SOSIALISASI TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTRIAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2016)
BIRO KEPEGAWAIAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
Dasar pelaksanaan UU 5/2014 • Aparatur Sipil Negara Perpres Nomor 150 Tahun 2015
• Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendagri
Tunjangan Kinerja (selanjutnya disebut TUNGKIR) merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja di lingkungan Kemendagri
Disiplin Kerja Produktivitas Kerja Profesionalisme Kesejahteraan
Tujuan
MENTERI
mendelegasikan
Pimpinan Satuan Kerja menetapkan
Pejabat Penanggungjawab
Tim Verifikasi Kinerja
Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja
Catatan [Pasal 3 ayat (2)]: • Pimpinan Kerja perlu menetapkan • Pejabat Penanggung jawab • Tim Verifikasi Kinerja • Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja
PEJABAT PENANGGUNGJAWAB Sekretaris Satuan Kerja Kepala Biro atau Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Kepala Balai Besar/Balai Pemerintahan Desa Kepala Biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Daerah
Pegawai yg Menerima Tungkir “Pegawai selain menerima penghasilan juga diberikan tungkir setiap bulan sesuai perUU”
PNS Kemendagri
Pegawai Lainnya (yang bekerja secara penuh pada Satuan Organisasi Kemendagri)
Tungkir tidak diberikan kepada :
CPNS tidak mempunyai Jabatan tertentu diberhentikan sementara/ nonaktif diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS) dipekerjakan/diperbantukan di luar Kemendagri CLTN (Cuti Luar Tanggungan Negara) Bebas tugas persiapan pensiun
Realisasi Menit Kerja Efektif Menit Kerja Efektif
PENILAIAN KERJA 100%
x (50% x Besaran Tungkir)
Produktivitas Kerja 50%
Disiplin Kerja 50%
Besaran (50% x Tunjangan Kinerja
Akumulasi per-bulan
-[{ persentase pengurangan tunjangan kinerja dari Disiplin Kerja
Besaran x (50% x Tunjangan }] Kinerja
Pembatalan Daftar Kehadiran (Pasal 19)
“Pegawai yang memenuhi kehadiran jam kerja namun tidak berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin pejabat penilai dibatalkan daftar kehadirannya” Berdasarkan Surat pembatalan
di ttd pejabat Penilai
diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai
Pengurangan Tungkir • tidak masuk kerja • tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja • terlambat masuk kerja • pulang kerja sebelum waktu • tidak mengisi Daftar Hadir Elektronik • tidak mengganti keterlambatan jam kerja
Pegawai yang mendapat pengurangan
• mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan dokumen lainnya • sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas • cuti tahunan • cuti sakit • cuti alasan penting • cuti bersalin • cuti besar
Pegawai yang tidak mendapat pengurangan
Flexible Time Pasal 17
Senin - Kamis
Jumat Catatan • Toleransi masuk kerja ≤ 09:00 • Terlambat ≤ 09:00 = Mengganti jam kerja • > 09:00 = pemotongan 1% (mengganti/tidak mengganti)
• 08:00 – 16:00 • 08:00 – 16:30
Simulasi • Senin - Kamis • Masuk 08:00 am, Pulang 04:00 pm • Masuk 08:10 am, Pulang 04:10 pm • Masuk 09:00 am, Pulang 05:00 pm • Masuk 09:10 am> Pulang 06:00 pm (dipotong 1%)
Pengurangan Tungkir aspek Disiplin Kerja (Lampiran Permen 38/2016) 1 menit ≤ 60 menit
> 60 menit
Terlambat /Tidak mengganti waktu keterlambatan
Terlambat/ tidak mengisi finger print masuk
• Potongan 0,5%
• Potongan 1%
1 menit ≤ 60 menit
> 60 menit
Pulang Kerja sebelum waktu
Pulang kerja sebelum waktu/ tidak mengisi finger print pulang
• Potongan 0,5%
• Potongan 1%
Matriks Perhitungan Pemotongan Tunjangan Kinerja Dari Penilaian Disiplin Kerja
Matriks Perhitungan Pemotongan Tunjangan Kinerja Dari Penilaian Disiplin Kerja
Perhitungan Tunjangan Kinerja Untuk Plt/Plh.
Pelaporan Penilaian Kinerja
Rekapitulasi Bulanan Realisasi Menit Kerja
Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Elektronik
secara berkala setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya
Keberatan dan Banding (Pasal 27-30)
Keberatan
Banding
Produktivitas
Apabila Pejabat tidak memberikan keputusan atas keberatan tersebut setelah 5 hari kerja sejak keberatan diterima maka dapat diajukan BANDING kepada Pejabat Penanggungjawab
• penolakan laporan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Penilai melalui APLIKASI SIKERJA (diajukan paling lama 5 hari kerja sejak penolakan) dan • tidak dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugas oleh Pejabat Penilai (paling lama hari terakhir bulan berjalan)
Disiplin
Catatan :
• Hasil rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Elektronik (5 hari kerja sejak diterimanya rekapitulasi finger print)
Banding hanya dapat dilakukan untuk keberatan atas Penilaian Produktivitas Kerja
Final dan Mengikat
Catatan • Format laporan pelaksanaan tugas pada saat kondisi “force majeure.” • Format surat permohonan izin perlu mengetahui atasan langsung pejabat penilai.
Tindak Lanjut • Pimpinan Kerja perlu menetapkan (Pasal 3 ayat (2)) • Pejabat Penanggung jawab • Tim Verifikasi Kinerja • Sekretariat Tim Verifikasi Kinerja • Perlu diatur tersendiri oleh Satker mengenai penghitungan tungkir bagi Pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus (Pasal 34). • Pembayaran Tunjangan Kinerja Tambahan bagi Plt/Plh. • Uji coba aplikasi SIKERJA • Pembayaran Tungkir berlaku penuh per Januari 2017.
