Skenario pelaksanaan Kebijakan JKN: Bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan dan menghadapi era MEA?

Kuliah Memorial dr.Amino Gondohutomo, Selasa 21 Oktober 2015

Skenario pelaksanaan Kebijakan JKN: Bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan dan menghadapi era MEA ? Prof. Dr. Laksono Trisnantoro MSc. PhD Magister Manajemen Rumahsakit (MMR) Fakultas Kedokteran UGM www.kebijakankesehatanindonesia.net

Pembukaan Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat: • Ibu Menteri Kesehatan dan Pimpinan Kementerian Kesehatan serta instansi pemerintah lainnya • Pimpinan Pusat PERSI dan Pimpinan Cabang PERSI • Pimpinan berbagai Asosiasi Rumah Sakit dalam naungan PERSI • Para peserta semua Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga kita berada dalam keadaan sehat wal’afiat untuk mengikuti Kuliah Memorial dr. Amino Gondohutomo Saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum PERSI yang telah memberikan kehormatan untuk menyampaikan kuliah ini dengan judul: Skenario pelaksanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?

Hadirin yang saya muliakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah kebijakan pembiayaan yang meningkatkan permintaan akan pelayanan kesehatan: • Dalam pelaksanaan kebijakan JKN, jumlah pasien meningkat, bahkan boleh dikata membludak. • Di tahun 2014 dan 2015, berbagai laporan menunjukkan bahwa BPJS sebagai badan pelaksanaan JKN mengalami kekurangan dana. • DI berbagai rumahsakit dilaporkan adanya antrian pasien, termasuk di RS-RS rujukan tertier di Jakarta. • Banyak keluhan mengenai ketersediaan spesialis dan subspesialis. Ada masalah-masalah serius di 2 front: JKN dan MEA.

Mengapa terjadi? Adanya Hukum Ekonomi Demand and Supply • Permintaan akan pelayanan kesehatan (demand for health care) akan meningkat dengan adanya system asuransi kesehatan. • Supply (penyedia jasa) terbatas.

Dalam Road Map pemerintah Kebijakan JKN diharapkan mengkover seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019.

Apakah mampu tercapai? 1. 2. 3.

Penduduk yang tercakup Pelayanan kesehatan yang dicakup, Proporsi biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung.

Apa yang terjadi di tahun 2015? • Ketersediaan RS • Ketersediaan dan distribusi Dokter Spesialis

Ketersediaan Supply RS • Ketersediaan RS masih timpang. Propinsipropinsi di NTT, Papua, Sulawesi masih sulit akses • Sebagian besar RS Kelas A dan Kelas B di Regional 1. • Pembayaran dari BPJS menggunakan tarif berbasis INA-CBG

Prinsip tarif INA-CBG’s 1. Regionalisasi menjadi 5 regional berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2. Top up untuk kasus tertentu. 3. Tidak ada perbedaan tarif untuk rumah sakit umum dan khusus 4. Tarif INA-CBG’s merupakan tarif paket meliputi pelayanan medis maupun non medis.

Jumlah RS Berdasar Kelas No

Keterangan

1 Region 1 2 Region 2 3 Region 3 4 Region 4 5 Region 5

A

B

C

D

Per Oct 2015 38 206 433 220 8 31 135 65 8 76 206 84 2 6 25 10 2 15 67 66

Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Non Kelas 354 79 187 11 65

Region 1: Tempat RS-RS Kelas A dan Kelas B No

Region 1

A

B

Per Oct 2015 1 DKI Jakarta 13 50 2 Jawa Barat 8 50 3 Jawa Tengah 8 33 4 DI Jogjakarta 3 12 5 Jawa Timur 5 42 6 Banten 1 19 Total 38 206

C

D

46 127 103 11 111 35 433

8 40 78 26 61 7 220

Non Kelas 43 76 55 20 135 25 354

Gambaran buruk pada Regional 5

Region 5: Buruk situasinya No

Region 5

1 Kepulauan Bangka Belitung 2 Nusa Tenggara Timur 3 Kalimantan Timur 4 Maluku 5 Maluku Utara 6 Papua Barat 7 Papua Total

A

B

C

Per Oct 2015 0 1

D

Non Kelas

10

4

2

0

1

15

18

10

2

7

21

9

14

0 0 0 0 2

3 1 0 2 15

5 3 4 9 67

13 9 4 9 66

6 6 8 19 65

Apa akibatnya? • Klaim INA-CBG banyak dipergunakan di Propinsi-propinsi padat RS dan penduduk seperti DIY, Jawa Tengah, DKI • Propinsi NTT (misalnya) tidak mampu melakukan klaim karena kekurangan dokter dan RS kelas A dan B.

• Pemerataan tidak berjalan

Hadirin yang saya muliakan

Ketersediaan Suppy Tenaga Dokter Spesialis • Sampai akhir tahun 2015 belum adanya peningkatan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis dan dokter sub-spesialis. sia, karena keterbatasan jumlah fasilitas dan Sumber Daya Manusia khususnya dokter spesialis.

Per Oct…

2,506

568

1,267

2,156

1,195

1,029

3,745

2,622

1,289

822

2,361

4,503

5,388

6,785

5,751

Jumlah Spesialis JUMLAH SPESIALIS (NASIONAL)

Jumlah Spesialis 4 Dasar per Provinsi 1,200 1,000 800 600 400 200 -

Per Oct 2015

Spesialis 4 Dasar per Provinsi

SpA

SpOG

SpD

SpB

Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 0.2% dari total jumlah spesialis 4 dasar tersebut.

1,238

284 425 569 335

KEPRI KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH

67

117

107 102 252

MALUKU

MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

2,714

1,714

685

321

NT T KALIMANTAN TIMUR

173

588 KEP. BABEL

KALIMANTAN …

KALIMANTAN … 194

SULAWESI BARAT

SULAWESI … 155

SULAWESI SELATAN

127

502

1,045

419

1,432

612

BENGKULU

JAMBI

SUMATERA UTARA

NAD

NTB

BALI

LAMPUNG

2,143

1,110

946

RIAU SUMATERA SELATAN

809

SUMATERA BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DIY 5,424

4,853

6,032

JAWA BARAT JAWA TENGAH

5,929

DKI JAKARTA

Jumlah Spesialis per Provinsi TOTAL SPESIALIS PER PROVINSI

Per Oct 2015

Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 1 % dari total jumlah spesialis tersebut.

Data di tahun 2015 menunjukkan: • Supply pelayanan kesehatan RS dan jumlah dokter terbatas • Tidak seimbang distribusinya

• Menghasilkan dampak buruk untuk pelaksanaan kebijakan JKN • Kurang siap untuk menghadapi era MEA

Dampak kegagalan, antara lain: • Jumlah Masyarakat yang dikover secara praktis, tidak sama dengan yang di atas kertas. Pernyataan bahwa adalah 90 juta yang terkover oleh PBI perlu diluruskan. • Pemerataaan pelayanan kesehatan memburuk. Dana BPJS akan dinikmati oleh penduduk di perkotaan, khususnya di Regional 1. • Mutu pelayanan kesehatan yang tidak baik karena kekurangan dokter dan antrean. • Warga Negara Indonesia masih berobat ke luar negeri karena kekurangan spesialis dan sub-spesialis. • Mengundang masuknya spesialis dan subspesialis asing.

Hasil Penelitian Monitoring Kebijakan JKN oleh 12 Universitas di tahun 2014 Pencapaian Universal Coverage di tahun 2019 diproyeksikan ada di: • DKI, • DIY, • Sumatera Selatan, • Sumatera Barat, • sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, • sebagian kabupaten/kota di Jawa Tengah dan • sebagian di Sulawesi Selatan.

Kemungkinan Pesimis untuk tercapainya UHC melalui JKN pada tahun 2019 ada di: - NTT, - Kalimantan Timur, - sebagian Kab/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, - Bengkulu, dan - Sulawesi Tenggara.

Perbandingan antara DIY dan NTT: Pencapaian Universal Coverage Skenario Pesimis 2 DIY

NTT

Zero 2014 I: Maret

2015 II: Nov

maret

2016 Nov

Maret

2017 Nov

Maret

2018 Nov

Maret

2019 Nov

Hasil Penelitian UGM dan Universitas Nusa Cendana (2015) • Dana PBI di Propinsi NTT tidak terpakai sepenuhnya. • Hal ini disebabkan oleh • Dana tidak terpakai ini kurangnya akses akibat dapat dipergunakan jumlah RS yang sedikit oleh Propinsi lain dan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas • Mencerminkan logika yang tidak tepat

BPJS Kekurangan Dana

Di tahun 2015, dilaporkan mengalami kekurangan dana (Kompas, Oktober 2015) Sumber: Data klaim Bulan Pelayanan Jan s/d Des 2014 (Bulan Pembebanan s/d Jan 2015) dari BPJS, Maret 2015.

•

Pardede, 2015

25

Catatan kritis: JKN mempunyai tujuan untuk keadilan Sosial UU SJSN 20014 Pasal 2 mempunyai tujuan untuk: • Meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

• Apakah tujuan kebijakan JKN ini dapat tercapai?

Hadirin yang saya muliakan • Dengan adanya kemungkinan kegagalan JKN pada data 2015

Tujuan Kuliah Memorial ini untuk • Membahas kemungkinan kegagalan kebijakan JKN • Memaparkan usulan pencegahan

Metode • Menggunakan pendekatan deskriptis dengan data Kementerian Kesehatan untuk mengamati trend perkembangan supply RS dan tempat pendidikan spesialis • Analisis Kebijakan Retrospektif • Analisis Kebijakan Prospektif dengan menggunakan pendekatan skenario

Hasil Trend Perkembangan Supply RS: Trend 1. Perkembangan RS selama 4 tahun terakhir

Trend 2. Perkembangan tempat pendidikan tenaga spesialis dan subspesialis

Trend 1:

Perkembangan RS selama 4 tahun terakhir

Trend Perkembangan RS berdasarkan kepemilikan

468

411 447 455 467

3 3 3 7

2012

2013

2014

Updated (Oct 2015)

77 75 67 63

29 39 41 42

105 115 118 125

86 88 92 94

32 32 33 36

85 89 96 112

237

RS

599

654

727 724 706

804

TREND JUMLAH RS DI INDONESIA BERDASAR KEPEMILIKAN

2012 2013

10,126 16,654 16,420 17,028

2014 Updated

8,305 7,970 7,196 7,179

195 2,236 3,249 4,146

1,379 8,308 13,356 20,640

75,723 71,711

61,957 67,242 73,918

47,060 60,656

13,667 21,791 28,127 38,718

2,181 3,604 4,480 4,892

244 244 268 505

16,191 16,879 19,622 21,747

38,368

19,183 22,292 25,696 27,837

13,678 15,782 17,071 17,452

TT

Trend Perkembangan Jumlah Tempat Tidur RS berdasarkan kepemilikan Trend Jumlah TT di Indonesia Berdasarkan Kepemilikan RS

Perkembangan Jumlah RS Per Regional BPJS

Pertumbuhan RS per Regional Pertumbuhan RS per Regional 1,400

Rumah Sakit

1,200 1,000

Region 1

800

Region 2

600

Region 3

400

Region 4 Region 5

200 2012

2013

2014

Updated (Oct 2015)

Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Regional 1 286 319

DKI JAKARTA

JAWA BARAT JAWA TENGAH 2012

2013

2014

DI JOGJAKARTA

73 77 87 46

51 66 69 72

132 142 143 160

187

225 247 275 277

200

243 273 301

354

TREND JUMLAH RS DI REGIONAL 1

JAWA TIMUR

Updated (Oct 2015)

BANTEN

Regional 2 58

Updated (Oct 2015)

43

46 49

17 22 23 25

36

41 42

54 57 54

58 2014

51

53 54 60

40

45

59 61 63


2012

2013

2012 2013 2014 Updated (Oct 2015)

7 8 9 10

9 11 12 12

22 23 25 28

23 25 26 31

32 35 40 42

33 38 44 44

22 25 25 24

18 18 19 19

22 27 29 33

67 76 82 79

45 51 53 62 153 174 156 177

Regional 3


Regional 4

29

17

16

15

19

29

31

35


KALIM AN TAN T E N GAH 2012

KALIM AN TAN S E LATA N 2013

2014

Updated (Oct 2015)

Regional 5

2012

2013

34 35 39 2014

28

Updated (Oct 2015)

11 13 16 16

15 17 18 19

11 13 14 17

24 26 27 27

36

34

41 41 44

50 54 53


Pertumbuhan Tempat Tidur

Pertumbuhan TT per Regional

TT

Pertumbuhan TT per Regional 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 2012

2013

2014

Updated (Oct 2015)

Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Catatan • Jumlah TT RS Pemerintah Kabupaten meningkat • Pertumbuhan RS Swasta Publik (non-Profit) dan RS Swasta for Private berkembang pesat • Yang sangat pesat adalah yang Privat

Pertumbuhan RS Swasta Non Profit Pertumbuhan RS Swasta Non Profit 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2012

2013

Rata-rata trend pertumbuhan Jatim : 13%

2014

Updated

Pertumbuhan RS Swasta Non Profit Pertumbuhan RS Swasta Non Profit 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regional 1

Regional 2 2012

Regional 3 2013

2014

Regional 4 Updated

Regional 5

Pertumbuhan RS Privat Pertumbuhan RS Privat 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2012

2013

2014

Updated

Rata-rata di setiap provinsi terdapat kenaikan jumlah RS Privat, selama +/- 3 tahun terakhir jumlah RS Privat terutama di Jatim naik 5x lipat dan di Jabar naik 2x lipat.

Pertumbuhan RS Privat Pertumbuhan RS Privat per Regional 600 500 400 300 200 100

0 Regional 1

Regional 2 2012

Regional 3 2013

2014

Regional 4 Updated

Regional 5

Apa yang terjadi? • Investasi RS banyak dilakukan swasta for profit • Pemerintah tidak banyak membangun RS baru • Pemerintah Kab /kota banyak menambah TT

• Kebijakan JKN menarik untuk investasi oleh swasta • RS baru swasta for profit banyak didirikan di Jawa (Regional 1)

Investor RS Swasta tidak banyak yang mempunyai ideologi ke arah pemerataan pelayanan. Profit making merupakan dasar bekerja

Trend 2

Perkembangan tempat pendidikan

Tempat pendidikan dokter spesialis belum banyak berubah.

Akreditasi FK-FK

UU Pendidikan Kedokteran. Yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan spesialisasi adalah FK-FK dengan akreditasi A

Akreditasi FK-FK

Di tahun 2015: Tidak ada perubahan signifikan fakultas kedokteran yang bisa menyelenggarakan pendidikan Spesialis dan Sub-Spesialis

Pendidikan Sub-spesialis Mengalami keterkejutan pasca keluarnya UU Pendidikan Kedokteran di tahun 2013 yang mengamanahkan agar pendidikan ini masuk ke kelompok formal. Catatan: Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh AIPKI pada tahun 2014 masih menghadapi masalah dalam regulasi pendidikan sub-spesialis dengan ketersediaan dosen sesuai dengan aturan pendidikan formal yang university-based.

• Jumlah, penyebaran dokter sub-spesialis belum ada data yang akurat • Tempat pendidikan dokter sub-spesialis masih mengalami guncangan pasca UU Pendidikan Kedokteran

• Menunjukkan rendahnya perhatian bangsa kepada pendidikan sub-spesialis • Rentan untuk dimasuki sub-spesialis dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 ini

Masalah kronis: Dosen pendidik klinis yang melakukan proses pendidikan residen dan sub-spesialis baru diatur dalam: Permendikti dan Riset pada akhir tahun 2015 dengan keluarnya jenis dosen baru yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Peserta proses pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis • Masih belum dianggap sebagai pekerja • UU Pendidikan Kedokteran sudah menetapkan bahwa mereka bukan mahasiswa biasa


Analisis Retrospektif: • Trend pembangunan RS selama 4 tahun terakhir ini tidak mendukung tujuan kebijakan JKN dalam perspektif pemerataan; • Situasi perkembangan tempat pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis menjadi salahsatu faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan JKN

Bagaimana prospeknya? Trend 1. Perkembangan RS selama 4 tahun terakhir Trend 2. Perkembangan tempat pendidikan tenaga spesialis dan sub-spesialis Apakah membaik, ataukah Memburuk?

Pendekatan analisis prospektif dengan mengggunakan Skenario

Skenario pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Skenario mana yang mempunyai probabilitas terbesar untuk terjadi?

Analisis trend: Menunjukkan ke Skenario terburuk

Gambaran akibat skenario terburuk • Kebijakan RS Rujukan Nasional, Propinsi, dan regional akan gagal. • Pasien-pasien gagal ditangani di daerah masing-masing karena kekurangan tenaga spesialis dan peralatan. Pasien akan antre di Jakarta dan pasien yang dirujuk merupakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi; • Meningkatnya jumlah pasien akan tidak dapat diatasi. Waktu tunggu semakin lama. Pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan tertier dan mampu akan terus ke luar negeri. • Mutu pelayanan akan memburuk, terutama yang membutuhkan teamwork yang baik.

Dampak secara politis • Kesenjangan antar daerah semakin meningkat, berlawanan dengan UU SJSN dan UUD serta Nawacita Presiden RI; • Dalam MEA, Indonesia akan rentan untuk dimasuki spesialis dan subspesialis asing;


• Apakah ada solusi untuk mencegah masuknya Indonesia ke skenario terburuk?

Usulan Strategi mencegah terjadinya skenario terburuk 1. Penambahan RS dan fasilitas kesehatan 2. Reformasi tempat pendidikan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi spesialis dan subspesialis

Strategi 1. Penambahan RS dan fasilitas kesehatan

Mencakup: a. Peningkatan jumlah RS untuk Pemerataan JKN b. Penguatan Rujukan Nasional, Propinsi, dan Regional c. Kebijakan Kompensasi BPJS

a. Peningkatan jumlah RS dan tenaga kesehatan untuk Pemerataan JKN Dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota • Pemerintah Pusat perlu mengembangkan di daerah yang kemampuan fiskalnya rendah • Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi yang kemampuan fiskal tinggi diharapkan mengembangkan fasilitas kesehatannya

b. Penguatan Rujukan Nasional, Propinsi, dan Regional • Kemenkes diharapkan memicu kebijakan ini agar selaras dengan perkembangan JKN; • Perlu membentuk kelompok pengembangan Rujukan yang terdiri atas berbagai pihak

Usulan Operasional di level RS • PERSI, ARSADA dan ARSPI membentuk Kelompok Kerja Persiapan RS Rujukan Nasional • Anggota adalah semua RS Rujukan Nasional dan Regional • Setiap Anggota menyiapkan Tim Perubahan yang akan menjadi Unit Pengelola Rujukan • Tim Perubahan dibentuk, termasuk adanya: Kelompok-kelompok klinis yang menjadi Rujukan Nasional. • Tim Klinik ini dipimpin oleh Klinisi yang bergairah untuk maju

Tim di setiap RS akan menyusun Rencana Perubahan yang dipakai sebagai dasar untuk Revisi Rencana Stratejik Bisnis

c. Kebijakan Kompensasi BPJS • Dana Kompensasi BPJS (berdasar UU SJSN di tahun 2004) • Diatur lebih lanjut dengan Permenkes no 71 tahun 2013

Bagian Kedelapan Permenkes 2013 Pemberian Kompensasi Pasal 30 (1) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. (2) Penentuan daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : • penggantian uang tunai; • pengiriman tenaga kesehatan; dan • penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.

(4) Kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(5) Besaran penggantian atas biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetarakan dengan tarif Fasilitas Kesehatan di wilayah terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan. (6) Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Aturan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan dengan PKetentuan lebih leraturan BPJS Kesehatan.

Perlu dijalankan segera

Strategi 2. Reformasi tempat pendidikan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi spesialis dan sub-spesialis

Perlu Visi baru: Sistem Pendidikan Spesialis dan Subspesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan.

Strategi 2. Reformasi tempat pendidikan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi spesialis dan sub-spesialis

Perlu Visi baru: Sistem Pendidikan Spesialis dan Subspesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan. Mengapa?

Mengapa?

Setelah JKN hampir 2 tahun berjalan:

Tidak ada hubungan antara tempat pendidikan spesialis dan sub-spesialis dengan perkembangan pelayanan kesehatan

Dua sistem yang terpisah

Sistem Pendidikan Kedokteran

Sistem Pelayanan Kesehatan




Salah satu faktor yang menjadi penentu perkembangan jumlah dan distribusi spesialis di Indonesia




Perlu Integrasi dalam pendidikan spesialis dan sub-spesialis

Apa arti Integrasi? Sebuah proses untuk mencapai koordinasi yang mulus dan dekat antara berbagai kelompok organisasi atau system. Integrasi ke dua sistem ini mencakup, antara lain: • Pemahaman akan nilai-nilai dan prinsip yang melandasi pendidikan spesialis dan subspesialis dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan; • Perencanaan bersama termasuk perencanaan keuangan; • Pelaksanaan

1. Nilai-nilai dan Prinsip yang akan diubah dalam integrasi ini.



Residen dan Fellow bukan mahasiswa biasa

Saat ini:

Perubahan yang diharapkan:

Residen dan Fellow dianggap oleh pelaku di system pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan

• Berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013: Mahasiswa pendidikan spesialis dan sub-spesialis harus sebagai bukan mahasiswa biasa. • Mereka berhak mempunyai hak termasuk insentif dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pekerja.

sebagai mahasiswa bukan pekerja.

Landasan Hukum Sudah Jelas: Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendikan Kedokteran Indonesia yang menyatakan dalam Pasal 31 Paragraf 3 : tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa • 1) Setiap Mahasiswa berhak: – memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis,dan dokter gigi spesialis-subspesialis;

2. Pelaksanaan Pendidikan yang perlu lebih diintegrasikan



Residen dan Fellow harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari SDM kesehatan yang bekerja di RS

Landasan Etis dalam perubahan ini: • Manusia yang sudah bekerja harus mendapatkan kewajiban dan hak (termasuk pembayaran). • Tidak boleh ada ekploitasi oleh manusia ke manusia lainnya. • Pendidikan harus beretika dan profesional untuk menghasilkan lulusan yang etis dan professional, menghadapi era MEA dan globalisasi.

3. Penggunaan Penggunaan Dana BPJS



Belum ada aturan tentang hubungan BPJS dengan residen

Kondisi Saat ini: Tidak ada koordinasi antara BPJS sebagai bagian dari system pelayanan kesehatan dengan pendidikan kedokteran. Klaim INA-CBG yang diterima oleh rumahsakit masih belum jelas hubungannya dengan residen. Sistem remunerasi RS masih banyak yang tidak memperhitungkan residen.

Perubahan yang dilakukan:

•

Dana dari klaim INA-CBG BPJS harus diatur sehingga sebagian dapat dipergunakan untuk membayar para residen dan fellow di RS pendidikan dan RS jaringan pendidikan. • Residen perlu masuk sebagai bagian dari pembayaran untuk tenaga kesehatan.

Hal-hal strategis yang diperlukan dalam reformasi ini 1. Penguatan Lembaga Pendidikan Spesialis dan Subspesialis menghadapi 2 front: BPJS dan MEA; 2. FK/RS Pendidikan diharapkan melakukan kerjasama dengan RS luarnegeri untuk mendapatkan spesialis asing dan bekerja di Indonesia dalam rangka transfer teknologi 3. Penambahan RS-RS sebagai tempat pendidikan 4. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset perlu lebih terlibat 5. Dukungan Jaringan Telekomunikasi dan Telematika

+ Catatan akhir: Visi ini hanya bisa tercapai apabila dilakukan oleh para: - Pimpinan Fakultas Kedokteran dan - Direksi RS Pendidikan dan jaringan, - KaProdi-Kaprodi, Kolegium, serta - pejabat di KementerianKementerian

yang reformis dan visioner.

Bukan oleh mereka: - yang terperangkap dalam sejarah yang gelap, - yang ketakutan pada hambatan dan regulasi yang tidak tepat, serta - yang tidak mampu menggunakan nalar.

Hadirin yang saya muliakan Sebagai penutup Kuliah Memorial Amino Gondohutomo: Analisis menunjukkan bahwa: 1. Sistem kesehatan Indonesia mengarah ke skenario terburuk untuk tidak tercapainya tujuan JKN dan kurang siapnya menghadapi MEA 2. Perlu ada strategi mencegah ke skenario terburuk

Strategi pencegahan skenario terburuk 1. Penambahan RS dan fasilitas kesehatan 2. Reformasi tempat pendidikan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi spesialis dan subspesialis Plus

Plus Perlu ada amandemen dalam UU SJSN dan UU BPJS serta berbagai regulasi lainnya.

Prinsip amandemen: • Dana PBI yang terbatas, jangan sampai dipergunakan terlalu banyak oleh masyarakat mampu. • Negara harus melindungi fakir miskin dulu; • Membuka sumber dana kesehatan dari orang kaya, agar lebih banyak dana untuk pelayanan kesehatan

Tax Income

Saat ini:

Non-tax Income

- Klaim BPJS banyak dipakai oleh Non-PBI Mandiri - BPJS kesulitan dana

Non-PBI ex PT Askes

APBN PBI

BPJS

MoH Other Ministries Pemda Local Gov

Masyarakat kaya Non-PBI Mandiri mendapat banyak dari negara Private Insurance

Primary Care

Referral Care

Out pof pocket 92

Tax Income

Saat ini:

Non-tax Income

- Klaim BPJS banyak dipakai oleh Non-PBI Mandiri - BPJS kesulitan dana

Non-PBI ex PT Askes

APBN PBI


Claim Ratio <90%

Primary Care

BPJS

Masyarakat kaya Non-PBI Mandiri mendapat banyak dari negara Private Insurance

Referral Care

Claim Ratio sekitar 1300% di November 2014

Out pof pocket 93

Mendatang:

Tax Income

Diharap ada Kompartemen di BPJS. Jangan sampai dana PBI masuk ke Non-PBI mandiri Masyarakat kaya diharapkan membeli askes swasta dan tidak menggunakan dana PBI

Non-tax Income

Non-PBI ex PT Askes

APBN PBI

BPJS

Non-PBI Mandiri


Masyarakat kaya harus membeli asuransi swasta lebih banyak dan mengurangi pemakaian PBI

Private Insurance

Primary Care

Referral Care

Out pof pocket 95

Diharapkan: Ada kebijakan yang mendorong: • Perusahaan asuransi kesehatan menawarkan paket seperti Kaiser Permanante atau Blue Shield. Mengkover perorangan dan keluarga dengan premi yang masuk akal, misal Rp 1 juta per orang per bulan. • Premi BPJS yang Rp 59.500,dan dibawahnya dihilangkan. Yang membayar Rp 25 ribu…Tidak boleh naik kelas.

Memberi efek: Tambahan dana ke sektor rumahsakit. Mengurangi beban berat BPJS

Apa peran PERSI pusat dan daerah? • Menyadarkan bahwa ada masalah-masalah serius dalam pelaksanaan JKN dalam konteks pemerataaan, kemampuan fiskal pemerintah membiayai, dan masalah etika politik; • Melakukan advokasi dan lobby, serta kerja bersama dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai strategi yang disarankan; • Melakukan persiapan untuk amandemen berbagai pasal dalam UU SJSN dan BPJS serta berbagai peraturan yang ada.

TERIMAKASIH Powerpoin dapat didownload dari: www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.manajemenrumahsakit.net

Skenario pelaksanaan Kebijakan JKN: Bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan dan menghadapi era MEA?

Recommend Documents