SKRIPSI. Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah. Oleh Nur Mutmainah NIM

PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEJARAH PADA SMA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN AJARAN 2010/2011

SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah

Oleh Nur Mutmainah NIM 3101407007

JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011 i

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: Hari

:

Tanggal

:

Penguji Utama

Drs. Abdul Muntholib, M.Hum 19541012 198901 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Karyono,M.Hum

Drs. Ibnu Sodiq,M.Hum

NIP.19510606 198003 1 003

NIP.19631215 198901 1 001

Mengetahui, Dekan, Drs. Subagyo M.Pd NIP. 195108081980031003

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2011

Nur Mutmainah NIM.3101407007

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto :  Hidup adalah Perjuangan (Penulis)  Seseorang yang pikirannya dipenuhi banyak gagasan dan rencana cerdas tetapi tidak pernah mencoba merealisasikannya menjadi sebuah karya nyata , maka dia adalah orang yang tidak pernah berguna (Huzaifah Ismail)

Persembahan : ☺Bapak dan Ibu yang memberikan doa dan kasih sayang yang tulus. ☺Buat saudaraku tersayang ( Mbak Aini, Mas Sarwan, Adik Ifa dan Adik Aisy) terimakasih atas doa dan dukungan. ☺Guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu yang berharga. ☺Teman-teman terbaikku Kasih, Dwi, Ayu, dan Nisa terima kasih atas motivasi kalian. ☺Almamaterku Pendidikan Sejarah 2007.

v

PRAKATA Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga terungkap rasa syukur atas terselesainya skripsi dengan judul Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Pada SMA di Kabupaten Rembang

Tahun Ajaran 2010/2011, sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam karya ilmiah (skripsi) ini masih memerlukan pengembangan lanjut untuk mencapai tujuan esensialnya sejalan dengan perkembangan kurikulum sekolah. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini ucapan tulus dan hormat saya sampaikan kepada: 1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas selama penulis kuliah. 2. Drs. Subagyo, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 3. Arif Purnomo, S.Pd, S.S. M.Pd selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan semangatnya dalam penyelesaian karya ini. 4. Drs. Karyono, M.Hum dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi. 5. Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi. 6. Seluruh dosen jurusan sejarah yang telah memberikan bekal ilmu kepada

penulis

selama vi

belajar

di

UNNES.

7. Ginna Santoso S.Pd Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang yang telah memberikan ijin melakukan penelitian. 8. Seluruh anggota MGMP Sejarah SMA di Kabupaten Rembang yang telah menjadi objek penelitian, terimakasih atas bantuannya. 9. Tsabit Azinar Ahmad,S.Pd., M.Pd dan Yupa Setiyawan yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. 10. Bapak, Ibu dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. 11. Teman-teman di asholehah kost, emeral kost yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama ini. 12. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak bagi umumnya. Amien. Semarang, Juli 2011 Penulis

vii

SARI Mutmainah, Nur. 2011. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Pada SMA Di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Kata Kunci : MGMP, Kompetensi Profesional, Guru Sejarah. Profesionalisme guru dan mutu pendidikan Jawa Tengah masih rendah. Hal ini di latar belakangi oleh banyak faktor yaitu kualifikasi pendidikan formal guru belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, kekurangan guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan masih cukup banyak, distribusi guru belum merata, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya, kesejahteraan pendidikan belum optimal dan penghargaan terhadap pendidikan sangat minim serta peran PKG (Pemantapan Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) belum optimal, padahal usaha mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karaktetistik sejarah yang sesuai dengan KTSP guru dapat menemukannya dengan mengikuti wadah MGMP. Skripsi ini mendiskripsikan permasalahan yang didapat, Upaya apa dilakukan MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru Sejarah di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011; Kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi profesional guru Sejarah di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011 oleh MGMP; Tanggapan guru Sejarah terhadap fungsi MGMP. Dalam penelitian ini metode menggunakan kualitatif studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah narasumber atau informan (informant) dan Aktivitas MGMP. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi dokumen dan angket atau kuesioner (Questionnaires). Penelitian ini memilih informan dengan menggunakan purposive sampling. Dalam keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Hiberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya-upaya MGMP sejarah dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang, melalui kegiatan program kerja yang sudah signifikan dan sesuai dengan kubutuhan guru. Program tersebut yaitu pembahasan silabus, pembuatan perangkat KBM, pembuatan Modul, pembuatan soal semester, studi lapangan situs sejarah, pembuatan VCD pembelajaran. Serta, kerja sama yang dilakukan oleh MGMP dengan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Komisariat Rembang menambah wawasan dan manfaat yang sangat baik bagi anggota MGMP dan MGMP mempunyai peranan dalam proses sertifikasi guru yaitu viii

MGMP dapat memberikan surat keterangan bagi anggota untuk (PAK) Penetapan Angka Kredit. Selain itu MGMP juga dapat dimasukan unsur C pada aspek pengalaman berorganisasi dibidang pendidikan dan sosial. Kendala-kendala MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru Sejarah di Kabupaten Rembang; SMA Swasta, dari guru sejarah yang berasal bukan dari lulusan sejarah menjadi permasalahan terhadap MGMP; Kurang pengawasan dari Dinas, dan KSKO (Kepala Sekolah Koordinasi Organisasi) kepada kinerja MGMP; Dana pendukung operasional MGMP yang kurang memadai; Terdapat beberapa etos kerja guru yang rendah. Tanggapan guru Sejarah terhadap fungsi MGMP Sejarah Kabupaten Rembang; Bahwa MGMP sangat membantu guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat mengubah ranah psikologis siswa serta permasalahan yang terkait dengan implementasi KTSP.

ix

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................................i PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................ii PENGESAHAN KELULUSAN..........................................................................iii PERNYATAAN .................................................................................................iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................................................ v PRAKATA .........................................................................................................vi SARI ................................................................................................................viii DAFTAR ISI ....................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xiii DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 B. Perumusan Masalah............................................................................. 13 C. Tujuan Penelitian................................................................................. 13 D. Kegunaan Penelitian............................................................................ 14 E. Batasan Istilah ..................................................................................... 14 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)........................................ 18 1. Pengertian MGMP ..............................................................................18 2. Organisasi Profesi Guru......................................................................19 3. Tujuan MGMP....................................................................................22

x

4. Peran MGMP.......................................................................................24 B. Kompetensi Profesional Guru.............................................................. 27 1. Pengertian Kompetensi Profesional....................................................27 2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional ............................................33 3. Pengembangan Kompetensi Profesional Melalui MGMP..................36 C. Guru Sejarah ....................................................................................... 38 1. Pengertian Guru...................................................................................38 2. Guru Sejarah........................................................................................39 3. Kompetensi Profesional Guru Sejarah................................................42 D. Kerangka Berfikir................................................................................ 46 BAB III METODE PENELITIAN A. Sasaran Penelitian ............................................................................... 48 B. Bentuk dan Strategi Penelitian............................................................. 50 C. Sumber Data........................................................................................ 51 D. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 52 E. Memilih Informan ............................................................................... 55 F. Keabsahan Data................................................................................... 57 G. Teknik Analisis ................................................................................... 58 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran MGMP Sejarah SMA ......................................................... 61 1.

MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang.....................................61

2.

Perkembangan MGMP Sejarah Kabupaten Rembang Tahun 20002010...................................................................................................63

xi

B. Upaya-Upaya MGMP Sejarah Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Di Kabupaten Rembang.................................67 C. Kendala-Kendala MGMP Sejarah Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Di Kabupaten Rembang.................................87 D. Tanggapan Guru Sejarah Terhadap Fungsi MGMP Sejarah Kabupaten Rembang.... ......................................................................................... 94 BAB V PENUTUP A. Simpulan ............................................................................................. 97 B. Saran ................................................................................................... 99 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 101 LAMPIRAN

xii

DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

2.1 Organisasi Profesi dan Kode Etik ................................................................ 22 2.2 Kerangka Berpikir....................................................................................... 47 3.3 Teknik Analisis Miles dan Hiberman .......................................................... 59 4.4 Seminar Internasional.................................................................................. 71

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan MKKS SMA Kabupaten Rembang............................104 2. Susunan Pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Rembang Tahun 20092012.......................................................................................................105 3. Susunan Pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Rembang Tahun 20002003........................................................................................................106 4. Susunan Pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Rembang Tahun 20032006........................................................................................................107 5. Susunan Pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Rembang Tahun 20062009........................................................................................................108 6. Daftar Guru Mata Pelajaran Sejarah Kabupaten Rembang...................109 7. Program Kerja MGMP Sejarah Kabupaten Rembang...........................110 8. Surat Katerangan Aktif Anggota MGMP..............................................111 9. Lembar Penilaian dari Atasan dan Pengawas........................................112 10. Supervisi Kunjungan Kelas.................................................................113 11. Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran oleh Atasan dan Pengawas...............................................................................................114 12. Diktat

Hasil

Program

Kerja

Tahun

2000-

2003........................................................................................................116 13. Surat Keterangan melakukan Penelitian..............................................117 14. Instrumen Penelitian............................................................................118 15. Surat ijin Penelitian.............................................................................127

xiv

16. Foto Penelitian....................................................................................128 A. Studi Lapangan Situs Sejarah di Museum Plawangan Kragan dan Terjan di Lasem...........................................................................128 1) Studi Lapangan di Museum Plawangan Kragan......................129 2) Situs Megalitikhum di Terjan..................................................129 3) Seminar dan Napak Tilas Jejak Peninggalan Majapahit di Lasem Rembang..................................................................................129 4) Studi Lapangan Program Kerja Tahun 2006-2009 di Sangiran dan Objek Percandian Plaosan Lor dan plaosan kidul.............129 B. Kegiatan MGMP di dalam Ruangan............................................130 1) Pemanfaatan Teknologi LCD Dalam Rapat MGMP...............130 2) Pembagian Kelompok Pembuatan Soal...................................130 C. Teknik Pengumpulan Data...........................................................130 1) Observasi Berperan Pasif........................................................130 2) Wawancara...............................................................................131

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses, pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi (Supriadi, 1998: xv). Dalam pendidikan formal di sekolah guru mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar-mengajar. Definisi yang kita kenal seharihari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu ditiru dan diteladani. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus

1

2

dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar (Uno, 2008: 17). Tugas utama guru adalah mengajar, kebanyakan kita mengatakan bahwa mengajar adalah suatu profesi. Menurut Dedi Supriyadi (1998), guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerja non profesional karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khususnya dipersiapkan untuk itu (Saondi, 2010: 7). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu (KBBI, 2008: 1216). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sebagian orang cenderung menyatakan guru sebagai suatu profesi, dan sebagian lagi tidak mengakuinya. Oleh sebab itu dapat dikatakan jabatan guru sebagian, tapi bukan seluruhnya merupakan jabatan profesional, namun sedang bergerak kearah itu. Kita di Indonesia dapat merasakan jalan ke arah itu mulai dijalani, misalnya dengan adanya peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989 bahwa yang boleh menjadi guru hanya yang mempunyai akta mengajar yang

3

dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Selain itu, juga guru diberi penghargaan oleh pemerintah melalui Keputusan Menpan nomor 26 Tahun 1989, dengan memberikan tunjangan fungsional sebagai pengajar, dan dengan kenaikan pangkat yang terbuka (Soetjipto, 2009: 26). Sesungguhnya paradigma baru pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), memang telah menempatkan

pendidik

sebagai

tenaga

profesional,

yang

bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengapdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi ( pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas). Pasal ini tidak diikuti dengan perintah untuk pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Itulah salah satu sebab, maka pengaturan lebih lanjut tentang pendidik, khususnya guru dan dosen, perlu dibuat dalam bentuk undang-undang. Persamaan yang paling esensial, bahwa guru dan dosen adalah pendidik yang merupakan tenaga profesional. Pengertian profesional memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Sisdiknas, dan karena itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, diberi rumusan : “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi”. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, ditetapkan dengan jelas sembilan prinsip profesional (pasal 7 ayat 1), yaitu guru dan dosen : (a)

4

memiliki bakat, minat dan panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas; dan (d) memilki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; dan (e) memiliki tangung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Selain itu guru dan dosen harus juga: (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru. Khusus bagi guru harus (i) memiliki wadah profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dalam hal ini dosen tidak wajib memiliki wadah profesi, karena akan lebih banyak diatur oleh senat perguruan tinggi masing-masing (Arifin, 2007:68). Pendapat dari Soetjipto, Arifin diatas diperkuat oleh Ondi Saondi (2009) bahwa guru di Indonesia

merupakan jabatan profesi yang mulai

dijalani, hal ini bisa dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai dasar landasan pelaksanaan peningkatan keprofesionalan guru. Pada undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa Keprofesionalan guru harus memiliki beberapa kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Penjelasan tentang Standar Kualifikasi dan

5

Kompetensi Pendidik diatur pada peraturan menteri nomor 16 tahun 2007 yaitu (Anonim, 2010: 81) : 1. Kompetensi Pedagogik Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan

peserta

didik dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya. Secara rinci kompetensi paedagogik mencangkup: a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, dan emosional. b. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. c. Memahami gaya belajar dan kesulitan peserta didik. d. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. e. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran

yang

mendidik. f. Mengembangkan kurikulum yang mendorong didik dalam pembelajaran. g. Merancang pembelajaran yang mendidik.

keterlibatan peserta

6

2. Kompetensi Profesional Merupakan kemampuan penguasaan meteri pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Yang termasuk kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang terdiri

dari penguasaan bahan

yang diajarkan,

penguasaan

dan

penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Secara rinci kompetensi profesional mencangkup : a.

Menguasai subtansi bidang studi dan metodologi keilmuan

b.

Menguasai struktur dan materi bidang studi.

c.

Menguasai dan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

d.

Mengadahkan materi kurikulum bidang studi.

e.

Meningkatkan kwalitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

3. Kompetensi Sosial Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, serta masyarakat sekitar. Cakupan kompetensi sosial meliputi :

7

a.

Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan

masyarakat. b.

Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah

dan

masyarakat. c.

Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global.

d.

Memanfaatkan informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

4. Kompetensi Kepribadian Kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini mencangkup penampilan/sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsurunsurnya. Disamping itu pemahaman dan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru dan penampilan diri sebagai panutan anak didiknya. Secara rinci kompetensi kepribadian mencangkup : a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

8

c. Mengevaluasi kinerja sendiri. d. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut akan dinyatakan dalam sertifikat pendidik yaitu melalui sertifikasi, pada saat ini pemerintah baru melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur penilain dan jalur pendidikan. Adanya sertifikasi guru ini

pemerintah memberikan

hadiah bagi guru yang telah dinyatakan profesional melalui tunjangan dua kali gaji pokok. Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut profesi guru sekarang banyak diminati masyarakat. Profesi guru pada saat ini memang dalam puncak popularitas, pendapat yang diungkapkan oleh Soetjipto dan Ondi Saondi bahwa guru di Indonesia merupakan jabatan profesi yang sekarang mulai di gemari memang benar adanya. Banyaknya minat masyarakat yang ingin berprofesi menjadi guru, bisa dilihat dari membludaknya yang ingin bersekolah di LPTK, Misalnya di UNNES menjadi salah satu Perguruan tinggi favorit dalam mencetak calon guru. Profesi guru pada saat ini banyak di minati oleh masyarakat karena merupakan salah satu profesi yang sangat menjanjikan. Kebijakan-kebijakan baru yang di keluarkan pemerintah di atas terhadap profesi guru dan dosen bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup, hal inilah yang dijadikan sebab mengapa profesi guru pada saat ini menjadi profesi yang favorit. Profesi guru meskipun telah diminati masyarakat dengan adanya perbaikan melalui program sertifikasi, seorang guru tidak menjamin

9

bahwa guru tersebut sudah profesional, hal ini dapat dilihat dari data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Supriyono, 2009: 25) terhadap profesionalisme guru dan mutu pendidikan Jawa Tengah masih rendah. Hal ini di latar belakangi oleh banyak faktor yaitu kualifikasi pendidikan formal guru belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, kekurangan guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan masih cukup banyak, distribusi guru belum merata, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya, kesejahteraan pendidikan belum optimal dan penghargaan terhadap pendidikan sangat minim serta peran PKG (Pemantapan Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) belum optimal. Dalam upaya pengembangan kompetensi profesionalisme guru, menurut Supriadi (1998), yaitu diantaranya dapat melalui mengoptimalkan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk PKG (Pusat Kegiatan Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang memungkinkan para guru berbagai pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Diperlukan

suatu

wadah

yang

dapat

meningkatkan

dan

mengembangkan kompetensi. Organsasi itu di bentuk karena sebagai salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah

10

untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni wadah profesi. Bagi guru di Indonesia wadah-wadah tersebut yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI, namun di samping PGRI sebagai satu-satunya wadah guru di sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada wadah guru yang disebut MGMP sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI. MGMP sebagai wadah profesi guru yang berbasis mata pelajaran secara profesional, terprogram, dan secara khusus

diarahkan untuk

mengembangkan standarisasi konsep dan penilain mata pelajaran secara nasional (Saondi, 2010: 75). Tujuan dari berdirinya MGMP seharusnya guru dapat memanfaatkan dan ikut berpartisipasi dalam wadah tersebut, akan tetapi semua guru belum menyadari hal itu. Adanya Sertifikasi Guru dan Pelaksanaan Implementasi KTSP, guru dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif. Memanfaatkan wadah profesi guru tersebut guru dapat bertukar pengalaman dan saling berbagi sesama guru sehingga dapat mengembangkan kompetensi guru dan menjadikannya guru profesional. MGMP sebagai wadah dalam pengembangan profesionalisme guru, maka peningkatan MGMP merupakan masalah yang mendesak untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan

11

kinerja MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen MGMP. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja MGMP yang berarti. Di beberapa daerah menunjukkan peningkatan MGMP yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Berdasarkan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam mengenai kinerja MGMP. MGMP menjadi sarana yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru, hal ini bisa dilihat dari tugas dan fungsi dari adanya wadah MGMP yaitu sebagai tempat guru untuk berdiskusi dan menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat saling tukar pikiran dalam merancang model pemebelajaran dan implementasi KTSP secara efektif dan efisisen (Mulyasa, 2008: 79). Begitu juga dengan MGMP Sejarah di Kabupaten Rembang juga mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah pada SMA. Apalagi di tambah adanya pengembangan sejarah Lokal dari tiap-tiap daerah yang harus di masukan di materi ajar, menambah pentingnya peran MGMP. Dalam MGMP guru sejarah dapat berkumpul dan membahas tentang peristiwa dan cagar budaya apa yang perlu di masukan dalam sejarah lokal. Selain itu, MGMP juga berperan dalam mengatasi permasalahan pembelajaran Sejarah Kontroversial, Hal ini telah diungkapakan oleh Tri Widodo pada seminar

12

makalah nasional dalam rangka refleksi kebangkitan nasional pada 28 Mei 2009 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Menurut Tri Widodo “Banyak peristiwa-peristiwa Sajarah” di negeri ini yang “masih sarat” dengan kontroversi, di samping yang secara khusus yaitu peistiwa : Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Serangan Umum 1 Maret 1949, Lahirnya Pancasila, Peristiwa G 30/S PKI, Lahirnya Orde Baru, Integrasi Timur-Timur. Sifat Sejarah yang kontroversial ini jelas memberikan pengaruh yang besar dalam pembelajaran Sejarah di kelas, meski pembelajaran kontroversial di kelas adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Untuk itu guru membutuhkan suatu wadah, salah satunya yaitu MGMP dalam membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi KTSP. Berdasarkan uraian diatas, Banyak asumsi yang mengatakan bahwa MGMP mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan standarisasi konsep dan penilain mata pelajaran secara nasional, serta dapat dijadikan tempat pengembangan kompetensi guru khususnya kompetensi profesional. Namun apakah MGMP di Kabupaten Rembang juga dapat memberikan kontribusi yang sama pada guru sejarah dengan berdasarkan tujuan dan peran MGMP. Penelitian ini bermaksud melakukan pengamatan terhadap Peranan MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah, kendala-kendala apa yang terjadi dalam pengembangan kompetensi tersebut dan tanggapan guru sejarah terhadap fungsi MGMP.

13

Dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul : Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Pada SMA di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. B. Perumusan Masalah 1. Upaya apa yang dilakukan MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011? 2. Kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011 oleh MGMP ? 3. Tanggapan guru sejarah terhadap fungsi MGMP ? C. Tujuan Penelitian Dari Judul dan permasalahan diatas peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang Tahun 2010/2011 oleh MGMP. 3. Untuk mengetahui tanggapan guru sejarah terhadap fungsi MGMP.

14

D. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 1. Kegunaan akademis atau teoritis a. Dapat memberikan kegunaan kepada guru tentang pengembangan kompetensi sehingga pengajaran di sekolah di harapkan dapat menjadi lebih baik. b. Memberikan kegunaan kepada wadah profesi guru (MGMP) di Indonesia

agar

dapat

dijadikan

suatu

wadah

yang

dapat

mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat menjadikan guru profesional. 2. Kegunaan Praktis a. Dapat berguna bagi penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam. b. Dapat menambah pengetahuan bagi para mahasiswa yang belajar pada jurusan sejarah (prodi pendidikan sejarah) pada khususnya dan jurusanjurusan lain pada umunya. c. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi para mahasiswa atau masyarakat umum lainnya. E. Batasan Istilah Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami penelitian ini perlu memberikan batasan istilah dalam pemakaian kata atau kalimat pada judul yang peneliti ambil.

15

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru matapelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/ kota/ sanggar/ gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan wadah nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain (http://re-searchengines.com/art05-14.html, diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, jam 15.09). 2. Kompetensi Profesional Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi

(competency)

yakni kemampuan atau kecakapan (KBBI 2008: 1216). Kompetensi Profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru (Soegeng dan Retnaningdyastuti, 2010: 12).

16

3. Guru Sejarah Dalam Undang-undang Guru dan Dosen (pasal 1 ayat 1 ) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (Aqib dan Rohmanto, 2008 : 145). Sejarah mempunyai Tujuan yang luhur, yaitu ilmu sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah : “ menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antarbangsa dan negara. Anak memahami bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat negara dan dunia”( Kasmadi, 1996: 13). Sejarah mempunyai fungsi dalam pembangunan bangsa, kesadaran sejarah, identitas dan kepribadian nasional menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa maka jelaslah bahwa pengkajian sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan bangsa serta pembentukan manusia Indonesia bermartabat ( Kartodirjo, 1990: 60).

17

Berdasarkan uraian di atas, Guru Sejarah yaitu Orang yang berprofesi mengajar, dalam bidang studi atau ilmu yang merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antarbangsa dan negara.

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 1. Pengertian MGMP MGMP merupakan suatu wadah atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/ kota/ kecamatan/ sanggar/ gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA negeri dan swasta, baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta dan atau guru tidak tetap atau honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain (http://re-searchengines.com/art05-14.html, diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, jam 15.09). MGMP merupakan salah satu jenis organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini selain PGRI, MGMP didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Soetjipto, 2009: 36). MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis. Hakikat MGMP berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi

18

19

ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap meteri yang diajarkan dan pengembangannya (Saondi, 2010: 80). MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis disanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh dan bertangung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Guru bertugas mengimplementasikan kurikulum kelas. Dalam hal ini dituntut kerjasama yang optimal diantara para guru. MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya (Sa’ud, 2009: 107). 2. Organisasi Profesi Guru Di Indonesia suatu wadah atau organisasi profesi di atur dalam undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, dikemukaan bahwa: “ Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru”. Lebih lanjut dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 41 (1) Guru

dapat

independen

membentuk

organisasi

profesi

yang

bersifat

20

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembentukan organaisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi

profesi

guru

dalam

pelaksanaan

pembinaaan

dan

pengembangan profesi guru. 2. Pasal 42 Orgainsasi profesi guru mempunyai kewenangan : (1) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (2) Memberikan bantuan hukum kepada guru; (3) Memberikan perlindungan profesi guru; (4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (5) Memajukan pendidikan nasional (Mulyasa, 2008: 48) Pasal yang disebutkan Mulyasa di atas merupakan pasal kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam peningkatan profesionalan guru, sebelumnya sudah ada pasal-pasal yang memuat tentang organisasi guru yaitu pada buku “Potret Guru” di tulis bahwa PGRI dimantapkan sebagai organisasi profesi diperjelas dalam kongres PGRI XIV yang berlangsung di Jakarta tanggal 26 sampai 30 Juni 1979.

21

Pada kongres PGRI XIII menyatakan kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru. Sehingga, Pasal 41 dan pasal 42 diatas merupakan pasal yang mengatur tentang organisasi profesi guru, dengan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru tersebut, membentuk kode etik yang penegakannya dilakukan oleh dewan kehormatan guru. Sedangkan dewan kehormatan guru dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru. Bagan berikut akan mempermudah memahami struktur dan kewenangan serta tugas organisasi profesi profesi.

22

ORGANISASI PROFESI & KODE ETIK dapat membentuk GURU

PEMERINTAH/PEMDA ORGANISASI dapat memfasilitasi Menetapkan & menegakan KODE ETIK GURU

PROFESI

wewenang

memberikan bantuan hukum norma & etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas

Wajib menjadi anggota

memberikan perlindungan profesi melakukan pembinaan & pengembangan profesi

INDEPENDEN memajukan pendidikan nasional

membentuk DEWAN KEHORMATAN

mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberikan sanksi pelanggaran

Gambar 2.1 (Sholeh, 2006: 124) 3. Tujuan MGMP Organisasi MGMP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI (Soetjipto, 2009: 36).

23

Tujuan MGMP yang ditulis Oleh Soetjipto hampir sama dengan pendapat Mulyasa yaitu untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi guru. Sedangkan, Menurut Zulacchah (2006) Tujuan diselenggarakannya MGMP yaitu : 1. Untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi

program

pembelajaran

dalam

rangka

meningkatkan

keyakinanan diri sebagai guru profesional. 2. Untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan

pembelajaran

sehingga

dapat

menunjang

usaha

peningkatkan pemerataan mutu pendidikan. 3. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya. 4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan. 5. Saling berbagi Informasi dan pengalaman dari hasil lokakaryanya, simposium, seminar, diklat, classromm action reseach, referensi dan lain-lain. Kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama.

24

6. Mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school reform), khususnya focus classroom reform, Sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif. Menurut Saondi MGMP mempunyai tujuan tidak lain menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan sikap percaya diri sebagai guru; menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksankan kegiatan belajar-mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan; mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran guru, kondisi sekolah dan lingkungan; Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan dan Iptek, kegiatan pelakanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan; saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Saondi, 2010: 81). 4. Peran MGMP MGMP di tuntut untuk berperan sebagi, pertama reformator dalam classroom, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif. Kedua, mediator, dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian. Ketiga, Supporting agency,

25

dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah. Keempat, Collaborator, terhadap unit terkait dan organisasi profesi relevan. Kelima, evaluator dan development school reform dalam konteks MGMP, dan Keenam, Clinical dan academic supervisor dengan pendekatan penilaian appraisal (http://re-searchengines.com/art05-14.html, diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, jam 15.09). Kurikulum

Tingkat

Satuan

Pendidikan

(KTSP)

dalam

implementasinya tidak mudah bagi seorang guru untuk menerapkannya di lapangan yaitu untuk mewujudkan proses pembelajaran yang dapat mengubah ranah psikologis siswa sebagaimana yang digariskan pemerintah, serta berbagai permasalahan lain terkait dengan implementasi KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36: 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar

Nasional

Pendidikan

untuk

mewujudkan

tujuan

pendidikan nasional. 2. Kurikulum

pada

semua

jenjang

dan

jenis

pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

26

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh (BSNP) Badan Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa 2006: 12) Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya merevitalisasi wadah musyawarah guru, agar guru dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif. Wadah musyawarah guru seperti MGMP merupakan suatu wadah yang efektif dalam memantapkan profesi guru, karena di MGMP guru dapat berdiskusi dan menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat saling tukar pikiran dalam merancang model pembelajaran dan implementasi KTSP secara efektif dan efisien. Melalui wadah musyawarah guru diharapkam persoalan dapat diatasi, termasuk bagaimana mengembangkan KTSP dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mencari alternative pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Wadah musyawarah guru juga dapat menyusun juga mengevaluasi perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi kemajuan dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rencana berikutnya. Kegiatan wadah guru yang dilakukan dengan intensif, dapat

27

dijadikan sebagai wahana pengembangan diri guru untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diajarkan. Melalui revitalisasi wadah musyawarah guru, diharapkan semua kesulitan dan permasalahan dapat dipecahkan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan disekolah melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan (efective instruction). Berdasarkan urain di atas, menurut pendapat penulis Organisasi profesi guru di Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang merupakan sebuah organisasi yang sangat baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut, akan tetapi organisasi guru misalnya PGRI dalam peningkatan mutu profesional keguruan belum menonjol, oleh karena itu atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membentuk organisasi lagi yang disebut sebagai MGMP, pada dasarnya dengan melihat pengertian, tujuan dan peran MGMP yang telah di jelaskan atas begitu baik. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja MGMP yang berarti. Pelaksanaan dilapangan sulit karena adanya faktor-faktor yang menghambat kerja dari MGMP sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. B. Kompetensi Profesional Guru 1. Pengertian Kompetensi Profesional Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 dan peraturan menteri nomor 16 tahun 2007 kompetensi profesional

28

adalah Merupakan kemampuan penguasaan meteri pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Termasuk kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa (Anonim, 2010: 81). Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam (SNP) Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2008: 135). SNP Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 mencangkup 8 (delapan) lingkup, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan : 1) Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

29

2) Standar Proses mencangkup (1) proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan

secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. (3) Setiap satuan pendidikan

melakukan

perencanaan

proses

pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (Pasal 20) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

yang

memuat

sekurang-kurangnya

tujuan

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 3) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. (a) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. (b) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai

30

dengan jenjang pendidikan. (c) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,

sehat

jasmani

dan

rohani,

serta

memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial. (4) Seseorang yang

tidak

memiliki

ijazah

dan/atau

sertifikat

keahlian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

31

5) Standar Sarana dan Prasarana (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6) Standar Pengelolaan mencangkup pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen kemandirian,

berbasis

sekolah

kemitraan,

yang

partisipasi,

ditunjukkan keterbukaan,

dengan dan

akuntabilitas (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian

dalam

pengelolaan

akademik,

operasional,

personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

32

7) Standar Pembiayaan (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya

penyediaan

sarana

dan

prasarana,

pengembangan

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 8) Standar Penilaian Pendidikan (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan b. penilaian hasil belajar

33

oleh satuan pendidikan tinggi. (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Ruang lingkup kompetensi profesional guru secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan sebagai berikut : a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; b. Mengerti

dan

dapat

menerapkan

teori

belajar

sesuai

taraf

perkembangan peserta didik; c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tangung jawabnya; d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; e. Mampu mengembangkan dan mengunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan; f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik; Secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut : (a) Memahami Standar Nasional Pendidikan, (b) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (c) Menguasai materi standar, (d) Mengelola program pembelajaran, (e) Mengelola kelas, (f)

34

Menggunakan media dan sumber pembelajaran, (g) Menguasai landasanlandasan kependidikan, (h) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, (i) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (j) Memahami penelitian dalam pembelajaran, (k) Menampilkan keteladanan dan kemimpinan dalam pembelajaran, (l) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, (m) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasi oleh guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar (Mulyasa, 2008: 138). Kompetensi guru berdasarkan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi kegurunnya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata lain,

kompetensi

adalah

pemilikan

penguasaan,

keterampilan,

dan

kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, selain kompetensi profesional. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu , kompetensi kepribadian, komptensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. George J. Mouly mengatakan bahwa keempat bidang tersebut mempunyai hubungan hierarkis. Artinya,

35

saling mendasari satu sama lain. Kompetensi yang satu mendasari kompetensi lainnya. Seorang guru yang dikatakan sebagai guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. Pendapat ini diperkuat oleh Syaefudin, bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (Syaefudin, 2009: 49). Kompetensi merupakan bagian atau syarat untuk menjadi guru profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan meteri pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Demikian tentang pengertian kompetensi profesional guru, sedangkan guru profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya, merupakan pendapat dari Uzer Usman, sedangkan menurut Hamzah Uno guru profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Jadi perbedaan antara kompetensi profesional guru dengan guru profesional adalah kompetensi profesional itu jadi bagian atau syarat menjadi guru profesional. 3. Pengembangan Kompetensi Profesional Melalui MGMP Profesionalisme guru dan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Jawa

Tengah (Supriyono,

2009: 25)

36

menyimpulkan bahwa kompetensi guru se-Jawa Tengah masih rendah. Padahal untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas, dalam Undangundang Guru dan Dosen tahun 2005 menyatakan dengan tegas bahwa setiap guru memiliki beberapa kompetensi meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Permasalahan masih rendahnya kompetensi guru di Jawa Tengah antara lain di latar belakangi : kualifikasi pendidikan formal guru belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, kekurangan guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan masih cukup banyak, distribusi guru belum merata, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya, kesejahteraan pendidikan belum optimal, dan penghargaan terhadap pendidikan sangat minim serta peran PKG (Pemantapan Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) belum optimal. Melihat data di atas yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sungguh sangat memprihatinkan karena Menurut Danim (Syaefudin, 2009: 98) dari perspektif institusi, pengembangan profesionalisme guru sangatlah penting, hal ini dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah

keorganisasian.

Selanjutnya

dikatakan

juga

bahwa

pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks

37

pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu: (1) perkembangan Iptek, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi KTSP. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif Program Pengembangan Profesionalisme Guru, sebagai berikut : (1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru, (2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi, (3) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi, (4) Program Supervisi Pendidikan, (5) Program Pemberdayaan MGMP, (6) Simposium Guru, (7) Program Pelatihan Tradisional lainnya, (8) Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, (9) Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, (10) Melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas), (11) Magang, (12) Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, (13)

38

Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi Profesi, (14) Menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Berdasarkan urain diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesionalisme oleh

guru sangatlah penting hal ini dikarenakan adanya

beberapa faktor yang mengharuskan profesionalisme guru harus di kembangkan, yaitu: (1) perkembangan Iptek, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi KTSP. Banyak cara yang dapat ditempuh guru dalam pengembangan profesionalismenya, salah satunya melalui pemberdayaan MGMP. profesional guru dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat melalui dampak pengiring, yakni di masyarakat. C. Guru Sejarah 1. Pengertian Guru Dalam Undang-undang Guru dan Dosen (pasal 1 ayat 1 ) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (Aqib dan Rohmanto, 2008: 145).

39

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Uno, 2008: 15). 2. Guru Sejarah Sejarah mempunyai Tujuan yang luhur, yaitu ilmu sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah adalah : “menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Pelajaran sejarah merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antarbangsa dan negara. Anak dapat memahami bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat negara dan dunia”( Kasmadi, 1996: 13). Sejarah mempunyai fungsi dalam pembangunan bangsa, kesadaran sejarah, identitas dan kepribadian nasional menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa maka jelaslah bahwa pengkajian sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan bangsa serta pembentukan manusia Indonesia bermartabat (Kartodirdjo, 1990: 60). Menurut Abu Su’ud mengenai kegunaan sejarah berdasarkan pernyataan yang menjadi klasik yang dikemukakan oleh Herodotus, yaitu “Historia Vitae Magistra”. Sejarah merupakan guru kehidupan, katanya.

40

Artinya, bahwa sejarah memiliki kemampuan untuk digunakan mencapai tujuan pendidikan tertentu yang dikehendaki manusia, karena pada hakikatnya

sejarah umat manusia berisi pengalaman yang penuh dengan

pelajaran tentang hidup (Su’ud, 1990: 94) Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru sejarah yaitu orang yang berprofesi mengajar, dalam bidang studi atau ilmu yang merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan politik bangsa. Lebih jauh lagi pengajaran sejarah merupakan sumber inspirasi terhadap hubungan antarbangsa dan negara, serta dapat membentuk manusia Indonesia yang bermartabat, karena Sejarah mempunyai fungsi dalam pembangunan bangsa, identitas dan kepribadian nasional. Pendidikan dianggap suatu sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional kita, maka pelajaran sejarah pada hakikatnya merupakan sumber kekuatan bagi berfungsinya sarana tersebut dengan efektif. Dengan kata lain, semakin kita menyadari nilai sejarah, semakin kita punya kekuatan untuk menumbuhkan sifat, watak, kemampuan yang diinginkan. Kesadaran sejarah yang tidak lain daripada kondisi kejiwaan yang menunjukan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang, menjadi dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan (Widja, 1989: 10). Pentingnya sejarah sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melalui pendidikan. Dengan demikian, pelajaran sejarah di sekolah termasuk kedalam mata pelajaran yang penting. Untuk itu seorang guru sejarah harus dapat

41

memperbaiki cara-cara mengajar sejarah, karena diperhatikan dalam praktekpraktek pengajaran sejarah di sekolah, sering didapat kesan bahwa pelajaran sejarah itu tidak menarik, bahkan sangat membosankan. Guru sejarah hanya membeberkan fakta-fakta kering, berupa urutan tahun dan peristiwa belaka. Pelajaran sejarah dirasakan peserta didik hanyalah mengulangi hal-hal yang sama dari tingkat SD sampai SMA. Model serta teknik pengajarannya juga dari itu ke itu saja. Apa yang terjadi kelas, biasanya adalah : guru memulai pelajaran dengan bercerita, atau lebih tepat membacakan apa-apa yang telah tertulis di dalam buku ajar, dan akhirnya langsung menutup pelajarannya begitu bel akhir pelajarn berbunyi. Tidak mengherankan, di pihak guru-guru (termasuk guru sejarah sendiri) sering timbul kesan bahwa mengajar sejarah itu mudah. Keadaan seperti digambarkan di atas ini bisa terjadi karena kurang memadainya kemampuan guru sejarah untuk mengembangkan strategi serta metode pengajaran sejarah. Untuk itu guru sejarah memerlukan suatu organisasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi salah satu organisasi tersebut adalah MGMP, melalui MGMP ini seorang guru dapat saling komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. Selain itu, MGMP juga berperan dalam mengatasi permasalahan pembelajaran sejarah kontroversial, Hal ini telah diungkapakan oleh Tri Widodo pada seminar makalah nasional dalam rangka refleksi kebangkitan nasional pada 28 Mei 2009 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Menurut Tri Widodo “Banyak peristiwa-peristiwa Sajarah” di negeri ini yang “masih sarat” dengan kontroversi, di samping

42

yang secara khusus yaitu peistiwa : Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Serangan Umum 1 Maret 1949, Lahirnya Pancasila, Peristiwa G 30/S PKI, Lahirnya Orde Baru, Integrasi Timur-Timur. Sifat sejarah yang kontroversial ini jelas memberikan pengaruh yang besar dalam pembelajaran sejarah di kelas, meski pembelajaran kontroversial di kelas adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Untuk itu guru membutuhkan suatu wadah, salah satunya yaitu MGMP dalam membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi KTSP. 3. Kompetensi Profesional Guru Sejarah Seorang guru sejarah harus memiliki kompetensi yang telah diatur dalm Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Menurut pasal tersebut dalam kompetensi profesional seorang guru sejarah SMA/MA, SMK/MAK yaitu: a. Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek sejarah. b. Membedakan pendekatan-pendekatan sejarah. c. Menguasai materi sejarah secara luas dan mendalam. d. Menunjukkan manfaat mata pelajaran sejarah Menurut I Gde Widja (1989: 16-18), khusus hubungan dengan pengajaran sejarah, seorang guru sejarah dituntut untuk bisa memenuhi kemampuan-kemampuan sebagai

berikut: (1) Seorang guru sejarah

seyogyanya memiliki kualitas prima dalam masalah kemanusiaan. Ini tidak lain dari pada konsekwensi logis dari hakikat sejarah, dimana bahan baku dari sejarah itu tidak lain dari kemanusiaan itu sendiri. (2) Guru sejarah

43

seyogyanya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan. Dalam hubungan ini, guru sejarah adalah “messenger of man’s cultural inheritance” (penyampai dari warisan budaya manusia). Untuk itu dengan sendirinya guru sejarah dituntut untuk punya pengetahuan yang meluas dan mendalam tentang berbagai aspek kebudayaan, baik kebudayaan rohani maupun kebudayaan material. (3) Guru sejarah seyogyanya juga adalah pengabdi perubahan. Ini berarti bahwa guru sejarah harus selalu menyadari salah satu watak utama sejarah, yaitu perubahan. Berpikir historis adalah berpikir bahwa segala sesuatu akan bergerak atau berubah, cepat atau lambat, Dengan demikian seorang guru sejarah hendaknya menjadi seorang yang cukup peka terhadap pertanda-pertanda jaman dan bahkan hendaknya mampu mndeteksi arah perkembangan tersebut, untuk itu pula seorang guru sejarah hendaknya tanggap terhadap permasalahan masyarakat. (4) Guru sejarah seyogyanya juga adalah pengabdi kebenaran. Memang sejarah terkenal karena unsur subjektifitas yang inherent (yang sudah menjadi pembawaanya) pada prosedur kerja sejarah itu sendiri, tapi ini sama sekali bukan berarti bahwa guru sejarah begitu saja bisa berbohong. Ada tuntutan etis yang seharusnya tetap membimbing kata hati “ orang-orang sejarah“, yaitu kejujuran intelektul (integritas intelektual) yang seharusnya selalu mendasari kegiatannya. Ini berarti guru sejarah dituntut untuk mampu menyampaikan fakta yang benar, atau bahwa murid harus mempelajari fakta yang sebenarnya terjadi. Secara lebih opersional,

44

kompetensi khusus guru sejarah bisa diperinci kedalam aspek-aspek (1) pengetahuan, (2) ketrampilan, dan (3) sikap. (1) Aspek Pengetahuan Tentu saja penguasaan aspek pengetahuan yang meluas dan mendalam tentang materi sejarah yang akan diajarkan. Namun, diperlukan pengetahuan tambahan yang sifatnya memperluas cakrawala serta wawasan guru sejarah, sehingga ia mampu lebih menghidupkan peristiwa masa lampau. Ini meliputi antara lain pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa-peristiwa kontemporer di masyarakat sekitarnya maupun di dunia internasional. Kepentingan pengetahuan semacam ini ialah untuk memungkinkan guru sejarah menghubungkan peristiwa yang telah lewat dengan peristiwa masa kini. (2) Aspek Ketrampilan Aspek ini terutama manyangkut kemampuan guru sejarah dalam memilih cara-cara mengajar yang efektif, sehingga sasaran pelajaran sejarah bisa dicapai semaksimal mungkin. Di sinilah keterampilan memilih, mengembangkan dan mengimpelentasikan berbagai alternatif strategi dan metode mangajar sejarah sangat diperlukan bagi seorang guru sejarah. Tanpa adanya keterampilan ini guru sejarah akan hanya terpaku pada strategi dan metode yang itu-itu saja. Selanjutnya bisa diduga hasil kegiatan belajar mengajarnya akan sangat minim, kalau tidak bisa dikatakan gagal. Termasuk dalam keterampilan ini adalah berbagai macam keterampilan, seperti penggunaan media pengajaran sejarah, menyuguhkan

45

uraian yang memudahkan penanaman nilai-nilai sejarah pada diri peserta didik, keterampilan bercerita sejarah, dan keterampilan mengembangkan dan menggunakan teknik evaluasi baik untuk tes sumatif maupun tes formatif. (3) Aspek Sikap Sudah jelas bahwa sikap guru sejarah akan sangat berpengaruh atas pencapaian tujuan pengajaran sejarah yang pada dasarnya bertekanan di bidang efektif, yaitu pengembangan sikap murid yang positif terhadap lingkungan masyarakat dan bangsanya yang bersumber pada nilai-nilai sejarah yang dipelajarinya. Apabila seorang guru sejarah sama sekali tidak menunjukan sikap menghargai peristiwa masa lampau, atau secara tegasnya tidak tertarik pada peristiwa sejarah, sulit diharapkan guru bisa mengajar dengan baik, dalam artian mampu merealisir tujuan pengajaran sejarah itu. Di sini prinsip keteladanan sangat diharapkan dari guru sejarah. Bukan saja di dalam kelas, tapi di luar kelas juga dia harus menunjukan diri sebagai seorang yang menghargai sejarah. Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya pelajaran sejarah bagi terwujudnya pembangunan bangsa, identitas dan kepribadian nasional. Diharapkan seorang guru sejarah harus mempunyai kompetensi yang sudah di tetepkan pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

46

D. Kerangka Berfikir Dalam upaya pengembangan kompetensi guru khusunya kompetensi profesional sesuai dengan permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar

kualifikasi

Akademik

dan

Kompetensi

Guru.

Guru

dapat

memanfaatkan organisasi profesi yang ada, organisasi guru yang telah berdiri atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selain PGRI yaitu MGMP. Melaui wadah ini guru dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan

dalam

memberikan

kontribusi

pada

peningkatakan

keprofesionalan para anggotanya tidak hanya peningkatan kemampuan guru dalam hal menyusun perangkat pembelajaran tetapi juga peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya (Saondi, 2010: 80). Banyak asumsi yang mengemukakan bahwa MGMP mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan guru, khususnya guru sejarah berkaitan dengan materi kontroversial dan pengembangan sejarah lokal. Wadah organisasi ini memang sangat dibutuhkan oleh guru dalam pengembangan kompetensi khususnya kompetensi profesional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen MGMP. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja

47

MGMP yang berarti. Di beberapa daerah menunjukkan peningkatan MGMP yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Berdasarkan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam mengenai kinerja MGMP. Berdasarkan landasan teori di atas, secara ringkas gambaran penelitian disajikan pada gambar di bawah ini : Kerangka berpikir Peran MGMP Sejarah Terhadap kompetensi profesional guru Sejarah MGMP Guru Profesional

Program-program

Kompetensi Guru Sejarah

Kendala-kendala

Gambar 2.2

Profesional

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sasaran Penelitian Objek penelitian ini dilakukan pada guru-guru Sejarah SMA yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SMA di Kabupaten Rembang. MGMP di jadikan lokasi penelitian karena Wadah tersebut begitu penting sebab merupakan salah satu alternatif dalam pengembangan kompetensi guru, Syaefudin dalam bukunya “Pengembangan profesi guru”. Khususnya kompetensi profesional sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2007 dan Kompetensi Guru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 74 tahun 2008

guru dituntut untuk

mempunyai kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu, kompetensi kepribadian, komptensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. George J. Mouly mengatakan bahwa keempat bidang tersebut mempunyai hubungan hierarkis. Artinya, saling mendasari satu sama lain. Kompetensi yang satu mendasari kompetensi lainnya. Selain

pendapat

dari

Syaefudin

mengenai

MGMP

dalam

mengembangkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan KTSP, Mulyasa juga berpendapat demikian hal ini tertuang dalam buku “Implementasi

KTSP

Kemandirian

Guru

dan

Kepala

Sekolah”.

Perkembangan Kurikulum membuat peran wadah guru menjadi penting, 48

49

dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

yang di

kembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Mengimplementasikan KTSP menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah untuk merevitalisasikan wadah musyawarah guru. Hal ini penting karena jumlah guru di sekolah pada umumnya sudah cukup memadai, tetapi suasana belajar belum cukup kondusif akibat rendahnya penguasaan guru terhadap metodologi, misalnya metode mengajar guru yang kurang bervariasi. Melalui wadah musyawarah guru, di harapkan persoalan dapat diatasi termasuk bagaimana mengembangkan KTSP dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Mulyasa 2008: 79). Penelitian ini fokus pada MGMP Sejarah SMA bukan MGMP Sejarah (IPS) SMP, karena mata pelajaran Sejarah SMA lebih spesifik tidak dimasukan kedalam mata pelajaran terpadu (IPS) seperti di SMP yaitu perpaduan dari mapel Geografi, mapel Ekonomi, dan mapel Sejarah. Sasaran penelitian ini sangat relevan karena sesuai dengan profesi yang akan peneliti lakukan kelak yaitu sebagai guru Sejarah. Fokus pada kompetensi profesional karena penilaian supervisi yang sering dilakukan pengawas terhadap kinerja guru lebih cenderung pada kompetensi profesional yang dapat diukur melalui skala Likert. Serta, tujuan berdirinya wadah MGMP lebih cenderung pada kompetensi profesionalisme.

50

Alasan penelitian di Kota Rembang yaitu adanya penilaian dari dinas pendidikan dan kebudayaan Jawa Tengah

(Supriyono, 2009: 25)

menyimpulkan bahwa kompetensi guru se-Jawa Tengah masih rendah, Permasalahan masih rendahnya kompetensi guru di Jawa Tengah antara lain di latar belakangi oleh banyak faktor salah satunya yaitu: Peran MGMP yang belum optimal. Sehingga peneliti ingin mengetahui Peran MGMP Sejarah SMA Rembang, karena Rembang merupakan bagian Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Apakah MGMP di wilayah Kabupaten Rembang sudah bermanfaat bagi guru, khususnya guru sejarah dalam mengembangkan kompetensinya khususnya kompetensi profesional, mengingat fungsi dan tujuan dari MGMP. Apakah guru-guru sejarah sudah memanfaatkan wadah tersebut, dengan melihat perkembangan kurikulum yang menuntut agar guru menjadi guru yang profesional. Sehingga penelitian ini mengamati tentang peran MGMP dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Pada SMA di Kabupaten Rembang tahun 2010/2011 dapat dilakukan. B. Bentuk dan Strategi Penelitian Berdasarkan

rumusan

masalah

yang

diangkat,

penelitian

ini

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang peran MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang. Untuk memahami hal itu, perlu diteliti secara mendalam, tentang peran MGMP terhadap guru sejarah, kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang dan Tanggapan guru sejarah terhadap fungsi MGMP tersebut.

51

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah yang bersifat deskriptif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya (Sutopo, 2006: 179). Sifat Penelitian ini menggunakan studi kasus terpancang (embedded research), yakni sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian (Sutopo, 2006: 139). Meneliti tentang peran MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah, bagaimana upaya yang dilakukan MGMP dalam pengembangan kompetensi profesioanl guru sejarah, kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi profesional guru sejarah di Kabupaten Rembang dan tanggapan guru Sejarah terhadap fungsi MGMP tersebut. Jenis Penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal, artinya penelitian hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi, atau satu subyek) (Sutopo, 2006: 140). karena meneliti satu wadah yaitu MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang. C. Sumber Data 1. Narasumber atau Informan (informant) Pada penelitian kualitatif sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Dalam pengumpulan data peneliti kualitatif untuk bisa lentur dan juga kritis memahami berbagai informasi yang memang penting

52

yang secara langsung berdampak pada kemantapan kualitas penelitiannya (Sutopo, 2006: 58). Informan dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus, anggota MGMP SMA, Dinas Pengawas IPS Kabupaten Rembang dan Ketua MGMP IPS SMP. Dari data yang didapatkan dari Ketua, Pengurus MGMP Sejarah, anggota MGMP (Guru Sejarah), Dinas Pengawas IPS Kabupaten Rembang dan Ketua MGMP IPS SMP dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan (validitas) data yang diperoleh. 2. Aktivitas MGMP Aktivitas MGMP merupakan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja MGMP dalam pengembangan kompetensi guru Sejarah pada SMA di Kabupaten Rembang. Aktivitas MGMP digunakan untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang di lakukan oleh MGMP selama ini dan arah dari kegiatan tersebut. Aktivitas MGMP yang diamati adalah program yang telah direncanakan pengurus MGMP dan yang akan dilaksanakan. D. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Observasi merupakan metode pengumpulan data yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian secara langsung terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006: 156). Pada penelitian ini, digunakan observasi langsung untuk mengetahui aktivitas program yang dilakukan MGMP. Observasi yang dilakukan dalam

53

penelitian ini adalah observasi secara langsung dan termasuk dalam observasi berperan pasif yaitu kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh pribadi yang diamati, tetapi hanya sebagai pengamat (Sutopo, 2006: 76). Peneliti mengamati secara langsung aktivitas Program MGMP, halhal yang menjadi objek pengamatan meliputi keadaan guru, InteraksiSosial, Struktur Wadah, Keanggotaan, Jenis Kegiatan dan Pendanaan MGMP sejarah Kabupaten Rembang. Dalam observasi ini untuk mengetahui kendala MGMP dalam peningkatan kompetensi profesional. 2. Wawancara Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam (in depth interview). Patton (dalam Sutopo, 2006: 228) menjelaskan bahwa wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak berada pada suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui tentang kinerja MGMP Kabupaten Rembang berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional guru sejarah. Wawancara dilakukan terhadap MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang yang berjumlah 24 orang namun peneliti hanya bisa mewawancarai 11 orang, 9 dari MGMP, 1 orang dari Dinas Pengawas IPS Kabupaten Rembang, dan 1 orang dari ketua MGMP IPS. Dikarenakan tidak adanya waktu dari guru untuk kesediaannya diwawancarai dalam pertemuan MGMP sehingga peneliti datang ke rumah dan sekolah yang lokasi mudah dijangkau. Dalam wawancara ini untuk mengetahui upaya, kendala MGMP dalam

54

peningkatan kompetensi profesional guru serta tanggapan guru terhadap wadah MGMP. 3. Studi Dokumen Mencari hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan kredibilitas penelitian, Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2008: 240). Studi

dokumenter

(documentary

study)

merupakan

suatu

teknik

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektrik. Dokumendokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2010: 221-222). Dalam penelitian ini peneliti menemukan data berupa dokumen sebagai pelengkap penelitian, dokumen yang menjadi sumber data berupa program kerja MGMP periode 2009-2012 dan Surat Keputusan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Rembang yang terdapat pula pengembangan kompetensi guru Sejarah pada SMA di Kabupaten Rembang. Penelitian dalam hal ini akan mengabadikan suatu yang khas dari khusus dengan menggunakan foto. 4. Angket atau Kuesioner (Questionnaires) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2008:142). Angket yang

55

dilakukan adalah berupa pertanyaan yang ditujukan kepada anggota MGMP. Pertanyaan ini berpedoman dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007 diambil spesifiknya tentang Kompetensi Profesional. Angket diberikan kepada 15 orang yang belum di wawancarai, pemberian angket ini dimaksud untuk melengkapi data dari wawancara dan 15 orang tersebut tidak ada waktu untuk diwawancarai. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru sejarah melalui MGMP. E. Memilih Informan Pada penelitian ini, akan memilih informan dengan menggunakan purposive sampling. Artinya, sumber data dipilih melalui seleksi berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. H.B Sutopo (2006) menjelaskan bahwa dalam purposive sampling, peneliti memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi berdasarkan permasalahan secara mendalam. Ketua, Pengurus dan Guru Sejarah yang menjadi anggota MGMP Kabupaten Rembang, akan di jadikan sasaran penelitian terlebih dahulu dipilih berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam perolehan data. Informan selanjutnya yaitu dari Dinas Pendidikan IPS Kabupaten Rembang dan Ketua MGMP IPS SMP. Ketua dan Pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Rembang dipilih karena untuk mengetahui aktifitas pelaksanaan program MGMP, bagaimana upaya yang dilakukan MGMP dalam pengembangan

56

kompetensi guru sejarah, kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kompetensi guru Sejarah di Kabupaten Rembang. Informan dari anggota MGMP (guru Sejarah) dipilih untuk mengetahui

tanggapan-tanggapan

terhadap

fungsi

MGMP

dalam

pengembangan kompetensi guru. Informan anggota ini dibagi menjadi dua yaitu informan lulusan Sejarah dengan anggota yang bukan dari lulusan Sejarah. Informan dari Dinas Pengawas IPS kabupaten dipilih untuk mengetahui bagaiman kinerja MGMP Sejarah pada periode 2009-2012 ini. Sedangkan Informan Ketua MGMP IPS SMP dipilih untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan MGMP SMA dengan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) komisariat Rembang. Pada penelitian digunakan pula cuplikan waktu (time sampling) untuk melihat aktivitas MGMP dalam mengembangkan kompetensi guru sejarah. Hal ini karena tidak semua aktivitas MGMP sering dilakukan, sehingga dipilih waktu-waktu tertentu berdasarkan pelaksanaan program kerja untuk melakukan pengamatan tentang aktivitas MGMP dalam pengembangan kompetensi guru sejarah. Waktu kegiatan yang digunakan penelitian yaitu pada Kamis 17 Februari 2011 pada rapat pembuatan soal ujian sekolah, Sabtu 19 Februari 2011 pada rapat koordinasi soal ujian sekolah, dan Kamis 28 April 2011 pada rapat pengumpulan soal ujian sekolah. F. Keabsahan Data Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik trianggulasi. Moleong (2007: 330) menjelaskan bahwa teknik

57

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi dengan sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbedabeda dengan teknik yang sama ( Sugiyono, 2009: 241). Dalam keabsahan data ini peneliti menguji dengan cara : 1. Membandingkan antara wawancara dengan angket. Peneliti dalam hal ini membandingkan upaya MGMP dalam pengembangan kompetensi profesional guru. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwa program kerja yang terlaksana bertujuan dalam pengembangan kompetensi profesional, salah satu program tersebut yaitu studi lapangan situs sejarah yang bermanfaat bagi guru sejarah yang bukan lulusan sejarah. MGMP di sini juga mempunyai peran terhadap proses sertifikasi guru, yaitu MGMP dalam pengembangan kompetensi guru serta mendukung guru dalam proses sertifikasi. Serta, dapat memberikan surat keterangan bagi anggota untuk (PAK) Penetapan Angka Kredit, selain itu MGMP juga dapat dimasukan unsur C pada aspek pengalaman berorganisasi dibidang pendidikan dan sosial. Dalam angket peneliti mendapatkan bahwa wadah MGMP merupakan alternatif guru dalam pengembangan kompetensi profesionalnya karena melalui program kerja yang ada guru dapat menambah perspektif penguasaan materi bahan ajar (subject matter), penguasaan metode dan

58

strategi serta seni mendidik dan mengajar, menjadi pribadi sosial dan demokratis merujuk pada tugas pokok dan fungsi guru harus beranjak dari, oleh dan untuk peserta didiknya. 2. Membandingkan antara observasi dengan wawancara. Peneliti

dalam

hal

ini

membandingkan

kendala

MGMP

dalam

pengembangan kompetensi profesional guru. Dari hasil observasi peneliti melihat kurangnya manajemen dari anggota MGMP sendiri, baik pengurus dan anggota MGMP yang belum berfungsi secara optimal seperti partisipasi anggota terhadap pelaksanaan program menyebabkan terjadinya kendala, misalnya kehadiran pada saat rapat. Dari hasil wawancara peneliti menemukan perbedaan antara MGMP dengan dinas perbedaanya yaitu dari segi perlakuan, misalnya bantuan dalam bentuk dana. G. Teknik Analisis Dalam Penelitian ini menggunakan analisis interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2009: 20).

Gambar 3.3

59

Miles dan Huberman (2009: 16) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan

sebagai

“proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian

pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Setelah data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumen dan kuesioner (angket), dilakukanlah reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu (1) menajamkan analisis, (2) menggolongkan atau pengkategorisasian, (3) mengarahkan, (4) membuang yang tidak perlu dan (5) mengwadahkan data sehingga simpulan-simpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2009:16-17). Langkah berikutnya dalam analisis interaktif adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyajikan permasalahan dengan fleksibel, tidak “kering”, dan kaya data. (Miles dan Huberman, 2009: 17). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik simpulan. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik simpulan dan verifikasi. Langkah awal dalam penarikan simpulan dan verifikasi dimulai dari penarikan simpulan sementara. Penarikan simpulan hasil penelitian diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori yang dikembangkan. Dari

60

hasil temuan ini kemudian dilakukan penarikan simpulan teoretik (Miles dan Huberman, 2009: 18-19). Kemudian simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya. Namun demikian, jika simpulan masih belum mantap, maka peneliti dapat melakukan proses pengambilan data dan verifikasi, sebagai landasan penarikan simpulan akhir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran MGMP Sejarah SMA 1. MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang MGMP adalah kependekan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran dapat diartikan sebagai “komunitas” bagi guru mata pelajaran untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, MGMP terdapat di wilayah kabupaten atau kota atau kecamatan. MGMP merupakan Organisasi non struktural yang keberadaanya dibentuk berdasarkan pedoman Dirjen Dikdasmen (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah) yang beredar sejak tahun 1991 dan dicetak ulang pada tahun 1993. Namun sebenarnya MGMP telah ada sejak tahun 1970-an. Guru mata pelajaran yang pertama kali tahun 1979 memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan adalah guru-guru kelompok mata pelajaran IPA (fisika, kimia, dan biologi, serta IPA SLTP), disusul kemudian guru matematika 1982, Bhs Inggris, Bahasa Indonesia 1988 dan terakhir mata pelajaran IPS (geografi, sejarah, sosiologi) (Masrukhan, dalam workshop Pengembangan model evaluasi pasca sertifikasi guru dalam jabatan: 2010) Berdirinya MGMP sejarah SMA merupakan tempat komunitas guru sejarah dalam tingkatan sekolah menengah atas baik sekolah negeri maupun swasta, wadah ini dijadikan tempat berkomunikasi 61

62

dengan guru-guru senior, yang telah berpengalaman dalam mengajar. Selain itu untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan materi bahan ajar, model belajar, rencana pengajaran, penilaian, masalah kepangkatan, dan penyamaan visi dan misi ke depan wadah tersebut akan dibawa. Peran pemecahan persoalan keseharian mengenai tugas guru mengajar dan penyiapan bahan ajar apa yang harus dibuat dan diberikan pada peserta didik, MGMP menjadi sarana yang dapat memerankan fungsi dan peranannya selama ini secara efektif. MGMP Kabupaten Rembang lahir pada tahun 1984 karena adanya pemikiran untuk mengembangkan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap mata pelajaran sejarah yang digagas dan dirintis oleh Slamet Riyanto guru sejarah SMA Negeri 2 Rembang dan Suyoto guru sejarah SMA Negeri 1 Lasem. Berdirinya MGMP ini berdasarkan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahuntahun ini MGMP sejarah sudah berjalan akan tetapi belum terwadah dan terstruktur dengan baik hal ini dikarenakan SMA yang ada pada waktu itu hanya sedikit dan guru yang mengajar sejarah terbatas, SMA yang ada pada waktu itu yaitu SMA N 1 Rembang, SMA N 2 Rembang, SMA N 1 Lasem dan SMA Swasta yaitu SMA PGRI Rembang dan SMA Muhamadiyah. Perkembangan kurikulum tahun 1994 memunculkan berdirinya SMA-SMA di Kecamatan seperti SMA Kragan, SMA Sale, SMA

63

Pamotan, dan lain-lain. Sampai sekarang SMA yang berdiri di Kabupaten Rembang sebanyak 14 sekolah, yang terdiri dari 9 SMA Negeri dan 5 SMA Swasta. Guru yang mengajar mata pelajaran sejarah dari 14 sekolah tersebut sebanyak 24 orang. Pada tahun 1994 ini kepengurusan MGMP terbentuk dan program kerja tidak hanya pembuatan soal semesteran saja (seperti pada tahun 1984) akan tetapi sudah menjadi suatu wadah informasi dan kebersamaan bagi guru (Wawancara dengan Slamet Riyanto Tanggal 16 Mei 2011). 2. Perkembangan MGMP

Sejarah Kabupaten Rembang Tahun

2000-2010 MGMP sejak berdiri sampai sekarang mengalami pasang surut dalam peranannya meningkatkan profesionalisme guru. Secara keseluruhan periode pergantian pengurus visi dan misinya sama yaitu visi dalam mewujudkan sejarah SMA Kabupaten Rembang yang profesional dan berkualitas sedangkan misinya yaitu meningkatkan profesionalisme guru sejarah di Kabupaten Rembang melalui kegiatan MGMP. Perkembangan struktur organisasi dari tahun 2000-2010 (lihat lampiran halaman 106-108) mengalami perkembangan dari seksi pembagian tugas guru semakin lama semakin mengalami kemajuan serta program kerjanya. Perkembangan tugas dan program kerja MGMP ini disesuaikan dengan perkembangan kurikulum yang ada. Masing-masing periode dalam pelaksaanaan program kerjanya memiliki keunggulan. Program

64

kerja tahun 2000-2003 yang telah sukses dilaksanakan yaitu Peyusunan Diktat (lihat lampiran halaman 116) serta studi lapangan di Jawa Tengah (Jepara, Menara Kudus, dan Masjid Agung Demak). Program kerja Verifikasi sejarah lokal Rembang ke tapak Kaki Hayam Wuruk merupakan salah satu program kerja studi lapangan yang telah berhasil dilakukan MGMP periode 2003-2006. Program kerja tahun 2006-2009 yang telah berhasil dilakukan yaitu Studi lapangan di Sangiran dan Candi Borobudur, Candi Kalasan (lihat lampiran halaman 129) dan BALAR (Badan Arkeologi). Program kerja dan struktur organisasi tahun 2009-2012 mengalami perbaikan yang pesat hal ini berkaitan dengan adanya perubahan kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2006 ke kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan) serta adanya sertifikasi guru melalui portofolio yang secara langsung maupun tidak langsung MGMP dijadikan tempat guru dalam perbaikan mutu kinerjanya serta tempat informasi terbaru dalam dunia pendidikan. MGMP dirasakan tempat yang paling sesuai kebutuhan guru hal ini dikarenakan MGMP merupakan wadah yang dekat dengan guru. Implementasi KTSP serta Serifikasi guru membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproklamirkan kembali revitalisasi MGMP. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengadakan kegiatan fasilitasi kualifikasi akademik dan sertifikasi dengan

65

mengadakan workshop tentang Pemberdayaan KKG dan MGMP. Berhubungan dengan ini maka pengurus organisasi MGMP periode 2009-2012 memperbaiki kwalitas maupun kuantitas MGMP Sejarah. Lambat laun organisasi MGMP ini memperbaiki kinerjanya sehingga dapat menjadi wadah kegiatan guru yang bertujuan menanggapi perkembangan iptek yang menuntut penyesuaian dan perkembangan profesional guru. Wadah ini bagi guru sejarah di Kabupaten Rembang menjadi tempat berkomunikasi, berkonsultasi dan saling berbagi informasi serta pengalaman. Seiring perkembangan kurikulum di Indonesia menyebabkan organisasi MGMP menjadi wadah yang vital bagi guru hal ini merupakan wadah yang paling dekat dengan guru dan dari guru untuk guru untuk pelaksanaan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Usaha dalam PKB ini susunan kepengurusan MGMP sejarah Kabupaten

Rembang

tersusun

dan

terstruktur

dengan

baik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Rembang Nomor: 23 / MKKS – SMA / 11 / 2009, maka kepengurusan MGMP Sejarah SMA Kabupaten Rembang periode 2009-2012 terbentuk. Kepengurusan MGMP sejarah di Kabupaten Rembang masa jabatannya selama tiga tahun dengan pemilihan dari anggota MGMP sendiri, berdasarkan keputusan Ketua MKKS dan dari Kepala Sekolah Koordinasi Organisasi (KSKO) MGMP Sejarah. MKKS merupakan

66

suatu wadah kepala sekolah sekabupaten Rembang, dan salah satu program kerjanya yaitu mengkoordinasi MGMP semua mata pelajaran sekabupaten. KSKO merupakan kepala sekolah yang dipilih untuk mengkoordinasi organisasi dan bertangung jawab terhadap satu MGMP

biasanya kepala sekolah yang dipilih serumpun dengan

MGMP yang dikoordinasi, misalnya MGMP sejarah periode 20092012 KSKOnya yaitu Sutrisno dari mata pelajaran geografi. Pemilihan ketua dan sekretaris MGMP dipilih dari SMA yang selokasi yaitu dari SMA yang sama atau SMA yang berdekatan hal ini bertujuan untuk efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Pemilihan pengurus juga dipilih secara acak dan bergilir tidak hanya dari SMA kota yang mendominasi kepengurusan akan tetapi dari SMA pinggiran juga diikutsertakan hal ini dikarenakan agar dapat mengetahui perkembangan jaman serta menyamakan kedudukan tidak menganak tirikan sebuah instansi. Identitas MGMP sejarah Kabupaten Rembang yaitu: 1) Stempel MGMP sejarah yang berlambang candi Borobudur. 2)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada

hari kamis, untuk

tempat pertemuan tidak sepenuhnya berada di dalam ruangan yang biasanya bertempat di SMA N 2 Rembang akan tetapi bisa mencari lokasi tempat-tempat yang bisa dijadikan studi lapangan bagi anggota, misalnya di Kragan Plawangan hal ini dibertujuan agar guru dapat memperoleh tambahan materi.

67

3)

Mempunyai seragam batik sebagai identitas, batik yang dipilih adalah batik buatan dari produksi daerah sendiri yaitu batik Lasem.

4)

MGMP sejarah Kabupaten Rembang bekerjasama dengan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) komisariat Rembang. anggota dari MSI sebagian besar adalah guru yang mengajar mata pelajaran sejarah, baik guru SMA maupun IPS untuk SMP dan guru SD, seperti Gina Santoso selain menjabat sebagai ketua MGMP sejarah SMA dalam MSI juga menjabat sebagai sekretaris MSI.

B. Upaya-Upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Di Kabupaten Rembang MGMP didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Soetjipto, 2009: 36). Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Dalam surat keputusan MKKS SMA Kabupaten Rembang Nomor: 23 / MKKS – SMA / 11 / 2009. Menetapkan bahwa semua pengurus supaya melaksanakan tugas dengan baik dalam meningkatkan profesionalismenya, bersama teman-teman guru lainnya. Profesionalisme disini yang dimaksud adalah guru harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007

68

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Susunan kepengurusan MGMP periode 2009-2012 yang diketuai oleh Ginna Santosa sudah terstruktur dan terwadah dengan baik karena program kerjanya terdokumen, adapun terdapat Surat Keputusan MKKS memutuskan kepengurusan (lihat lampiran halaman 104). MGMP periode 2009-2012 mempunyai beberapa program kerja yaitu: (a) Pembahasan Silabus (b) Pembuatan soal semester (c) Pembuatan Perangkat KBM (d) Pembuatan Modul Materi (e) studi lapangan situs Sejarah (f) pembuatan VCD pembelajaran (lihat lampiran halaman 110). Kegiatan MGMP ini sudah berjalan lancar, meskipun masih terdapat beberapa program yang masih dalam proses pelaksanaan seperti pembuatan modul materi dan pembuatan VCD pembelajaran. Hal ini dirasa cukup baik mengingat dalam pelaksanaan program kerja dana yang diperoleh dari swadaya anggota MGMP sendiri. Selain itu, peran antara anggota dan pengurus yang terjalin sangat baik sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Pembahasan silabus dilakukan dalam rangka untuk menjadikan guru paham mengenai silabus, hal ini dikarenakan dalam pembuatan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), seorang guru harus berpedoman terhadap silabus oleh karena itu jika ingin menjadi guru profesional dan berkualitas dalam proses belajar mengajar di dalam kelas maka guru harus memahami silabus karena jika guru belum paham terhadap silabus maka

69

dalam pembuatan RPP yang dibuat guru yang bersangkutan hasilnya kurang maksimal. Sehingga, akan berakibat pada pelaksanaan proses belajar-mengajar dikelas. RPP merupakan skenario guru dalam mengajar, kalau guru dapat membuat RPP dengan baik maka dalam proses belajar di kelas akan baik pula. Pembuatan perangkat KBM yang terdiri dari Silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), Promes-Prota (Program Semester-Program Tahunan), Kaldik (Kalender Akademik) dan KKM (kriteria ketuntasan minimal). Pada program kerja pembuatan perangkat KBM ini sudah terlaksana di awal semester tahun ajaran baru hal ini dikarenakan agar dapat mempermudah guru sejarah dalam melaksanakan kebijakankebijakan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing misalnya saja pada SMA N 1 Sumber yang sering melakukan studi lapangan mata pelajaran yaitu suatu kegiatan yang rutin dilakukan tiap satu tahun sekali untuk terjun kelapangan sesuai dengan materi yang diajarkan seperti mapel sejarah studi lapangannya di candi-candi atau museum . Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak guru sejarah dari SMA N 1 Sumber untuk mengambil kebijakan kapan waktu yang dilakukan untuk pelaksanaan studi lapangan tersebut dengan melihat Kaldik (kalender akademik). Selain itu, dengan Promes dan Prota guru juga dapat melakukan program-program apa yang perlu dicapai pada saat ini terhadap peserta didik, sesuai dengan arah dan tujuan masing-masing sekolah

70

meskipun materi sejarah yang diajarkan dari satu kabupaten sama (Wawancara dengan Partono, Tanggal 24 April 2011). Program yang sudah terlaksana dalam peningkatan kompetensi profesionalisme

guru sejarah yaitu studi lapangan situs sejarah, guru

sejarah yang bukan dari lulusan sejarah merupakan permasalahan tersendiri bagi kepengurusan MGMP sejarah di Kabupaten Rembang, hal ini dikarenakan guru tersebut harus dapat mengajar materi sejarah kepada peserta didik dengan baik. Sebagai suatu wadah guru, MGMP sepatutnya dapat memberikan bantuan kepada guru yang bukan lulusan sejarah untuk dapat memahami dan mengerti tentang sejarah. Studi lapangan situs sejarah ini pernah dilakukan pada MGMP periode 2004 di Sangiran di tempat tersebut guru sejarah yang bukan dari lulusan sejarah diajak untuk dapat mengerti dan memahami tentang zaman Pra-Sejarah karena pada materi ini sebagian besar guru yang bukan dari lulusan sejarah merasa kesulitan dalam pemahaman materi ini. Studi lapangan situs sejarah ini setelah tahun 2008 program pelaksanaanya dilaksanakan dengan MSI. Kerjasama MGMP dengan MSI dilakukan sejak tahun 2008 setelah Dinas Kabupaten Rembang dengan UNDIP mengadakan seminar Internasional dengan Jepang. Seminar Internasional ini bertema “Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru IPS dan Sejarah di era Sertifikasi: Perbandingan Pandangan di Indonesia dan Jepang” dengan narasumber Prof. Dr. Hatori Mina dari Nagoya University Japan.

71

Gambar 4.4 Sumber: Dokumen MGMP IPS Rembang UNDIP yang merupakan sebuah universitas yang berbasis kelautan dan Kota Rembang sebuah kabupaten yang berbasis maritim, sehingga terdapat kesinambungan antara kerjasama tersebut. Seminar ini dilakukan dalam rangka promosi S2 Sejarah UNDIP. UNDIP pada waktu itu menjabat sebagai MSI Jawa Tengah akhirnya membentuk MSI komisariat Kabupaten Rembang. Anggota dari MSI adalah Orang yang minat dengan sejarah serta guru-guru yang tergabung dalam MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi) untuk guru SD, MGMP IPS, dan MGMP Sejarah SMA (Wawancara dengan Munawir, Tanggal 1 Juli 2011). Terbentuknya MSI ini membuat kinerja MGMP semakin meningkat kearah yang baik, yaitu setelah di bentuk MSI, MGMP beberapa kali mengadakan seminar. Seminar yang baru dilaksanakan yaitu pada bulan

72

November

2010

telah

dilaksanakan

kegiatan

berupa

upaya

menginventarisasi jejak-jejak sejarah di sekitar sungai Lasem dan bakal merekomendasikan kota tua Lasem dan Sungai Lasem sebagai Kota Cagar Budaya (heritage town). Dalam kegiatan bertema ”Menyusur Sungai, Meretas Sejarah Cina di Lasem” itu, Minggu (29/11), MSI Rembang dan MGMP mencatat sembilan jejak sejarah di bantaran Sungai Lasem. Jejak sejarah yang dimaksud adalah Klenteng Makao, bekas pelabuhan Dasun, Masjid Tiban, parit jalur candu, kembatan lori pengangkut kayu, bekas permukiman China, galangan kapal, bekas pos pengawasan laut, dan situs tambak bathuk mini (lihat lampiran halaman 129). April 2011 MGMP dengan MSI mempunyai program seperti seminar yang telah dilakukan sebelumnya yaitu kegiatan seminar nasional dalam rangka memperingati hari Kartini, akan tetapi karena sebagian besar anggota MSI adalah anggota MGMP yang profesinya guru, terbentur waktu dengan pelaksanaan Ujian sekolah sehingga seminar ini tidak terlaksana.

Dari hasil kerjasama MGMP dengan MSI ini maka guru

sejarah mendapatkan informasi dan pengalaman yang baru yang dapat menambah wawasan guru terhadap materi Sejarah (Wawancara dengan Gianto, Tanggal 24 April 2011). Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi guru selain seminar yaitu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, menurut penuturan Siska

yang mengajar selain mata

pelajaran sejarah, beliau juga mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA

73

Kragan ini menjelaskan bahwa MGMP sejarah dengan menyerahkan soal ujian lewat flash-disk pada pertemuan MGMP tanggal 28 April 2011, disamping lebih efektif dan efisisen dalam pengeditan soal mampu membantu guru dalam belajar teknologi. Dalam hal ini yaitu pembuatan soal MGMP sejarah dirasa lebih baik dari pada MGMP sosiologi yang harus menyerahkan soal ujian dalam bentuk print-out, dalam bentuk printout ini dirasa kurang efektif karena akan mempersulit guru dalam pengeditan soal dan guru juga kurang dapat mengembangkan teknologinya karena sebagian guru belum begitu menguasai teknologi selain itu, pembuatan media pembelajaran berupa power-point juga dilakukan oleh guru sejarah, dan pada saat pertemuan di MGMP antar guru saling bertukar materi power-point, hal ini membantu guru dalam menguasai teknologi (Wawancara dengan Siska, Tanggal 28 April 2011). Penguasaan teknologi yang harus dikuasai guru ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain penguasaan teknologi, seorang guru sejarah harus dapat menguasai materi sejarah lokal hal ini disebabkan karena sejarah lokal masuk ke dalam kurikulum KTSP. Dalam penguasaan sejarah lokal MGMP pada waktu pertemuan tertentu mengundang narasumber tokoh sejarah dari Rembang sendiri yang biasanya dipanggil dengan nama Mbah Eli, Mbah Eli adalah mantan guru SMA N 3 Rembang karena sudah lama di Rembang Mbah Eli tahu tentang situs-situs di Rembang dan beliau juga tahu tentang tokoh-tokoh lokal.

74

Selain penguasaan sejarah lokal ini, guru sejarah harus dapat menguasai materi sejarah yang masih penuh dengan kontroversi, seperti G 30 S/PKI, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Serangan Umum 1 Maret, Lahirnya pancasila, lahirnya Orde Baru, dan Integrasi timor-timor dan bahkan sangat dijejeli fakta yang terkadang sangat jauh tidak berguna bagi kehidupan siswa sehari-hari menjadi permasalahan sendiri bagi guru sejarah, dan dalam pertemuan MGMP ini guru dapat membahas dan mendiskusikan dalam rapat MGMP. Proses pelaksanaan program di atas, pasti membutuhkan Pendanaan MGMP sejarah diperoleh dari

dana.

swadaya anggota, subsidi

MKKS dari pembuatan soal ujian, MGMP bekerjasama dengan penerbit LKS sehingga mendapatkan bagian dari hasil pembuatan LKS dan penjualan VCD pembelajaran. Dana yang menjadi pokok andalan dari pemasukan MGMP adalah Pendanaan dari swadaya anggota, uang ini diiurkan pada bendahara pada tiap pertemuan sebesar Rp.10.000 dengan rincian Rp.5.000 untuk konsumsi ketika pelaksanaan kegiatan rutin yang biasanya dilaksanakan pada tiap hari kamis, sedangkan Rp.5.000 lagi disimpan untuk pemasukan. Swadaya anggota ini diwajibkan bagi guru yang hadir ketika kegiatan MGMP berlangsung, apabila guru tidak hadir pada pertemuan maka tidak diwajibkan membayar swadaya dan tidak di kenakan punishment pada guru yang bersangkutan, hal ini yang membuat pemasukan sangat minim karena meskipun pada saat pertemuan yang tidak hadir 4-5 guru akan

75

tetapi hal ini mempengaruhi pemasukan dana. MGMP sejarah kabupaten Rembang sengaja tidak memberikan punishment pada anggota yang tidak hadir pada saat rapat MGMP hal ini dikarenakan agar guru sadar dengan sendirinya untuk mengikuti MGMP ini. Guru yang akan menghadiri MGMP juga mendapatkan uang transportasi dari pihak sekolah hal ini dikarenakan sekolah sudah mempunyai anggaran terhadap MGMP yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RABPS). Uang transportasi tersebut dihitung dari sekolah ke tempat MGMP yang di jadikan pertemuan sehingga banyak anggota yang memilih SMA di wilayah kota karena lokasinya dekat dengan rumah para anggota MGMP sehingga lebih efektif dan efisien. Sekolah menyediakan RAPBS terhadap guru dalam mengikuti MGMP karena forum ini merupakan forum yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam mencapai profesionalisme, sebagian besar anggota memakai uang dari RAPBS untuk iuran swadaya yang sebesar Rp. 10.000 tersebut. Selain dana dari swadaya anggota MGMP, dana juga diperoleh dari subsidi MKKS dari pembuatan soal ujian. Bentuk evaluasi ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilain pendidikan ada beberapa mekanisme, prosedur, dan instrumen penilain. Evaluasi yang di buat oleh MGMP terdiri dari ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah, sedangan ulangan tengah semester dibuat oleh masing-

76

masing sekolah sendiri. Dalam evaluasi ini guru akan mendapatkan bantuan dana dari MKKS dalam proses print-out soal ujian, dana subsidi tersebut digunakan seminim mungkin dan sisanya disimpan sebagai tabungan dalam pelaksanaan program MGMP lainnya seperti studi lapangan keluar daerah. MGMP juga bekerjasama dengan penerbit LKS sehingga MGMP mendapat bagian dari pembuatan LKS selain itu MGMP juga sering membuat media pembelajaran berupa VCD misalnya VCD Hindhu-Budha, VCD Perang Diponegoro dan lain-lain di buat berupa VCD dan VCD tersebut dikembalikan kepada guru untuk dijual kepada masing-masing sekolah guru, hal ini dikarenakan sekolah sudah mempunyai program dalam bidang sarana dan parasarana dalam proses belajar mengajar sehinga dari hasil penjualan VCD tersebut dimasukan ke dalam kas MGMP (Wawancara dengan Gina Santosa, Tanggal 29 April 2011). MGMP mendapat bantuan dana dari MKKS, untuk mendanai print out lembar ujian hal ini disebabkan 14 sekolah yang ada di Kabupaten Rembang baik negeri maupun swasta, dari sekolah yang berstatus RSKM, SKM, RSBI, dan SBI. Keempat jenis sekolah yang ada di Kabupaten Rembang materi sejarah yang diajarkan sama, oleh karena itu dalam pembuatan soal ujian semester juga disamakan. RSKM (Rintisan Sekolah Kategori Mandiri), SKM (Sekolah Kategori Mandiri), RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Sekolah yang berstatus RSKM yaitu

77

SMA Kragan, SMA Sale, SMA Pamotan dan SMA Sulang, SKM yaitu SMA Lasem dan SMA Sumber, RSBI yaitu SMA N 2 Rembang dan SMA N 3 Rembang, SBI yaitu SMA N 1 Rembang (Wawancara dengan Suparyo, Tanggal Sabtu 19 Februari 2011). Sekolah RSKM dan SKM yaitu sekolah yang hampir atau sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyaan, dan standar penilian (http://awan965.wordpress.com/2008/ 11/ 19/pengertian-dan-karakteristik-skmss, diunduh pada tanggal 7 Juni 2011, jam 14. 56 Wib). Sekolah RSBI dan SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian. Selanjutnya, aspek-aspek SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota (OECD) Organization for Economic Cooperation and Development dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui

78

secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. OECD adalah organisasi negara-negara maju dan mempunyai keunggulan tertentu dalam pendidikan serta memiliki daya saing di forum internasional, Sejumlah negara maju yang tergabung dalam OECD diantaranya Australia, Austria, Jerman, Belgia, Canada, Denmark, dan Amerika Serikat ( http: // hartoyo. wordpress. com/ category/ seminararticles/ seminar- depag- jateng, diunduh pada tanggal 7 Juni 2011, jam 15. 09 Wib). Pembagian sekolah menjadi empat status ini, berdasarkan dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang menyebutkan

bahwa

“pemerintah

dan

atau

pemerintah

daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua

jenjang

pendidikan

untuk

dikembangkan

menjadi

satuan

pendidikan bertaraf internasional”. Pada keempat jenis sekolah ini harus mengimplementasikan KTSP yaitu Penerapan kurikulum yang di kembangkan sendiri oleh satuan pendidikan (sekolah) sesuai karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, sekolah, dan peserta didik dengan mengacu pada standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), pelaksanaan SI dan SKL, dan panduan penyusunan KTSP yang di buat oleh badan penyusunan KTSP yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Permendiknas nomor 22 tahun 2006 merupakan landasan tentang

79

SI mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan, permendiknas nomor 23 tahun 2006 landasan tentang SKL

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kerja sekolah, sedangkan kerja sekolah merupakan sebagian besar hasil kerja para guru. Tim penyusun KTSP SD, SMP, SMA dan SMK, terdapat guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan narasumber dengan kepala sekolah merangkap anggota, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan kabupaten /atau kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dalam kebijakan baru dari pemerintah sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya serta nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru angka kreditnya, guru diwajibkan melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk naik pangkat kejenjang berikutnya dan wadah yang paling dekat dengan guru dalam pelaksanaan PKB adalah MGMP. Berbicara mengenai kompetensi guru sejarah yang mengajar di Kabupeten Rembang, dari hasil wawancara anggota MGMP guru sejarah sudah mempunyai kompetensi yang bagus, hal ini dikarenakan sebagian besar guru merupakan alumni dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga

80

Kependidikan) ternama seperti IKIP Semarang yang kini menjadi UNNES, UNS dan UGM. Dari melihat anggota MGMP yang berasal dari beraneka ragam LPTK ini dapat membuat ilmu yang didapat akan bertambah karena saling berbagi ilmu. meskipun, guru yang mengajar mata pelajaran sejarah tidak semuanya berijazah pendidikan sejarah ada yang berasal dari geografi, sosiologi dan PKN. Namun, yang mendominasi tetap dari pendidikan sejarah. SMA yang tidak berasal dari lulusan sejarah berasal dari SMA swasta yaitu SMA Kartini, SMA Santa Maria, SMA AlYaqin (dari lulusan PKN), Al-Kamal dari lulusan geografi, dan SMA Muhamadiyah Lasem dari sosiologi (lihat lampiran halaman 109). Lulusan yang beraneka ragam ini saling mengisi dan berbagi ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, karena sifat dari sejarah yang mengikuti

peristiwa

perkembangan

zaman

maka

guru

dapat

memperolehnya dari wadah ini, misalnya guru yang lulus tahun angkatan 2000 akan lebih tahu tentang peristiwa reformasi 1998 karena pada saat itu guru tersebut masih berstatus menjadi mahasiswa yang informasi dan wawasannya lebih luas. selain itu lama mengajar guru rata-rata sekitar enam tahun sampai dua puluh tahun ini dapat berbagi ilmu mengajar, yaitu guru yang sudah lama mengajar akan lebih luas wawasannya terhadap bagaimana menangani peserta didik, yang dapat di informasikan kepada guru muda. Pelaksanaan program kerja MGMP sejarah ini mendapatkan pengawasan dari dinas karena tiap tahunnya difasilitasi oleh dinas dalam

81

rangka peningkatan profesionalisme guru, fasilitas disini merupakan bantuan yang tidak berupa dana melainkan berupa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru misalnya workshop, seminar dan pelatihan. Pengawasan dari dinas ini adalah pengawasan dari mapel serumpun misal sejarah yang masuk ke dalam IPS, rumpun IPS mengadakan pertemuan dengan MGMP untuk pengawasan meliputi pengarahan dan pembinaan

terutama

mengenai

program

MGMP

dalam

rangka

meningkatkan profesionalisme guru, di dalam hal ini di tekankan dalam proses pembelajaran, karena MGMP merupakan wadah dari guru se-mapel untuk itu guru dapat meningatkan profesionalismenya, peningkatan ini di tandai dengan bagaimana proses guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Misalnya pembinaan meliputi menyusun program pembelajaran. Pengawas mempunyai kewajiban mengadakan pembinaan di tingkat MGMP bahkan terdapat program pemberdayaan kelas merupakan salah satu program dari pengawas, maka ada pengarahan, pembekalan, pembinaan terhadap guru sehingga nanti sinkron program dari pengawas dan MGMP, karena di dalam program pengawas terdapat program pembinaaan terhadap MGMP. Dinas di minta untuk mengisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan). Pada pengawasan ini dari pihak dinas menyerahkan sepenuhnya kepada pengawas serumpun yaitu pengawas IPS, sedangkan

82

dari dinas mengawasi kepada KSKO. Pengawas serumpun ini akan datang dalam bentuk kunjungan kelas terutama bagi guru sejarah yang telah mendapatkan sertifikasi yang merupakan bukti nyata bahwa seorang guru dinyatakan profesional. Profesionalisasi

Guru adalah

proses

untuk menjadikan

guru

profesional, yaitu terdidik dan terlatih. Profesionalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pendidikannya (menjadi terdidik) dan kemampuannya (menjadi terlatih), sehingga mencapai standar/kriteria ideal yang telah ditetapkan. Untuk guru, sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, standar/guru profesional adalah yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Jadi profesionalisasi guru berarti proses menjadikan guru berkualifikasi pendidikan S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Kualifikasi pendidikan S-1/D-IV ditandai dengan ijazah, yang diperoleh melalui pendidikan, sedang sertifikat pendidik dapat diperoleh memiliki sertifikasi. Dengan demikian, profesionalisasi guru dapat dilakukan melalui pendidikan dan sertifikasi. Pada dasarnya, pendidikan dan sertifikasi guru itulah yang disebut dengan pendidikan profesi bagi guru. Jadi, singkatnya profesionalisasi guru dilaksanakan dengan pendidikan profesi. Tahun 2010 tentang pendidikan profesi itu masih dalam perencanaan. Yang telah dilaksanakan adalah sertifikasi guru, itu pun baru untuk guru dalam jabatan atau untuk mereka yang telah menjadi guru, belum untuk

83

calon guru (prajabatan). Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Sebagian besar sertifikasi guru dilakukan melalui jalur portofolio, dan apabila hasil penilaian portofolio mencapai angka minimal kelulusan (total 850) dan batas setiap unsur (A,B,C) terpenuhi, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Namun, apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan/merekomendasikan alternatif sebagai berikut: Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (MS= Melengkapi Substansi) bagi peserta yang memperoleh total skor 841 s/d 849. Apabila dalam kurun satu bulan peserta tidak mampu melengkapi substansi tersebut, peserta tersebut diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). MGMP di sini mempunyai peran terhadap proses sertifikasi guru, yaitu MGMP dapat memberikan surat keterangan bagi anggota untuk (PAK) Penetapan Angka Kredit (lihat lampiran halaman 111), selain itu MGMP juga dapat dimasukan unsur C pada aspek pengalaman berorganisasi dibidang pendidikan dan sosial. Dalam sertifikasi terdapat 3 aspek yang dinilai yaitu Aspek A : Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok, Aspek B : Unsur Pengembangan Profesi, Aspek C : Unsur Pendukung Profesi. Sebagai

wadah

guru

yaitu

dapat

mendukung

guru

dalam

meningkatkan kompetensinya, kompetensi yang dimiliki oleh guru harus

84

mencangkup 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Akan tetapi yang sering disinggung dalam supervisi atau penilain dalam portofolio yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, Pada penelitian ini ditekankan pada penelitian kompetensi profesional khususnya disini yaitu kompetensi profesional yaitu dalam mengembangkan dan menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Supervisi yang dilakukan oleh atasan (kepala sekolah) dan pengawas pada guru yang sudah disertifikasi ini terdapat beberapa aspek yaitu: Pra Pembelajaran dan Kegiatan inti Pembelajaran (lihat lampiran halaman 114). Guru dalam menguasai Pra Pembelajaran dan Kegiatan inti Pembelajaran dapat diperoleh dari wadah MGMP dalam pembahasan silabus yang dilanjutkan dengan pembuatan RPP. Pada guru sejarah yang ada di kabupaten Rembang yang sudah mendapatkan sertifikasi yaitu 13 guru dari 8 SMA yaitu : 1) SMA Kragan: Puji Utomo, 2) SMA Lasem: Suyoto, 3) SMA Pamotan: Widjoyo Hadi, 4) SMA Sulang: Agoeng Djoelianto dan Warsono, 5) SMA 1 Rembang: Heni Sunarni, Sri Susilowati dan Dwi Astutik, 6) SMA 3 Rembang: Suparyo dan Gianto, 7) SMA 2 Rembang : Slamet Rianto, dan Yuni, 8) SMA Sumber: Partono. Tiga belas guru sejarah tersebut yang diutamakan oleh pengawas tentang kinerja profesionalisme guru dalam bentuk kunjungan kelas, dan

85

hasil dari penilaian tersebut akan diserahkan kepada dinas kabupaten kemudian dikirim ke dinas provinsi. Selama ini hasil kinerja guru sejarah yang sudah tersertifikasi mempunyai profesionalisme yang baik. Menurut Tamsi selaku pengawas IPS menuturkan MGMP sejarah Kabupaten Rembang sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat program kerja yang sudah berjalan. Serta, hasil kunjungan kelas terhadap guru sejarah yang telah tersertifikasi hasilnya memuaskan yaitu sudah masuk kedalam guru profesional. Pada tahun ini akan ada revitalisasi MGMP baru dari Dinas Provinsi, yaitu supaya MGMP dapat menyelenggarakan satu kegiatan terprogram untuk pengembangan profesionalisme guru sampai pada pemberian STPPL (Surat Tanda Lulus Program Pelatihan) yaitu merupakan program pelatihan dan hal itu di ikuti secara berlanjut. STPPL ini dapat di jadikan bukti fisik untuk diusulkan kepada PAK (Penetapan Angka Kredit) untuk menambah point, sehinga guru dapat naik pangkat. Pembahasan mengenai kebijakan STPPL ini diharapkan akan berjalan pada MGMP sejarah karena melalui kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi guru dalam peningkatan profesionalisme guru (Wawancara dengan Tamsi Heri Budhi, Tanggal 14 Mei 2011). Data dari angket, guru sejarah yang tergabung dalam MGMP dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme melalui wadah tersebut dalam perspektif penguasaan materi bahan ajar (subject matter), penguasaan metode dan strategi serta seni mendidik dan mengajar, menjadi pribadi

86

sosial dan demokratis merujuk pada tugas pokok dan fungsi guru harus beranjak dari, oleh dan untuk peserta didiknya. Akan tetapi dalam penelitian tindakan kelas (PTK) MGMP dirasa tidak menjadi menjadi wadah bagi guru dalam melaksakankan PTK dikarenakan MGMP belum pernah membahas hal tersebut, guru mendapatkannya melalui acara-acara seperti penataran di sekolah masing-masing. Kegiatan yang sering dilakukan oleh guru sejarah Kabupaten Rembang adalah mengevalusi bukan PTK. Misalnya Pada saat evaluasi peserta didik tidak lulus sesuai dengan SKL, guru bisa melakukan evaluasi seperti strategi mengajar guru, metode mengajar, atau evaluasi struktur soalnya apabila hasil dari evalusi bagus maka guru di rasa tidak perlu melakukan evaluasi. Hal ini disebabkan karena guru dituntut untuk membina peserta didik, sehingga untuk memfokuskan pada pembinaan peserta didik guru jarang melakukan PTK. Adanya serifikasi guru yang menuntut guru untuk mengajar 24 jam selama seminggu guru cenderung lebih memfokuskan hal tersebut. Hasil wawancara dan angket, peneliti mengambil kesimpulan MGMP merupakan wadah bagi guru sejarah di Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme, program kerja yang sudah terlaksana berupaya untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru salah satunya yaitu studi lapangan situs sejarah yang bermanfaat bagi guru sejarah yang bukan lulusan sejarah. Adanya sertifikasi guru MGMP mempunyai peran dalam mendukung guru untuk mengembangkan kompetensi yang dinilai pada waktu sertifiksi melalui penilian portofolio.

87

Selain itu, guru dapat menambah perspektif penguasaan materi bahan ajar (subject matter), penguasaan metode dan strategi serta seni mendidik dan mengajar, menjadi pribadi sosial dan demokratis merujuk pada tugas pokok dan fungsi guru harus beranjak dari, oleh dan untuk peserta didiknya. Kerja sama antar lembaga seperti MGMP dengan MSI menambah kualitas yang baik bagi anggota MGMP. C. Kendala-Kendala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Di Kabupaten Rembang Dalam menjalankan program MGMP pastilah terdapat kendalakendala, dari hasil obervasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 Februari dan 28 April 2011 yaitu pelaksanaan pembuatan soal semester genap. Rapat dimulai jam 09.00 WIB bertempat di SMA N 2 Rembang, di ruang laboratorium IPS. Akan tetapi rapat bisa berjalan jam 10.00 WIB hal ini disebabkan kehadiran anggota yang tidak tepat waktu,

padahal

penggurus hadir tepat waktu dan menyiapkan keperluan untuk rapat. Hal ini disebabkan terdapat beberapa guru yang mempunyai jam mengajar pada hari itu dan tangung jawab dari guru sejarah yang merangkap beberapa jabatan di sekolah. Jumlah guru yang tergabung dalam MGMP berjumlah 24 orang, akan tetapi pada saat rapat ini hanya 19 guru yang hadir. Anggota yang tidak hadir cenderung berasal dari SMA kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari tempat rapat, dan dari SMA swasta. Keadaan guru pada saat

88

mengikuti rapat

menggunakan batik seragam MGMP, meskipun ada

beberapa guru yang tidak menggunakan seragam identitas. Pada rapat tanggal 28 April 2011 agendanya yaitu pengumpulan soal guru yang hadir dalam rapat tidak dapat hadir sepenuhnya, dan soal yang sudah dibagikan pada rapat tangal 17 Februari 2011 di titipkan pada guru yang berasal satu lokasi, hal ini dikarenakan guru yang tidak hadir adalah dari sekolah kecamatan dan SMA swasta . Dari tidak hadirnya anggota sedikit-banyak mempengaruhi jalannya program hal ini dikarenakan dalam pengeditan soal dibutuhkan kehadiran guru dari semua sekolah yang ada di kabupaten Rembang, baik yang bersataus RSKM, SKM, RSBI, dan SBI. Karena guru yang mengajar di SMA kecamatan akan memberikan masukan tentang materi yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya, begitu pula dengan guru yang mengajar di SMA kabupaten akan menyamakan materi yang ada. Sehingga, tidak terjadi kesenjangan soal yang mudah bagi peserta didik di kabupaten dan soal yang sulit bagi peserta didik di kecamatan. Data yang peneliti peroleh melalui studi dokumen yaitu Susunan Kepengurusan MGMP periode 2009-2011 dengan daftar guru sejarah tidak sama yaitu dari susunan pengurus dan anggota MGMP yang terdaftar hanya 21 orang, padahal data dari daftar guru sebanyak 24 orang. Kesalahan dalam penentuan jumlah ini akan mempengaruhi kinerja program MGMP, hal ini ternyata disebabkan oleh pendataan dari SMA swasta yang guru sejarahnya berasal dari bukan lulusan sejarah dan sering

89

berganti. Pada Pengurus MGMP juga kesulitan dalam menghubungi guru sejarah yang mengajar di SMA swasta tersebut karena guru yang mengajar sejarah selalu berbeda-beda tiap tahun. Data obeservasi menunjukan manajemen MGMP belum berfungsi secara optimal, dan akan mempengaruhi program kerja MGMP yang sudah signifikan dan sesuai dengan kebutuhan guru, misalnya saja dalam rapat pengeditan soal ujian yang tidak sepenuhnya hadir serta pengadaan seminar kartini yang direncanakan pada bulan April ternyata tidak terlaksana yang terbentur oleh waktu dan kesibukan dari masing-masing anggota. Data dari hasil wawancara terdapat permasalahan yang dihadapi oleh MGMP saat ini adalah pada masalah pendanaan hal ini dikarenakan dalam suatu pelaksanaan program kegiatan maka untuk melaksanakan program tersebut pastilah harus didukung oleh dana akan tetapi pada saat ini dana yang terkumpul pada kas bendahara MGMP tidak mencukupi untuk pelaksaan program yaitu dalam program studi lapangan situs sejarah. Program studi lapangan situs sejarah ini meskipun pada periode ini sudah berjalan yaitu di musium Plawangan Kragan dan Terjan di Lasem akan tetapi pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan gabungan dari kegiatan MGMP dengan MSI Rembang. Rendahnya perhatian dan kontribusi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terkait terhadap program dan kegiatan MGMP masih dirasakan kurang, meskipun terdapat beberapa program yang ada di dinas melalui

90

pengawas dengan kegiatan kunjungan kelas terutama guru yang sudah tersertifikasi namun pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum optimal. Misalnya dalam pelaksanaan pelatihan, seminar atau workshop dari dinas langsung

menunjuk

sekolah

bukan

diserahkan

kepada

MGMP.

Pengawasan dari KSKO terhadap program kerja MGMP selama ini masih kurang, dalam rapat yang sering dilakukan MGMP selama ini KSKO jarang melakukan pengawasan dan mengikuti program. Dana pendukung operasional MGMP juga kurang memadai, dalam pelaksanaan program sampai saat ini MGMP kurang dalam dana, dari pemerintah provinsi pada tahun 2004 MGMP pernah mendapatkan dana akan tetapi sampai saat ini MGMP belum mendapatkan bantuan dana lagi, berbeda dengan MGMP pada mata pelajaran yang diujian nasionalkan akan mendapatkan bantuan dan perlakuan yang khusus seperti dana Block Grant. Block Grant adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas

kepada

forum

KKG

dan

MGMP

sebagai

bantuan

mengembangkan kompetensi guru dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Pihak sekolah yang ikut andil dalam pengembangan guru yang bermutu untuk menjadi guru yang profesional mengalokasikan dana buat guru untuk mengikuti MGMP dalam RAPBS, RAPBS ini masing-masing guru bidang studi akan mendapatkan bantuan uang transportasi dalam

91

mengikuti MGMP dalam pemberian dana tersebut diambil jarak antara sekolah dengan lokasi tujuan dari pertemuan MGMP. Dalam RAPBS ini sekolah tidak mungkin memberikan dana seminggu sekali dalam pertemuan MGMP hal ini dikarenakan sekolah menangung paling sedikit empat belas mata pelajaran yang masing-masing guru akan mengikuti MGMP untuk itu biasanya guru melakukan pertemuan MGMP minimal enam kali dalam semester, pertemuan minimal ini tidak hanya dari MGMP sejarah saja akan tetapi pada umumnya MGMP lain juga pelaksanaannya seperti itu (Wawancara dengan Slamet Riyanto Tanggal 16 Mei 2011). Permasalahan lain selain dana yaitu dari anggota MGMP sendiri kurangnya pemahaman guru sejarah terhadap silabus, silabus merupakan hal terpenting yang harus dikuasi guru dalam pelaksanaan KBM, guru seharusnya dapat menguasai perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), Promes-Prota, Kaldik dan KKM (kriteria ketuntasan minimal). Karena sebagian besar guru sejarah kurang memahami silabus maka pengurus dalam program kerja MGMP mementingkan tentang pembahasan silabus hal ini dikarenakan dari silabus ini nanti masing-masing guru dapat megembangkan menjadi RPP yang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah oleh karena itu guru harus paham terlebih dahulu terhadap silabus sebelum membuat RPP. Pelaksanaan pemahaman silabus ini sudah terlaksana pada awal semester tahun ajaran baru kemudian disusul dengan pelaksanaan program pembuatan perangkat KBM.

92

Anggota MGMP Sejarah tidak hanya dari lulusan sejarah saja terdapat lima anggota yang berasal dari bukan lulusan sejarah yaitu dari PKN, sosiologi dan geografi. Keberadaan guru yang bukan dari lulusan sejarah ini yang menjadi masalah sendiri terhadap MGMP, yaitu MGMP mempunyai kewajiban untuk dapat mengadakan pemberdayaan materi sehingga guru yang bersangkutan dapat memahami materi yang bersangkutan. Untuk itu, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan MGMP yaitu dengan melaksanakan program studi lapangan situs sejarah hal ini dikarenakan dengan studi lapangan guru yang bukan lulusan sejarah dapat belajar dan mengerti secara langsung tentang sejarah yang pada akhirnya guru dapat memahami materi yang ada kepada peserta didik. Guru yang mengajar mata pelajaran sejarah bukan dari lulusan sejarah biasanya berasal dari SMA swasta hal ini di karenakan mata pelajaran sejarah termasuk kedalam mata pelajaran yang mudah yang tidak di ujian nasionalkan sehingga banyak yang mengisi mata pelajaran tersebut bukan dari lulusan sejarah, dari tidak menetapnya yang mengajar mata pelajaran sejarah ini sehingga biasanya guru yang mengajar selalu berganti-ganti tiap tahun, hal ini yang terkadang membuat pengurus MGMP kesulitan dalam berkomunikasi dan mendata anggota sejarah MGMP. Selain itu, letak sekolahan di kecamatan dan di pertemuan MGMP di sekolah kabupaten cukup jauh sehingga terkadang membuat guru yang mengajar di sekolahan kecamatan jarang mengikuti pertemuan MGMP ini.

93

Sebagai guru sejarah sepatutnya guru mempunyai banyak referensi buku hal ini dikarenakan guru dapat dengan mudah menjelaskan materi kepada peserta didik tanpa terpangku satu buku saja akan tetapi dari sumber yang ada dilapangan terdapat beberapa materi yang perlu diseragamkan sekabupaten Rembang agar materi yang diajarkan pada semua sekolah sama karena pada pelaksanaan evaluasi SMA sekabupaten Rembang sama, untuk itu dalam mengatasi kekurangan bahan atau referensi maka di buat modul. Pelaksanaan program kerja pembuatan modul ini baru berjalan (Wawancara dengan Gina Santosa, Tanggal 29 April 2011). Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa: 1. Sumber belajar dan dana, mengalami keterbatasan dan bila tidak memperoleh blockgrant atau bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan dari dinas sehingga tidak mampu mengadakan sumber belajar dan kegiatan lainnya. 2. Terdapat beberapa etos kerja guru yang bersangkutan memang rendah, sehingga tidak berniat untuk mengembangkan hasilnya yang diperoleh melalui kegiatan program kerja MGMP. 3. Rendahnya perhatian dan kontribusi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terkait terhadap program dan kegiatan MGMP masih dirasakan kurang.

94

D. Tanggapan Guru Sejarah Terhadap Fungsi MGMP Sejarah Kabupaten Rembang MGMP mempunyai peran yang sangat vital bagi perkembangan kompetensi guru untuk menjadi guru profesionalisme hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, guru yang tergabung dalam MGMP sebagian besar menilai MGMP yang diikuti pada saat ini memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada guru dalam hal peningkatan profesionalisme. Penilain-penilain yang diberikan guru terhadap MGMP sangatlah bagus meskipun pada faktanya terdapat beberapa kekurangan dan kendala menyebabkan MGMP yang seharusnya menjadi wadah yang dapat dijadikan tempat peningkatan kompetensi guru secara maksimal namun belum begitu bekerja secara efektif. Melalaui wawancara, maka data yang didapat adalah sebagai berikut : Kegiatan pelaksanaan program MGMP yang sudah berjalan hampir selesai dan kesesuaian antara program yang signifikan sesuai dengan kebutuhan guru menyebabkan keberadaanya bermanfaat bagi guru, banyak kegiatan dan informasi yang baru yang didapatkan guru dalam mengikuti MGMP. Seperti guru dapat memahami dan mengerti silabus dengan mengikuti rapat yang menjadi program kerja utama MGMP. Guru yang bukan dari lulusan sejarah mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui MGMP karena dapat mendapatkan informasi, materi yang dianggap sulit bagi guru bukan lulusan sejarah seperti materi pra-

95

sejarah, kerajaan hindu-budha dibahas pada pertemuan ini, serta dapat diperoleh melalui kegiatan studi lapangan situs sejarah (Wawancara dengan Kasni, Tanggal 7 Mei 2011). Manfaat mengikuti MGMP juga dirasakan oleh guru yang berasal dari lulusan sejarah, karena diwadah tersebut guru dapat mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya; guru juga dapat memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian; guru dapat saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, dan diklat (Wawancara dengan Dwi Hastutik, Tanggal 7 Mei 2011). Kebijakan lain dari dinas yaitu pemahaman guru terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang mencangkup delapan lingkup. Dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah dalam peningkatkan mutu pendidikan ini, guru dapat memperolehnya dari mengikuti wadah MGMP. Akan tetapi pertemuan yang jarang dilakukan yang minimal enam kali dilakukan dalam setahun berkaitan dengan dana RAPBS. Program pemerintah yang sudah berjalan hingga tahun 2010 ini berkaitan dengan sertifikat pendidik diperoleh melalui sertifikasi, dan sertifikasi ini melalui penilaian portofolio. MGMP mempunyai peranan

96

dalam

penilaian

portofolio

tersebut

yaitu

dalam

pengembangan

kompetensi guru serta mendukung guru dalam proses sertifikasi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan Upaya-upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah dalam pengembangan kompetensi profesional guru Sejarah di Kabupaten Rembang, dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam wadah ini guru mendapatkan pengetahuan dan ilmu selain dari workshop, seminar, dan pelatihan dari dinas yaitu: 1. Dalam pemecahan persoalan keseharian mengenai tugas guru mengajar dan penyiapan bahan ajar apa yang harus dibuat dan diberikan pada peserta didik. MGMP menjadi sarana yang dapat memerankan fungsi dan peranannya selama ini secara efektif karena MGMP mempunyai program kerja yang di buat oleh pengurus secara signifikan dan sesuai dengan kebutuhan guru. Program tersebut yaitu pembahasan silabus, pembuatan perangkat KBM, Pembuatan Modul, pembuatan soal semester, studi lapangan situs sejarah, pembuatan VCD pembelajaran. 2. Kerja sama yang dilakukan oleh MGMP dengan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) komisariat Rembang, menambah wawasan dan manfaat yang sangat baik bagi anggota MGMP dengan berjalanya program yang pernah dilaksanakan yaitu Seminar serta rencana pendirian museum Bahari di Rembang. 3. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilain portofolio, MGMP mempunyai peranan, yaitu MGMP dapat memberikan surat keterangan 97

98

bagi anggota untuk (PAK) Penetapan Angka Kredit. Selain itu MGMP juga dapat dimasukan unsur C pada aspek pengalaman berorganisasi dibidang pendidikan dan sosial. Kendala-kendala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan kompetensi profesional guru Sejarah di kabupaten Rembang, dari hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa: 4. Terdapat beberapa etos kerja guru yang bersangkutan memang rendah, sehingga tidak berniat untuk mengembangkan hasilnya yang diperoleh melalui kegiatan program kerja MGMP. 5. SMA Swasta yang guru sejarahnya berasal dari bukan lulusan sejarah menjadi permasalahan terhadap MGMP hal ini dikarenakan apabila MGMP akan mengadakan rapat dan pembahasan pelaksanaan program kerja, maka pemberitauan kepada guru swasta akan kesulitan, padahal dalam pelajaran sejarah, materi serta evaluasinya disamakan. 6. Kurangnya pengawasan dari KSKO kepada MGMP membuat kinerja MGMP seolah bekerja sendiri tanpa di perhatikan oleh dinas serta kurang diberdayakannya eksistensi MGMP oleh para pemangku kepentingan stakeholder dalam peningkatan mutu pembelajaran yang akan berdampak positif terhadap peningkatan proses belajar mengajar di dalam kelas serta peningkatan mutu pendidikan nasional secara luas. 7. Dana pendukung operasional MGMP yang kurang memadai.

99

Tanggapan guru Sejarah terhadap fungsi MGMP Sejarah kabupaten

Rembang,

setelah

melakukan

penelitian

peneliti

menyimpulkan: 1. Bahwa MGMP sangat membantu guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat mengubah ranah psikologis siswa (guru melalui rapat MGMP menciptakan ide-ide baru dalam menciptakan iklim belajar dan pembelajaran yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan), yang mampu menumbuhkan semangat, serta motivasi belajar peserta didik sehingga dapat membentuk kompetensi dan mengembangkan dirinya secara optimal. 2. Dalam MGMP pula guru dapat memperoleh jalan keluar terkait permasalahan dengan implementasi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). B. Saran Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan program kerja yaitu : 1. Dana selama ini MGMP sudah dapat menanganinya dengan berbagai cara yang cukup kreatif seperti pembuatan VCD pembelajaran yang dijual kepada masing-masing sekolah namun untuk pelaksanaan program masih belum mencukupi. Seharusnya dari pihak dinas selain memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan, workshop, dan seminar. Dinas juga memberikan bantuan dalam bentuk dana guna menunjang keberhasilan program MGMP.

100

2. Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat dari dinas kepada KSKO sehingga KSKO dapat menjalankan tugasnya sebagai koordinasi yang baik bagi MGMP Sejarah di Kabupaten Rembang serta penyamaan perlakuan dari Dinas terkait pada mata pelajaran yang diujiankan nasionalkan dengan mata pelajaran yang tidak diujian nasionalkan. 3. Program kerja MGMP yang sudah sesuai dengan kebutuhan guru pada SMA Kabupaten Rembang harus didukung oleh manajemen yang baik, karena tidak akan berjalan sukses apabila suatu program kurang dalam manajemennya. 4. Dukungan dari kepala sekolah yang dapat ikut memantau keaktifan gurunya. 5. Guru yang memiliki etos kerja rendah dapat saling diingatkan oleh anggota MGMP lain karena sudah kenal lama dan sudah akrab.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Undang-Undang Guru dan Dosen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arifin, Anwar. 2007. Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia. Jakarta: Pustaka Indonesia. Aqib, Zainal dan Elham Rohmanto. 2008. Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah. Bandung: CV Yrama Widya. Danim, Sudarwan. 2002. INOVASI PENDIDIKAN Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. Hamalik, Oemar. 2004. PENDIDIKAN GURU Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Kartodirjdo, Sartono. 1990 Fungsi Sejarah Dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional. Makalah disajikan dalam seminar sejaran nasional V. Semarang 27 Agustus. Kasmadi, Hartono. 1996. Model-Model dalam Pengajaran Sejarah. Semarang: IKIP Semarang Press. Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: PT Benteng Pustaka. Majid, Abdul 2009. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Masrukhan. 2010. Pemberdayaan KKG dan MGMP. Workshop Pengembangan Model Evaluasi Pasca sertifikasi Guru dalam jabatan (SMA/SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Miles,Mattew dan Huberman, A.Michael. 2009. Analisis data kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. Moleong, Leky J. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Mulyasa, E. 2008. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian guru dan kepala sekolah. Jakarta: PT Bumi Aksara. .

a. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 101

102

.

b. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Saondi, Ondi dan Aris Suherman. 2010. Etika Profesi Keguruan. Bandung: PT Refika Aditama. Sa’ud, Udin Syaefudin. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: CV ALFABETA. Sholeh, Asrorun Ni’am. 2006. MEMBANGUN PROFESIONALITAS GURU Analisis Kronologis atas lahirnya UU Guru dan Dosen. Jakarta: elSAS Jakarta. Soetjipto dan Raflis, Kosasi. 2009. Profesi Keguruan. Jakarta : Rineka Cipta. Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitafif, Kualitatif, R&D. Bandung: (alfabeta) Suharsini, Arikunto. 2002. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Sukmadinata, N. S. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. Supriyono, Danang. 2009. Pengaruh Kompetensi Guuru Sejarah Dalam Memanfaatkan Sumber Dan Media Belajar Pada Kualitas Pembelajaran Siswa Kelas X Di Sma N Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi.Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES. Sutopo, H. B. 2006. Metodelogi penelitian kualitatif dasar teori dan terapanya dalam penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tim Penyusun KBBI. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Uno, Hamzah. 2008. Profesi Kependidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Usman,Uzer. 2009. Menjadi Guru Profesional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Widja, I Gde. 1989. Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah. Jakarta : DEPDIKBUD.

103

Widodo, Tri. 2009. Praksis Pelaksanaan sejarah kontroversial dan Peran MGMP dalam mengatasi Permasalahan Pembelajaran Sejarah Kontroversial. Makalah disajian dalam seminar nasional di Universitas Sebelas Maret Surakata 28 Mei. Ysh, Soegeng dan Retnaningdyastuti. 2010. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Semarang : IKIP Zulacchah. 2006. Peran MGMP dalam meningkatkan Profesionalisme Guru Sejarah (Studi Kasus pada MGMP Sejarah Kabupaten Kendal). Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES. Efendi, Arif. 2009. MGMP Sebuah Wadah Yang Sering Kosong Berisi?. http://researchengines.com/art05-14.html, (diunduh pada tanggal 3 Juni 2010, jam 15.09). Sundiawan, Awan. 2008. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK SKM/SSN http://hartoyo.wordpress.com/category/seminar-articles/seminar-depagjateng, (diunduh pada tanggal 7 Juni 2011, jam 15. 09 Wib). MENGGAGAS MADRASAH ALIYAH BERTARAF Hartoyo. 2009. INTERNASIONAL. http://awan965.wordpress.com/2008/11/19/pengertiandan-karakteristik-skmss, (diunduh pada tanggal 7 Juni 2011, jam 14. 56 Wib)

104

104

105

106

107

108

109

110

111

111

112

113

114

115

116

117

Instrumen Penelitian Pedoman Observasi No 1.

Jenis Data yang di Observasi Keadaan guru a. Jumlah guru sejarah SMA kab. Rembang b. Penampilan guru pada saat mengikuti rapat MGMP Sejarah SMA kab. Rembang c. Aktivitas guru Sejarah pada saat mengikuti rapat MGMP Sejarah SMA kab. Rembang d. Situasi dan Kondisi pada saat rapat MGMP Sejarah SMA kab. Rembang

2.

Interaksi-Sosial a. Ketua-Pengurus b. Ketua-Anggota c. Pengurus-Anggota d. Pengurus-Pengurus e. Anggota-Anggota

3.

Struktur Organisasi, Keanggotaan, Jenis Kegiatan dan Pendanaan MGMP Sejarah SMA kab. Rembang Meliputi : a. Struktur Organisasi b. Keanggotaan c. Jenis Kegiatan d. Pendanaan

Keterangan

118

Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara I Informan/responden dalam penelitian ini adalah Ketua MGMP Sejarah SMA kab. Rembang Identitas Informan/Responden Nama : Jenis Kelamin : Alamat : Pekerjaan : Pertanyaan untuk Ketua MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang: 1. Bagaimanakah sejarah perkembangan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 2. Apakah Visi-Misi MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 3. Apakah tujuan MGMP Sejarah Kab. Rembang? 4. Apakah fungsi MGMP Sejarah kab. Rembang? 5. Bagaimanakah struktur dan keanggotaan organisasi MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 6. Bagaimanakah Kegiatan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 7. Bagaimankah pendanaan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 8. Apakah Permasalahan-permasalahan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru sejarah? 9. Bagaimanakah solusi yang diberikan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru sejarah?

119

Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara II Informan/responden dalam penelitian adalah guru Sejarah SMA Kab. Rembang Identitas Informan/Responden Nama : Jenis Kelamin : Alamat : Pekerjaan : Pertanyaan untuk guru Sejarah SMA Kab. Rembang : 1. Apakah MGMP berperan membantu guru Sejarah dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi guru di kelas? 2. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam membahas perangkat pembelajaran? 3. Bagaimanakah solusi yang diberikan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang dalam meningkatkan profesionalisme guru sejarah? 4. Bagaimana saran dan kritik Bapak/Ibu guru untuk kemajuan MGMP?

120

Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara III Informan/responden dalam penelitian adalah pengurus MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang Identitas Informan/Responden Nama : Jenis Kelamin : Alamat : Pekerjaan : Pertanyaan untuk guru Sejarah SMA Kab. Rembang: 1. Bagaimana kondisi (Kompetensi dan kualitas) guru Sejarah sebelum mengikuti MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang? 2. Apakah permasalahan-permasalahan MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang dalam meningkatkan profesionalisme guru Sejarah? 3. Bagaimana solusi MGMP Sejarah SMA Kab. Rembang dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Sejarah? 4. Bagaimana mutu profesi guru Sejarah di Kab. Rembang setelah mengikuti MGMP Sejarah SMA di Kab. Rembang?

121

Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara IV Informan/responden dalam penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Identitas Informan/Responden Nama : Jenis Kelamin : Alamat : Pekerjaan : Pertanyaan untuk anggota Dinas Kab. Rembang : 1. Apakah Dinas pendidikan ikut Campur dalam Program Kerja MGMP? 2. Adakah perbedaan perlakuan terhadap MGMP Mata Pelajaran yang di UAN-kan dengan MGMP yang tidak di UAN-kan? 3. Pernakah Dinas Pendidikan mengadakan workshop dan pelatihan dengan peningkatan profesi guru?

122

Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara V Informan/ responden dalam penelitian adalah Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Rembang Identitas Informan/Responden Nama : Jenis Kelamin : Alamat : Pekerjaan : Pertanyaan untuk anggota Dinas Kab. Rembang : 1. Kerjasama yang dilakukan MGMP Sejarah SMA dengan MSI berupa apa saja? 2. Adakah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangkan kompetensi guru dalam kegiantan MSI?

123

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) Kampus Sekaran Gunungpati Gedung C7, 8508006, Semarang

Nomor Lamp Hal

:: 1 Lembar Kuesioner : Permohonan ijin Pengisian Kuesioner

Telp./Fax.(024)

14 Maret 2011

Yth. Guru Sejarah SMA Kabupaten Rembang Dengan hormat, Bersama ini, saya mohon ijin melaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi sebagai syarat untuk

mencapai gelar sarjana pendidikan Sejarah di UNNES

dengan judul : “ PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEJARAH PADA SMA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN AJARAN 2010/2011” Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon agar Bapak/Ibu guru bersedia mengisi lembar kuesioner pada lampiran yang telah saya sediakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya, Nur Mutmainah NIM.3101407007

124

LEMBAR ANGKET

Nama

:

Umur

:

Jenis Kelamin : TTD

:

Petunjuk pengisian: 1. Bacalah Pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. 2. Isilah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Pertanyaan : 1. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah? (Alasan) 2. Apakah MGMP berperan membantu guru pendekatan-pendekatan Sejarah? (Alasan)

dalam Membedakan

3. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam? (Alasan) 4. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah? (Alasan) 5. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memahami standar kompetensi mata pelajaran sejarah? (Alasan) 6. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memahami kompetensi dasar mata pelajaran sejarah? (Alasan) 7. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memahami tujuan pembelajaran sejarah? (Alasan)

125

8. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik? (Alasan) 9. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Mengolah materi pelajaran sejarah secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik? (Alasan) 10. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus? (Alasan) 11. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan? (Alasan) 12. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan? (Alasan) 13. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber? (Alasan) 14. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi? (Alasan) 15. Apakah MGMP berperan membantu guru dalam Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri? (Alasan)

Terima kasih

126

127

FOTO PENELITIAN A. Studi lapangan situs Sejarah di Musium Plawangan Kragan dan Terjan di Lasem 1) Studi lapangan di Musium Plawangan Kragan Sumber : Dokumen MGMP Sejarah Kab. Rembang

128

2)

Situs Megalithikum di Terjan

3) Seminar dan Napak Tilas Jejak Peninggalan Majapahit di Lasem Rembang Sabtu (15/8/09) B. Kegiatan MGMP di dalam ruangan

1) Pemanfaatan teknologi LCD dalam rapat MGMP

129

2) Pembagian kelompok dalam pembuatan soal semesteran C. Teknik Pengumpulan Data 1) Observasi berperan pasif

2) Wawancara

Wawancara Kepada Pengurus MGMP

Wawancara kepada guru Sejarah (Kasni, S.Pd) yang bukan dari lulusan Sejarah

130

Wawancara kepada guru Sejarah anggota MGMP