SOAL DAN JAWABAN TENTIR UTS ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 2016 BY PERSEKUTUAN OIKUMENE (PO)
1. Jelaskan pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, Pompe, dan Van Hamel Jawaban:
Menurut Moeljatno: Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tsb; (Criminal Act ) 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ; ( Criminal Liability/ Criminal Responsibility) No. 1 dan 2 adalah Substantive Criminal Law / Hukum Pidana Materiil 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tsb. (Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana)
Menurut Pompe: Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu
Menurut Van Hamel: Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturanaturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar laranganlarangan tersebut.
2. Jelaskan mengenai Tempus Delicti beserta teori-teorinya
Pengertian : Tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Moeljatno (1987:78) mengenai penentuan soal
waktu (tempus delicti) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan tempus delicti perlu, demi untuk: i. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu tejadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa. ii. Menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. iii. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka 16
tahun,
yakni:
yang belum
genap
berumur
(a) mengembalikan kepada orang
tuanya, (b) menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan (c) menjatuhkan 23hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus) Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP: Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas antara lain, Adami Chazawi (2005:173181): 1. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali) .Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.
2. Asas Larangan Berlaku Surut Larangan memberlakukan UU yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam UU. Jadi sifat undang-undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang. 3. Asas Larangan Penggunaan Analogi. Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya.
3. Jelaskan teori-teori Locus delicti beserta contohnya dan kompetensi relatifnya! Jawaban : -
Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad) Teori ini menyatakan bahwa delik atau tindak pidana terjadi dimana perbuatan fisik dilakukan. Cth : budi memukul anton di rumah anton, yaitu di Depok.
-
Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrument) Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi di mana alat yang digunakan sudah bekerja. Cth : budi meracuni anton di jalan menuju rumah anton tepatnya di jalan lenteng agung.
-
Teori akibat (de leer van het gevolg) Teori ini menyatakan bahwa delik terjadi di mana akibat dari perbuatan telah mendapatkan hasil. Cth : pemukulan budi kepada anton yang mengakibatkan kematian di rumah anton.
-
Teori waktu yang jamak (de leer van de meervoudige tijd) Teori ini menyatakan bahwa terjadi tindak pidana pada saat gabungan dari 3 waktu tersebut.
4. Jelaskan perbedaan aliran Monistis dengan aliran Dualistis Jawaban : Aliran monistis tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, sedangkan aliran dualistis memisahkan secara tegas antara perbuatan (pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Dan aliran monistis dalam merumuskan tindak pidana sekaligus tercakup unsur perbuatan/ akibat dan unsur kesalahan/pertanggunjawban, sedangkan aliran dualistis dalam rumusan tindak pidana hanya tercantum unsur perbuatan /akibat tanpa unsur kesalahan.
5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis delik yang ada! Jawaban: -
Delik Kejahatan sebelum ada UU sudah dianggap tidak baik (recht-delicten), tidak ada perbedaan kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif. a) Percobaan : dipidana b) Membantu : dipidana c) Daluwarsa : lebih panjang d) Delik aduan : ada e) Aturan ttg Gabungan berbeda
-
Delik Pelanggaran (overtreding) baru dianggap tidak baik setelah ada UU (wet delicten) Perbedaan dengan kejahatan: a) Percobaan : tidak dipidana b) Membantu : tidak dipidana c) Daluwarsa : lebih pendek d) Delik aduan : tidak ada e) Aturan ttg Gabungan berbeda
-
Delik Materiil melihat kepada akibat yang ditimbulkan dari suatu delik Contoh: Ps 338, 368, 187 KUHP
-
Delik Formil melihat kepada perbuatan yang dilakukan Contoh: Ps 362, 263 KUHP
-
Delik Komisi melakukan delik dengan perbuatan aktif
-
Delik Omisi melakukan delik dengan perbuatan pasif Terbagi atas: Omisi murni : melanggar perintah dengan tidak berbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHP Omisi tak murni : melanggar larangan dengan tidak berbuat, mis Ps 194 KUHP
-
Delik Dolus melakukan delik dengan sengaja
-
Delik Culpa melakukan delik dengan kealpaan/lalai Contoh: 205, 359 KUHP
-
Delik Biasa penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat/ mengetahui tindak pidana tsb., tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang2 tertentu (Ps 340, Ps 285)
-
Delik Aduan penuntutannya memerlukan pengaduan, harus ada pengaduan dari korban atau orang tertentu yang ditetapkan UU (Ps 310, Ps 284, Ps 367 ayat 2)
Delik Aduan Absolut: Delik yang pada hakekatnya/mutlak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya (Ps. 284, Ps.351) Delik Aduan Relatif: Delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa (bukan delik aduan), tetapi karena ada hubungan tertentu antara pelaku dan korban, maka berubah jenisnya menjadi delik aduan (Ps.367 ayat (2)) -
Delik berdiri sendiri Terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri Untuk pemidanaannya tidak perlu menggunakan ketentuan tentang gabungan TP; tinggal melihat berapa ancaman pidana dari Pasal yang dilanggar
-
Delik Berlanjut Terdiri atas dua atau lebih delik, yang karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu sanksi kepada terdakwa Untuk pemidanaannya menggunakan ketentuan tentang gabungan TP, yaitu Pasal 64 KUHP
-
Delik Selesai Satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat (Pasal 362, Pasal 338)
-
Delik Berlanjut terus satu atau beberapa perbuatan yang melangsungkan suatu keadaan yang dilarang (Pasal 221, Pasal 261, Pasal 333)
-
Delik Tunggal Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku maka ybs. cukup melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali. Mis: Pasal 362, Pasal 338
-
Delik Berangkai Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku maka ybs. harus melakukan perbuatan tersebut beberapa kali (berulang-ulang, berturutturut) Mis: Pasal 296, Pasal 481
-
Delik Pokok Delik yang dalam perumusannya mencantumkan unsur2 pokok yang menentukan pemidanaannya (Pasal 362, Pasal 351 ayat (1))
-
Delik Berkualifikasi Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang memperberat pemidanaan mis: Pasal 351 ayat (2), Pasal 363, Pasal 365 ayat (4)
-
Delik Berprevilege Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang meringan pemidanaan Mis: Pasal 308. Pasal 364
-
Delik Propria Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang2 tertentu (subjeknya adalah orang-orang tertentu) Mis: Pasal 308, Pasal 346, Pasal 449
-
Delik Komuna Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Cirinya: Subjeknya adalah “barang siapa“ Mis: Delik Pencurian (Pasal 362), Delik Pembunuhan (Pasal 338)
6. Jelaskan mengenai Teori ajaran kausalitas!
Jawaban: -
Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi syarat = sebab
Semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor ybs. Harus dianggap causa (sebab) akibat itu. -
Teori-teori Individualisasi Birkmeyer : Teori ini berpangkal dari teori Conditio Sine Qua Non . Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat. G.E Mulder : Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.
-
Teori-teori menggeneralisasi : teori Adekuat (Von Kries, Simons, Pompe, Rumelin) Subjektif: Sebab = syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara objektif memperbesar kemungkinan munculnya akibat tersebut. Objektif (Rumelin): Faktor yang ditinjau dari sudut objektif , harus (perlu) ada untuk terjadinya akibat. Ihwal probabilitas tidak berdasarkan pada apa yang diketahui atau mungkin diketahui pada waktu melakukan tindakannya, melainkan pada fakta yang objektif pada waktu itu ada, entah diketahuinya atau tidak – jadi pada apa yang kemudian terbukti merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwa tersebut.
-
Teori Relevansi : Langemeijer Teori ini ingin menerapkan ajaran von Buri dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang relevan saja , yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.
7. Apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum?
Jawaban:
- tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) - bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht) - tanpa alasan yang wajar - Bertentangan dengan hukum positif
Melawan hukum : formil & materiil - aliran formil : melawan hukum = melawan UU, sebab hukum adalah UU. -aliran materiil : melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. 1365 KUHPerdata.
8. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur tindak pidana nomor 362 KUHP! Jawaban : 1. Barangsiapa 2. Mengambil 3. Barang -
Yang sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud memiliki 5. Secara melawan hukum,
