SKRIPSI KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHANKABUPATEN ROKAN HILIR-RIAU OLEH :

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

SKRIPSI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHANKABUPATEN ROKAN HILIR-RIAU

OLEH :

NAMA

:

HELVIANTI

NIM

:

040503026

DEPARTEMEN

:

AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Medan 2009

Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir-Riau” adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi Program Reguler S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas benar apa adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, 07 Desember 2009 Yang membuat pernyataan

Helvianti NIM. 040503026


KATA PENGANTAR

Kepada Allah SWT-Al Khaliq (The Life Creator), Al Bari’ (The Life Planner)-saya kembali melipat kaki dan bersimpuh dalam sujud syukur atas jalan hidup yang telah digariskan untuk saya. Bersyukur bahwa ditengah kealpaan, kelalaian, kesombongan dan kekhilafan, Dia tidak henti menjaga, mempermudah, dan memberikan akhir yang paling baik untuk skripsi yang saya tulis. Ucapan terima kasih tulus saya kepada kedua orang tua Drs. Hazri dan Masdiah, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, AK selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Mutia Ismail, MM, Ak selaku Sekretsris Departemen Akuntansi Fakuktas Ekonomi Univeristas Sumatera Utara. 3. Ibu Mutia Ismail, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini dan semoga hasil yang dapat saya berikan tidak mengecewakan. 4. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen Penguji I, Bapak Drs. Rustam,M.Si, Ak selaku Dosen Penguji II.


5. Pimpinan dan seluruh Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tempat saya melakukan penelitian khususnya Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Manusia dan hasil kerja serta buah fikirnya tidak luput dari cacat dan cela. Skripsi ini juga demikian adanya sehingga dengan kerendahan hati saya mohonkan komentar, koreksi dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 07 Desember 2009 Penulis

Helvianti NIM. 040503026


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan, dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jalan. Perniagaan No.78 B Bagansiapiapi. Metode statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan Analisis Regresi Berganda, Uji F, dan Uji t, menggunakan perangkat SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 15.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien dari pajak reklame (b1) adalah 494 dan koefisien pajak penerangan jalan (b2) adalah 7.503 yang menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap PAD, nilai adjusted R2 adalah sebesar 0.250 yang artinya bahwa 25% variabel dependen PAD Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan oleh variabel independen pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian, pada hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara berasama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, dan pada uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara terpisah berpengaruh terhadap PAD.

Kata kunci : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah


ABSTRACT

The aim of this research is to know how big of the advertisement tax and the roadway lighting tax on Local Own Revenue (PAD). Independent Variables used in this research was the advertisement tax and the roadway lighting tax, and dependent variable was Local Own Revenue (PAD). This research is conducted by in office on was carried out in the to be practise in the Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir that was located at Perniagaan Street No.78B Bagansiapiapi. The analyzing method that is used is the inferensial statistic method with Double Regression Analysis, F-test, t-test and used SPSS (Statistic product and Service Solution) 15.0 Version. The results of this research shown that coefficient of the advertisement tax (b1) is 494 and coefficient of the roadway lighting tax (b2) is 7,503, it means that the advertisement tax and the roadway lighting tax have positively effect to Local Own Revenue (PAD). The double regression of this research show the value of adjusted R2 is 0,250 it means that 25% dependent variable Local Own Revenue (PAD) is explained by independent variable the advertisement tax and the roadway lighting tax, and 75% was explained by another variable that is not mention in this research. The “F test value” show that both of independent variables have significant positive effect to dependent variable Local Own Revenue (PAD) and “t test value” show that each of dependent variabel has significant positive effect to Local Own Revenue (PAD).

Key words : The advertisement Tax, The roadway lighting Tax, and Local Own Revenue (PAD)


DAFTAR ISI Halaman PERNYATAAN ...............................................................................

i

KATA PENGANTAR ......................................................................

ii

ABSTRAK…………………………………………………………...

iv

ABSTRACT………………………………………………………….

v

DAFTAR ISI…………………………………………………………

vi

DAFTAR TABEL…………………………………………………...

x

DAFTAR GAMBAR………………………………………………..

xi

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................

xii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………….

1

B. Perumusan masalah…………………………………....

8

C. Tujuan Penelitian………………………………………

8

D. Manfaat Penelitian…………………………………….

8

TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis……………………………………...

10

1. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan…….

10

2. Pengklasifikasian Pajak…………………………..

10

a) Menurut golongan……………………………

11

b) Menurut sifat…………………………………

11

c) Menurut Lembaga Pemungut………………...

12

3. Fungsi Pajak………………………………………

12


a) Fungsi Budgetery……………………………...

12

b) Fungsi Regulatory……………………………..

13

c) Fungsi Sosial…………………………………..

13

4. Pajak Daerah………………………………………

13

a) Definisi Pajak Daerah…………………………

13

b) Jenis Pajak Daerah…………………………….

14

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah………...

16

d) Obejek Pajak Daerah…………………………..

18

e) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

BAB III

Daerah................................................................

20

f) Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan…..

22

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD……………………

23

a) Defenisi Pendapatan Asli Daerah…………….

23

b) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah……………. ..

25

B. Tinjauan penelitian terdahulu…………………………

27

C. Kerangka Konseptual…………………………………

29

D. Hipotesis Penelitian…………………………………...

30

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian………………………………………..

31

B. Populasi dan Sampel Penelitian……………………….

31

C. Defenisi Operasional…………………………………..

32

D. Prosedur Pengumpulan Data………………………….

33

E. Metode Analisis Data…………………………………

33


BAB IV

1. Analisis Kontribusi……………………………......

33

2. Uji Asumsi Klasik…………………………………

34

3. Pengujian Hipotesis……………………………….

36

4. Analisis Regresi Berganda………………………..

38

F. Jadwal dan Lokasi Penelitian………………………….

39

ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Data Penelitan…………………………………………

40

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir………………...

40

2. Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir……………

50

3. Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Rokan Hilir…...

51

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir…………………………………………

53

5. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan JalanTerhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir……….

54

B. Statistik Deskriptif ……………………………………

55

C. Pengujian Asumsi Klasik……………………………...

55

D. Pengujian Hipotesis……………………………………

61

1. Analisis Koefisien Determinasi…………………….

61

2. Uji Simultan (F Test)……………………………….

62

3. Hasil Model Estimasi dan Uji Parsial (t Test)……...

64


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………

66

B. Keterbatasan Penelitian………………………………..

67

C. Saran…………………………………………………..

67

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….

70

LAMPIRAN…………………………………………………………

72


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Tabel 1.1

Penerimaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Periode 2004-2008………………………………………

Tabel 1.2

Halaman

6

Perkembangan Sumber PAD Kabupaten Rokan Hilir Periode Tahun 2004-2008................................................

7

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian terdahulu..........................................

28

Tabel 3.1

Defenisi Operasional........................................................

33

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian..............................................................

39

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pajak Reklame Rokan Hilir Tahun 2004-2008……………………………………….

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Rokan Hilir Tahun 2004-2008…………………………..

Tabel 4.3

52

Target dan Realisasi PAD Rokan Hilir Tahun 2004-2008………………………………………..

Tabel 4.4

51

53

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Rokan Hilir Tahun 2004-2008…………………………..

54

Tabel 4.5

Descriptive Statistics…………………………………….

55

Tabel 4.6

Uji statistic kolmogorov-smirnov (K-S)…………………

56

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinearitas………………………………

59

Tabel 4.8

Hasil Uji Durbin Watson………………………………..

60

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Determinasi…………………...

62


Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan……………………………………….

63

Tabel 4.11 Hasil Model Estimasi dan Uji Parsial……………………

64


DAFTAR GAMBAR

Nama

Judul

Halaman

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual..................................................

30

Gambar 4.1

Normal P-Plot of Regression Standard Residual .........

58

Gambar 4.2

Histogram ...................................................................

59

Gambar 4.3

Scatterplot ..................................................................

61


DAFTAR LAMPIRAN

Nama

Judul Halaman

Lampiran 1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir………………………………………..........

Lampiran 2

73

Data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan PAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004-2008……………..

74

Lampiran 3

Hasil Analisis Statistik dengan SPSS………………….

76

Lampiran 4

Surat Riset dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir……………………

80


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah kegiataan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: a. Hasil pajak daerah. b. Hasil retribusi daerah. c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan. 3. Pinjaman daerah. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Kabupaten Rokan Hilir sebagai bagian dari Propinsi Riau tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.


Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, kabupaten Rokan Hilir berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut. Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan pemerintahan kabupaten Rokan Hilir dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masingmasing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Pajak yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntut kemandirian daerah maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak daerah. Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga kabupaten Rokan Hilir, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber PAD yang belum mampu digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :


Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Periode 2004-2008 (Nilai dalam Rupiah) Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Bahan Galian C Retribusi Daerah Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Penerimaan Yang Sah Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Bahan Galian C Retribusi Daerah Laba Usaha Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Penerimaan Yang Sah

2004 27.938.659.724,99 1.756.286.411,39 134.752.700,00 70.702.700,00 49.520.000,00 1.312.107.811,39 189.203.200,00 1.058.636.232,60 875.644.687,00 24.248.092.394,00 660.952.008.790,00 81.645.789.981,00 579.306.218.809,00 84.507.127.002,00 11.106.412.871,00

Tahun 2005 50.182.789.376,00 1.475.120.186,00 167.132.900,00 191.020.860,00 1.000.000,00 83.042.000,00 994.959.626,00 37.964.800,00 3.027.412.022,00 577.943.669,00 45.102.313.499,00 1.020.221.885.879,00 108.208.999.742,00 912.012.886.137,00 95.180.000.000,00 9.091.907.850 17.689.935.263,00

Tahun 2007 109.473.350.584,64 7.393.116.742,64 192.022.500,00 828.972.633,00 66.723.250,00 6.234.823.213,69 70.575.096,00 5.468.786.156,00 2.766.056.723,00 93.845.390.963,00 1.079.223.760.889,00 183.877.150.480,00 895.356.610.409,00 91.848.000.000,00 18.994.200.000,00 26.653.480.076,00

2006 80.859.682.027,00 6.766.639.563,00 222.175.175,00 368.437.505,00 98.216.160,00 5.872.333.923,00 205.476.800,00 5.091.948.776,00 1.204.594.790,00 67.796.498.898,00 1.426.790.637.418,00 159.991.546.966,00 1.266.799.090.452,00 91.848.000.000,00 17.075.000.000,00 20.014.182.216,00

2008 142.783.562.000,00 6.637.242.521,41 193.887.900,00 476.205.023,00 67.057.000,00 5.890.573.098,41 9.519.500,00 3.836.462.800,00 4.337.209.707,00 127.973.586.972,00 1.301.497.506.617,00 167.882.559.572,00 1.133.614.947.045,00 22.962.000.000,00 24.320.589.184,00 28.178.942.884,69

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Dari data di atas dapat dilihat bahwa meskipun PAD Kabupaten Rokan Hilir masih sangat kecil namun dalam perkembangannnya selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan, tetapi tidak dialami oleh pos pajak reklame yang


mengalami penurunan tahun 2007-2008 dan pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan tahun 2005 dan 2008. Tabel 1.2 Perkembangan Sumber-sumber PAD Kabupaten Rokan Hilir Periode Tahun 2004-2008 (Nilai dalam Rupiah) TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008

JENIS PENERIMAAN Lain-lain PAD Retribusi Daerah Yang Sah

Pajak Daerah 1.756.286.411,39 1.475.120.186,00 6.766.639.563,00 7.393.116.742,64 6.637.242.521,41

1.058.636.232,60 3.027.412.022,00 5.091.948.776,00 5.468.786.156,00 3.836.462.800,00

2.512.373.708,00 4.568.025.716,00 1.323.107.966,00 6.900.109.368,00 9.661.144.768,00

Total PAD 27.938.659.724,99 50.182.789.376,00 80.859.682.027,00 109.473.350.584,64 142.783.562.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kabupaten Rokan Hilir selama periode 2004-2008,

yaitu

pajak

daerah

memperlihatkan

peningkatan

walaupun

peningkatannya relatif kecil. Dari beberapa macam pendapatan asli daerah yang ada yang menjadi perhatian adalah penerimaan pajak. Pada penerimaan pajak ini nilai realisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor

pajak

daerah

belum

terlalu

memberikan

pemasukan

yang

di

harapkan. Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap kontribusi yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak penerangan jalan, sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang diberi judul “Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan HilirRiau. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten Rokan Hilir baik secara simultan maupun parsial.

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Rokan Hilir baik secara simultan maupun parsial.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi Pemerintah Daerah dan peneliti lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 3. bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teoriteori yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

4. bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. 5. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam

mengambil

kebijaksanaan

dalam

usahanya

untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Rokan Hilir.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis 1. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif persentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang, sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya, sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional. Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

2. Pengklasifikasian Pajak Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya.


a. Menurut golongan Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai

b. Menurut sifat Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. 1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan 2) Pajak obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor

3. Fungsi Pajak Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Fungsi Budgetary Dalam fungsinya sebagai Budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatankegiatan rutin.


b) Fungsi Regulatory Sebagai fungsi Regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

c) Fungsi sosial Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.

4. Pajak Daerah a. Definisi Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.


Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut: Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undangundang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Jenis Pajak Daerah Jenis pajak propinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain : 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaan di atas Air, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor, 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut : 1) bersifat pajak dan bukan retribusi, 2) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, 3) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 4) objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat, 5) potensinya memadai, 6) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 7) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, 8) menjaga kelestarian lingkungan.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah: 1) Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 3) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor. 4) Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. 5) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. 6) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. 7) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.


8) Subjek

Pajak

Reklame

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi. 9) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 10) Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. 11) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempet parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

d. Objek Pajak Daerah 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 3) Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

4) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah : a) Pengambilah air bawah tanah dan/atau air permukaan b) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan c) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan 5) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. c) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 6) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. 7) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 8) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 9) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 10) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. 11) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

e. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah 1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu : a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor b) Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar. 2) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%. 3) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut : a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.


b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. c) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%. 4) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%. 5) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10% 6) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%. 7) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. 8) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

9) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 10) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 11) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

f. Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan 1) Pajak Reklame Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. a. Objek Pajak Reklame Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. b. Subjek dan Wajib Pajak Reklame serta Tarif Pajak Subjek

Pajak

Reklame

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

adalah orang pribadi dengan asar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 2) Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. a. Objek Pajak Penerangan Jalan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. b. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Defenisi Pendapatan Asli Daerah Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan

daerah

yang

mempunyai

peranan

penting

dalam


pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyakanya kewenagan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”. Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 1) pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. 2) retribusi daerah Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD b. bagianlaba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN c. bagian

laba

atas

penyertaan

modal

pada

perusahaan

milik

swasta/kelompok 4) lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan

penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : a. hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan b. jasa giro c. pendapatan bunga d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan h. Pendapatan denda pajak i.

Pendapatan denda retribusi

j.

Pendapatan eksekusi atas jaminan

k. Pendapatan dari pengembalian l.

Fasilitas sosial dan umum

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

B. Tinjauann Penelitian Terdahulu Afriani (2007) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan daerah kabupaten Langkat. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Realisasi pajak daerah dan retsibusi daerah kabupaten Langkat untuk tahun pengamatan 2001-2006 melebihi target dengan rata-rata 103,62% dengan pertumbuhan ratarata 12,73%. Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah

rata-rata

adalah 58,95% dan retribusi daerah 26,05%. Mayasari (2004) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap PAD, studi kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut diketahui nilai rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

yang memiliki nilai tertinggi adalah Kabupaten Tuban sebesar 58,96% dan nilai terendah adalah kabupaten Sumenep 13,85%. Sedangkan untuk Kota, nilai ratarata pajak daerah yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 56,05% dan nilai terendah adalah Kota Blitar yaitu sebesar 21,17%. Suhendi (2008) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis log-linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah hotel dan restoran berpegaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Ester Afriani (2007)

Dian Mayasari (2004)

Judul

Variabel

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten langkat

Independen : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Independen : 1.Pajak Daerah

Metode penelitian Analisis Regresi Berganda, Uji F dan Uji t

Hasil penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Langkat berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Kab. Langkat baik secara simultan maupun parsial

Analisis Kontribusi dan Analisis

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang memiliki nilai tertinggi adalah kabupaten Tuban

Dependen: 1.Penerimaan Daerah


Eno Suhendi (2008)

terhadap Dependen: PAD Studi 1. PAD Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Statistik Deskriptif

sebesar 58,96% dan nilai terendah adalah kabupaten Sumenep sebesar Rp. 13,85%

Analisis FaktorFaktor yang Mempengar uhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005

Analisis Log-linier

Variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan, jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah hotel dan restoran berpegaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran.

Independen : 1. PDRB 2. Jumlah wisatawan 3. Jumlah penduduk 4. Jumlah hotel dan restoran Dependen : Pajak hotel dan restoran

C. Kerangka Konseptual Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan, serta satu variabel dependen yaitu PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dikelompokkan sebagai Pajak Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :


Pajak Rekalame (X1) Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak Penerangan jalan (X2)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Sumber : Penulis, 2009 Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa hubungan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap PAD adalah berpengaruh positif baik secara simultan atau parsial.

D. Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2004 : 10) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kokan Hilir. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan desain asosiasif kausal. Menurut Umar (2003 : 30) “Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”.

B. Populasi Dan Sampel Penelitian Menurut Sugiyono (2004 : 72) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD didaerah Kabupaten Rokan Hilir dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2004-2008, dimana pada tahun-tahun tersebut Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan sudah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah. Menurut Sugiyono (2004 : 73) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2004-2008. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling dengan cara acidental sampling yaitu peulis menggunakan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

sampel yang dapat diakses dengan baik dan diperoleh dengan lengkap. Penelitian ini menggunakan data bulanan sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 60 (enam puluh).

C. Defenisi Operasional Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan defenisinya akan dijelaskan melalui tabel.

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Jenis Variabel Independen

Nama Variabel Pajak Reklame

Independen

Pajak Pajak penerangan jalan adalah pajak atas Penerangan penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia Jalan penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh

Defenisi Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dengan objek pajak berupa semua penyelenggaraan reklame, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi dan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.


Jenis Variabel

Dependen

Nama Variabel

Defenisi

Pemerintah Daerah. Dengan objek pajak penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah, subjek pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dan dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Pendapatan Pendapatan daerah yang dimaksud dalam Daerah penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah.

D. Prosedur Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Dispenda Kabupaten Rokan Hilir. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan serta data realisasi PAD selama tahun 2004-2008.

E. Metode Analisis Data 1. Analisis Kontribusi Yaitu suatu alat anlisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame dan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

penerangan jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: (Nugroho Budiyuwono, 1995: 160).

x 100% Keterangan: Pn

= Kontribusi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Rupiah) QX = Jumlah penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan (Rupiah) n

= Tahun (periode) tertentu.

2. Uji Asumsi Klasik Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistic kolmogorovsmirnov (K-S). Ghozali (2005:30) memberikan pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau yang merupakan distribusi normal dapat dilihat dari:


1. Nilai sig. atau nilai signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal. 2. Nilai sig atau nilai signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal b. Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas, dan suatu model terdapat gejala multikolinearitas jika terdapat Tolerence kurang dari 0.10. c. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik tidak terdapat autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin-Watson (DW) terletak antara batas atas (DU) dan 4-DU, maka tidak

terjadi

autokorelasi. d. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan (varians) antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan Scatter-Plot menggunakan SPSS.


3. Pengujian Hipotesis a. Uji simultan (Uji F Statistik) Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan F-test . Hipotesis yang akan diuji adalah Ha1 : pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Rokan Hilir

Kriteria yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis adalah

Jika Fhitung > Ftabel, atau p value pada kolom sig < level of significant (σ), maka Ha1 diterima. Jika Fhitung < Ftabel , atau p value pada kolom sig > level of significant (σ), maka Ha1 ditolak.

Ada beberapa prosedur uji F. 1) Menentukan formulasi hipotesis. H0 : b1=b2=0, artinya bahwa x1, x2 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Ha : b1≠b2≠0, artinya bahwa x1, x2, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y.


2) Menentukan taraf signifikansi (σ) dan Ftabel Pada taraf signifikansi 5%, nilai dari Ftabel memiliki degree of fredom for denominator yaitu N-k dan degree of fredom for numerator yaitu k-1 dimana N adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. 3) Membuat kriteria pengujian. 4) Membuat kesimpulkan yang menyatakan H0 diterima atau ditolak.

b. Uji Parsial (Uji t Statistik) Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen menggunakan t-test. Hipotesis yang akan diuji adalah Ha2

:

pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ha3

:

pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Kriteria yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis adalah

Jika thitung > ttabel, atau p value pada kolom sig < level of significant (σ), maka Ha diterima. Jika thitung < ttabel, atau p value pada kolom sig > level of significant (σ), maka Ha ditolak.


Ada beberapa prosedur uji t. 1) Menentukan formulasi hipotesis H0 : b1=b2=0, artinya bahwa x1, x2, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Ha : b1≠b2≠0, artinya bahwa x1, x2, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. 2) Menentukan taraf signifikansi (σ) dan ttabel Pada taraf signifikansi 5%, nilai dari ttabel memiliki degree of fredom for denominator yaitu N-2 dimana N adalah jumlah sampel. 3) Membuat kriteria pengujian 4) Membuat kesimpulkan yang menyatakan H0 diterima atau ditolak

4. Analisis Regresi Berganda Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Analisis ini menggunakan teknik analisis statistik SPSS dengan metode analisis regresi berganda dengan model persamaan: Y = a + b1x1 + b2 x2 Dimana :

Y

= Realisasi PAD Kabupaten Rokan Hilir

a

= Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi x1

= Pajak Rekalame

x2

= Pajak Penerangan Jalan


F. Lokasi dan Jadwal Penelitian Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (DISPENDA) dengan perencanaan jadwal penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai selesai. Jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tahapan Penelitian Pengajuan proposal Bimbingan dan perbaikan proposal Seminar proposal Pengumpulan data Pengolahan dan analisis data Bimbingan skripsi

Feb

Mart

Aprl

Mei

Jun

Jul

Agust

Sept

Okt

Nop

Des

Penyelesaian skripsi


BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian 1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir Sebelum resmi menjadi Kabupaten pada 4 oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten baru ini berada diwilayah paling utara Propinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara. Dulu secara geografis hubungan masyarakat daerah ini lebih cendrung ke Sumatera Utara daripada Bagansiapiapi. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten tersendiri maka seiring itu pulalah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah yang diserah terimakan dari Kabupaten Bengkalis dengan membahas atau menangani pekerjaan dibidang pendapatan daerah untuk pembangunan daerah kedepannya, beberapa urusan antara lain: a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) b. Mengatur pendapatan daerah dari pajak Bumi dan Bangunan c. Izin usaha d. Minyak dan Gas alam e. Pajak Retribusi dan lain sebagainya Kantor Dinas Pendapatan Daerah berada dibawah pimpinan Kepala Dinas dengan pangakat Elson II yang dipimpin langsung oleh Sekda, alamat kantor berada dijalan Perniagaan Bagansiapiapi. Dasar utama penyusunan Perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

menjadi kewenangan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Demikian pula pada pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sebagai suatu organisasi yang bertugas dan mempunyai fungsi pemberian pelayanan kepada publik, jelas keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya peranan kepemimpinan yang nantinya akan bertanggung jawab atas beban tugas yang telah dilimpahkan oleh organisasi dimans pimpinan tersebut berkerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok tersebut, Dispenda Rokan Hilir dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan didukung 1 (satu) Kepala Tata Usaha, 5 (lima) Sub Dinas, dan 20 (dua puluh) Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unsur yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas yang berbeda. a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota dibidang pengelolaan keuangan daerah serta tugas perbantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dinas dan unsur umum lainnya. Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

1) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan meliputi APBD, RAPBD dan mengusulkan DUK triwulan I – IV. 2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan kegiatan administrasi di bidang kepegawaian meliputi urusan pensiun, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan cuti, pendataan jumlah Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Pembuatan DUK dan DP-3. 3) Sub Bagian Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang perlengkapan, rumah tangga dan pengadaan serta pemeliharaan barang juga membuat daftar pembagian barang-barang untuk setiap seksi. 4) Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola tata usaha dan surat menyurat serta urusan umum lainnya.

c. Sub Dinas Program mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program. Sub Dinas Program terdiri dari 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program.


1) Seksi Penyusunan Program Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Seksi

Pemantauan

dan

Pengendalian

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan pembinaan teknis dibidang pendapatan terhadap semua unit yang melaksanakan pungutan pendapatan daerah dan melaksanakan kegaiatan pemantauan dan pengendalian terhadap tugas yang dilaksanakan dibidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan dibidang pendapatan daerah. 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana serta mengkaji untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah dan mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tentang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya. 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi dan memonitor pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pendapatan daerah, menyajikan data statistik target dan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan dan penetapan. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari 4 (empat) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan. 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

melalui

Surat

Pemberitahuan

Pajak

Daerah

dan

Surat

Pemberitahuan Retribusi Daerah, melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan, mendistribusikan, memberikan NPWPD dan wajib retribusi daerah dan menyusun daftar induk WP daerah dan retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan. 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah data objek pajak daerah dan retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan dan informasi data kedalam kartu dataserta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.


3) Seksi Penetapan Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah dan pokok retribusi daerah berdasarkan kartu data, termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan

jumlah

angsuran

pembayaran

dan

penyetoran

atas

permohonan WP. 4) Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan pemeriksaan objek pajak dan objek retribusi, menatausaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak dan retribusi serta mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada seksi pengolahan data dan informasi.

e. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta mempertimbangkan terhadap keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Sub Dinas Penagihan terdiri dari 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penagihan.


1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan berifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daeah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan penegluaran benda berharga serta pendataan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persedian benda berharga, menyiapkan laporan tentang realiasasi peneriaman dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaaran dan sisa persedian benda berharga secara berkala. 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan. 3) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan mempunyai tugas pokok menerima permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari WP, meneliti kelebihan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan serta mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas pokok menerima Surat Keberatan dari WP dan wajib retribusi dan meneliti keberatan WP dan wajib retribusi serta membuat pertimbangan atas Surat Keberatan dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan dan penilaian atas keberatan tersebut.

f. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari 4 (empat) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain. 1) Seksi Penatausahaan, Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain. 2) Seksi Penerimaan Lain-lain Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan penerimaan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain, baik dari pemerintah, wakil pemeritah di daerah maupun dari lembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat. 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok

melaksanakan

penatausahaan

penerimaan

BUMD

dan

melaksanakan penatausahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

g. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari 4 (empat) seksi yang masingmasing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan. 1) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok

melaksanakan penatausahaan

surat-surat

ketetapan PBB, penatausahaan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. 2) Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Pokok Pajak/Daftar Himpunan Penetapan Pajak, PBB, melaksanakan penagihan PBB, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada WP, menerima kembali SPOP dan mengirimkan kepada KPPBB. 3) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas pokok mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tenatng pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.


4) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pertimbangan pemeriksaan DAU dan melaksanaan perhitungan DAU.

Dalam melakukan pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sistem. Official assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh petugas yang berwenang dari pihak Dispenda. Sistem perhitungan ini diberlakukan pada WP yang tidak melakukan pembukuan hanya pencatatan saja, biasanya pada usaha yang masih berskala kecil. Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan laba yang diperolehnya atau berdasarkan omset penjualan. Untuk menetapkan besarnya pajak, maka petugas yang berwenang dalam melakukan penagihan akan datang ke lokasi usaha WP dan melihat keadaan usahanya serta meminta beberapa bukti penjualan seperti bon atau faktur. Untuk melakukan pembayaran diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan jumlah pajak tersebut akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali untuk melakukan tinjauan kembali terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan adanya evaluasi kembali ini pajak yang akan dibayarkan untuk 3 bulan berikutnya akan berbeda dari 3 bulan sebelumnya dan begitu seterusnya. Self assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan kepada WP yang sudah menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Untuk melakukan penagihan dan pembayaran WP harus membuat SPT Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

(Surat Pemberitahuan) yang didalamnya tercantum jumlah pajak terutang. Setelah menerima SPT, petugas dari pihak Dispenda akan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan WP, dan apabila terdapat ketidakcocokan jumlah antara yang tertera pada SPT dan hasil temuan pemerikasaan maka dikeluarkan juga SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) atau SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

2. Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir melakukan pemungutan terhadap beberapa jenis pajak daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Satu diantaranya adalah pajak reklame. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah Rokan Hilir adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Rokan Hilir. Dalam peraturan daerah ini dinyatakan yang menjadi objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan wajib pajaknya adalah orang pribadi dengan dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kabupaten Rokan Hilir tahun 2004-2008.


Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Rekalme Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004-2008 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2004 2005 2006 2007 2008

30.000.000,00 49.520.000,00 31.000.000,00 83.042.000,00 31.000.000,00 98.216.160,00 32.735.000,00 66.723.250,00 35.520.000,00 67.057.000,00 Rata-rata Sumber : Data diolah penulis, 2009

(%) 150,66 267,87 316,82 203,83 188,78 198,47

Pertumbuhan (%) 67,69 18,27 -32,06 0,50

Dari tabel terlihat bahwa untuk penerimaan PAD dari sektor pajak reklame selama tahun pengamatan selalu dapat mencapai target (over target) di mana pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2006 sebesar 316,83%. Meskipun selalu mencapai target namun jika dilihat dari sektor pertumbuhan penerimaannya selama tahun pengamatan mengalami penurunan tahun 2006-2007 yaitu 18,27% (2006) dan -32,06% (2007), dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan namun sangat kecil 0,50%.

3. Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Rokan Hilir Seperti halnya dengan pajak reklame, pajak penerangan jalan juga diatur melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah Rokan Hilir. Dalam peraturan daerah ini dinyatakan yang menjadi objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrikdan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004-2008 Tahun

Target (Rp)

2004 2005 2006 2007 2008

2.799.600.000,00 2.799.600.000,00 2.799.600.000,00 6.100.350.000,00 4.073.004.525,00 Rata-rata

Realisasi (Rp) 1.312.107.811,39 999.959.626,00 5.872.333.923,00 6.234.823.213,64 5.890.573.098,41

(%) 46,87 35,71 209,75 102,20 144,62 107,83

Pertumbuhan (%) -23,78 487,25 6,17 -5,52

Sumber : Data diolah penulis, 2009 Dari tabel terlihat bahwa untuk penerimaan PAD dari sektor pajak penerangan jalan selama tahun pengamatan mencapai target (over target) kecuali pada tahun 2004 yang hanya mencapai 46,87% dan 2005 yang hanya mencapai 35,57% dari target yang telah ditetapkan dan pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2007 sebesar 102,20%. Jika dilihat dari sektor pertumbuhan penerimaannya selama tahun pengamatan mengalami peningkatan 487,25% (2006) dari -23,78% (2005), tapi pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan 6,17% dan -5,52%. Penurunan pertumbuhan untuk pajak reklame dan pajak penerangan jalan kemungkinan disebabkan karena fokus utama pengutipan pajak reklame dan pajak penerangan jalan juga secara keseluruhan menyangkut PAD adalah terbatas pada pencapaian target APBD, tidak memperhatikan aspek pertumbuhan penerimaan tersebut. Ketika target sudah tercapai, maka dianggap sudah baik dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang intensif untuk melakukan pengutipan. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

4. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. PAD kabupaten Rokan Hilir juga bersumber dari elemen-elemen yang tersebut di atas. Berikut adalah target dan realisasi PAD Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2004-2008: Tabel 4.3 Target dan Realisasi PAD Kota Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004-2008 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Target (Rp) 26.142.614.717,00 32.447.435.275,00 43.357.435.275,00 83.703.998.089,00 67.040.837.611,00 Rata-rata

Realisasi (Rp) 27.938.659.724,99 50.182.189.376,00 80.859.682.027,00 109.473.350.584,64 142.783.562.000,00

% 106,87 154,65 184,49 130,76 212,97 158,35

Pertumbuha n (%) 79,61 61,13 35,38 30,42

Sumber : Data diolah penulis, 2009 Dari tabel terlihat bahwa dari tahun 2004-2008 Rokan Hilir selama tahun pengamatan mencapai target (over target) yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara berturut-turut mulai tahun 2004 sampai 2008. Jika dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama pengamatan 2004-2008.

5. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Rokan Hilir Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan seberapa jauh kontribusi pajak Reklame dan pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Rokan Hilir: Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Rokan Hilir Tahun 2004-2008 Tahun

PAD

2004 2005 2006 2007 2008 RataRata Sumber :

100% 100% 100% 100% 100%

Pajak Hotel 0,48% 0,33% 0,27% 0,17% 0,13%

Pajak Pajak Restoran Hiburan 0,25% 0,38% 0,01% 0,45% 0,75% 0,33% -

Pajak Reklame 0,17% 0,16% 0,12% 0,06% 0,04%

PPJ 4,69% 1,98% 7,26% 5,69% 4,12%

Pajak B.Galian 0,67% 0,07% 0,25% 0,06% 0,06%

0,28%

0,43%

0,11%

4,75%

0,21%

0,01%

Data diolah penulis, 2009

Dari tabel dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD ratarata untuk tahun pengamatan 2004-2008 adalah sekitar 5,79% berarti sangat sedikit sekali dari PAD adalah berasal dari sektor pajak daerah. Terdapat

beberapa

faktor

yang

menyebabkan

kurang

maksimalnya

pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk meningkatkan PAD, yaitu: a) Faktor penyebab langsung yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung pencapaian target, seperti kinerja keberhasilan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan hanya diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian

terhadap

target,

tidak

memasukkan

unsur

pertumbuhan

penerimaan dari tahun ke tahunnya sebagai penilaian kinerja. b) Faktor penyebab tidak langsung yaitu faktor yang mempengaruhi pencapaian target namun tidak separah langsung, seperti cara penagihan yang kurang terstruktur, pada sistem official jumlah pajak yang terutang untuk bulan tertentu adalah berdasarkan taksiran dengan dasar omset penjualan atau laba historis pada bulan sebelumnya tidak berdasarkan laba atau omset penjualan Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

aktual sehingga hasilnya kurang akurat, dan sistem pengendalian dan pengawasan lapangan yang kurang efektif.

B. Statistik deskriptif Tabel 4.5 Descriptive Statistics

N Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan PAD Valid N (listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

60

972890.20

14880452.74

6083473.5003

2644730.79433

60

52576432.00

1187188265.00

340074961.7442

335917746.16004

60

597567557.70

20946165892.50

6787300728.5439

4840684704.09352

60

Sumber : Lampiran, 2009 Rata-rata pajak reklame per bulan adalah sebesar Rp 6.083.473,5003 dengan standar deviasi Rp 2.644.730,79433. Rata-rata pajak penerangan jalan adalah Rp 340.074.961,7442 dengan standar deviasi Rp 335.917.746,16004. Rata-rata PAD adalah Rp 6.787.300.728,5439 dengan standar deviasi Rp 4.840.684.704,09352. Penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan dan PAD di atas rata-rata terjadi pada setiap bulan Desember mulai dari tahun 2004-2008. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun lah biasanya para WP memiliki likuiditas untuk melunasi pajaknya dan di sisi lain para pengutip pajak juga dituntut untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak untuk tahun yang bersangkutan.


C. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan analisis regresi sehingga terhadap data penelitian terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik.

1. Uji normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikut i distribusi normal (Erlina, 2007: 103). Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov

(K-S).

Ghozali

(2005:30)

memberikan

pedoman

pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau yang merupakan distribusi normal dapat dilihat dari: a. Nilai sig. atau nilai signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal. b. Nilai sig atau nilai signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

Uji kolmogorov-smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis H0 dan Ha. 1. H0

: data residual berdistribusi normal

2. Ha

: data residual tidak berdistribusi normal


Tabel 4.6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extrem e Di fferences

Mean Std. Deviati on Absolute Positive Negati ve

Kolmogorov-Sm irnov Z As ymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Res idual 60 -.0000015 4191239196 .115 .115 -.091 .891 .405

a. Test di stribution is Norm al. b. Calculated from data.

Uji Kolmogorov-smirnov dapat dilihat bahwa Unstandarized Residual atau data residual memiliki data yang terdistribusi secara normal karena nilai signifikannya > 0,05 (5%) yakni 0,405. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Selain dengan uji kolmogorov-smirnov, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis normal probability plot dan grafik histogram.


Gambar 4.1 Normal P-Plot of Regression Standard Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Sumber : Lampiran, 2009

Dari grafik normal probability plot di atas dapat dilihat bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini membentuk titik-titik yang letaknya menyebar disekitar garis normal. Tidak ada titik yang jaraknya sangat jauh dari garis normal dan pola yang dibentuk oleh sebaran data tersebut ada disekitar garis normal. Begitu juga dari grafik histogram dapat dilihat bahwa grafik tidak menceng ke kanan atau ke kiri maka data dinyatakan berdistribusi normal.


Gambar 4.2 Histogram Histogram

Dependent Variable: PAD

20

Frequency

15

10

5

Mean = -3.73E-16 Std. Dev. = 0.983 N = 60

0 -2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Residual


2. Uji multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Model

Collinearity Statistics Tolerance 1 (Constant) Pajak Reklame Pajak Penerangan jalan

,854 ,854

VIF 1,170 1,170



Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0.10 dan dan nilai Varience Inflation Factors (VIF) tidak ada yang lebih besar dari 10 maka tidak ada multikolinearitas.

3. Uji autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Penulis menggunakan perhitungan statistik untuk uji ini yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.8 Hasil Uji Durbin Watson 1 Model

1,719 DurbinWatson

a Predictors: (Constant), Pajak penerangan jalan, Pajak reklame b Dependent Variable: PAD Sumber : Lampiran,2009

Sebuah regresi tidak mengalami autokorelasi jika nilai DW berada diantara DU dan 4-DU. Dari tabel Durbin Watson untuk jumlah pengamatan sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan jumlah variabel bebas adalah 2 (dua), maka : DU = 1,652 ; 4-DU = 2,348 ; DW = 1,710. Dengan demikian DU

4. Uji heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan (varians) antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penulis menggunakan scatter plot untuk melakukan pengujian. Gambar 4.3 Scatterplot Scatterplot


Regression Studentized Residual

3

2

1

0

-1

-2 -1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Lampiran,2009 Dari scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titik yang ada tersebar dengan pola yang tidak tergambar dengan jelas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.


D. Pengujian Hipotesis 1. Analisis Koefisien Determinasi Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi b Model Summary

Change Statistics Model 1

R R Square .500a .250

Adjusted R Square .224

Std. Error of R Square the Estimate Change F Change 4264135778 .250 9.517

df1

df2 2

57

Sig. F Change .000

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame b. Dependent Variable: PAD


Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Untuk data timeseries memiliki koefisien determiansi yang cukup tinggi karena tidak ada variasi di setiap pengamatannya. Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R2 namun karena dalam penelitian menggunakan variabel independen lebih dari satu maka penulis menggunakan nilai adjusted R2 untuk menunjukkan nilai koefisien determinasi. Dari Tabel di atas nilai adjusted R2 adalah 0.224 atau 22,4% yang artinya bahwa PAD Rokan Hilir dijelaskan sebesar 22,4% oleh pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya 77,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.


DurbinW atson 1.719

2. Uji Simultan ( F Test ) a. Formulasi Hipotesis H0 : pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ha : pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. b. Df for denominator adalah N-k = 60-3 = 57. Df for numerator adalah k-1 = 3-1 = 2. Maka nilai FTabel dengan menggunakan fungsi FINV pada microsoft Excel adalah 3,16 c. Kriteria pengujian H0 diterima jika Fhitung < FTabel , atau p value pada kolom sig > level of significant (σ). Ha diterima jika Fhitung > FTabel, atau p value pada kolom sig < level of significant (σ). Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan ANOVA(b) Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 3460788018910523 00000.000 1036422673971196 000000.000 1382501475862249 000000.000

df 2 57

Mean Square 173039400945 526100000.000 181828539293 19230000.000

F 9.517

Sig. .000(a)

59

a Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame b Dependent Variable: PAD Sumber : Lampiran, 2009. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Dari tabel diketahui nilai Fhitung = 9,517 , maka nilai Fhitung > FTabel yaitu 9,517 > 3,16 dan p value pada kolom sig < level of significant (σ) yaitu 0.000 < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Hasil Model Estimasi dan Uji Parsial (t test) Tabel 4.11 Hasil Model Estimasi dan Uji Parsial

Model 1

(Constant) Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

4926060501

1392918387

0.494

227.077

7.503

1.788

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

VIF

3.537

0.001

0.062

0.5

0.019

0.854

1.17

0.521

4.197

0

0.854

1.17

a Dependent Variable: PAD Sumber : Lampiran, 2009

a. Hasil Model Estimasi Dari tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi dengan fungsi Y = 4926060501 + 0,494X1 + 7,503X2 Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda itu adalah bahwa jika variabel independen dari persamaan di atas dalam hal ini adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan adalah konstan, maka PAD adalah sebesar Rp 4.926.060.501. Jika pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000,- maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar Rp 494,- sedangkan jika pajak


penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000,- maka PAD akan bertambah sebesar Rp 7.503,-

b. Uji Parsial (t test) 1) Pajak reklame terhadap PAD a) Formulasi hipotesis H0 : pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ha : pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. b) Degree of free (df) = n-3 = 60-3 = 57. Level of significant (σ) = 0,05. tTabel = t (0,05;57) = 2,0024 c) Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung < tTabel, Ha diterima jika thitung > tTabel, d) Kesimpulan Dari tabel 4.11 diketahui thitung pajak reklame adalah 0.5 maka thitung < tTabel yaitu 0,5 < 2,0024. Dengan demikian H0 diterima yang artinya pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. 2) Pajak penerangan jalan terhadap PAD a) Formulasi hipotesis H0 : pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ha : pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD.


b) Degree of free (df) = n-3= 60-3 = 57. Level of significant (σ) = 0,05. ttabel = t (0,05;57) = 2,0024. c) Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung < tTabel, Ha diterima jika thitung > tTabel, d) Kesimpulan Dari tabel 4.11 diketahui thitung pajak penerangan jalan adalah 4,197 maka thitung > tTabel yaitu 4,197 > 2,0024 dengan demikian Ha diterima yang artinya pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan. 1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. 2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD. 3. Realisasi PAD Kabupaten Rokan Hilir melalui pos pajak reklame untuk tahun pengamatan 2004-2008 melebihi target dengan rata-rata 198,47% melalui pajak juga melebihi target dengan rata-rata 107,83%, dan untuk PAD secara keseluruhan melebihi target dengan rata-rata 158,35%. 4. Pertumbuhan PAD, pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk tahun pengamatan 2004-2008 mengalami penurunan meskipun ada peningkatan di beberapa tahun namun sangat kecil. 5. Selama tahun pengamatan 2004-2008, pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,11% terhadap PAD, pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata 4,75% terhadap PAD sedangkan untuk keseluruhan pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata 5,79% terhadap PAD.


6. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Rokan Hilir dan menempati urutan kelima untuk pajak reklame dan pertama untuk penerangan jalan.

B. Keterbatasan Penelitian 1. Penulis melakukan penelitian dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan data per bulan dengan keseluruhan jumlah sampel adalah 60 (enam puluh). 2. Penulis hanya menggunakan 2 (dua) jenis pajak daerah sebagai variabel independen dan meneliti pengaruhnya terhadap PAD dan tidak meneliti 4 (empat) jenis pajak daerah lainnya.

C. Saran Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran, dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak reklame dan pajak penerangan jalan . 1. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya target APBD saja yang menjadi perhatian. 2. Meningkatkan efektivitas pendataan terhadap WP yang tidak memiliki NPWPD dengan cara obsevrasi lapangan secara berkala. 3. Penerapan sanksi secara efektif dan adil, seharusnya bagi mereka yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya untuk Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

menghindari pembayaran pajak dikenakan sanksi yang hendaknya tidak hanya berupa denda namun sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera. 4. Memperbaiki cara penagihan khususnya pada sistem official, hendaknya petugas melakukan perhitungan dan penagihan secara rutin langsung ke tempat usaha WP. 5. Menetapkan jumlah terutang untuk pajak reklame dan penerangan jalan yang bersifat official bagi usaha yang tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan dengan dasar omset penjualan atau laba aktual bukan data historis bulan-bulan sebelumnya sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak ada yang merasa dirugikan. 6. Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi Dispenda adalah Bawasko (Badan Pengawas Kota). Hendaknya Bawasko dapat melakukan audit internal terhadap Dispenda secara berkala baik triwulan atau semester sehingga pengendalian dapat lebih efektif dan tindakan perbaikan dapat diambil dengan segera. 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan. 8. Meningkatkan kemampuan SDM dengan cara melakukan pelatihan dan program-program pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaam pajak dan PAD. 9. Meningkatkan kegiatan peyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka


bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga mereka tergugah untuk taat pajak. 10. Penulis menyarankan agar tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analitis untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan serta PAD bagi Dispenda Kabupaten Rokan Hilir, hendaknya dilakukan analisis dengan metode lainnya sebagai bahan perbandingan demi keakuratan hasil.

Penulis telah berusaha menyajikan skripsi ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Penulis memberikan saran untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu pengamatan yang lebih lama minimal diatas 5 tahun agar hasil yang diperoleh lebih akurat, dan menggunakan variabel yang lebih banyak. Variabel independen dapat menggunakan 3 (tiga) atau lebih jenis pajak daerah dan dapat memasukkan jenis retribusi daerah karena restribusi daerah juga memiliki kontribusi besar terhadap PAD.


DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Ester. 2007. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat. Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Bambang Prakoso, Kesit. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta. Bratakusuma, Dedy Supriady, dan Dadang Solikhin M. 2001. Penyelenggaraan Pemda, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Otonomi

Erlina, Sri mulyani,2007, Metodologi Penelitian Bisnis , USU Press, Medan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Ghazali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul , 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. “Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Usahawan, Nomor 6, hal 42. Hartono, Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Kurniawan, Panca, Agus Purwanto. 2004. Pajak Derah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit Bayumedia, Malang. Malik, Yanuwar. 2002. Peranan Pajak Daerah dalam Menunjang PAD dan APBD di Kotamadya Malang. Skripsi, FE UMM. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. --------------. 2000. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. --------------. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. Helvianti : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahankabupaten Rokan Hilir-Riau, 2010.

Mayasari, Dian. 2004. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM, Malang.

Republik Indonesia, 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -------------------------, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. -------------------------, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saragih, Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Siahaan, Marihot P, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suandi, Erly,2002. Hukum Pajak, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kesembilan, CV Alfabeta, Bandung. Suharyadi, Purwanto. 2003. Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Suhendi, Eno. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005. Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Eonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sunarto. 2003. Perpajakan I, Penerbit AMUS Yogyakarta dan Maherioko Total Design, Yogyakarta. Umar, Husein, 2002. Riset Akuntans, Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR KEPALA DINAS SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

SUBBAG KEUANGAN

Bidang pendapatan Asli Daerah

Bidang Penagihan & Pembukuan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Perencanaan Pendapatan

Seksi Pendataan Pajak & Retribusi

Seksi Penagihan & Perhitungan

Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi Peningkatan PAD

Seksi Penetapan Pajak & Retribusi

Seksi Pembukuan & Penerimaan

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi Pemeriksaan

SeksiPelaporan

Seksi Pajak Bumi & Bangunan

Seksi Perundangundangan

UPTD

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR : 12 Tahun 2007 TANGGAL : 11 Desember 2007


DATA PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAD ROKAN HILIR TAHUN 2004-2008 Periode Januari 2004 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2005 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2006 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Pajak reklame (RP) 2,510,400.00 2,872,300.00 3,112,432.27 3,500,423.70 4,126,666.67 4,250,321.63 3,879,479.89 5,126,732.45 5,210,427.37 4,672,421.00 3,901,473.42 6,356,921.60 49,520,000.00 2,316,476.00 3,572,366.67 7,920,166.67 7,138,720.00 8,201,576.18 8,742,121.27 8,355,099.89 8,511,952.00 8,068,576.44 3,102,425.97 6,572,421.18 10,540,097.73 83,042,000.00 4,241,303.64 4,501,730.26 7,296,464.57 8,103,591.32 8,548,270.00 9,742,709.01 9,296,285.15 9,193,548.25 9,332,976.28 5,296,267.42 7,782,561.36 14,880,452.74 98,216,160.00

PPJ (RP) 99,342,713.63 100,283,357.41 109,578,390.41 99,578,390.52 109,214,379.67 89,726,491.00 109,881,459.28 110,342,317.60 129,189,023.51 95,927,832.40 119,516,540.65 129,526,915.31 1,302,107,811.39 52,576,432.00 70,932,621.23 82,141,762.41 82,521,458.71 82,924,302.17 72,121,321.00 72,409,800.00 102,937,453.25 80,112,391.43 80,913,876.52 92,734,998.28 112,333,239.00 984,659,656.00 70,475,362.49 100,629,281.92 101,921,431.11 110,011,489.17 120,531,672.00 272,319,102.67 403,936,260.40 495,981,670.64 912,415,732.39 1,010,663,466.21 1,122,623,871.00 1,150,824,585.00 5,872,333,925.00

PAD (RP) 1,266,862,475.10 597,567,557.70 1,778,975,787.00 949,797,123.15 1,849,796,574.44 1,487,625,766.30 2,657,244,266.20 664,745,436.44 10,584,645,654.20 947,465,614.73 1,958,254,735.40 3,195,678,734.33 27,938,659,724.99 5,478,756,455.00 5,648,784,643.55 4,544,642,179.00 1,597,852,436.00 10,956,875,421.00 1,354,875,414.00 3,578,796,513.00 1,648,798,457.40 964,795,221.50 4,871,579,521.51 5,947,464,664.84 3,589,568,449.20 50,182,789,376.00 2,517,875,324.40 7,498,232,574.80 1,648,732,328.50 8,277,625,799.14 10,945,624,145.00 3,865,464,641.40 5,532,332,566.00 9,264,741,645.76 2,674,573,254.50 8,624,468,124.66 7,944,546,523.54 8,065,465,099.30 76,859,682,027.00


Januari 2007 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2008 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

983,650.10 2,012,071.45 3,560,270.83 6,208,024.34 6,103,709.00 5,921,731.42 6,112,208.12 6,932,712.80 5,321,138.91 6,208,270.85 6,541,742.31 10,817,719.87 66,723,250.00 972,890.20 2,502,289.43 3,678,812.00 7,546,632.64 7,560,570.68 6,115,338.22 6,296,731.14 6,236,720.84 6,945,138.77 4,971,676.95 6,021,270.00 8,658,929.15 67,507,000.02

100,001,472.60 112,498,721.70 491,700,219.00 314,994,621.12 567,103,422.62 660,071,971.00 539,476,677.80 541,236,861.32 999,999,821.67 539,572,135.60 687,677,589.21 680,489,700.00 6,234,823,213.64 102,721,250.72 109,960,748.81 211,719,871.52 120,972,649.63 401,877,572.66 501,866,021.61 612,672,649.14 415,591,897.32 410,781,921.84 912,231,338.20 1,002,988,912.17 1,187,188,265.00 5,990,573,098.62

8,796,823,157.46 2,857,313,157.23 10,472,454,656.50 5,915,704,623.00 10,795,223,415.40 11,324,850,652.20 8,796,223,124.20 9,465,622,339.00 9,745,232,282.60 10,652,123,154.00 11,665,233,487.96 8,986,546,535.09 109,473,350,584.64 7,646,765,322.11 4,465,223,457.00 12,875,526,565.00 9,487,915,486.00 10,746,328,990.00 16,852,323,200.00 20,477,523,236.00 9,787,623,724.40 15,846,248,462.60 4,466,264,998.80 20,946,165,892.50 9,185,652,665.59 142,783,562,000.00


Hasil Analisis Statistik dengan SPSS Versi 15.0 Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Histogram


20

Frequency

15

10

5

Mean = -3.73E-16 Std. Dev. = 0.983 N = 60

0 -2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Residual

Hasil Uji Normalitas dengan Nilai Skweness dan Kurtosis


Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pajak Reklame

60

972890.20

14880452.74

6083473.5003

2644730.79433

Pajak Penerangan Jalan

60

52576432.00

1187188265.00

340074961.7442

335917746.16004

PAD

60

597567557.70

20946165892.50

6787300728.5439

4840684704.09352

Valid N (listwise)

60

Hasil Uji Multikolinearitas Model

Collinearity Statistics Tolerance 1 (Constant) Pajak Reklame Pajak Penerangan jalan

VIF

,854 ,854

1,170 1,170

Hasil Uji Autokorelasi dengan Nilai Durbin-Watson 1 1,719 Model

DurbinWatson


Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot


Regression Studentized Residual

3

2

1

0

-1

-2 -1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value

Hasil Analisis Koefisien Determinasi b Model Summary

Change Statistics Model 1

R R Square .500a .250

Adjusted R Square .224

Std. Error of R Square the Estimate Change F Change .250 9.517 4264135778

df1

df2 2

57

Sig. F Change .000

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame b. Dependent Variable: PAD


DurbinW atson 1.719

Hasil Uji Simultan ANOVA(b)

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 3460788018910523 00000.000 1036422673971196 000000.000 1382501475862249 000000.000

df 2 57

Mean Square 173039400945 526100000.000 181828539293 19230000.000

F

Sig.

9.517

.000(a)

59

Hasil Model Estimasi dan Uji Parsial

Model 1

(Constant) Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

4926060501

1392918387

0.494

227.077

7.503

1.788

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

VIF

3.537

0.001

0.062

0.5

0.019

0.854

1.17

0.521

4.197

0

0.854

1.17


SKRIPSI KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHANKABUPATEN ROKAN HILIR-RIAU OLEH :

Recommend Documents