SKRIPSI. Disusun Oleh : IIL WIDYAWATI

Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UNP KEDIRI

Disusun Oleh : IIL WIDYAWATI 09.1.01.04.0131

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2014 IIL WIDYAWATI | 09.1.01.04.0131 FKIP - Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id || 1||


IIL WIDYAWATI | 09.1.01.04.0131 FKIP - Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi






ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI IIL WIDYAWATI 09.1.01.04.0131 Fak. Ekonomi – Prodi Manajemen Pembimbing I : Tjetjep Yusuf A, S.Pd.,SE.,M.M Pembimbing II : Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd. UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI ABSTRAK Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Ditinjau dari sejarahnya, pajak ini sudah ada dan pada saat itu belum dinamakan “pajak”, namun masih pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya dipaksakan yang artinya bersifat “wajib”, dan ditetapkan oleh sepihak negara. Dengan kata lain, “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan suatu desa pasti membutuhkan sistem dan prosedur yang tepat dan relevan untuk mengendalikan terlaksananya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan demi tercapainya tujuan bersama. Apabila didalam sistem dan prosedur tersebut mengalami kendala, maka kelancaran proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan terhambat. Untuk itu seorang pemimpin desa harus melakukan pengawasan atau pengendalian intern dengan baik guna mengatahui kemajuan yang dicapai ataupun kemunduran yang sedang atau akan dialami oleh desa Purwotengah agar terciptanya kemakmuran bersama didalam masyarakat Purwotengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian expost facto dengan maksud mencari sebab terjadinya suatu masalah yang terjadi sebelum penelitian dilakukan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai keadaan sistem dan prosedur pengendalian intern khususnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwotengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya didesa Purwotengah ini menetapkan sistem tempat pembayaran wajib pajak dapat langsung mentarnsfer ke bank atau kantor pos dan giro. Ini akan lebih aman karena wajib pajak langsung menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran PBB. Akan tetapi dengan sistem yang seperti ini kurang tepat untuk masyarakat desa Purwotengah karena mayoritas warganya adalah petani yang tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pajak yang masih rendah. Akhirnya kepala desa Purwotengah menetapkan sistem door to door, yang mana dengan adanya sistem ini membuat masyarakat desa Purwotengah menjadi lebih nyaman dan terpuaskan dalam membayar pajak, karena dengan sendirinya petugas pemungut datang kerumah-rumah warga apabila sudah waktunya untuk membayar pajak. Selain dari pada itu, sistem ini dapat meminimalisir dari adanya wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta




kemalasan untuk datang ke bank atau kantor pos dan giro untuk membayarkan pajak. Dengan demikian, dengan sistem yang seperti ini akan membuat sistem pengendalian intern di desa Purwotengah menjadi lebih baik, meskipun masih ada saja kelemahakelemahan yang ada disistem ini. Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Desa Purwotengah telah sesusai dengan yang ditetapkan di Desa Purwotengah yaitu sistem door to door. Yang kemudian oleh petugas pemungut menyetorkan hasil pembayaran dari wajib pajak ke bank BRI yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran. 2) Wajib pajak harus benar-benar teliti dalam penerimaan SPPT yang nantinya akan menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran 3) Dengan adanya system dan prosedur yang baik maka keefektifan dan keefisienan dapat dicapai dalam pelaksanaan pemungutan PBB Desa Purwotengah telah melaksanakan system dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga keteledoran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat dihindari dikarenakan pengawasan yang secara tidak langsung oleh petugas pemungut (kebayan). Kata kunci: sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pengendalian intern

Pajak daerah dipungut

I. LATAR BELAKANG

berdasarkan penetapan Kepala

MASALAH Pajak merupakan salah

Daerah dan dibayar sendiri oleh

satu komponen utama penerimaan

Wajib Pajak. Pemungutan pajak

negara dalam sektor non-migas

berdasarkan

yang memegang peranan sangat

dilaksanakan

penting dalam penerimaan negara.

menggunakan Surat Ketetapan

Dalam hal ini pajak memberikan

Pajak Daerahatau dokumen lain

kontribusi

yang dipersamakan. Sedangkan

sekitar

80%

dari

penetapan

dan dengan

seluruh penerimaan negara. Hal

pembayaran

ini menjadi prioritas sekaligus

dilakukan sendiri oleh Wajib

tugas yang berat bagi Direktorat

Pajak

Jendral Pajak (DJP) untuk dapat

menggunakan

menghimpun

Pemberitahuan Pajak Daerah.

dana

bagi

penerimaan negara tersebut.

pajak

dilakukan

yang

dengan Surat

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat




Ketetapan

Pajak

Kurang

Daerah

Bayar

Tambahan

sendiri.

Begitu

pemerintahan

terhadapWajib Pajak tersebut

memenuhi

dapat

maka

diterbitkan

Surat

pula

dengan

desa

untuk

kebutuhan

desa

desa,

memungut

PBB

Tagihan Pajak Daerah, Surat

sebagai pendapatan utamanya.

Keputusan Pembetulan, Surat

Karena pajak merupakan sumber

Keputusan

dan

pendapatan pada umumnya bagi

Putusan Banding sebagai dasar

negara serta sumber pendapatan

pemungutan

bagi desa pada khususnya, maka

Keberatan,

dan

penyetoran

pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan harus Namun

demikian

dengan

dikenakan adil dan merata serta

semakin

pemungutannya

terglobalisasinya perekonomian

Undang-Undang

menyebabkan

stabilnya

UU RI No. 12 TH 1994 tentang

diperoleh

Pajak Pumi dan Bangunan.

tidak

pendapatan

yang

wajib pajak, ketidakmampuan

berdasarkan yaitu

sesuai

Untuk itu peneliti ingin

mengantisipasi

perkembangan

mengupas tentang pendapatan

global

mengakibatkan

desa yang bersumber pada PBB

yang serius. Hal ini

yang mana saat ini untuk setiap

akan

kesulitan akan

berpengaruh

terhadap

langsung

kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhi satunya

terkait

kewajiban

perpajakan

membayar

Pajak

salah dengan

Bumi

dalam dan

Bangunan.

wilayah/desa

diharapkan

meningkatkan pendapatan guna membiayai pembangunan yang ada

di

desanya.

Dengan

demikian peneliti menganggap sistem

akuntansi

mempunyai

peran dalam pemerintahan desa,

Dengan adanya realisasi

terutama dalam sistem penarikan

otonomi daerah, maka daerah

pajak.

diberikan

dan

informasi yang berhasil guna

kewajiban untuk mengatur dan

dan berdaya guna baik bagi desa

mengurus

wewenang

rumah

Untuk

menghasilkan

tangganya




sendiri maupun pihak lain yang

dalam tulisan ini adalah ; 1.

berkepentingan.

Apakah

Diharapkan

pelaksanaan

dengan

pemungutan Pajak Bumi dan

adanya sistem akuntansi dapat

Bangunan di Desa Purwotengah

dijadikan suatu untuk mengukur

telah sesuai dengan prosedur

dan mengorganisir kegiatan dari

(peraturan)

pada seluruh anggota

untuk

ditetapkan? 2. Apakah prosedur

menjalankan tugas yang sesuai

yang telah ditetapkan sudah

dengan

memenuhi

fungsinya.

demikian

akan

dalam

Dengan

memudahkan

pengawasan,

yang

sudah

kriteria

sistem

pengendalian intern yang baik?

baik

Oleh karena itu adanya

pengawasan langsung maupun

pemeriksaan

tidak langsung, disamping itu

terhadap sistem dan prosedur

juga

Pajak

untuk

menghindari

Bumi

manipulasi pajak yang dilakukan

adalah

oleh wajib pajak.

diperlukan,

Berdasarkan

uraian

tindak

hal

dan

lanjut

Bangunan

yang agar;

sangat

1.

untuk

mengetahui cara pemungutan

tersebut di atas, maka peneliti

Pajak

Bumi

terdorong untuk memilih judul :

dalam

pelaksanaannya

“Analisis Sistem Dan Prosedur

sesuai atau belum dengan sistem

Pemungutan Pajak Bumi Dan

dan prosedur yang diterapkan di

Bangunan

Desa Purwotengah. 2. Untuk

Dalam

Rangka

dan

Bangunan sudah

Pengendalian Intern Pembayaran

mengetahui

Pajak Di Desa Purwotengah

pemungutan Pajak Bumi dan

Kecamatan

Bangunan yang telah ditetapkan

Papar

Kabupaten

Kediri”

prosedur

dalam rangka memenuhi kriteria sistem pengendalian intern yang baik.

1. Permasalahan Berdasarkan

latar

Ruang lingkup penulisan

belakang tersebut, maka pokok

diawali

permasalahan yang akan dikaji

pemungutan


dengan PBB

membahas di

Desa



Purwotengah yang dipandang

secara sistematis, cermat, dan

dari

sungguh-sungguh.

sudut

akuntansi

yang

sumber dananya diperoleh dari penetapan

Pajak

Bumi

Bangunan

berdasarkan

dan tarif,

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 1. Pendekatan Penelitian

jenis dan letak tanah serta

II.

Pendekatan penelitian

bangunan.

yang

METODE PENELITIAN

penelitian

ini

deskriptif

kualitatif

Setiap

usaha

dalam

digunakan

dalam adalah yaitu

mencapai

tujuan

tentulah

pendekatan penelitian yang

memakai

cara-cara

tertentu,

bertujuan untuk mengolah

karena berhasil atau tidaknya

dan menganalisa data yang

suatu penelitian tergantung pada

berupa

penerapan cara atau metode

uraian mengenai keefektifan

yang digunakan. Karena untuk

pemungutan pajak bumi dan

membuktikan

perlu

bangunan yang merupakan

yang

pendapatan

menggunakan

metode

sesuai judul penelitian tersebut. Yang dimaksud dengan metode atau metedologi adalah suatu

sistematika

pengatur

keterangan

Purwotengah

di

dan

Desa

Kecamatan

Papar Kabupaten Kediri. 2. Jenis Penelitian Sugiyono

(2010:5)

benda-benda atau buah pikiran

menyatakan"metode

tahunan.

Selanjutnya

yang

penelitian dapat dibedakan

dimaksud

dengan

penelitian

menjadi : penelitian survey,

adalah

suatu

bertujuan

kegiatan

untuk

yang

expostfacto,

eksperimen,

memperoleh

naturalistik,

poliocy

kebenaran secara ilmiah dan

research and development

kegiatan

dapat

research, actian research,

dilakukan secara insidental atau

sejarah dan research and

coba-coba tetapi harus dilakukan

development".

ini

tidak




Sugiyono

(2009:7)

data mengenai sistem dan

facto

prosedur pembayaran pajak

adalah suatu penelitian yang

bumi dan bangunan di Desa

dilakukan untuk

Purwotengah tahun 2012.

penelitian

expost

meneliti

peristiwa yang telah terjadi dan

kemudian

meruntut

kebelakang

untk

mengetahui

faktor-faktor

yang dapat menimbulkan

III. HASIL DAN KESIMPULAN 1.

Gambaran Desa Purwotengah

kejadian tersebut. Dari

Desa

uraian

Purwotengah

diatas

adalah salah satu desa yang

dapat disimpulkan bahwa

ada di Kecamatan Papar

exposfacto adalah metode

Kabupaten

penelitian

Purwotengah

untuk

mengungkap sebab

data

atau

terjadinya

suatu

Kediri.

Desa

memiliki

5

(lima) dusun. Dusun adalah bagian

desa,

untuk

gejala atau masalah yang

mempermudah

berhadapan

data

pengawasan pemerintahan,

atau fakta yang telah terjadi

pengelolaan serta pelayanan

sebelum

penelitian

kepada masyarakat di desa

dalam

maka pada tiap-tiap dusun

dengan

dilakukan.Jadi

penelitian ini penulis ingin

ada

menggunakan

mempunyai

teknik

dalam

bagian-bagian

yang

tugas

dan

penelitian

dengan

fungsi yang berbeda-beda.

menggunakan

metode

Selain itu disetiap dusun ada

expost

Peneliti

kepala

facto.

menggunakan

jenis

dusun

membawahi

yang

dusum

dan

penelitian ex post facto ini

kepala urusan dalam bidang

karena data yang diperoleh

masing-masing

dan yang diolah tersebut

perangkat

desa

dan tersebut

adalah data masa lalu yaitu IIL WIDYAWATI | 09.1.01.04.0131 FKIP - Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi



harus

mempertanggung

nomor

17

tahun

2000

jawabkan tugasnya kepada

tentang sumber pendapatan

Kepala Desa.

desa dan perda nomor 18

Kelima dusun tersebut

tahun

2000

tentang

yaitu dusun Gendis, dusun

anggaran pendapatan dan

Tundan, dusun Wonosari,

belanja desa.

dusun Nglerep timur dan

a. Peraturan

Nglerep dusun

Daerah

barat.

Kelima

Kabupaten Kediri Nomor

tersebut

masing-

11 tahun 2000 tentang

masing

memiliki

wakil

Kedudukan

desa)

yang

Kepala

(perangkat

dipilih oleh warga dusun

pemilihan

suara

Desa

dan

Perangkat Desa.

yang bersangutan dengan melalui

Keuangan

Bahwa

Undang-

undang No. 11 tahun

terbanyak, tetapi untuk saat

2000

tentang

ini

Pemerintahan

Daerah

pemilihan

tersebut

dengan melalui ujian dari

memberikan keleluasaan

Kabupaten yang dianggap

terhadap

lebih sesuai dengan kriteria

menumbuh kembangkan

masyarakat,

adat-istiadat

tidak

disukai

oleh

tetapi

harus

hanya

masyarakat

upaya

Desa

untuk

sebagai

pemberdayaan

mampu

masyarakat Desa dalam

membawa desa untu lebih

berpartisipasi di bidang

maju.

pemerintahan Hal ini sesuai dengan

peraturan pemerintah daerah

dan

pembangunan. Kepala Desa dan

kabupaten kediri yaitu perda

Perangkat

nomor

diberhentikan sementara

11

tentang

tahun

2000

kedudukan

diberikan

Desa

yang

penghasilam

keuangan,Kepala Desa dan

tanah garapan (bengkok)

perangkat

sebesar 50% dari luas

desa,

perda




tanah

sedang

sisanya

Sumber

dikelola oleh pemerintah

Desa.

Desa melalui anggaran

Dalam

pendapatan dan belanja

Daerah

desa. Kepala Desa yang

dengan :

berhenti

karena

masa

jabatannya

diberikan berupa 20%

habis

penghargaan tanah

dari

sebesar

las

tanah

Pendapatan

Pemerintah yang

dimaksud

Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum

yang

memiliki

kewenangan

untuk

mengatur

dan

selama 1 (satu) tahun.

mengurus kepentingan

Sedangkan

masyarakat

desa

perangkat

yang

dengan

berhenti

hormat

permintaan karena

atas sendiri

habis

kerjanya

masa diberikan

penghargaan

sebagai

berikut :

setempat

berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat

setempat yang diakui dalam

sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Masa kerja 10 sampai

Pemerintah

dengan

adalah Kepala desa

20

tahun

Desa

sebesar 20% selama 1

dan Perangkat Desa

(satu) tahun

Badan

Masa kerja 21 tahun

Desa (BPD) adalah

ke atas sebesar 25%

badan

selama 1 (satu) tahun

yang

b. Peraturan

daerah

perwakilan

mengayomi


istiadat,


peraturan menampng


Perwakilan

berfungsi adatmembuat Desa, dan



menyalurkan aspirasi

ditetapkan

masyarakat

anggaran pendapatan dan

serta

dalam

melakukan

belanja

pengawasan terhadap

bersangkutan dan wajib

penyelenggaraan

dipertanggung jawabkan

Pemerintah Desa.

oleh Kepala Desa kepada

Anggaran Pendapatan

BPD. BPD dan bupati

dan

melakukan

Belanja

Desa

desa

yang

pengawasan

adalah

rencana

terhadap

operasional

tahunan

sumber pendapatan desa

program

umum

pengelolan

sebagai

upaya

pemanfaatan

yang

desa

sebesar-besarnya

bagi

yang dijabarkan dalam

penyelenggaraan

angka-angka

pemerintah

pemerintah

dan

pembangunan

yang

rupiah,

mengandung

perkiraan penerimaan dan

pembangunan. c. Peraturan

Daerah

rencana


atau


pengeluran

anggaran Pendapatan dan

belanja. Sumber pendapatan dan

dan

kekayaan

desa

Belanja Desa. Tata

usaha

keuangan

desa

desa yang dikelola oleh

dilaksanakan

oleh

pemerintah

Sekretariat Desa. Sedang

merupakan

pendapatan

Desa

hasilnya

dan harus

untuk

pembangunan

Desa diatur oleh Bupati. Seorang

penyelenggaraan pemerintah

pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan

dimanfaatkan sepenuhnya

pedoman

staff

pada

dan

Sekretariat Desa ditunjuk

desa

dan diangkat oleh Kepala




Desa setelah mendapat

Prosedur

persetujuan dari BPD.

dilaksanakan

Apabila

Bendaharawan

Purwotengah telah sesuai

Desa berhalangan tetap

dengan yang ditetapkan di

atau

yang Desa

tidak

mampu

Desa Purwotengah yaitu

melaksanakan

tugasnya

sistem door to doorkarena

maka

ditunjuk

dengan demikian wajib

bendaharawan

pajak akan mengetahui

dapat

sebagai desa

atas

BPD

yang

persetujuan

dengan

prosedur

ditetapkan

PBB,

Keputusan

sebagai

Kepala Desa.

pemungutan yaitu

kebayan petugas

pemungut melalui door to door

KESIMPULAN

yang

kemudian

disetor ke BRI yang telah

Pemungutan PBB adalah

ditunjuk oleh pemerintah

merupakan salah satu kegiatan

sebagai

yang ada di Desa Purwotengah

pembayaran.

selain

di

mengelola

seluruh

Wajib

tempat

pajak

harus

penerimaan dan pendapatan asli

benar-benar teliti dalam

Desa itu sendiri. Sebagaimana

penerimaan SPPT yang

yang diuraikan pada bab-bab

nantinya akan menjadi

sebelumnya

sistem

tanggung jawab wajib

akuntansi merupakan jawaban

pajak untuk memenuhi

yang

kewajiban pembayaran

dan

representatif

dalam

pengelolaan

penerimaan

dan

pengeluaran

keuangan

yang

Pajak Bangunan

Bumi

dan

sehingga

terjadi atau anggaran rumah

tidak terjadi kesalahan

tangga Desa Purwotengah.

dalam pembayaran.

Adapun kesimpulan yang dapat

Dengan adanya sistem

diambil adalah :

dan prosedur yang baik




maka keefektifan dan

Mulyadi, 2008, Sistem Akuntansi,

keefisienan

dapat

Edisi ketiga, Cetakan keempat,

dicapai

dalam

Jakarta,

pelaksanaan

Penerbit

Empat.

pemungutan PBB Desa Purwotengah

Mulyadi,

telah

melaksanakan

2008,

Jakarta,

dan prosedur yang telah

Empat.

ditetapkan

sebelumnya

sehingga

keteledoran

Edisi

Penerbit

Salemba

Arikunto, 2002, Prosedur Suatu Penelitian

:

Pendekatan

masyarakat dalam hal

Praktek, Edisi Revisi Kelima,

ini wajib pajak dapat

Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

dikarenakan

Widjajanto, Nugroho, 2001, Sistem

pengawasan yang secara

Informasi Akuntansi, Jakarta,

tidak

Penerbit Erlangga.

langsung

petugas

oleh

pemungut

Suryabrata

(kebayan).

Sumadi,

Undang-Undang Perpajakan, 1995, Penerbit

Perpajakan

Gajayana

2011,

Perpajakan

Indonesia, edisi 9, buku 2, Jakarta,

Penerbit

Salemba

Empat. Baridwan,

2001,

Akuntansi Prosedur

Sistem

Penyusunan dan

Grafindo

Herry Purwono, 2010, Dasar-Dasar

Pajak,

Press. Waluyo,

Raja

Persada.

DAFTAR PUSTAKA

Malang,

1998,

Metodologi Penelitian, Jakarta, Penerbit

Zaki

Auditing,

keenam, Buku satu dan dua,

sistem

dihindari

IV.

Salemba

Metode,

Yogyakarta, BPFE.


dan

Akuntansi

Jakarta,

Penerbit

Erlangga. R.

Santoso

Brotodiharjo,

2001,

Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama. Rochmat Soemitro, 2011, Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung, Penerbit Eresco.



http://novadwiprasetiyo.blogspot.co

http://salimafarma.blogspot.com/201

m/2011/11/pengertian-

1/05/metode-dan-teknik-

observasi-penelitian.html?m=1

pengumpulan-data.html?m=1

http://sevenfold07.blogspot.com/201 4/04/metode-pengumpulandata.html?m=1



SKRIPSI. Disusun Oleh : IIL WIDYAWATI

Recommend Documents