PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH BADAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA)
SKRIPSI
OLEH: BURHANUDDIN NIM. B1C1 11 038
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH BADAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Universitas Halu Oleo Untuk Memenihi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
OLEH: BURHANUDDIN NIM. B1C1 11 038
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
BURHANUDDIN (B1C1 11 038), Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Pembimbing (1) Dr. H. Nasrullah Dali, SE., M.Si., Ak., CA. Pembimbing (2) Safruddin, SE., M.SA., Ak., CA. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka yang beroperasi dibawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan tenggara, Direktorat Jendaral Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana menggunakan softwere SPSS Versi 23. Analisis regresi linear sederhana dugunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependen. Objek dari penelitian ini adalah Pemeriksan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa thitung = 4,858 > ttabel = 2,00172, dan nilai α = 0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
v
ABSTRACT
BURHANUDDIN (B1C1 11 038), The Effect Of Tax Audit To Tax Compliance Corporate Taxpayers In Fulfillment Of The Tax Obligations At the Tax Office Pratama Kolaka. Essay. Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Halu Oleo University. Preceptor (1) Dr. H. Nasrullah Dali, SE., M.Si., Ak., CA. Preceptor (2) Safruddin, SE., M.SA., Ak., CA. This research is done in the Tax Office Pratama Kolaka which operates under the supervision of regional office of the directorate gendral of tax South Sulawesi, West and Southeast, directorate general of taxation and finance ministries Indonesia with working area of Kolaka District, North Kolaka, East Kolaka and Bombana. Tax is a main source of revenue used to finance state government and development national. The levelof tax revenue is determined by tax compliance. Tax audit is one way to establish tax compliance so that the tax revenue target could be achieved. Formulation of the problem in this study is whether the tax audit significant effect to tax compliance corporate taxpayers at the Tax Office Pratama Kolaka. Analysis using descriptive analysis, classical assumption test and simple regression analysis using softwere SPSS Version 23.The purpouse of this study is to determine the effect of tax audit to tax compliance corporate taxpayers at the Tax Office Pratama Kolaka. The object of this study is Tax Audit as the independent variable and Tax Compliance Corporate Taxpayers as the dependent variable At the Tax Office Pratama Kolaka. The type of data in this study is quantitative data and qualitative data. he source of data is secondary data. Data collection technique using the techniques of documentation. The results of study show that ttest = 4,858 > ttable = 2,00172 and a = 0,00.This study concluded that the tax audit significant effect to Tax Compliance Corporate Taxpayers. It is that the act of tax audit can improve Tax Compliance Corporate Taxpayers in the Tax Office Pratama Kolaka.
Keywords: Tax Audit, Compliance Corporate Taxpayers.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat serta segala kelapangan dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis yang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, juga Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak tercinta “Mahmuddin” dan mama tersayang “Farida” atas doa, perhatian, pengertian, kasih saying, materi, bimbingan, serta motivasi yang selama ini diberikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan harapan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nasrullah Dali, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Bapak Safaruddin, SE., M.SA., Ak., CA selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, dan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada Penulis selama menyusun skripsi. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan pula kepada: 1. Rektor Universitas Halu Oleo.
vii
2. Ibu Dr. Hj. Rostin, SE., MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. 3. Ibu Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. 4. Ibu Intihanah, SE., M.Si.,QIA, Ibu Nur Asni, SE., M.Si dan Ibu Ika Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji yang turut memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo yang telah membekali Penulis selama menempuh pendidikan. 6. Staf Administrasi Jurusan Akuntansi yang telah membantu kelancaran proses administrasi dalam menyelesaikan skripsi Penulis. 7. Pimpinan dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, khususnya Bapak Angga yang bersedia membantu memberikan informasi dan saran terkait penyelesaikan skripsi Penulis. 8. Adik tersayang (Irmayanti) terima kasih atas motivasi, dukungan, dan doa yang diberikan kepada Penulis. 9. Seluruh keluarga besar tercinta (kakek, nenek, om, tante, ammure, sappusiseng) yang selalu memberikan motivasi, mengarahkan dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan studi. 10. Kakanda Musram Abadi, S.Pt, M.Si yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam penyelesaian studi Penulis.
viii
11. Teman-teman Asrama Reformasi, Ahmad, M.Pd, Busman, S.Sos, Abdul Hamid, S.Pd, Lia, Darwis, Harma, Wiwi, Wanti, Tiwit terima kasih atas dukungannya. 12. Teman seperjuangan dari kelas A angkatan “2011”, Ayunita, Anisa, Zhul, Fajrin, Ori, Felitati, Erni, Odit, Anggia, Nurmin, Adi, Sarman, Muntia, Fandi, Nurul, Dian, Essy, Nurmin, Edita, Ainun, Wahyu, dan Sigit sampai bertemu kembali. 13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu keberhasilan yang Penulis capai saat ini, dan mohon maaf apabila selama menempuh kuliah ataupun proses penyusunan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin…
Kendari,
Februari 2017
Burhanuddin
ix
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL . ................................................................................. HALAMAN KEASLIAN TULISAN ........................................................... HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ............................... ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACK .................................................................................................. KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR TABEL ......................................................................................... DAFTTAR SKEMA ...................................................................................... DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
i ii iii iv v vi vii x xii xiii xiv
BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1 1 5 5 5 6
PENDAHULUAN ....................................................................... Latar Belakang ............................................................................. Rumusan Masalah ......................................................................... Tujuan Penelitian .......................................................................... Manfaat Penelitian ........................................................................ Ruang Lingkup Penelitian .............................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA . .............................................................. 2.1 Penelitian Terdahulu .................................................................... 2.2 Pajak .............................................................................................. 2.2.1 Pengertian Pajak ................................................................. 2.2.2 Fungsi Pajak ....................................................................... 2.2.3 AsasPemungutan Pajak ...................................................... 2.3 Pengertian Wajib Pajak ..................................................................... 2.4 Surat Pemberitahuan (SPt) ................................................................ 2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPt) ............................... 2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPt) ..................................... 2.5 Pemeriksaan Pajak ............................................................................ 2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak ........................................... 2.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak ................................................. 2.5.3 Ruang Lingkup, Kriteria dan Jenis Pemeriksaan Pajak ..... 2.5.4 Norma Pemeriksaan Pajak ................................................. 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak ................................................................... 2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ................................... 2.6.2 Jenis-Jenis Kepatuhan ........................................................ 2.7 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 2.8 Paradigma Pemikiran .................................................................... 2.9 Hipotesis ........................................................................................
x
7 7 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 15 15 18 25 25 26 27 28 28
BAB III 3.1 3.2
METODE PENELITIAN ........................................................... Objek Penelitan ............................................................................ Jenis dan Sumber Data .................................................................. 3.2.1 Jenis Data ........................................................................... 3.2.2 Sumber Data ....................................................................... Metode Pengumpulan Data ............................................................ Analisis Data .................................................................................. 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif ................................................ 3.4.2 Uji Asumsi Klasik ............................................................... 3.4.3 Analisis Regresi Sederhana ................................................. 3.4.4 Pengujian Hipotesis .............................................................. Definisi Operasional Variabel ........................................................
29 29 29 29 29 30 30 31 31 34 34 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHAASAN .................................................. 4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka ......... 4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi KPP Pratama Kolaka ...................... 4.1.2 Struktur Organisasi............................................................... 4.1.3 Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi...... 4.2 Hasil Penelitian .............................................................................. 4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel ................................................. 4.2.2 Uji Asumsi Klasik ................................................................ 4.2.2.1 Uji Normalitas .......................................................... 4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas .............................................. 4.2.2.3 Uji Autokorelasi ....................................................... 4.2.3 Persamaan Regresi Linear Sederhana .................................. 4.2.4 Koefisien Determinasi .......................................................... 4.2.5 Pengujian Hipotesis.............................................................. 4.3 Pembahasan ....................................................................................
37 37 37 39 41 45 48 49 49 51 53 54 55 56 57
3.3 3.4
3.5
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 60 5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 60 5.2 Saran ................................................................................................ 60 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... xv LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL Nomor Halaman Tabel 1.1 Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2011-2015 ............................................................................................ 4 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................... 7 Tabel 4.1 Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan ................................................................................................... 46 Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif ................................................................ 48 Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser .......................................... 53 Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ......................................................................... 54 Tabel 4.5 Hasil uji Regresi Lineaar Sederhana ................................................... 54 Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ......................................................... 55 Tabel 4.7 Hasil Uji t ............................................................................................. 57
xii
DAFTAR SKEMA Nomor
Halaman
Skema 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .............................................................. 27 Skema 2.2 Pararadigma Penelitian .................................................................. 28 Skema 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kolaka ..................................... 40
xiii
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Hamalan
Gambar 4.1 Uji Normalitas ................................................................................. 50 Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot ......................................... 51 Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Scatter Plot ............................... 52
xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh Negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang sempat melanda negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar yakni sekitar 70%. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama
1
2 administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yaitu kepatuhan dari wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010), dimana dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang begitupun sebaliknya jika wajib pajak patuh terhadap pemenuhan kewajibannya maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berdampak pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan untuk belanja Negara.
3 Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung
kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode
pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Target pajak dapat dicapai dengan menumbuhkan
terus menerus
kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka
perlu
secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan. Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
maupun suatu badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat pula (Yeni, 2013). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak.
4 Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan
perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak
merupakan
pagar
penjaga
agar
Wajib
Pajak tetap mematuhi
kewajibannya. Berikut adalah data mengenai jumlah peneriksaan pajak dan jumlah pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tabel 1.1 Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2011-2015.
Januari 2011 - Juni 2011
16
Surat Pemberitahuan Pajak (SPt) Badan 2066
Juli 2011 - Desember 2011
35
2095
Januari 2012-Juni 2012
22
2248
Juli 2012 - Desember 2012
22
2132
Januari 2013 - Juni 2013
18
2254
Juli 2013 - Desember 2013
27
2019
Januari 2014 - Juni 2014
27
2176
Juli 2014 - Desember 2014
17
2028
Januari 2015 - Juni 2015
24
2176
Periode
Juli 2015 - Desember 2015
Pemeriksaan Pajak
23 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka 2016.
2028
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa surat pemberitahuan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak mengalami ketidakstabilan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2015 . Hal ini menunjukan indikasi bahwa tingkat
5 kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kolaka masih rendah. Sehingga dengan fenomena yang ada, perlu dilakukan upaya pemeriksaan terhadap wajib pajak badan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Badan PPh Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya
Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kolaka”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka”
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, terutama dalam menignkatkan pemahaman dan wawasan
6 keilmuan dibidang perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhann Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau perbandingan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat disempurnakan. 3. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib
pajak. Sehingga dapat
mengoptimalkan penerimaan Negara dibidang pajak.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dimana data pada penelitian ini diperoleh dari data jumlah surat perintah pemeriksaan dan pelaporan SPT Badan sejak tahun 2011 sampai 2015.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantranya sebagai berikut:
No. Judul 1 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu 2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I) 3 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu Penulis Variabel Rahma Pemeriksaan Aulia, Pajak dan Hanggoro Kepatuhan Pamungkas Pajak yang diukur menggunakan kuisioner
Hasil Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Neneng Asyiah
Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Pajak yang diukur menggunakan kuisioner
Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
Dwi Rahayu
Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak yang diukur menggunakan kuisioner
Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7
8 2.2
Pajak
2.2.1 Pengertian Pajak Menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluarann umum. Menurut Waluyo (2003) Pajak asalah iuran rakyat kepada kas Negara bedasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: a.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya dan sifatnya dapat dipaksakan.
b.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c.
Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
9 d.
Pajak dipergunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e.
Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu dapat digunakan untuk mengatur masyarakat.
2.2.2 Fungsi Pajak Sebagaimana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi di atas, sehingga terlihat adanya dua fungsi pajak. Menurut Waluyo (2003) menjelaskan dua fungsi pajak yang terdiri dari: a. Fungsi Penerimaan ( Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan Dalam Negeri. b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfugsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijkan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk - produk Dalam Negeri. Penjelan lain mengenai fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) yaitu:
10 a. Fungsi Finansial (Budgeter) Pajak digunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Dapat dilihat dari beberapa fungsi pajak yang dikemukakan oleh para ahli pajak, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi mengatur dan fungsi penerimaan dan dari dua fungsi tersebut bertujuan untuk kebersamaan dalam membangun bangsa sesuai dengan asas pemungutan pajak yang akan dibahas berikut.
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak
dalam memilih alternatif
pemungutannya perlu berdasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya yang masih diperlukan lagi yaitu atas perlakuan pajak tertentu. Asas–asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir (2001) hendaknya pemungutan pajak didasarkan pada : a. Asas Equality Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu pembagian pengenaan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara berimbang dengan kemampuannya. Adil dimaksudkan bahwa setiap
11 Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. b. Asas Certainly Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang dan harus ada kepastian hukum mengenai subjeknya, objeknya dan waktu pembayarannya. c. Asas Convenience Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi Wajib Pajak yaitu sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan. d. Asas Economy Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011) asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu: a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri. b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
12 2.3 Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1 adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut: a.
Wajib Pajak Penghasilan a.
Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
13 b.
Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
c.
Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
b.
Pengusaha Kena Pajak a.
Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
b.
Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
c.
Melaporkan
tentang
pembayaran/pelunasan
pajak
yang
telah
dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c.
Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.
2.5 Pemeriksaan Pajak 2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
14 terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, yaitu "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Dalan
Keputusan
Menteri
Kuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dari kedua pengertian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulakan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang pemeriksa pajak harus melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor
17/PMK.03/2013 yang isinya secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Tujuan pemeriksaan b. Ruang lingkup pemeriksaan c. Norma pemeriksaaan yang mengatur tentang:
15 -
Hak dan kewajiban pemeriksa.
-
Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa.
d. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak yang dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana yang sesuai dengan ruang pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan yang dinamakan pemeriksaan sederhana.
2.5.2 Tujuan Pemeriksan Pajak Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, BAB II Pasal 2, yaitu: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2.5.3 Ruang Lingkup, Kriteria dan Jenis Pemeriksaan Pajak Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 3, yaitu: Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun–tahun lalu maupun tahun berjalan.
16 Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 4, yaitu: 1.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
2.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajikan perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : a.
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajuakan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
b.
Wajib Pajak yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
c.
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
d.
Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, liquidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e.
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
f.
Wajib
Pajak
tidak
menyampaikan
atau
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
17 g.
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk malakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 5, yaitu: 1.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
2.
Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan kantor , dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan : a.
Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
b.
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
3.
Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jendral Pajak.
18 4.
Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
5.
Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan / atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
2.5.4 Norma Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan dan Wajib Pajak. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Pasal 11 Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib : a.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksan Dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
b.
Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
19 c.
Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
d.
Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai : 1) Alasan dan tujuan pemeriksaan. 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan. 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan. 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
e.
Menuangakan hasil pertemuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
f.
Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.
g.
Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
h.
Menyampaikan kuisioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
20 i.
Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
dengan
menyampaikan saran secara tertulis. j.
Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
k.
Merahasiakan dari pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
Pasal 12 a. Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang : 1) Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 2) Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 3) Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi
21 petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 4) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa: a) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. b) Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak. c) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak. 5) Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak. 6) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak. 7) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. b. Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang : 1) Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
22 2) Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data
yang
dikelola
secara
elektronik,
yang berhubungan
dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 3) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. 4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak. 5) Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak. 6) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Pasal 13 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: a.
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2.
b.
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
c.
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
23 d.
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
e.
Menerima SPHP.
f.
Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
g.
Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
h.
Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
Pasal 14 a. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan
penghasilan yang diperoleh,
kegiatan
usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 2) Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 3) memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
24 diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak. 4) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa: a) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. b) Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak. c) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak. 5) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. 6) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. b. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
25 penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 3) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. 5) Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. 6) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak 2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
26 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
2.6.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006) adalah: a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan
formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi
ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
27 2.7 Kerangka Pemikiran Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana setiap perusahaan yang melakukan suatu usaha memproduksi barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah wajib menyetorkan pajak atas usahanya. Wajib Pajak Badan berkewajiban melaporkan SPtnya ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya SPt Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dapat dilihat pada Skema 2.1.
Skema 2.1 Kerangka Pikir Penelitian KPP PRATAMA KOLAKA PEMERIKSAAN PAJAK
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
ANALISIS REGRESI SEDERHANA
HASIL ANALISIS
28 2.8 Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini variabel independen adalah Pemeriksaan Pajak (X) dan (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen. Variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas diluar model penelitian ini disebut epselon yang dilambangkan (€). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Skema 2.2. Skema 2.2 Paradigma Penelitian
€ PEMERIKSAAN PAJAK (X)
Ket
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Y)
Pengaruh Parsial Pengaruh Langsung €
Epselon
2.9 Hipotesis Berdasarkan kerangka pikir pada pembahasan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian Objek dari penelitian ini adalah Pemeriksan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka.
3.2 Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini laporan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. 2. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. (Sugiyono, 2013). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa sejarah singkat, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
3.2.2 Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil, sejarah KPP Pratama Kolaka, data Jumlah Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pelaporan SPt Badan dan Jumlah Wajib Pajak
29
30 Badan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2015 yang berjumlah 60 bulan.
3.3 Metode Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode yang dilakukan adalah Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka yang relevan dengan penelitian.
3.4 Metode Analisis Data Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan (eksplanatory variables), dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam sampel berulang) variabel yang menjelaskan (yang belakangan) (Gujarati dan Zain, 2003). Dikatakan nilai rata-rata populasi karena hubungan
31 antara variabel dependen dengan variabel independen tidak pasti (exact) (Ghozali, 2013). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menganalisis data penelitian digunakan software SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 23. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi parameter individual (uji t) dan koefisien determinasi R2.
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013).
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 3.4.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali: 2013:). Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.
32 1. Analisis Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk sampel yang kecil. Metode lain yang dapat membandingkan distrubusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut: a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Didalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Scatterplots dan uji Glejser. Uji Scatterplots dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu
33 ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Uji Gjester menurut Gujarati (2003) yang dikutip Ghozali (2013) dilakukan dengan meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013).
3.4.2.3 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui Uji Durbin- Waston (DW test) (Ghozali, 2013). Menurut Indrawati (2015) dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 1. Angka Durbin-Waston dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 2. Angka Durbin-Waston diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, 3. Angka Durbin-Waston diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
34 3.4.3 Analisis Regresi Sederhana Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Sugiyoni (2004) persamaan linear sederhana dapat dituliskan sebagai berikut: Y= a + bX + є Dimana : Y= Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan a = Bilangan Konstanta b = Koefisien Regresi X= Pemeriksaan Pajak Є= Variabel lain yang tidak diteliti
3.4.4 Pengujian Hipotesis Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.
3.4.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (Pemeriksaan Pajak) terhadap variabel Y ( Kepatuhan Wajib Pajak Badan). Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung ditentukan dengan tidak memperhatikan nilai positif atau negatif dari nilai t hitung tersebut, karena
35 nilai t hitung merupakan nilai mutlak | t |. Nilai t hitung yang positif atau negatif merupakan arah dari pengaruh variabel independen tersebut, baik itu berbanding lurus (positif) ataupun berbanding terbalik atau berlawanan (negatif) terhadap nilai variabel terikat. Dan untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k) dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah: Bila nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < α = 0,05 berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tak bebas. Bila nilai t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > α = 0,05 berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya yaitu sebagai berikut: Ho : bi = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). H1 : bi ≠ 0, artinya secara parsial terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
3.4.4.2 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (𝑅 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai (𝑅 2 ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
36 hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013).
3.5 Definisi Operasional Variabel 1.
Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak
Pratama
Kolaka
untuk
meneliti
kebenaran
surat
pemberitahuan dan untuk memperoleh keterangan dari wajib pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilihat dari jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. 2.
Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu tindakan ketaatan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuahan wajib pajak badan diukur dari jumlah pelaporan SPt yang dilaporkan wajib pajak badan yang dibagi dengan jumlah wajib pajak badan dan dikalikan 100. Hasil dari pembagian dan perkalian tersebut akan mengasilkan data persentase kepatuhan wajib pajak badan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 4.1.1
Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Sejarah Singkat Lokasi KPP Pratama Kolaka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka berada di bawah pengawasan
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang dibentuk pada tahun 2008 seiring dengan dikeluarkannya peratuan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Investasi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Secara resmi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka mulai beropersi terhitung dari tanggal 27 mei 2008. KPP Pratama Kolaka telah dipimpin oleh 3 (tiga) orang kepala kantor yaitu: Drs. Heri Yudianto mulai (Mei 2008-Januari 2011), Lewaherilla Markus P.S.H,M.M mulai (Januari 2011-awal September 2013) dan sekarang dipimpin oleh Ir. Syafaruddin, M.M mulai awal September 2013. Umumnya Kantor Pelayanan Pajak berkedudukan di kota sesuai dengan wilayah kerjanya, namun berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka
37
38 Utara, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Kota Kendari yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 35 Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka direncanakan pembangunan gedung kantornya diwilayah Kabupaten Kolaka menggunakan eks gedung Islamic Center Kolaka. Namun karena adanya berbagai kendala menyebabkan lokasi kantor harus dipindahkah di kantor Kendari menggunakan eks gedung Kantor Pelayanan PBB Kendari. Dimana, Kantor Pelayanan PBB Kendari dibubarkan dan marge (bergabung) di KPP Pratama Kendari. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka menghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan berupa pajak penghasilan. Perubahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang bedasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumberdaya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Diharapkan dengan penggabungan dua sistem tersebut akan tercapai suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan data. Disisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat dan diimbangi dengan pemberian remunisasi yang lebih baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka terdapat petugas Account Representative (AR) yang siap melayani dan memberi konsultasi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiaban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung maupun melalui via telepon, faxmile maupun e-mail. Disamping
39 itu AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak secara intensif. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Bombana yaitu seluas 1.362.616 Ha yang terbagi atas 52 kecamatan dan 471 desa dan kelurahan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka membawahi dua Kantor Pelayanan Pajak, Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) Lasusua dan (KP2KP) Rumbia.
4.1.2
Struktur Organisasi Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kolaka memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi organisasi ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang terlibat dalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Srtuktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
40 Skema 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Syarifuddin Syarif
Pjs. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Abdul Waris
Seksi pengolahan Data dan Informasi Mujiburrokhman
Seksi Pengawasan dan Konsultsi I Aris Handiko
Seksi Pelayanan Wahidin
Seksi Pengawasan dan Konsultsi II Andi Sapri
Seksi penagihan Muhammad Basri
Seksi Pengawasan dan Konsultsi III Samsiah
Seksi Pemeriksaaan Fransis H. Pormes
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Franciskus Iwan W.
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajkan Rumbia Edwin Widiatmoko
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajkan Lasusua Arifin
Sumber : Kantor Pelayana Pajak Pratama Kolaka, 2016
41 4.1.3
Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi Sturuktur Organisasi Kantor Palayan Pajak Pratama Kolaka adalah instansi vertikal Direktorat
Jendral Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Sulawesi Tenggara yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum dan Kapatuhan Internal Sub Bagian Umum terdiri dari 4 bagian yaitu: a.
Tata Usaha dan Kepegawaian Tugas Tata Usaha dan Kepegawaian adalah menyelenggarakan tugas pelayana dibidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara pengurusa surat, pengetikan surat, pengetikan dan pengadaan, penataan berkas dan penyusunan arsip tata usaha dan kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang tugas Kantor Pelayanan Pajak.
b. Keuangan Bagian Keuangan bertugas merencanakan kebutuhan selama 1 (satu) tahun dan melakukan pendanaan di Kantor Pelayana Pajak Pratama agar dapat menunjang kalancaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama. c. Bagian Rumah Tangga Bagian Keuangan bertugas melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama agar menunjang kelancaran aktivitas operasional kantor maupun pelayanan terhadan Wajib Pajak.
42 d. Kepatuhan Internal Kepatuhan Internal bertugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi pengolaha data dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas mengkoordinasikan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi sesuai dengan perturan perundangundangan yang berlaku. Seksi pengolahan data dan informasi bertugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengalokasian pajak, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing, pelasana SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja. Adapun uraian tugas seksi pengolahan data dan informasi antara lain: a. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pengembangan ekonomi dan keuangan. b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. c. Melaksanakan pelayanan dan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfatan data perpajakan. d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
43 e. Melaksanakan perbaikan (updating) data. f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing. h. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komputer di lingkingan KPP. 3. Seksi Pelayanan Seksi pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta surat lainnya, penyuluh perpajakan, pelaksana registrasi wajib pajak dan melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Seksi penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak dan penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan Seksi pemeriksaan bertugas melakukan penyusunann rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya.
44 6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Seksi ekstensifikasi bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentikan dan pemutahiran bisnis data nilai objek
pajak
dalam
menunjang
ekstensifikasi,
serta
memberikan
bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak yang baru yang maksimal 2 tahun sejak terdaftar. 7.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II dan III Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III masing-masing bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kenirja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembentukan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Terdapat dua kelompok jabatan fungsional yaitu Fungional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai.
45 9. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) didirikan dengan alasan jangkauan atau wilayak kerja Kantor Pelayanan Pajak yang terlalu luas. Sehingga apabila tempak kedudukan Kantor Pelayanan Pajak itu cukup jauh, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak didirikanlah KP2KP.
4.2
Hasil Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis regresi dalam
mengolah data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Data pemeriksaan pajak diperoleh dari akumulasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka dan Data kepatuhan wajib pajak badan diperoleh dari jumlah pelaporan SPT Badan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan dan dikalikan 100, sehingga menghasilkan data tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdapat pada bagian lampiran penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1
46 Tabel 4.1 Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Jumlah Kepatuhan PemeriksaanWajib PajakTahun Pajak Badan (%) Januari 15 78,25 Februari 17 78,44 Maret 18 79,78 2013 April 20 78,78 Mei 23 79,74 Juni 25 79,66 2011 Juli 31 79,82 Agustus 23 81,85 September 25 80,51 Oktober 23 77,94 November 20 79,28 Desember 23 81,92 2014 Januari 71,73 25 Februari 31 77,13 Maret 77,63 23 April 76,06 25 Mei 68,31 23 Juni 76,86 25 2012 Juli 76,36 31 Agustus 77,23 23 September 25 71,63 Oktober 71,26 31 November 19 68,58 Desember 18 68,71 2015 Januari 71,00 23 Februari 25 69,56 Maret 68,13 31 2013 April 66,78 19 Mei 65,53 17 Juni 54,70 18
Tahun Bulan
Jumlah Kepatuhan Pemeriksaan Wajib Pajak Pajak Badan (%) Juli 58,74 20 Agustus 59,29 23 September 25 59,29 Oktober 58,47 31 November 15 57,97 Desember 17 60,76 Januari 58,55 18 Februari 18 57,01 Maret 59,23 15 April 56,06 17 Mei 57,33 18 Juni 56,72 19 Juli 54,35 18 Agustus 52,81 17 September 18 53,08 Oktober 52,97 15 November 17 53,95 Desember 18 54,29 Januari 59,87 19 Februari 18 58,73 Maret 57,83 15 April 57,31 17 Mei 56,67 18 Juni 52,89 18 Juli 52,42 15 Agustus 51,10 17 September 18 50,49 Oktober 50,30 19 November 18 50,01 Desember 17 49,43 Bulan
Sumber : Kantor Pelayaanan Pajak Pratama Kolaka, 2016. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak badan megalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak berada
47 diantara 77,94% - 81,51%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada pada 68,31% – 77,63%. Pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada diantara 54,71% -71,00%. Pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, terlihat bahwa tingkan kepatuhan wajib pajak badan berada pada 52,81%-59,23%. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan di bulan januari, terlihat bahwa tingkat kepatuhan pajak sebesar 59,87%. Namun pada bulan Februari hingga Desember 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak badan kembali mengalami penurunan, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada 49,23% - 58,73%. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 pemeriksaan pajak dilakukan sebanyak 15–31 kali perbulan. Pada tahun 2012 frekuensi pemeriksaan pajak yang dilakukan mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 18–31 kali perbulan. Pada tahun 2013 pemeriksaan pajak yang dilakukan mengalalmi penurunan yaitu sebanyak 15–31 kali setiap bulannya. Pada tahun 2014 frekuensi pemeriksaan pajak kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 15–19 kali setiap bulannya. Pada tahun 2015 frekuensi pemeriksaan pajak juga dilakukan sebanyak 15–19 kali perbulannya. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan di Kator Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
48 4.2.1
Statistik Deskriptif Variabel Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara
statistik. Untuk menginterprestasikan hasil statistik deskriptif dari pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif. Descriptive Statistics N
Minimum Maximum Sum
Mean
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Deviation Std. Error
Statistic
Pemeriksaan
60
15.00
31.00
1243.00
20.7167
.59853
4.63623
Kepatuhan
60
52.81
81.92
3920.21
65.3368
1.32954
10.29857
Valid N (listwise)
60
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23) Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa N atau jumlah bulan pada setiap variabel adalah 60 yang berasal dari jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka periode Januari 2011 - Desember 2015. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 31 dan nilai minimum sebesar 15. Nilai standar deviasi lebih kecil dari mean-nya hal tersebut menunjukan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi. Variabel kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai maksimum sebesar 81,92 dan minimum sebesar 52,81. Standar deviasi lebih kecil dari mean-nya
49 menunjukan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari kepatuhan wajib pajak badan terendah dengan tertinggi.
4.2.2
Uji Asumsi Klasik Untuk menghasilkan model regresi yang tidak bias dan yang terbaik, maka
harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias apabila memenuhi beberapa asumsi klasik, beberapa asumsi yang dipakai dalam penelitian ini yang akan diuji yaitu sebagai berikut.
4.2.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi data variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas ini diketahui dari tampilan normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.
50 Gambar 4.1 Uji Normalitas
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23) Berdasarkan gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa grafik tidak mengalami kemencengan, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.
51 Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23). Pada grafik normal probability di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013). Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dilakukan melalui scatter plot (diagram pancar) dan uji Glejser, dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara
52 nilai residual dan nilai prediksinya tidak membentuk pola tertentu. hasil analisis data menunjukkan diagram pancar yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Scatter Plot
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23)
Melihat garis Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada garis scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2013). Dari gambar 4.3 di atas tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
53 menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian heterokedastisitas juga
digunakan uji
glejser. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser. Coefficients
a
Standardized
Model 1
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
(Constant) Pemeriksaan
Std. Error 6.719
2.865
.023
.135
t
.022
Sig. 2.345
.022
.171
.865
a. Dependent Variable: Res2
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23) Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikasi variabel pemeriksaan pajak lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.865. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari unsur Heterokedastisitas, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.
4.2.2.3 Uji Autokorelasi Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.
54 Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi. b
Model Summary
Model
R
R Square
1
.538
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.289
.277
Durbin-Watson 8.75720
.472
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23). Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 0.472. Angka tersebut berada di antara -2 sampai 2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian regresi.
4.2.3
Persamaan Regresi Linear Sederhana Dengan menggunakan data hasil penelitian, seperti yang digambarkan pada
uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana yang diolah dengan menggunakan program SPSS 23, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana. Coefficients
a
Standardized
Model 1
(Constant) Pemeriksaan
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
Std. Error 40.590
5.218
1.195
.246
t
.538
a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23)
Sig. 7.778
.000
4.858
.000
55 Berdasarkan hasil koefisisen regresi pada Tabel 4.5, dengan menggunakan program SPSS Versi 23 maka diperoleh persamaan sebagai berikut: Y= 40,59+1,195X+ € a. Konstanta sebesar 40,59 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak badan
pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka adalah sebesar 40,59% b. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 1,195 menyatakan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 (satu) kali akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sebesar 1,195%
4.2.4
Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model
dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai R² yang mendekati satu variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 4.6. Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi. b
Model Summary
Std. Error of the Model 1
R
R Square .538
a
Adjusted R Square .289
Estimate .277
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23).
8.75720
56 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu peneliti dianjurkan menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2013). Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui Adjusted R Squre (R²) sebesar 0,289. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 28,9%. Hal ini berarti ada variabel lain sebesar 71,1,% yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y), namun tidak diukur dalam penelitian ini. 4.2.5
Pengujian Hipotesis Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan pajak mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka digunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan nilai t-sig dengan α = 0,05. Apabila t hitung > t tabel atau t-sig < α = 0,05, maka H1 diterima atau tolak H0 ditolak. Sebaliknya, apabila t hitung < t tabel atau t-sig > α = 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7
57 Tabel 4.7. Hasil Uji t Coefficients
a
Standardized
Model 1
(Constant) Pemeriksaan
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
Std. Error 40.590
5.218
1.195
.246
T
.538
Sig. 7.778
.000
4.858
.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data Diolah, 2016 ( Hasil Output IBM SPSS versi. 23) Tabel di atas menunjukan bahwa nilai t hitung untuk pemeriksaan pajak yaitu sebesar 4,858 > dari t tabel sebesar 2,00172, maka H0 ditolak dan H1 diterima dan nilai α = 0,000, yang berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4.3
Pembahasan Berdasarkan hasil pengujian pada pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa
pemeriksaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada. Dapat dilihat pada hasil pengujian regresi dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai koefisien determinasi (R2), diketahui bahwa besarnya R2 = 0,289. Hal tersebut menunjukan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 28,9% sedangkan sisanya yaitu 71,1% merupakan pengaruh dalam variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
58 Berdasarkan analisis menggunakan SPSS, maka diperoleh pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah data pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka selama 5 tahun. Nilai koefisien regresi sebesar 1,195 hal ini menerangkan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 kali akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 1,195% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Kemudian dengan melihat t hitung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badab sebesar 4,858 lebih besar dari t tabel sebesar 2,00172 dan nilai α = 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neneng Asyiah, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada KPP Wilayah DJP Jawa Barat I) dan Dwi Rahayu, Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Hasil penelitian menerangkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Aulia, Hanggoro Pamungkas denga judul Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dimana
59 hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka terhadap wajib pajak badan tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kepatuhan. Kondisi tersebut diakibatkan jarak yang cukup jauh antara lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dan wajib pajak yang diperiksa. Seperti yang diketahui bahwa KPP Pratama yang Berada di Kota Kendari sedangkan wajib pajak beerada di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar. Penerimaan pajak berkontribusi 70% terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya maka penerimaan pajak juga akan menigkat Suhendra (2010). Kepatuhan pajak akan tercipta dengan melakukan interaksi yang rutin antara pihan pemungut pajak dengan pihak wajib pajak. Dengan adanya interaksi yang dibangun secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Timbulnya kesadaran akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
5.2 Saran Berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka harus lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dan mendorong Wajib Pajak Badan agar menjadi lebih patuh sehingga mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan atas kesadaran sendiri, bukan dikarenakan rasa takut ataupun ditakut-takuti. 2. Bagi Wajib Pajak sudah semestinya menyadari untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
60
DAFTAR PUSTAKA Asyiah, Neneng. 2013, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Survei Pada KPP Wilayah Jawa Barat I. Aulia, Rahma dan Hanggoro Pamungkas 2013, Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Gujarati, Damodar dan Zain, Sumarno. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga. Indrawati. 2015. Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Bandung: Refika Aditama. Kepeutusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Nomor 17/PMK.03/2013
Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. Munawir, 2001, Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta : Liberty. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan,Pengisian,Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Rahayu, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2004. Statistik UntukPenelitian Bandung: Alfabeta. xv
Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang
xvi
LAMPIRAN
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Sum
Mean
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Deviation Std. Error
Statistic
Pemeriksaan
60
15.00
31.00
1243.00
20.7167
.59853
4.63623
Kepatuhan
60
52.81
81.92
3920.21
65.3368
1.32954
10.29857
Valid N (listwise)
60
oefficients
a
Standardized
Model 1
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
(Constant) Pemeriksaan
a. Dependent Variable: Res2
Std. Error 6.719
2.865
.023
.135
t
.022
Sig. 2.345
.022
.171
.865
b
Model Summary
Model
R
R Square
1
.538
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.289
Durbin-Watson
.277
8.75720
.472
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan b. Dependent Variable: Kepatuhan
Coefficients
a
Standardized
Model 1
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
Std. Error
(Constant) Pemeriksaan
40.590
5.218
1.195
.246
t
.538
Sig. 7.778
.000
4.858
.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan
b
Model Summary
Std. Error of the Model 1
R
R Square .538
a
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan b. Dependent Variable: Kepatuhan
Adjusted R Square .289
.277
Estimate 8.75720
Coefficients
a
Standardized
Model 1
(Constant) Pemeriksaan
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Beta
Std. Error 40.590
5.218
1.195
.246
a. Dependent Variable: Kepatuhan
t
.538
Sig. 7.778
.000
4.858
.000
