b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat 4). d. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar. e. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. f. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang


33


sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 3. Pernyataan Isi Standar a. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum jurusan/program studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1). b. Ketua jurusan atau program studi atas nama dekan atau direktur dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045 /U Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: 1) Kompetensi utama; 2) Kompetensi pendukung; 3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan singkron dengan kompetensi utama. c. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama dekan atau direktur dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan jurusan/prodi yang membedakan dengan lulusan jurusan/prodi lain. d. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa IAIN Mataram. e. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim

34



menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. f. Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. g. Ketua jurusan atau prodi atas nama dekan/direktur bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi. h. Perubahan kurikulum dilakukan melalui rapat fakultas/jurusan/prodi yang pesertanya melibatkan pejabat dan dosen di tingkat fakultas/jurusan/prodi. 4. Strategi a. Dekan, direktur, dan ketua jurusan/program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 5. Indikator a. Lulusan menyelesaikan studi tepat waktu. b. Tinggi keterserapan lulusan. 6. Dokumen Terkait Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan 7. Referensi a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


35


b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. d. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008. e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. G. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 1. Subjek yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan. e. Ketua prodi sebagai pimpinan program studi. 2. Definisi Istilah

a. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Mataram. c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen,

36



pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. d. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu. e. Indeks prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. f. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh SKS mata kuliah yang diambil. 3. Pernyataan Isi Standar

a. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua prodi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik. b. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku. c. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar


37


mahasiswa mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. d. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran; (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian; (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa; (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran; (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada. 4. Strategi

a. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu dekan bidang akademik secara berkala. b. Dekan, direktur, ketua jurusan dan ketua prodi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. c. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik baik fakultas maupun institut. 5. Indikator

a. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

38



b. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan tepat waktu (minimal 8 Smester untuk S1 dan 4 smester untuk S2). 6. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan akademik. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.

7. Referensi

a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 8. Lampiran

a. Standar Akademik: Penilaian Pembelajaran b. Satuan kredit semester (SKS) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri. c. Proses pembelajaran dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.


39


d. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final grade) diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester. e. Semua tes sumatif mengacu pada tujuan instruksional. f. Semua catatan tentang semua tes sumatif disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan. g. Ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa. h. Penilaian sumatif menggunakan pendekatan kombinasi penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan normatif (PAN). i. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi mempunyai kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi. j. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi ditinjau secara periodic yang didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab. k. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa. l. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

40



H. STANDAR SISTEM INFORMASI 1. Subjek Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 2. Definisi Istilah Sistem informasi manajemen (SIM) perguruan tinggi adalah sistem informasi akademik, keuangan dan perpustakaan. 3. Pernyataan Isi Standar a. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit yang lain memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien. b. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit yang lain memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area NetworkLAN). c. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit yang lain memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network). d. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit yang lain menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses. e. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program Standar Mutu Akademik IAIN Mataram

41


studi, lembaga dan unit-unit yang lain memelihara sistem informasi yang dimiliki. 4. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat institut. b. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat fakultas. c. Pimpinan pascasarjana menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di pascasarjana. 5. Indikator Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen meliputi: akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan, alumni dan perpustakaan. 6. Dokumen Terkait a. Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti pendidikan Tinggi.

42



c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 8. Lampiran Tidak ada lampiran.

I. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 1. Subyek Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan. e. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 2. Pernyataan Isi Standar a. Institut menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri. b. Kegiatan kerjasama dikoordinasikan oleh institut. c. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit. d. Kerjasama dilakukan untuk :


43


1) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh institut; 2) meningkatkan kinerja fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit; 3) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri; 4) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) mengembangkan citra institut. e. Kerjasama dilaksanakan untuk : 1) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktikum; 2) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. f. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi: 1) kontrak manajemen; 2) penelitian; 3) pengabdian kepada masyarakat; 4) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; 5) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 6) penerbitan bersama karya ilmiah; 7) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah 3. Strategi a. Pimpinan institut merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri

44



dalam bentuk dokumen nota kesepakatan (memorandum of understanding). b. Pimpinan fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga dan unit yang terkait melakukan operasionalisasi kerja sama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. c. Kerjasama yang dilaksanakan saling menguntungkan kedua belah pihak dalam pengembangan pendidikan. 4. Indikator a. Meningkatnya secara kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri yang dilaksanakan. b. Meningkatnya keterlibatan semua pihak dalam melaksanakan kerjasama baik dalam dan luar negeri. 5. Dokumen Terkait a. Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung. b. Adanya manual prosedur, borang, atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama. 6. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.


45


d. Pedoman Pendidikan IAIN Mataram. 7. Lampiran a. Rancangan draf MoU kerjasama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. b. Lembar monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri. c. Daftar nama lembaga sebagai target program kerjasama dalam dan luar negeri, dalam target waktu jangka pendek dan jangka panjang. J. STANDAR PEMBIAYAAN 1. Subjek Yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan. e. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. f. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya 2. Definisi Istilah a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. b. Biaya operasional meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,

46



uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Pernyataan Isi Standar a. Rektor, dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga dan unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dan atau pejabat pembuat komitmen dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. b. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, rektor membentuk badan pengawas internal institut bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). c. Rektor, dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga dan unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). d. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh institut disosialisasikan kepada civitas akademika IAIN


47


e.

f.

g.

h. i. j.

Mataram untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) IAIN Mataram. Institut mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas dan jurusan di lingkungan IAIN Mataram. Institut mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. Institut menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan. Institut menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan. Institut menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

4. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. b. Pimpinan institut melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

48



c. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 5. Indikator a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. b. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 6. Dokumen Terkait a. Standar pembiayaan ini diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya. b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.


49


8. Lampiran Standar Keuangan a. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh institut disosialisasikan kepada civitas akademika IAIN Mataram untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. b. Penentuan alokasi dana institut mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) IAIN Mataram. c. Institut mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat jurusan dan fakultas sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan dan fakultas di lingkungan IAIN Mataram. d. Institut mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas. e. Institut berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin sehingga mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di IAIN Mataram. K. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan. e. Ketua program studi sebagai pimpinan prog-

50



f.

ram studi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai koordiantor.

2. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. 3. Pernyataan Isi Standar a. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan institut c. Penelitian dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam media


51


yang mudah diakses oleh masyarakat. e. Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa. f. Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan. g. Penelitian memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menciptakan hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian. i. Institut menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan. j. Institut mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti di tingkat nasional. k. Institut mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti dalam jurnal ilmiah nasional. l. Institut mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan IAIN m. Institut mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian. n. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas. o. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Institut. p. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang 52



q.

r. s.

t.

telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh LPM. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat. Lembaga penelitian d a n p engabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa. Peneltian dan Pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian. Institut merangsang civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat guna mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

4. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat institut. b. Dekan, direktur, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, jurusan dan program studi. 5. Indikator a. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masysrakat semakin meningkat


53


b. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat. d. Sarana prasarana pedukung meningkat 6. Dokumen Terkait a. Standar ini dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Referensi a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008. d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 8. Lampiran Tidak ada lampiran.

54



L. STANDAR PENGELOLAAN 1. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Pembantu rektor. c. Dekan sebagai pimpinan fakultas. d. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. e. Ketua jurusan/program studi sebagai pimpinan jurusan/program studi. 2. Pernyataan Isi Standar a. Setiap fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 1) kurikulum dan silabi tingkat satuan pendidikan; 2) kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci setiap semester; 3) struktur organisasi satuan pendidikan; 4) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 5) peraturan akademik; 6) tata tertib satuan pendidikan, meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 7) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; 8) biaya operasional satuan pendidikan. b. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari


55


rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan selama masa 5 tahun yang meliputi: 1) kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, evaluasi harian, ujian tengah semester, ujian semester, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur; 2) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; 3) mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap dan semester pendek bila ada; 4) penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; 5) buku teks pelajaran yang dipakai pada masingmasing mata pelajaran; 6) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; 7) penggandaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai; 8) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program; 9) jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik; 10) rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; 11) jadwal penyusunan laporan akuntabilatas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. c. Untuk jenjang pendidikan tinggi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada point a dan b harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana

56



diatur oleh masing-maising perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Pengelolaan fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya. e. Pelaksanaan pengelolaan fakultas, pasccasarjana, jurusan dan program studi harus dipertanggungjawabkan pada pimpinan/atasannya secara berjenjang. 3. Strategi a. Pimpinan institut menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala, untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. b. Pimpinan institut menyelenggarkan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit-unit pelaksana lainnya. 4. Indikator a. Meningkatnya efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan program pendidikan. b. Terlaksananya tata kelola organisasi yang baik. 5. Dokumen Terkait a. Buku standar operasional prosedur (SOP). b. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). c. Formulir kerja.


57


6. Referensi Standar Akademik 7. Lampiran a. Kepemimpinan 1) Kepemimpinan institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit pelaksana harus merumuskan visi dan misi, program, tujuan dan sasaran serta kegiatan tahunan (RKT) yang bersifat operasional dan terukur dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar maupun dalam. 2) Kepemimpinan institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi lembaga dan unit pelaksana harus bisa menginformasi, mendukung dan menghargai konstribusi civitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan saling percaya, dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab. b. Komitmen 1) Komitmen pimpinan ada dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan dan sasaran serta kegiatan tahunan. 2) Komitmen civitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan mengimplementasikannya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 3) Tenaga kependidikan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi dan misi institusi.

58



c. Manajemen proses 1) Proses-proses pokok terdefinisi dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerja. 2) Setiap proses pokok jelas penanggungjawab dan pelaksananya. 3) Proses-proses pokok didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. 4) Keterkaitan antara proses pokok dengan misi institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit pelaksana harus teridentifikasi dan terumuskan dengan baik. 5) Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 6) Pada tahap pelaksanaan proses menerapkan manajemen partisipatif. d. Evaluasi diri 1) Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga dan unit pelaksana melakukan audit akademik secara periodik 2) Evaluasi diri institut, fakultas, pascasarjana jurusan, program studi, lembaga dan unit pelaksana dilakukan secara periodik. 3) Evaluasi diri institut, fakultas, pascasarjana jurusan, program studi, lembaga dan unit pelaksana dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4) Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah


59


disepakati, dan jika ada temuan, dapat dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi. 5) Tiap unit organisasi melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya. 6) Hasil analisis pendekatan sistem digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (continuous improvement). e. Perencanaan 1) Perencanaan pembukaan dan pengembangan program studi baru memperhatikan visi, misi institut, fakultas, pascasarjana, program studi, jurusan. 2) Perencanaan mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri. 3) Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. M. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar a. Rektor sebagai pimpinan institut. b. Dekan sebagai pimpinan fakultas. c. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana. d. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan. e. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 2. Pernyataan Isi Standar a. Setiap fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki sarana yang meliputi peralatan

60



b.

c.

d.

e.

f.

g.

pendidikan media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, masjid, tempat bermain, tempat rekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki keberagaman jenis peralatan laboratorium yang melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. UPT perpustakaan institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan melebihi rasio 1:10 (satu banding sepuluh) dengan jumlah mahasiswa. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karaktristik satuan pendidikan.


61


h. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa. i. Fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP. j. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki bangunan yang memenuhi standar dengan kualitas minimal kelas A. k. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki bangunan yang memenuhi standar dengan kualitas tahan gempa. l. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi memiliki fasilitas bangunan untuk layanan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus. m. Institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi melakukan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai. 3. Strategi a. Pimpinan institut melakukan koordinasi dengan para dekan dan direktur secara berkala. b. Pimpinan institut dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. c. Pimpinan institut, fakultas dan pascasarjana bekerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah

62



atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari APBN. d. Pimpinan institut secara rutin melakukan koordinasi terhadap pemeliharaan aset sarana dan prasarana. e. Pimpinan melakukan up date data terhadap nilai dan jumlah aset yang dimiliki. 4. Indikator a. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana institut, fakultas dan pascasarjana. b. Semakin rendah dan minimnya keluhan dosen, mahasiswa dan karyawan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana. c. Sarana dan prasarana dapat terpelihara dengan baik. 5. Dokumen Terkait a. Satuan harga peralatan dan bangunan b. Standar ruangan kelas c. Buku pedoman d. Buku laporan aset e. Formulir 6. Referensi a. Peraturan pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) b. Buku Sistem Penjaminan Mutu LPM IAIN Mataram.


63


7. Lampiran Standar Akademik: Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan prasarana pendidikan direncanakan secara sistematis, dan bertahap agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik, dan atau kurikulum serta harus dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana. 2. Infrastruktur memenuhi syarat teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh instansi teknis (PU) dengan memperhatikan akses penyandang cacat. 3. Setiap jurusan dan program studi merencanakan fasilitas dengan mengacu kepada standar pendidikan, dan sesuai kebutuhan sekarang dan dimasa yang akan datang. 4. Setiap ruang kuliah minimal dilengkapi dengan, meja dosen, kursi dosen, papan tulis (waiteboard), pengeras suara, proyektor, layar, dan AC. 5. Kebutuhan ruangan dan peralatan laboraturium sejalan dengan tuntutan dan perkembangan iptek. 6. Buku manual penggunaan peralatan di laboratorium disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai. 7. Perpustakaan fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi menyiapkan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian, selalu diperbaharui dan ditambah sesuai dengan kebutuhan.

64



8. Perpustakaan institut menjadi perpustakaan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi. 9. Perpustakaan institut, fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi dilengkapi dengan sistem dan perangkat (softwere dan hardwere) yang dapat membantu menelusuri guna memudahkan pencarian judul, pengarang serta dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku. 10. Perpustakaan institut dikelola secara online, dan menyiapkan sarana untuk memberikan masukan tentang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan. 11. Pusat komputer (Puskom) dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dengan jaringan internet yang dapat saling mengakses antara gedung, unit dan bagian yang satu dengan lainnya secara mudah dan cepat. 12. Semua fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan kemahasiswaan. 13. Semua fasilitas sarana dan prasarana dilaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala secara teratur. 14. Semua peralatan pendidikan dimanfaatkan secara baik dan benar.


65

STANDAR MUTU AKADEMIK IAIN MATARAM

Recommend Documents