PERANAN BPRS BEN SALAMAH ABADI TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN ( Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi )
SKRIPSI Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Syari’ah
Disusun Oleh: SITI ZULAIKAH (072411008)
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2011
ii
iii
MOTTO Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès? Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhÉ9ø9$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès?uρ “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.1(Q.S. Al-Maidah 2)
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:CV. Diponegoro, 2005), hlm. 85
iv
PERSEMBAHAN Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya Serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah…! Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku, dan orang-orang yang mendukung atas terselesaikannya skripsi ini: Untuk kedua orang tuaku yang tercinta, terutama ibu Ini merupakan sebagaian cita-cita dan perjuangan Dari tetesan kringat, darah dan air matamu Tetaplah berharap untukku agar langkahku esok kan terus maju dan always SEMANGAT…!!!! Utuk saudara-saudaraku (@bang jay, bang tain, bang maichel, bang Roy) dan mbakkoe (Mbak ndut, mbak zamroh), adekku (dek ririn) n keponakan tersayang( ela , iqbal, nabila, ecy, alwy, azam, dan anas) Untuk @Ak “Ali-alie” teman yang tlah memberikan warna dalam hidupku ini, dukungan n semangat selalu tak lelah buatku. Untuk semua bolo kurowo kampus terutama EI-A”07” (Lina, dwi, ulfa, iza, erma, kayis, jenny, intan, evi, ratna, lia, iqoh, ela dll, serta coker2 “ kang maskun, adinda, kholik, oby, aziz, om rikan, inul, rian, fandi, salam, mas wahyu,bang Ali, prastyo, duki, naja, aufa, agus dll) thanks kalian emang T.O.P BGT keren abis…….. Untuk sahabat2ku KKN posko 51di Desa Getas, Kec. Singorojo, Kab. Kendal {yayanx du, pakdhe, dik nada, mas bro, mas dan mbak nana, En-Neng lailis, mbak kramas(usfie), teh naim, n om dayat} kalian “IS THE BEST” memberi kesan n inspirasi yg mendalam dihatiku. Buat soulmate di kos “Wartel Sumber Agung” (kak daim, mbk emy, rina, ita, riyani, eny, mila, dian mamak roroh, esa, indah, kolis,mina, maryam, alfi, pipit dan dek lida) serta teman2 di dunia maya thanks’ kau yang selalu mengisi hari-hariku Esok masih ada waktu untuk kita brjumpa semoga hidup ini akan lebih indah dan bermakna Kepada semua orang yang mencari penyembuh dan kebahagian dari keterbatasan menuju keabadian. Yakinlah satu hal, sandarkan hatimu pada tuhan untuk maju, walau kadang kesulitan terus menbelenggu bagi Para pecinta ilmu yang budiman……
v
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 12 Desember 2011 Deklarator,
Siti Zulaikah
vi
ABSTRAK Keberadaan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, diakui banyak membantu masyarakat kecil dan usaha kecil menengah (UKM) dalam menjangkau transaksi syariah di daerah. Pada dasarnya Usaha Kecil Menengah adalah pelaku utama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari seperti kegiatan produksi dan distribusi. Memang hubungan UKM dengan BPRS tidak bisa dipisahkan, karena BPRS itu sendiri merupakan sarana untuk permodalan UKM sehingga dapat membantu penambahan usaha menjadi berkembang, Linkage Program (KUR) yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) semenjak tahun 2002, merupakan kerja sama antara bank umum dan BPR/BPR Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit untuk pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini yang melatarbelakangi untuk dijadikan penelitian. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sesungguhnya peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah tujuannya untuk mengetahui sesungguhnya peranan BPRS itu terhadap pemberdayaan UKM. Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Sebagai sumber informasi untuk pengembangan Bank Syariah ke depan dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional. 2) Temuan yang sudah didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah Indonesia. 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan penelti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskrptif yakni sebuah metode yang menggunakan analisis suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dengan teknik sumber data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu mulai maraknya berdiri Bank Syariah maupun lembaga non Bank, yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan marjin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa pertanain dan perdangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat membantu bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.
vii
KATA PENGANTAR ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 Puji syukur bagi Allah SWT kami ucapkan, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dari awal hingga penyusunan skripsi ini tanpa adanya halangan apapun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda rosulullah Saw, serta para shohabatnya yang memberikan syafaatnya nanti di yaumul qiamah. Amin Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah allah. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Penberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di kec. Godong kab. Grobogan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penyusun menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor IAIN Walisongo Semarang Bpk. Prof. Dr. H. Muhibin, MA yang telah memberikan kebijaksanaan di lingkungan IAIN. 2. Dekan Fakultas Syari’ah Bpk. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, yang telah memberikan kebijaksanaan tehknis dilingkungan fakultas syaria’ah, 3. Bpk. Prof. Dr. H. Mujiono Abdillah, MA dan Bpk. H. Moh Fauzi , S.E, M.M, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 4. Bpk. Ali Murtadho dan Bpk. Nurfatoni, selaku Kajur dan Sekjur Ekonomi Islam 5. Bpk. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku dosen wali studi, yang telah memberikan saran serta dorongan selama kuliah. 6. Bapak/ibu dosen selaku Pimpinan Perpustakan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin serta layanan kepustakaan yang telah diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 7. Para Dosen Pengajar Fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali
berbagai
pengetahuan
sehingga
penyusunan skripsi ini.
viii
penulis
mampu
menyelesaikan
8. Pimpinan BPRS Ben Salamah Abadi ” Purwodadi”
beserta stafnya, yang telah
membantu penulis memberikan izin riset serta informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skipsi ini. 9. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis baik moral, material maupun spiritual. 10. Semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggitingginya penulis sampaikan atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala yang telah dilakukannya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien yarobbal alamin Semarang, 12 Desember 2011 Penulis SITI ZULAIKAH
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………
i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ………..……………..
ii
HALAMAN PENGESAHAN ………................................................................
iii
HALAMAN MOTTO ……..................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………..
v
HALAMAN DEKLARASI ....................................................................... …….
vi
HALAMAN ABSTRAK……………………………………………………….
vii
HALAMAN KATA PENGANTAR……………………………………………
viii
DAFTAR ISI…………………………………………………………….............
x
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ………………………….………………. 1
BAB II
B. Rumusan Masalah ……………………………………………...
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………...
6
D. Tinjauan Pustaka ………………………………………………
7
E. Kerangka Teori ………………..……………………………….
9
F. Metode Penelitian …………………...…………………………
12
G. Sistematika Penulisan ........................................................ ……
16
TINJAUAN UMUM TENTANG LKS DAN PEMBERDAYAAN UKM A. Pengertian LKS…………………………………………………
17
B. Pengertian Bank Syariah ………………………………….........
22
C. Pengertian BPRS……………………………………………….
24
D. Pemberdayaan UKM ……………………………………….....
34
x
BAB III
DISKRIPSI BPRS BEN SALAMAH ABADI DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) A. Gambaran Umum BPRA Ben Salamah Abadi 1. Sejarah dan profil BPRS Ben Salamah Abadi ……… ..
47
2. Struktur Organisasi ........................................................
51
3. Produk-produk BPRS Ben Salamah Abadi……………
60
4. Stategi pengelolaan pengembangan usaha …………….
65
5. Persoalan yang dihadapi BPRS Ben Salamah Abadi….
65
B. Pemberdayaan UKM BPRS Ben Salamah Abadi di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
BAB IV
1. Pemberdayaan UKM ……………………………….……….
67
2. Sasaran Pembiayaan ………………………………………...
69
3. Sistem Penghitungan Bagi Hasil …………………………....
72
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM…… ...................................................................................
BAB V
75
PENUTUP A.Kesimpulan ...................................................................................
84
B. Saran-Saran …………………………………………… .............
85
C.Penutup..........................................................................................
85
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan.2 Keberhasilan perbankan syariah di Tanah Air tidak bisa di lepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah, BMT, LKS sejenis). Kedudukan LKSM yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pesantren sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.3 Keberadaan BPRS misalnya, banyak membantu masyarakat kecil dan usaha kecil menengah (UKM). Selama ini ada tiga sumber dana yang selalu menjadi acuan BPRS untuk mendapatkan dana yang seterusnya disalurkan sebagai pembiyaan.
2 3
M. Lutfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 1 Ibid hlm. 79
1
2 Pertama, dari modal BPRS sendiri. Kedua, dari dana masyarakat. Ketiga, pinjaman antar bank. 4 Pernyataan di atas ini dapat dilihat pada sebuah kutipan, NTT Olnine - Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) antara bank umum dengan BPR syariah. Total plafon penyaluran kredit terkait linkage program ini mencapai Rp 6,4 triliun. Linkage program merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau sektor mikro kecil. Dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) antara Bank Umum dengan BPRS, Koperasi, dan BMT dalam rangka Linkage Program. Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan SP3K yang akan dilakukan 19 bank umum, enam di antaranya berupa BPD dengan lebih 500 BPR atau BPRS, koperasi, dan baitul mal tanwil yang diwakili 55 BPR, koperasi dan BMT dengan total plafon kredit yang disalurkan selama periode Juli 2008 sampai Februari 2009 sebesar Rp 1,5 triliun. Penyaluran kredit dalam rangka linkage program terus meningkat dari Rp 2,8 triliun pada akhir tahun 2005, menjadi Rp 6 triliun pada akhir tahun 2008. Angka itu terus meningkat menjadi Rp 6,4 triliun per Februari 2009. Linkage program yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) semenjak tahun 2002, merupakan kerja sama antara bank umum dan BPR/BPR Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit untuk pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah 4
Ibid, hlm. 81
3 telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.5 Pemerintah telah cukup lama menggulirkan kebijakan kredit usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang telah lama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Ada satu hal yang menarik untuk dicermati terkait dengan kebijakan pemerintah. Yaitu upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro. Namun demikian, krisis ekonomi di Indonesia tidak berdampak langsung terhadap kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor ini ternyata lebih resisten tehadap krisis, karena hampir sebagian besar menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak terkena dampak merosotnya nilai tukar rupiah. Namun demikian, apabila dibiarkan maka sektor UKM pun akan terkena dampak tidak langsung krisis ekonomi karena pangsa pasar sektor Usaha Kecil dan Menengah biasanya adalah pengusaha sekala besar.6 Para pedagang kecil yang tinggal di Desa dan tergolong ekonomi lemah, seperti di Kecamatan Godong yang berkutat di sektor UKM dan non formal. Kehadiran BPRS sangat diharapkan untuk kebutuhan ekonomi dan pengembangan usahanya.7 Selain itu, sektor UKM akan membawa dua implikasi signifikan yang berdampak langsung bagi tersedaianya lapangan pekerjaan yaitu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. BPRS Ben Salamah Abadi adalah salah satu bank syariah yang pertama kali 5
http://www.bi.go.id didownload pada tanggal 20 April 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/UKM di download pada tanggal 17 Maret 2011 7 Wawancara Saudara Anang Arif. S selaku Direksi BPRS BSA pada tgl 8 Oktober 2011 6
4 berdiri di Kab. Grobogan pada April 2004. Semenjak itu, BPRS BSA mulai komitmen untuk mengembangkan usaha syariah, dengan strategi pengembangan bertahap dan berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada awal berdirinya bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum yaitu menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai dan rekanrekan koperasi dan juga menjadi perantara dan kerjasama antara aghniya (pemilik harta) dengan mudhorib (pelaksana usaha) secara konsisten berperan aktif dalam pembangunan nasional.8 Kondisi obyektif UKM yang ada di Kecamatan Godong sebelum adanya BPRS sudah baik, karena banyak lembaga keuangan yang berdiri sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan komposisi pembiayaan UKM di Kecamatan Godong sebelum BPRS berdiri yaitu 17.670 dan setelah BPRS BSA berdiri UKM yang terdata 26.400 maka menjadi lebih baik, karena semakin banyak pilihan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat. Saat ini dana yang disalurkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi untuk plafon pemberdayaan UKM melalui pembiayaan Usaha Kecil mencapai Rp 2.000.000.000, dengan perkembangan mulai tahun 2008 – 2010 mencapai kenaikan 50%. Nominal pinjaman dana yang diberikan untuk pembiayaan UKM dari Rp 1000.000 – Rp 150.000.000 dilihat dari hasil survei lapangan dan jenis usaha yang dimiliki nasabah.9
8 9
Sumber dokumentasi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Wawancara dengan Saudara Ana CZ selaku bagian acconting tgl 11Oktober 2011
5 Eksistensi BPRS Ben Salamah Abadi semakin mantap dalam hal pembiayaan khususnya modal kerja dan investasi di sektor riil bagi nasabah (agen of economic development). Dengan demikian, fungsi utama BPRS Ben Salamah Abadi dalam pembiayaan modal kerja memang diarahkan dalam konteks how to make money effective and efficient to increase economic value. Sedangkan kegiatan invenstasi yang dapat dikembangkan di BPRS Ben Salamah Abadi yaitu menumbuhkan kegiatan produksi massal berskala kecil dan menengah khususnya di sektor agro industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan, dalam kegiatan komersial, BPRS Ben Salamah Abadi dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti: a. Mendukung pengadaan faktor-faktor produksi b. Mendukung perdagangan antar daerah c. Mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat. Pengembangan BPRS Ben Salamah Abadi diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan BPRS Ben Salamah Abadi.10 Berdadasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang “Peranan BPRS BEN SALAMAH ABADI terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.”
10
Sumber dokumen BPRS BSA Purwodadi
6 B. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sesungguhnya peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian adalah: Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui sesungguhnya peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Manfaat Penelitian adalah : 1. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan Bank Syariah ke depan dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional 2. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah Indonesia 3. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh selama dibangku kuliah. 4. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut.
7 D.
Tinjauan Pustaka Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi pemberdayaan UKM. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain: Euis Amalia dalam buku Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguatan LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2009). Menguraikan kritik singkatnya terhadap pemikiran ekonomi konvensional yang absolit dan menolak Smithian neociassial economics yang bertentangan dengan nilainilai Islam yaitu ekonomi yang berpaham kebangsaan dan kerakyatan yang menentang system ekonomi pasar bebas neoklasikal yang kapitalis-liberalis, yang saat ini secara status quo mendominasi pengajaran ilmu ekonomi. Dengan kata lain pengarang buku ini menempatkan ekonomi syariah yang menjadi objek studinya. Penelitian Nur Asiyah (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), “Peran BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kec. Lasem”. Menyimpulkan bahwa peran BMT Bina Umat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kec. Lasem dengan alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT karena bertujuan meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi rakyat. Penelitian skripsi Nursalim (Medan: FE-USU 2010), “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Menyatakan bahwa PNPM Mandiri merupakan suatu jalan alternatif bagi masyarakat untuk bisa lebih aktiv dalam mengembangkan potensi diri, dan memperbaiki perekonomian keluarga. Dengan
8 adanya PNPM Mandiri ini, masyarakat bisa lebih berperan aktiv dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian yang ada di Desa masing-masing. Sehingga Usaha Kecil dan Menengah masyarakat Desa, dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa baik dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia yang ada di Desa. Penelitian Aguanita (Malang: FT-UIN 2008) “Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keungan Syariah BMT Assa’adah Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan analisia deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan BMT Assa’adah Malang adalah mengembang investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM serta menjadi penghubung antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiyaan karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil. Penelitian Anang Maulana, (Malang: FT-UIN 2010) “Peran dan Fungsi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU no.21 Tahun 2008”. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu menganalisis secara lengkap dan komprensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu inventerisasi peraturan yang berkaitan dengan fungsi perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro ditinjau dari UU NO..21
9 Th.2008, perekonomian domestik semakin meningkat terutama disaat terjadi krisis. Perbankan syariah sebagai bukti bahwa yang menghendaki gerak interaktif dinamis yang berimbang secara struktural dengan sistem keadilan bagi umat Islam dalam menghadapi perbankan konvensional yang dijalankan selama ini.
E.
Kerangka Teori Teologi pemberdayaan ekonomi umat Islam yang populer adalah teologi pemberdayaan tradisional. Teologi pemberdayaan ditandai oleh managemen pemberdayaan yang adhoc (sementara) accidental, tidak konsepsional, tidak sistematis dan tidak strategis, tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini disebabkan ketiadaan sistem teologi organisasi yang kondusif untuk pengembangan teologi managemen pemberdayaan yang dinamis dan modern. Aktualisasinya adalah upaya pemberdayaan sedapatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mendesak untuk dirumuskan secara konsepsional tentang teologi pemberdayaan umat Islam yang dinamis dan modern. teologi pemberdayaan demikian ditandai oleh manajemen pemberdayaan yang konsepsional.11 Sistematis dan strategis lembaga yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Majlis Ekonomi. Oleh karena itu, jika Majelis Ekonomi mampu menjadi pelopor pengembangan teologi demikian. Secara konsepsional pengelolaan pemberdayaan ekonomi umat dapat dipilah menjadi tiga ranah yakni:
11
hlm. 7
Mujiono Abdillah, Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah, (Semarang, 1998)
10 a.
Pemberdayaan secara Institusional Selama ini yang dianggap sebagai Majlis bernilai ekonomik di lingkungan umat islam adalah majelis pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi. Bahkan majlis inilah yang diyakini sebagai penyangga ekonomi umat. Sementara itu, Majlis ekonomi justru belum menunjukkan fungsi secara optimum sebagai pemberdaya ekonomi muhammadiyah.12
b.
Pemberdayaan secara Sosial Dalam perspektif teologi pemberdayaan, pemberdayaan termasuk dalam model perencanaan sosial parsial dan terbatas. Karena pemberdayaan hanya dilakukan dalam bidang ekonomi dan terbatas bagi masyarakat. Oleh karena itu agar pemberdayaan ini memperoleh hasil yang optimum, maka harus jelas obyek, tepat sasaran dan efektif pengelolaannya. Perencanaan sosial yang baik harus mempunyai komponen-komponen dasarnya yakni terdapat vasilitator, motivator dan pelaku.13 Vasilitator berfu ngsi sebagai pihak penyandang ide segaligus pihak penyandang dana sarana dan prasarana. Dalam hal ini dapat berasal dari intitusi (BPRS) maupun perorangan sedangkan motivator berfungsi sebagai penyuluh dan pendamping kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, motivator bukan sukarelawan melainkan pekerja sosial yang memiliki keahlian di bidang kepenyuluhan dan kependampingan. Dalam hal ini, pelaku terdiri dari UMKM yang terlibat secara langsung dan
12 13
Ibid, hlm. 8 Ibid, hlm. 8
11 menjadi pelaku utama pemberdayaan. Maka, jenis pemberdayaan harus disesuaikan dengan strata sosial pelaku juga, tipologinya dan sebagainya.14 c.
Pemberdayaan secara Struktural Upaya pemberdayaan secara struktural di lakukan berdasar asumsi bahwa struktur ekonomi yang ada tidak kondusif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sebaliknya, tata struktural ekonomi yang ada justru kondusif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, untuk memberyakan ekonomi umat tata struktural ekonomi yang ada wajib di rombak dan digantikan dengan sistem struktural ekonomi baru. Realitas menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Indonesia selama Orde baru dijiwai oleh semangat teologi ekonomi pertumbuhan. Bahwa pembangunan Indonesia diyakini identik dengan pembangunan ekonomi.15 Pembangunan ekonomi identik dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Karena itu, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat dipertinggi atau dipercepat maka sektor industri padat modal harus diutamakan. Secara yuridis, UUD 1945 pasal 33 dapat dijadikan landasan yang sangat kuat di samping sila ke lima dari pancasila. Hanya saja perlu dukungan rincian operasional dalam perundang-undangan lebih lanjut. Adapun dukungan relejius Islam dapat dinyatakan bahwa teologi ekonomi kerakyatan merupakan konsep teologi ekonomi hakiki.16
14
Ibid, hlm. 10 Ibid, hlm. 11 16 Ibid, hml. 12 15
12 F. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptifkualitatif.17 Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 2.
Populasi dan Sample a. Populasi Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.18 Setiap orang yang akan melakukan penelitian sudah barang tentu memiliki objek yang akan menjadi sasarannya, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh komponen yang merupakan subyek yang terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yaitu nasabah UKM BPRS yang ada di Kec. Godong yaitu 150 nasabah yang meminjam pembiayaan UKM dari 242 nasabah dari sektor pertanian dan perdagangan. b. Sampel Karena tidak mungkin seluruh populasi diteliti, maka cukup digunakan sampel untuk menggeneralisasikan atau mengambil kesimpulan dari 17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115 18 Ibid,hlm. 115
13 populasi.19 Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sample (sampel keterwakilan). Adapun purposive sampel disini adalah pelaku (nasabah) untuk memperoleh informasi yang tidak hanya sepihak. Untuk pengambilan sampel ini hanya diambil beberapa orang yaitu 10% dari 150 nasabah pembiyaan UKM adalah 15 nasabah untuk mewakili dengan cara mengklasifikasian kedalam dua bagian, yaitu: dari segi pendidikan dan pekerjan. Dari segi pekerjaan diklasifikasikan kembali kedalam tingkat pekerjaan mereka. Pengklasifikasian ini ditujukan pada sentra pertanian, perdangan dan jasa lainnya. Sedangkan dari segi pendidikan, dikelompokan dari pendidikan SD, SLTP, SLTA, Diploma, Sarjanana dan sedrajad. 3.
Sumber data Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.20 Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.21 Data ini diperoleh langsung dari wawancara nasabah BPRS.
19
Ibid, hlm. 117 Ibid, hlm. 115 21 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91 20
14 b. Sumber Data Skunder Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.22 Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. 4. Metode Pengumpulan Data Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode: a. Metode Observasi Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.23 Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di BPRS Ben Salamah Abadi untuk mencari data nasabah pembiayaan UKM yang berkaitan disalurkan oleh BPRS dari tahun 2008 - 2010. b. Metode Wawancara (Interview) Metode interview yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.24 Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari
22
Ibid hlm. 92 Rianto Adi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91 24 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 46 23
15 orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap penyaluran pembiayaan UKM di Kecamatan. Godong, Kabupaten. Grobogan. c. Metode Dokumentasi Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.25 5. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.26 Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.27
G. Sistematika Penulisan Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisannya yang terdiri atas lima (V) bab yaitu: Bab I
: PENDAHULUAN Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi
yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang 25
Rianto Adi, Op. Cit., hlm. 61. Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41 27 Ibid, hlm. 210. 26
16 Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metotologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II TINJAUAN UMUM Berisi tentang pengertian LKS, sejarah Bank Syariah, pengertian BPRS, dan pemberdayaan UKM . Bab III DISKRIPSI BPRS BEN SALAMAH ABADI DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) Berisi tentang, gambaran umum BPRS Ben Salamah Abadi, meliputi profil, sejarah, struktur organisasi, strategi pemasaran, serta persoalan yang dihapi BPRS Ben Salamah Abadi dan Pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berisi mengenai Analisis Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Pemberdayaan UKM. Bab V PENUTUP Berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
17 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LKS DAN PEMBERDAYAAN UKM A. Lembaga Keuangan Syariah 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Pengertian Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai prasarana
pendukung
yang
amat
vital
untuk
menunjang
kelancaran
perekonomian.28 Pengertian Lembaga Keuangan dapat dipahami sebagai berikut: a. Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatanya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana pada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. b. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah semua badan yang kekayaanya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau riil. Lembaga keuangan 28
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 10
17
18 memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga. c. Syarif Wijaya mendirikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. d. Kasmir mendifinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.29 1. Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keungan, yaitu: a) Pengalihan Aset (asset transmutation) Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan member pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana.
29
Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Kencana, 2009) Edisi pertama, Cetakan ke-1, hlm 28
19 b) Tansaksi (transaction) Bank dan lembaga keuangan bukan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. c) Likuiditas (liquidity) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk yang berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. d) Efisiensi (efficiency) Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan bukan sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya.30 2. Pinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisionalnya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.31
30 31
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru , op., cit., hlm. 11 Andri Soemitro, op., cit., hlm. 35
20 Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya adalah: 1. Maysir (spekulasi) Secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata maysir terdapat dalam Al-Quran yaitu QS. Al-Baqoroh 219.32 çt9ò2r& !$yϑßγßϑøOÎ)uρ Ĩ$¨Ζ=Ï9 ßìÏ≈oΨtΒuρ × Î7Ÿ2 ÖΝøOÎ) !$yϑÎγŠÏù ö≅è% ( ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ìôϑy‚ø9$# Ç∅tã y7tΡθè=t↔ó¡o„ ÏM≈tƒFψ$# ãΝä3s9 ª!$# ßÎit7ムšÏ9≡x‹x. 3 uθøyèø9$# È≅è% tβθà)ÏΖム#sŒ$tΒ štΡθè=t↔ó¡o„uρ 3 $yϑÎγÏèø¯Ρ ÏΒ ∩⊄⊇∪ tβρã©3xtFs? öΝà6¯=yès9 Artinya; Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.33 Dalam sejarah praktek maysir sudah mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit dihilangkan. Maysir merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untunguntungan. 2. Gharar Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta ,
32
Ibid, hlm. 36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:CV. Diponegoro, 2005), hlm. 26 [136] Segala minuman yang memabukkan 33
21 kemegahan, jabatan, keinginan, dan lainnya. Kata ini terdapat dalam QS. Ali Imron 185 sebagai berikut:34 Í‘$¨Ψ9$# Çtã yyÌ“ômã— yϑsù ( Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ öΝà2u‘θã_é& šχöθ©ùuθè? $yϑ¯ΡÎ)uρ 3 ÏNöθpRùQ$# èπs)Í←!#sŒ <§øtΡ ‘≅ä. ∩⊇∇∈∪ Í‘ρãäóø9$# ßì≈tFtΒ ωÎ) !$u‹÷Ρ‘$!$# äο4θuŠy⇔ø9$# $tΒuρ 3 y—$sù ô‰s)sù sπ¨Ψyfø9$# Ÿ≅Åz÷Šé&uρ Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.35 Gharar artinya menjalankan sesuatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.36 3. Haram Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bias timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh tuhan dan bias juga karena pertimbangan akal. Kata haram terdapat dalam QS Al-Baqoroh 173 yaitu:37
34
Andri Soemitro, loc., cit., hlm. 37 Departemen Agama RI, loc., cit., hlm. 59 36 Andri Soemitro, loc., cit., hlm. 37 37 Ibid, hlm. 38 35
22 uö xî §äÜôÊ$# Çyϑsù ( «!$# Îö tóÏ9 ϵÎ/ ¨≅Ïδé& !$tΒuρ ̓̓ΨÏ‚ø9$# zΝóss9uρ tΠ¤$!$#uρ sπtGøŠyϑø9$# ãΝà6ø‹n=tæ tΠ§ym $yϑ¯ΡÎ) ∩⊇∠⊂∪ íΟŠÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ) 4 ϵø‹n=tã zΝøOÎ) Iξsù 7Š$tã Ÿωuρ 8ø$t/ Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.38
Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram baik haram zatnya maupaun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi produk jasa yang halal saja, baik dari cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. B. Bank Syariah a. Pengertian Bank Syariah Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem social. Oleh karenanya keberadaanya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan
38
Departemen Agama RI, op., cit., hlm. 20 [108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.
nama
23 masyarakat
(manusia),
serta
nilai-nilai
yang berlaku
masyarakat
yang
bersangkutan.39 Kata Bank itu sendiri berasal dari bahasa latin banco yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 banco merujuk pada meja, konter atau tempat penukaran uang (money changer), dengan demikian fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyadiakan alat pembayaran untuk memberi barang dan jasa. Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan uasahanya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah: 1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.40
hlm. 4
39
Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2009),
40
Andri Soemitro, op., cit., hlm. 61-62
24 b. Kegiatan Usaha Agar kegiatan operasional Bank Syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Bank Syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank berdasarkan prinsip syariah. Bank wajib menjalankan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 2) Melakukan penyaluran dana 3) Memberikan Jasa-jasa 4) Melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip sharf 5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.41 C. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 1. Pengertian BPRS Apabila diperhatikan pembagian
bank menurut jenisnya, maka
bank
tersebut terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pembagian bank menurut jenisnya, sebagaimana dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana 41
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, op., cit., hlm. 162
25 untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan usaha perbankan saat ini terutama dalam menghadapi era globalisasi perekonomian yang lebih mengarah kepada generalisasi usaha perbankan.42 Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat (termasuk BPR) meliputi penyediaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (yang dimaksud disini adalah PP Nomer 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992). Menurut peraturan pemerintah tersebut, Bank (Bank umum maupun BPR) yang melakukan usaha semata-mata dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan: a. Yang akan diberikan pada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. b. Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiyaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. c. Yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.43 Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah (Karnaen A Purwataadmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992: 96) adalah:
42 43
Suhrawardi k.Lubis. Hukum Ekonomi Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ), hlm. 64 Ibid, hlm.65
26 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi golongan lemah. 2) Meningkatkan pendapatan perkapita. 3) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan-kecamatan. 4) Mengurangi arus urbanisasi. 5) Membina ukuah Islamiah melalui kegiatan ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, kredit dan pembiayaan telah memiliki makna yang berbeda, meskipun juga memiliki tujuan yang sama. Istilah perkreditan bagi bank syariah kurang relevan, karena perubahan tersebut tidak terkait istilah UU perbankan. Perubahan ini tidak mempengaruhi kependekan BPRS, dari yang semula Bank Perkreditan Rakyat Syariah manjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 44 2. Sejarah Berdirinya BPRS Sejarah berdirinya BPRS di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis BPRS yang tidak biasa dilepaskan dari BPR pada umumnya. Bank Perkreditan Rakyat yang status hukum disahkan dalam paket kebijaksanaan keuangan moneter dan perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakekatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya dipulau jawa sejak akhir 1890-an
44
hlm. 106
Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, ( Yogyakarta: UUI perss, 2004),
27 hingga 1967 sejak dikeluarkan UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari mentri keuangan.45 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak bisa dilepaskan dari lembaga keuangan sebelumnya. Namun demikian, pendirian BPRS sesungguhnya lebih didasari oleh adanya kepentingan untuk memberikan jasa layanan perbankan syariah yang mampu menjangkau lapisan mikro. Sebagai langkah awal, telah berdiri lebih dahulu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pendirian bank syariah pertama ini, telah mendorong semangat para bankir dan ekonom muslim untuk mengembangkan jaringan kerja bank syariah. Karena Bank Muamalat Indonesia dirasakan masih memiliki berbagai keterbatasan terutama dalam menjangkau lapisan mikro serta pelayanan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan, maka didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah.46 Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jaringan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya dalam kegiatan usahanya dianut dual banking system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi hanya melakukan kegiatan bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
45
Sumitro Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.125 46 Muhammad Ridwan, loc., cit., hlm. 103
28 Selain pemerintah telah memberikan batasan ruang lingkup usaha yang boleh dikembangkan oleh Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah juga memberikan larangan tentang jenis usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Usaha yang dilarang tersebat meliputi: a. Menerima simpana giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. b. Melakukan usaha dalam valuta asing c. Melakukan penyertaan modal d. Melakukan usaha perasuransian e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah ditetapkan.47 3. Produk-produk BPRS Dalam hal produk BPR Syariah dapat diklasifikasikan kepada pengerahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.48 1. Produk Pengerahan Dana Masyarakat Dalam bidang pengerahan dana masyarakat, BPR Syariah dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain: simpanan wadiah, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka sebagai berikut: a) Simpanan amanah Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah (truste account) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadiah yaitu titipan yang tidak
47 48
Ibid, hlm. 105 Suhrawardi k.Lubis, loc., cit., hlm 65
29 menanggung resiko. Namun demikian, bank melalui pembiayaan kepada para nasabahnya. b) Tabungan Wadiah Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (saving account) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh oleh bank dari bagi hasildari kegiatan pembiyaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadi’ah itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya. c) Deposito Wadiah/Mudharobah Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (time and investemen account) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk wadiah dan dapat pula berbentuk mudharobah. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah/deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiyaan/kredit yang dilakukannya kepada nasabah-nasabah lainnya.49 2. Penyaluran Dana kepada Masyarakat Dalam bidang penyaluran dana
kepada masyarakat BPRS dapat
mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk: 49
Ibid, hlm. 66
30 a) Pembiayaan Mudharabah Dalam pembiayaan mudharabah itu bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.50 Mudharobah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar (Q.S Al Muzzammil-20). 4 y7yètΒ tÏ%©!$# zÏiΒ ×πxÍ←!$sÛuρ …çµsWè=èOuρ …çµxóÁÏΡuρ È≅ø‹©9$# Äs\è=èO ÏΒ 4’oΤ÷Šr& ãΠθà)s? y7¯Ρr& ÞΟn=÷ètƒ y7−/u‘ ¨βÎ) 4 Èβ#uöà)ø9$# zÏΒ uœ£uŠs? $tΒ (#ρâtø%$$sù ( ö/ä3ø‹n=tæ z>$tGsù çνθÝÁøtéB ©9 βr& zΟÎ=tæ 4 u‘$pκ¨]9$#uρ Ÿ≅ø‹©9$# â‘Ïd‰s)ムª!$#uρ «!$# È≅ôÒsù ÏΒ tβθäótGö6tƒ ÇÚö‘F{$# ’Îû tβθç/ÎôØtƒ tβρãyz#uuρ 4yÌó9£∆ Οä3ΖÏΒ ãβθä3u‹y™ βr& zΝÎ=tæ nο4θx.¨“9$# (#θè?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θãΚŠÏ%r&uρ 4 çµ÷ΖÏΒ uœ£uŠs? $tΒ (#ρâtø%$$sù ( «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû tβθè=ÏG≈s)ムtβρãyz#uuρ #Zö yz uθèδ «!$# y‰ΖÏã çνρ߉ÅgrB 9ö yz ôÏiΒ /ä3Å¡àΡL{ (#θãΒÏd‰s)è? $tΒuρ 4 $YΖ|¡ym $·Êös% ©!$# (#θàÊÌø%r&uρ ∩⊄⊃∪ 7ΛÏm§‘ Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ) ( ©!$# (#ρãÏøótGó™$#uρ 4 #\ô_r& zΝsàôãr&uρ
Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 50
Ibid, hlm. 67
31 berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.51
b) Pembiayaan Musyarakah Dalam pembiayaan musyarakah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu usaha/proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak. Hal ini dibolehkan oleh Islam dengan mengambil landasan (Q.S Shaad-24).52 4’n?tã öΝåκÝÕ÷èt/ ‘Éóö6u‹s9 Ï!$sÜn=èƒø:$# zÏiΒ #Z ÏVx. ¨βÎ)uρ ( ϵÅ_$yèÏΡ 4’n<Î) y7ÏGyf÷ètΡ ÉΑ#xσÝ¡Î0 y7yϑn=sß ô‰s)s9 tΑ$s% çµ≈¨ΨtGsù $yϑ¯Ρr& ߊ…ãρ#yŠ £sßuρ 3 öΝèδ $¨Β ×≅‹Î=s%uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ωÎ) CÙ÷èt/ ∩⊄⊆∪ z>$tΡr&uρ $YèÏ.#u‘ §yzuρ …çµ−/u‘ txøótGó™$$sù Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.53
51
Departemen Agama RI, loc., cit., hlm. 459 Suhrawardi k.Lubis, op., cit., hlm. 67 53 Departemen Agama RI, loc., cit., hlm. 363 52
32 c) Pembiayaan Bai’u Bithamann Ajil Dalam bentuk pembiayaan, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakannya. Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan akikah, tabungan keperluan pendidikan,tabungan kepemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, bahkan dapat juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.54 4. Larangan Bagi BPR Membuka Unit Syari’ah Dual banking sistem yang menjadi landasan beroperasinya sitem perbankan ganda hanya dilakukan oleh perbankan umum. Bank yang dapat membuka sistem syariah adalah bank umum dan bukan BPR. Pemerintah memberikan batasan ini dalam rangka menjaga kinerja bank agar selalu stabil. BPR dilarang membuka usaha dengan prinsip syariah, tetapi hanya diperbolehkan mengubah dan mengkonversi kegiatan usahanya menjadi total syariah. Jika BPR tersebut telah memperoleh izin perubahan usaha menjadi Syariah, BPR tidak dapat merubah kembali menjadi konvensional.
54
Suhrawardi k.Lubis, loc., cit., hlm. 68
33 Pembatasan bagi BPR ini dapat dianalisa melalui dua pendekatan yaitu permodalan dan wilayah kerja atau operasional. Dilihat dari analisis permodalan, pendirian BPR baik syariah maupun konvensional relatif lebih kecil dibanding dengan bank umum. Pendirian BPR baik konvensional maupun syariah harus memenuhi ketentuan modal sebagai berikut: 1. Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di Wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Madya Tanggerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang (jabotabek). 2. Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di ibukota propinsi diluar wilayah tersebut pada huruf a. 3. Rp 500.0000.000 (lima ratus rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf b.55 Ketentuan permodalan memiliki kesamaan dengan jumlah modal minimal yang harus disediakan bagi bank umum yang akan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah. Ketentuan bank umum yang akan membuka kantor cabang. Karena pemodalan diatur sebagai berikut: 1. Rp 2.000.000.000 (dua milyar) untuk pembukuan kantor cabang Syari’ah yang berkedudukan di Wilayah jabotabek. 2. Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek
55
Muhammad Ridwan, loc., cit., hlm. 107
34 Dari dua aturan minimal permodalan yang harus di sediakan, terdapat kesamaan antara pendirian BPRS dangan pendirian kantor cabang atau unit usaha syariah bagi bank umum konvensional, baik untuk Wilayah Jabotabek maupun luar wilayah Jabotabek.56 D. Pemberdayaan dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) 1. Pengertian Pemberberdayaan A. Pradigma pemberdayaan Pemberdayaan atau empowerment dari kata power dapat diartikan sebagai “daya”. Daya dalam arti kekuatan disini berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. la merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan
yang
menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Terdapat beberapa pengertian dan indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu : 1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). 2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii). 3. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 56
Ibid, hlm. 108
35 memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106). 4. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.57 B. Terapi Pemberdayaan Secara konseptual tentang terapi dan langkah-langkah strategis pemberdayaan ekonomi umat Islam. Adapun terapi tersebut antara lain: 1) Mengadakan Sensus Sensus merupakan upaya yang dilakukan guna memperoleh data yang akurat dan valit berkaitan dengan data warga/anggota baik data kependudukan, data kependidikan, data perekonomian, data sarana dan prasarana keagamaan, data harta kekayaan dan sebagainya.58 2) Pengembangan Teologi Kerja Rasional
57 58
http://id.wikipedia.org/wiki/UKM di download tanggal 17 Maret 2011 Mujiono Abdillah, loc., cit., hlm. 3
36 Islam sebagai pewaris pembaharuan sudah barang tentu menjadi agen pembangunan teologi kerja rasional. Sebab sistem teologi kerja rasional merupakan bagian integral dari paket pembaharuan Islam.59 Inti teologi kerja rasional adalah keyakinan sistemik bahwa keberhasilan suatu pekerjaan ditentukan oleh hukum kausalitas yang mengacu pada kaidah rasionalitas. Adapun implementasi operasional sistem teologi kerja rasional meliputi: a. Semangat Kerja Tinggi Mukmin sejati adalah mukmin yang memiliki semangat kerja tinggi. Tidak layak orang mengaku dirinya mukmin jika semangat kerjanya rendah. Sebab orang beriman mengedepankan azas prestasi kerja yang berkualitas prima. “Mukmin sejati hanyalah yang sukses duniawiyah dan sukses ukhrowiyyah”. Di samping itu, Allah Swt sangat apresiatif terhadap orang yang memiliki semangat kerja tinggi dan amal sholeh. “Mukmin yang berprestasi dalam kerja pasti akan sukses” (Man ‘amila sholikhan min dzakarin au unsta lanuhyiyannahum khayatan thayibatan).60 b. Produktivitas Kerja
59 60
Ibid, hlm. 4 Ibid, hlm. 5
37 Tidak pantas seseorang menyatakan dirinya beriman jika tidak memiliki prinsip produktifitas kerja. Dengan kata lain, keberimanan seseorang diukur dengan parameter produktifitas kerjanya. Semakin tinggi
produktivitas
kerja
seseorang
semakin
tinggi
indikator
keberimanannya. Sebaliknya rendahnya produktivitas kerja seseorang menunjukkan rendahnya tingkat keberimanannya.61 Peryataan teologis demikian di dasarkan pada ayat teologi kerja rasional yaitu: (Q. S. Al Hadiid ayat 20). ÉΑ≡uθøΒF{$# ’Îû ÖèO%s3s?uρ öΝä3oΨ÷t/ 7äz$xs?uρ ×πuΖƒÎ—uρ ×θøλm;uρ Ò=Ïès9 $u‹÷Ρ‘‰9$# äο4θu‹ysø9$# $yϑ¯Ρr& (#þθßϑn=ôã$# ãβθä3tƒ §ΝèO #vxóÁãΒ çµ1utIsù ßk‹Íκu‰ §ΝèO …çµè?$t7tΡ u‘$¤ä3ø9$# |=yfôãr& B]ø‹xî È≅sVyϑx. ( ω≈s9÷ρF{$#uρ !$u‹÷Ρ‘$!$# äο4θu‹ysø9$# $tΒuρ 4 ×β≡uθôÊÍ‘uρ «!$# zÏiΒ ×οtÏøótΒuρ Ó‰ƒÏ‰x© Ò>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ( $Vϑ≈sÜãm ∩⊄⊃∪ Í‘ρãäóø9$# ßì≈tFtΒ ωÎ)
Artinya: ”Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.62 c. Profesionalisme Kerja Manusia layak menyebut dirinya beriman jika memiliki prinsip profesionalisme kerja. Sebaliknya tidak layak menyebut dirinya
61 62
Ibid, hlm. 6 Depatemen Agama RI, op., cit., hlm. 431
38 beriman jika memiliki prinsip kerja serabutan dan asal-asalan. Rumusan demikian di dasarkan pada Al-quran surat al-Isra’ ayat 84. ∩∇⊆∪ Wξ‹Î6y™ 3“y‰÷δr& uθèδ ôyϑÎ/ ãΝn=÷ær& öΝä3š/tsù ϵÏFn=Ï.$x© 4’n?tã ã≅yϑ÷ètƒ @≅à2 ö≅è% Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya{867} masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.{867} Termasuk dalam pengertian Keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya.63 Kemudian dudukung oleh pernyataan Rosulullah Saw: Pِ R َ STUV اXِ Y ِ Zَ ْ\ Sَ]َ S^ِ_َْأهXِ ْbc َ d َ VِإXُ ْgh َ ْ َاiِj ُوlإذ Artinya: “Jika persoalan diserahkan kepada orang yang tidak profesional tunggu saja saat kehancurannya”. Berdasarkan rumusan diatas bahwa parameter keberimanan seseorang ditentukan oleh tiga hal yakni semangat kerja, produktifitas kerja dan profesionalisme kerjanya.64
2. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah A. Pengertian UKM Pengertian industri kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instasi ini, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari 600 juta. Sedangkan yang dimaksud industri kecil oleh kadin adalah usaha industri yang memiliki
63 64
Ibid, hlm. 232 Mujiono Abdillah, op, cit., hlm. 7
39 modal kerja kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta.65 Berbeda dari ketiga batasan tersebut karakter usaha kecil dan menengah di Indonesia masih beragam dan tergantung dari konsep yang digunakan
industri
Usaha
Kecil
masih
identik
lemah.
Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan di instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan susaha kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang mempekerjakan kurang dari lima orang.66 Dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah67: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 65
Sritua Arief. Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institut of Development and Economic Analiysis), 1997 cetakan 1, hlm. 48 66 Ibid, hlm. 48 67 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008, hlm. 4
40 dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsug dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsug dari Usaha Kecil dan Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undng-undang ini. 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tuhunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.68 5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 6. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, 68
Ibid, hlm. 5
41 dan
Menengah
memperoleh
pemihakan,
kepastian,
kesempatan,
perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung,
atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Basar.69 Asas dan Tujuan Bab II pasal 2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan: 1) Kekeluargaan 2) Demokrasi Ekonomi 3) Kebersamaan 4) Efesisnsi berkeadilan 5) Berkelanjutan 6) Berwawasan Lingkungan 7) Kemandirian 8) Keseimbangan Kemajuan
69
Ibid, hlm. 6
42 9) Kesatuan Ekonomi Nasional Pasal
3
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
bertujuan
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.70 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaann bagian kesatu pasal 4 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dan berprakarsa sendiri. b. Perwujudan kebijakan puplik yang transparan, akuntable dan berkeadilan. c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. e. Penyelenggaraan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian secara terpadu.71 Bagian dua Tujuan pemberdayaan Pasal 5 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
70 71
Ibid, hlm. 7 Ibid, hlm. 7
43 3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kriteria Usaha Mikro dalam Bab IV Pasal 6 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).72 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunanan tempat usaha.
72
Ibid, hlm. 8
44 b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 4) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan ayat 2 huruf a, huruf b, serta ayat 3 huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.73 B. Jenis-jenis Usaha Kecil dan menengah Menurut Soetrisno P.H., yang dirujuk oleh Edillius dkk. Jenisjenis UKM di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari: a) Sektor Koperasi b) Sektor Negara c) Sektor Swasta, yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Usaha Perorangan dan Perusahaan Internasional. Jika ditinjau berdsarkan bentuk produksinya, terbagi atas: a. Perusahaan Industri b. Perusahaan Niaga c. Perusahaan Agribisnis d. Perusahaan Jasa e. Perusahaan Ekstratif f. Perusahaan Kredit. 73
Ibid, hlm. 9
45 Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnyaterhadap utang perusahaan. Yang terasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perorang dan Firma. 2. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas.74 C.
Strategi Pengembangan UKM Dengan latar belakang seperti tindakan yang harus
dilakukan
untuk memacu perkembangan industri kecil dimasa datang, sebagaimana diketahui perekonomian Indonesia dimasa datang akan ditandai oleh berlangsungnya era perdagangan bebas. Dalam era penuh kompetesi itu, tiap-tiap perusahaan akan dipaksa untuk mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif akan dipaksa untuk menyingkir dari pasar. Dengan demikian, perdagangan bebas sebenarnya tidak hanya merupakan tantangan industri kecil. Dan juga merupakan tantangan industri menengah dan besar.75 Tantangan yang dihadapi industri kecil sebagaian besar akan berasal dari dalam lingkungannya sendiri. Sebagaimana dikemukakan tadi,
74
Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 47 75 Sritua Arief, op., cit., hlm. 51
46 kelemahan industri kecil terutama melekat pada cirri-ciri umum yang dimilikinya, yaitu berupa kelemahan manajerial. Kelemahan lain seperti skala ekonomi yang terbatas atau marjin keuntungan yang tipis, lebih banyak merupakan akibat dari kondisi persaingan antar sesama industri kecil yang memang tergolong sangat ketat.76 Adapun tantangan eksternalnya, sebagain diantaranya justru akan berasal dari kemitraan yang dibangunnya dengan industri menengah dan besar.77 Karena itu, salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengembangkan industri kecil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
Para
pengelola
industri
kecil
perlu
meningkatkatkan
menejerialnya. Sedangkan para pekerja industri kecil dituntut untuk meningkatkan
kemampuannya
dalam
menjamin
standar
kualitas
pekerjaannya. Dengan demikian, dalam mengembangkan SDM industri kecil inilah peranan Departemen Perdangan dan Perindustrian, serta Departemen Koperasi dan PKK, akan sangat diharapkan.78
76
Ibid hlm. 52 Ibid hlm. 53 78 Ibid, hlm. 54 77
BAB III DISKRIPSI BPRS BEN SALAMAH ABADI DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) A. Gambaran Umum BPRS Ben Salamah Abadi 1. Sejarah dan Profil BPRS Ben Salamah Abadi Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. pengaturan jenis bank hanya dilihat fungsinya saja. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1, di mana disebutkan bahwa bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Sebagaimana dijelaskan dalam surat keputusan direksi BI No. 35/25/Kep/Dir bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. (Bank Indonesia : 1999). BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan bank yang pertama kali berdiri dan menggunakan sistem syariah di Kabupaten Grobogan, secara geografis BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terletak di jalan ahmad yani No. 35 Purwodadi Kabupaten Grobogan.
47
48 BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi berasal dari Purwokerto dengan nama Sabilul Muttaqin, namun di Purwokerto BPRS Ben Salamah Abadi ini belum sempat beroperasi dan melalui proses akuisisi pada tanggal 18 April 1984. Sabilul Muttaqin Purwokerto menjadi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi didirikan dengan: Visi Amanah Mensejahterakan Umat, dan dengan misi yang diemban yaitu : 1) Mengimplementasikan dan mengembangkan pola dan sistem syariah. 2) Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah dan berintegrit. 3) Menjadi bank syariah tepercaya bagi masyarakat muslim. Pada awal berdirinya bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang lemah terjangkau oleh bank umum. BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional. BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) berdiri pada tanggal 18 April 2004 dengan modal awal Rp 500.000.000,-. Modal berbentuk saham, ada lima orang pemegang saham di BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) antara lain ; Abdun Nafiq, SE., Ir. Lilik Yanuar, M.M., H. Badi Zaenal Abidin, Betty Anovia, Ben Alviyana. Sampai sekarang aset yang dimiliki BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) sebesar Rp8.000.000.000,79 BPRS Ben Salamah Abadi setiap seminggu sekali
79
Wawancara dengan Saudara Anang Arif S, selaku Direksi BPRS BSA pada tamggal 8 Oktoberber 2011.
49 mengadakan RUPS. Namun sebenarnya sistem penerapan di BI RUPS dilaksanakan 1 tahun sekali atau maksimal tidak terbatas, tapi BPRS Ben Salamah Abadi belum mengikuti penerapan ini karena BPRS Ben Salamah Abadi baru beroperasi tanggal 18 April 2005. RUPS biasanya diakukan di kantor BPRS Ben Salamah Abadi, tidak jarang juga dilakukan di rumah pemilik kantor. Pada dasarnya BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) didirikan dengan tujuan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai dan rekan-rekan koperasi dan juga menjadi perantara dan kerjasama antara aghniya (pemilik harta) dengan mudhorib (pelaksana usaha). Penerapan sasaran ini didorong oleh keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang memperbolehkan bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kekuatan hukum ini, bank syariah mendapatkan kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan aksi bisnis dalam dunia perbankan. Pada tahap awal berdirinya dan beroperasinya, BPRS Ben Salamah Abadi banyak belajar, terutama pada Malaysia (di samping negara-negara lain yang telah memiliki bank syariah) yang telah mendirikan bank syariah sepuluh tahun sebelumnya. Pengetahuan konsep, operasi dan teknis yang diperoleh dari negara tersebut sangat berharga dari manajemen BPRS Ben Salamah Abadi, dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menjaga kelangsungan hidup bank . Kalau dicermati salah satu ayat surat al-Baqarah 276 ∩⊄∠∉∪ ?ΛÏOr& A‘$¤x. ¨≅ä. ?=ÅsムŸω ª!$#uρ 3 ÏM≈s%y‰¢Á9$# ‘Î/öãƒuρ (#4θt/Ìh9$# ª!$# ß,ysôϑtƒ
50 Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].80 Menunjukkan suatu kondisi hubungan terbalik antara infaq, zakat (voluntary duties) dengan riba. Allah menegaskan dalam ayat tersebut, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. Ayat ini mengindikasikan implikasi fungsi hubungan terbalik dari dua variabel tersebut, yaitu infaq, zakat atau shodaqah dengan riba. Eksistensi BPRS Ben Salamah Abadi semakin mantap dalam hal pembiayaan khususnya modal kerja dan investasi di sektor riil bagi nasabah (agen of economic development). Dengan demikian, fungsi utama BPRS Ben Salamah Abadi dalam pemberian modal kerja memang diarahkan dalam konteks how to make money effective and efficient to increase economic value. Sedangkan kegiatan invenstasi yang dapat dikembangkan di BPRS Ben Salamah Abadi yaitu menumbuhkan kegiatan produksi massal berskala kecil dan menengah khususnya di sektor agro industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan, dalam kegiatan komersial, BPRS Ben Salamah Abadi dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti : a. Mendukung pengadaan faktor-faktor produksi. b. Mendukung perdagangan antar daerah. c. Mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.
80
Departemen Agama RI, op cit, hlm. 36, [177] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.[178] maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.
51 Peranan BPRS Ben Salamah Abadi dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Beberapa kendala pengembangan BPRS Ben Salamah Abadi selama ini adalah : 1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional BPRS Ben Salamah Abadi. 2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi. 3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal. 4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas. 5. SDM yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas. 6. Persaingan produk perbankan yang ketat dan jor-joran yang mempersulit segmen pasar syariah. Pengembangan BPRS Ben Salamah Abadi diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan BPRS Ben Salamah Abadi (BSA). 2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi BPRS Ben Salamah Abadi tahun 2011. a.
Pemilik BPRS Ben SalamahAbadi 1) Abdun Nafiq, SE 2) Ir. Lilik Zanuar, MM 3) H. Badi Zaenal Abidin
52 4) Betty Anovia 5) Ben Alfiana b.
Struktur Kepengurusan BPRS Ben Salamah Abadi 1) Komisaris
: Betty Anovia - H. Badi Zaenal Abidin
2) DPS
: Drs. H. Harno H. Isa
3) Direktur
: Ning Kristiani, S.E
4) Wakil Direksi
: Anang Arif Sudiro, S.E
5) AO dan FO
: Eko Heri S, A.Md - Arif Budi Nurahmad, S.E -
Yanaili Mu’minat, S.EI
6) Accounting
: Sri Mulyani, SIP
7) Teller
: Ana Chuzaimatul Choiriyah, A.Md.
8) Satpam
:-
53 Skema Struktur Organisasi BPRS Ben Salamah Abadi RUPS Dewan Komisaris Komisaris Utama Betty Annovia Komisaris H. Zaenal Abidin
DPS Drs. H. Harno H. Isa
Direksi Direktur Utama Ning Krisniati, SE Internal Audit Drs. H. Harno H. Isa IIIs
Direktur Anang Arief. S, SE
Kabag Operasional Sri mulyani, SIP
Kabag Marketing Anang Arief. S, SE
Kabag Umum -
Taller Anna Chuzaimatul
Accoun Officer Eko Heri S, Amd Arif Budi N, SE
Personalia Ning Krisniati, SE
Accounting Sri Mulyani, SIP
Funding Oficer Yunaily Mu’minat
Costumer Servis Anna Chuzaimatul
Juru Taksir Imam Wahyudi
Deposito/tabungan/ Support Sri Mulyani, SIP
Adm Pembiayaan Sri mulyani, SIP
Laporan Sri Mulyani, SIP
Legal Korektor Eko Hery S, Amd
Skretariat/Logistik /Pajak Sri Mulyani, SIP
Satpam -
54 Sumber: PT. BPRS Ben Salamah Abadi c.
Tugas dan tanggung jawab Pengurus BPRS Ben Salamah Abadi 1) Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris antara lain: a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang. b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi. c) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan angaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi. d) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi. e) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi. f) Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg atau avaliste), penggadaian serta penjualan baik untuk bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan perseroan. g) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi.
55 h) Menyetujui semua hal yang menyangkut perusahaan modal dan pembagian laba. i) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan. j) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara direktur utama dan direktur. 2) Direksi Tugas dan tanggung jawab direksi, antara lain : a) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik untuk masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaan. b) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris. c) Mengajukan neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporanlaporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penelitian. d) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham. e) Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan. f) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
56 g) Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui. h) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan. 3) Direktur Utama Tugas dan tanggung jawab direktur utama, antara lain : a) Mewakili direksi atas nama perseroan. b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai. c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan. d) Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham. e) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan sdan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris. 4) Direktur Tugas dan tanggung jawab direktur, antara lain : a) Mewakili direktur utama atas nama direksi. b) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan. c) Bertanggung jawab terhadap operasional, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan. d) Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.
57 5) Marketing Tugas dan tanggung jawab marketing, antara lain : a) Menerima, melayani tamu/nasabah yang datang ke bank yang memerlukan pelayanan pemberian kredit dari bank atau jasa perbankan lainnya. b) Melakukan, membuat analisa ekonomis/analisa kredit yang diperlukan untuk setiap proses pemberian kredit berdasarkan kelayakan, kelaziman dan prinsip-prinsip pemberian kredit yang wajar. c) Mengusulkan kepada lembaga credit committee untuk setiap pemerian kredit yang diproses/ditangani untuk mendapatkan approval. d) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan. e) Melakukan
marketing/silicitasi
nasabah
baik
dalam
rangka
penghimpunan sumber-sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian kredit secara efektif dan terarah. 6)
Bidang Umum dan Personalia Tugas dan tanggung jawab bidang umum dan personalia, antara lain: a) Menginventarisir kebutuhan karyawan perusahaan dan kemudian smenyediakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Memelihara/menjaga harta/inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik.
58 c) Menyiapkan, melaksanakan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi. 7) Teller Tugas dan tanggung jawab teller, antara lain: a) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran
tunai
maupun
cek/bilyet
giro
bank
lain,
maupun
penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan. c) Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas sesuai dengan voucer yang ada bersama-sama dengan pimpinan. d) Membuat kas register berdasarkan courpokus. e) Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada direktur. 8) Accounting Tugas dan tanggung jawab accounting, antara lain: a) Membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah. b) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga/pemeriksa BI. c) Menyimpan semua arsip pembukuan voucer-voucer dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
59 d) Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasikan kepada direksi. e) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga, memelihara
posisi
keuangan
perusahaan
sesuai
dengan
petunjuk/policy manajemen-manajemen agar senantiasa berada pada posisi sehat, baik aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. 9) Satpam a) Menjaga dan menyelenggarakan keamanan dengan baik b) Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait. c) Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register d) Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank. 10) Dewan Syariah a) Menelaah (mereview) peraturan korporat yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum dan syariah peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan. b) Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Ben Salamah Abadi apakah sesuai syariah. c) Menelaah masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: 1. Benturan kepentingan 2. Melanggar kepatuhan
60 3. Melakukan kecurangan 4. Manipulasi d) Menilai kebijakan akuntan dan penerapannya. e) Meneliti laporan keuangan 3. Produk-produk BPRS Produk BPRS Ben Salamah Abadi Antara Lain: 1. Produk Penghimpunan Dana a. Tabungan Wadiah Salamah Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip wadiah yad dhomanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang manguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran awal Rp 10.000,- nasabah dapat membuka dan memiliki rekening Tabungan Salamah. BPRS Ben Salamah Abadi memberikan nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening Tabungan Salamah, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank memakai sistem komputerisasi tabungan sebagai andalan. b. Tabungan Pendidikan Salamah Tabungan untuk rencana pendidikan putra-putri anda dengan prinsip mudhorobah mutlaqoh. Setoran awal minimal Rp 10.000,- yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Transaksi mudhorobah mutlaqoh merupakan
61 bentuk kerja sama antara shahibul maal dengan mudhorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. c. Tabungan Qurban Barokah Tabungan untuk rencana ibadah qurban anda dengan prinsip mudhorobah mutlaqoh, dengan setoran pertama minimal Rp 10.000,d. Deposito Mudharobah Abadi Tabungan dalam bentuk simpanan/investasi dengan prinsip mudhorobah mutlaqoh yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut: a) Jangka waktu 1 bulan – 42 : 58 setara dengan 1,12 x 12 = 13,44 per tahun. b) Jangka waktu 3 bulan – 37 : 63 setara dengan 1,13 x 12 = 15,96 per tahun. c) Jangka waktu 6 bulan – 31 : 69 setara dengan 1,40 x 12 = 16,80 per tahun. d) Jangka waktu 12 bulan – 28 : 72 setara dengan 1,51 x 12 = 18,12 per tahun. Pembukaan rekening deposito mudhorobah Abadi setoran pertama minimal Rp500.000,e. Tabungan Haji umat
62 Tabungan Haji Ummat (THU) dengan bentuk simpanan dengan prinsip wadiah yad dhomamah yang akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji, dengan setoran minimal Rp 10.000.000,- (dapat shet), dan setoran Rp 100.000,- non shet. 2. Prodak Pembiayaan 1) Pembiayaan Mudhorobah Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pemilik modal/bank (shohibul maal) menyediakan mosal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (mudhorib) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati. 2) Pembiayaan Murobahah Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan atau sekaligus jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Adapun jenis pembiayaan murobahah meliputi: a. Murobahah Konsumtif Multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai/pengusaha/profesional untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan UU/hukum yang berlaku dan tidak termasuk yang
63 diharamkan syariah Islam dengan minimal Rp 20 juta s.d. Rp 2 milyar, jangka waktu maksimal 8 tahun. b. Murobahah Konsumtif Rumah (MKR) adalah murobahah untuk pembelian rumah tinggal dengan maksimum Rp 2 milyar, jangka waktu maksimal 15 tahun dan disyaratkan uang muka minimal 20% dari harga perolehan. c. Murobahah Konsumtif Kendaraan (MKK) adalah murobahah konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor, jangka waktu untuk mobil baru maksimal 5 tahun, mobil second hand jangka waktu 3 tahun, untuk motor baru jangka waktu maksimal 3 tahun dan untuk motor second hand (umur teknis maksimal 5 tahun terakhir) jangka waktu maksimal 2 tahun, uang muka untuk MK disyaratkan minimal 20 % dari harga perolehan. d. Murobahah Konsumtif Pegawai (MKP) yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai/kaaryawan suatu perusahaan/instansi untuk pembelian berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak diharamkan dengan maksimalpembiayaan Rp 20 juta jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun. e. Murobahah Usaha Kecil (MUK) yaitu jenis pembiayaan murobahah untuk keperluan produktif/usaha kecil dengan maksimal s.d. Rp 150 juta. Perangkat analisisnya menggunakan perangkat analisis standar yang terdiri dari laporan kunjungan setempat dan laporan verifikasi.
64 f. Murobahah Usaha Ritel (MUR) yaitu pembiayaan dengan prinsip murobahah untuk keperluan produktif/usaha dengan maksimal s.d. Rp 5 milyar. Perangkat analisa menggunakan alat BCM. 3) Pembiayaan Musyarokah Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan, berguna bagi anda yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha. 4) Ijarah Bai’ut Takhjiri Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli, pembiayaan ini berguna untuk anda yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pemilikan aset. 5) Al-Qardhul Hasan Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan. Dari beberapa produk penghimpunan dana dan pembiyaan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa produk yang belum beroperasi. Untuk prodak penghimpunan dana yang sudah beroperasi adalah tabungan Wadiah Salamah dan Deposito Mudharobah Abadi. Sedangkan untuk produk pembiyaan yang sudah beroperasi antara lain murobahah, mudharobah, musyarokah. BPRS Ben Salamah Abadi tidak hanya melayani nasabah muslim masih juga melayani nasabah non muslim. Namun nasabah non muslim masih jarang, karena di BPRS lebih mengutamakan nasabah muslim.
65 4. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha BPRS Ben Salamah Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola pada kegiatan di bidang keuangan BPRS BSA pengelolaan pengembangan usahanya melalui: a. Penghimpun dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan. b. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai baitul mal (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf yang mana dana di antaranya dana maal ditujukan kepada Yayasan Islamic Centre yaitu panti asuhan yang dikelola oleh BPRS Ben Salamah Abadi dan BMT Ben Taqwa. c. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain : 1. Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 4. Tidak ada yang meragukan bagi hasil. 5. Persoalan yang dihadapi BPRS Ben SAlamah Abadi 1. Bidang Operasional Permasalahan yang timbul pada bidang operasional adalah saat ketepatan dalam perhitungan uang baik pada saat pembayaran maupun penerimaan. Ini akan mempengaruhi saat pembuatan penutupan buku kasir dan
66 perhitungan saldo kas, di mana jumlah uangnya harus sama dengan jumlah uang yang ada di brankas, dan dalam sistem komputernya yang dirasa belum menunjang yang masih perlu dibenahi. 2. Bidang Pemasaran Dalam pemasaran produk BPRS Ben Salamah Abadi sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat letak geografis keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, di mana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan. 3. Bidang Sosialisasi Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BPRS Ben Salamah Abadi. 4. Bidang SDM Persoalan yang dihadapi dalam bidang SDM adalah kurangnya tenaga kerja terdidik dan berpengalaman maupun dari pengawas dan peneliti
67 bank. Padahal dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten. 5. Bidang keuangan Dalam bidang keuangan di BPRS Ben Salamah Abadi masih rendah. Sedangkan karyawannya lulusan sarjana umum yang mana harus lebih tahu sistem keuangan dan perhitungan nisbahnya.81 B. Pemberdayaan UKM BPRS Ben Salamah Abadi di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan 1. Pemberdayaan UKM Pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang ada di BPRS Ben Salamah Abadi adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya. Jadi
pemberdayaan
UKM
adalah
peminjaman
modal
untuk
pengembangan usaha terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan data BPS tahun 2011, kondisi UKM periade 2008 – 2010 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk domestic bruto rata-rata mencapai 56,4%. Secara sektoral
81
Sumber dan dokumentasi PT. BPRS Ben Salamah Abadi
68 aktivitas UKM ini mendominasi sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan prikanan. Sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tabel 1 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar terhadap BPD Tahun 2008-2010 (dalam persentase) di Kec. Godong N0
Lapangan Usaha
Rata-rata 2008-2010 Kecil
Menengah Besar
Jumlah
1
Pertanian
85,98
25,87
9,07
100
2
Perdagangan
70,91
20,40
6,98
100
3
Perindustrian
17,43
6,05
3,75
100
4
Prikanan
15,25
3,34
2,90
100
Sumber kontribusi UKM Kecamatan Godong 2011 Dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan sektor usaha dalam menentukan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok dengan lainnya mencerminkan karakter masing-masing pelaku usaha, sektor yang mendominasi usaha tertinngi pada tabel di atas adalah pertanian. Tabel 2 Komposisi pembiayaan UKM Kecamatan Godong sebelum dan sesudah berdiri BPRS Tahun 2008-2010 Tahun
2008
Rata-rata UKM Sebelum
Sesudah
Lancar
macet
17.670
18.350
1320
820
69 2009
19.450
21.730
1574
765
2010
22.000
26.400
1790
610
Sumber komposisi pembiayaan UKM Kecamatan Godong tahun 2008-2010 2) Sasaran Pembiayaan Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh BPRS Ben Salamah Abadi adalah: a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis. b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainya. c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta. d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis. Prioritas Alokasi Pembiayaan: Tabel Prioritas Alokasi Pembiayaan Jenis Pembiayaan
Alokasi
Jangka Waktu
Modal Kerja
50%
1 - 12 Bulan
Investasi
25%
1 - 24 Bulan
Konsumtif
25%
1 – 36 Bulan
Sumber: PT. BPRS Ben Salamah Abadi Pembiyaan UKM yang disalurkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi secara garis besar terdiri dari UKM dan non-UKM. Khusus pembiayaan UKM
70 dilakukan dengan akad murobahah yang merupakan produk unggulan BPRS Ben Salamah Abadi. Berdasarkan
komposisi
pembiayaan
murobahah
UKM
yang
dikeluarkan dalam laporan keuangan BPRS tahun 2008, 2009 dan 2010 mencapai Rp 2.000.000.000 per tahun. Pada tahun 2008 pembiayaan mencapai Rp 1.360.720.000,- per tahun. Kemudian pembiayaan pada tahun 2009 rata-rata mengalami kenaikan 42% yaitu Rp 1.815.008.000,- dan kemudiaan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 50% yaitu Rp 2.000.000.000,-. Hal tersebut bermakna bahwa BPRS Ben Salamah Abadi menunjukkan peningkatan perhatian untuk membiayai UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun . Tabel 1. Pembiayaan Rata-rataa UKM Murabahah BPRS Ben Salamah Abadi Tahun 2008-2010 Tahun 2
Pembiayaanrata-rata/ tahun
2008
Rp 1.360.720.000,-
2009
Rp 1.815.008.000,-
2010
Rp 2.000.000.000,Sumber: komposisi pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi Murobahah usaha kecil (MUK) yaitu jenis pembiayaan murobahah
untuk keperluan produktif/usaha kecil dengan nominal Rp 1.000.000,- maksimal s.d. Rp 150.000.000,-. Perangkat analisisnya menggunakan perangkat analisis standar yang terdiri dari laporan kunjungan setempat dan laporan verifikasi.82
82
Sumber data komposisi pembiayaan UKM BPRS Ben Salamah Abadi
71 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Murabahah Uasaha Kecil (MUK) untuk administrasi yang diperlukan yaitu : 1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 2. Foto Copy KTP suami istri 3 lembar 3. Foto Copy Kartu keluarga/ surat Nikah 1 lembar 4. Foto Copy jaminan 2 rangkap 5. Rekening listrik/ slip gaji (bagi PNS) 6. Denah lokasi usaha dan tempat tinggal serta jaminan (SHM/SHGB/BPKB 7. Persyatan lain yang diperlukan akan di informasikan. Selain memberikan pembiayaan murabahah BPRS Ben Salamah Abadi juga melakukan pembiayaan mudharobah. Pembiayaan mudharobah yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat administrasi yang diperlukan sama seperti pembiayaan lainnya yaitu: 1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 2. Foto Copy KTP suami istri 3 lembar 3. Foto Copy Kartu keluarga/ surat Nikah 1 lembar 4. Foto Copy jaminan 2 rangkap 5. Rekening listrik/ slip gaji (bagi PNS) 6. Denah lokasi usaha dan tempat tinggal serta jaminan (SHM/SHGB/BPKB) 7. Persyatan lain yang diperlukan akan di informasikan.83 Pembiayaan mudharobah BPRS Ben Salamah Abadi tidak berbeda dengan pembiayaan murobahah, bahwa rata-rata pembiayaan mudharobah juga
83
Wawancara dengan Bapak Anang Arief. S selaku Direksi BPRS Ben Salamah Abadi pada tanggal 8 Oktober 2011
72 terjadi peningkatan pertahun. Pada tahun 2008 pembiayaan mudharobah sebesar Rp 1.262.950.000,-, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan Rp 1.635.110.000.-dengan persentase 37% dan pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 52% dengan nominal Rp 2.000.0000.0000,. Maka dapat dikatakan bahwa komposisi pembiayaan dari tahun ke tahun dirasa sangat membantu terhadap pemberdayaan UKM. Tabel 2. Pembiayaan Rata-rataa UKM Mudharobah BPRS Ben Salamah Abadi Tahun 2008-2010 Tahun 2
Pembiayaan rata-rata/ tahun
2008
Rp 1.262.950.000,-
2009
Rp 1.635.110.000,-
2010
Rp 2.000.000.000,Sumber: komposisi pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi Jadi, secara garis besar tampak bahwa pada awalnya perhatian Ben
Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM sudah bagus dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komposisi kedua tabel diatas sangat berperan dalam pemberdayaan UKM.84 3) Sistem Penghitungan Bagi Hasill Lembaga keuangan syariah mempunyai perbedaan dengan lembaga konvensional, diantara perbedaan itu terletak pada sistem bagi hasil dan sistem bunga. Kalau sistem bunga penentuan besar kecilnya dibuat sebelum (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung dan rugi. Sedangkan dengan sistem
84
Sumber data komposisi pembiayaan UKM BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi
73 bagi hasil, penentuan bagi hasil dihitung pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi. Nisbah bagi hasil yaitu rasio perolehan keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama yang telah disepakati pada pembiayaan ini yaitu 30:70, dengan marjin 18% per tahun. Apabila keuntungan yang diperoleh banyak maka nasabah akan memberikan keuntungan lebih dari keuntungan yang ditetapkan diawal. Namun dikala usaha yang dilakukan nasabah macet, maka langkah awal yang dilakukan pihak BPRS adalah melakukan pembinaan kepada usaha tersebut.85 Dalam hal ini akan diterangkan bagaimana bank dan nasabah akan memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil dari hasil wawancara dengan nasabah BPRS. Contoh Kasus: Bapak Ahmad Fadholi menginginkan pembiayaan untuk usaha peradangan Rp.18.000.000; dengan nisbah bagi hasil 18% pertahun. Jangka waktu yang diinginkan Bapak Ahmad Fadholi adalah 12bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar setiap bulan kepada pihak BPRS? a. Pokok Pinjaman = jumlah pinjaman jumlah angsuran = Rp. 18.000.000; = Rp 1.500.000; 12 b. Bagi Hasil
= % x pinjaman tahun
85
2011.
Wawancara denagan Saudari Sri Mulyani selaku Direktur BPRS BSA pada tanggal 8 Oktober
74 = 18% x Rp 1.500.000;= Rp. 270.000; 12 Jadi jumlah angsuran Pokok Pinjaman= Rp 1.500.000; + Bagi Hasil
= Rp 270.000; = Rp. 1.770.000’
Jadi jumlah angsuran tiap bulan adalah Rp. 1.770.000; Jumlah angsuran ini setiap bulan sama seperti tabel di bawah ini. (dalam jutaan) Bulan Sisa Pinjaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rp. 18.000.000; Rp. 16.500.000; RP. 15.000.000; Rp. 13.500.000; Rp. 12.000.000; Rp. 10.500.000; Rp. 9.000.000; Rp. 7.500.000; Rp. 6.000.000; Rp. 4.500.000; Rp. 3.000.000; Rp. 1.500.000;
Pokok Pinjaman Rp.1.500.000; Rp.1.500.000; Rp.1.500.000; Rp.1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000; Rp. 1.500.000;
Jumlah
-
Rp.18.000.000;
Bagi Hasil
Angsuran
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000; 270.000;
Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000; Rp. 1.770.000;
Rp.3.240.000;
Rp.21.240.000;
Dari data tabel di atas dapat diketahui, bahwa pengembalian pembiayaan selama 1 tahun yang harus
dikembalikan pada pihak BPRS adalah Rp.
21.240.000; dengan nisbah bagi hasil Rp. 270.000; x 12 bulan Rp. 3.240.000.86
86
2011.
Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi selaku nasabah BPRS BSA pada tanggal 10 Oktober
75
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Peranan BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Peranan BPRS sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan BPRS sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keutungan BPRS. Jika BPRS tidak mampu menyalurankan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BPRS tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya
mulai
dari
perencanaan
jumlah
pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit adalah menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain yang
75
76 mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.87 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa, baik pembiayaan atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai pembiyaan untuk pertanian atau perdagangan. Kemudian adanya kesepakan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) dangan perjanjian yang telah dibuat bersama. Kemudian yang menjadi perbedaan antara kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lain terdiri dari analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan
87
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hlm. 73
77 yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi. Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya nenyelamatkan pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyabab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu BPRS Ben Salamah Abadi sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan unsur sebagai berikut: a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang. b. Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. c. Jangka waktu Setip pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
78 e. Balas jasa Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pembarian suatu pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil sesuai prinsip syariah. Jadi disamping melakukan unsur-unsur diatas, BPRS juga melakukan analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BPRS Ben Salamah Abadi guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Faktor ini juga menjadi pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehatihatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P : 88 2. Character Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seeorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. 3. Capacity Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
88
Wawancara dengan Bapak Anang Arif S. selaku Direksi BPRS Ben Salamah Abadi pada tanggal 8 Okrtober 2011
79 4. Capital Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank. 5. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. 6. Condition Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonmi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesui sektor masing-masing. Prinsip 7P yaitu: 1. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party Yaitu mengklafikasikan nasabah pada waktu tertentu atau golongangolongan tertentu bedasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3. Perpose Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan atau kredit, termasuk enis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
80 4. Prospect Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh. 6. Profitability Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini diukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang dikucurkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang jaminan atau jaminan asuransi.89 Disini akan dipaparkan peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS secara garis besar terdiri dari Usaha Kecil Menengah (UKM) dan non-UKM. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi perbankan syariah sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan komposisi pembiayaan UKM dan kontribusi UKM dan Besar terhadap BPD di Kecamatan Godong meningkat dari tahun ke
89
Kasmir, loc., cit., hlm, 93
81 tahun sesudah adanya BPRS,
teruma sektor pertanian yang mendominasi
penyaluran UKM yang semula 17.670 naik menjadi 26.400 UKM. Khusus pembiayaan untuk UKM dilakukan dengan beberapa prinsip akad, diantaranya prinsip murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Dari hasil penilitian lapangan yang diperoleh, bahwa komposisi pembiayaan murabahah UKM yang dikeluarkan dalam laporan keuangan tahunan BPRS Ben Salamah Abadi tahun 2008, 2009, dan 2010 mencapai Rp 2.000.000.000 per tahun. Pada tahun 2008 pembiayaan murabahah mencapai Rp 1.360.720.000,per tahun. Kemudian pembiayaan pada tahun 2009 rata-rata mengalami kenaikan 42% yaitu Rp 1.815.008.000,- dan kemudiaan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 50% yaitu Rp 2.000.000.000,- dan komposisi pembiayaan mudharabah BPRS Ben Salamah Abadi tahun 2008, 2009, dan 2010 mencapai Rp 2.000.000.000 per tahun. Pada tahun 2008 pembiayaan mudharobah sebesar Rp 1.262.950.000,-, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan Rp 1.635.110.000.- dengan persentase 37% dan pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 52% yaitu Rp 2.000.0000.0000,-90. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPRS Ben Salamah Abadi sangat berperan dalam peningkatan pemembiayaan terhadap UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
90
Sumber dan Dokumen pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi
82 Secara garis besar tampak bahwa pada awalnya perhatian BPRS BSA cukup besar dan dari tahun ke tahun meningkat, terutama tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS Ben Salamah Abadi menjalankan fungsi sosialnya dengan cara meningkatkan pembiayaan untuk UKM dan sesudah memberikan pembiayaan pada nasabah pihak BPRS melakukan survei lapangan memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap nasabah agar nasabah benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk usahanya. Keberpihakan BPRS terhadap UKM dan ekonomi syariah terwujud dalam visi dan misi BPRS. Salah satu wujud nyata bahwa BPRS Ben Salamah Abadi sangat berperan terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yaitu melalui program Kredit Usaha Rakyat melalui lembaga koperasi, diantaranya dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah, salah satunya adalah Bapak Ahmad Fadholi yang melakukan transaksi pembiayaan dengan pihak BPRS dengan prinsip bagi hasil. Nisbah yang telah disepakati yaitu 30:70 dengan marjin 18% per tahun, pembiayaan digunakan untuk mengembangkan usahanya disektor perdgaangan pertanian. Dengan adanya pembiayaan tersebut usaha Bapak fadholi menjadi lebih berkembang dan terbantu dari kondisi sebelumnya yang belum memenuhi kebutuhannya, dan disamping itu jangka waktu angsuran pengembalian pinjaman dana sangat efisien bagi nasabah. Sehingga dengan adanya pembiayaan UKM yang disalurksan oleh BPRS Ben Salamah Abadi, Bapak fadholi menambah jumlah usahanya.91 Dalam mengoptimalkan peranannya terhadap pemberdayaan UKM, BPRS Ben Salamah Abadi memiliki kerja sama yang dilakukan dalam bentuk:
91
Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi. selaku nasabah BPRS Ben Salamah Abadi pada tanggal 10 Oktober 2011
83 a. Kerja sama linkage program dengan lembaga keuangan syariah b. Kerja sama dengan lembaga pendamping LKSM c. Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka kemitraan Di samping model kerjasama tersebut ada program bentuk lain yang dilakukan dengan beberapa BMT yang bersifat khusus. Keberadaan BPRS ini dalam kapasitasnya sebagai mitra bagi pengembangan LKSM menjadi sangat penting. Dari penelitian pembiayaan BPRS terhadap UKM diharapkan lebih optimal, karena BPRS memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani pembiyaan UKM. Kerja sama ini diharapkan
menciptakan sinergi
dalam
penyaluran pembiayaan terhadap UKM.92 Dari analisis diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penyaluran pemberdayaan UKM yang terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tergolong
pembiayaan murabahah dan mudharobah yang merupakan produk
pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi yang diperioritaskan pada sektor jasa, pertanian dan perdagangan terutama untuk modal kerja bagi masyarakat menengah ke bawah di Kecamatan Godong Kabupaten grobogan.
92
Wawancara dengan Bapak Anang Arif S. selaku Direksi BPRS Ben Salamah Abadi pada tanggal 8 Oktober 2011
84 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil analisa dan penulisan skripsi yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa memang hubungan UKM dengan BPRS tidak bisa diabaikan, karena BPRS itu sendiri merupakan sarana untuk permodalan UKM sehingga dapat berkembang. Maka pada penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbankan syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu mulai maraknya berdiri Bank Syariah maupun lembaga non Bank, yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam data laporan komposisi pembiayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah BPRS berdiri dari tahun 2008 - 2010 yang membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan marjin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, pertanain dan perdangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat berpengaruh besar bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.
84
85 B. Saran Salah satu strategi untuk menangani masalah pembiayaan UKM, prihal yang dapat diterapkan adalah: 1. Optimalisasi lembaga pemerintahan dan linkage program untuk penambahan permodalan, baik itu antara BMT dan BPRS serta Bank Syariah yang mengadakan pendanaan UKM. Walaupun sudah ada beberapa lembaga swasta, serta bank maupun non bank, akan tetapi itu dirasa kurang cukup kontributif untuk pemberdayaan UKM, karena belum ada penanganan khusus dari lembaga pemerintahan. 2. Adanya pengawasan, bimbingan, dan penyuluhan oleh instansi pemerintah maupun lembaga terkait terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha, agar tercipta masyarakat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sangat dibutuhkan.
C. Penutup Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat dan petunjuk-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia dan semua pihak yang telah membantu secara baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih bersifat sederhana, penulis mohon maaf yang sebesarbasarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Mohon kritik dan saran
86 yang bersifat konstruktif penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya yang menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan. Amin ya robbal ’alamiin.
DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Mujiono, Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah, Semarang: 1998 Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 Adi, Rianto, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 Amalia, Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009 Arief. Sritua, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institut of Development and Economic Analiysis), 1997 cetakan 1 Arikunto, Suharsimi, Jakarta:Rineka Cipta, 1998
Prosedur
Penelitian
Suatu
Pendekatan
Praktek,
Diodawati, Agua Nita, Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keungan Syariah BMT Assa’adah Malang, (Malang: FT -UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Jurnal Umum, 2004 Departemen Diponegoro, 2005
Agama
RI,
Al-Qur’an
dan
Terjemahnya,
Bandung:CV.
Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002 Hadi, SutrisnoMetodologi Penelitian Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1989 http://www.bi.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/UKM Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007 Lubis. K. Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 Maulana, Anang, Peran dan Fungsi Perbankan Syari’ah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU no.21 Tahun 2008, (Medan: FE-USU Medan), Jurnal Umum, 2008
46 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009 M. Lutfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadu Publishing, 2003 Nursalim, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, (Malang: FTUIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Jurnal Umum, 2010 Nur Asiyah, Peran BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kec. Lasem, Skripsi Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010 Ridwan, Muhammad, Konstruksi Bank Syari’ah Indonesia, (Yogyakarta: UII perss: 2004) Soemitro, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Kencana, 2009 Edisi pertama, Cetakan ke-1 Sumber profil dan dokumen BPRS BEN Salamah Abadi Purwodadi Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) Umar, Husein, Research Methods in Finance and Banking, (akarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008 Warkum, Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004 Wawancara saudara Anang Arif sudiro selaku Direksi BPRS Ben Salamah Abadi Wawancara saudari Ana C.Z selaku Taller BPRS Ben Salamah Abadi Wawancara saudari Sri Mulyani selaku akuntan BPRS Ben Salamah Abadi Wawancara Ahmad Fadholi selaku nasabah BPRS Ben Salamah Abadi
47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Siti Zulaikah
Nim
: 072411008
Fakultas
: Syari’ah
Jenis kelamin
: Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Grobogan/ 13 Juli 1989 Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Abu Bakar No.45 Kel. Dorolegi Kec. Godong Kab. Grobogan 58162
Pendidikan: 1. SD Negeri 02 Dorolegi Godong 2. MTS YATPI Godong 3. MA Futuhiyyah-2 Mranggen Demak 4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
Semarang, 12 Desember 2011
Siti Zulaikah
