1
SOLUSI MENGURANGI PUTUSAN HAKIM YANG AMARNYA TIDAK DAPAT DITERIMA ( N O ). ( Oleh : H. Sarwohadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi PTA Mataram ). 1. Pendahuluan : Maksud judul tulisan ini adalah berawal dari keprihatinan Penulis terhadap banyaknya putusan yang amarnya menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” / N.O (Niet ontvankelijke verklaard)
yang dijatuhkan oleh para Hakim
tingkat pertama, pada hakekatnya putusan dimaksud bersifat negative, hal itu bagi pihak penggugat adalah putusan hampa/kosong, padahal
pihak Penggugat
telah
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, membuang waktu, mengeluarkan energy dan pikiran terbuang sia- sia. Apakah yang demikian masih dapat diminimalisir ? inilah dengan tulisan ini akan didapatkan solusinya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan
Penulis yang saat ini sebagai
Hakim Banding, bahwa putusan negative/ N.O. kebanyakan dijatuhkan pada perkara waris yang para Penggugatnya kadang- kadang lebih dari 30 orang, para Tergugatnya juga terkadang lebih dari 25 orang, dan para Turut Tergugatnya tidak kurang dari 10 orang,
berkasnya pun
tebal- tebal, dan Penulis telah mendapat kesimpulan
berdasarkan informasi yang dapat dipercaya para Hakim mengalami kejenuhan menghadapi perkara waris yang diajukan berulang- ulang oleh masyarakat, walaupun terkadang perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kultur/budaya masyarakatnya yang suka memperkarakan harta warisan, walaupun sudah sampai derajat keturunan yang ke dua atau ketiga bahkan lebih, sehingga mengakibatkan begitu banyak pihak- pihak yang dilibatkan. Penulis memahami bahwa Hakim mempunyai independensi yang luas dalam memutus perkara, namun hal ini bukan bermaksud mengintervensi kebebasan Hakim,
1
2
akan tetapi sekedar mengingatkan agar Hakim untuk mengedepankan asas “sederhana, cepat dan biaya ringan”. 2. Pembahasan : a. Pengertian Putusan Negatif / N.O. Putusan Negatif, artinya Putusan akhir yang berisi dictum “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet ontvankelijke verklaard/ N.O.” Dalam hal putusan yang demikian, hubungan hukum diantara para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum artinya perkara tersebut masih mentah kembali. b. Pengertian Putusan Positif : Putusan Positif, artinya Putusan akhir yang berisi dictum “ Menolak gugatan Penggugat “ atau berisi dictum “Mengabulkan gugatan Penggugat “. Jadi dalam hal ini hubungan hukum diantara kedua belah pihak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa telah ada kepastian hukum. c. Pengertian Asas sederhana, cepat dan biaya ringan : Asas sederhana, artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit- belit, dengan penerapan hukum yang pasti, apa yang sudah sederhana jangan sengaja dipersulit bahkan cenderung berbelit- belit. Asas cepat, artinya waktu penyelesaian singkat segera tidak terlalu lama,namun tidak mengurangi ketepatan pemeriksaan dan tidak mengurangi nilai- nilai keadilan. Asas biaya ringan, artinya biaya yang dikeluarkan hanya untuk proses penyelesaian perkara dan bukan ada biaya yang lain.
keperluan
Asas tersebut terdapat dalam Peraturan perundang- undangan sebagai berikut UU.No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU.No.4 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan UU.No.48 Tahun 2009 dalam :Pasal 4 ayat (2) “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat “.Pasal 5 ayat (2) “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. 2
3
UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU.No.50 Tahun 2009 dalam : Pasal 57 ayat (3)” Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan “. Pasal 58 ayat (2) “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berpijak pada asas tersebut, maka diharapkan Hakim tidak mudah untuk menjatuhkan putusan negatif, karena tidak menyelesaikan masalah, dan tidak akan mengurangi banyaknya gugatan perkara waris, karena putusan negatif masih dapat diajukan kembali, mestinya Hakim harus menjatuhkan putusan Positif (dikabulkan/ditolak), sehingga upaya hukum mereka banding dan tidak dapat diajukan pemeriksaan perkara lagi, sehingga putusan negatif diupayakan dapat diminimalisir. d. Sebab- sebab Putusan Hakim yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagai berikut : 1). Gugatan diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak memenuhi syarat 2). Gugatan Error in persona. 3). Gugatan diluar yurisdiksi absolute atau yurisdiksi relative.. 4). Gugatan obscuur libel. Ad.1.Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak memenuhi syarat : Kuasa Hukum dari Advokat apabila akan beracara di Pengadilan mewakili kliennya harus melampirkan fotocopy Kartu Anggota, hal ini penting untuk diketahui oleh Hakim apakah Kartu Keanggotaannya masih berlaku. Dan juga harus melampirkan fotocopy Berita Acara Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi hal ini sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.052/KMA/Hk.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011.Apabila Advokat
3
4
sebagai Kuasa Hukum tidak dapat melampirkan dua syarat tersebut maka mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Kuasa Hukum. Bagaimana solusinya agar Kuasa Hukum dari Advokat memahami Surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut, maka perlu diingatkan oleh petugas Meja I yang mendaftar gugatan perkara agar melampirkan surat- surat dimaksud. Dan isi surat tersebut perlu disosialisasikan dengan menulis pada papan yang intinya “Bagi Advokat yang sebagai Kuasa Hukum mewakili kliennya wajib melampirkan Fotocopy Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi”. Ad 2. Gugatan Error in persona. Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio, atau Tergugat yang digugat keliru (gemis aanhoedanigheid), atau yang sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) ini semua dianggap gugatan cacat formal. Bagaimana solusinya agar gugatan tidak dinyatakan error in persona?. Ketua Pengadilan Agama sebaiknya menunjuk salah satu Hakim senior untuk sebagai konsultan bagi petugas pendaftar perkara agar gugatan Penggugat dilengkapi gugatannya sehingga gugatan tersebut tidak dinyatakan error in persona. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan apakah dasar hukumnya ? Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasarnya adalah Pasal 5 ayat (2) UU.No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang telah diubah terakhir dengan
UU.No.48 Tahun 2009 “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pasal 58 ayat (2) UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU.No.50 Tahun 2009
“ Pengadilan membantu para pencari keadilan
dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 4
5
Pasal 143 R.Bg./ 119 HIR “Ketua Pengadilan Agama berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kepada Kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu”. Pasal- pasal dari undang- undang tersebut telah jelas tegas agar supaya Hakim berusaha membantu Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan dalam penyelesaian perkara guna tercapainya Peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya murah.
Nampaknya ketentuan ini belum dipahami sepenuhnya bagi para Hakim, sebagian berpandangan bahwa Hakim itu harus pasif padahal pasif disini maksudnya Hakim tidak mencari perkara. Ad 3. Gugatan diluar yurisdiksi absolut atau yurisdiksi relatif. Apabila gugatan Penggugat ternyata bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama tetapi menjadi kewenangan absolut Pengadilan yang lain dan bukan pula menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama kita tetapi menjadi kewenangan Pengadilan
Agama yang lain, sebelum
perkara didaftar terlebih dahulu Meja I Petugas yang mendaftar perkara berkonsultasi kepada Hakim yang ditunjuk, kemudian Hakim yang ditunjuk oleh Pimpinan dapat memberikan advis kepada calon Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan lain atau ke Pengadilan Agama yang lainnya, sehingga masyarakat tidak rugi percuma uang, waktu, energy dan pikiran. Bagaimana jika Perkaranya telah terlanjur didaftar dan di tangan Majelis Hakim?, maka jalan yang terbaik Penggugat disarankan mencabut gugatannya, sehingga Penggugat
dan Tergugat dapat terhindar dari
kerugian materiil maupun immaterial. Dalam hal demikian Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Bagaimana jika gugatan tersebut telah memasuki pemeriksaan di ruang sidang? Jika Hakim mengetahui bahwa perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Hakim/Majelis Hakim segera memutus perkara ini dengan N.O. sekalipun tanpa adanya eksepsi, tetapi jika perkara ini 5
6
secara relatif memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang lain maka tergantung apakah ada eksepsi dari Tergugat atau tidak, kalau Tergugat tidak mengajukan eksepsi, perkara dapat diputus.
Ad 4. Gugatan obscuur libel, yakni : Dalil gugatan tidak jelas/ tidak berdasar hukum. Tidak jelas objek sengketanya. Petitum gugatan tidak jelas. Gugatan ne bis in idem. Apabila dalil gugatan Penggugat ternyata tidak jelas tidak berdasar hukum sebagai contoh apa hubungan hukum Penggugat dengan Pewaris, siapa Pewarisnya, kapan Pewaris meninggal dunia, siapa saja yang sebagai ahli warisnya, dan apa saja yang menjadi harta warisan serta sejak kapan atau dari mana harta warisan itu diperoleh. Dalam hal ini peran Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya seperti telah diuraikan di muka. Apabila objek sengketa tidak jelas, contoh Penggugat tidak dapat menyebutkan letaknya, luasnya, batas- batasnya serta surat bukti kepemilikannya. Dalam hal ini peran Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat agar memperbaiki gugatannya dengan menyebutkan letak objek sengketa di Rt/ Rw apa? Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Menyebutkan luasnya, batas-batasnya serta sertipikat Hak Milik/ Leter D dan sebagainya. Apabila Posita dengan Petitum tidak sinkron/sejalan artinya dasar tuntutan dengan apa yang diminta tidak sejalan. Dalam hal ini peran Hakim dapat membimbing Penggugat agar memperbaiki gugatannya seperti yang dimaksud di atas. Apabila gugatan mengandung ne bis in idem, artinya apa yang diperkarakan pernah diperkarakan lebih dahulu yang subjek hukum dan objek sengketanya sama dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif. Dalam hal demikian peran Hakim menasihati kepada penggugat agar mentaati putusan yang telah lalu tidak perlu mengajukan perkara lagi, kecuali Penggugat mengajukan Perkara Peninjauan
6
7
kembali itu pun harus ada novum / bukti baru ketika perkara diputus bukti tersebut belum diajukan/ditemukan. e. Penerapan Asas “Sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam memutus perkara Hakim harus berpegang teguh kepada asas sebagaimana telah diuraikan di muka ya itu “Sederhana, cepat dan biaya ringan”. Bagaimana pandangan kita, jika seorang Hakim selalu menjatuhkan putusan negatif ?. Jawabnya : Seorang Hakim dapat saja menjatuhkan putusan negatif yang dictumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, asalkan saja Hakim tersebut telah berusaha sekeras- kerasnya menghilangkan hambatan dan rintangan agar apa yang menjadi gugatan cacat formal yang diajukan oleh Penggugat itu telah diberikan, kecuali Penggugat yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Hakim. Sepeti telah disinggung di muka bahwa putusan negatif itu putusan kosong/ hampa, jadi untuk mendapatkan keadilan melalui putusan Hakim masih sangat jauh karena untuk mendapatkan keadilan terhadap objek sengketa perkaranya harus diajukan kembali mulai dari nol/zero. Kalau begitu dengan Penggugat mengajukan gugatan baru sudah pasti harus mengeluarkan biaya , membuang waktu, mengeluarkan enegi yang tidak sedikit. Kemudian ada sebagian Penggugat dengan putusan negatif itu bukannya mengajukan / mendaftarkan gugatan baru, tetapi justeru mengajukan banding ke Pengadilan tingkat Banding dan kebetulan di tingkat Banding ketemu Majelis Hakim Banding yang tidak mau susah- susah, ikut- ikutan menguatkan putusan negatif tadi dari Hakim tingkat pertama, sehingga para pencari keadilan semakin jauh untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. harus menunggu berapa tahun lagi para ahli waris dapat menikmati warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu pembuat undang- undang telah memikirkan dan merumuskan asas dimaksud jangan sampai objek sengketa yang disengketakan hanya senilai seekor kambing tetapi biaya yang dihabiskan senilai harga sapi. Disini kearifan Majelis Hakim sangat didambakan oleh para pencari keadilan untuk benar- benar membantu para pihak dengan sekeras- kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan segera menyelesaikan memutus pekara dengan putusan positif. 3. Kesimpulan : Putusan negatif adalah putusan yang dictumnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, intinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat belum pasti, dan hubungan hukum antara 7
8
para pihak dengan objek sengketa juga belum pasti, karena Hakim belum mengadili pokok perkara ; Hakim wajib mentaati asas sederhana, cepat dan biaya ringan, putusan negatif bukan sederhana, bukan cepat dan bukan biaya ringan tetapi justeru pemeriksaan lebih panjang, memerlukan waktu lama, dan biaya yang tidak ringan ; Berdasarkan asas dimaksud Hakim diharapkan dapat meminimalisir putusan negatif, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang- undang dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk penyempurnaan gugatannya sehingga gugatannya tidak cacatformal. Wassalam
8
