SMBCI News To From Date Re
: : : :
Summitmas II, 10th - 11th Floors Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 - 62 Jakarta 12190 Indonesia
All Customers PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia June 2015 Bank Indonesia Regulations on The Obligation to Use Rupiah within the Territory of Republic Of Indonesia
Dear Valued Customer, In accordance with the issuance of Bank Indonesia regulation regarding The Obligation to use Rupiah within the Territory of Republic of Indonesia, kindly find the below information related to the obligation to use Rupiah for non‐cash transactions that will be effective on 1 July 2015. For cash transactions, the obligation as referred above is valid since the promulgation of the Currency Law on 28 June 2011. 1. The Obligation to Use Rupiah a. The obligation to use Rupiah within the Territory of the Unitary State of Republic of Indonesia shall follow the territorial principles. b. Toward transactions that are conducted within the territory of Republic of Indonesia, the payment is obligated to use Rupiah. c. The obligation to use Rupiah within the territory of Republic of Indonesia is applicable both for cash and non‐cash transactions. 2. Transactions that are MANDATORY to use Rupiah a. Transactions that are conducted in the territory of Indonesia by both residents and non‐ residents b. Cash and non‐cash transactions (i.e.: cheque, bilyet giro, electronic money, ATM, fund transfer); c. Transactions which are for payment purposes d. Transactions for settlement of other liabilities that must be made with money; e. Additional transactions in the export / import activity (example: loading/unloading, storage at the port, aircraft parking) 3. Indication of Prices a. The indication (quotation) of the price of the goods and/or services within the territory of Republic of Indonesia is obligated to be made in Rupiah. b. The indication (quotation) of the prices of the goods and/or services in dual quotation is prohibited.
Sehubungan dengan diterbitkannya ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berikut kami sampaikan informasi terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah untuk transaksi non‐tunai yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2015. Untuk transaksi tunai kewajiban sebagaimana dimaksud telah berlaku sejak diundangkannya UU Mata Uang tanggal 28 Juni 2011. 1. Kewajiban Penggunaan Rupiah a. Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI menganut asas territorial b. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah. c. Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk transaksi baik tunai maupun non tunai 2. Transaksi yang WAJIB Menggunakan Rupiah a. Dilakukan di wilayah Indonesia oleh penduduk atau bukan penduduk b. Transaksi tunai dan non‐tunai (cek, bilyet giro, uang elektronik, ATM, transfer dana); c. Dilakukan untuk tujuan pembayaran d. Dilakukan untuk penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; e. Transaksi tambahan dalam kegiatan ekspor/impor (contoh: bongkar muat, penyimpanan di pelabuhan, parkir pesawat) 3. Pencantuman Harga a. Pencantuman (kuotasi) harga barang dan/atau jasa di wilayah NKRI wajib dilakukan dalam Rupiah. b. Pencantuman (kuotasi) harga barang dan/atau jasa secara dual quotation tidak diperkenankan.
1
4.
5.
6.
7.
The Prohibition from Refusing The Rupiah 4. Larangan Menolak Rupiah Any party is prohibited from refusing to accept Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah as payment or settlement of liabilities, Rupiah sebagai pembayaran/ menyelesaikan except: kewajiban, kecuali: a. There is doubt as to the authenticity of the a. Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah Rupiah accepted for cash transactions, untuk transaksi tunai b. Transactions that are exempted from the b. Transaksi yang dikecualikan dari obligation to use Rupiah. kewajiban penggunaan Rupiah. Exceptions to Use Rupiah 5. Pengecualian Penggunaan Rupiah The obligation to use Rupiah shall be exempted for Kewajiban penggunaan Rupiah dikecualikan the following transactions: untuk transaksi berikut: a. Transactions in context of the implementation a. Transaksi dalam rangka APBN of the state income and expenditure budget b. Hibah Internasional b. International grants c. Setoran dan penarikan simpanan valuta c. Deposits and withdrawal of Foreign Currency asing di Bank deposits/savings in banks d. Perdagangan Internasional (contoh: d. International trade (e.g. export/import) ekspor/impor) e. International financing in which, one of the e. Pembiayaan Internasional yang salah satu parties should domicile in overseas pihaknya berada di luar negeri f. Other banking transactions that are permitted in f. Transaksi lain yang diperbolehkan foreign currencies regulated by the Laws (e.g. menggunakan valas dalam Undang‐ foreign currency lending, sale/purchase of Undang (contoh: Pemberian kredit valas, foreign currency securities, exchange of money jual beli surat berharga dalam valas, at money changers) penukaran uang pada Money Changer) g. Strategic Infrastructure Projects g. Proyek‐proyek infrastruktur strategis Authority of Bank Indonesia 6. Kewenangan Bank Indonesia a. To request for reports, information, and/or data a. Meminta laporan, keterangan, dan/atau from each party related to the implementation data kepada setiap pihak yang terkait of the obligation to use Rupiah. dengan pelaksanaan kewajiban b. To conduct the supervision coordination with penggunaan Rupiah. law enforcement officials/competent b. Melakukan koordinasi pengawasan dengan authorities. penegak hukum/otoritas berwenang c. To determine certain policies in the event that c. Menetapkan kebijakan tertentu dalam hal there are problems for business participants terdapat permasalahan bagi pelaku usaha with certain characteristics related to the dengan karakteristik tertentu terkait implementation of the obligation to use the pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah for non‐cash transactions. Rupiah untuk transaksi non‐tunai. d. Any party is obligated to submit reports, d. Setiap pihak wajib menyampaikan laporan, information, and/or data to Bank Indonesia, keterangan, dan/atau data kepada BI accompanied with supporting documents, at the disertai dengan dokumen pendukung, request of Bank Indonesia. dalam hal diminta oleh BI. Sanctions 7. Sanksi a. Violations toward the obligation to use Rupiah a. Pelanggaran kewajiban penggunaan for cash transactions and the prohibition from Rupiah untuk transaksi tunai dan refusing to accept Rupiah are subject to criminal penolakan penerimaan Rupiah dikenakan sanctions as referred to Currency Law sanksi pidana sebagaimana diatur dalam (confinement max. of 1 year and fine max. of UU Mata Uang (kurungan maks. 1 Tahun & IDR 200 million). denda maks. Rp200 juta) b. Violations of the obligation to use Rupiah for b. pelanggaran kewajiban penggunaan non‐cash transactions are subject to Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan administrative sanctions in form of: sanksi administratif berupa - Written reprimand, - teguran tertulis, - Financial obligation, determined at 1% from - kewajiban membayar sebesar 1% dari transaction value, on max. of IDR 1 billion, nilai transaksi atau maks. Rp 1 Milyar
2
and/or Prohibition from participating in payment traffic. The violations of the obligation to quote in Rupiah and obligation to deliver the reports are subject to administrative sanctions in the form of written reprimands. In addition to the above sanctions, Bank Indonesia may recommend to authorized agencies to revoke business licenses or to terminate business activities. -
c.
d.
8.
c.
d.
dan/atau - larangan untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis Selain sanksi di atas, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.
Transitional Provisions 8. Ketentuan Peralihan a. Transactions that are related to payment or a. Transaksi terkait pembayaran/ settlement of the liability in foreign currency as penyelesaian kewajiban valas berdasar referred to in written agreements which are perjanjian tertulis yang dibuat sebelum 1 entered into before 1 July 2015 remain to be in Juli 2015 tetap berlaku sampai force until the end/completion of such written berakhirnya perjanjian agreements. b. Perpanjangan atau perubahan atas perjanjian tertulis harus tunduk pada b. Extension of and/or amendment to the written Peraturan Bank Indonesia. agreement is subject to Bank Indonesia c. Perjanjian tertulis meliputi : Regulations. - perjanjian induk, c. The written agreements, shall include: - perjanjian turunan atau - Main agreements, - dokumen lainnya yang memuat - Derivative agreements, or mengenai transaksi yang akan - Other documents that contain the dilakukan para pihak seperti transactions that will be done by all parties, purchasing order dan delivery order. such as purchasing order and delivery order. 9. Ketentuan Lainnya 9. Other Provisions a. Bank wajib memberitahukan kewajiban a. Bank is obligated to inform the obligation to use penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI Rupiah within the territory of Republic of kepada setiap nasabah yang akan Indonesia to all customers that will conduct melakukan trnsaksi dengan menggunakan transactions in foreign currencies. valuta asing. b. In the event that the customers insist on b. Dalam hal nasabah tetap akan melakukan conducting the transactions in foreign transaksi dalam valuta asing maka currencies, then the customer is OBLIGATED TO nasabah WAJIB MENGISI TUJUAN FILL IN THE PURPOSE OF TRANSACTION IN THE TRANSAKSI DALAM FORMULIR ATAU FORM OR TRANSACTION SLIP. SLIP TRANSAKSI. c. If customer does not fill in the transaction c. Apabila nasabah tidak mengisi tujuan purpose as mentioned above, there is a transaksi sebagaimana dimaksud, maka possibility that the Bank will postpone the said terdapat kemungkinan Bank akan transaction until the information on the menunda transaksi tersebut hingga transaction purpose is obtained by the Bank informasi mengenai tujuan transaksi diperoleh Bank. 10. Contoh Pengisian tujuan transaksi 10. Examples of Filling in the Purpose of Transaction Terkait dengan kewajiban pengisian tujuan In relation to the obligation to fill in the purpose of transaksi sebagaimana dimaksud di atas, the transaction as referred above, below are the berikut contoh pengisian yang menurut Bank examples on how to fill the transaction purpose that sesuai dengan Ketentuan BI mengenai according to the Bank is in accordance with BI kewajiban penggunaan Rupiah: Regulation regarding the obligation to use Rupiah: a. Untuk pembayaran/penyelesaian transaksi a. For payment or settlement of the transaction yang berdasarkan perjanjian tertulis yang that is based on the written agreement entered dibuat sebelum 1 Juli 2015, tujuan
3
b.
c.
d.
e.
f.
g.
into before 1 July 2015, the purpose of the transaction can be filled: Payment of Invoice No. XXX to PT. A in accordance with written agreement No. xxx, dated dd/mm/yyyy. For payment or settlement of the transactions related to strategic infrastructure, the purpose of the transaction can be filled: Payment of invoice No. XXX related to strategic infrastructure project in accordance with the Reference Letter from XXX Ministry (or related institution) and Bank Indonesia Approval No. XXX. For transactions in primary market and secondary market for foreign currencies securities that are issued by the government, the purpose of the transactions can be filled: to conduct payment of foreign currencies securities purchase transactions series XXX issued by the government. For tax payment in foreign currency, the purpose of the transactions can be filled: Tax Payment (PPH XX) in foreign currency For payment or settlement of foreign currency loan to the offshore creditor that has an account in SMBC‐I, the purpose of the transactions can be filled: Loan repayment to ABC corporation based on Loan Agreement No.XX dated dd/mm/yyy. For payment or settlement of import transaction to the exporter located offshore but has an account in SMBC‐I, the purpose of the transactions can be filled: payment of invoice No.XXX related to import of goods from ABC Corporation For foreign currency transfer conducted between two foreign currency account owned by the same party, the purpose of the transactions can be filled: transfer (overbooking) to the company’ account in Bank XXX
Detailed stipulations regarding the obligation to Use Rupiah can be seen in the BI Regulation No. 17/3/PBI/2015 and BI Circular Letter No. 17/11/DKSP concerning The Obligation to Use Rupiah within the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) which can be downloaded through the Bank’s website: www.smbc.co.id or through BI’s website: www.bi.go.id
transaksi dapat diisi: Pembayaran invoice No.XXX kepada PT. A sesuai dengan perjanjian tertulis No.xxx tertanggal dd/mm/yyyy. b. Untuk pembayaran/penyelesaian transaksi terkait infrastrukture strategis, tujuan transaksi dapat diisi: Pembayaran invoice No.XXX sehubungan dengan proyek infrastruktur strategis sesuai dengan Surat Keterangan dari Kementerian XXX (atau lembaga terkait) dan Izin BI No.XXX. c. Untuk Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat berharga valas yang diterbitkan pemerintah, tujuan transaksi dapat diisi: Untuk pembayaran transaksi pembelian surat berharga valas seri XXX yang diterbitkan Pemerintah. d. Untuk transaksi pembayaran pajak dalam valuta asing, tujuan transaksi dapat diisi: Pembayaran Pajak (PPH XX) dalam valuta asing. e. Untuk pembayaran/penyelesaian pinjaman valuta asing kepada Pihak Di Luar Negeri yang memiliki rekening pada SMBC‐I, tujuan transaksi dapat diisi: Pembayaran Pinjaman kepada ABC Corporation berdasarkan Perjanjian Kredit/Pinjaman No.XXX tanggal dd/mm/yyyy. f. Untuk pembayaran/penyelesaian transaksi terkait impor kepada pihak eksportir di luar negeri namun memiliki rekening di SMBC‐I, tujuan transaksi dapat diisi: Pembayaran invoice No.XXX atas impor barang dari ABC Corporation g. Untuk transver valas yang dilakukan antar rekening valuta asing yang dimiliki oleh pihak yang sama, tujuan transaksi dapat diisi: pemindahbukuan kepada rekening perusahaan di Bank XXX. Rincian peraturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah ini dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diunduh melalui website Bank: www.smbc.co.id atau melalui website Bank Indonesia: www.bi.go.id
4
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang :
a.
bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan
untuk
mendukung
tercapainya
kestabilan nilai tukar Rupiah; c.
bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk
mendukung
tercapainya
kestabilan
nilai
tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. bahwa
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah
beberapa
Undang-Undang
Nomor
kali, 6
terakhir
Tahun
dengan
2009,
Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran
berwenang
mengatur
kewajiban
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bank
Indonesia . . .
-2Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992
Negara
Nomor
Republik
31,
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Nomor
3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1999
Negara
Nomor
66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999
tentang
Undang-Undang Indonesia
Tahun
Bank
Indonesia
(Lembaran 2009
Negara
Nomor
7,
menjadi Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
94,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5223);
MEMUTUSKAN . . .
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEWAJIBAN
BANK
INDONESIA
PENGGUNAAN
RUPIAH
TENTANG DI
WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai mata uang. 3. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum Syariah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
yang
mengatur mengenai perbankan syariah. BAB II KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH Pasal 2 (1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya.
Pasal 3 . . .
-4Pasal 3 (1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk: a. transaksi tunai; dan b. transaksi nontunai. (2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. (3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup
transaksi
yang
menggunakan
alat
dan
mekanisme
pembayaran secara nontunai.
BAB III PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH Pasal 4 Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional. Pasal 5 Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
b. transaksi . . .
-5b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan c. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 6 Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. pembayaran utang luar negeri; b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; c. belanja barang dari luar negeri; d. belanja modal dari luar negeri; e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan f.
transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 7
Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Pasal 8 (1)
Transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 1. pasokan lintas batas (cross border supply); dan
2. konsumsi . . .
-62. konsumsi di luar negeri (consumption abroad). (2)
Transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikategorikan sebagai
transaksi
perdagangan
internasional
sehingga
wajib
menggunakan Rupiah. Pasal 9 (1)
Transaksi pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e hanya dapat dilakukan oleh pemberi atau penerima pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.
(2)
Dalam hal pemberi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. BAB IV LARANGAN MENOLAK RUPIAH Pasal 10
(1)
Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya
dimaksudkan
sebagai
pembayaran
atau
untuk
menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.
(3)
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan untuk: a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau b. proyek . . .
-7b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. BAB V PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA Pasal 11 Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. BAB VI LAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN Pasal 12 (1) Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan,
keterangan,
dan/atau
data
yang
diminta
oleh
Bank
Indonesia. Pasal 13 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak
dalam
melaksanakan
kewajiban
penggunaan
Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut: a. meminta
laporan,
keterangan,
data,
dan/atau
dokumen
pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; b. melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak; dan/atau c. menunjuk . . .
-8c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Kegiatan yang berupa: a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik
Indonesia
yang
dilakukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 15 Dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain. Pasal 16 Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
BAB VIII . . .
-9BAB VIII SANKSI Pasal 17 Terhadap pelanggaran atas: a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan/atau b. larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 18 (1) Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan
jumlah
kewajiban
membayar
paling
banyak
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 19 Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pasal 20 Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada . . .
-10kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing selain perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. (3) Perpanjangan
dan/atau
perubahan
atas
perjanjian
tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 23 Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-11Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 70 DPU
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
I.
UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah
Negara
perekonomian
Kesatuan
nasional
Republik
dan
Indonesia
internasional
dalam
guna
kegiatan
mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
diperlukan
untuk
mendukung
kestabilan nilai tukar Rupiah yang merupakan bagian dari tujuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam kondisi pasar valuta asing di dalam negeri mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta asing untuk transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dimana hal ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah. Sejalan
dengan
kewenangan
Bank
Indonesia
dalam
pengaturan terhadap Rupiah maka diperlukan pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik untuk transaksi tunai maupun transaksi nontunai. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan
Republik
mengefektifkan
Indonesia
pelaksanaan
juga
dimaksudkan
ketentuan
dalam
untuk
lebih
Undang-Undang mengenai . . .
-2mengenai mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
perlu
tetap
memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam masyarakat yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini telah disusun dengan memperhatikan UndangUndang, seperti Undang-Undang mengenai perbankan, UndangUndang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang mengenai surat utang negara, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, UndangUndang mengenai surat berharga syariah negara, Undang-Undang mengenai transfer dana, dan Undang-Undang mengenai mata uang. Penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kesiapan
pelaku
usaha,
kontinuitas
kegiatan
usaha,
kegiatan
investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayat (2) . . .
-3Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada Bank. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh alat pembayaran secara nontunai antara lain cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan uang elektronik. Contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain melalui transfer dana. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. Huruf e . . .
-4Huruf e Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan
Undang-Undang
yang
mengatur
mengenai
perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 1. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 2. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 3. obligasi dalam valuta asing; 4. sub debt dalam valuta asing; 5. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 6. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-Undang
mengenai
lembaga
pembiayaan
ekspor
Indonesia. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor barang
ke
atau
dari
luar
wilayah
pabean
Republik
Indonesia” adalah perdagangan barang antarnegara atau lintas negara.
Huruf b . . .
-5Huruf b Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk pasokan lintas
batas
(cross
border
supply)”
adalah
kegiatan
penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center. Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar
negeri
(consumption
abroad)”
adalah
kegiatan
penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. Ayat (2) Kegiatan
tambahan
berkaitan
dengan
kegiatan
ekspor
dan/atau impor barang yang dilakukan di wilayah pabean Republik
Indonesia
melalui
sarana
pengangkutan
kapal,
pesawat, atau sarana angkut lainnya tidak dikategorikan sebagai kegiatan ekspor dan/atau impor barang. Kegiatan
tambahan
berkaitan
dengan
kegiatan
ekspor
dan/atau impor barang antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayat (2) . . .
-6Ayat (2) Huruf a Setiap
pihak
yang
memiliki
Rupiah
yang
diragukan
keasliannya tersebut dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur strategis” adalah: 1. proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank; dan 2. dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Pengawasan oleh Bank Indonesia terutama dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai. Sedangkan pengawasan dan/atau penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 14 . . .
-7Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud “kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan” antara lain kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Pasal 15 Koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan antara lain dengan aparat penegak hukum, dan otoritas yang berwenang. Pasal 16 Penetapan kebijakan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kontinuitas
kegiatan
antara
lain
usaha,
kesiapan
kegiatan
pelaku
investasi,
usaha, dan/atau
pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia antara lain berupa
rekomendasi
untuk
mencabut
izin
usaha
atau
menghentikan kegiatan usaha. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-8Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5683 DPU
No. 17/ 11 /DKSP
Jakarta, 1 Juni 2015
SURAT EDARAN
Perihal : Kewajiban
Penggunaan
Rupiah
di
Wilayah
Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Sehubungan
dengan
berlakunya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM A.
Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
wajib
menggunakan Rupiah. B. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
maka
penerimaan
pembayarannya
wajib
dalam
Rupiah. Contoh: Perusahaan A sebagai pelayaran asing menggunakan jasa kepelabuhanan
di
Indonesia
yang
dikelola
oleh
PT
B.
Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui …
2
melalui agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari Perusahaan A dalam mata uang Rupiah. C. Kewajiban
penggunaan
Rupiah
dalam
setiap
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut: 1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi: a. pembayaran utang luar negeri; b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; c. belanja barang dari luar negeri; d. belanja modal dari luar negeri; e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan f.
transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on arrival, dan penerimaan negara bukan pajak;
2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang
dilakukan
oleh
para
pihak
yang
salah
satunya
berkedudukan di luar negeri; 3. transaksi perdagangan internasional yang meliputi: a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau b. kegiatan
perdagangan
jasa
yang
melampaui
batas
wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 1) pasokan lintas batas (cross border supply), misalnya pembelian secara online (dalam jaringan) atau melalui call center. Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang …
3
yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia; dan 2) konsumsi
di
luar
negeri
(consumption
abroad),
misalnya warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri; 4. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; atau 5. transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia. D. Kewajiban
penggunaan
Rupiah
dalam
setiap
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E.
Kewajiban
penggunaan
Rupiah
dalam
setiap
transaksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 1. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah yang meliputi antara lain: a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; c. obligasi dalam valuta asing; d. sub-debt dalam valuta asing; e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
f. transaksi …
4
f.
transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaanya.
Dalam
pengertian
kegiatan
usaha
dalam
valuta
asing
tersebut termasuk pula biaya (fee) yang dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. 2. Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat berharga
dalam
valuta
asing
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Contoh: Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah. 3. Transaksi lainnya
dalam valuta asing yang dilakukan
berdasarkan Undang-Undang. Contoh: Transaksi pembiayaan di dalam negeri dalam valuta asing oleh
Lembaga
berdasarkan
Pembiayaan
Undang-Undang
Ekspor yang
Indonesia
mengatur
(LPEI)
mengenai
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. F.
Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh: Penyedia
barang
dan/atau
jasa
dilarang
menolak
untuk
menerima Rupiah dari pengguna barang dan/atau jasa. G. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F dikecualikan dalam hal: 1. terdapat …
5
1. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau 2. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. H. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 hanya dapat dilakukan untuk: 1. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf E; atau 2. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia. I.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
J.
Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
K.
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak
dalam
melaksanakan
kewajiban
penggunaan
Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah. L.
Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik
tertentu
terkait
pelaksanaan
kewajiban
penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat
mengambil
kebijakan
tertentu
dengan
tetap
memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.
II. KEWAJIBAN …
6
II. KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RUPIAH A. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation). Contoh larangan dual quotation: Toko
A
mencantumkan
harga
1
buah
komputer
sebesar
Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara bersamaan. B. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain berlaku untuk: 1.
label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang;
2.
biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan;
3.
biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan;
4.
tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo;
5.
daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;
6.
kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian;
7.
dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order; dan/atau
8.
bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.
C. Kewajiban dan larangan pencatuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik.
III. PELAKSANAAN …
7
III. PELAKSANAAN PROYEK
KEWAJIBAN
INFRASTRUKTUR
PENGGUNAAN
STRATEGIS
RUPIAH
YANG
UNTUK
DIPERJANJIKAN
SECARA TERTULIS A.
Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut: 1. infrastruktur
transportasi,
meliputi
pelayanan
jasa
kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian; 2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 4. infrastruktur
air
pengambilan
air
minum, baku,
yang
meliputi
jaringan
bangunan
transmisi,
jaringan
distribusi, instalasi pengolahan air minum; 5. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan
yang
meliputi
pengangkut
dan
tempat
pembuangan; 6. infrastruktur
telekomunikasi
dan
informatika,
meliputi
jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government; 7. infrastruktur
ketenagalistrikan,
meliputi
pembangkit,
termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan 8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi. B. Proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila: 1.
dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai
proyek
infrastruktur
strategis
yang
dibuktikan
dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek; dan 2. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
C. Dalam …
8
C. Dalam
memberikan
persetujuan,
Bank
Indonesia
mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro. D. Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat mencakup: 1. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau 2. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud. E.
Permohonan
pengecualian
kewajiban
penggunaan
Rupiah
diajukan oleh pihak yang memerlukan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah disertai dengan alasan untuk menggunakan valuta asing dalam pembayaran atau penyelesaian kewajiban. F.
Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota konsorsium tersebut.
G. Tata cara pengajuan permohonan diatur sebagai berikut: 1. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha;
b. surat …
9
b. surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang
yang
menyatakan
bahwa
proyek
yang
dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis; c. dalam
hal
permohonan
diajukan
oleh
pelaksana
pekerjaan atau kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa: 1) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau 2) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari
luar
Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia; d. fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pemohon. H. Dalam
rangka
menindaklanjuti
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf G, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek. I.
Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
J.
Bank
Indonesia
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
pemohon apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka
waktu
30
(tiga
puluh)
hari
untuk
pemrosesan
permohonan.
IV. PELAKSANAAN …
10
IV. PELAKSANAAN TRANSAKSI
KEWAJIBAN
NON
TUNAI
PENGGUNAAN BAGI
PELAKU
RUPIAH USAHA
UNTUK DENGAN
KARAKTERISTIK TERTENTU A.
Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik
tertentu
terkait
pelaksanaan
kewajiban
penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam butir I.L, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah. B. Dalam menetapkan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain: 1. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu; 2. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa
transisi
yang
cukup,
dapat
mempengaruhi
kelangsungan kegiatan usaha; 3. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi yang bersangkutan; dan/atau 4. kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. C. Selain mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.
V. LAPORAN…
11
V. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A.
Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.
B.
Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.
VI. PENGAWASAN
ATAS
KEPATUHAN
TERHADAP
PENGGUNAAN
RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam rangka penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. B. Ruang lingkup pengawasan terhadap penerapan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terutama
dilakukan
terhadap
penggunaan Rupiah untuk
pemenuhan
kewajiban
transaksi non tunai. Dalam
melakukan pengawasan terhadap transaksi non tunai tersebut, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi terkait. C. Dalam
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pemenuhan
kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, Bank Indonesia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. D. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Metode pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pengawasan …
12
2. Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka
1
dilakukan
melalui
pemeriksaan
yang
dapat
dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. 3. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam butir V.A. 4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2, pihak yang merupakan obyek pemeriksaan harus memberikan kepada pemeriksa, antara lain: a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung; b. akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau c. keterangan
mengenai
transaksi
dan
kegiatan
yang
berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak
yang
kompeten
dan
berwenang
pada
saat
pemeriksaan sedang berlangsung. VII. KORESPONDENSI A.
Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab V, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
B. Dalam …
13
B.
Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN A. Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus memberitahukan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
kepada
setiap
nasabah
yang
akan
melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. B. Dalam hal nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap akan melakukan transaksi dalam valuta asing maka Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus meminta nasabah tersebut untuk mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi. IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan sanksi. B. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. C. Penerapan
sanksi
terhadap
pelanggaran
atas
kewajiban
penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
2. Sanksi …
14
2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sanksi kewajiban membayar dikenakan setelah Bank Indonesia memberikan sanksi teguran tertulis paling kurang 2 (dua) kali. b. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). c. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung dari seluruh nilai transaksi yang melanggar ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran transaksi non tunai yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2015. d. Dalam hal pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar masih melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah maka pelaku usaha tersebut dikenakan kewajiban membayar tanpa melalui teguran tertulis. e. Sanksi kewajiban membayar dikenakan dalam Rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi dilakukan. f.
Pelaksanaan
sanksi
kewajiban
membayar
dilakukan
dengan cara: 1) pendebetan rekening yang ada di Bank Indonesia, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi memiliki rekening di Bank Indonesia; atau 2) pembayaran
ke
rekening
Bank
Indonesia
yang
ditunjuk, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.
3. Bank …
15
3. Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
butir
pelanggaran
1.c
terhadap
kewajiban
pihak
penggunaan
yang
Rupiah
melakukan di
wilayah
harga
barang
Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Pelanggaran
atas
kewajiban
pencantuman
dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan,
keterangan,
dan/atau
data
dikenakan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis. E. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf D wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah. F. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam huruf D tetap wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia. G. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
huruf
C
dan
huruf
D,
Bank
Indonesia
dapat
merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan antara lain berupa pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha. H. Dalam hal pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV namun permohonan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia maka
Bank
Indonesia
mengenakan
sanksi
administratif
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sejak tanggal 1 Juli 2015.
I.
Pengenaan …
16
I.
Pengenaan sebagaimana
sanksi
administratif
dimaksud
pada
kepada
huruf
H
pelaku
usaha
dilakukan
dengan
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan/atau huruf D. X. KETENTUAN PERALIHAN Terhadap
perjanjian
tertulis
mengenai
pembayaran
atau
penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak seperti purchasing order dan delivery order. 2. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian. XI. KETENTUAN PENUTUP Surat
Edaran
Bank
Indonesia
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal 1 Juni 2015.
Agar …
17
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BANK INDONESIA,
ENI V. PANGGABEAN KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
