SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Hukum OLEH: ALFREDO P DAMANIK NIM: JURUSAN HUKUM PERBURUHAN

PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PJTKI DALAM PEREKRUTAN,PENEMPAPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS DI PT. SAHARA.

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Hukum

OLEH: ALFREDO P DAMANIK NIM: 03020254 JURUSAN HUKUM PERBURUHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006

Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAKSI

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifat nya menyeluruh disemua sektor. Dalam hubungan ini merupakan program –program pembangunan sektorial maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa. Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja itu maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan nasional dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satunya adalah dengan jalur penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dalam penaganan penempatan tenaga kerja di luar negeri, selain bermanfaat untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja yang besar, dan juga dapat meningkatkan devisa Negara.tetapi dalam penaganannya tentunya meninmbulkan masalah diantaranya adalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia selama penempatan di luar negeri serta kendala kendala yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri pembahasan dalam skripsi ini merupakan perananan, tugas dan tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia sagatlah penting diperlukan keberadaannya dalam rangka tercapainya tujuan dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi pada strata satu Fakutas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan skripsi yang berjudul : “ Peranan, Tugas, dan Tanggung Jawab PJTKI dalam Prekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Studi Kasus di (PT Sahara).” Dalam penyusunan skrpsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada pembimbing I dan pembimbing II yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Pendastaren Tarigan,S.H., M.S, dan Ibu Maria Kaban S.H.,M.Hum., atas kesedian memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Berkat bimbingan dan petunjuk serta saran beliau, tulisan ini dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

4. Orang Tua tercinta P. Damanik dan B.R br. Bukit yang selama ini memberikan dukungan yang penuh kepada saya baik moril ataupun materil selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Kakak saya dan abang Ipar saya Irna P. br. Damanik ST, dan Liharman Saragih SE., MM. 6. Keponakan saya Chelsea Renata br. Saragih. 7. Keluarga besar Damanik dan keluarga besar Bukit, Bapa Tua, Inang Tua, Tulang, dan Natturang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini memberikan nasehat kepada saya. 8. Kepada Adik saya tersayang Lency N. br. Purba Amd., yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya. 9. Kepada rekan senasib dan sepenanggungan, Dadang Sunaryo ST., yang selalu membantu saya menyelesaikan skripsi ini. 10. Rombongan Stambuk 2003, 2004, 2005, dan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 11. Khusus buat teman-teman yang bermain di Bilyard Center ( BC ). Dan akhirnya kepada seluruh Almamater dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan,

Maret 2009

Penulis Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI…………………………………………………………………………… i KATA PENGANTAR……………………………………………………………......... ii DAFTAR ISI ……………………………………………….…………….................... iv

BAB I

PENDAHULUAN………………………………………….… 1 A. LATAR BELAKANG ………………………………….… 1 B. PERMASALAHAN…………………...…………………. 5 C. TUJUAN PENULISAN………………………………….. 6 D. MANFAAT PENULISAN………………………………... 6 E. METODE PENELITIAN……………………………….... 7 F. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………… 9

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA …………………………... 11 A. Pengertian perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) menurutKeputusan Menteri nomor 204/Men/1999……… 11 B. Syarat-Syarat atau tata cara pendirian perizinan PJT…… 12 C. Tugas dan tanggung jawab PJTKI terhadap tenaga kerja Indonesia didalam:…………………………………….… 14 a.pra penempatan ……………………………………. 14 b.masa penempatan ……………………………….… 17 c.purna penempatan ………………………………... 18 d.perpanjangan perjanjian kerja ……………….…...

19


BAB III

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGER…… 21 A. Berbagai pengertian tenaga kerja pada umumnya antara lain……………………………………..21 1. Istilah dan pengertian dalam ketenagakerjaan……. 21 2. Sejarah singkat hubungan perburuhan di Indonesia ……………………………………… 23 3. Macam-macam tenaga kerja……...……………… 27 4. Sistem pengupahan tenaga kerja ..………………. 29 B. Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri ……………………………………………30 C. Prosedur perekrutan atau syarat-syarat Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri ….. 34 D. TKI memilih layanan Remintasi (Telkomsel) ……..…… 36

BAB IV

PERANAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI …………………….... 38

A. Fungsi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) ……………..………………….… 38 B. Kendala-kendala yang dihadapi para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ………………..…………..... 41 C. Pemberian Sanksi Hukum ( Administrasi dan Pidana ) terhadap Pelanggaran Perusahaan Penyelenggara Penempatan TKI di Luar Negeri menurut Undang-undang No.39 Tahun 2004…..……………… 46 D. Hambatan dan Upaya Penaggulangan dalam Pengiriman TKI oleh Perusahaan Jasa Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Tenaga Kerja Indonesia …………………………....... 58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN …………………........... 66 A. KESIMPULAN ………………………………...…… 66 B. SARAN ……………………………………………… 68

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….… 70


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai tenaga kerja hampir selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di dalam berbagai media massa seperti televise, surat kabar, majalah dan lain-lain. Permasalahan yang paling sering muncul ke permukaan dan menjadi sorotan antara lain mengenai peranan tentang perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Faktor tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan industri. Tanpa tenaga kerja, perindutrian akan terhenti dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha. Di samping itu masyarakat dan Negara akan ikut merasakan akibatnya. Seperti yang kita ketahui tenaga kerja Indonesia mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan pengusaha. Ha ini disebabkan karena yang berkuasa adalah pihak penguasa. Posisi mereka dalam hubungan kerja adalah sebagai atasan dan bawahan, majikan dan pekerja, bukan sebagai mitra kerja yang sejajar. Padahal mereka saling membutuhkan, dimana pengusaha memerlukan tenaga kerja menjalankan aktivitas perusahaan dan tenaga kerja memerlukan pengsaha sebagai orang atau badan yang memberikan pekerjaan dan upah. Sebelum terbentuk hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja maka kedua belah pihak mengikatkan diri ke dalam suatu kesepakatan kerja. Di Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

dalam kesepakatan kerja tersebut dimuat beberapa ketentuan antara lain mengenai syarat-syarat kerja dan tugas pengusaha ataupun PJTKI dalam melaksanakan pengiriman para tenaga kerja ke luar negeri. Pada masa sekarang ini selain memperkerjakan tenaga kerja banyak pula perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja tetap baik untuk waktu tertentu maupun selesainya pekerjaan tertentu. Biasa nya tenaga kerja kontrak di pekerjakan pada bidang yang bukan merupakan bagian penting dari perusahaan atau bahkan yang berada di luar negeri. Adapun pengertian tenaga kerja Indonesia dalam bentuk pekerjaan tetap dan pekerjaan kontrak sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, tenaga kerja, baik yang tetap maupun tenaga kerja kontrak berada pada posisi yang lemah. Untuk melindungi hak-hak para tenaga kerja kontrak maupun para pengusaha, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kesepakatan kerja yaitu peraturan Menteri Tenaga kerja nomor: Per-02/MEN?1993. Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak tercapai

tanpa

memberikan jaminan

hidup kepadanya

dan

mungkin

keluarganya.

Sebaliknya jaminan hidup tidak tercapai apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Dengan demikian antara peningkatan kualitas, jaminan hidup dan kesempatan bekerja merupakan hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

satu sama lain. Apabila jaminan hidup telah terpenuhi melalui kesempatan bekerja maka peningkatan kualitas manusia akan dapat dimulai. Oleh karena itu masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang harus dipecahkan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijakan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa

mengusahakan

terciptanya

perluasan

kesempatan kerja

sebanyak

mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka di samping

penungkatan

produksi

sekaligus dapat

dicapai

pemerataan

hasil

pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan. Kebijaksanaan pemerintah perlu diarahkan untuk dapat terciptanya keserasian anatara tenaga kerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam meningkatkan pembangunan pada umumnya, pertumbuhsn industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja dan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum dan hubungan antar organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum ketenagakerjaan ( perburuhan ) adalah himpunan peraturanperaturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. ¹


¹ Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992 hal 3 Sedangkan tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu adalah mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak tertulis dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebaik pihak yang lemah. 2 Dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan, interfensi pemerintah telah ada sejak

awal dicetuskannya kemerdekaan republik Indonesia pada

tangga 17Agustus 1945. pada awal kemerdekaan perjuangan bangsa Indosesia masih banyak tertuju pada perang revolusi untuk mempertahankan bangsa Indonesia terjajah kembali. Sehingga produk-produk hukum sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 27 ayat 2 tentang hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan belum dapat terealisir.ketentuan mengenai perburuhan saat itu masih sepenuhnya memberlakukan hukum kolonial, yaitu Burgerlijk Wetboek ( KUH Perdata ) berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yakni segala badan Negara dan peraturan yang telah ada masih langsung berlaku sepanjang sebelum diganti dengan yang baru. Masalah

pemusatan

penduduk

ini

juga

timbul

karena

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung ekonomi efektif, potensi ekonomi di pulau Jawa dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang demikian banyak. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

2

Senjun H. Manulang, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Potensi ekonomi di luar Pulau Jawa diperkirakan sangat banyak, akan tetapi belum diolah dengan memadai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk setempat, apalagi untuk menarik sebagian penduduk Pulau Jawa. Dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia terdapat tiga pihak baik secara langsung maupun tidak langsung harus bekerja sama yaitu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pemakai ( User )jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga Negara Indonesia ( WNI ) yang melalui kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai peranan, tugas dan tanggung jawab PJTKI dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri di PT Sahara..

B. Permasalahan Setiap perusahaan secara ideal mempunyai pedoman yang mengatur masalah tentang pekerjaan. Namun bukakn berarti pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku melainkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana syarat-syarat atau proses perijinan PJTKI? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri?


3. Bagaimana peranan dan tanggung jawab PJTKI dalam penempatan TKI ke luar negeri? C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui syarat-syarat tentang proses perijinan PJTKI. b.Untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum terhadap TKI yang berada di luar negeri. c. Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab PJTKI dalam penempatan TKI di uar negeri.

D. Manfaat Penulisan Dari segi teoritis, penulisan ini bermanfaat sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu tugas pendidikan, tugas penelitian, dan tugas pengabdian kepada masyarakat. Karena itu penuisan skripsi ini merupakan hal yang sangat perlu dalam menemukan pengetahuan yang benar mengenai peranan, tugas, dan tanggung jawab PJTKI dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Sedangkan dari segi praktisnya penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kepada para tenaga kerja khususnya Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri sehingga membentuk hubungan kerja yang harmonis berdasarkan Pancasila yang dapat meningkatkan produktifitas kerja


E. Metode Penelitian Metode atau cara penelitian yang digunakan dalam pengambilan data baik daalm pengambilan data primer maupun sekunder digunakan dalam teknik seperti tersebut di bawah ini : A. Populasi dan Sampel Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample. Pada kenyataannya populasi ini adalah sekumpulan gejala yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Gejalgejala tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal, atau peristiwa. Sekiranya populasi itu terlalu banyak jumlahnya, maka biasanya diadakan sampling atau sampel yang berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek peneitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. 3 B. Alat Pengumpul Data Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, penulis membuat daftar pertanyaan atau kuisioner yang ditujukan kepada responden pada PT. SAHARA. Selanjutnya untuk melengkapi data primer dilakukan wawancara dengan nara sumber yakni Bagian Personalia di PT. SAHARA dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

3

Mardalis, Metode Penelitian ‘Suatu Pendekatan Proposal’ Cetakan V, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 hal 53-56

C. Jalannya Penelitian Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas prtanyaan-pertanyaan tertentu. 4 Penulis mengambil langkah-langkah penelitian dengan mengindentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, serta penulis melakukan wawancara langsung dengan Bagian Personalia di PT. SAHARA

D. Analisis Data Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutunya data diperiksa dan apabila data masih kurang lengkap akan segera dilakukan perbaikan. Kemudian data primer dikelompokkan dan disusun secara sistematis untuk mempermudah penganalisaan, data yang bersifat kuantitatif dicatat untuk dinilai berdasarkan kemungkinan adanya persamaan, sedangkan data sekunder yang berupa dokumen atau berupa penjelasan dari keterangan pihak yang dimaksud dicatat untuk diolah kembali sebagai bahan masukan dalam pembahasan. Penganalisaan data dilakukan secara deskriptif, normative, logis, sistematis, dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif.


Secara deskriptif artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata sebagaimana adanya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisa data adalah peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya yang menyangkut 4

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Cetakan ke XIII, PT, Raja Grapindo persada, Jakarta, 2002, hal 5960

tentang peranan, tugas dan tanggung jawab PJTKI dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Logis artinya dalam analisa tersebut tidak ada pertentangan dan sesuai dengan akal sehat. Sistematis artinya setiap bagian dianalisis saling berkaitan satu sama lain

F. Sistematika Penulisan Dalam menyusun skripsi ini penuis menguraikan skripsi ini dalam 5 ( lima ) bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah penulis dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi berbagai topik antara lain latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ). Bab ini membahas tentang pengertian perusahaan jasa menurut Keputusan Menteri Nomor 204/Men/1999, syarat-syarat dan tata cara perijinan PJTKI dan tugas, tanggung jawab PJTKI terhadap Tenaga Kerja Indonesia di dalam Pra penempatan,masa penempatan, Purna penempatan dan perpanjangan perjanjian kerja. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

BAB III : Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Bab ini membahas tentang pengertian Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri.berbagai tenaga kerja pada umumnya, prosedur atau syarat-syarat perekrutan TKI yang bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia yang memilih layanan Remintasi atau Telkomsel. BAB IV : Peranan, Tugas dan Tanggung jawab PJTKI dalam Penempatan tenaga kerja di luar negeri. Bab ini membahas tentang fungsi PJTKI, kendala-kendala yang dihadapi TKI, Pemberian sanksi hukum/administrasi menurut UU No.39 tahun 2004, serta hambatan dan upaya penaggulangan dan pengiriman TKI. BAB V : Kesimpulan dan Penutup. Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini. Pada bab ini juga disimpulkan mengenai keseluruhan isi materi dalam skripsi ini yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI)

A. Pengertian PJTKI Menurut Keputusan Menteri Nomor 204/men/1999 Pengertian PJTKI secara umum adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa penempatan, penyaluran, dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), atau yang dimaksud badan usaha yang berbentuk perseroan trerbatas yang mendapat izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja ke luar negeri. PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI harus mempunyai mitra usaha dan atau pengguna. Mitra usaha yang dimaksud harus memenuhi persyaratan5: 1. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha sebagai perusahaan jasa tenaga kerja dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan negara setempat. 2. mempunyai alamat dan penaggung jawab yang jelas. 3. mempunyai perjanjian kerja sama penempatan. PJTKI wajib mendaftarkan mitra usaha dan pengguna pada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat untuk melakukan kegiatan penempatan TKI, PJTKI harus memiliki : Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

5

Undang-undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 tahun 2003 , Nuansa Aulia hal.272-273

1. surat permintaan nyata TKI (Job Order)

atas nama PJTKI yang

bersangkutan 2. perjanjian kerja sama penempatan 3. perjanjian penempatan TKI. 4. perjanjian kerja

B. Syarat-syarat atau Tata Cara Pendirian Perizinan PJTKI Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang dimaksud harus atau wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Penempatan) – PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Untuk mendapatkan SIUP-PJTKI, PJTKI harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut 6: 1. badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi yang dalam akte pendirian atau anggaran dasarnya mencantumkan adanya kegiatan di bidang penempatan TKI. 2. mempunyai kantor dan peralatan kantor uang lengkap serta alamat yang jelas sesuai dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. 3. mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP)


4. menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama menteri, PJTKI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bank nasional di Indonesia yang ditunjuk menteri.

6

Keputusan Menteri nomor 104/men/2002

5. memiliki modal di setor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 6. mempunyai tempat penampungan TKI yang memnuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau surat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan sarana dan prasarana akomodasi sesuai keperluan untuk proses persiapan penempatan TKI 7. surat keterngan undang-undang gangguan. 8. mempunyai bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan undangundang no.7 tahun 1981. 9. mempunyai rencana kegiatan perusahaan minimal untuk 3 (tiga) tahun kalender berturut-turut yang meliputi : a

kegiatan pemasaran.

b

penyediaan TKI.

c

negara tujuan jumlah TKI yang akan ditempatkan dan jenis jabatan.

d

perlindungan TKI.


e

organisasi pelaksana.

f

keuangan.

10. mempunyai pegawai yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. 11. khusus bagi badan hukum yang berbentuk koperasi harus mendapat rekomendasi dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perkoperasian setempat. 12. penanggung jawab perusahaan atau badan hukum pemohon tidak pernah dijatuhi sanksi pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di dalam Pra-Penempatan, Masa Penempatan, Purna Penempatan, dan Perpanjangan Perjanjian Kerja 1. Pra-Penempatan Setiap PJTKI yang melaksanakan penempatan TKI berdasarkan kendali alokasi TKI wajib memilih satu kawasan negara tujuan penempatan dan dilarang menempatkan di luar kawasan negara yang telah dipilihnya. Untuk melakukan kegiatan penempatan TKI, PJTKI harus memilik7: a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan Perjanjian kerja sama penempatan harus memuat tanggung jawab PJTKI dengan mitra usaha atau pengguna dalam perlindungan TKI. PJTKI


harus mendaftarkan perjanjian kerja sama penempatan kepada perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat

7

Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, Tim Redaksi Nuansa Auliua hal.271-274

b. Surat Permintaan Nyata TKI (Job Order) atas nama PJTKI yang Bersangkutan. Surat permintaan TKI (Job Order) dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan atau dengan menggunakan formulir bentuk PTKI-I terlampir. Suirat permintaan TKI (Job Order) sekurang-kurangnya harus memuat : 1) jumlah TKI. 2) jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan. 3) kualifikasi TKI. 4) syarat-syarat kerja. 5) kondisi kerja. 6) jaminan sosial. 7) masa berlakunya surat permintaan PJTKI harus mendaftarkan surat permintaan TKI (Job Order) kepada perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat dan melaporkan rekapitulasi perolehan permintaan TKI setiap bulannya kepada direktur jendral dengan menggunakan formulir bentuk PTKI-II terlampir

c. Perjanjian Penempatan TKI Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya harus memuat kepastian waktu pemberangkatan calon TKI, biaya penempatan calon TKI ke Negara tujuan, jabatan atau pekerjaan calon TKI. PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan d

Perjanjian Kerja Perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memuat: 1) nama dan alamat pengguna. 2) jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan. 3) kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain: jam kerja, upah dan cara pembayaran upah lembur, cuti dan waktu istirahat, serta jaminan sosial. Massa berlakunya perjanjian kerja dua tahun. Dalam hal pengguna

adalah perorangan, maka perjanian kerja harus sudah ditandatangani lebih dahulu oleh caon pengguna. Dalam hal pengguna adalah instansi atau badan hukum, perjanjian kerja dapat berbentuk rancangan baku perjanjian kerja (Master perjanjian kerja). Perjanjian kerja harus didaftarkan pada perwakilan Republik Indoneesia di Negara setempat.

Dalam hal biaya penempatan TKI melalui pinjaman atau terlebih dahulu dibiayai olleh PJTKI. Kedua belah pihak wajib mentaati ketentuan tentang pengembalian yang telah disepakati. PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan dan tempat yang melanggar kesusilaan atau yang membahayakan keselamatan dan kesehatan TKI Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

2

Massa Penempatan TKI PJTKI wajib menyelesaikan permasalahan dan atau perselisihan yang

terjadi

antara

TKI

dengan

pengguna.

Dalam

menyelesaikan

permasalahan atau perselisihan PJTKI berkoordinasi dengan perwakilan luar negeri (Perwalu) atau mitra usaha dan dapat minta bantuan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memberitahukan atau menunjukkan bukti pendaftaran perwakilan luar negeri dan mitra usaha serta dokumen yang berkaitan dengan penempatan TKI yang bersangkutan.8 Dalam hal TKI mendapat kecelakaan, sakit atau meniggal dunia di luar negeri, PJTKI wajib a. Mengurus perawatan atau pemakaman jenazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui perwakilan luar negeri (Perwalu) dan mitra usahanya. b

Mengurus harta peninggalan dan hak-hak TKI yang belum diterima untuk diserahkan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan

c

Melaporkan secara tertulis kepada direktur jendral dan direktur jendral pembinaan hubungan industrial dan pengawasan norma


kerja selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya informasi kecelakaan ,sakit, atau meniggal dunia d

Mengurus klaim asuransi dan menyampaikan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan

8

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan Republik Indonesia mengelola data TKI, memantau keberadaan TKI serta memberikan bantuan dalam rangka pembinaan dan perlindungan TKI di wilayah akreditasinya. PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI karena berakhirnya perjanjian kerja menjalankan cuti dan keberangkatan kembali ke Negara tujuan setelah selesai menjalankan cuti

3. Purna Penempatan TKI PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI ke daerah asal dalam hal: a. Perjanjian kerja relah berakhir. b. TKI sakit atau bermasalah sehingga tidak

menyelesaikan

perjanjian kerja. Dalam melaksanakan kewajiban PJTKI memberitahukan jadwal kepulangan TKI kepada mitra usaha atau perwakilan luar negeri serta perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat selambat-lambatnya 7hari sebelum tanggal kepulangan. Dalam mengurus kepulangan TKI PJTKI wajib membantu menyelesaikan permasalahan, mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunia.


PJTKI wajib melaporkan secara tertulis kepulangan TKI pada kantor Departemen Tensaga Kerja Daerah asal TKI dengan tembusan kepada BP2TKI (Badan Pengawasan dan Perlindunagan Tenaga Kerja Indonesia) setempat setiap bulan selambat-lambatnya 5 bulan berikutnya.

4. Perpanjangan Perjanjian Kerja PJTKI melalui mitra usaha atau perwalu wajib memantau TKI yang akan berakhir perjanjian kerjanya selambat-lambatnya 3 bulan sebelum perjanjian kerjanya berakhir. Bagi TKI yang masih berada di luar negeri dan ingin memperpanjang perjanjian kerja dengan pengguna yang sama, mitra usaha atau perwalu harus memberitahukan rencana perpanjangan perjanjian kerja tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebeum perjanjian kerjanya berakhir kepada PJTKI pengirim, mitra usaha, dan perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat. PJTKI wajib mengurus perpanjangan perjanjian kerja. Perpanjangan perjanjiankerja yand dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut: a

Isi perjanjian kerja sekurang-kurangnya sama dengan perjanjian kerja sebelumnya.

b

Jangka waktu perjanjian kerja perpanjangan satu tahun.

c

Perpanjangan asuransi pelindungan.

Besarnya biaya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PJTKI dengan pengguna atau mitra usaha. Perjanjian kerja perpanjangan harus Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

ditandatangani oleh TKI dan pengguna di hadapan pejabat perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat dalam hal perjanjian kerjaperpanjangan telah ditandatangani maka PJTKI yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap TKI seperti halnya pada perjanjian kerja sebelumnya. Bagi TKI yang ingin kembali ke Indonesia karena berakhir perjanjian kerjanya dan ingin memperpanjang perjanjian kerja dengan pengguna yang sama, maka TKI atau pengguna mitra usaha harus memberitahukan rencana perpanjangan perjanjian kerja tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum perjanjian kerjanya berakhir kepada PJTKI dan perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat. Perpanjangan yang dimaksud harus memnuhi persyaratan sebagai berikut: a. Isi perjanjian kerja sekurang-kurangnya sama dengan isi perjanjian kerja sebelumnya. b. Jangka waktu perjanjian kerja perpanjangan 1 tahun. c. Perpanjangan asuransi perlindungan. Perjanjian kerja perpanjangan harus ditandatangani TKI dan pengguna di hadapan pejabat perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat sebelu TKI pulang

ke Indonesia.

Dalam

hal perjanjian kerja perpanjangan telah

ditandatangani, maka PJTKI yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap TKI seperti halnya pada perjanjian kerja sebelumnya.


BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Berbagai Pengertian tentang Tenaga Kerja pada Umumnya antara lain: Tenaga kerja pada umumnya 1. Istilah dan Pengertian dalam Ketenagakerjaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1997 mengatur tentang ketenagakerjaan. Setidaknya terdapat 4(empat) istilah ketenagakerjaan yang diatur di dalam undang-undang tersebut maupun yang diatur dalam peraturan lain. Pertama, tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan9. Sedangkan menurut Payaman simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan tenaga kerja dan bukan menurus rumah tangga.


Kedua, pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha denan menerima upah.

9

Pasal 1 angka (2) Undang-undang RI no.25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Ketiga, Buruh adalah pekerja yang bekerja di perusahaan, dan dalam pekerjaannya harus tunduk pada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha ( majikan) yang bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya, dan buruh pekerja akan memperoleh upah serta jaminan hidup lainnya yang wajar dari pengusaha

(majikan). Selanjutnya istilah buruh di jumpai pada KUHPedata buku III bagian II

pasal 1601 -1603 dan juga pada peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Istilah buruh juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 yang menyatakan buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah. Jadi disini harus ada pekerja dan ada majikan baik perorangan ataupun badan usaha, dan adanya upah sebagai imbalan yang dilakukan. Selanjutnya dalam undang-undang no. 33/1974 tentang kecelakaan kerja dan undang-undang no. 3/1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja memperluas pengertian buruh/ pekerja, sehingga meliputi: 1. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dalam hal mereka meneima upah


2. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan, kecuali jika mereka yang memborong pekerjaan itu sendiri yang menjalankan perusahaan yang diwajbkan memberikan tunjangan 3. mereka

yang

pekerjaan

bekerja

pada

seseorang

yang

memborongkan

yang biasanya di pekerjakan di perusahaan atau yang

menjalankan

perusahaan itu sendiri.

4. Orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberi

tunjangan, tetapi mereka tidak berhak mendapat

kerugian karena

ganti

kecelakaan selama mereka menjalani hukuman.

Keempat, perjanjian kerja ialah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Di dalam KUHPerdata digunakan istilah persetujuan perburuhan untuk menyebutkan istilah perjanjian kerja. Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu , si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah10.

2. Sejarah Singkat Hubungan Perburuhan di Indonesia Dalam litelatur hukum perburuhan yang ada,

riwayatnya hubungan

perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu massa yang sangat suram yaitu zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Perbudakan adalah suatu budak

peristiwa

di mana seseorang yang disebut

melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak ini tidak

mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya. Sebagai contoh peristiwa sumba tahun 1877, sebanyak 100 orang budak di bunuh tersebut akan mengabdi pada tuanya di akhirat. Para budak hanya memiliki kewajiban untuk

melakukan

pekerjaan yang di perintahkan oleh tuannya.

10

Pasal 1601 huruf (a) KUHPerdata

Pemilik budak merupakan satu-satunya pihak yang mendominasi antara pemberi dan penerima pekerjaan. Kalaupun ada pemberian yang dilakukan kepada budak seperti makanan, pemondokan tapi hal ini bukan merupakan kewajiban dari pemilik budak melainkan hanya merupakan kebijakannya sebagai belas kasihan belaka. Terjadinya perbudakan di jaman dulu di sebabkan karena para raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak mengherankan perbudakan

hidup

tumbuh dengan subur. Di zaman pendudukan Inggris (1811- 1816) Thomas Stamford Raffles sebagai seseorang yang anti perbudakan, pada Tahun 1816 mendirikan “The java benevolent Institution”, semacam lembaga dengan tujuan memajukan penghapusan perbudakan. Sebelum ia sempat melaksanakan cita-citanya ia harus meninggalkan Indonesia11. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Selain

perbudakan dikenal

juga istilah perhambaan dan peruluran.

Perhambaan terjadi bila seseorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberiaan pinjaman

sejumlah uang

kepada orang pemberi gadai. Pemberi gadai mendapat hak untuk meminta dari orang yang digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai uang pinjaman lunas. 11

Iman Soepomo Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja. Djambatan, Jakarta, 2001, hal

11

Pekerjaan yang di lakukan bukan untuk mencicil utang pokok tapi untuk kepentingan pembayaran bunga.

Sedangkan peluluran adalah keterkaitan seseorang untuk menanam tanaman tertentu

pada kebun / ladang

dan harus dijual hasilnya kepada

kompeni. Selama

mengerjakan kebun/ ladang tersebut

pemiliknya, sedangkan bila meninggalkannya maka ia

ia

dianggap sebagai

kehilangan hak atas

kebun tersebut. Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak pengguna atau pihak lain dengan tanpa pemberi upah, dilakukan di luar batas perikemanusian. Pada kerajaan- kerajaan di jawa rodi itu di lakukan untuk kepentingan rja dan anggota keluarganya, para pembesar, serta kepentingan umum seperi pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sebagainya. Kompeni pandai menggunakan rodi untuk kepentingan sendiri. Rodi digunakan untuk segala macam keperluan seperti mendirikan pabrik, jalan, Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

untuk pengangkutan barang dan sebagainya, untuk pekerjaan lainnya bagi kepentingan pegawai kompeni. Hendrik willem daendels ( 1807-1811) adalah tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. Jumlah penduduk yang mati karenanya tidak tebilang. Poenale sanksi ada karena adanya kebijaksanaan “ Agrarische Wet” tahun 1870 yang berimplikasi pada ketersediaan lahan perkebunan swasta yang sangat besar. Untuk menjamin perusahaan ini mendapatkan buruh yang tetap dalam melakukan pekerjaan maka di dalam “ Algemenen Politie Strafreglement” dicantumkan ketentuan yang menetapkan bahwa buruh yang tiada dengan alas an yang dapat di terima. Gambaran di atas menunjukan bahwa riwayat timbulnya hubungan perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuaan di luar batas kemanusiaan yang di lakukan oleh orang atau maupun pengusaha pada saat itu. Para budak atau pekerja tidak di berikan hak apapun, yang ia miliki adalah kewajiban untuk mentaati perintah dari majikan atau tuannya. Nasib para budak

atau pekerja hanya di jadikan barang

atau objek

yang

kehilangan hak kodratinya sebagai manusia. Dalam kukum perburuhan

di kenal

adanya

pancakrida

hukum

perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni : 1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, perhambatan 2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa. 3. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenale sanksi. 4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

5. Membersihkan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja pengusaha

3. Macam-Macam Tenaga Kerja Selain tenaga kerja tetap, dikenal pula macam- macam tenaga kerja yang lain seperti tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak Menurut keputusan Menteri tenaga kerja nomor Kep-150/ MEN/1999 Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.12 Contohnya seorang pekerja yang bekerja sebagai tenaga harian lepas pada sebuah pabrik kecap. Ia digaji berdasarkan kehadiran setiap hari, sehinga jika ia tidak bekerja pada hari kerjanya maka ia tidak akan menerima upah. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai dengan kehadirannya di tempat kerja. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk

melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah di

dasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.13 Contohnya seorang pekerja yang bekerja sebagai pembuat sapu ijuk. Ia digaji sesuai

dengan

jumlah sapu yang dihasilkannya. Semakin banyak sapu yang dihasilkan maka


12

Pasal 1 angka 2, Kep-150 /Men/1999, tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 13 Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999.

semakin bertambah pula upah yang di perolehnya. Demikian pula pada pekerja bangunan yang berada di bawah perintah seorang mandor. Mereka bekerja untuk menyelesaikan sebuah bangunan, dan kontrak kerja mereka di dasarkan atas selesainya suatu pekerjaan, yaitu selesainya bangunan tersebut. Mereka yang biasanya di bayar perminggu oleh mandor dan hubungan kerjanya berakhir bila bangunan itu selesai. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakan dalam dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan selesainya pekerjaan tertentu14. Contohnya seorang yang dikontrak bekerja sebagai peramu resik

pada suatu

perusahaan pada jangka waktu tertentu. Ia bekerja dan menerima upah untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Bila masa kerjanya berakhir dan pihak perusahaan tidak memperpanjang kontrak kerjanya maka siap itu ia tidak mempunyai hubungan kerja

lagi

dengan

perusahaan

tersebut.

Namun apabila

pihak

perusahaan


memperpanjang kontrak kerjanya, maka ia akan terus bekerja pada perusahaan tersebut hingga habis jangka waktu yang tercantum di dalam perpanjangan perjanjian kerja.

14

Pasal 1 angla (4 ) Keputusan Mentri Tenaga Kerja No. Kep-150/MEN/1999

4. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Sistem pengupahan maksudnya adalah cara perusahaan

biasanya

memberikan upah kepada para buruhnya. System ini di dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam yaitu: Pertama, system upah jangka waktu adalah system pemberian upah menurut jangka waktu tertentu misalnya harian, minguan atau bulanan. Kedua, sistem upah potongan adalah untuk mengganti system upah jangka waktu jka hasil pekerjaannya tidak memuaskan. System upah ini hanya dapat di berikan jika hasil pekerjaan dapat dinilai menurut ukuran tersebut, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebainya. Manfaat pengupahan dengan system ini adalah: 2. buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat 3. produktivitas makin meningkat 4. alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif sedangkan keburukannya adalah: a. buruh selalu bekerja secara berlebihan b. buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatan Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

c. buruh kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar jumlah potongan d. upah tidak tetap tergantung jumlah potongan yang dihasilkan.

Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka diciptakan sistem upah gabungan, yaitu gabungan antara upah minimum sehari dengan jumlah minimum dari pekerjaan sehari. Ketiga, sistem upah permufakatan adalah suatu pemberian upah dengan cara pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagikan kepada anggotanya. Keempat, sistem skala upah berubah adalah suatu sistem dimana jumlah yang di berikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka uapah pun akan turun. Kelima, sistem upah indeks adalah sistem upah yang didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah. Keenam,sistem pembagian keuntungan adalah sistem upah yang dapat disamakan

dengan

pemberian

bonus

apabila

perusahaan

mendapatkan

keuntungan diakhir tahun. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Setiap memperoleh Perlindungan

calon

tenaga

perlindungan

kerja

sesuai

sebagaimana

Indonesia

dengan

dimaksud

Mempunyai

peraturan

di dalam

Per

hak

untuk

Undang-undangan.

undang- undang

Republik

Indonesia nomor 39 tahun 2004 pada Pasal 77 ayat 1 di laksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan. Perwakilan republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri sesuai dengan peraturan per undangundangan serta hukum kebiasaan internasional. Di dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah perwakilan

dapat

menetapkan

Republik

jabatan atau

Indonesia

tertentu

Atase

ketenagakerjaan

sehingga

penugasan

pada atase

ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan . Adapun pertimbangan selama dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di laksanakan antara lain: 15 a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturn per undangundangan dinegara tujuan serta hukum dan kebiasan Internasional


b. pembelaan atas pemenuhan hak hak sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan per undangundangan di Negara Tenaga Kerja Indonesia di tempatkan Ketentuan

mengenai

pemberian

perlindungan

selama

masa

penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negri di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 15

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 hal.30

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri, di perlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Penempatan dan perlindungan

Untuk mencapai tujuan Badan Nasional

TKI merupakan lembaga pemerintah non-

departemen yang bertanggung jawab kepada presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara. 16 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

TKI mempunyai

fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk melaksanakan fungsinya adan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar pemerintah

perjanjian secara tertulis antara

dengan pemertintah Negara pengguna TKI atau pengguna

berbadan hukum di Negara tujuan penempatan. b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: - dokumen Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

- pembekalan akhir pemberangkatan - penyelesaian masalah - sumber-sumber pembiayaan - pemberangkatan sampai pemulangan - peningkatan kualitas calon TKI

16

Undang-undang No.39 Tahun 2004 hal.34

-informasi - kualitas pelaksana penempatan TKI dan - peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan perlindungan terdiri dari

wakil-wakil

instansi

pemerintah

terkait.

Dalam

TKI

melaksanakan

tugasnya Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga professional. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, struktur organisasi, dan

pembentukan

Badan Nasional Penempatan dan

perlindungan TKI diatur dengan peraturan presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan penempatan

dan

perlidungan

TKI

di

TKI

membentuk

ibu kota

balai pelayanan

propinsi atau

tempat

pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Badan Nasional Penempatan dan perlindungan

TKI bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan

seluruh dokumen penempatan TKI. Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait. 17 Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Balai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala badan, tata cara pembentukan dan susunan organisasi balai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala badan.

17

Ibid hal. 36

C. Prosedur Perekrutan atau Syarat-syarat Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang: a. tata cara perekrutan b. dokumen yang diperlukan c. hak dan kewajiba calon TKI d. situasi, kondisi, dan resiko di Negara tujuan dan e. tata cara perlindungan bagi TKI Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi sebagai mana wajib mendapatkan peersetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

1.berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. 2.sehat jasmani dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan rohani 3.berpendidikan pertama

sekurang-kurangnya

lulus

sekolah

lanjut

tingkat

(SLTP) atau yang sederajat.

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pealaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. Perjanjian penempatan diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab

di

bidang

ketenagakerjaan

kabupaten/kota.

Segala

biaya

yang

diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Prosedur TKI Bekerja ke Luar Negeri: 18 C. Calon TKI mencari informasi lowongan kerja luar negeri ke sumber informasi D. Calon TKI mengikuti penyuluhan, pendaftaran dan seleksi E. Calon TKI mengikuti tes kesehatan, pelatihan kerja dan uji kompetensi, mengurus paspor dan mengikuti program asuransi TKI, serta menandatangani Perjanjian Penempatan (PP) F. Calon TKI mengikuti pembekalan akhir Pemberangkatan (PAP) dan menandatangai Perjanjian Kerja Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

G. TKI melalui PPTKIS mengurus Rekomendasi Bebas Fiskal ke Luar Negeri (BFLN/KTKLN) ke BP2TKI

H. TKI berangkat ke luar negeri dengan membawa dokumen lengkap I. TKI tiba di Negara tujuan dan melaporkan diri ke Perwakilan RI (KBRI/KJRI) 18

www.tenagakerjaindonesia.com diakses tanggal 28 Januari 2009

J. TKI bekerja sesuai dengan PK dan memiliki ijin kerja di negara bersangkutan K. TKI selesai kontrak melaporkan ke KBRI/KJRI: a. Kembali ke tanah air, atau b. Memperpanjang kontrak kerja L. TKI tiba di tanah air

D. TKI Memilih Layanan Remintasi (Telkomsel) Telkomsel

kini

telah

meluncurkan

“ T- Remittance “

yang

memungkinkan para tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di luar negeri mentransfer uang ke keluarganya di Indonesai secara mudah, cepat, aman, dan efisien. Corporate Communication Telkomsel Regional Jawa Timur Anindito Respati, menjelaskan layanan T-Remittance itu sendiri telah diluncurkan di Hongkong pada 7 September 2008. 19 Peluncuran layanan remintasi itu merupakan kelanjutan inplementasi T- Remittance. Setelah sukses diuji coba di Hongkong pada April 2008, dan mendapat izin dari Bank Indonesia selaku regulator pada 12 Agustus 2008. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Layanan hasil kerja sama dengan BNI ini sekaligus juga sebagai awal dari diversifikasi layanan, dimana Telkomsel tidak hanya menghadirkan layanan seluler tetapi juga layanan transaksi kerja sama dengan Perbankan. Kehadiran layanan remitansi melalui “ Mobile Wallet “ Telkomsel Cash ( T-Cash ) tersebut tidak hanya sekedar komersialisasi konvergensi 19

Analis, Selasa 9 September 2008 hal.17

layanan operator seluler dengan dunia Perbankan tetapi lebih dari itu menandai hadirnya industri baru ( New Industry ) hasil kolaborasi yang melibatkan banyak pihak.

Telkomsel

lebih

menjadi

fasilitator,

hal

itu

bertitik

tolak dari

Telkomsel yang kini telah melayani pelanggan khususnya kartu pra-bayar, yang kini telah mencapai hampir 60 juta pelanggan. Sebagai operator seluler di Indonesia, Telkomsel tidak hanya melayani masyarakat Indosesia yang berada di Indonesia tetapi juga mereka yang kerja dan tinggal di luar negeri. Gabungan

layanan

“ T-Remittance “

dan

Simpati

kangen

di

HOngkong itu diharapkan dapat menjawab kebutuhan layanan yang ditunggutunggu sekitar 120 ribu masyarakat Indonesia di Hongkong yang rata-rata berpenghasilan sekitar HKD 3500 Dollar Hongkong atau Rp 4,2 juta per bulan.


BAB IV PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Fungsi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PTJKI) di Luar Negeri Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja di luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia. Pihak-pihak tersebut disebutkan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 disebutkan pengertian pihak-pihak tersebut : 1. Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.


2. Pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan / atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia. Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta yang akan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus lebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna yang membuat hak dan kewajiban masing-masing hak. Hal ini penting bagi calon Tenaga Kerja Indonesia tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan mitra usaha pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.20 Calon Tenaga Kerja Indonesia harus juga membuat perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang dibuat secara tertulis antara pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan calon Tenaga Kerja Indonesia yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengusaha juga membuat perjanjian kerja sama membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksana penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat

baik

menyangkut

badan

pelaksana,

persyaratannya

dan

tahapan

penyelenggaraannya, hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan pencari kerja Indonesia mencari kerja ke luar negeri


secara illegal, yang sangat merugikan pencari kerja itu sendiri maupun nama baik negara. 21 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk memeprtemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan memberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, 20

Lulu Husni Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta 2003 hal.85 21 Ibid hal 86

pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menetapkan pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yaitu : a. Pemerintah b. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh pemerintah, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIP-PPTKI) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pasal 12).


Untuk memperoleh SIP-PTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undangundang Nomor 39 tahun 2004, pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta harus memenuhi persyaratan : 1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah. 4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun perjalanan ; 5. Memiliki unit pelatihan kerja; dan 6.

Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui lintas batas negara, yang melewati territorial atau kedaulatan negara lain, dan sebagai warga negara asing yang mendatangi negara lain wajib memiliki dokumen, apa tujuan? dan mengapa? Berada di negara tersebut. Hal inilah yang Kadang-kadang tidak disadari oleh para Tenaga Kerja Indonesia yang telah berangkat ke luar negeri dan bekerja di daerah tempatkan


di luar negeri. Banyak Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap sebagai persyaratan persyaratan mutlak untuk berangkat dan bekerja di luar negeri. Menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, dari sekitar 1,1 (satu koma satu) juta buruh migran Indonesia tak Berdokumen , sekitar 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu) yang pulang memanfaatkan masa amnesti, artinya mereka yang kini menjadi “warga buron”. Kenyataan ini menunjukkan masih banyak buruh migran Indonesia bersikap Bertahan di Malaysia karena problem upah yang belum dibayarkan, bahkan mereka berarti “pasang badan” untuk ditanggap RELA dengan tatap berdiam di kongsi-kongsi. Hingga hari ketiga Operasi Tegas berlangsung pemerintah Malaysia mengidentifikasi sekitar 200 (dua ratus) point akumulasi buruh migran tak Berdokumen, mayoritas area adalah kampung-kampung orang Indonesia di luar negeri. 22 Namun menurut PT. Sahara, menyatakan ada persoalan yang serius terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, tidak hanya masalahmasalah dokumen kelengkapan yang tidak memenuhi syarat tapi lebih dikarenakan upah yang belum dibayar dan majikan yang tidak pernah mendapat sanksi hukum. Tak ada hasil yang signifikan dalam upaya penyelesaian masalah ini, termasuk saat pertemuan Presiden SBY dengan Abdullah Badawi tanggal 14 Februari 2005. Bahkan hasil pertemuan itu meluruhkan harapan adanya tekanan politik kepada Pemerintah Malaysia untuk bersikap tegas dan non diskriminasi dalam penerapan Akta Imigresen 11454/2002 dimana masih didapati sejumlah perusahaan yang leluasa merekrut buruh migrant tak Berdokumen bahan secara sengaja tidak membayarkan gajinya. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

PT Sahara juga menyatakan akibat tak terselesaikannya masalah ini menyebabkan ratusan ribu buruh migran tetap Bertahan dan risiko ditangkap, dipenjara, dicambuk dan dilarang kembali ke Malaysia seumur hidup. Dari situasi ini, kita tidak layak jika menyalahkan sepenuhnya pada buruh migrant Indonesia tak Berdokumen yang kini masih tetap bertahan.

22

Wahyu Susilo Labor Policie Analyst di Migran Care www.kompasibermedia.com diakses tanggal 1 Februari 2009

Masalah lain yang menambah ruwet deportasi massal buruh migrant Indonesia tak Berdokumen dari Malaysia adalah rencana pengiriman kembali para buruh ikut program amnesty untuk bekerja secara resmi ke Malaysia. Pemerintah Indonesia berencana mengirim kembali buruh migrant deportan ke Malaysia dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap untuk memproses pengurusan dokumen. Yang berhak mengikuti program ini adalah buruh migran yang pulang ke Malaysia sebelum 1 Maret 2005. Pemerintah Malaysia pun bersedia memberi kuota 300.000 buruh migrant. Diharapkan dengan program satu atap sekitar 300.000 buruh migrant dapat dikirim lagi ke Malaysia. 23 Sepintas program ini menunjukkan “kebaikan hati” pemerintah Malaysia yang mau menerima kembali buruh migran Indonesia. Namun jika dikritisi, program ini menunjukkan ketakutan pemerintah Malaysia akan kosongnya tenaga kerja upah murah di sektor perkebunan dan konstruksi, dan dikhawatirkan kekosongan akan mempengaruhi perekonomian Malaysia.


Point lain yang juga menyisakan masalah adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan buruh migran yang akan ikut program penempatan kembali buruh migran ke Malaysia. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans RI Nomor. 79 Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005, biaya yang harus dikeluarkan buruh migran minimal

Rp. 2.900.000.- (dua juta

sembilan ratus ribu rupiah), belum termasuk biaya transportasi dan lain-lain. Jika dicermati, pos terbesar dalam struktur pembiayaan yang ditetapkan adalah untuk jasa perusahaan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya untuk 23

Soal Buruh tak Berdokumen, Jumat 24 Desember 2007 www.tempointeraktif.com diakses tanggal 1 Februari 2009

pengurusan paspor, medical test, visa kerja asuransi. dan pos pembiayaan lain yang belum jelas untungnya Format pembiayaan ini memperlihatkan, yang untung dari program ini adalah perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja yang juga tidak jelas dasar penunjukannya. Menurut para pelaku usaha penempatan tenaga kerja, mereka juga memprotes ketidaktransparanan penunjukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ikut Konsorsium Penempatan Kembali Tenaga Kerja Indonesia Amnesti (KPA).24 Bagi buruh migran, biaya ini juga memberatkan apalagi mereka yang pulang semasa amnesti adalah buruh migran bermasalah. Sebagian besar diantara mereka juga mengalami masalah gaji yang dikemplang majikan dan perusahaan. Sebenarnya masih ada peluang untuk memasalahkan buruh migran Indonesia tak berdokumen di Malaysia, terutama untuk memastikan agar dalam Operasi tegas berlangsung tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Wat ch, mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak menggunakan kekerasan dalam proses deportasi buruh migran. Kekhawatiran ini didasarkan pada penggunaan milisi RELA sebagai ujung tombak operasi koersif itu. Dalam kerangka pemerintah Indonesia harus menggunakan momentum Sidang Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dimulai pertengahan Maret 2005. 25

24

Buruh Migran Indonesia www.tempointeraktif.com diakses tanggal 3 Februari 2009

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ilegal ke Malaysia menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia tersebut, akhirnya deportasi tenaga kerja Indonesia dan Malaysia makin sering menjadi masalah nasional, menguras banyak tenaga, dana dan waktu. Sementara anus tenaga kerja ilegal ke Malaysia tak henti-hentinya. Arus tenaga kerja ilegal Yang cukup besar ke Malaysia mencerminkan tiga hal 26 1. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja di Indonesia sudah sangat kritis, sehingga banyak angkatan kerja yang terpaksa mengambil risiko tinggi secara ilegal mengejar kesempatan yang tersedia di Malaysia. 2. Penghargaan pengusaha dan keluarga Indonesia terhadap pekerjanya sangat rendah. Tenaga kerja ilegal dari Indonesia pada umumnya hanya menjadi pekerja Perkebunan dan pekerja rumah tangga di Malaysia. Kesempatan seperti itu di Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Indonesia relatif masih terbuka luas. Namun karena upah atau gaji yang sangat kecil di Indonesia banyak Tenaga Kerja Indonesia merebut kesempatan di Malaysia mengejar upah atau gaji yang lebih tinggi. Tenaga yang belum berpengalaman di Indonesia, kemudian bekerja di perkebunan Malaysia dapat menerima upah 5 (lima) kali lebih besar dari pekerja berpengalaman 10 (sepuluh) tahun bekerja di perkebunan di Indonesia. Ini juga mengindikasikan bahwa kinerja manajemen perkebunan di Indonesia rendah. 25

Deplu: Pemerintah RI Sudah Maksimal Tangani Tenaga Kerja Indonesia Ilegal, Tempo, www.tempointerkatif.com diakses tanggal 3 Februari 2009 26 Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VI 2004, Payaman Simanjuntak (Guru Besar di Bidang Sumber Daya Manusia), Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia. www.tempointeraktif.com diakses tanggal 3 Februari 2009.

3. Pengelolaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, dirasakan sangat mahal dan sangat birokrasi. Setiap tenaga kerja yang akan dikirim secara resmi melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus mengeluarkan antar Rp. 5 juta s/d 10 juta. Biaya pengiriman secara ilegal hanya sekitar Rp. 2 juta s/d Rp. 3 juta. Perbedaan biaya tersebut mendorong penduduk desa mempunyai keterbatasan dana mengambil risiko secara ilegal.

C. Pemberian Sanksi Hukum (Administrasi dan Pidana) Terhadap Pelanggaran Perusahaan Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.

Di dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada umumnya berkaitan erat dengan masalah Hak Asasi Manusia, dengan


sendirinya apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya sudah dapat digolongkan dalam tindak pidana dan harus dikenai sanksi. Oleh karena itu, wajar jika Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 cukup banyak mencantumkan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran atas pasal-pasal yang tercantum didalamnya, diantaranya : 1. Pasal 102 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). setiap orang yang : a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP-PTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP-PTK1 kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. c. Melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. d. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. e. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. f. Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. g. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

h. Memperlakukan calon Tenaga Kerja Indonesia secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) diatas merupakan tindak pidana kejahatan. 2. Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 menyatakan: Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). setiap orang yang: a. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24. b. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) c. Memperkerjakan calon Tenaga Kerja Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. d. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 atau e. Tidak memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. Beberapa ketentuan yang memuat sanksi administratif dapat kita cermati pada

Keputusan

Menteri Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor.

KEP-


104A/MEN/2002 sebagai upaya pembinaan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia, Menteri atau Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan calon Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia. yang terdiri dari :

1. Teguran tertulis 2. Penghentian kegiatan sementara (skorsing) 3. Pembatalan atau pencabutan SJUP-PJTKI Pemberian sanksi administratif tidak hanya diberikan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tetapi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia dapat juga dijatuhi sanksi (Pasal 81 ayat 3), berupa: 1. Pembatalan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia 2. Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dan luar negeri dengan biaya sendiri 3. Pelarangan bekerja ke luar negeri/black list dan 4. Pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaksana penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teguran tertulis dapat dijatuhkan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia apabila (Pasal 81 ayat 1) : 1. Tidak melaksanakan penempatan dengan menerapkan sistem informasi on line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) kepmen ini ; atau 2. Tidak memasang papan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Kepmen ini ; atau


3. Tidak melaporkan perubahan alamat Kantor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, atau perubahan Komisaris dan atau Direksi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ; 4. Tidak melakukan kegiatan penempatan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ; atau 5. Tidak melaporkan keberadaan Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3); atau 6. Tidak mendaftarkan Mitra Usaha dan/atau Pengguna pada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) ; atau 7. Tidak melaporkan kawasan negara tujuan penempatan yang dipilihnya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang Terkena Kendali Alokasi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) ; 8. Tidak melaporkan perjanjian kerjasama dengan Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (6) ; 9. Tidak memberitahukan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia kepada Pengguna. Mitra Usaha, Perwakilan RI dan Perwalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ; 10. Tidak melaporkan Tenaga Kerja Indonesia Yang sakit. mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) ; 11. Tidak melaporkan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. Dalam pemberian teguran tertulis kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

menetapkan tata cara pemberian teguran tertulis tersebut dalam Kepmenaker Nomor KEP-104A/MEN/2002 yaitu : 1. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan teguran tertulis pertama. 2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi teguran tertulis pertama, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kembali kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis kedua. 3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi teguran tertulis kedua, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kembali kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga. 4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi teguran tertulis kedua, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kembali kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing) a. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah dikenakan sanksi teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) tahun kalender dan melakukan kembali dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam tahun kalender yang sama dikenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing). b. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender dan melakukan kembali kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

pada tahun kalender berikutnya dikenakan sanksi teguran pertama pada tahun yang bersangkutan. Setelah melalui mekanisme pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga yang kemudian dilakukan penghentian kegiatan sementara (skorsing) bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, apabila perusahaan (sesuai Pasal 84 Kepmenaker) : 1. Tidak memenuhi kewajiban menyetor kembali deposito yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ; atau 2. Memberikan kewenangan berdasarkan SIUP-PJTKI yang dimilikinya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ; atau 3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau Kantor Cabang melakukan rekrut melalui lembaga atau perseorangan yang tidak memiliki kewenangan atau izin sebagai rekruter atau penyedia tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2). 4. Kantor Cabang melakukan kegiatan secara langsung dengan Mitra Usaha dan atau Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ; atau 5. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar kawasan negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; atau 6. Tidak melegalisir perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3o ayat(1) ; atau 7. Tidak melegalisir surat permintaan TKI (job order) kepada Perwakilan RI di negara setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ; atau Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

8. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau tidak melegalisir perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) ; atau 9. Tidak membuat perjanjian penempatan dengan calon Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ; atau 10. Merekrut, mendaftar dan menghimpun calon Tenaga Kerja Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ; atau 11. Tidak mengurus pelaksanaan tes kesehatan tambahan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia dalam hal negara tujuan mensyaratkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ; atau 12. Tidak mempunyai Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) ; atau Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi Tenaga Kerja Indonesia bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang belum memiliki Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ; atau 13. Menyediakan asrama/akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat(3) ; atau 14. Tidak mengikutsertakan Tenaga Kerja Indonesia dalam program asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ; atau 15. Tidak melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ; atau


16. Tidak melaporkan realisasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia setiap bulan kepada instansi Kabupaten/Kota daerah asal Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pelayanan ; 17. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia daerah asal Tenaga Kerja Indonesia, BP2TKI domisili PJTKI dan Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1); atau 18. Membebani angsuran biaya penempatan melebihi 25% dari gaji yang diterima Tenaga Kerja Indonesia setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) atau 19. Memotong upah Tenaga Kerja Indonesia selain untuk pembayaran angsuran biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; atau 20. Tidak menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (3); atau 21. Tidak mengurus Tenaga Kerja Indonesia yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); atau 22. Tidak mengurus kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; atau 23. Tidak mengurus dan menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a atau Pasal 68 ayat (2) huruf a. Terhadap sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatas dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam surat keputusan skorsing tersebut ditetapkan oleh Direktur Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Jenderal. Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara (skorsing) telah berakhir dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, menteri dapat mencabut SIUP-PJTKI yang bersangkutan. Dalam hal pencabutan SIUP-PJTKI, menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PJTKI jika (Pasal 86 Kepmenaker): 1. Terbukti memiliki dokumen yang tidak memenuhi persyaratan cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ; atau 2. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia melakukan pencairan deposito dana jaminan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ; atau 3. Melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebelum dipenuhinya kembali nilai deposito yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ; atau 4. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tanpa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ; atau 5. Mengganti atau merubah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 ; atau 6. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia pada pekerjaan dan tempat uang melanggar kesusilaan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ; atau 7. Tidak memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ; atau Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

8. Tidak menyediakan asrama / akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 8 ayat (2) huruf j : ; atau 9. Memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tanpa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) ; atau 10. Membebani biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) ; atau 11. Membebani biaya jasa perusahaan (company fee) kepada Tenaga Kerja Indonesia melebihi 1 (satu) bulan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ; atau 12. Tidak memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). Sanksi pencabutan izin usaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dapat juga diberikan jika Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia terbukti terlibat dan/atau melakukan perbuatan pemalsuan dokumen Tenaga Kerja Indonesia atau dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Pasal 86 ayat (2). Dalam hal SIUP-PJTKI dicabut, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia berkewajiban (Pasal 87) : 1. Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima calon Tenaga Kerja Indonesia yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan. 2. Memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dengan visa kerja.


3. Menyelesaikan permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja Tenaga Kerja Indonesia yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 4. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang dibatalkan keberangkatannya ke luar negeri apabila calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut (sesuai Pasal 88) adalah: a. Melakukan pemalsuan dokumen b. Membuat keonaran di asrama c. Melakukan tindak pidana lainnya Setiap Tenaga Kerja Indonesia dapat dipulangkan dengan biaya sendiri dalam hal tenaga Kerja Indonesia tersebut mendapat sanksi administratif, Tenaga Kerja Indonesia yang terkena sanksi tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kepmenaker ini, yaitu apabila : 1. Melanggar peraturan dalam perjanjian kerja. 2. Melanggar ketentuan dalam perjanjian penempatan 3. Melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana di negara tujuan penempatan. Tenaga Kerja Indonesia tersebut telah black list dan dilarang kembali bekerja di luar negeri karena melakukan perbuatan yang tersebut dalam Pasal 88 ayat (2) diatas. Dalam hal calon Tenaga Kerja Indonesia dibatalkan keberangkatannya atau mengundurkan diri tanpa alasan yang sah. maka calon Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh biaya yang telah Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

dikeluarkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia. (Pasal 88 ayat 4).

D. Hambatan Dan Upaya Penanggulangan Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Kota Medan, diantaranya adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang bernama PT. Sahara Fajarindo Corporation. Alamat Jalan Kangkung No. 61 Medan didirikan di Jakarta tanggal 31 Januari 2005, Alokasi Pekerjaan yaitu Sektor Formal dan Informal, Perwakilan Luar Negerinya yaitu Malaysia dan Singapura (agent). Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2008 sampai Maret 2009 dengan mengunjungi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah ditentukan tersebut. PT. Sahara menyatakan bahwa hambatan dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, adalah kurangnya pengetahuan tentang program Tenaga Kerja Indonesia yang legal oleh pencari kerja atau sebagian besar penduduk. kendati saat ini sudah ada upaya memasyarakatkannya. Karena pencari kerja belum banyak paham tentang program tersebut maka hal ini kurang mendapat respon positif dari pencari kerja atau calon Tenaga Kerja Indonesia untuk menempuh cara yang legal untuk berangkat ke luar negeri atau tidak memiliki Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah ada. Sedangkan upaya penanggulangannya oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tersebut yaitu Stakeholder yang terkait dengan program Tenaga Kerja Indonesia perlu menjadi target sosialisasi. Stakeholder dapat berperan menunjang program Tenaga Kerja Indonesia secara positif dan sebaliknya. Contoh Stakeholder yang berperan negatif adalah calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan yang berperan Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

positif adalah pemerintah Indonesia. Tujuan dan sosialisasi ini adalah membentuk kesadaran untuk para Stakeholder (pemilik modal) sehingga dapat menyamakan persepsi dan pendapat terbentuk komitmen bersama. PT Sahara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sering menemukan kebuntuan akibat kuota calon tenaga kerja formal yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia telah ditetapkan, hal ini bukan sepenuhnya kesalahan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tersebut karena lembaga ini hanya menyalurkan. Depnakertrans harusnya menanggapi permasalahan ini bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia untuk memperbesar kuota pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang legal ke Malaysia, karena kebutuhan akan lapangan kerja semakin cenderung pesat akibat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Dan kontribusi penciptaan lapangan kerja di luar negeri tampaknya sangat berperan dalam memecahkan persoalan pengangguran, hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini jumlah rekruitmen calon Tenaga Kerja Indonesia yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PT. Sahara) cabang Medan masih ditentukan green light dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tingkat pusat yang cenderung masih terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, masih banyak tenaga kerja yang seharusnya masih bisa dijaring sebagai Tenaga Kerja Indonesia legal, sebab itu memperbesar kuota Tenaga Kerja Indonesia legal sangat diperlukan agar dapat mengurangi arus Tenaga Kerja Indonesia ilegal terutama bagi penduduk potensial yaitu segmen pemuda. Selanjutnya PT. Sahara. pembiayaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang relatif mahal kadang menyulitkan bagi Perusahaan Jasa Tenaga Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Kerja Indonesia tersebut untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, apalagi bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia yang sama sekali tidak memiliki modal untuk berangkat. Namun modal yang dimiliki oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tidak cukup untuk menutupi biaya semua para calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak mampu, hal inilah yang kadang-kadang para calon Tenaga Kerja Indonesia mengurungkan niatnya untuk pergi ke luar negeri, atau malah mencoba mencari jalur ilegal untuk ke luar negeri. Melalui kerjasama dengan bank-bank nasional yang akan memberikan pinjaman modal kepada calon Tenaga Kerja Indonesia untuk pembiayaan keberangkatannya ke luar negeri, bank nasional dapat memberi pinjaman kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, pinjaman itu sebaiknya hanya diberikan maksimum sebesar jumlah yang bisa mencukupi untuk membayar biaya yang disyaratkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, guna menghindari keterlibatan hutang yang berkepanjangan yang sebenarnya kurang diperlukan oleh calon Tenaga Kerja Indonesia. PT. Sahara menyayangkan prosedur yang terlalu berbelit-belit dalam pengurusan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri menjadikan sebagian besar calon Tenaga Kerja Indonesia beralih ke jalur yang ilegal. Terlalu banyak instansi yang ingin terlibat dalam pengiriman dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia, tetapi pada kenyataannya menjadi lebih banyak menambah beban biaya daripada memberi kemudahan dan pelayanan. Pada mulanya, Tenaga Kerja Indonesia tidak dikenakan biaya. Semua biaya termasuk keuntungan Perusahaan Jasa Tenaga Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Kerja Indonesia dibebankan pada pengguna. Karena persaingan yang tidak sehat antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, beban pengguna di luar negeri menjadi kecil sementara beban Tenaga Kerja Indonesia terus meningkat. Untuk menyederhanakan prosedur administrasi sangat terkait dengan kualitas pelayanan pada instansi terkait, masyarakat pedesaan umumnya belum terbiasa dengan birokrasi. sehingga perlu langkah-langkah yang sifatnya lebih menyederhanakan kepengurusan dokumen-dokumen untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia legal. Menjemput bola untuk mendekatkan fasilitas keimigrasian dan fasilitas lain berhubungan dengan pengurusan kelengkapan dokumen-dokumen untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia legal sangat diperlukan. Hal ini mengingat kondisi geografis sangat mempengaruhi biaya dan waktu pengurusan apabila mereka harus datang ke tempat pelayanan di kota yang letaknya relatif jauh. Sistem ini juga dapat mempermudah calon Tenaga Kerja Indonesia yang kurang terdidik untuk terbiasa dalam pengurusan surat-surat, sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan tenaga kerja legal untuk masa-masa mendatang. Penyederhanaan prosedur pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Imigrasi dan Departemen Luar Negeri Indonesia untuk menghindari kesempatan melakukan korupsi dan kecurangan lebih lanjut. PT

Sahara

menerangkan

lembaga-lembaga

tersebut

seharusnya

memperbaiki struktur dan mekanisme pembayaran untuk akuntabilitas di lapangan untuk mengurangi insentif bagi sponsor lokal yang memeras uang dari calon migran, Departemen Imigrasi Indonesia seharusnya memperbaiki tindakan-tindakan anti


korupsi untuk membantu mencegah pengubahan paspor, visa dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya. PT Sahara menambahkan Tenaga Kerja Indonesia yang kualitasnya rendah sangat riskan bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk mengirimkannya ke luar negeri dan juga merugikan calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut nantinya setelah penempatan di luar negeri. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia berkualitas rendah menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di luar negeri mengandung terlalu banyak risiko, merendahkan martabat bangsa di forum internasional dan tidak memberikan dampak sosial ekonomis secara signifikan. Terlalu sulit dan terlalu mahal mempersiapkan tenaga Indonesia berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk dikirim ke luar negeri, baik dalam teknis pekerja dan bahasa, maupun dalam sikap melindungi dirinya sendiri. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau lebih rendah, membutuhkan pelatihan yang cukup lama dan intensif supaya dapat menggunakan alat-alat rumah tangga atau mengoperasikan alatalat perkebunan di Malaysia. Pembinaan sikap dan pemberdayaan mereka supaya percaya diri mengatasi berbagai masalah, juga memerlukan waktu panjang. Biasanya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tenaga Kerja Indonesia dalam kualitas tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tenaga kerja Philipina dengan berpendidikan sama. Oleh sebab itu setelah 5 (lima) tahun kedepan harus diusahakan supaya tidak lagi mengirimkan tenaga berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ke bawah. Mereka sebaiknya disiapkan untuk bekerja di dalam negeri. Disamping itu Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

tenaga-tenaga teknis berkualitas mulai dipersiapkan seperti perawat, pekerja kapal, pelayan toko, restoran, tukang listrik, tukang pipa, tukang kayu dan lain-lain. Lebih baik menekan kualitas daripada kuantitas PT. Sahara menambahkan. PT Sahara menjelaskan lebih lanjut tentang peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri, dimana Tenaga Kerja Indonesia harus : 1. Mengetahui syarat dan prosedur bekerja di luar negeri serta memahami hak dan kewajibannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia. 2. Memiliki kemampuan. Keterampilan, keuletan, kedisiplinan dan etos kerja tinggi untuk melaksanakan pekerjaan. 3. Mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di dalam dan di luar negeri. 4. Memahami cara menghindari dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi. Lebih jauh PT. Sahara menambahkan peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat juga harus berperan terhadap keberadaan lembaga penempatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang ada di kota Medan ini, yaitu : 1. Berperan aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan penempatan Tenaga Kea Indonesia. seperti adanya praktek penempatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal. 2. Mendorong seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap masalah Tenaga Kerja Indonesia dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia. PT Sahara menyatakan pemberian upah kontrak tenaga kerja lebih besar dan pada yang melakukan migrasi ilegal, mengurungkan niat bagi calon Tenaga Kerja Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

Indonesia yang berangkat luar negeri melalui proses yang legal, selain karena imingiming gaji atau upah yang lebih tinggi Juga dikarenakan pengiriman melalui proses legal memerlukan waktu yang berbulan-bulan dan memakan waktu yang banyak. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus lebih diperhatikan. terutama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang melobi para pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan kontrak kerja yang lebih menguntungkan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia legal, dan para pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia tidak menerima calon Tenaga Kerja Indonesia yang datang kepadanya untuk bekerja dengan tidak membawa dokumen yang lengkap. PT Sahara menambahkan bahwa dalam pembuatan perjanjian dengan pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam pengesahan pembuatan perjanjian dan pengawasan kendali alokasi Tenaga Kerja Indonesia. sehingga calon Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak bisa berbuat banyak apabila terjadi permasalahan dengan pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri selama masa perjanjian kerja terutama jika pengguna jasa atau majikan yang tidak membayar gaji Tenaga Kerja Indonesia atau melakukan penyiksaan kepada Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu hendaknya kedutaan negara Indonesia juga diikutsertakan untuk melegalisasi perjanjian kerja dan kendali alokasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sehingga perwakilan negara Indonesia tahu dimana Tenaga Kerja Indonesia tersebut berada. Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

PT Sahara menambahkan pelayanan yang kurang memuaskan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri menjadikan para Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri menjadi terlantar, seharusnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat berkoordinasi dengan Kementerian lain untuk memperluas pemberian layanan dengan kualitas yang lebih baik kepada korbankorban di konsulat atau Kedutaan yang ada di Malaysia

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.

Proses penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri memerlukan koordinasi antara Tenaga Kerja Indonesia sendiri dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau perwakilan luar negeri dan pemerintah untuk dapat mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia yang legal. Sebelum penempatan di luar negeri Tenaga Kerja Indonesia terlebih dahulu diberi pendidikan dan keterampilan kemudian diseleksi yang akan dikirim ke luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus memiliki pendidikan dan keterampilan kerja sesuai dengan bidangnya. Tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan harus mengikuti pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dikelola


oleh pemerintah maupun swasta atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

2. Tenaga Kerja Indonesia merupakan devisa/pendapatan negara apabila dikelola secara cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dan penempatannya di negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia, tidak lepas dari peranan dan tanggung jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagai mitra Departemen Tenaga Kerja yang harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan partisipasi masyarakat dalam suatu sistem hukum yang mampu melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 dapat digunakan sebagai substansi perbincangan hukum ketenagakerjaan khususnya yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Kota Medan dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, adalah kuota jumlah yang diberikan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pusat sangat minim sehingga tidak dapat menampung seluruh pendaftar calon Tenaga Kerja Indonesia, kurangnya sosialisasi program Tenaga Kerja Indonesia tersebut, pendapatan yang diperoleh dari kontrak tenaga kerja legal jauh lebih kecil dari pada melakukan migrasi ilegal ke luar negeri, prosedur pengurusan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berbelit-belit dan memerlukan biaya Alfredo P. Damanik : Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pjtki Dalam Perekrutan,Penempapatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara, 2009. USU Repository © 2009

yang mahal serta Calon Tenaga Kerja Indonesia yang kualitasnya rendah dan menyulitkan dan riskan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk mengirimkannya dengan segera. 4.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif

apabila

melakukan

pelanggaran

terhadap

penyelenggaraan

pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, sanksi administratif yang diberikan berupa teguran untuk beberapa kali sampai pada sanksi penutupan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tersebut jika tidak juga membetulkan kesalahan yang dinilai oleh Menteri/Direktur Jenderal. Pemberian sanksi tersebut selain upaya memberikan efek jera pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang nakal juga upaya pembinaan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia,

B. Saran Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Perlunya satu atap dalam mengelola para TKI yaitu dengan bekerjasama antara PJTKI setempat, Depnakertrans dan instansi terkait untuk menyaring dan menyeleksi para TKI yang akan berangkat ke Luar Negeri. 2. Perlunya ditambah Atase Ketenagakerjaan Republik Indonesia di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang berfungsi untuk pengawasan TKJ agar semakin sempurna dan berjalan dengan efektif.


3. Perlunya dibuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 agar peraturan dan perlindungan hukum terhadap para TKI berjalan lebih efektif dan tegas serta transparan. 4. Perlunya dibekali pendidikan/pemahaman para TKI yang akan berangkat ke Luar Negeri tentang bahasa, budaya, etika negara penerima TKI di Luar Negeri agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara kekerasan oleh majikan di Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal, Dasar-dasar Hukum Perburuhan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 Budiono, Abdul Rachman, Hukum Perburuhan di Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Manulang, Seindjun H, Pokok-pokok Hukum ketenagakerjaan Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta. 1990


Nainggolan, P, Hukum Perburuhan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1989 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-104A/MEN/ 2002

tentang

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tempointeraktif, Buruh Migran Indonesia, www.Tempointeraktif.com diakses

tanggal

3 Februari 2009 Soepomo, Imam, 1992 Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta _______________, 1983. Hukum Perburuhan di Bidang Hubungan Kerja. Djambatan, Jakarta Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Republik

Indonesia,

Peraturan

No.PER.19/MEN/V/2006,

Menteri tentang

Tenaga

Kerja

Pelaksanaan

dan

Transmigrasi

Penempatan

dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri



SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Hukum OLEH: ALFREDO P DAMANIK NIM: JURUSAN HUKUM PERBURUHAN

Recommend Documents