Summitmas II, 9th-11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia
SMBCI News To From Date Re
: Our Valued Customers : PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia : 1 December 2014 : Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 16/20/PBI/2014 dated 28 October 2014 concerning the Implementation of Prudential Principles In Foreign Debt Management of Non-Bank Corporations / Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
Dear valued Customer, In line with the issuance of the new provisions of Bank Indonesia (BI) regarding the application of prudential principles in the Management of Foreign Borrowings (External Debt) of Non‐Bank Corporations, below please find the relevant information that will be applied by our Bank starting from 1 January 2015:
Sehubungan dengan diterbitkannya ketentuan baru Bank Indonesia (BI) tentang penerapan prinsip kehati‐hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) korporasi non‐bank, berikut kami sampaikan informasi terkait yang akan diterapkan oleh Bank kami mulai tanggal 1 Januari 2015:
1.
The new Bank Indonesia provisions have been issued for the purpose to mitigate the risks that may be caused by the foreign borrowings (external debt) of the private sector, in particular of the non‐ bank corporations, i.e. exchange rate risk, liquidity risk, over‐leverage risk (too high credit risk).
1.
Ketentuan baru Bank Indonesia dikeluarkan dalam rangka memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan Utang Luar Negeri (ULN) swasta, khususnya Korporasi Non‐Bank, yakni risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi (over‐ leverage).
2.
Definition:
2.
Pengertian:
a. Resident: Resident is a natural person, a legal entity, or other institutions domiciling or planning to domicile in Indonesia at least one (1) year, including the representatives and diplomatic staff of the Republic of Indonesia in overseas as regulated in the prevailing laws and regulations.
a.
b. Institution categorized as Residents: Institutions categorized as Residents are all institutions domiciling in Indonesia, for example, profit‐sharing contractor companies in the field of oil and gas and agents of international airline/shipping companies.
b. Lembaga yang dikategorikan sebagai Penduduk: Lembaga yang dikategorikan sebagai penduduk adalah seluruh lembaga yang berkedudukan di Indonesia, misalnya perusahaan kontraktor bagi‐ hasil di bidang migas dan agen‐agen maskapai penerbangan/pelayaran internasional.
Those institutions are among others:
3.
‐
Business entities domiciling in Indonesia, including foreign legal entities operating in Indonesia, for example, profit‐sharing contractor companies in the field of oil and gas and agents of international airline/shipping companies;
‐
Non‐profit bodies or institutions such as Foundations and Non‐Government Organizations.
Non‐Bank Corporations, which have foreign borrowings (external debt) in Foreign Currencies, are obligated to apply the prudential principles including the fulfillment of or compliance with: a. Minimum Hedging Ratio: ‐
Definition: o Hedging ratio is the ratio between hedged total value and negative difference between Foreign Currency
Penduduk: Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
Lembaga yang dimaksud, antara lain:
3.
‐
Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia, misalnya perusahaan kontraktor bagi‐hasil di bidang dan agen‐agen maskapai migas penerbangan/pelayaran internasional;
‐
Badan atau lembaga nirlaba seperti Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Korporasi Non‐Bank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati‐hatian meliputi pemenuhan: a.
Rasio Lindung Nilai Minimum: ‐
Pengertian: o Rasio Lindung Nilai adalah rasio antara jumlah nilai yang dilindungnilaikan dengan selisih negatif antara Aset Valuta Asing dengan Kewajiban Valuta
Summitmas II, 9th-11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia
SMBCI News Asing.
Asset and Foreign Currency Liability.
‐
o
Foreign Currency Asset shall include the account receivables from forward, swap, and/or option transactions with a maturity period of up to 3 (three) months and/or those that shall mature within the next three (3) months up to six (6) months since the end of the quarter.
o
Foreign Currency Liability shall include current liabilities in foreign currency that must be settled or paid off and the liabilities deriving from the forward, swap, and/or option transactions. In other words, the liabilities in foreign currencies to residents are also included as a component of Foreign Currency Liabilities.
‐
Provision: The minimum Hedging Ratio is set at 25% (twenty‐five percent) of the following: o Negative balance between Foreign Currency Assets and Foreign Currency Liabilities that will mature up to the next three (3) months since the end of the quarter; and o
Negative difference between Foreign Currency Assets and Foreign Currency Liabilities that will mature in more than three (3) months up to six (6) months in the future since the end of the quarter.
‐
‐
The Rating Agencies approved by Bank Indonesia: Fitch Ratings, Moody’s Investor Service (Moody’s), Standard and Poor’s (S&P), PT Fitch Rating Indonesia, PT ICRA Indonesia, and PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The “BB” rating that is issued by S&P or equivalent to “Ba” issued by Moody’s, or equivalent to “idBB” issued by Pefindo.
Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
o
Kewajiban Valuta Asing mencakup kewajiban lancer dalam valuta asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option. Dengan kata lain, kewajiban dalam valuta asing kepada residen juga termasuk sebagai komponen Kewajiban Valuta Asing.
Ketentuan: Rasio Lindung Nilai minimum yang ditetapkan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari; o Selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan o
Selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
b.
Rasio Likuiditas Minimum: Korporasi Non‐Bank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuditas minimum 70% (tujuh puluh persen) dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan.
c.
Peringkat Utang (Credit Rating): ‐ Korporasi Non‐bank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Peringkat Utang (Credit Rating) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas berwenang.
b. Minimum Liquidity Ratio: Non‐Bank Corporation which have foreign borrowings in Foreign Currencies are required to fulfill the minimum Liquidation Ratio of 70% (seventy percent) by providing Foreign Currency Assets which are adequate toward the Foreign Currency Liabilities with a maturity period of up to three (3) months. c. Credit Rating: ‐ Non‐Bank Corporations that acquire offshore borrowings (external debt) in Foreign Currencies are obligated to fulfill the Credit Ratings that are issued by Rating Agencies approved by the competent authorities.
o
‐
Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia: Fitch Ratings, Moody’s Investor Service (Moody’s), Standard and Poor’s (S&P), PT Fitch Rating Indonesia, PT ICRA Indonesia, dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
‐
Peringkat “BB” yang dikeluarkan oleh S&P atau setara “Ba” yang dikeluarkan Moody’s, atau setara dengan “idBB” yang dikeluarkan oleh Pefindo.
Summitmas II, 9th-11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia
SMBCI News 4.
Exemptions: a. The exempt from the mandatory application of prudential principles is for foreign borrowings in Foreign Currencies in the form of trade credits (payables arising under credit facilities that have been provided by offshore suppliers in connection with the supply of goods and services);
4.
b. The requirement for the fulfillment of minimum credit rating shall not be applicable, i.e. toward foreign borrowings in Foreign Currencies which constitute “refinancing” and foreign borrowings in Foreign Currencies from international creditor institutions (bilateral / multi‐lateral) related to the financing of infrastructure projects.
Pengecualian: a. Pengecualian kewajiban penerapan prinsip kehati‐hatian, yaitu bagi ULN dalam Valuta Asing yang berupa utang dagang (hutang yang timbul berdasarkan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pihak asing sehubungan dengan penyediaan barang dan jasa); b.
Pengecualian pemenuhan minimum peringkat hutang dikecualikan, yaitu bagi ULN dalam Valuta Asing yang merupakan refinancing dan ULN dalam Valuta Asing dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur.
c.
Proyek infrastruktur yang dimaksud pada poin 4.b., mencakup: ‐ Infrastruktur Transportasi; ‐ Infrastruktur Jalan; ‐ Infrastruktur Pengairan; ‐ Infrastruktur Air Minum; ‐ Infrastruktur Sanitasi; ‐ Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika; ‐ Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan ‐ Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
c. The infrastructure projects referred to point 4.b. shall include: ‐ Transportation Infrastructure; ‐ Road Infrastructure; ‐ Irrigation Infrastructure; ‐ Drinking Water Infrastructure; ‐ Sanitation Infrastructure; ‐ Telecommunication and Information Infrastructure; ‐ Electricity (power/energy) Infrastructure; and ‐ Oil and Natural Gas Infrastructure. 5.
Non‐Bank Corporations are obligated to submit reports and supporting documents related to the application of the prudential principles and exemptions to Bank Indonesia, which procedures are as referred to in the Regulation and Circular Letter of Bank Indonesia regarding the reporting of foreign exchange movement, i.e.:
5.
a. The submission of reports or correction reports of offshore borrowings (external debt) to Bank Indonesia on an online basis through the website of Offshore Borrowings (External Debt) Realization reporting in Bank Indonesia https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
Korporasi Non‐Bank wajib menyampaikan laporan dan dokumen pendukung terkait penerapan prinsip kehati‐hatian dan pengecualian kepada Bank Indonesia, dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang pelaporan lalu lintas devisa yaitu: a.
Penyampaian laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN kepada Bank Indonesia dilakukan secara online melalui website pelaporan Realisasi ULN di Bank Indonesia https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
b.
Pelaporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
b. The reporting should be made to Bank th Indonesia not later than the 15 of the following month. 6.
Bank Indonesia shall impose administrative sanctions in relation to the application of prudential principles in the form of: a. Written Warning/Reprimand and/or notification to the regulatory authorities / institutions for violation toward the mandatory fulfillment of prudential principles (minimum hedging ratio, minimum liquidity ratio, and minimum credit rating). ‐
The imposition of administrative sanctions shall also be notified to relevant parties, among others: 1.
The creditor in overseas;
2.
The State Ministry of SOE’s, for state‐ owned enterprises (SOE’s);
3.
Ministry of Finance, in this case, the Directorate General of Tax;
6.
Bank Indonesia menerapkan sanksi administratif terkait penerapan prinsip kehati‐hatian, berupa: a.
Teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang untuk pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati‐hatian (rasio lindung nilai minimum, rasio likuiditas minimum, dan peringkat utang minimum). ‐
Pengenaan sanksi administratif akan disampaikan juga kepada pihak‐pihak terkait antara lain: 1. Kreditor yang bersangkutan di luar negeri; 2. Kementerian Negara BUMN, bagi korporasi BUMN; 3. Kementerian Kuangan c.q. Direktorat Jendral Pajak;
Summitmas II, 9th-11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia
SMBCI News 4.
Indonesian Financial Services Authority (OJK);
5.
Indonesia Stock Exchange, for public/listed corporations registered in the Indonesia Stock Exchange.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 5. Bursa Efek Indonesia, bagi korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. b.
b. Penalty Sanctions shall be applied in accordance with the penalty sanction provisions for lateness in the report submission, non‐submission of reports, and/or incompleteness of foreign exchange movement reports. 7.
At the time these BI provisions take into effect until 31 December 2015: a. The provision on Minimum Hedging Ratio is set at 20% (twenty percent) at the lowest; and
7.
b. The provision on minimum Liquidity Ratio is set at 50% (fifty percent) at the lowest.
Sanksi Denda diberlakukan sesuai dengan ketentuan sanksi denda untuk keterlambatan penyampaian laporan, tidak menyampaikan laporan, dan/atau ketidaklengkapan laporan lalu lintas devisa.
Pada saat ketentuan BI ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2015: a. Ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum yang ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan b.
Ketentuan Rasio Likuiditas minimum yang ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)
Stage I Enforcement of Mandatory Requirements:
From 1 Jan 2015 up to 31 Dec 2015
Stage II From 1 Jan 2016
< 3 months: 20%
< 3 months: 25%
> 3 up to 6 months: 20%
> 3 up to 6 months: 25%
Liquidity Ratio
< 3 months 50%
< 3 months 70%
Credit Rating
‐
From 1 Jan 2016
Hedging Ratio
The summary of this regulation has been prepared by SMBCI. To get more detailed information regarding the provisions mentioned above, e.g.:
Rangkuman dari peraturan ini dibuat oleh SMBCI. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang peraturan yang disebutkan di atas, yaitu
Bank Indonesia Regulation No. 16/20/PBI/2014 concerning the Application of Prudential Principles on the Management of Offshore Borrowings (External Debt) of Non‐Bank Corporations, that may be accessed at:
Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati‐hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non‐bank, yang dapat diakses pada:
http://www.bi.go.id/en/peraturan/moneter/Pages/pbi_162 014.aspx
http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/pbi_1 62014.aspx Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami akan selalu melakukan upaya yang berkesinambungan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Anda.
Thank you for your kind attention to this matter, and please rest assured that we will always strive for our continuous efforts to provide you with the best services.
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 20 /PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian domestik; b. bahwa utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonbank, perlu dikelola secara baik oleh korporasi nonbank agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dan tidak menimbulkan
gangguan
pada
kestabilan
makroekonomi; c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan utang
luar
negeri
harus
dilakukan
dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, termasuk risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (overleverage); d. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan upaya mendorong pendalaman pasar keuangan domestik; e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;
Mengingat…
-2Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN
DALAM
PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 3. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnya.
4. Valuta…
-34. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah. 5. Aset Valuta Asing adalah aset lancar dalam Valuta Asing yang terdiri atas kas, giro, tabungan, deposito, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (marketable securities), dan tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option. 6. Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban lancar dalam Valuta Asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap, dan/atau option. 7. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan. 8. Rasio Lindung Nilai adalah suatu rasio antara jumlah nilai yang dilindungnilaikan dengan selisih negatif antara Aset Valuta Asing dengan Kewajiban Valuta Asing. 9. Rasio Likuiditas adalah rasio antara total Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing. 10.Lembaga Pemeringkat adalah lembaga yang mengeluarkan Peringkat Utang (Credit Rating). 11.Peringkat Utang (Credit Rating) adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga
Pemeringkat
perusahaan
atau
untuk
menggambarkan
kemampuan
perusahaan
kondisi dalam
keuangan memenuhi
kewajibannya secara tepat waktu (credit worthiness).
BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN Pasal 2 (1)
Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
(2) Prinsip…
-4(2)
Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan: a. Rasio Lindung Nilai; b. Rasio Likuiditas; dan c. Peringkat Utang (Credit Rating).
Pasal 3 (1)
Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum tertentu dengan melakukan Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah.
(2) Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari: a. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan b. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
Pasal 4 (1)
Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditas minimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
(2)
Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).
Pasal 5 (1)
Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Peringkat Utang (Credit Rating) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.
(2)
Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang…
-5utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.
BAB III PENGECUALIAN Pasal 6 Kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dikecualikan bagi ULN dalam Valuta Asing yang berupa utang dagang (trade credit).
Pasal 7 Kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi: a. ULN dalam Valuta Asing yang merupakan refinancing; dan b. ULN
dalam
Valuta
Asing
dari
kreditor
lembaga
internasional
(bilateral/multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur.
BAB IV PEMANTAUAN KEPATUHAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DOKUMEN PENDUKUNG Pasal 8 (1) Korporasi Nonbank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia
terkait
penerapan
prinsip
kehati-hatian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. (2) Korporasi
Nonbank
wajib
menyampaikan
dokumen
pendukung
kepada Bank Indonesia terkait: a. pelaksanaan
penerapan
prinsip
kehati-hatian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan b. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
Pasal 9 Tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan…
-6kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.
Pasal 10 (1) Bank Indonesia memantau kepatuhan Korporasi Nonbank dengan melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam hal diperlukan, dalam melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut: a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi; dan/atau c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.
BAB V SANKSI Pasal 11 (1) Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak-pihak terkait antara lain: a. kreditor yang bersangkutan di luar negeri; b. Kementerian Negara BUMN, bagi korporasi BUMN; c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak; d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi korporasi publik yang tercatat di BEI.
BAB…
-7BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. ketentuan
mengenai
Rasio
Lindung
Nilai
minimum
tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari: 1. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan 2. selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan, sampai dengan 31 Desember 2015. b. ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2015.
Pasal 13 Ketentuan
mengenai
pemenuhan
Peringkat
Utang
(Credit
Rating)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.
Pasal 14 Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mulai berlaku sejak laporan triwulan ketiga tahun 2015.
Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar…
-8Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 339 DKEM
-9PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 20 /PBI/2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
I. UMUM Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (saving investment gap) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ULN Swasta terus meningkat tajam bahkan saat ini melebihi jumlah ULN Pemerintah. Peningkatan ULN Swasta tanpa disertai dengan manajemen risiko yang baik berpotensi
menimbulkan
dampak
negatif
terhadap
perekonomian
nasional, seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998. Risiko ULN Swasta tersebut semakin meningkat mengingat adanya faktor risiko yang bersumber dari ekonomi global berupa pengetatan likuiditas global dan perlambatan ekonomi emerging market yang disertai dengan masih rendahnya harga komoditas internasional. Keseluruhan
kondisi
tersebut
menyebabkan
meningkatnya
risiko
penurunan capacity to repay (default) dari ULN korporasi swasta nonbank. Ditambah lagi, sebagian besar korporasi swasta nonbank tersebut tidak melakukan Lindung Nilai terhadap posisi ULN mereka. Kondisi ini menyebabkan korporasi peminjam ULN Swasta di Indonesia menghadapi risiko nilai tukar, likuiditas, dan overleverage yang cukup besar. Oleh karena itu, korporasi perlu memperhatikan prinsip kehatihatian untuk memitigasi berbagai risiko tersebut. Selain itu, prinsip kehati-hatian korporasi, yang dilakukan melalui penggunaan
instrumen
Lindung
Nilai,
pendalaman pasar keuangan di Indonesia.
sejalan
dengan
upaya
- 10 -2II. PASAL…
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Ayat (1) Transaksi Lindung Nilai dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah berupa transaksi forward, swap dan/atau option. Ayat (2) Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap dan/atau option yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Yang dimaksud dengan “transaksi forward” adalah transaksi jual atau beli Valuta Asing terhadap Rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang
dimaksud
pertukaran
dengan
Valuta
“transaksi
Asing
swap”
terhadap
adalah
transaksi
Rupiah
melalui
pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Yang dimaksud dengan “transaksi option” adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi (seller atau writer) dengan pembeli opsi (buyer), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan suatu kewajiban) dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
Akhir…
- 11 -3Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
Contoh 1: Pada tanggal 31 Maret 2016, PT ABC memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh
ribu
dolar
Amerika
Serikat)
dan
deposito
sebesar
USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selain itu, PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan tidak memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.
Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan. Dalam hal ini, PT ABC tidak wajib melakukan Lindung Nilai karena tidak memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing. 2. Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan. PT ABC memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban
Valuta
Asing
sebesar
USD40,000.00
-
USD100,000.00 = -USD60,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum, PT ABC
wajib
melakukan Lindung Nilai sebesar: 25% x USD60,000.00 = USD15,000.00. Dalam kasus ini, PT ABC wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika
dengan…
- 12 Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai
-4-
dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.
Contoh 2: Pada tanggal 31 Maret 2016, PT XYZ memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh
ribu
dolar
Amerika
Serikat)
dan
deposito
sebesar
USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat), serta telah memiliki
tagihan
transaksi
forward
beli
USD
sebesar
USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi pada 15 Desember 2015 dan akan jatuh waktu pada 15 Mei 2016. Selain itu, PT XYZ juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut: 1. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan. PT XYZ memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban
Valuta
Asing
sebesar
USD40,000.00
–
USD100,000.00 = -USD60,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan
Rasio
Lindung
Nilai
minimum
PT
XYZ
wajib
melakukan Lindung Nilai sebesar: 25% x USD60,000.00 = USD15,000.00
Dalam kasus ini, PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika
dengan…
- 13 Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai
-5-
dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan. 2. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan. PT XYZ memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar USD40,000.00 + USD15,000.00 – USD100,000.00 = -USD45,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan
Rasio
Lindung
Nilai
minimum
PT
XYZ
wajib
melakukan Lindung Nilai sebesar: 25% x USD45,000.00 = USD11,250.00. Dalam kasus ini, PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD11,250.00 (sebelas ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.
Pasal 4 Ayat (1) Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap dan/atau option yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
Contoh: Pada tanggal 31 Maret 2016, PT ABC memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan deposito sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), serta tagihan transaksi forward
Amerika…
- 14 beli 3 (tiga) bulan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar
-6-
Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi pada 1 Februari 2016 dan tanggal valuta pada 1 Mei 2016. Selain itu, PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
Berdasarkan kondisi di atas, Rasio Likuiditas PT ABC sebesar: ((USD30,000.00+USD10,000.00)/USD100,000.00)x100%=40%. Jadi, PT ABC tidak memenuhi ketentuan Rasio Likuiditas sebesar 70%.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1) Lembaga Pemeringkat yang diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan pemeringkat
dan
yang
peringkat
mengatur yang
diakui
mengenai oleh
lembaga
otoritas
yang
berwenang. Contoh: Peringkat utang setara BB yang dikeluarkan oleh Standard & Poor’s (S&P) adalah setara dengan Ba yang dikeluarkan oleh Moody’s Investor Service atau setara dengan idBB yang dikeluarkan oleh Pefindo. Peringkat Utang BB mencakup BB-, BB, dan BB+ (S&P) atau setara Ba1, Ba2, dan Ba3 (Moody’s) atau setara idBB-, idBB, dan idBB+ (Pefindo).
Ayat (2) Masa berlaku Peringkat Utang (Credit Rating) atas korporasi (issuer rating) dan/atau surat utang (issue rating)
paling lama 1 (satu)
tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.
Apabila…
- 715- Apabila korporasi akan melakukan ULN dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka Peringkat Utang yang harus disampaikan adalah Peringkat Utang jangka panjang.
Pasal 6 Yang dimaksud dengan “utang dagang (trade credit)” adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa.
Pasal 7 Huruf a ULN dalam Valuta Asing yang merupakan refinancing adalah ULN yang digunakan untuk menggantikan utang sebelumnya dengan persyaratan (terms and conditions) yang lebih baik dengan jumlah yang sama (tidak menambah outstanding ULN). Huruf b Contoh lembaga internasional (bilateral/multilateral) antara lain International
Finance
Corporation
(IFC),
Japan
Bank
for
International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency
(JICA),
Asian
Development
Bank
(ADB),
Islamic
Development Bank (IDB). Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur nasional. Proyek infrastruktur yang dimaksud mencakup: 1. infrastruktur
transportasi,
kebandarudaraan,
penyediaan,
meliputi dan/atau
pelayanan pelayanan
jasa jasa
kepelabuhanan, sarana, dan prasarana perkeretaapian; 2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 4. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; 5. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana
persampahan...
--16 8 -persampahan
yang
meliputi
pengangkut
dan
tempat
pembuangan; 6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government; 7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan 8. infrastruktur
minyak
dan
gas
bumi,
meliputi
transmisi
dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain Laporan Keuangan lengkap baik secara triwulanan (in house) maupun tahunan (audited).
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
“instansi
terkait”
adalah
lembaga/kementerian/otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan
atas
Korporasi
Nonbank,
sebagai
contoh
Kementerian Negara BUMN bagi korporasi BUMN. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Pasal…
--17 9 -Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas ditetapkan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) untuk memberikan
kesempatan
penyesuaian
dalam
bagi
pengelolaan
Korporasi risiko,
Nonbank termasuk
melakukan ketersediaan
instrumen lindung nilai.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5620
BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 16/ 20 /PBI/2014 REGARDING THE APPLICATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF OFFSHORE / FOREIGN BORROWINGS OF NON-BANK CORPORATIONS BY THE GRACE OF THE SUPREME GOD THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA, Having considered: a.
b.
c.
d.
e.
ELUCIDATION OF BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 16/20/PBI/2014
that offshore/foreign borrowings is one of the sources of the financing of the domestic economy; that offshore/foreign borrowings, particularly those obtained by non-bank corporations, need to be managed well by non-bank companies in order to provide optimum contribution to the national economy and do not cause any disturbance to the stability of the macro-economy; that in order to achieve the objective, the management of offshore/foreign borrowings must be done by observing the principles of prudence to mitigate the various risk that may arise, including exchange rate risk, liquidity risk, and too-high or too-excessive debt risk (over-leverage); that the application of the principles of prudence is in line with the effort to promote or encourage the deepening of the domestic financial market; that based on the considerations referred to in point a, point b, point c, and point d, it is necessary to stipulate a Bank Indonesia Regulation concerning the Application of Prudential Principles in the Management of Offshore/Foreign Borrowings of NonBank Corporations;
I. GENERAL Offshore/Foreign Borrowing (ULN) is one of the sources of financing of development customarily undertaken by developing countries. ULN is used to close the gap between investment and domestic savings (savings investment gap) thus giving benefit for the economy. In recent years, the number of Private ULN sharply continues to increase even when it exceeds the amount of the Government ULN. The increase in Private ULN without being accompanied by good risk management can potentially cause negative impact on the national economy just like what happened during the crisis of 1997/1998. The risk of the Private ULN continues to escalate given the existence of a risk factor deriving from a global economy of tightening global liquidity and the economic slowdown of emerging market that is accompanied by the still low international commodity prices.
Having observed: Law Number 23 of 1999 pertaining to Bank Indonesia (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 66, Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 3843) as already amended
The overall condition causes the increase of the risk of decreased capacity (default) to repay the ULN from non-bank private corporations. In addition, the majority of these non-bank private corporations do not 1
conduct any hedge toward the position of their ULN. This condition causes the private ULN corporate borrowers in Indonesia to be exposed to exchange rate risk, liquidity risk, and a fairly large over-leverage. Therefore, those corporations need to pay attention to the principles of prudence in order to mitigate such various risks.
several times and the latest amendment was made by Law Number 6 of 2009 regarding Determination of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia to become Law (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 7, Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 4962);
Besides that, the principles of prudence of the corporations, which is to be applied through the use of Hedging instruments, are in alignment with the efforts of the deepening of the financial markets in Indonesia. DECIDED: To issue: BANK INDONESIA REGULATION PERTINENT TO THE APPLICATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF OFFSHORE/FOREIGN BORROWINGS OF NON-BANK CORPORATIONS. Chapter I GENERAL PROVISIONS
II.
Article 1
Self-explanatory
In this Bank Indonesia Regulation, the following terms shall be defined as follows: 1.
2.
3.
4.
Offshore/Foreign Borrowing, hereinafter to be abbreviated as ULN, is a loan from a Resident to a Non-Resident in Foreign Currency and/or Rupiah, included in such definition is the financing based on the Islamic/Sharia principles. Resident is a resident as referred to in the law that regulates the movement of foreign exchange and exchange rate system. Non-bank Corporation is a business entity other than bank, and other institutions. Foreign Currency is the currency which is denominated in the currencies other than the Rupiah currency. 2
ARTICLE BY ARTICLE
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
Foreign Currency Asset is current asset in Foreign Currency which consist of Cash, current/checking accounts, savings accounts, deposits, and marketable securities, and other claims that originate from forward, swap, and/or option transactions. Liability in Foreign Currency is current liability in Foreign Currency that must be settled or paid and the liabilities that originate from forward, swap, and/or option transactions. Hedging is the way of technique to minimize the risks that arise or that will arise as the result of the price fluctuation in the financial market. Hedging Ratio is a ratio between the amount of the hedged value and the negative difference between Foreign Currency Asset and Foreign Currency Liability. Liquidity Ratio is the ratio between the total of Foreign Currency Asset toward the Foreign Currency Liability. Rating Agency is an institution that issues or publishes Credit Ratings. Credit Rating is the assessment conducted by a Rating Agency in order to illustrate the financial condition of a company or the capability of a company in fulfilling their liabilities on a timely basis (credit worthiness). CHAPTER II PRUDENTIAL PRINCIPLES Article 2
(1)
Non-Bank Corporation which has ULD in Foreign Currency must apply prudential principles.
(2)
The prudential principles referred to in paragraph (1) shall include the fulfillment of: a. b. c.
Self-explanatory
Hedging Ratio; Liquidity Ratio; and Credit Rating.
3
Article 3 (1)
Non-Bank Corporation which has ULN in Foreign Currency must fulfill a certain minimum Hedging Ratio by conducting Hedging of Foreign Currency against Rupiah.
Hedge Transactions shall be carried out in the form of foreign currency derivative transactions against Rupiah in the form of forward, swap, and/or option transactions.
(2)
The certain minimum Hedging Ratio as referred to in paragraph (1) shall be determined at 25% (twenty-five percent) of: a. Negative difference between Foreign Currency Asset and Foreign Currency Liability, that will mature until the next three (3) months since the end of a quarter; and b. Negative difference between Foreign Currency Asset and Foreign Currency Liability, that will mature until more than the next three (3) months up to six (6) months since the end of a quarter.
(See attachment)
Article 4 (1)
Foreign Currency assets including bills that come from forward, swap and/or option transactions which will be realized until the next 3 (three) months since the end of a quarter. The end of a quarter shall be the last date on each quarter, i.e. 31 March, 30 June, 30 September, and 31 December.
Non-Bank Corporation which has ULN in Foreign Currency must fulfill a certain minimum Liquidity Ratio by providing adequate Foreign Currency Asset toward the Foreign Currency Liability that will mature until the next three (3) months since the end of a quarter.
Example: On 31 March 2016, PT ABC has current assets in Foreign Currency in the amount of USD 30,000 (thirty thousand US Dollars) which consist of current/checking account of USD 10,000 (ten thousand US Dollars) and deposits amounting to USD 20,000 (twenty US dollars), and claim of forward buy transaction of three (3) months in the amount of USD 10,000 (ten thousand US Dollars) with transaction date on 1 February 2016, and value date on 1 May 2016. In addition, PT ABC also has Foreign Currency Liability that will mature within the next three (3) months amounting to USD 4
100,000 (one hundred thousand US Dollar). Based on the above condition, the Liquidity Ratio of PT ABC in the amount of: ((USD 30,000 + USD 10,000) / USD 100,000) x 100% = 40%. Therefore, PT ABC does not fulfill the provision of Liquidity Ratio of 70%. (2)
Self-explanatory
A certain minimum Liquidity Ratio as referred to in paragraph (1) is determined to be the lowest at 70% (seventy percent). Article 5
(1)
A recognized rating agency shall be guided by the laws and regulations governing the approved Rating Agencies and ratings that are approved by the authorities. Example: Credit Ratings that are equal to BB issued by Standard & Poor's (SP) is equivalent to Ba issued by Moody's Investor Service or equivalent to idBB issued by Pefindo.
Non-Bank Corporation that obtains ULN in Foreign Currency must fulfill a Credit Rating of at least equals to BB that is issued by Rating Agencies that are approved by the Authorities.
The Credit Rating of BB shall include BB-, BB, and BB+ (SP) or equivalent to Ba1, Ba2, Ba3 and (Moody's) or equivalent to idBB-, idBB, and idBB+ (Pefindo). (2)
The validity of Credit Rating on corporations (issuer rating) and/or bonds / debt note (issue rating) maximum shall be one (1) year after such ratings are published and/or specified. When a Corporation plans to obtain ULN by issuing a long-term bonds / debt notes, then the Credit Rating that must be conveyed shall be a long-term Credit Rating.
The Credit Rating as referred to in paragraph (1) shall constitute a rating that is still valid on a corporation and/or bonds / debt note in line with the type and period of the ULN in Foreign Currency.
CHAPTER III EXCEPTIONS Article 6 ‘Trade Credit’ shall be defined as the debt that arises in the framework of the credit granted by the suppliers in overseas on the transactions of goods and/or services.
The obligations to fulfill the prudential principles as referred to in Article 2, Article 3, Article 4, and Article 5 shall be exempt for ULN in Foreign Currency in the form of trade credit. 5
Article 7
(see attachment)
The obligation for the fulfillment of the provision of minimum Credit Rating as referred to in Article 5 shall be exempt toward: a. b.
ULN in Foreign Currency which is re-financing; and ULN in Foreign Currency from international creditor institutions (bilateral/multilateral) related to infrastructure project financing.
CHAPTER IV MONITORING TOWARD COMPLIANCE AND SUBMISSION OF REPORTS AND SUPPORTING DOCUMENTS Article 8 (1)
(2)
Self-explanatory
Non-Bank Corporation must submit reports to Bank Indonesia in relation to the application of the prudential principles as referred to in Article 2, Article 3, Article 4, and Article 5. Non-Bank Corporation must submit supporting documents to Bank Indonesia related to: a.
b.
‘Supporting documents' shall be defined, among others, as a complete Financial Report either quarterly (in-house) or annually (audited).
The realization of the application of prudential principles as referred to in paragraph (1); and Exceptions as referred to in Article 6 and Article 7. Article 9 Self-explanatory
The procedures for the submission of the reports and supporting documents as referred to in Article 8, including the imposition of sanctions shall be carried out in accordance with the provisions of Bank Indonesia governing the reporting of foreign exchange movement and reporting of the application of the principles of prudence in the management of ULN (offshore/foreign borrowings) of Non-Bank Corporations. 6
Article 10 (1)
Bank Indonesia shall monitor the compliance of Non-Bank Corporations by performing examination toward the reports and/or supporting documents that are submitted as referred to in Article 8.
(2)
If it is required, in performing the examination toward the reports and/or supporting documents referred to in paragraph (1), Bank Indonesia will conduct various ways such as among others the following:
Self-explanatory
a.
To ask for explanations, evidence, records, and/or supporting documents, by involving or without involving the relevant institutions;
The 'relevant institutions' are an institution/Ministry/authority that has regulatory authority over Non-Bank Corporations, for example the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) for the Cooperatives of State-Owned Corporations (SOEs).
b.
To carry out direct inspections toward the corporation; and/or To appoint another party to perform the examination on behalf of Bank Indonesia.
Self-explanatory
c.
Self-explanatory
CHAPTER V SANCTIONS Article 11 (1)
(2)
Self-explanatory
Non-Bank Corporations that commit violation toward the obligation for the fulfillment of the principles of prudence as referred to in Article 2, Article 3, Article 4, and/or Article 5 shall be imposed by an administrative sanction in the form of written reprimand. Bank Indonesia will convey information on the imposition of an administrative sanction as referred to in paragraph (1) to the relevant parties such as: 7
a. b.
c.
d. e.
The relevant creditor in overseas; The State Ministry of BUMN (State-Owned Enterprises/SOEs) for the Cooperatives of SOEs; The Ministry of Finance, in this case, the Directorate General of Tax Indonesia’s Financial Services Authority (OJK); Indonesian Stock Exchange, for public corporations that are listed on the Indonesian Stock Exchange. CHAPTER VI CLOSING PROVISIONS Article 12
At the time this Bank Indonesia Regulation comes into effect: a.
b.
For the period of 1 January 2015 until 31 December 2015, Hedge Ratio and Liquidity ratio shall be determined respectively at 20% (twenty percent) and 50% (fifty per cent) to provide the opportunity for NonBank Corporations to make adjustments in the management of risks, including the availability of hedging instruments.
The provision regarding certain minimum Hedging Ratio as referred to in Article 3 is determined to be the lowest at 20% (twenty percent) of the following: 1. Negative difference between Foreign Currency Asset and Foreign Currency Liability, that will mature until the next three (3) months since the end of a quarter; and 2. Negative difference between Foreign Currency Asset and Foreign Currency Liability, that will mature until more than the next three (3) months up to six (6) months since the end of a quarter until 31 December 2015. The provision regarding certain minimum Liquidity Ratio as referred to in Article 4 is determined to be the lowest at 50% (fifty percent) until 31 December 2015.
8
Article 13
Self-explanatory
The provisions on the fulfillment of Credit Rating as referred to in Article 5, paragraph (1) shall apply to the offshore/foreign borrowings (ULN) that is signed or published since 1 January 2016. Article 14
Self-explanatory
The provisions on the sanctions referred to in Article 11 shall come into force since the report of the third quarter of 2015. Article 15
Self-explanatory
This Bank Indonesia Regulation shall come into effect starting from 1 January 2015. For public cognizance, promulgation of this Bank Indonesia Regulation by its placement in the Official Gazette of the Republic of Indonesia is hereby instructed. Issued in Jakarta On 28 October 2014 THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Promulgated in Jakarta On 29 October 2014 THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA, YASONNA H. LAOLY SUPPLEMENT TO OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5620
OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2014 NUMBER 339 DEPARTMENT OF ECONOMIC AND MONETARY POLICIES (DKEM)
9
TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/20/PBI/2014 TANGGAL 28 OKTOBER 2014 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK
1.
2.
3.
Q: Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini? A: Jumlah ULN swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari USD50,6 miliar pada akhir 2005 menjadi USD156,2 miliar pada akhir Agustus 2014 atau mencapai 53,8% dari total ULN Indonesia. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). Risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN swasta digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berorientasi domestik yang menghasilkan pendapatan dalam rupiah sedangkan pembayaran ULN dilakukan dalam valuta asing (valas). Kerentanan terhadap risiko nilai tukar semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) di kalangan korporasi nonbank yang memiliki ULN. Risiko likuiditas juga cukup tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, indikasi peningkatan risiko overleverage terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan. Risiko ULN swasta semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan akan mengetat dengan tingkat suku bunga yang meningkat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara emerging market yang menjadi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan disertai dengan harga komoditas ekspor di pasar internasional yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun. Q: Apa tujuan dari diterbitkannya PBI ini? A: PBI ini bertujuan untuk memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh ULN swasta, khususnya korporasi nonbank, yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat sangat pesat. Risiko-risiko tersebut berupa risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). Q: Mengapa BI perlu mengatur prinsip kehati-hatian atas ULN korporasi non-bank padahal saat ini jumlah korporasi non-bank peminjam ULN yang mengalami default sangat sedikit? A: Memang saat ini jumlah perusahaan yang default masih sangat sedikit. Namun demikian, shock negatif baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, dapat
4.
Q: A:
5.
Q: A:
6.
Q: A:
7.
Q: A:
8.
Q: A:
9.
Q: A:
10. Q: A:
11. Q: A:
menyebabkan meningkatnya risiko gagal bayar (default risk). Hal ini berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan dan ekonomi makro seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998 mengingat sebagian besar korporasi yang memiliki ULN belum melakukan upaya mitigasi resiko yang baik. Mengapa BI perlu mengatur kegiatan lindung nilai padahal beberapa korporasi nonbank saat ini sudah secara aktif melakukan kegiatan lindung nilai? Jumlah korporasi non-bank yang melakukan lindung nilai dan volume transaksi lindung nilai yang dilakukan masih terbatas. Berdasarkan data, sebagian besar korporasi non-bank tidak melakukan lindung nilai meskipun memiliki exposure risiko nilai tukar. Selain itu, PBI ini juga merupakan upaya standarisasi dari praktik lindung nilai yang harus dilaksanakan oleh seluruh korporasi non-bank yang memiliki ULN. Apa yang dimaksud dengan ULN dalam PBI ini? Yang dimaksud ULN dalam PBI ini adalah adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing (valas) dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Siapa saja yang diatur dalam PBI ini? Seluruh korporasi non-bank yang memiliki ULN dalam valas. Namun, penghitungan kewajiban valas korporasi yang diatur dalam PBI juga mencakup kewajiban valas kepada residen. Apakah PBI ini merupakan pembatasan ULN? PBI ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ULN tetapi lebih ke arah memperkuat manajemen risiko korporasi nonbank menghadapi berbagai ketidakpastian dalam perekonomian global dan domestik ke depan. Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup apa saja? Prinsip kehati-hatian dalam peraturan ini mencakup pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, Rasio Likuiditas minimum, dan Peringkat Utang (Credit Rating) minimum. Apa yang dimaksud dengan Rasio Lindung Nilai? Rasio Lindung Nilai adalah suatu rasio antara jumlah nilai yang dilindungnilaikan dengan selisih negatif antara: - Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Rasio Lindung Nilai = [Aset Valas - Kewajiban Valas s.d 3 Bln] X (25%) - Aset Valas terhadap Kewajiban Valas yang jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Rasio Lindung Nilai = [Aset Valas - Kewajiban Valas ≥ 3 Bln s.d 6 Bln] X (25%) Apa saja cakupan Aset Valas? Aset Valas mencakup aset lancar dalam valas yang terdiri dari kas, giro, tabungan, deposito, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (marketable securities), dan tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap dan/atau option. Apa yang dimaksud dengan marketable securities? Marketable securities adalah SSB yang dapat dengan mudah dijual/diubah menjadi kas sewaktu-waktu, memiliki harga pasar (market price) yang dapat diamati secara
12. Q:
A:
13. Q: A: 14. Q: A: 15. Q: A:
16. Q: A: 17. Q: A:
18. Q: A:
mudah (observable) dan termasuk dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan sisa jatuh tempo < 6 bulan. Marketable securities mencakup debt instrument dan equity instrument. Apa cakupan aset off balance sheet yang dihitung sebagai aset yang digunakan sebagai komponen dalam menghitung selisih negatif antara Aset Valas dan Kewajiban Valas? Aset dalam off balance sheet yang diperhitungkan hanya mencakup transaksi forward, swap dan/atau option yang transaksinya dilakukan sebelum periode triwulan laporan. Dengan kata lain, transaksi forward, swap dan/atau option yang transaksinya dilakukan pada periode triwulan laporan tidak diperhitungkan sebagai komponen Aset Valas karena transaksi tersebut dilakukan untuk memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum. Apakah Cross Currency Swap (CCS) dapat diakui sebagai kegiatan lindung nilai dalam peraturan ini? Ya, dalam peraturan ini CCS diakui sebagai kegiatan lindung nilai karena dianggap sebagai transaksi swap. Mengapa piutang dagang tidak termasuk dalam Aset Valas? Aset valas yang diperhitungkan dalam ketentuan ini adalah aset yang likuid, sementara untuk piutang masih terdapat unsur ketidakpastian dalam realisasinya. Apa saja cakupan Kewajiban Valas? Kewajiban Valas mencakup kewajiban lancar dalam valuta asing yang harus diselesaikan atau dibayarkan dan kewajiban yang berasal dari transaksi forward, swap dan/atau option. Dengan kata lain, kewajiban dalam valuta asing kepada residen juga termasuk sebagai komponen Kewajiban Valas. Bagaimana jika tidak terdapat selisih negatif antara Aset Valas dengan Kewajiban Valas? Jika tidak terdapat selisih negatif, korporasi non-bank tidak memiliki kewajiban melakukan Lindung Nilai. Mengapa ULN utang dagang (trade credit) dikecualikan? Utang dagang (trade credit) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, ULN utang dagang (trade credit) perlu dikecualikan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional dan kelancaran kegiatan usaha korporasi. Apa yang dimaksud dengan Rasio Likuiditas? Rasio Likuiditas adalah rasio antara total Aset Valas yang memadai terhadap Kewajiban Valas yang akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak akhir triwulan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: ௦௧ ௦ ௧௨ ் ஸଷ ௧௦ ௦ ௧୳ ்ஸଷ
x 100%
19. Q: Apa yang dimaksud dengan peringkat utang (credit rating)? A: Peringkat Utang (Credit Rating) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga
20. Q: A:
21. Q: A:
22. Q: A:
23. Q: A: 24. Q: A:
25. Q: A:
pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (credit worthiness). Dalam PBI ini, korporasi nonbank yang bermaksud melakukan ULN wajib memenuhi Peringkat Utang (Credit Rating) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang. Kewajiban ini berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016, tetapi tidak berlaku bagi ULN valas yang merupakan refinancing serta ULN valas yang diperoleh dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur. Lembaga Pemeringkat apa saja yang diakui? Lembaga Pemeringkat yang diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang. Saat ini otoritas yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan. Rincian Lembaga Pemeringkat yang diakui dapat diakses pada website OJK yakni : http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-11-30-dpnp Peringkat utang setara BB yang dikeluarkan oleh Standard & Poor’s (S&P) adalah setara dengan Ba yang dikeluarkan oleh Moody’s Investor Service atau setara dengan idBB yang dikeluarkan oleh Pefindo. Peringkat Utang BB mencakup BB-, BB, dan BB+ (S&P) atau setara Ba1, Ba2, dan Ba3 (Moody’s) atau setara idBB-, idBB, dan idBB+ (Pefindo). Jenis peringkat utang apa yang digunakan, dan kapan peringkat tersebut dikeluarkan? Peringkat Utang (Credit Rating) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam valas. Masa berlaku Peringkat Utang (Credit Rating) atas korporasi (issuer rating) dan/atau surat utang (issue rating) paling lama 1 (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan. Mengapa ULN refinancing dikecualikan kewajiban Rating minimum dari PBI ini? ULN refinancing dikecualikan dengan pertimbangan bahwa ULN refinancing merupakan ULN yang digunakan untuk menggantikan utang sebelumnya dengan persyaratan (terms and conditions) yang lebih baik dengan jumlah yang sama (tidak menambah outstanding ULN). Mengapa ULN untuk proyek infrastruktur dikecualikan kewajiban Rating minimum dari PBI ini? Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur nasional. Sebutkan contoh dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral)? Contoh lembaga internasional (bilateral/multilateral) antara lain International Finance Corporation (IFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB). Apa sanksi atas pelanggaran ketentuan ini? Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan
26. Q: A: 27. Q: A:
prinsip kehati-hatian dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran. Selain itu, Bank Indonesia akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif tersebut kepada pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut: a. Kreditur yang bersangkutan di luar negeri; b. Kementerian Negara BUMN, bagi Korporasi BUMN; c. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak; d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); e. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi Korporasi publik yang tercatat di BEI. Kapan sanksi tersebut mulai diberlakukan? Sanksi diberlakukan sejak laporan triwulan III 2015. Kapan PBI ini mulai berlaku? Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan pentahapan sebagai berikut: Pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan: Tahap I Tahap II Sejak 1 Jan 2015 Sejak 1 Jan 2016 s.d 31 Des 2015 Rasio Lindung Nilai ≤ 3 Bln: 20% ≤ 3 Bln: 25% ≥ 3 s.d 6 Bln: 20% ≥ 3 s.d 6 Bln: 25% Sejak 1 Jan 2015 Sejak 1 Jan 2016 s.d 31 Des 2015 Rasio Likuiditas ≤ 3 Bln: 50% ≤ 3 Bln: 70% Peringkat Utang (Credit Rating)
-
Sejak 1 Jan 2016
