Standar Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi

Standar Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi

1


2


3

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi

i ii iii

BAB I

STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN A. Visi B. Misi C. Tujuan

1 1 1 1

BAB II

STANDAR KURIKULUM

2

BAB III STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN A. Rancangan Pembelajaran B. Proses Pembelajaran C. Evaluasi Pembelajaran

3 3 3 4

BAB IV STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN A. Dosen B. Tenaga Kependidikan C. Kode Etik

5 5 5 6

BAB V

STANDAR KEMAHASISWAAN A. Rekrutmen Mahasiswa B. Administrasi Kemahasiswaan C. Kegiatan Kemahasiswaan D. Bimbingan dan Konseling E. Penanganan Keluhan F. Kode Etik

7 7 7 7 7 8 8

BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

9

BAB VII STANDAR SISTEM INFORMASI

10

BAB VIII STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT A. Penelitian B. Pegabdian Kepada masyarakat

11 11 12

BAB IX STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

13

BAB X

15

STANDAR SISTEM PENGELOLAAN

BAB XI STANDAR TATA PAMONG

17

BAB XII STANDAR KEUANGAN

18


4

BAB XIII STANDAR SUASANA AKADEMIK

19

BAB XIV STANDAR LULUSAN

20

BAB XV STANDAR PROGRAM STUDI

21

DAFTAR PUSTAKA

22

TIM PENYUSUN


5

BAB I STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi 1.

Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.

2.

Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga, dirumuskan bersama oleh UNSUR PIMPINAN dan SENAT dengan pemangku utama kepentingan.

3.

Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

B. Misi 4.

Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, mengandung bentuk kegiatan utama yang selaras dengan falsafah, tata nilai, dan kultur akademik yang menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan, menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga.

5.

Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat universitas dengan pihak utama yang berkepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja.

6.

Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan 7.

Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi UNPAB.

8.

Tujuan Pendidikan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan, dan dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan


6

BAB II STANDAR KURIKULUM

9.

Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan memuat kajian pengembangan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, bersikap dan berperilaku sesuai keahlian serta pemahaman kehidupan bermasyarakat.

10.

Kurikulum harus dirancang secara efektif berbasis kompetensi, disusun secara berkesinambungan dan berimbang, berdasarkan aturan yang berlaku.

11.

Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi sesuai dengan dimensi ruang dan waktu


7

BAB III STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN

A. Rancangan Pembelajaran 12.

Filosofi pembelajaran harus dimulai dari hal Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi. yang utuh (holistic) menuju kearah spesialisas (atomic).

13.

Rancangan pembelajaran harus memuat nama institusi, tahun akademik, semester, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, pengampu, diskripsi singkat mata kuliah, tujuan pembelajaran, outcome pembelajaran, jadwal kegiatan, monitoring proses dan evaluasi hasil belajar, serta referensi.

14.

Rancangan pembelajaran seharusnya memuat tentang wawasan lingkungan, team worked (kerja tim), berwawasan dan bertindak global, komunikatif, kepemimpinan, bermoral, beretika, terbuka, dan pendekatan ilmiah.

15.

Rancangan pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.

B. Proses Pembelajaran 16.

Kegiatan pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai “higher order thinking” dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa.

17.

Kegiatan pembelajaran seharusnya berorientasi kepada dan dievaluasi oleh mahasiswa.

18.

Dosen harus merupakan perancang utama pembelajaran.

19.

Dosen dan mahasiswa seharusnya bekerja dalam sebuah tim dalam kegiatan pembelajaran.

20.

Proses pembelajaran harus dilakukan secara memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

21.

Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi sehingga menghasilkan lulusan dengan karakteristik berikut.

efisien,

dengan

a. Bermutu b. Mudah beradaptasi c. Berkomunikasi d. Memiliki motivasi e. Kreatif


8

f. Mandiri g. Mempunyai etos kerja yang tinggi h. Memahami belajar seumur hidup i. Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. j. Mampu bekerja dalam sebuah tim (team work) 22.

Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, fasilitas peminjaman antar perpustakaan, memiliki Advisory Board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan, dan dilengkapi dengan perpustakaan elektronik, dan dapat diakses.

23.

Perpustakaan Universitas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari kerja.

24.

Perpustakaan berwenang.

25.

Laboratorium Universitas harus memiliki persyaratan bagi implementasi kurikulum.

Universitas

harus

diakreditasi

oleh

lembaga

yang

C. Evaluasi Pembelajaran 26.

Fakultas/Program Studi harus mempunyai perangkat evaluasi hasil studi yang disosialisasikan dan ditinjau secara periodik, melibatkan pakar yang sesuai dengan disiplin ilmu.

27.

Fakultas/Program Studi seharusnya mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, termasuk memberikan umpan balik dari dosen dan mahasiswa tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.

28.

Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan, disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

29.

Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa seharusnya dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak pembelajaran (dokumen) dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.


9

BAB IV STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Dosen 30.

Sistem rekrutmen dan pengembangan dosen harus mengacu peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kompetensi, kualifikasi, jenjang pendidikan.

31.

Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya, menyusun rencana pengembangan program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan.

32.

Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan yang meliputi aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.

33.

Dosen seharusnya terlibat dalam pembimbingan akademik dan mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai macam media dan metode untuk pembelajaran.

34.

Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan dosen harus diatur secara jelas.

35.

Tugas dan beban kerja dosen harus dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

36.

Jumlah Dosen Fakultas memiliki rasio dosen:mahasiswa (secara keseluruhan) 1:30 (perbandingan ini akan ditinjau kembali sesuai standar akreditasi 2008)

37.

Sistem insentif harus dikaitkan dengan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

38.

Dosen mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling sesuai untuk mencapai outcomes pembelajaran.

39.

Dosen mampu menggunakan beberapa tehnik untuk menilai kerja mahasiswa sesuai dengan kebutuhan yang didasari dengan outcome.

dan pembelajaran,

B. Tenaga Kependidikan 40.

Sistem Rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kurikulum dan mengacu aturan yang berlaku.

41.

Promosi tenaga kependidikan kemanfaatan dan kelayakan.


harus

dilakukan

berdasarkan

asas

10

42.

Pembinaan dan penjaminan harusdiatur secara jelas.

kesejahteraan

tenaga

kependidikan

43.

Tugas dan kinerja tenaga kependidikan harus dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kode Etik 44.

Kode etik dosen dan tenaga kependidikan harus dirumuskan dalam suatu peraturan dan diterapkan secara konsisten dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.


11

BAB V STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Rekrutmen Mahasiswa 45.

Kebijakan universitas dan fakultas tentang penerimaan mahasiswa baru harus berdasarkan kesempatan yang sama, sesuai dengan minat dan bakat, dan ditinjau secara periodik sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan dinamika ilmu pengetahuan.

46.

Fakultas//program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

B. Administrasi Kemahasiswaan 47.

Fakultas//program studi harus mempunyai data base mahasiswa yang aksesnya proporsional berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

48.

Fakultas//program studi seharusnya melaksanakan kemampuan, minat dan bakat mahasiswa baru.

penelusuran

C. Kegiatan Kemahasiswaan 49.

Kegiatan mahasiswa harus mendukung kompetensi lulusan yang ditetapkan dan harmoni dengan kegiatan pembelajaran, berorientasi pada pengembangan minat, bakat, dan pencapaian prestasi dan iman dan taqwa (IMTAQ).

50.

Universitas harus menyediakan fasilitas layanan mahasiswa sesuai kemampuan

51.

Universitas/fakultas//program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

D. Bimbingan dan Konseling 52.

Fakultas harus mempunyai program bimbingan dan konseling untuk mahasiswa yang mempertimbangkan latar belakang mahasiswa dan program pembimbingan akademik yang dapat didelegasikan ke / program studi.


12

E. Penanganan Keluhan 53.

Fakultas/ /prodi harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses, disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. F. Kode Etik

54.

Universitas/fakultas//program studi harus mempunyai kode etik mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.


13

BAB VI STANDAR PRASARANA DAN SARANA

55.

Prasarana Universitas harus dituangkan dalam sebuah rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.

56.

Prasarana Universitas harus memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses seluruh civitas akademika sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

57.

Universitas harus melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan prasarana

58.

Fakultas/ Prodi harus ikut serta dalam pemeliharaan prasaran

59.

Fakultas/ Prodi seharusnya ikut serta dalam pengembangan prasarana pada aras (tingkatan) tertentu.

60.

Klinik kesehatan Universitas seharusnya mempunyai izin operasional dari lembaga yang berwenang sebagai Layanan kesehatan Universitas.

61.

Sarana universitas harus memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses bagi semua orang sesuai kebutuhan pembelajaran secara keseluruhan.

62.

Universitas/Fakultas/ Prodi harus ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana.

63.

Sarana akademik harus dapat diakses seluruh civitas akademika sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

64.

Universitas harus memiliki fasilitas dan prosedur baku tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja serta standar fasilitas pembelajaran yang tinggi.

65.

Universitas seharusnya memiliki fasilitas penanganan limbah.

66.

Universitas seharusnya menyelenggarakan keselamatan, dan keamanan kerja. (K3).

67.

Setiap program studi harus memiliki rancangan dan prioritas pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku sesuai tujuan kurikulum.

68.

Setiap Peralatan harus dilengkapi dengan prosedur operasi baku yang jelas.

69.

Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi (BAPSI) seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

70.

Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi (BAPSI) harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.


pelatihan

kesehatan,

14

BAB VII STANDAR SISTEM INFORMASI

71.

Universitas/fakultas/ program studi harus memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.

72.

Universitas/Fakultas harus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan.

73.

Universitas harus mengembangkan sumber daya untuk menangani sistem informasi terintegrasi.

74.

Universitas/Fakultas seharusnya mengembangkan sumber daya dalam sistem informasi terintegrasi.

75.

Universitas harus menyediakan jenis informasi mengenai calon mahasiswa dan mahasiswa, calon pegawai dan pegawai, program studi, fakultas, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, dan layanan akademik lainnya yang dirancang untuk mudah digunakan oleh semua pihak.

76.

Universitas/Fakultas harus menyediakan informasi terintegrasi.

77.

Universitas/Fakultas seharusnya menyelenggarakan pelatihan sistem informasi.


15

BAB VIII STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian 78.

Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNPAB, dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.

79.

Kegiatan penelitian harus diarahkan pada perwujudan visi institusi dan menjadi bagian terpadu dari tridharma Perguruan Tinggi.

80.

Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dari baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

81.

Universitas seharusnya memfasilitasi penelitian yang melibatkan antar disiplin ilmu dan antar universitas baik dari dalam maupun luar negeri.

82.

Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa dan pihak terkait.

83.

Universitas harus memotivasi peningkatan jumlah dan mutu penelitian secara berkelanjutan dan menciptakan sistem renumasi bagi para penelitinya.

84.

Dosen harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian.

85.

Universitas seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama bidang penelitian dengan kalangan usaha dan industri dan pemerintah secara proaktif.

86.

Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

87.

Universitas harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.

88.

Hasil penelitian seharusnya digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan, dan pengkayaan materi pembelajaran (researchbased-teaching).

89.

Universitas harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian.

90.

Memotivasi Dosen harus secara aktif dan terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan publikasinya.

91.

Universitas harus mengembangkan perolehan paten hasil penelitian serta hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian.


16

B. Pengabdian Kepada Masyarakat 92.

Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNPAB, dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.

93.

Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

94.

Universitas harus memotivasi sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, karya inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

95.

Pengabdian kepada masyarakat seharusnya diarahkan pada pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melibatkan peran serta mahasiswa, pemerintah, praktisi dan dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian.


17

BAB IX STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

96.

Universitas/Fakultas/Prodi/ harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antar /Prodi, Fakultas dan Universitas.

97.

Penjaminan Mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Universitas/Fakultas/Prodi/

98.

Universitas /Fakultas/Prodi seharusnya memiliki Sistem Penjaminan Mutu dan Lembaga Jaminan Mutu.

99.

Universitas, Fakultas, dan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan suasana akademik dan kode etik secara berkelanjutan.

100. Pimpinan harus mampu memberi inspirasi, mendukung dan menghargai

kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan saling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab. 101. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik

program studi harus ditunjukkan dengan implementasi penjaminan mutu secara berkelanjutan. 102. Mahasiswa harus memberikan komitmen terhadap upaya peningkatan

mutu proses pembelajaran. 103. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan

efektif. 104. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 105. Proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu harus didefinisikan

dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerjanya, serta jelas penanggung jawab dan pelaksananya untuk setiap proses, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. 106. Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu

dengan misi, tujuan dan sasaran program studi, fakultas, dan universitas harus diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas. 107. Universitas/fakultas/ harus melaksanakan audit akademik dan evaluasi diri

secara periodik minimal 1 Tahun sekali. 108. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap semester berdasarkan

data dan informasi yang sahih dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait. 109. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan

misi universitas, fakultas, /bagian, didasarkan pada evaluasi diri, dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.


18

110. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang

bersifat independen, dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.


19

BAB X STANDAR SISTEM PENGELOLAAN 111. Universitas/fakultas

harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum, anggaran untuk pengembangan pendidikan,dan didukung oleh tenaga kependidikan dengan standar mutu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.

112. Struktur

penyelenggaraan dan administrasi akademik seharusnya merefleksikan perwakilan dari dosen dan tenaga kependidikan.

113. Universitas harus berwibawa dan berwewenang untuk mensosialisasikan

dan menegakkan Etika yang berbasis religius. 114. Universitas,

Fakultas dan /Bagian/Laboratorium harus mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warganya.

115. Pimpinan Universitas/fakultas/program studi harus mampu memerankan

kepemimpinan akademik (academic leadership). 116. Kepemimpinan

akademik harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan universitas/fakultas/program studi.

117. Dosen

dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.

118. Universitas harus mengembangkan sistem reward and punishment dalam

pelaksanaan Etika. 119. Universitas harus memiliki Renstra yang disusun mengacu aturan dan

pedoman yang berlaku. 120. Fakultas harus memilki renstra yang mengacu renstra universitas. 121. Universitas/Fakultas harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk

administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia. 122. Universitas/Fakultas/Program

Studi harus memiliki pedoman penyelenggaraan dan administrasi yang jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, fakultas dan universitas.

123. Pelaksana pengendalian mutu akademik seharusnya dimasukkan ke

dalam struktur Universitas/Fakultas/. 124. Fakultas/ seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan

anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan terbukti mampu merefleksikan keahlian yang dimiliki dalam praktik pembelajaran. 125. Pimpinan tenaga kependidikan, khususnya Ka Bag dan Ka Subbag harus

mampu merefleksikan kependidikan.


keahlian

dalam

pengelolaan

administrasi

20

126. Universitas

harus menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah.

127. Universitas

seharusnya memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.

128. Universitas seharusnya membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi

lulusan dan meyakinkan kepada stakeholders tentang kompetensinya. 129. Manajemen waktu dan sistem insentif seharusnya dikaitkan dengan

prestasi dan mutu pembelajaran. 130. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik berdasarkan Indeks Kinerja

Akademik Dosen (IKAD). 131. Universitas harus mempunyai direktori panduan, pedoman, kataloging

seluruh proses dalam sistem pendidikan tinggi termasuk Kode Etik Akademik yang mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan.


21

BAB XI STANDAR TATA PAMONG

132. Lembaga tata pamong di lingkungan universitas harus sesuai kebutuhan

dan mengacu aturan yang berlaku. 133. Renstra Universitas harus disusun tingkat eksekutif untuk mewujudkan visi

universitas dan disahkan Senat Universitas. 134. Renstra Fakultas harus disusun tingkat eksekutif mengacu renstra

universitas dan disahkan senat fakultas. 135. Prosedur pengambilan keputusan harus mengacu aturan yang berlaku dan

keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 136. Standar Akademik harus disusun pada tingkat Universitas dengan

mempertimbangkan masukan-masukan dari senat universitas dan menjadi landasan acuan penyusunan peraturan yang diberlakukan. 137. Universitas/fakultas/prodi harus memiliki tim monitoring dan evaluasi

mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen.


22

BAB XII STANDAR KEUANGAN

138. Sumberdana universitas harus berasal dari berbagai sumber yang sah. 139. Sumberdana fakultas/program studi harus melalui universitas. 140. Sistim alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada

peraturan yang berlaku. 141. Anggaran berbasis kompetisi seharusnya dialokasikan dalam rangka

meningkatkan mutu. 142. Anggaran minimum harus ditentukan sesuai batas kebutuhan dan

kewajaran. 143. Sistem pertanggungjawaban keuangan selain auditabel harus akuntabel. 144. Laporan

pertanggungjawaban keuangan universitas disampaikan kepada stakeholders minimal setahun sekali.

seharusnya

145. Laporan

pertanggungjawaban keuangan universitas dan fakultas seharusnya diaudit oleh auditor internal dan eksternal yang kompeten.

146. Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun

harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan, rasional dan dievaluasi secara periodik.


23

BAB XIII STANDAR SUASANA AKADEMIK

147. Universitas/fakultas/prodi

harus meningkatkan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya dan saling menghormati untuk menuju suasana akademik yang dibutuhkan dan dimonitor secara periodik.

148. Pimpinan harus menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis

kinerja (merit system) dalam pengembangan SDM. 149. Universitas harus menyediakan sarana, prasarana dan dana guna

mendukung terlaksananya peningkatan dibutuhkan berdasarkan perencanaan.

suasana

akademik

yang

150. Fakultas/prodi seharusnya merencanakan kebutuhan sarana, prasarana

dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan. 151. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran harus berorientasi kepada

mahasiswa dan mengembangkan ketrampilan team work intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai luhur. 152. Kegiatan akademik dosen bidang penelitian seharusnya mengikutsertakan

mahasiswa. 153. Universitas/fakultas harus memfasilitasi kegiatan akademik dosen untuk

mengembangkan profesi sejawat. 154. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk

menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan atmosfer akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.


24

BAB XIV STANDAR LULUSAN

155. Kompetensi lulusan harus menggambarkan tujuan pendidikan. 156. Kompetensi lulusan harus disusun berdasarkan masukan dari segenap

pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 157. Produktivitas program studi harus mencapai standar yang ditetapkan

universitas. 158. Universitas harus memberikan fasilitas yang dibutuhkan fakultas/program

studi untuk mencapai produktivitasnya. 159. Mutu lulusan harus dicerminkan dari masa tunggu mendapatkan kerja

pertamanya dan pendapatan pertama lulusan. 160. Universitas dan atau fakultas harus menyelenggarakan pelacakan dan

komunikasi lulusan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan data masa tunggu kerja lulusannya secara periodik. 161. Universitas/fakultas/prodi harus memotivasi pencapaian IPK kelulusan

sesuai tuntutan pasar.


25

BAB XV STANDAR MUTU PROGRAM STUDI

162. Program studi harus terakreditasi secara periodik oleh lembaga akreditasi

yang sah difasilitasi Universitas/fakultas. 163. Akreditasi program studi harus menjadi salah satu indikator pembinaan

dari universitas untuk menjaga mutu berkelanjutan. 164. Universitas harus mengkaji kelayakan rencana pembukaan program studi

baru yang stakeholders.

hasilnya

dilokakaryakan

dengan

mengikutsertakan

165. Usul pembukaan program studi baru yang dinilai layak dan harus

memperoleh pengesahan universitas dengan mendapat pertimbangan dari senat universitas sebelum program studi baru tersebut disosialisasikan. 166. Pembukaan program studi baru harus mengacu peraturan yang berlaku. 167. Universitas harus meninjau ulang relevansi program studi S1 yang tidak

terakreditasi selama lima tahun berturut-turut.


26

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. (Lembaran Negara No.78, 2003 Tambahan Lembaran Negara No. 4301). 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi 6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pembangunan Panca Budi 2005 -2010. 7. Asean University Network Quality Assurance Guidelines 8. Standar and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education.


27

TIM PENYUSUN

Pelindung

: H. M. Isa Indrawan, SE., MM

Pembina

: Rizal Ahmad, SE

Ketua

: M. Toyib Daulay, SE.,MM

Wakil Ketua : Ir. Ramayana Bachtiar Sekretaris

: Yan Eko Budi Hartono, ST

Anggota

: Saimara Sebayang, SE Riadiono, SH Drs. H. Indra Djaya Lubis Siti Nurhayati, SH Samrin, SE Ir. Marahadi Siregar Tharmizi Hakin, SP Dra. Elpianti Sahara, S.Pdi M. Kamil, S.Ag


28

Standar Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi

Recommend Documents