KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA SKRIPSI. Oleh: Erfitria Rahmawati

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh: Erfitria Rahmawati NPM : 10133088

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2014

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh: Erfitria Rahmawati NPM : 10133088

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2014

i

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

NAMA

:

ERFITRIA RAHMAWATI

FAKULTAS

:

EKONOMI

JURUSAN

:

AKUNTANSI

NPM

:

10133088

DI SETUJUI DAN DITRIMA OLEH DOSEN PEMBIMBING

Rodhiyah,SE,MM

ii

HALAMAN PENGESAHAN Telah di terima dan di setujui oleh tim Penguji Skripsi serta di nyatakan LULUS. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana EKONOMI pada FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI SURABAYA. Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua

:

Ibu Dr. Soenarmi,SE,MM.

(Tanda Tangan)

(Dekan Fakultas Ekonomi)

2. Sekretaris

:

Ibu Aminatuzzuhro,SE,Msi

(Tanda Tangan)

(Ketua Program Studi)

3. Anggota

:

Bapak Antoni,SE,MSA

(Tanda Tangan)

(Dosen Penguji I)

Bapak Drs. Ec. Koes Soeparno,Ak. (Dosen Penguji II)

iii

(Tanda Tangan)

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya Erfitria Rahmawati NPM : 10133088 ABSTRAK Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya apakah ada pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah guna pertumbuhan pembangunan daerah di kota surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sepanjang tahun, sejak bergabungnya Dinas Pendapatan Daerah dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2009-2013. Variabel Bebas (independent) yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pajak atas penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya dan variabel Terikat (dependent) dalalm penelitian ini yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kata kunci : Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah iv

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: Ayahanda (Fatkhur.R), Ibunda (Sulik.S.W)..........tersayang. Adikku (Diana & Feby)............tersayang. Almamater.... tercinta UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA Untuk orang yang selalu ada disampingku......terimakasih. Untuk kakakku (Putra).........terima kasih buku dan semua bimbingannya. Semua teman-teman yang mendukungku.

v

KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya”dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rodiah,SE,MM selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada: 1. Bapak H. Budi Endarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya Putra. 2. Ibu Dr.Soenarmi, SE., MM. selaku Dekan FE Universitas Wijaya Putra. 3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Akuntansi Perpajakan di UWP yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

vi

4. Ibunda dan Ayahanda yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan. 5. Untuk Nicho Ardhian Syaputra yang telah memberikan inspirasi dan sebagai penyemangat 6. Saudara Eka F.Wijanarko selaku pengamat yang banyak membantu dalam pelaksanan dan pengumpulan data penelitian demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini. 7. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 8. Semua pihak

yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan. Amien

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...............................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................

iii

ABSTRAKSI............................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..............................................................

v

KATA PENGANTAR ............................................................................

vi

DAFTAR ISI ............................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ...................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................

xiii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah ...............................................................

8

1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................

8

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................

9

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................ 2.1. Pengertian Pajak .....................................................................

11 11

2.1.1. Pengklasifikasian Pajak ........................................... 11 2.1.2. Azaz Pemungutan Pajak Daerah .............................

14

2.1.3. Fungsi Pajak ............................................................

16

viii

2.1.4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.................

17

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah ..........................................

18

2.1.6. Pajak Daerah ............................................................ 22 2.2.1. Pajak Reklame ......................................................... 25 2.2.1.1. Dasar Hukum..........................................

25

2.2.1.2 . Pengertian Pajak ..................................... 26 2.2.1.3. Subjek,Objek Dan Wajib Pajak............... 26 2.2.1.4. Bukan Objek Pajak Reklame.................... 27 2.2.1.5. Nilai Sewa Reklame................................

28

2.2.1.6. Dasar PengenaanTarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame .................... 30 2.2.1.7. Penyelenggaraan Reklame....................... 32 2.2.1.8. Ketentuan Perizinan................................

36

2.2.1.9. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame................................................... 40 2.2.1.10. Sangsi Atas Penyelenggaraan Pajak Reklame....................................... 42 2.2.1.11. Kadaluarsa Penagihan Pajak..................... 44 2.2.1.12. Pembukuan Dan Pemeriksaan................... 45 2.2. Penelitian Terdahulu ................................................................ 46 2.3. Kerangka Konseptual ............................................................... 47 2.4. Hipotesis Penelitian ................................................................. 48

ix

BAB III METODE PENELITIAN.......................................................... 49 3.1. Jenis Penelitian ......................................................................... 49 3.2. Deaskripsi Populasi Dan Penelitian Sampel.............................. 51 3.2.1. Populasi ..................................................................... 51 3.2.1. Sampel ....................................................................... 51 3.3. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel ........................... 52 3.3.1. Klasifikasi Variabel.................................................... 52 3.3.2. Definisi Oprasional Fariabel....................................... 53 3.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian .................................................................................. 54 3.4.1. Teknik Pengumpulan Data........................................ 54 3.4.2. Instrumen Penelitian.................................................. 55 3.5. Analisis Data ............................................................................. 55

BAB IV Penyajian Dan Analisa Data ..................................................... 57 4.1. Penyajian Data ......................................................................... 57 4.1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DiKota Surabaya............................... 57 4.2. Analisis Data ............................................................................ 66 4.2.1. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame...................... 66 4.3. Interprestasi .............................................................................. 71

x

BAB V KESIMPULAN ........................................................................... 73 5.1. Kesimpulan .............................................................................. 73 5.2. Saran ........................................................................................ 74 DAFTAR PUSTAKA

xi

DAFTAR TABEL Table 4.1 Tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 – 2013 (dalam rupiah) ........................................................................... 59 Table 4.2 Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya TahunAnggaran 2009 – 2013..................................................... 61 Table 4.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 – 2013 ............................................................................... 66

xii

DAFTAR GAMBAR Gambar

2.1. Kerangka Konseptual ................................................... 48

xiii

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan

1

2

salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pajak

juga

sebagai

iuran

pemungutan

yang

dapat

dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib

pajak

kewajiban

untuk

perpajakan

secara yang

langsung diperlukan

dan bersama-sama untuk

melaksanakan

pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

dan

pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya

3

untuk digali dan dioptimalkan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak juga sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya ber-kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang–undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2010: 110), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

4

d. Lain-lain PAD yang Sah. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada. Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayaanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD kota Surabaya, 2009). Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak

5

kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak reklame. Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempattempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat ijin sampai

terjadinya kebocoran di

penerimaan pajak reklame, sehingga dapat

mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), besar kecilnya NSR di pengaruhi oleh lokasi penempatan reklame yang di bedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik atau letak pemesangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi atau mahal, dengan pertimbangan manfaat yang di peroleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut. Selain itu ketentuan pengenaan nilai sewa pajak reklame juga dilihat dari bahan yang digunakan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan media reklame. Di surabaya sendiri semakin hari semakin banyak di temukan kasus papan reklame yang berdiri di lokasi terlarang. Sesuai SK Wali Kota Nomer 37 Tahun 2003 tentang perizinan reklame,di sebutkan beberapa kawasan yang terlarang

6

untuk reklame. Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen. Di banyak tempat, larangan itu diabaikan. Beberapa lokasi yang semestinya harus, bebas reklame, tapi tetap didirikan papan promosi itu. Banyaknya reklame yang tidak membayar pajak merupakan reklame yang berada di daerah milik jalan (damija) dan taman. Dimana reklame tersebut pungutan sewanya sulit ditarik dan banyak yang perizinannya sudah mati, namun masih berdiri tegak tanpa adanya tindakan dari pemerintah kota. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena

objek

dan

jumlah

titiknya

sudah jelas. Seharusnya pencapaian

perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga

dengan

mengoptimalkan

pemungutan

dari

pajak

reklame

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klub malam, bilyard, bowling, rekreasi air.

7

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat

membantu pelaksanaan

pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan

kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya

terdapat faktor pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah kabupaten / kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena pajak reklame merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Surabaya. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self suporting

dari

segi

keuangan

daerah

dalam

rangka

mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.

8

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, salah satu pajak daerah yang diharapkan

dapat

memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya” 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar

belakang maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

kontribusi yang diberikan pajak

reklame

terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya? 2. Bagaimanakah penerimaan

pengaruh

Pendapatan

Asli

pemungutan pajak reklame terhadap Daerah

(PAD)

guna

pertumbuhan

pembangunan daerah di kota surabaya? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, serta untuk mengetahui kontribusi dari realisasi penerimaan pajak reklame dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

9

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis 1. Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pajak reklame sebagai salah satu pendapatan asli kota Surabaya 2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontibusi untuk meningkatkan pengembangan teknologi sehingga data dan informasi mengenai pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD

dalam

upaya meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah (PAD) Kota Surabaya dapat diakses dengan baik dan diperoleh dengan lengkap. Manfaat Praktis 1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame. 2. Bagi Masyarakat Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10

3. Bagi Universitas Wijaya Putra dan Pembaca Lainnya hasil penelitian ini bisa untuk menambah karya – karya yang di miliki oleh universitas wijaya putra serta menambah pengetahuan serta wawasan dari pembaca lainnya.

11

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang

(yang

dapat

dipaksakan)

dengan

tiada mendapat

jasa

timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran (Soemitro; dalam waluyo, 2009:1). Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai sebuah kewajiban yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan. 2.1.1. Pengklasifikasian Pajak Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat berbagai

jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya. a) Menurut golongan Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

11

12

(1) Pajak langsung Pajak

langsung

adalah pajak yang harus

dipikul

atau

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pahak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. (2) Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak

tidak

langsung

terjadi

jika

terdapat suatu

kegiatan,

peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai. Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah: (a) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan : saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan. (b) Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan karena perselisihan.

13

b) Menurut sifat Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. (1) Pajak subjektif Pajak

subjektif

adalah

pajak

yang

pengenaannya

memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan. (2) Pajak obyektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya

kewajiban membayar

pajak,

tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak

pertambahan

nilai

dan

pajak

penjualan atas barang mewah. c) Menurut Lembaga Pemungutan (1) Pajak Negara atau Pajak Pusat Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak: (1) Pajak penghasilan

14

(2) PPN (3) Pajak bumi dan bangunan (4) Bea materi (5) Bea lelang (b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) (2) Pajak daerah Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 2.1.2. Azas Pemungutan pajak Daerah Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah azas pemunguatan pajak daerah sebagai berikut: a) Harus ada kepastian hukum b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong c) Masalah pajak harus jelas d)

Barang-barang

keperluan

hidup

sehari-hari

tidak

boleh

langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan

pajak

daerah

selain

didasarkan

dan

dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga

15

perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: a) Prinsip kesamaan Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang. b) Prinsip kepastian Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri. c) Prinsip kecocokan Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

16

2.1.3. Fungsi Pajak Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut. a) Sumber Keuangan Negara Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi

sumber

keuangan

negara

yaitu

fungsi

memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata

lain

pajak

untuk

fungsi pajak

sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya.Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi. b) Fungsi Mengatur atau non budgetair Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dmaksudkan sebagai

usaha

pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

17

Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur, menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain: (1) Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam Reditribusi Pendapatan) (2) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. (3) Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau

memotivasi

para

investor

untuk meningkatkan

investasinya. (4) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah. (5) Pembebasan

PPh

atas

Sisa

Hasil

Usaha

Koperasi

yang

diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang sematamata dari dan untuk anggota. 2.1.4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran daerah. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

18

1. Nama, objek, dan subjek pajak 2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak 3. Wilayah pemungutan 4. Masa pajak 5. Penetapan 6. Tata cara pembayaran dan penagihan 7. Kadaluwarsa 8. Sanksi administrasi; dan 9. Tanggal mulai berlakunya. Peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai : 1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya. 2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa 3. Asas timbal balik brupa pemberian pengurangan, keringanan, dan

pembebasan

perwakilan

pajak

negarah

kepada

asing

kedutaan,konsulat,

sesuai

dengan

dan

kelaziman

internasional. 2.1.5. Pendapatan Asli Daerah Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik

19

Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self suporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi penerimaan

dari

penerimaan

Pendapatan

Asli

daerah

yang

Daerah

(PAD)

ada. Semakin semakin

baik

kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Dan semakin

tinggi pula tinggi

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daaerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain. Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

20

1. Hasil pajak daerah Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. 2. Hasil retribusi daerah Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan

bersih perusahaan

daerah

yang

berupa

dana

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu

kesatuan

produksi

yang

bersifat menambah pendapatan

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 5. Lain-lain PAD yang sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli

21

daerah, pendapatan dinas-dinas. Pendapatan daerah dari sumber lain misalnya

sumbangan

pihak

ketiga

kepada daerah

yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jenis pendapatan ini meliputi objek sebagai berikut : a.

Hasil penjualan asset daerah yang tidak di pisahkan.

b.

Jasa giro.

c.

Pendapatan bunga.

d.

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

e.

Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

f.

Penerimaan keuangan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

g.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

h.

Pendapatan denda pajak.

i.

Pendapatan atas eksekusi atas jaminan.

j.

Pendapatan denda retribusi.

k.

Pendapatan dari pengembalian.

l.

Fasilitas social dan umum.

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendididkan dan pelatihan. n.

Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan.

22

2.1.6. Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. Retribusi Daerah

18

Tahun

sebagaimana

1997 telah

tentang

Pajak

Daerah

dan

diatur terakhir dengan Undang-

undang No. 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor

4 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah

dan

Pertaruran Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah yaitu: 1. Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel

peristirahatan

adalah fasilitas

penyedia

termasuk

terkait

jasa

jasa

penginapan

lainnya dengan

atau

dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

23

2. Pajak Restoran Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. 3. Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 4. Pajak Hiburan Pajak

Hiburan

adalah

pajak

atas penyelenggaraan

hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber

alam

di

dalam

dan

atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan. MineralBukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan

logam

dan

batuan

sebagaimana dimaksud

di

dalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

24

6. Pajak Parkir Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha,

termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 7. Pajak Air dan Tanah Pajak

Air

Tanah

adalah

pajak

atas pengambilan dan

atau

pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 8. Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.

usaha

perkebunan,

perhutanan,

dan

25

10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

atas

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya

hak

atas

tanah dan

atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan. 2.2.1. Pajak Reklame 2.2.1.1. Dasar Hukum Dasar hukum dari penyelenggaraan pajak reklame adalah: 1.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

2.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

3.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

4.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

5.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

26

2.2.1.2. Pengertian Pajak Reklame Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor

28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan dengan

reklame. Dan yang dimaksud

reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau

media

yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan,

mempromosikan,

atau

untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, otang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar hukum pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 2.2.1.3. Subjek,Objek dan Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang disebut sebagai subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelanggarakan atau memesan reklame. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelanggaraan reklame, yang meliputi: Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan,

termasuk

pada

kendaraan; Reklame

udara; Reklame

apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.

27

Dan menurut penyelenggaraannya,

reklame dibagi menjadi:

reklame permanen yaitu reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan; reklame terbatas yaitu reklame megatron dan papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang 8 diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil; dan reklame insidentil yaitu baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udra, reklame apung, dan reklame suara. 2.2.1.4. Bukan Objek Pajak Reklame Beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu : a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta

harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan

sejenisnya. b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan

28

sesuai ketentuan yang mengatur nama pengenal atau profesi tersebut. d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus

untuk

kegiatan

sosial,

pendidikan,

keagamaan, dan politik tanpa sponsor. 2.2.1.5. Niai Sewa Reklame Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame. Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame sendiri terdiri dari : a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame. b. biaya pemasangan reklame. c. biaya pemeliharaan reklame. Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri dari : guna lahan, ukuran reklame, sudut pandang, kelas jalan, harga titik/lokasi pemasangan reklame. Guna lahan sebagaimana dimaksud

29

dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian antara lain : a. fasilitas umum komersial dan jasa. b. ruang terbuka hijau. c. permukiman. d. pendidikan. e. kesehatan. f. pergudangan. g. industri. Letak ukuran reklame ditetapkan berdasarkan luas reklame yang

dipasang

dan dikelompokkan dalam kelas interval. Sudut

pandang reklame dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah. Sedangkan kelas jalan pendirian reklame dapat

dibedakan

berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval. Besaran Komponen Nilai

Jual Objek Pajak Reklame, Komponen

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan Nilai Titik serta perhitungan Nilai Sewa Reklame, dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota.

30

Dalam pendirian reklame biasanya Untuk materi besarnya Nilai Sewa

rekanlame

ditambah

rokok,

25%. Untuk

setiap

penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen). Dan untuk ukuran

luas dan ketinggian

reklame,

dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma(dua puluh lima persen). 2.2.1.6. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dasar pengenaan pajak reklame

adalah

sebesar Nilai

Sewa Reklame, yang

dihitung

berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame yang meliputi, nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame; biaya pemasangan reklame; dan biaya pemeliharaan reklame terhadap nilai strategis penyelenggaraan reklame yang meliputi, guna lahan; ukuran reklame; sudut pandang; kelas jalan; dan harga titik/lokasi pemasangan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, adapun Rumus Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah dengan menjumlahkan NJOR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) yaitu seluruh pembayaran atau

31

pengeluaran biaya-biaya oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame dengan NSPR (Nilai Strategis Pemasangan Reklame) yaitu ukuran nilai yag ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame. Adapun cara perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak reklame yang dirumuskan sebagai berikut: Pajak Reklame = Tarif Pajak Reklame x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Reklame = 25% x (NJOR + NSPR) Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame dapat dilihat dari hasil

jumlah

keseluruhan realisasi pendapatan pajak reklame dari masing-masing tahun. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama satu

tahun, dapat

dihitung dengan mengunakan rumus

(Abdul Halim: 2001, dalam Agus dan Suhartiningsih: 2009): Kontribusi =

Pajak Reklame

x100

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah dikatakan efektif apabila ≥ 100 persen. Efektifitas tersebut dapat diukur menggunakan rumus (Abdul Halim: 2009, dalam Agus dan Suhartiningsih: 2009):

32

Efektifitas =

Realisasi penerimaan pajak reklame

x 100%

Target penerimaan pajak reklame 2.2.1.7. Penyelenggaraan Reklame Penyelenggaraan Reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa,

tidak boleh bertentangan dengan norma

keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Untuk

menunjang

estetika

kota,

keamanan

dan

keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penataan reklame dan penyelenggaraan reklame pada

kawasan penataan reklame diatur dengan Peraturan

Kepala DaerahDalam pendirian reklame ada beberapa hal yang wajib di perhatikan antara lain : a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum. b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas.

33

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik. d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir. e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain. f. membayar Biaya Jaminan Bongkar. Selain itu juga ada beberapa tempat yang harus di perhatiakn dalam pendirian reklame,karena ada beberapa kawasan yang terlarang untuk reklame di antaranya : a. Di

lokasi

persil

kantor

instansi

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. b. pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. c. pada

titik-titik

yang

tidak

sesuai

dengan

ketentuan

Kawasan Penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

34

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan yang sudah di tetapkan peperintah di antaranya : Diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas, konstruksi reklame dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit yang

dipasang

30 m2 (tiga puluh meter persegi), lampu reklame diarahkan

ke

bidang

reklame sehingga tidak

menyilaukan pandangan pemakai jalan, instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum. Lokasi penyelenggaraan reklame sendiri dibedakan menjadi dua

golongan

yaitu lokasi

bukan

persil dan lokasi persil.

Penyelenggaraan reklame dlokasi bukan persil harus memenuhi ketentun yang sudah di tetapkan yaitu: a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan. b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil. c. luas bidang reklame paling besar 50 m2(lima puluh meter persegi).

35

d. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api. e. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI. f. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus medapat rekomendasi dari PT. PLN. g. tidak mengganggu

fungsi

atau merusak

sarana dan

prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya. h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan; Sedangkan

penyelenggaraan

reklame

di

Lokasi Persil, harus memenuhi ketentuan: a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil. b. bidang

reklame

beserta

konstruksinya,

tidak

diperbolehkan menembus atap bangunan. c. bidang reklame tidak boleh melebihi GSP. d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi GSP. e. penyelenggaraan

reklame

di

atas

bangunan,

diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame

36

tidak boleh melebihi

bidang atap tempat reklame

tersebut. f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan. 2.2.1.8. Ketentuan Perizinan Menurut praturan wali kota surabaya ada ketentuan perizinan yang harus diperhatikan, dalam pasal 2 di sebutkan Setiap orang pribadi

atau

badan

Daerah

wajib

yang

memperoleh

akan menyelenggarakan reklame izin

tertulis

di

atau pengesahan dari

Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman atau Kepala Dinas Pajak. Permohonan dilakukan dengan Permohonan

Izin

mengisi

Surat

Penyelenggaraan Reklame dan SPTPD dengan

melampirkan: A. Reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Reklame: 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya. 2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya.

37

3. surat

kuasa

bermeterai

cukup

dari

pemohon

bila

pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain. 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame. 5. desain dan tipologi reklame. 6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan: a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan. b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh)

meter

yang

menjelaskan

kondisi

atau

gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon. c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda. 7. gambar

rencana

konstruksi

(kecuali

untuk

reklame

menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 (delapan) m2), terdiri: a) gambar denah skala 1 : 100. b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50. c) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20.

38

d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1: 20. e) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau1: 20. 8. perhitungan

konstruksi

yang

ditanda

tangani

oleh

penanggung jawab struktur/ konstruksi. 9. foto kopi semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri dari: a) SIPR. b) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah ini). c) izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan

di

daerah/

ruang

milik

jalan

berdasarkan Peraturan Daerah ini). d) izin pemakaian ruang

terbuka hijau (khusus untuk

reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini). 10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/pengusaan hak atas tanah yang sah.

39

11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan. B. Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame papan dan megatron: 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya. 2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya. 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain. 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame. 5. desain dan tipologi reklame. 6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan: a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan. b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon. c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

40

7. fotokopi

SIPR

tahun/

periode

sebelumnya

(untuk

perpanjangan). 8. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil yang bersangkutan. C. Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat, film, udara, suara, peragaan: 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya. 2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya. 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain. 4. surat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan hak atas tanah yang sah. 5. surat persetujuan/ izin pemakaian ruang terbuka hijau/ izin

penggunaan

jalan

dalam

hal

reklame

SKPD,

SKPDKB,

diselenggarakan di lokasi bukan persil. 2.2.1.9. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame Tanggal

jatuh

tempo

pembayaran

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

41

Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. Bagi penyelenggaraan

reklame

insidentil,

pembayaran dilakukan pada saat proses pengajuan izin. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD,

SKPDKB,

SKPDKBT,

STPD,

Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang

42

ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 2.2.1.10. Sanksi Atas Penyelenggaraan Pajak Reklame Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteranagan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. WP yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar. Dalam penyelenggaraan reklame sendiri ada beberapa sanksi yang akan diberikan pada badan atau orang pribadi jika melanggar aturan. Pemberian sanksi tidak hanya di berikan untuk pelanggaran penggunaan tapi juga pada badan atau orang pribadi yang izin reklamenya telah di cabut dan tidak berlaku lagi. Izin penyelenggaraan reklame di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik

43

dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggara

reklame

tidak

mengasuransikan

reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan. Sebelum pencabutan izin, Kepala Daerah terlebih dahulu menerbitkan

Surat

Peringatan kepada penyelenggara reklame.

Terhadap pencabutan izin maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar

tidak

boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

Apabila izin telah dicabut maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku. Kepala Daerah berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian

tanda

silang

pada

materi

reklame

dan/atau

mempublikasikan di media massa bagi : a. penyelenggaraan reklame yang telah dicabut izinnya; b. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau telah berakhir masa izinnya. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi kepada Pimpinan Unit Kerja terkait. Reklame

yang

telah

dicabut

izinnya

atau

yang

telah

berakhir masa izinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara

44

dalam jangka waku 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah masa izinnya berakhir. Jika dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran

sedangkan izinnya sudah berakhir

maka Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembongkaran yang dimaksud. Kepala Daerah juga berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin. Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa

izinnya, berakhir dilakukan oleh Kepala Daerah dengan

menggunakan Biaya Jaminan Bongkar. Reklame yang dibongkar oleh Kepala Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran. Apabila batas waktu, telah terlampaui,

maka

reklame

tersebut

menjadi milik Pemerintah Daerah. 2.2.1.11. Kadaluarsa Penagihan Pajak Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluarsa pajak tertangguh apabila : 1. Diterbitkan surat tungguh atau surat paksa, atau; 2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsug maupun tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada

45

Pemerintah Daerah. Pengakuan utang secara tudak langsung dapat diketahui dari pengajuuan prmohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila : 1.

Diterbitkan surat teguran, atau;

2.

Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

2.2.1.12. Pembukuan Dan Pemeriksaan WP yang memenuhi kreteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Krerteria WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, nilai peredaran Rp.300.000.000 menjadi batas wajib pembukuan. Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi yang di periksa wajib: 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

46

berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang; 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang di anggap perlu dan memberi bantuan guna memberi kelancaran pemeriksaan; 3. Memberikan keterangan yang diperlukan. Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi daerah di atur oleh peraturan kepalah daerah. 2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian pertama oleh Mohammad Riduansyah, judul

penelitian

“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)” Hasil penelitian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 2009 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan

rata-rata pertumbuhan

sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan

pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

47

Penelitian kedua oleh Indra Widhi Ardhiyansyah, judul penelitian ”Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010”. Hasilnya adalah Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan, Tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan Jumlah wisatawan Nusantara tidak signifikan tehadap Realisasi pajak hotel dan restoran. 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian ini menggunakan satu variable independen yaitu pajak reklame, serta satu variable dependen yaitu PAD. Menurut Undang Undang no 34 tahun 2000 pajak reklame di kelompokkan sebagai pajak daerah dan dalam undang undang no 23 tahun 2004 di sebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah bagi hasil laba BUMD dan investasi dan lain lain PAD yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teroris, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat di gambarakan sebuah kerangka koseptual penelitian sebagai berikut : Pajak Reklame

Pendapatan Asli Daerah

(X)

(Y)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

48

Dari keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan sementara bahwa hubungan pajak reklame terhadap PAD adalah berpengaruh positif. 2.4. Hipotesis penelitian Menurut reny (2010 : 45) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenaranya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di uraikan sebelumnya, dapat di rumuskan hipotesis penelitian bahwa kontribusi pajak reklame memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan dan pembangunan daerah di kota Surabaya.

49

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menurut sugiyono (2012:13) bahwa : Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang slaing berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencarai pemahaman observasi. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain – lain.

49

50

Masalah yang di teliti dan diselidiki oleh peneliti diskriptif kuaitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasi data, dan di akhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Dalam penelitian deskriptif kualitatif umumnya akan terjadi tiga hal kemungkinan pada masalah yang di bawa oleh peneliti ke penelitian tersebut. Yakni sebagai berikut :  Masalah yang di bawah peneliti adalah masalah tetap, jadi judul dari penelitian diskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama.  Masalah yang di ajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, jadi

tidak

terlalu

banyak

hal

yang

berubah,

maka

cukup

disempurnakan.  Masalah yang di ajukan oleh peneliti sesudah melakkukan penelitian tersebut di lapangan akan berubah total, jadi ojek masalahpun wajib di ganti. Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, termasuk penelitian deskriptif kualitatif ini. Tujan dari di lakukannya penelitian ini adalah tidak semata mata untuk menjelaskan secarah menyeluruh masalah yang akan di

51

teliti dan di amati saja, namun juga ada tujan lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif akan menjadi pedoman ketika ada yang melakuakn penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan peneliti atau identifikasi masalah. Hal ini di sebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta petanyaan penelitian atau identifikasi masalah. 3.2. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel 3.2.1. Populasi Menurut Sukandarrumidi (2011 : 72), yang

dimaksud populasi

adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian

ini adalah

laporan pendapatan asli daerah Kota Surabaya Tahun 2009-2013. Dimana pada tahun-tahun tersebut Pajak Reklame sudah di kelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah. 3.2.2. Sampel Menurut Sukandarrumidi (2011 : 72), yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya. Untuk besarnya

sampel apabila

subyeknya

kurang

dari

menentukan 100

diambil

semuanya. Jika subyek lebih dari itu dapat diambil antara: 10%-15%

52

atau 20%-25% atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non- probability sampling dengan cara acidental sampling yaitu penulis menggunakan sampel yang dapat diakses dengan baik dan diperoleh dengan lengkap. 3.3. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 3.3.1. Klasifikasi Variabel Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita akan mmeperoleh lebih mudah memahami permasalahan. Hal ini dikarenakan kita seolah-olah seudah mendapatkan jawabannya. Biasanya bentuk soal yang menggunakan teknik ini adalah soal counting (menghitung) atau menentuakan suatu bilangan. Dalam penelitian sains, variable adalah bagian penting yang tidak bisa dihilangkan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi variabel: Teori Variabel Penelitian menurut Sugiyono (2011 :60-64). Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. dilihat dari hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi Variabel independent, Variabel dependen, Variabel moderator, Variabel intervening, Variabel control.    

Variabel independent adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Variabel moderator adalah variabel yang menentukan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel intervening adalah variabel yang memberikan jeda antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi variabel terikat.

53



Variabel control adalah variabel yang membuat konstan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Teori Variabel Penelitian menurut Budiyono (2009 :4-5) Variabel diartikan sebagai kontruk-kontruk atau sifat-sifat yang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Dapat pula dikatakan bahwa variabel adalah suatu sifat yang dapat dimiliki bermacam nilai (harga). Apabila suatu variabel hanya mempunyai satu nilai saja, maka variabel tersebut disebut konstanta. Suatu variabel disebut diskrit apabila cacah nilainya berhingga atau nilai-nilainya dapat di daftar. Apabila cacah nilainnya tidak berhingga dan nilai-nilainya tidak dapat di daftar maka variabel tersebut disebut kontinu. Teori Variabel Penelitian menurut Arikunto (2010 :161). Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 3.3.2. Definisi Oprasional Variabel Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian: Variable ini sering disebut sebagai Variabel Stimulus, Predictor, Antecedent, Variabel Pengaruh, Variabel Perlakuan, Kausa, Treatment, Risiko, atau Variable Bebas. Variabel Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), Dinamakan sebagai Variabel Bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pajak reklame yang disimbolkan variabel X, yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, otang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar

54

hukum pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang tarifnya di tetapkan paling tinggi sebesar 25%. Sering disebut sebagai Variabel Out Put, Kriteria, Konsekuen, Variabel Efek, Variabel Terpengaruh, Variabel Terikat atau Variabel Tergantung. Variabel

Terikat

(dependent) adalah

variabel

yang

dipengaruhi

atau

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat dalalm penelitian ini yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Yang di maksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar di peroleh dan digalih dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah yang

berasal

dari

pajak

daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang disimbolkan dengan variabel Y. 3.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 1. Dokumentasi Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah di kumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Dispenda Kota Surabaya. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung di tempat penelitian dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen data realisasi pajak

55

reklame serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama tahun 2009-2013. 2. Studi Pustaka Studi pustaka yang di gunakan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi - informasi yang di butuhkan melalui dokumen - dokumen, buku - buku, majalah, koran, internet, hasil hasil penelitian (tesis dan disertasi) atau sumber data tertulis lainnya baik berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 3.4.2. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Validitas data sangat tergantung pada instrumen yang digunakan karena hal ini mempengaruhi kualitas hasil penelitiannya. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengambilan data dengan cara penelusuran dokumen termasuk literatur – literatur penunjang yang di ambil dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota surabaya. 3.5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persektif subyek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian

56

sesuai dengan fakta lapangan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi kontribusi yang di berikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pertumbuhan pembangunan daerah di kota surabaya. Selain itu landasan teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang di gunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suati teori. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif dari pada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari menggumpulkan informasi, terutama individu dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grop fokus. Sifat dari penelitihan ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwaancarai secara mendalam.

57

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 4.1. Penyajian Data 4.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya Kota Surabaya atau sering disebut sebagai kota pahlawan merupakan kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta. Surabaya termasuk dalam kategori kota metropolitan, wajar karena kapasitas penduduk Surabaya yang sangat banyak kurang lebih mencapai 3 juta jiwa. Banyaknya penduduk menjadikan kota ini sebagai salah satu penggerak perekonomian Negara yang cukup diperhitungkan, dan juga banyak pengusaha yang melirik pasar besar di Surabaya ini untuk membuka cabang baru atau membuka usaha perdananya. Dengan adanya pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar disana penghasilan pajak daerah pun semakin meningkat. Mendesaknya tuntutan akan kenaikan pendapatan daerah dari perpajakan seiring dengan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan daerah membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan yang didapat dari pajak. Permasalahan tersebut mampu dijawab dengan diikuti kenaikan penerimaan daerah dari perpajakan. Tak hanya dari perpajakan sebenarnya, masih ada pendapatan dari dana perimbangan keuangan yang digelontorkan oleh pemerintaah. Namun setiap daerah tentunya ada program dan peningkatan khusus yang ingin dicapai, dan itu tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

57

58

Pajak reklame adalah salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu sumber pemasukan dana yang dibutuhkan pemerintahan kota, tentunya diperlukan sebuah target. Dan untuk menentukan taerget dari peenerimaan pajak, pemerintah tidak hanya sekedar menentukan berapa besar pendapatan dari pajak itu, harus ada beberapa alasan yang tepat. Ada evaluasi dari beberapa laporan pajak dari periode sebelumnya. Laporanlaporan tersebut sebagai bahan pertimbangan, apakah pajak daerah akan dinaikkan atau diturunkan. Karena jika target terlalu tinggi, sedangkan keadaan real tidak memungkinkan, maka target dari penerimaan pajak tak akan berhasil dipenuhi. Penetapan target pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, merupakan langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga khususnya bidang pendapatan. Dimensi yang digunakan adalah dengan model teori rasionalisme dalam penetapan target. Model ini menggunakan cara melihat laporan keuangan terdahulu. Target pendapatan pada tahun-tahun mendatang dengan melihat laporan keuangan terdahulu. Untuk mengetahui tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013, dapat dilihat pada pada table di bawah ini:

59

Table 4.1. Tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah) Uraian 2009

2010

Tahun 2011

2012

2013

Pendapatan asli daerah (PAD)

808.795.526.042

908.647.775.730

1.886.514.301.581

2.279.613.848.832

2.570.793.944.555

Hasil pajak daerah

442.852.257.428

525.403.484.538

1.488.358.147.753

1.852.977.636.886

2.098.292.666.000

Hasil retribusi daerah

164.247.724.956

63.304.547.606

209.834.317.888

183.482.993.434

221.303.062.247

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

42.324.809.294

63.304.547.606

75.962.115.306

97.696.057.372

92.461.561.125

Lain-lain PAD yang sah

159.370.734.364

136.627.496.659

112.359.720.634

145.457.161.138

158.736.655.183

Sumber: realisasi APBD DPPK kota Surabaya 2014

60

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa total pendapatan

setiap

tahunnya mengalami kenaikan, baik dari PAD, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang lainnya. Meskipun untuk hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang lainnya ada penurunan di beberapa tahunnya tapi itu tidak terlalu banyak. Pada pendapatan Kota Surabaya yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan dan Dana-dana lain pendapatan daerah yang sah diketahui bahwa dari tahun ke tahun di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kota Surabaya mampu memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Selain potensi dan sumber-sumber yang ada, dalam data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya menunjukkan pendapatan yang terus meningkat pula. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan dari target semula Rp.2,5 triliun kini menjadi Rp.2,6 triliun atau naik sekitar Rp.76 miliar (2,9 persen). Adanya kenanikan pendapatan yang diperoleh kota Surabaya dalam sektor pendapatan, maka memungkinkan kota Surabaya membuat target dalam setiap tahunnya. Dalam rekam jejaknya antara tahun 2009-2013 kota Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan, baik dari segi target dan realiasinya. Berikut adalah target dan realisasi pajak reklame kota surabaya tahun anggaran 2009-2013.

61

Table 4.2. Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah) Tahun Target Realisasi 2009 85.250.000.000,00 75.625.320.129,00 2010 190.000.000.000,00 98.705.063.186,00 2011 126.000.000.000,00 90.232.362.728,38 2012 230.000.000.000,00 117.613.027.717,07 2013 200.000.000.000,00 114.627.088.207,12 Jumlah 831.250.000.000,00 496.802.861.967,57 Sumber: DPPK Kota Surabaya Bidang Pendapatan 2014

% 88,71 82,95 71,61 51,11 57,31 351,69

Dari hasil tabel 4.2 tersebut, terlihat realisasi pajak reklame selama lima tahun terakhir dari tahun 2009-2013 masing-masing hanya memberikan masukan sebesar 88,71%, 82,95%, 71,61%, 51,11% dan pada tahun 2013 hanya sebesar 56,31% dari total target. Perolehan pajak dari pemungutan reklame pada Tahun 2013, turun Rp 3 miliar dari perolehan Rp.117,6 miliar di tahun 2012 menjadi Rp.114,6 miliar. Pendapatan pajak reklame memang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2012 namun kembali turun pada tahun 2013. Hal ini cukup ironis, sebab Walikota Tri Rismaharini sudah menaikkan tarif pajak reklame sejak tahun pertama dia menjabat. Pelaksanaan Perwali Kenaikan Pajak Reklame mulai diperlakukan tahun 2011. Perolehan pajak reklame ini, masih kalah dengan perolehan pajak di sektor lain. Hingga minggu ketiga Desember 2013 saja, pajak Hotel menyumpang PAD Rp.151,39 miliar. Kemudian, restoran (Rp.210,61 miliar), PBB Rp.626,07 RP.260,67 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (Rp.717,65 miliar).

62

Melihat fakta ini, anggota DPRD Kota Surabaya mempertanyakan perolehan pajak Reklame yang turun Rp 3 miliar tersebut. MI Anggota Komisi C Herlina Harsono Nyoto, misalnya. Menurutnya, dengan perolehan pajak reklame tersebut patut dipertanyakan, jika dibandingkan dengan berdirinya papan reklame yang semakin marak. “Perlu dipertanyakan, karena akhir – akhir ini jumlah reklame semakin marak di kota Surabaya,” kata Herlina, Senin (17/2/2014 surabaya pagi). Dilihat dari banyaknya jumlah reklame yang tersebar di kota Surabaya, sejak tahun 2011-2013 sebenarnya berdampak pada kenaikan pendapatan pajak, namun nyatanya dari data yang diperoleh tersebut malah sebaliknya, yakni mengalami penuruan dari target yang ditetapkan. Peroleh pajak reklame juga masih kalah dengan pajak restoran, hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari catatan pengusaha ini, terdapat beberapa jalan raya di Kota Surabaya ini yang masuk dalam klasifikasi jalan A. Seperti Raya Darmo, Mayjen Sungkono, Basuki Rahmad, Panglima Sudirman, Embong Malang, Tunjungan serta Pemuda. Untuk ukuran reklame 5 X 10 meter saja, pemasangan di jalan jalan tersebut pajaknya dapat mencapai angka 100 juta hingga 120 juta per tahun. Dengan urutan dari yang lain nilai pajaknya mahal adalah Jalan Raya Darmo, Embong malang, Tunjungan, Pemuda dan seterusnya. Mahalnya nilai pajak yang dikenakan di jalan-jalan ini karena untuk pemasangan reklame di jalan jalan tersebut dinilai sangat strategis.

63

Adapun penyebab pemerintah pusat dan pemerintah daerah kehilangan potensi perpajakan diantaranya kurang adanya kepatuhan dari para wajib pajak (WP), integritasmoral yang lemah dari aparat pajak sehingga terjadi penyelewengan pajak, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pemda dalam mengontrol penerimaan pajak, belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia serta pelayanan birokrasi pemerintahan yang tidak mencerminkan rasa pelayanan publik. lemahnya control dari pihak pemkot Surabaya terhadap beberapa reklame yang berdiri di kota Surabaya sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dari sector reklame. Kedua, pada tahun 2013 ada pembongkaran paksa pihak pemkot Surabaya terhadap beberapa reklame nakal yang tidak membayar pajak. Tindakan ini tentunya berdampak pada berkurangnya pendapatan dari sector pajak reklame. Dilihat dari potensinya, seharusnya pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Namun karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak

reklame menyebabkan penerimaan

dari

pajak

reklame tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPK yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan atas reklame yang sudah habis masa pajaknya atau yang terutang, melakukan tagihan secara langsung dan melakukan peninjauan kembali atas ukuran

reklame

yang

didaftarkan

64

dengan realitas reklame yang sesungguhnya. Serta memberikan sanksi atau peringatan terhadap reklame yang telah habis masa pajaknya dengan menggunakan

satu tanda silang merah dan yang untuk tidak memiliki

ijin serta tidak membayar pajak dengan dua tanda silang merah. Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari wajib pajak, maka akan diberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Namun apabila hal ini juga masih belum ada tanggapan, maka pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya akan menerjunkan tim juru sita yang akan menyita barang milik wajib pajak yang tidak patur terhadap kewajiban pajaknya. Dimana hasil penyitaan tersebut akan diserahkan ke balai lelang untuk dilelang. Namun disisi lain, sampai saat ini masih kurangnya petugas atau tenaga dari DPPK untuk melakukan pengawasan dibanding jumlah reklame yang tersebar di Kota Surabaya. Sehingga pengawasan terhadap reklame yang

seharusnya

memberikan

potensi

yang

besar sebagai salah satu

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang optimal. Beberapa waktu yang lalu di kota terbesar kedua di Indonesia ini juga terjadi sebuah fenomena yang sangat merugikan masyarakat yaitu robohnya papan-papan reklame yang tersebar di kota ini. Korban tidaklah sedikit bahkan puluhan rumah dan kendaraan bermotor turut menjadi sasaran keganasan robohnya papan reklame tersebut, hal itu terjadi pada musim-musim penghujan dimana angin bertiup kencang ditambah libasan hujan yang deras. Tak ayal, banyak penduduk yang kecewa dan merasa sangat dirugikan dengan adanya

65

papan-papan reklame di kota tersebut terutama mereka yang telah menjadi korban. Karena sebab itulah Pemerintah kota Surabaya bermaksud menaikkan tarif Pajak Reklame di Surabaya, dengan menambahkan segi keamanan bagi masyarakat. Kenaikkan Pajak Reklame Surabaya sempat menuai pro dan kontra dari lapisan masyarakat. Tentunya yang pro dengan keputusan ini adalah dewan pemerintah dan masyarakat biasa, sedangkan yang merasa kontra dengan keputusan ini adalah para pengusaha dan semacamnya. Para pengusaha menilai keputusan ini masih terlalu dini untuk diterapkan, alasannya kenapa? Karena menurut mereka sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah singkat (sekitar satu bulan saja ) dan langsung diterapkan. Tentunya hal ini akan memberatkan mereka yang ingin memasang reklame di Surabaya, dan dapat memicu munculnya reklame-reklame ilegal yang akan menyulitkan pemerintah setempat. Namun demikian pemerintah menuturkan bahwa kenaikkan Pajak Reklame Surabaya hanya ditujukan untuk reklame-reklame yang berukuran besar adapun yg berukuran kecil biayanya akan diturunkan. Untuk mengetahui kontribusi yang di berikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada 2009 hingga 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

66

Table 4.3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah) Tahun

Kontribusi Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2009 75.625.320.129,00 809.795.526.042,00 2010 98.705.063.186,00 908.647.775.730,00 2011 90.232.362.728,38 1.886.514.301.581,00 2012 117.613.027.717,07 2.279.613.848.832,61 2013 114.627.088.207,12 2.570.793.944.555,00 Jumlah 496.802.861.967,57 8.455.365.396.740,61 Rata-rata 99.360.572.393,51 1.691.073.079.348,12 Sumber: DPPK Kota Surabaya Bidang Pendapatan 2014.

% 9,34 10,86 4,78 5,15 4,45 17,01 3,40

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Surabaya

selama

2009

sampai

dengan

2013

yaitu

sebesar

Rp.1.691.073.079.348,12 dan rata-rata pajak reklame selama 2009 hingga 2013 yaitu sebesar Rp.99.360.572.393,51. Dari data tersebut bisa dilihat prosentase kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 3,40%. Hal ini berarti, sumbangan yang diberikan oleh pajak reklame terhitung kurang optimal. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 4.2. Analisis Data 4.2.1. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah daerah

khususnya kota Surabaya untuk berbagai tujuan, misalnya untuk

membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian,

67

dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam pemrintah daerah. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan daerah kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya, pemungutan pajak dapat berjalan baik bila prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Smith dan Jones mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah Smith's Canons. Prinsip-prinsip itu meliputi asas kesamaan (equality and equity), asas kepastian hukum (certainty), asas tepat waktu (convenice), dan asas ekonomi atau efisiensi (economy or efficiency). Jika prinsip itu diterapkan secara menyeluruh, sistem perpajakan berjalan ideal. Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah di setiap negara memiliki hak yuridis secara eksklusif untuk memungut dari wajib pajak. Yurisdiksi itu tentunya berlandaskan undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif. Hal itu dilakukan dengan memberi batasan-batasan dari pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak. Atas dasar uraian itu, jelas dapat dikatakan bahwa upaya perpajakan (tax effort)

68

melalui yurisdiksi yang jelas merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sejalan dengan adanya yurisdiksi dan kepastian hukum, kebijakan perpajakan

bertujuan

mendorong

kemajuan

ekonomi

sebagai

upaya

peningkatan hasrat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah, serta

mentransmisikan

sumber-sumber

ekonomi

masyarakat

menjadi

penerimaan pemerintah. Kesejahteraan merupakan perwujudan dari cita-cita pembangunan ekonomi suatu negara dan salah satu tujuan dari pemungutan pajak. Bagi bangsa Indonesia, kesejahteraan sudah sangat jelas diatur tersendiri dalam UUD 1945 Pasal 33. Pembangunan merupakan bentuk kristalisasi ide dan kreativitas negara dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Ide dan kreativitas tersebut meliputi segala konsep dan program pembangunan yang merupakan reprensentasi kehendak masyarakat dalam rangka

mencapai

kemakmuran.

Pengurangan

kemiskinan,

pemerataan

pembangunan, peningkatan gizi, kesempatan kerja yang luas, dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan beberapa bentuk kesejahteraan yang diinginkan masyarakat. Di pemerintahan kota Surabaya, pungutan pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah dari beberapa sumber pendapatan yang lainnya. Guna mendapatkan data bahwa pungutan pajak berpengaruh pada pendapatan kota Surabaya, mungkin perlu dibutktikan dengan beberapa pengujianpengujian. Salah satunya melalui pengujian normalitas. Uji distribusi normal

69

adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Dengan kata lain, uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik tertentu. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Kontribusi atau besarnya pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yaitu: Adanya hubungan yang positif dan kuat antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan, atau kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhitung kecil akan tetapi memiliki potensi yang besar dilihat dari banyaknya jumlah reklame yang tersebar di Kota Surabaya. Namun penerimaan pajak reklame masih belum bisa signifikan dikarenakan faktor pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tidak hanya dari pajak reklame saja sebagai salah satu pembentuk penerimaan dari pajak daerah melainkan juga dari hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Jika pengelolaan pajak reklame lebih di perhatikan dengan benar tidak menutup kemungkinan kalau pajak reklame bisa menjadi salah satu pemasukan pajak daerah yang lebih besar dari hasil pajak daerah yang lain karna mengingat surabaya adalah kota reklame dan ini bisa membantu pembangunan daerah di kota surabaya.

70

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Pembangunan Kota Surabaya tergantung dari APBD yang akan di susun dan dilaksanakan

Melihat struktur

anggaran,

dimana

pada

bagian

pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Penggalian

sumber-sumber

pendanaan

dari

daerah, pemanfaatan

sumber-sumber pendapatan daerah perlu di tingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dan pemerintah propinsi lambat laun dapat dikurangi. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui peningkatan sektor yang bisa menjadi penyumbang peningkatan PAD antara lain berasal dari Pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah serta untuk menghindari ketergantungan

71

pada pusat. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari pajak. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti : 1. Pembangunan sekolah; 2. Pembangunan rumah sakit; 3. Pembangunan jalan raya; 4. Pembangunan pasar; 5. Pembangunan taman kota; Dll. Keberhasilan dalam hal perpajakan ini tentu harus ada kerjasama antara pemerintah sebagai petugas pajak (Fiscus) dan juga masyarakat. Jadi pemerintah mengoptimalkan hasil dari pajak tersebut untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. 4.3. Interprestasi Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan untuk tahun pengamatan 20092013, dan dari penjabaran di atas dapat diketahui prosentase pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 3,40% saja. Maka dapat diketahui bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang besar terhadap

72

pendapatan asli daerah (PAD) guna pertumbuhan dan pembangunan daerah di kota surabaya.

73

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN 5.1. KESIMPULAN Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah guna pertumbuhan pembangunan kota di surabaya, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan : 1. Hasil

penelitian menunjukkan

bahwa

pajak

daerah

berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan bisa membantu untuk pembangunan kota di surabaya. 2. Pajak reklame merupakan pajak yang cukup potensial untuk di kembangkan di kota surabaya. 3. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna pertumbuhan dan pembangunan daerah di kota surabaya.

73

74

5.2. SARAN-SARAN Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran, dan masukan bagi pemerintah kota surabaya dalam meningkatkan pemerintah PAD melelui pos pajak reklame. 1. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak reklame sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya terget APBD saja yang menjadi perhatian. 2. Meningkatkan efektifitas pendapatan terhadap WP yang tidak memiliki NPWPD dengan cara observasi lapangan secara berkala. 3. Penerapan sanksi secara efektif dan adil, seharusnya bagi mereka yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya utuk menghindari pembayaran pajak dikenakan sanksi yang hendaknya tidak hanya berupa denda, namun sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera. 4. Memperbaiki cara penagihan khususnya pada sistem offical, hendaknya petugas melakukan perhitungan dan penagihan secara rutin langsung ketempat usaha WP. 5. Menetapkan jumlah terutang untuk pajak reklame yang bersifat official bagi usha yang tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan dengan dasar omset penjualan atau laba aktual bukan data historis bulan-bulan sebelumya sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak ada yang merasa di rugikan.

75

6. Satuan pengawas internal (SPI) bagi Dispenda adalah Bawakso (Badan Pengawas Kota). Hendaknya Bawakso dapat melakukan audit internal terhadap Dispenda secara berkala baik triwuln atau semester sehingga pengendalian dapat lebih efektif dan tindakan perbaikan dapat diambil dengan segera. 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan. 8. Meningkatkan SDM dengan cara melekukan pelatihan dan programprogram pendidikan yang berkaitan dengan penggelolaan pajak dan PAD. 9. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan pembangunan daerah di Kota Surabaya. 10. Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya: harus melakukan pengawasan secara rutin dan berkali terhadap setiap reklamereklame yang terpasang di kota Surabaya, baik yang ada izin, atau tidak berizin. Harus ada pengawasan juga terhadap reklame-reklame yang habis masa izinnya. 11. Perlu adanya penambahan petugas atau pengawas untuk peninjauan lapangan serta melakukan sosialaisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelengaraan reklame serta sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

76

12. Kepada Masyarakat Kota Surabaya: sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya wajib pajak reklame bertanggung jawab untuk membayar pajak atas setiap peneyelanggaraan reklame yang dilakukannya serta melakukan penyelanggaraan reklame yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik mulai dari perijinan, pembayaran pajak, sampai proses pembongkaran.

DAFTAR PUSTAKA PRIANTARA, DIAZ. 2013, PERPAJAKAN INDONESIA, EDISI 2 REVISI, MITRA WACANA MEDIA, JAKARTA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009, TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, (HTTP://DJKD.DEPDAGRI.GO.ID/DOWNLOAD.PHP?NAMAFILE=46_1.PDF&JENIS=P RODUKHUKUM, DI AKSES 22 MEI 2014 11.00) ABDUL HAKIM, 15 AGST 2013 17:48:00, PAD SURABAYA 2013 NAIK RP76 MILIAR, (HTTP://WWW.ANTARAJATIM.NET/LIHAT/BERITA/115956/PAD-SURABAYA-2013NAIK-RP76-MILIAR, DI AKSES 24 MEI 2014 9:50) SUGIYONO, 2011, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D). BANDUNG: ALFABETA. WALIKOTA SURABAYA, 5 DESEMBER 2012, SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMER 79 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME,(HTTP://JDIH.SURABAYA.GO.ID/PDFDOC/PERWALI_723.PDF, DI AKSES 10 MEI 2014) ABIDIN N. BAKRIE, 17 FEBUARY 2014, TURUN DIBANDING PENERIMAAN TAHUN 2012 DAN KALAH DARI PAJAK RESTORAN SERTA PBB. DPRD CURIGAI ADA “PERMAINAN” DI DINAS PAJAK PEMKOT SURABAYA, (HTTP://SURABAYAPAGI.COM/INDEX.PHP?READ=PAJAK-REKLAME-ANJLOK; DI AKSES 11 JUNI 2014 6:16) BAMBANG PRAKOSO, KESIT. 2003, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, CETAKAN PERTAMA, UUI PRES, YOGYAKARTA. SOEGIANTO, SALEH DAN SUBIJANTORO, DIDIK, 2014. BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA. HALIM, ABDUL. 2004, AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, EDISI REVISI, SALEMBA EMPAT, JAKARTA. SUYONO, 5 MARET 2014 21:56, SURABAYA JADI HUTAN REKLAME TAPI PEMASUKAN PAJAKNYA KECIL, (HTTP://WWW.LENSAINDONESIA.COM/2014/03/05/SURABAYA-JADI-HUTANREKLAME-TAPI PEMASUKAN-PAJAKNYA-KECIL.HTML, DI AKSES 7 JUNI 2014 8:24) SIAHAAN, MARIOT P. 2005, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, EDISI 1, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA. SUHARYADI, PURWANTO. 2003, STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN KEUANGAN MODEREN, BUKU 1, PENERBIT SALEMBA EMPAT, JAKARTA.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA, 2006-2012 (HTTP://WWW.BPS.GO.ID/TAB_SUB/VIEW.PHP?TABEL=1&DAFTAR=1&ID_SUBYE K=13&NOTAB=5, DI AKSES 7 JUNI 2014) DICKSON, 25 APRIL 2014, 10 KOTA TERBESAR DI INDONESIA MENURUT JUMLAH PENDUDUKNYA, (HTTP://ILMUPENGETAHUANUMUM.COM/CATEGORY/REPUBLIK-INDONESIA, DI AKSES 20 JUNI 2014) ACHMAD ARDIANSYAH, 1 APRIL 2014, ANALISIS APBD KOTA SURABAYA 2010-2013 KLASIFIKASI FUNGSI EKONOMI, (HTTP://ACHMAD-ARDIANSYAHFISIP12.WEB.UNAIR.AC.ID/ARTIKEL_DETAIL-96785-COURSEANALISIS%20APBD%20KOTA%20SURABAYA%2020102013%20KLASIFIKASI%20F UNGSI%20EKONOMI.HTML, DI AKSES 11 JUNI 2014) MAPPIJATIM, 26 JANUARI 2013 DI RAGAM BERITA, MUTAKHIRKAN DATA PBB PEMKOT SURABAYA YAKIN PENDAPATAN 2013 SESUAI TARGET, (HTTP://WWW.MAPPIJATIM.OR.ID/CATEGORY/RAGAM-BERITA, DI AKSES 17 JUNI 2014) SUNARTO. 2003, PERPAJAKAN 1, PENERBIT AMUS YOGYAKARTA DAN MAHERIOKO TOTAL DESINGN, YOGYAKARTA. WACHDIN, FAIZAH. 2010, PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. SKRIPSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS PEMBANGUNANA NASIONAL, VETERAN, JAWA TIMUR. BUDIYONO. 2009. STATISTIKA UNTUK PENELITIAN. SURAKARTA: SEBELAS MARET UNIVERSITY PRESS WWW.SURABAYA.GO.ID%2FFILES.PHP E. CASE, KARL DAN RAY C. FAIR. 2006, PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, ERLANGGA, JAKARTA.