SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM PENERAPANNYA BERDASARKAN KUH PERDATA
Disusun Oleh ADAWIAH BENNY LA TANRANG B 111 06 880
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013
i
HALAMAN JUDUL KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM PENERAPANNYA BERDASARKAN KUH PERDATA Disusun dan Diajukan Oleh ADAWIAH BENNY LA TANRANG B 111 06 880
SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING Diterangkan bahwa Mahasiswa : Nama
: Adawiah Benny La Tanrang
NIM
: B 111 06 880
Program Studi
: Ilmu Hukum
Bagian
: Hukum Perdata
Judul Skripsi
:“Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU)
Dalam
Penerapannya
Berdasarkan
KUH
Perdata” Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.
Makassar, Januari 2013 Disetujui Oleh
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. NIP :19601008 198703 1 001
iii
H. Mustafa Bola, S.H., M.H. NIP : 19540101 198303 1 007
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa : Nama
: Adawiah Benny La Tanrang
NIM
: B 111 06 880
Program Studi
: Ilmu Hukum
Bagian
: Hukum Perdata
Judul Skripsi
:“Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata”
Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi. Makassar,
Januari 2013
a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. NIP. 19630419 198903 1 003
iv
ABSTRAK ADAWIAH BENNY LA TANRANG (B111 06 880), Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata. Di Bawah Bimbingan Anwar Borahima Selaku Pembimbing I dan Mustafa Bola Selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam Memorandum of Understanding (MoU). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian tersebut maka dapat memberikan kedudukan hukum bagi memorandum of understanding dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata, kekuatan hukum mengikatnya pun memorandum of understanding memiliki 2 (dua) kriteria, yakni kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), serta telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1335, dan 1337 KUH Perdata) dan sebaliknya, memorandum of understanding yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata, maka memorandum of understanding tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. (2) Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran
oleh salah satu pihak dalam Memorandum of Understanding yang memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian serta telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian maka jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi dan sebaliknya memorandum of understanding yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian maka dalam hal terjadi pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi, namun pihak yang dirugikan dimungkinkan mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Kecuali ditentukan lain oleh isi MoU sebagaimana contoh MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” yang penulis bahas pada bab pembahasan.
v
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dankesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata”. Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda H. Benny La Tanrang, S.H. dan Ibunda Andi Lindawati Abdoellah, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Kepada saudari penulis Alawiah, Alifah, Aliah dan kemenakan penulis Fachry yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Wakil Rektor lainnya;
vi
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. 3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III 4. Ketua Bagian Hukum Perdata Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. 5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. 6. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., Ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H., dan Ibu Rosmalania, S.H., M.H., selaku para dewan penguji,
terima
kasih
atas
segala
kritik
dan
saran
guna
penyempurnaan penulisan skripsi ini. 7. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis. 8. Bapak Simon S. Lopang, S.H., M.H. serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini. 9. Seluruh Sahabat-sahabatku Sry Wulandari, S.H., M.Kn., Rifa’atul Mardhasiswana, S.H., Ani Sugiana Aras, S.H., Mardiana Tadjuddin, S.H., Dian Marsal Amin, S.H., A. Dewi Tenriawani, S.H., A. Ria Arini, vii
S.H., A. Dewi Ayu Veneza, S.H., Rizky Ayu Restika Hasbie, S.E., dan seluruh angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 10. Kepada Teman-teman KKN-PH Angkatan Tahun 2010 Lokasi Polsekta Panakukang, Sekta 9 : Atho, Bastian, Ken, Feby, Ayu, Wina, Ratih, Mail, Faje, Tommy, Takdir, dan Ari terima kasih atas kerjasamanya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari dari Allah SWT. Amin. Makassar, Februari 2013 Penulis
Adawiyah Benny La Tanrang
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………………...
I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................
ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ......................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN......................................................................
iv
ABSTRAK ................................................................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................
vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………………...
ix
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ..............................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ..............................................
8
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian .........................................
8
2. Syarat Sahnya Perjanjian ....................................................
11
3. Unsur-Unsur Perjanjian .......................................................
18
4. Asas-Asas Perjanjian ..........................................................
19
5. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian ...................................
23
6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian ...........................................
23
7. Macam-Macam Perjanjian ...................................................
24
B. Tinjauan Umum Tentang Memorandum of Understanding .......
27
ix
1. Istilah dan Pengertian Memorandum of Understanding .......
27
2. Tempat Pengaturan Memorandum of Understanding ..........
34
3. Ciri-Ciri Memorandum of Understanding ..............................
37
4. Jenis-Jenis Memorandum of Understanding ........................
39
5. Tujuan Dibuatnya Memorandum of Understanding..............
40
BAB III METODE PENELITIAN................................................................
42
A. Lokasi Penelitian ........................................................................
42
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................
42
C. Teknik Pengumpulan Data........................................................
42
D. Analisis Data .............................................................................
43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................
44
A. Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata .....................................
44
1. Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding ................
44
2. Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding ...................
71
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Kesepakatan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Memorandum of Understanding (MoU) ..................................................................
73
BAB V PENUTUP .....................................................................................
75
A. Kesimpulan ...............................................................................
75
B. Saran ........................................................................................
76
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
78
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perjanjian, perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia. Demikian halnya dalam dunia bisnis, kerja sama para pelaku bisnis biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerja sama bisnis tersebut. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, atau yang disebut dengan kontrak. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian meskipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis. Membicarakan mengenai perjanjian (kontrak), maka tidak dapat di lepas dari asas-asas yang mendasari kontrak tersebut yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdada tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah asas mengikatnya kontrak (pacta sunt
xi
servanda) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak maka dia mengandung janji-janji yang bersifat mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para ahli hukum menyatakan jika dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap (aanvullendrecht) (Adi, 2010). Hal ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian (kontrak) merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa xii
seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapanharapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu (Yohanes Sogar Simamora, 2009:32-33). Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan instrumen yang menjembatani pelbagai kepentingan pelaku bisnis dalam merumuskan hak dan kewajibannya (Agus Yudha Hernoko, 2003:100). Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung. Tahapan berikutnya adalah pembuatan memorandum of understanding (MoU). Memorandum of understanding (MoU) merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. Memorandum of understanding penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan xiii
adalah setelah pihak-pihak memperoleh memorandum of understanding sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (feasibility study, due diligent) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan (Anonim, 2008) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak diberi kebebasan
untuk
menentukan
materi
muatan
atau
substansi
memorandum of understanding akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta
sepanjang penyusunan
memorandum of
understanding
itu
memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memorandum of understanding sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai memorandum of understanding. Adapun dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar xiv
berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Yang dimaksud dengan asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Dewasa ini memorandum of understanding sering dipraktekkan dengan meniru atau mengadopsi
apa
yang
dipraktekkan
secara
internasional.
Jadi
sebenarnya dengan kita memberlakukan memorandum of understanding, berarti kita telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini, khususnya dalam lapangan hukum bisnis (Herman, 2010) Tidak diaturnya secara tegas memorandum of understanding di dalam
hukum
positif
Indonesia,
maka
banyak
menimbulkan
permasalahan didalam praktiknya, misalnya apakah memorandum of understanding sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah memorandum of understanding bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah memorandum of understanding merupakan suatu kontrak, mengingat memorandum of understanding hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja, selain itu betapa seringnya MoU tidak ditindak lanjuti oleh para pihak bahkan tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam MoU, sebagai xv
contoh pemerintah Indonesia yang tidak menaati isi MoU antara RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan menolak memberikan amnesti kepada anggota GAM yang ditahan pada tahun 2005, walaupun pada akhirnya diberikan RI memberikan amnesti secara terpaksa setelah didesak oleh kelompok kerja tripartid hasil bentukan dari MoU yang sudah disepakati, selain itu lagi-lagi pemerintah Indonesia yang tidak menaati isi MoU tentang penghentian sementara pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia pada tahun 2009 yang lalu, yang menyebabkan 1 (satu) TKI tewas terbunuh oleh majikannya di Malaysia. Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Memorandum of Understanding (MoU), sehingga penulis memberi judul “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding
(MoU) Dalam
Penerapannya
Berdasarkan KUH
Perdata”
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah:
1. Bagaimana kedudukan hukum dan kekuatan mengikatnya Memorandum of Understanding (MoU) dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata ? xvi
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam Memorandum of Understanding (MoU) ?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk
mengetahui
kedudukan
hukum
Memorandum
of
Understanding (MoU) dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata. 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :
Semoga penulisan ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, dan untuk menambah khazanah keilmuan dibidang
hukum
perdata
khususnya
Memorandum of Understanding (MoU).
xvii
yang
berkaitan
dengan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Subekti dan Tjitrosudibio menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst. Sedangkan Utrech menggunakan istilah perutangan untuk verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst. Dalam hubungannya dengan perikatan, maka perjanjian ini merupakan salah satu sumber dari perikatan (Endang Mintorowati, 1999:1). Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dianggap tidak lengkap dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dan definisi tersebut dianggap terlalu
xviii
luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mariam Darus Badrulzaman, 2001:65). Oleh karena definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dianggap tidak lengkap dan juga terlalu luas, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain : 1) Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti dalam H.R. Daeng Naja, 2005:175).
2) Abdulkadir Muhammad Ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap kurang memuaskan dan memiliki beberapa kelemahan antara lain : a) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena hanya menyangkut satu pihak saja, kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak;
xix
b) Definisi tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga; c) Tidak menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Atas dasar kekurangan-kekurangan tersebut di atas, beliau melengkapi definisi perjanjian menjadi : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” (Abdulkadir Muhammad, 2000:224-225). 3) Sudikno Mertokusumo “Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum” (Sudikno Mertokusumo dalam FX. Suhardana, 2008:10). 4) Salim H.S. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : a) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; b) tidak tampak asas konsensualisme; c) bersifat dualisme sehingga menurut Salim H.S., :
xx
“Perjanjian (kontrak) adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya” (Salim H.S., 2005:15-17). Dalam hal ini penulis sependapat dengan Salim H.S., karena pengertian perjanjian yang diungkapkan oleh Salim H.S. lebih jelas dan sifatnya lebih spesifik yaitu perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sehingga pengertian perjanjian tersebut tidak menimbulkan kerancuan dan penafsiran ganda. 2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena mengenai dari objek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian
xxi
dapat dibatalkan (vernietigbaar). Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dikatakan batal demi hukum. Dari
persyaratan
tersebut
para
ahli
hukum
mencoba
menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut : a) Kesepakatan kedua belah pihak Orang
dikatakan
telah
memberikan
persetujuan
atau
kesepakatan, kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan kata lain, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain (Endang Mintorowati, 1999:13). Dalam hal kesepakatan, maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan
yang bebas untuk mengikatkan dirinya.
Kemauan yang bebas merupakan syarat pertama untuk sahnya perjanjian. Perjanjian dianggap tidak ada apabila ada cacat-cacat kemauan yang berupa paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) (Endang Mintorowati, 1999:13). Jadi, kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi, ada beberapa macam teori yaitu :
xxii
(1) Teori kehendak (wilstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. (2)
Teori
pengiriman
(verzendentheorie),
mengajarkan
bahwa
kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. (3) Teori pengetahuan (vernemingstheorie), mengajarkan bahwa pihak yang
menawarkan
seharusnya
sudah
mengetahui
bahwa
tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). (4) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan (Mariam Darus Badrulzaman, 2001:74). b) Kecakapan Bertindak Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang
xxiii
mempunyai
wewenang
untuk
melakukan
perbuatan
hukum,
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Salim H.S., 2005:24). Pada prinsipnya, semua orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh undang-undang (tidak) dinyatakan tidak cakap. Hal ini diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkecualian atas prinsip yang ada di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ada dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara contario dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, telah menikah (termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tapi telah atau pernah menikah), dan orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada asasnya cakap untuk bertindak (Endang Mintorowati, 1999:17). Orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. orang-orang yang belum dewasa; 2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
xxiv
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya, setelah adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 1968 telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dalam Pasal 31 sub 2 menentukan bahwa baik suami maupun isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Endang Mintorowati, 1999:19). Undang-undang menentukan bahwa mereka yang pada asasnya adalah orang-orang yang cakap untuk bertindak, tetapi Undangundang menentukan bahwa dalam hal-hal khusus tertentu mereka dinyatakan tidak wenang. Mereka yang dimaksud adalah : (1) Suami istri, yang oleh Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak wenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain.
xxv
(2) Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris dilarang mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum dimana mereka melakukan pekerjaan mereka. (3) Pejabat Umum, baik sendiri maupun melalui perantara juga dilarang
untuk
membeli
benda-benda
yang
dijual
dengan
perantaraan atau dihadapannya (Pasal 1469 Kitab UndangUndang Hukum Perdata). (4) Kuasa atas barang untuk mana ia dikuasakan untuk menjual. Curator atas benda-benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaan dan pengurusannya diserahkan kepada mereka (Pasal 1470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (5) Para persero yang tidak melakukan beheer, tidak diperkenankan untuk mengasingkan, menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan (Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Endang Mintorowati, 1999:19). c) Adanya objek tertentu Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah apa yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang xxvi
dapat menjadi objek perjanjian-perjanjian. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya Pasal 1333 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa diperbolehkan mengadakan perjanjian, dalam mana pada waktu mengadakan perjanjian jumlah barang belum ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Jo. Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi sebaliknya, ada juga benda yang belum ada, dilarang oleh undangundang untuk menjadi obyek suatu perjanjian, yaitu misalnya seperti apa yang diatur dalam Pasal 1334 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk melepaskan suatu warisan yang pewarisnya
belum
meninggal
atau
mengadakan
perjanjian
mengenainya sekalipun ada izin dari orang yang nantinya akan meninggalkan warisan tersebut (Endang Mintorowati, 1999:20). d) Adanya sebab yang halal Sebab yang halal yang dimaksudkan disini adalah sebab dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orangxxvii
orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Endang Mintorowati, 1999:21). Pengertian sebab yang halal disebutkan secara contario dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Kausa yang bertentangan dengan Undang-undang, misalnya melakukan perjanjian untuk melakukan tindak pidana. Kausa yang bertentangan dengan Undang-undang itu sudah jelas. Tidak demikian halnya dengan kausa yang bertentangan dengan kesusilaan, karena hal tersebut bersifat relatif dan dapat berubah setiap saat. Sedangkan kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum, maksudnya agar supaya setiap perjanjian itu tidak melanggar kepentingan orang banyak. 3. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam suatu perjanjian terkandung unsur-unsur yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Endang Mintorowati, 1999:12), yaitu : 1) Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian yaitu merupakan unsur mutlak. Dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. xxviii
2) Unsur Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkiri atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (regelend / aanvullenrecht). 3) Unsur Accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena undang-undang tidak mengaturnya.
4. Asas-Asas dalam Perjanjian Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya (Peter Mahmud Marzuki, 2003:196). Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah :
xxix
1) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada para pihak untuk menyusun kontrak, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Makna kebebasan disini memiliki ruang lingkup : a) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; b) kebebasan memilih pihak dengan siapa akan membuat perjanjian; c) kebebasan menentukan causa dari perjanjian yang akan dibuat; d) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; e) kebebasan menentukan bentuk perjanjian; f) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang
yang
bersifat
Imanullah, 2004:938). 2) Asas Konsensualisme
xxx
operasional
(Moch.
Najib
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut Moch. Najib Imanullah, makna dari asas konsensualisme bahwa perjanjian itu akan mengikat para pihak pada detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang membuatnya mengenai objek perjanjian (Moch. Najib Imanullah, 2004:938). 3) Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian). Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas pacta sunt servanda atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. 4) Asas Iktikad Baik xxxi
Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim H.S., 2003:9-11). Disamping kelima asas itu, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang
diselenggarakan
oleh
Badan
Penbinaan
Hukum
Nasional,
Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu : a) Asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. b) Asas persamaan hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. c) Asas keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
xxxii
d) Asas kepastian hukum, bahwa perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mrngandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. e) Asas moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. hal ini terlihta dalam zaakwarneming. f) Asas kepatutan, asas ini tertuang dalam Pasal 1339 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. g) Asas kebiasaan, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. h) Asas perlindungan, bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur ada pada pihak yang lemah (Salim H.S., 2003:13-14). 5. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian
xxxiii
Menurut teori, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam pembuatan perjanjian, yaitu : 1) Tahap pra-contractual (Pra Kontrak), yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2) Tahap contractual (Kontrak), yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; 3) Tahap post-contractual (Pasca Kontrak), yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim H.S., 2005:16). 6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum, yaitu : 1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian tersebut. Jika ada yang melanggar perjanjian yang dibuat, ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu fraksi hukum. 2) Tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak
xxxiv
dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya. 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Endang Mintorowati, 1999:23-24). 7. Macam-Macam Perjanjian Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka perjanjian dapat dibedakan menurut golongannya sebagai berikut : 1) Berdasarkan bentuknya Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sedangkan perjanjian tertulis adalah kontrak yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. 2) Berdasarkan keuntungan yang diperoleh para pihak.
xxxv
Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian
yang
mewajibkan
masing-masing
pihak
memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 3) Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak-hak saja. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. 4) Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian Perjanjian dibedakan menjadi tiga, yaitu perjanjian konsensuil, perjanjian riil, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensuil adalah dimana adanya kata “sepakat” saja antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perhatian telah diserahkan. Sedangkan perjanjian formil adalah bahwa perjanjian baru xxxvi
sah selain adanya kesepakatan para pihak harus dituangkan dalam bentuk akta otentik atau dalam bentuk tertulis. 5) Berdasarkan nama dan tempat pengaturan perjanjian Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua. Yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian dimana undang-undang telah mengatur dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam buku III bab V sampai dengan XIII ditambah titel VII A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam kehidupan praktek sehari-hari yang mempunyai nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Endang Mintorowati. 1999:41-47). Selain pembedaan perjanjian tersebut di atas, masih dikenal perjanjian-perjanjian yang lain yaitu : 1) Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk mengalihkan
hak
atas
benda
disamping
untuk
menimbulkan,
mengubah, atau menghapuskan hak kebendaan. 2) Perjanjian yang bersifat hukum keluarga, misalnya adalah perkawinan. Perkawinan
sebenarnya
merupakan
xxxvii
suatu
perjanjian
karena
didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak serta kewajiban (menimbulkan ikatan lahir batin). 3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja belum memindahkan hak kebendaan. 4) Perjanjian liberatoir, adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban tertentu (Endang Mintorowati. 1999:49-52). B. Tinjauan Umum Tentang Memorandum of Understanding 1. Istilah dan Pengertian Memorandum of understanding Istilah memorandum of understanding berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Secara gramatikal, memorandum of understanding diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black’s Law Dictionary, yang dimaksud memorandum adalah : “Is to serve as the basic of future formal contract or deed” (Black Henry Campbell, 2004:1005). Yang artinya adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang. Dan yang dimaksud dengan understanding adalah : “An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral” (Black Henry Campbell, 2004:1562). Yang artinya adalah
xxxviii
pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian : “Memorandum of understanding adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan” (Salim H.S., 2007:46). Munir Fuady mengartikan memorandum of understanding sebgai berikut : “Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam memorandum of understanding hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya” (Munir Fuady, 2002:91). Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., mengartikan memorandum of understanding adalah : “Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat” (Salim H.S., 2007:46). I
Nyoman
Sudana,
dkk
dalam
Salim
H.S.,
mengartikan
memorandum of understanding adalah “Perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya” (Salim H.S., 2007:47). Ketiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikemukakan di atas hanya difokuskan pada sifat dari memorandum of understanding, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam ketiga definisi tersebut juga tidak xxxix
dirumuskan tentang bagaimana hubungan para pihaknya dan yang menjadi substansi dari memorandum of understanding tersebut. Oleh karena ketiga definisi tersebut kurang lengkap, maka perlu dilengkapi dan disempurnakan (Salim H.S., 2007:47). Kata atau istilah MoU atau Memorandum Of Understanding pasti tidak asing di telinga kita. MoU sering menjadi dasar bagi suatu kerjasama dua pihak. Tapi apakah sebenarnya tujuan dan/atau kegunaan MoU, pengaturan, jenis, para pihak bahkan objek MoU, tidak banyak yang memahami hal itu. Tulisan berikut merupakan sharing singkat tentang MoU berdasarkan pengalaman saya sebagai independen lawyer dan beberapa sumber. MoU berasal dari kata memorandum dan understanding. Dalam Blacks Law dictionary memorandum di defenisikan sebagai a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction (terjemahan bebas:
sebuah
ringkasan
pernyataan
tertulis
yang
menguraikan
persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi). Sedangkan understanding adalah an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound (terjemahan bebas: sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau pengikatan kontrak yang sah atas xl
suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat). Munir Fuady dalam memberikan definisi MoU sebagai perjanjian pendahuluan, yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Sebab itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja. Adapun Erman Radjagukguk menyatakan MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam MoU, yaitu: 1. Merupakan perjanjian pendahuluan; 2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok; 3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak / perjanjian. Definisi lain dikemukakan oleh Salim H.S. yang menyatakan bahwa memorandum of understanding adalah : “Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik
xli
dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu” (Salim H.S., 2007:47). Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, meliputi : 1) para pihak yang membuat memorandum of understanding tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. 2) wilayah keberlakuan dari memorandum of understanding itu, bisa regional, nasional, maupun internasional. 3) substansi memorandum of understanding adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. 4) jangka waktunya tertentu (Salim H.S., 2007:47). Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang MoU. Hanya saja, merujuk dari defenisi dan pengertian di atas, dimana MoU tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut KUH Perdata, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan perikatan adalah suatu
xlii
hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian akan menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya untuk melakukan suatu hal. Pengaturan MoU pada ketentuan buku III KUH Perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MoU yang terbuka pula. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MoU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MoU itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah (i) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (ii) para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap; (iii) perjanjian dibuat karena ada hal tertentu; dan (iv) serta hal tersebut merupakan hal yang halal. Kekuatan mengikat MOU terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada pra pihak yang membuatnya serta bahwa MoU adalah
xliii
merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak unttuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat MoU itu. Menurut Pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika MoU itu telah dibuat secara sah, memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada halhal pokok yang termuat dalam MoU. Kedua, pendapat yang menyatakan dengan menitikberatkan MoU sebagai
sebuah
perjanjian
pendahuluan
sebagai
bukti
awal
suatu
kesepakatan yang memuat hal-hal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain, maka walaupun pengaturan MoU tunduk pada ketentuan perikatan dalam KUHPerdata, kekuatan mengikat MoU hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain pula MoU merupakan gentlement agreement. Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis dokumen MoU bukan merupakan dokumen yang mengikat
xliv
para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindak lanjuti dengan perjanjian. Kesepakatan dalam MoU hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis MoU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Pelanggaran terhadap MoU jika kita menganut pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat MoU sama dengan perjanjian bersifat memaksa bagi para pihak, maka dalam hal terjadi wan prestasi atau kelalaian dari para pihak atas kesepakatan mengenai hal-hal pokok tadi, pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum perdata atas dasar gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Sedangkan jika kita menganut pendapat kedua, dimana kekuatan menikat MoU hanya sebatas moral obligation saja, maka para pihak cenderung akan menghindari melakukan upaya hukum. Atas kedua pendapat tersebut di atas, pilihan diserahkan pada masing-masing pihak. Yang pasti jika ada perbedaan penafsiran dari para pihak tentang kekuatan mengikat MoU ini, maka menurut saya pihak yang menganut pendapat pertama tetap dapat melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan jika pihak yang lain yang melakukan ingkar janji atas MoU menjadi penganut pendapat yang kedua. 2. Tempat Pengaturan Memorandum of Understanding
xlv
Dalam berbagai peraturan perundangan-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang memorandum of understanding. Adapun dasar berlakunya memorandum of understanding adalah
didasarkan
pada
asas kebebasan
berkontrak
dan
asas
kebiasaan. Ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan memorandum of understanding. Karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat memorandum of understanding yang sesuai dengan keinginan para pihak (Salim H.S., 2007:48). Selain asas kebebasan berkontrak, berlakunya memorandum of understanding di Indonesia juga didasarkan pada kebiasaan hukum. kebiasaan hukum mengandung makna bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga halhal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Apabila
kita
memperhatikan
substansi
memorandum
of
understanding, bahwa jelaslah bahwa didalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur xlvi
tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Salim H.S., 2007:48). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Secara
internasional,
yang
menjadi
dasar
hukum
adanya
memorandum of understanding adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Salim H.S., 2007:48).
Dalam
Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional,
telah
disebutkan
pengertian
perjanjian
internasional, yaitu : “Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik” Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa : “Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain” Apabila kita perhatikan definisi dan penjelasan umum UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka
xlvii
perjanjian internasional dalam prakteknya dapat disamakan dengan : treaty (perjanjian); convention (konvensi / kebiasaan internasional); agreement
(persetujuan);
kesepahaman);
protocol
memorandum (surat-surat
of
resmi
understanding
(nota
yang
hasil
memuat
perundingan); charter (piagam); declaration (pernyataan); final act (keputusan final); arrangement (persetujuan); exchange of notes (pertukaran nota); agreed minutes (notulen yang disetujui); summary records (catatan ringkas); process verbal (berita acara); modus vivendi; dan letter of intent (surat yang menungkapkan suatu keinginan) (Salim H.S., 2007:51). Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang didalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian imternasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Apabila kita perhatikan nama-nama tersebut, maka memorandum of understanding yang dibuat antara dua negara atau lebih termasuk dalam kategori perjanjian internasional sehingga didalam implementasinya berlaku kaidah-kaidah internasional (Salim H.S., 2007:50). xlviii
3. Ciri-Ciri Memorandum of Understanding Menurut Munir Fuady, ciri-ciri memorandum of understanding adalah sebagai berikut : 1) isinya ringkas, bahkan sering sekali hanya satu halaman saja; 2) berisikan hal yang pokok-pokok saja; 3) hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti perjanjian lain yang lebih rinci; 4) mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak; 5) biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja; 6) biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah
penandatanganan
memorandum
of
understanding,
walaupun secara reasonable kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut (Munir Fuady, 2002:92). William F. Fox, Jr. dalam Salim H.S. juga mengemukakan ada enam ciri memorandum of understanding, yaitu :
xlix
1) bentuk dan isinya terbatas; 2) untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan; 3) sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu; 4) dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan; 5) menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi; 6) sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya (Salim H.S., 2007:53). 4. Jenis-Jenis Memorandum of Understanding Memorandum of understanding dapat dibagi menurut negara yang membuatnya dan menurut kehendak para pihaknya. Menurut negara yang membuatnya, memorandum of understanding dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 1) Memorandum of understanding yang bersifat nasional, merupakan memorandum of understanding yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia. 2) Memorandum of understanding
yang bersifat internasional,
merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing dan/atau antara badan
l
hukum Indonesia dengan badan hukum asing (Salim H.S., 2007:50). Menurut
Laboratorium
Fakultas
Hukum
Universitas
Katolik
Parahyangan Bandung dalam Salim H.S., memorandum of understanding berdasarkan kehendak para pihaknya, dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 1) Para pihak membuat memorandum of understanding dengan maksud untuk membina ikatan moral saja diantara mereka, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis diantara mereka. 2) Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam kontrak yang lengkap. 3) Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan (Salim H.S., 2007:51). 5. Tujuan Dibuatnya Memorandum of Understanding Pada prinsipnya, ada beberapa alasan mengapa dibuat suatu memorandum of understanding dalam suatu transaksi bisnis. Yaitu sebagai berikut :
li
1) Karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti. Untuk
menghindari
kesulitan
dalam
hal
pembatalan
suatu
agreement nantinya, dibuatlah memorandum of understanding yang memang mudah dibatalkan. 2) Karena dianggap penandatangan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandantangani kontrak tersebut, dibuatlah memorandum of understanding yang akan berlaku untuk sementara waktu. 3) Karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah memorandum of understanding. 4) Karena memorandum of understanding dibuat dan ditandantangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang telah rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis (Munir Fuady, 2002:91-92).
lii
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Berdasarkan judul skripsi maka penulis mengadakan penelitian dalam wilayah Kota Makassar, khususnya pada Bagian Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Biro Hukum Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mencari contoh-contoh MoU. B. Jenis dan Sumber Data 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa contoh-contoh Memorandum of Understanding (MoU). 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, selain dari perpustakaan data sekunder juga diperoleh dari liii
internet baik itu jurnal, artikel dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan masalah. C. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan MoU yang telah di buat. 2. Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dilakukan ke beberapa lokasi penelitian (Bagian Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Biro Hukum Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) agar data yang akan disajikan menjadi sistematis. 3. Browsing Internet Yaitu pengumpulan data terkait dengan penulisan skripsi ini melalui media internet, pencarian bahan-bahan hukum melalui internet ini dimaksudkan agar data terkait dengan penulisan skripsi ini menjadi lebih variatif karena ditinjau dari berbagai sudut pandang. D. Analisis Data Dari keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, diolah kemudian dianalisis secara normative deskriptif, liv
yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata. 1. Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai keberlakuan memorandum of understanding. Namun mengingat
bahwa
memorandum of
understanding
merupakan
suatu
perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Buku III KUH Perdata pada dasarnya menganut sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka tersebut tertuang didalam asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas lv
kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap.
lvi
Landasan
hukum
yang
digunakan
dalam
praktik penggunaan
memorandum of understanding di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata. Pengaturan mengenai memorandum of understanding yang tunduk kepada asas kebebasan berkontrak membawa konsekuensi terhadap keberlakuan memorandum of understanding. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat kesepakatan dalam bentuk apapun, termasuk jika kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian pendahuluan atau memorandum of understanding. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi memorandum of understanding yang mengatur mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan memorandum of understanding itu memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai memorandum of understanding, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka
dapat
understanding.
dijadikan Esensi
pijakan dari
untuk
berlakunya
memorandum
of
memorandum
understanding
of
adalah
kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerja sama diantara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan lvii
demikian, dasar hukum yang digunakan bagi keberlakuan memorandum of understanding adalah Pasal 1320 juncto Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa halal. Syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan konsekuensi bahwa tidak dipenuhinya satu atau lebih persyaratan yang dimaksud, maka akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para pihak, maka perjanjian itu tidak akan ada (non eksistensi). Apabila syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar), serta jika tidak terpenuhinya syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum (nietig van rechtswege). Sebagai contoh, MoU yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Hadji Kalla tentang kerjasama pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata (untuk lebih memudahkan dalam membedakan lviii
antara MoU ini dan MoU lain yang penulis jadikan contoh, maka dalam penyebutan selanjutnya disebut MoU “1”). MoU “1” ini pun sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, MoU “1” ini secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut : Nota Kesepahaman Nomor : 133 / VII / Pemprov / 2011 Nomor : 551.6 / 043 / S.Perja / Dishub / VII / 2011 Nomor : 050 / 974 / Set. Nomor : 05 / VII / 2011 Nomor : 342 / Hk.MoU.Mnr.VII / 2011 Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros Pemerintah Kabupaten Gowa Dengan PT. Hadji Kalla Tentang Kerjasama Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail Di Wilayah Metropolitan Mamminasata Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas (25-07-2011), bertempat di Makassar, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. M. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. sebagai Walikota Makassar, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. sebagai Bupati Maros, H. Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. sebagai Bupati Gowa (sebagai pihak pertama) dengan Fatimah Kalla sebagai Direktur Utama PT. Hadji Kalla dan Solihin Jusuf Kalla sebagai Direktur Pengembangan PT. Hadji Kalla (sebagai pihak kedua). Pihak kesatu dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal pokok sebagai berikut :
lix
Dasar (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. (2) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkerataapian, yang mana teknologi monorail termasuk dalam jenis Kereta Api, pemerintah daerah telah mempunyai wewenang menyelenggarakan sarana dan prasarana kereta api termasuk monorail untuk kepentingan pembangunan daerah. (3) Tingkat kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Makassar-MarosSungguminasa (Mamminasata) sangatlah tinggi, sedangkan sarana dan prasarana pelayanan mobilitas penduduk berupa angkutan umum sangat terbatas, sehingga perlu upaya perbaikan sistem. (4) Pihak kesatu bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pengadaan, pembangunan dan pengelolaan angkutan massal dengan teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata. (5) Para pihak dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing sepaham dan sepakat untuk kerjasama membuat Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Sistem Angkutan Massal dengan Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang sudah disepakati bersama. Pasal 1 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang dapat mengatasi permasalahan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Mamminasata dengan melibatkan dan menunjuk pihak kedua untuk melakukan studi awal dan perencanaan serta pengadaan, pembangunan dan pengelolaan lingkungan selama jangka waktu konsesi yang diberikan pihak kesatu yang akan di sepakati kemudian. Pasal 2 Obyek Kerjasama Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa dengan lintasan yang akan disepakati kemudian. Pembangunan sistem kereta teknologi monorail akan dilakukan secara bertahap, meliputi tahap 1 di Kota Makassar, tahap 2 di Kabupaten Maros dan tahap 3 di Kabupaten Gowa. lx
Pasal 3 Bentuk Kerjasama Bentuk kerjasama Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata ini adalah : pembangunan, pengoperasian dan kepemilikan (Build, Operate and Own) sesuai perjanjian yang secara lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang akan disepakati oleh para pihak kemudian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Ruang Lingkup Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : 1. Pihak Kesatu akan melakukan : a. Pembuatan master plan. b. Penyesuaian tata ruang. c. Penyediaan lahan. 2. Pihak Kedua akan melakukan penyusunan studi kelayakan Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang sekurangkurangnya memuat : a. Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata. b. Investasi dan transfer teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. c. Pengelolaan selama jangka waktu konsesi terhadap angkutan massal teknologi monorail. Pasal 5 Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pihak kesatu berkewajiban memberikan seluruh dukungan dan data-data penunjang yang diperlukan oleh pihak kedua dalam rangka penyusunan studi kelayakan Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4. 3. Pihak kesatu berkewajiban memberikan seluruh dukungan kepada pihak kedua memproses berbagai perizinan yang dibutuhkan demi terlaksananya pembangunan dan lingkupnya atau mengusulkan usulanlxi
4.
5.
6.
7.
usulan peraturan-peraturan baru kepada otorita yang lebih tinggi lingkupnya dan membuat terobosan-terobosan baru yang diperlukan. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan kegiatan untuk terealisasinya Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata dalam aspek teknologi dan manajemen proyek serta melaksanakan operasional pembangunan dan pengelolaan usaha sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pihak kedua harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, para pihak akan membentuk “Tim Kelompok Kerja” yang diusulkan oleh pimpinan dan mewakili masing-masing pihak didalam melaksanakan koordinasi kegiatan yang tercantum dalam Pasal 4. Setelah pelaksanaan MoU berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2, akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh masing-masing Kabupaten / Kota dengan pihak kedua yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Pembiayaan
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan menjadi tanggung jawab pihak kedua, kecuali biaya-biaya sehubungan penyusunan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan pihak kesatu. Pasal 7 Jangka Waktu (1) Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, pihak kedua berkewajiban menyelesaikan studi kelayakan pembangunan angkutan massal teknologo monorail di wilayah metropolitan Mamminasata, sebagai bahan perimbangan untuk tindak lanjut kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Konsesi yang akan diberikan kepada pihak kedua oleh pihak kesatu. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini pihak kedua tidak melaksanakan langkah-langkah menuju terwujudnya kerjasama ini maka kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggungan masing-masing.
lxii
Pasal 8 Penutup Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diterapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Suatu memorandum of understanding agar mempunyai kedudukan sebagaimana perjanjian yang sesungguhnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka memorandum of understanding harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Syarat yang pertama adalah kesepakatan, bahwa memorandum of understanding harus dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama diantara para pihak. Kesepakatan tersebut tidak boleh mengandung cacat kehendak seperti adanya kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog) dalam hal ini kesepakatan dari contoh MoU “1” di atas disepakati oleh antara Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Bupati Maros, Bupati Gowa (sebagai pihak pertama) dengan Direktur Utama PT. Hadji Kalla dan Direktur Pengembangan PT. Hadji Kalla (sebagai pihak kedua), seperti yang diatur dalam poin 6 dan 7 dari dasar dibuatnya MoU “1” tersebut, sebagai berikut :
lxiii
Poin 4 : Pihak kesatu bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak kedua untuk melakukan pengadaan, pembangunan dan pengelolaan angkutan massal dengan teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata. Poin 5 : Para pihak dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing sepaham dan sepakat untuk kerjasama membuat Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Sistem Angkutan Massal dengan Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Syarat yang kedua adalah kecakapan, para pihak yang membuat memorandum of understanding haruslah cakap melakukan perbuatan hukum, namun karena subjek hukum dalam MoU “1” adalah Badan Hukum, maka kita dapat merujuk kepada Pasal 1653 KUH Perdata yang mengatur bahwa : “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga di akui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau di akui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu di terima sebagai yang di perkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”. Dari Pasal 1653 KUH Perdata, maka dapat diuraikan 3 (tiga) bentuk badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum, yakni :
1. Badan hukum yang diadakan oleh kepentingan umum (pemerintah atau negara), termasuk di dalamnnya badan-badan hukum publik seperti propinsi, daerah swapraja, kabupaten dan sebagainya; 2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; 3. Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
lxiv
Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditentukan bahwa bentuk pertama mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Bupati Maros, Bupati Gowa (sebagai pihak pertama) dan bentuk ketiga mewakili Direktur Utama PT. Hadji Kalla dan Direktur Pengembangan PT. Hadji Kalla (sebagai pihak kedua). Dalam hal pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan perbuatan perdata (salah satunya sebagai subjek dalam sebuah MoU), diatur dalam Pasal 1654 KUH Perdata : “Semua badan orang swasta, perdata, tanpa kekuasaan itu, tertentu”.
hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orangberkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan mengurangi perundang-undangan yang mengubah membatasi atau menundukkannya kepada tata cara
Pemerintah daerah dan badan hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur pada bagian awal MoU ”1”, sebagai berikut : Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas (25-07-2011), bertempat di Makassar, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. M. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. sebagai Walikota Makassar, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. sebagai Bupati Maros, H. Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. sebagai Bupati Gowa (sebagai pihak pertama) dengan Fatimah Kalla sebagai Direktur Utama PT. Hadji Kalla dan Solihin Jusuf Kalla sebagai Direktur Pengembangan PT. Hadji Kalla (sebagai pihak kedua). Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, bahwa dalam suatu memorandum of understanding harus mempunyai suatu obyek yang dapat ditentukan jenisnya (prestasi) dalam hal ini obyek dari contoh MoU “1” di atas
lxv
adalah pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dalam MoU “1”, sebagai berikut :
Pasal 2, Obyek Kerjasama : Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Pembangunan Sistem Angkutan Massal Teknologi Monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa dengan lintasan yang akan disepakati kemudian. Pembangunan sistem kereta teknologi monorail akan dilakukan secara bertahap, meliputi tahap 1 di Kota Makassar, tahap 2 di Kabupaten Maros dan tahap 3 di Kabupaten Gowa. Syarat yang keempat adalah sebab yang halal, sebab yang dimaksud disini
bukanlah
sebab
yang
menyebabkan
para
pihak
membuat
memorandum of understanding, namun yang dimaksud adalah isi atau kausa didalam
memorandum
of
understanding
tersebut.
Isi
atau
kausa
memorandum of understanding harus menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, dalam hal ini kausa yang diperjanjikan adalah kausa yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yaitu pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 MoU “1”, sebagai berikut : Pasal 1, Maksud dan Tujuan : lxvi
Maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang dapat mengatasi permasalahan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Mamminasata dengan melibatkan dan menunjuk pihak kedua untuk melakukan studi awal dan perencanaan serta pengadaan, pembangunan dan pengelolaan lingkungan selama jangka waktu konsesi yang diberikan pihak kesatu yang akan di sepakati kemudian. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, masih terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian
tersebut
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat,
yaitu
sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1335 ditegaskan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”, dan hal ini sudah barang tentu dipenuhi oleh contoh MoU “1” di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 MoU “1”, yang pada intinya sebagai berikut : “. . . . pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata yang dapat mengatasi permasalahan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Mamminasata . . . . ” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata ditegaskan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”, dan hal ini juga sudah barang tentu dipenuhi oleh contoh MoU di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang lxvii
mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai kausa; kausanya palsu;
kausanya
bertentangan
dengan
undang-undang;
kausanya
bertentangan dengan kesusilaan; kausanya bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu iktikad baik, dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 MoU “1” di atas, maka Pasal 1337 sudah terpenuhi dengan adanya itikad baik yaitu “dibuatnya MoU ini agar dapat dapat mengatasi permasalahan kepadatan dan kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Mamminasata”. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (seperti contoh MoU “1” di atas berarti dapat dikatakan bahwa MoU tentang kerjasama pembangunan sistem angkutan massal teknologi monorail di wilayah metropolitan Mamminasata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Bupati Maros, Bupati Gowa dengan Direktur Utama PT. Hadji Kalla dan Direktur Pengembangan PT. Hadji Kalla). Ketiga pasal tersebut merupakan faktor penentu dalam menentukan isi perjanjian. Faktor penentu tersebut adalah bersumber pada diri para pihak dan menempati urutan utama dalam menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian. lxviii
Lebuh lanjut menurut Staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Simon S. Lopang, S.H., M.H. (hasil wawancara penulis pada hari Rabu, 29 Agustus 2012), ia menjelaskan bahwa : “Memorandum of Understanding yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Gowa dengan PT. Hadji Kalla merupakan MoU yang sama kedudukannya dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, karena MoU tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan juga sesuai dengan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, oleh karena itu MoU tersebut mengikat para pihak”. Contoh lain, MoU yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan (yang dalam penyebutan selanjutnya disebut MoU “2”. MoU “2” ini pun sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. MoU “2” ini secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut : Nota Kesepahaman Nomor : 23 / V / Pemprov / 2019 Nomor : 07 / KS / LIPI / 2009 Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang
lxix
Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan. Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan (25-05-2009), bertempat di Makassar, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini : 1. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. sebagai Gubernur Sulawesi Selatan hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut pihak pertama). 2. Prof. Dr. Umar Anggara Jenie, Apt., M.Sc. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (selanjutnya disebut pihak kedua). Pihak kesatu dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : (1) Setelah mengadakan pembicaraan, para pihak (pihak pertama dan pihak kedua) sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan atas nama instansi masing-masing, untuk saling mendukung dalam memanfaatkan sumber-sumber dan potensi yang ada dari para pihak untuk dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak. (2) Untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, agar kegiatan kerjasama ini memperoleh hasil dan daya guna yang maksimal, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan pembangunan nasional pada umumnya. Pasal 2 lxx
Ruang Lingkup Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas : (1) Penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, meliputi : sumber daya lautan dan perikanan, sumber daya hutan, sumber daya perairan (sungai, danau dan rawa), sumber daya mineral dan bahan galian, flora dan fauna serta mikroorganisme secara berkelanjutan; (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi pengkajian kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan serta bidangbidang lain terkait; (3) Penelitian, pengkajian dan penerapan teknologi, meliputi teknologi budi daya (perikanan, pertanian dan peternakan), teknologi pangan, teknologi pengolahan, teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi lain yang diperlukan; (4) Penelitian, pengkajian dan pelaksanaan pengembangan wilayah terpadu, meliputiwilayah perikanan, pertanian, kehutanan, agro industry, pemukiman dan wilayah pembangunan lainnya sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungannya; (5) Koordinasi penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas penelitian dan aplikasinya; (6) Pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Puncak; (7) Kegiatan lain yang disetujui oleh para pihak.
Pasal 3 Pelaksanaan (1) Rencana dan pelaksanaan setiap lingkup kegiatan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama oleh unit teknis terkait masing-masing pihak, yang memuat : jenis, rincian pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, pembiayaan, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Untuk keperluan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak akan menunjuk wakil-wakilnya secara tertulis sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya; (3) Dalam hal pertimbangan tertentu yang dipandang perlu, maka untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman, dapat mengikutsertakan pihak lain atas persetujuan para pihak. Pasal 4 Jangka Waktu lxxi
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak (pihak pertama dan pihak kedua). (2) Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, apabila para pihak tidak ada tindak lanjut kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama teknis. Pasal 5 Pembiayaan Semua biaya yang timbul sebagai akibat diadakannya Nota Kesepahaman ini, akan diusahakan oleh para pihak sesuai dengan kemampuan masingmasing pihak yang akan dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 6 Penutup (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan yang akan diatur tersendiri oleh para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sebagaimana yang telah diuraikan pada MoU “1” maka MoU “2” ini harus pula memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama adalah kesepakatan, kesepakatan dari contoh MoU “2” di atas disepakati oleh antara Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai pihak pertama) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / LIPI (sebagai pihak kedua), seperti yang diatur dalam poin 1 dan 2 dari dasar dibuatnya MoU “2” tersebut, sebagai berikut : Poin 1 : Setelah mengadakan pembicaraan, para pihak (pihak pertama dan pihak kedua) sepakat untuk mengadakan kerjasama secara lxxii
kelembagaan atas nama instansi masing-masing, untuk saling mendukung dalam memanfaatkan sumber-sumber dan potensi yang ada dari para pihak untuk dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak. Poin 2 : Untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaikbaiknya, agar kegiatan kerjasama ini memperoleh hasil dan daya guna yang maksimal, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syaratsyarat yang telah disepakati. Syarat yang kedua sebagaimana MoU “1” juga berlaku pada MoU “2” ini dikarenakan subjek di dalam MoU “2” adalah pemerintah daerah dan badan hukum, oleh karena itu harus memenuhi Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUH Perdata, Pemerintah daerah dan badan hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur pada bagian awal MoU ”2”, sebagai berikut : Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan (25-05-2009), bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. sebagai Gubernur Sulawesi Selatan hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut pihak pertama) dengan Prof. Dr. Umar Anggara Jenie, Apt., M.Sc. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (selanjutnya disebut pihak kedua). Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, bahwa dalam suatu memorandum of understanding harus mempunyai suatu obyek yang dapat ditentukan jenisnya (prestasi) dalam hal ini obyek dari contoh MoU “2” yaitu “penelitian, pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan”.
lxxiii
Syarat yang keempat adalah sebab yang halal, dalam hal ini kausa yang diperjanjikan adalah kausa yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yaitu “penelitian, pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 MoU “2”, sebagai berikut : Pasal 1, Maksud dan Tujuan : (3) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. (4) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan pembangunan nasional pada umumnya. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata juga barang tentu dipenuhi oleh contoh MoU “2” di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 MoU “2”, yang pada intinya sebagai berikut : “Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, serta kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan pembangunan nasional pada umumnya”
lxxiv
Selanjutnya Pasal 1337 juga sudah terpenuhi oleh MoU “2” dengan adanya itikad baik yaitu dibuatnya MoU ini agar dapat : “. . . . meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan pembangunan nasional pada umumnya”. Berdasarkan uraian di atas, maka MoU “2” di atas mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Gubernur Sulawesi dengan LIPI. Lebuh lanjut menurut Staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Simon S. Lopang, S.H., M.H. (hasil wawancara penulis pada hari Rabu, 29 Agustus 2012), ia menjelaskan bahwa : “Memorandum of Understanding yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan LIPI merupakan MoU yang sama kedudukannya dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, karena MoU tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan juga sesuai dengan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, oleh karena itu MoU tersebut mengikat para pihak”. Contoh lain, MoU yang dibuat antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas Negeri Papua tentang Kerjasama dalam Berbagai Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang dalam penyebutan selanjutnya disebut MoU “3”). MoU “3” ini pun sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. MoU “3” ini secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut : PIAGAM KESEPAHAMAN lxxv
ANTARA UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA Nomor : 3710/J04/PM.05/2003 Nomor : 595/J42/PP/2003 Pada hari ini, Ahad, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga, bertempat di Manokwari, kami yang bertandatangan di bawah ini: I. Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin (Unhas), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10 Makassar. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut Pihak Pertama; II. Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, Rektor Universitas Negeri Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Papua (Unipa), berkedudukan di Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut Pihak Kedua; Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan kedua belah pihak, termasuk pengembangan sumberdaya aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari. Kedua belah pihak saling membantu secara sinerjis dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Piagam Kesepahaman serta pembiayaannya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari piagam ini. Piagam Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Piagam Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dipegang satu rangkap oleh Pihak Pertama dan satu rangkap oleh Pihak Kedua.
lxxvi
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka MoU “3” ini harus pula memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama adalah kesepakatan, kesepakatan dari contoh MoU “3” di atas disepakati oleh antara Rektor Universitas Hasanuddin (sebagai pihak pertama) dengan Rektor Universitas Negeri Papua (sebagai pihak kedua), seperti yang diatur dalam MoU “3” tersebut, sebagai berikut : “Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan kedua belah pihak, termasuk pengembangan sumberdaya aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari”. Syarat yang kedua sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya juga berlaku pada MoU “3” ini dikarenakan subjek di dalam MoU “3” adalah antar universitas, oleh karena itu juga harus memenuhi Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUH Perdata, antar universitas yang dimaksud sebagaimana yang diatur pada bagian awal MoU ”2”, sebagai berikut : Pada hari ini, Ahad, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga, bertempat di Manokwari, kami yang bertandatangan di bawah ini: I. Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin (Unhas), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10 Makassar. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut Pihak Pertama; II. Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, Rektor Universitas Negeri Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Papua (Unipa), berkedudukan di Jalan Gunung Salju Amban,
lxxvii
Manokwari. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut Pihak Kedua; Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, bahwa dalam suatu memorandum of understanding harus mempunyai suatu obyek yang dapat ditentukan jenisnya (prestasi) dalam hal ini obyek dari contoh MoU “3” yaitu “bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Syarat yang keempat adalah sebab yang halal, dalam hal ini kausa yang diperjanjikan adalah kausa yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan
maupun
ketertiban
umum
yaitu
“bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”, sebagaimana yang diatur dalam MoU “3”, sebagai berikut : “Kedua belah pihak saling membantu secara sinerjis dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata juga barang tentu dipenuhi oleh contoh MoU “3” di atas sebagaimana diatur yang pada intinya adalah “untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang dimiliki”. Selanjutnya Pasal 1337 juga sudah terpenuhi oleh MoU “3” dengan adanya itikad baik yaitu dibuatnya MoU ini agar dapat “meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.
lxxviii
Contoh lain, MoU yang dibuat antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Universitas Hasanuddin tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk Membina
dan
Meningkatkan
Hubungan
Kelembagaan
(yang
dalam
penyebutan selanjutnya disebut MoU “4”). MoU “4” ini pun sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. MoU “4” ini secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut : NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : KEP-377/A/JA/06/2004 Nomor : 2397/J04/PM.05/2004 Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Empat, bertempat di Manokwari, kami yang bertandatangan di bawah ini: I. H.M.A. Rachman, S.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut Pihak Pertama; II. Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin (Unhas), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10 Makassar, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut Pihak Kedua; Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakanfungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
lxxix
Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh Pihak Pertama dan satu rangkap oleh Pihak Kedua. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka MoU “4” ini harus pula memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama adalah kesepakatan, kesepakatan dari contoh MoU “4” di atas disepakati oleh antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (sebagai pihak pertama) dengan Rektor Universitas Hasanuddin (sebagai pihak kedua), seperti yang diatur dalam MoU “4” tersebut, sebagai berikut : “Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakanfungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Syarat yang kedua sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya juga berlaku pada MoU “4” ini dikarenakan subjek di dalam MoU “4” adalah institusi pemerintah dan universitas, oleh karena itu harus memenuhi Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUH Perdata, institusi pemerintah dan universitas yang dimaksud sebagaimana yang diatur pada bagian awal MoU ”2”, sebagai berikut :
lxxx
Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Empat, bertempat di Manokwari, kami yang bertandatangan di bawah ini: I.
H.M.A. Rachman, S.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut Pihak Pertama;
II. Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin (Unhas), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10 Makassar, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut Pihak Kedua; Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, bahwa dalam suatu memorandum of understanding harus mempunyai suatu obyek yang dapat ditentukan jenisnya (prestasi) dalam hal ini obyek dari contoh MoU “4” yaitu “bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan”. Syarat yang keempat adalah sebab yang halal, dalam hal ini kausa yang diperjanjikan adalah kausa yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yaitu “peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan”, sebagaimana yang diatur dalam MoU “4”, sebagai berikut : “Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan lxxxi
antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakanfungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata juga barang tentu dipenuhi oleh contoh MoU “4” di atas sebagaimana diatur yang pada intinya adalah “untuk menjalin kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan”. Selanjutnya Pasal 1337 juga sudah terpenuhi oleh MoU “4” dengan adanya itikad baik yaitu dibuatnya MoU ini agar dapat “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, serta meningkatkan hubungan kelembagaan”. Mengenai kedudukan memorandum of understanding, para ahli belum mempunyai kesepahaman. Sebagian ahli hukum memandang memorandum of
understanding
bukan
sebagai
perjanjian
karena
isinya
belum
mencerminkan hakikat perjanjian, melainkan baru merupakan tindakan pendahuluan yang masih akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini memorandum of understanding bukan merupakan
perjanjian
karena
perjanjiannya
sendiri belum terbentuk.
Sementara sebagian ahli hukum yang lain berpendapat bahwa memorandum of understanding merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian. Dalam memorandum of understanding ada kesepakatan diantara para pihak
lxxxii
mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Dan memorandum of understanding ini akan menjadi sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari uraian di atas penulis lebih setuju dengan pendapat sebagian ahli hukum yang berpendapat bahwa memorandum of understanding merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian memorandum of understanding ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan
perjanjian
serta
menimbulkan
kekuatan
mengikat.
Dan
memorandum of understanding ini akan menjadi sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu jika dihubungkan dengan contoh MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4”
yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka
penulis berpendapat bahwa MoU MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” sama kedudukannya dengan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, karena selain MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” juga memenuhi unsur Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata.
2. Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding lxxxiii
Mengenai kekuatan hukum ada dua pandangan yang membahas mengenai kekuatan hukum dari memorandum of understanding, yaitu memorandum of understanding sebagai suatu gentlement agreement dan memorandum of understanding sebagai suatu agreement is agreement. Memorandum of understanding sebagai suatu gentlement agreement, berarti bahwa memorandum of understanding mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. Sebagai gentlement agreement memorandum of understanding tidak mengikat secara hukum dan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding maka di kalangan bisnis reputasinya akan jatuh. Kekuatan mengikatnya suatu memorandum of understanding sebagai gentlement agreement tidak dapat disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya, walaupun memorandum of understanding dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun. Memorandum of understanding sebagai agreement is agreement berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian. Dalam hal ini seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian sudah bisa diterapkan kepadanya. Kalau suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal lxxxiv
yang bersifat pokok saja, maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok tersebut. Atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnyapun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut. Dan walaupun para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci sebagai tindak lanjut dari memorandum of understanding, tetapi selama memorandum of understanding masih berlaku maka para pihak yang membuat memorandum of understanding tersebut masih tetap terikat. Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat penulis maka MoU MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4”
merupakan Memorandum of
understanding sebagai agreement is agreement, karena terpenuhinya unsurunsur Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata sehingga Memorandum of understanding tersebut dalam hal ini MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu juga suatu Memorandum of understanding mempunyai kaitan yang sangat erat dengan asas-asas perjanjian, antara lain asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan, asas pacta sunt servanda, dan asas iktikad baik. Demikian pula dengan memorandum of understanding yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan asas-asas pejanjian tersebut. Asas-asas perjanjian tersebut pada dasarnya tidak terpisah satu sama lainnya, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. lxxxv
Dengan kata lain, masing-masing asas tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling melingkupi dan melengkapi suatu perjanjian. B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pengingkaran Oleh Salah Satu Pihak Dalam Memorandum of Understanding (MoU). Sebagai agreement is agreement (seperti yang telah dibahas pada bagian A angka 1 pada bab ini), apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding maka dapat dilihat terlebih dahulu dalam klausul MoU nya apakah terdapat pengaturan mengenai cara penyelesaiannya sengketanya atau tidak, atau dimungkinkan juga pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi, namun hal ini (gugatan ke pengadilan) tidak dapat dilakukan jika sudah diatur dalam MoU bahwa MoU ini akan berakhir secara otomatis jika dalam jangka waktu tertentu MoU tersebut tidak ditindak lanjuti / tidak ada tindak lanjutnya, seperti halnya contoh MoU “1” dan MoU “2” yang memang mengatur hal tersebut, sebagai berikut : Pasal 7 MoU “1” mengatur bahwa : (1) Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, pihak kedua berkewajiban menyelesaikan studi kelayakan pembangunan angkutan massal teknologo monorail di wilayah metropolitan Mamminasata, sebagai bahan perimbangan untuk tindak lanjut kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Konsesi yang akan diberikan kepada pihak kedua oleh pihak kesatu. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini pihak kedua tidak melaksanakan langkah-langkah menuju terwujudnya kerjasama ini maka kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggungan masingmasing.
lxxxvi
Pasal 4 MoU “2” mengatur bahwa : (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak (pihak pertama dan pihak kedua). (2) Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, apabila para pihak tidak ada tindak lanjut kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama teknis. Namun posisi MoU “1” dan MoU “2” di atas sudah berakhir secara otomatis, ini dikarenakan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengharuskan MoU tersebut berakhir sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam salah satu klausul MoU, sebagaimana yang dikemukakan oleh Staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Simon S. Lopang, S.H., M.H. (hasil wawancara penulis pada hari Rabu, 29 Agustus 2012), ia menjelaskan bahwa : “Memorandum of Understanding yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Hadji Kalla dan MoU yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan LIPI saat ini sudah berakhir secara otomatis karena dari setelah ditandatanganinya MoU hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari kedua belah pihak, oleh karena itu sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam salah satu klausul dalam MoU maka MoU ‘1’ dan MoU ‘2’ berakhir secara otomatis”. Gugatan ke pengadilan juga tidak dapat dilakukan jika tidak diatur sebelumnya dalam MoU, sebagaimana pada contoh MoU “3” dan MoU “4”, yang tidak mengatur masalah pengingkaran terhadap memorandum of understanding dan pengaturan mengenai cara penyelesaiannya sengketa.
BAB V
lxxxvii
PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian tersebut maka dapat memberikan kedudukan hukum bagi memorandum of understanding dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata, kekuatan hukum mengikatnya pun memorandum of understanding memiliki 2 (dua) kriteria, yakni kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), serta telah memenuhi faktorfaktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1335, dan 1337 KUH Perdata) dan sebaliknya, memorandum of understanding yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata,
maka
memorandum
of
understanding
tersebut
tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. 2. Memorandum of Understanding yang memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian serta telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian maka jika salah satu
lxxxviii
pihak
melakukan
pengingkaran
terhadap
memorandum
of
understanding tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi dan sebaliknya memorandum of understanding yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian maka dalam hal terjadi pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi, namun pihak yang dirugikan dimungkinkan mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Kecuali ditentukan lain oleh isi MoU sebagaimana contoh MoU “1”, MoU “2”, MoU “3” dan MoU “4” yang penulis bahas pada bab pembahasan. B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas khusus mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding di Indonesia. Hal tersebut perlu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat memorandum of understanding. 2. Perlu
kecermatan
dan
ketelitian
para pihak dalam membuat
memorandum of understanding, karena apa yang ia buat dan tandatangani dapat saja memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya lxxxix
suatu perjanjian sehingga jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi, namun jikalau memorandum of understanding tersebut tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak terpenuhinya syarat maka pihak yang dirugikan dimungkinkan mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum
xc
DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Agus Yudha Hernoko. 2008. Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta : LaksBang Mediatama. Black Henry Campbell. 2004. Black’s Law Dictionary. Eighth Edition. St. Paul Minn : West Publishing Company. Endang Mintorowati. 1999. Hukum Perjanjian. Surakarta : UNS Press. F.X. Suhardana. 2008. Contract Drafting (Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak). Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. H.R. Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : Alumni. ________________________. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Munir Fuady. 2002. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Salim H.S. 2007. Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding. Jakarta : Sinar Grafika. _________. 2005. Perkembangan Hukum Kontrak Innominnat di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
xci
_________. 2003. Hukum Kontrak&Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. Purwakhid Patrik. 1993. Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian. Jakarta : Elips Project. Richard Burton Simatupang. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta : Rineka Cipta. Riduan Khairandy. 2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta : Pasca Sarjana FH UI. Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita. Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty. Suharnoko. 2007. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta : Kencana. Yohanes Sogar Simamora. 2009. Hukum Perjanjian ; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah). Yogyakarta : LaksBang Pressindo. Sumber Lain : Moch. Najib Imanullah. 2004. “Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah”. Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 66. Tahun XVI. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Adi. 2010. Kedudukan dan Kekuatan Hukum MoU Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata (http//:adi’sblog. kedudukan-dankekuatan-hukum-mou-ditinjau-dari-segi-hukum-perikatan-dalamkuh.perdata.html). Diakses Pada Hari Senin 05 Desember 2011. Pukul 21:40 WITA
xcii
Anonim. 2008. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum (http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/kedudukandankekuatanhukum-memorandum.html). Diakses Pada Hari Senin 05 Desember 2011. Pukul 22:10 WITA Herman. 2010. Gambaran Umum Memorandum of Understanding (http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article &id=2&Itemid=2). Diakses Pada Hari Senin 05 Desember 2011. Pukul 22:40 WITA
xciii
