SKEMA PEMBIAYAAN PERBANKAN DAERAH MENURUT KARAKTERISTIK UMKM PADA SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI SULAWESI SELATAN Ketua: Prof. Dr. H. M. Yunus Zain, MA., Dr. Sanusi Fattah, M.Si., Dra. Laly Djauhariah S., MS., Drs. Baso Siawadharma, M.Si., Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., Ir. Muh. Jibril Tadjibu, SE., M.Si.
Abstrak
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu menarik untuk dikaji dengan berbagai alasan. Meskipun aspek pembiayaan disadari bukanlah satu-satunya masalah, namun dukungan penyaluran kredit demi pengembangan UMKM ini masih merupakan aspek yang sangat krusial sifatnya. Permasalahan lainnya adalah belum terdapat hasil kajian yang memuaskan tentang pemetaan dan skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik UMKM pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel). Studi ini adalah tentang pola alokasi kredit perbankan daerah untuk UMKM. Karenanya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi program pembiayaan UMKM untuk bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga yang dilakukan oleh perbankan daerah; 2) mengidentifikasi kendala skema penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan dari sisi pengusaha UMKM; 3) menyusun dan mendeskripsikan peta penyaluran kredit perbankan daerah bagi UMKM menurut tipologi UMKM dan kategori kelompok bank serta memformulasikan batasan atau indikator optimal penyaluran kredit UMKM; dan 4) mengidentifikasi dan mendeskripsikan peta tipologi UMKM menurut sektor industri atau komoditas di daerah kabupaten/kota Sulsel. Penelitian di wilayah propinsi Sulsel ini dilaksanakan dengan memilih 6 kabupaten/kota sampel yaitu Makassar, Gowa, Bulukumba, Bone, Enrekang dan Pare-Pare. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dua tipe sampel yaitu: a) sampel perbankan dan instansi terkait (39 informan) melalui indepth interview; dan b) sampel pengusaha (344 responden) melalui survey dengan wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kausal-komparatif untuk menentukan faktor kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan dan sisi pengusaha UMKM. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu skema kredit khusus yang memungkinkan para pengusaha UMKM untuk mengakses dana perbankan daerah secara optimal. Tingkat kemacetan kredit bagi UMKM di Sul-Sel adalah rendah (2-3%), sehingga pengusaha UMKM layak mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan daerah. Salah satu penyebab kurang optimalnya penyaluran kredit perbankan daerah bagi UMKM adalah terbatasnya kewenangan perbankan daerah untuk mendesain skim yang sesuai kondisi kebutuhan UMKM di daerah. Skim pembiayaan perbankan daerah dengan melibatkan PEMDA atau lembaga terkait lainnya tampak meletakkan UMKM hanya sebagai objek belum sebagai subjek pengembangan. Skim pembiayaan yang diterapkan selama ini oleh perbankan tidak pula mendorong munculnya inovasi skim pembiayaan bagi UMKM, sehingga persaingan antar bank terletak pada kapasitas pelayanan yang ditentukan oleh luas jaringan yang dimiliki perbankan. Kedepan, perbankan daerah di Sulsel selayaknya menyalurkan kredit dengan skim berbeda untuk masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah terutama bagi sektor ekonomi unggulan Sulsel seperti ketiga bidang usaha: agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga. Karenanya, masih
1
perlu dilakukan suatu penelitian dengan fokus pada sisi supply dan sisi demand dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit bagi UMKM. Kata Kunci: Skema Kredit UMKM; Karakteristik UMKM; dan Sektor Ekonomi Unggulan.
koordinasi program UMKM di daerah
I. Latar Belakang Usaha mikro, kecil dan menengah
(Coordination of SME-Micro programs in
(UMKM) selalu hadir karena memang
the local
diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat
kerjasama nasional dan regional seperti
membuktikan
terutama
East ASEAN Growth Area (EAGA).
ketika bangsa kita dilanda badai krisis
Khusus tentang pengamatan atas aspek
ekonomi (tampak jelas sejak Juli 1997).
pembiayaan UMKM untuk wilayah Sulsel
UMKM ini tampak merupakan salah satu
dapat dikemukakan beberapa catatan awal
sektor usaha penyangga utama yang dapat
(Yunus, 2003; Robinson, 2004; Untoro,
menyerap banyak tenaga kerja. Namun,
2004). Pertama, masih terdapat resistensi
dukungan pembiayaan (modal kerja dan
secara umum dari pihak perbankan daerah
investasi serta cakupan pendanaan yang
dalam melaksanakan penyaluran kredit
diperlukan
terhadap
bagi UMKM yang ternyata dianggap lebih
sangat
bersifat fund channelling saja ketimbang
kurang memadai. Terdapat banyak pula
sebagai fungsi intermediasi yang memiliki
indikasi lain tentang diperlukannya suatu
perspektif komersial yang menjanjikan
kajian lebih mendalam dan komprehensif,
keuntungan. Kedua, dari sisi UMKM
khususnya pada aspek yang lebih sensitif
tampak masih selalu menganggap adanya
dan esensial terkait dengan penyaluran
kendala
bantuan dana (kredit) dari perbankan di
kurangnya akses pada kredit perbankan di
daerah bagi UMKM.
samping tidak cukupnya aset
mereka
untuk
Ketiga,
ketahanannya,
lainnya)
pengembangan
UMKM
masih
Berbagai studi sebelumnya (Yunus,
area),
dan
birokrasi
jaminan
integrasi
yang
serta
memunculkan
(collateral).
1997, 2001, dan 2003) telah menunjukkan
masalah kurang tersedianya dana dan
bahwa UMKM memiliki permasalahan
sumber pendanaan dengan biaya dana yang
yang sangat kompleks dimana dapat
terjangkau,
mencakup:
(policy),
lembaga penyedia jasa keuangan atau
bisnis
penyalur modal bagi UMKM (termasuk
(Business Support), pembiayaan usaha
lembaga non-bank) di daerah. Kempat,
(SME-Micro
terjadinya double financing, kompetisi
bidang
pengembangan
dan
kebijakan pelayanan
finance),
infrastruktur,
begitu
pula
terbatasnya
2
dan
Bank Indonesia belum terasa manfaatnya.
jaringan, baik antara UMKM maupun antar
Terutama secara riil belum memberi efek
penyedia jasa keuangan (bank dan non-
yang berarti bagi peningkatan pendapatan
bank serta lembaga terkait lainnya) yang
masyarakat yang bergerak pada bidang
kemudian potensial melahirkan masalah
usaha
moral hazard dan adverse selection.
perikanan/kelautan,
Kelima, diperlukan semacam bantuan
rumahtangga.
advokasi, pembinaan atau suatu hasil
menarik dan perlu dilakukan atas berbagai
kajian
alasan, antara lain:
tidak
adil,
lemahnya
komprehensif
mendorong UMKM pendanaan
dan untuk
yang
kriteria
criteria)
cakupan mengingat
dapat
memungkinkan
memenuhi
(lending
pemahaman perbankan,
lebih
informasi
dan
pendanaan terdapat
pula
(UMKM)
agribisnis/hortikultura, dan
industri
Karenanya,
studi
ini
a. Belum adanya fokus pada program khusus untuk pembiayaan UMKM bidang
usaha
hortikultura,
agribisnis
perikanan
dan
kelautan, dan industri rumahtangga
berbagai keluhan dan harapan dari pihak
di
UMKM untuk kiranya dapat memperoleh
dilakukan oleh perbankan daerah.
sumber dana langsung melalui suatu skema
b. Adanya kendala dalam penyaluran
pembiayaan yang lebih efektif dari pihak
skema kredit UMKM dari sisi
donor (internasional: ADB, WB dan IDB
perbankan dan dari sisi pengusaha
misalnya) tanpa melalui intermediasi dari
UMKM
perbankan.
agribisnis hortikultura, perikanan
Studi
ini
diarahkan
untuk
kabupaten/kota
pada
Sulsel
bidang
yang
usaha
dan kelautan, dan industri rumah
menitikberatkan pengamatan pada pola
tangga di kabupaten/kota Sulsel.
alokasi kredit perbankan daerah yang
c. Belum adanya peta penyaluran
termasuk dalam kategori kredit UMKM di
kredit
perbankan
daerah kabupaten/kota. Program-program
UMKM menurut tipologi UMKM
dan pola pembiayaan UMKM bidang
dan kategori kelompok bank serta
usaha agribisnis hortikultura, perikanan
memformulasikan
dan kelautan, dan industri rumahtangga di
indikator optimal penyaluran kredit
kabupaten/kota Sulsel yang telah dilakukan
UMKM
oleh perbankan daerah serta mendapat
agribisnis hortikultura, perikanan
pada
daerah
batasan
bidang
bagi
atau
usaha
dukungan dari peraturan yang dikeluarkan
2
dan kelautan, dan industri rumah
perbankan daerah bagi UMKM
tangga di Sulsel. d. Belum
3. Bagaimana peta penyaluran kredit
adanya
peta
tipologi
menurut
tipologi
UMKM
dan
UMKM menurut sektor industri
kategori kelompok bank, sehingga
atau
selanjutnya
komoditas
di
daerah
dapat
dibuat
suatu
formulasi batasan atau indikator
kabupaten/kota Sulsel.
optimal penyaluran kredit UMKM pada
II. Perumusan Masalah Rumusan
masalah
pokok
bidang
usaha
hortikultura,
agribisnis
perikanan
dan
kelautan, dan industri rumahtangga
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah program-program dan pola pembiayaan UMKM bidang usaha
di Sulawesi Selatan? 4. Bagaimana bentuk alternatif skema
agribisnis hortikultura, perikanan
kredit
dan
industri
pemerintah, dan pihak-pihak yang
kabupaten/kota
terkait lainnya kepada UMKM
kelautan,
rumahtangga
dan
di
(pembiayaan)
Sulawesi Selatan yang dilakukan
sebagai
oleh
penyempurnaan
perbankan
memadai, dapat
daerah
sehingga dilakukan
program-program
telah
bagian
selanjutnya
strategi
identifikasi
pengembangan
dan
pola
perbankan,
dari
upaya
program
dalam
bidang
dan rangka
UMKM
usaha
pada
agribisnis
pembiayaan UMKM pada bidang
hortikultura,
usaha tersebut?
kelautan, dan industri rumah tangga
2. Faktor-faktor
apa
saja
yang
perikanan
dan
di Sulawesi Selatan?
menjadi kendala dalam penyaluran skema kredit UMKM baik dari sisi perbankan (supply side) maupun dari
sisi
pengusaha
UMKM
(demand side) pada bidang usaha
III. Tujuan Penelitian Penelitian ini diarahkan untuk mencapai empat (4) tujuan utama berikut: 1. Mengidentifikasi
program
agribisnis hortikultura, perikanan
pembiayaan UMKM bidang usaha
dan kelautan, dan industri rumah
agribisnis hortikultura, perikanan
tangga?
dan
kelautan,
rumahtangga
di
dan
industri
kabupaten/kota
3
Sulawesi Selatan yang dilakukan
pemikiran dan verifikasi empirik terhadap
oleh perbankan daerah.
perkembangan
teori
pembiayaan
kendala
(intermediasi perbankan) untuk UMKM
penyaluran skema kredit UMKM
terutama pada upaya untuk membuat suatu
dari sisi perbankan dan dari sisi
pengukuran/indikator tingkat kejenuhan
pengusaha UMKM pada bidang
penyaluran kredit perbankan daerah. Untuk
usaha
aspek praktis, hasil penelitian ini memiliki
2. Mengidentifikasi
agribisnis
perikanan industri
dan
hortikultura, kelautan,
dan
tangga
di
rumah
kegunaan sebagai berikut: a. Bahan pertimbangan bagi lembaga pendanaan (perbankan daerah dan
kabupaten/kota Sulsel. 3. Menyusun dan mendeskripsikan
pemerintah daerah serta lembaga
peta penyaluran kredit perbankan
terkait lainnya) dalam merancang
daerah
menurut
dan
kategori
mengevaluasi skema penyaluran
serta
kredit bagi UMKM terutama untuk
atau
bidang
bagi
tipologi
UMKM
UMKM
kelompok
dan
bank
memformulasikan
batasan
menentukan
serta
usaha
agribisnis
indikator optimal penyaluran kredit
hortikultura,
UMKM
kelautan, dan industri rumahtangga.
pada
bidang
usaha
agribisnis hortikultura, perikanan
b. Bahan
perikanan
pertimbangan
dan
bagi
dan kelautan, dan industri rumah
pengambil kebijakan (Perbankan,
tangga di Sulawesi Selatan.
Pemda,
Dinas/instansi
terkait)
dalam
merumuskan
bentuk
4. Mengidentifikasi mendeskripsikan
dan peta
tipologi
program
bantuan
dan
pola
UMKM menurut sektor industri
pembinaan UMKM terutama pada
atau
bidang
komoditas
di
daerah
kabupaten/kota Sulawesi Selatan.
hortikultura,
usaha
agribisnis
perikanan
dan
kelautan, dan industri rumahtangga. c. Bahan pertimbangan bagi pelaku
IV. Manfaat Penelitian Hasil analisis penelitian ini dapat
UMKM dalam mengembangkan
memiliki kegunaan teoritis dan praktis.
usaha terutama dalam mengatasi
Untuk
berbagai
aspek
teoritis,
hasil
analisis
penelitian ini dapat memberikan kontribusi
aspek
kendala
pembiayaan usaha.
4
d. Bahan pertimbangan bagi peneliti yang
berminat
dan
Penelitian ini secara efektif dilakukan
tertarik
selama tiga (3) bulan (Juli-September
melakukan penelitian lanjutan pada
2006). Pengumpulan data dilakukan mulai
bidang
pada akhir Juli sampai pada akhir Agustus
pembiayaan
dan
pengembangan UMKM terutama pada
bidang
hortikultura,
usaha
2006.
agribisnis
perikanan
dan
kelautan, dan industri rumahtangga.
VI. Sistematika Penelitian Secara sistematik rangkaian kegiatan dan metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pada Gambar 1.1. berikut:
V. Waktu Penelitian
Gambar 1.1. Kerangka Pikir (Alur Kegiatan/Analisis) Penelitian
Skema Pembiayaan UMKM: Pemerintah Daerah/Dinas dan instasnsi terkait lainnya (LSM) serta PERBANKAN DAERAH (A)
Kebijakan dan Program serta Strategi Pengembangan UMKM
Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah terhadap UMKM
(A)
Kondisi aktual UMKM bidang usaha: Agribisnis Hortikultura, Perikanan & Kelautan, dan Industri Rumahtangga
Identifikasi dan Analisis Kendala Penyaluran Kredit
Identifikasi dan Analisis Kendala dan Kapasitas usaha
(A)
(B)
Peta Penyaluran Kredit UMKM menurut Perbankan Daerah dan Tipologi UMKM (A) (B)
Analisis Optimalisasi Penyaluran Kredit: Indeks Tingkat Kejenuhan Penyaluran Kredit (B) (C)
Hasil Analisis dan Rekomendasi Penelitian
Catatan: A = indepth interview (responden Perbankan Daerah dan instansi terkait); B = Wawancara terstruktur (responden pengusaha); C = penyusunan indeks dan analisis regressi.
5
Untuk rincian informan (sampel)
VII. Metode Penelitian Data
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah data primer dan data
kelompok perbankan daerah dan instansi terkait disajikan pada Tabel 3.1b. berikut:
sekunder. Data primer, sebagai data utama, diperoleh melalui dua tipe sampel yaitu: a) sampel perbankan daerah dan instansi terkait lainnya (indepth interview); dan b) sampel pengusaha (wawancara struktur). Di samping sampel dapat diamati menurut skala usaha (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk masing-masing bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan
Tabel 3.1b. Realisasi Alokasi Jumlah Informan (Sampel) Kelompok Perbankan Daerah dan Instansi Terkait Lainnya menurut Kabupaten/Kota di Sulsel Jumlah Responden Instansi Total Bank Umum Instansi Terkait Swasta Pem Dinas Lainnya Makassar 1 3 4 Gowa 1 2 4 2 9 Bulukumba 2 2 4 Bone 4 1 5 Enrekang 3 4 5 12 Pare-Pare 3 2 5 Total 2 17 13 7 39 Catatan: Informan perbankan daerah dan instansi terkait diwawancarai langsung (indepth interview) oleh para koordiantor survey. Kabupaten/ Kota
dan kelautan, dan industri rumahtangga, karakteristik sampel juga dapat dibedakan menurut
karakteristik
wilayah/daerah.
Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah gabungan dari
Rincian realisasi jumlah sampel dapat
analisis
dilihat pada Tabel 3.1a. berikut:
deskriptif-kuantitatif. komparatif
Tabel 3.1a. Realisasi Alokasi Jumlah Sampel Penelitian Menurut Kelompok Pengusaha UMKM dan Kab/Kota Sulsel
Bo ne
Bulu Enre kum kang ba
Go wa
Ma Pare kas Total pare sar
1. Agribisnis Hortikultura
26
12
18
23
12
21
112
Mikro
14
3
6
5
6
6
40
Kecil
11
4
7
8
3
7
40
1
5
5
10
3
8
32
14
21
10
13
57
23
138
Mikro
5
10
4
3
10
4
36
Kecil
6
8
3
4
25
10
56
Menengah 3. Kelautan/ Perikanan
3
3
3
6
22
9
46
28
7
-
15
25
19
94
Mikro
7
5
-
6
9
5
32
Kecil
11
2
-
4
6
8
31
Menengah
10
0
-
5
10
6
31
Menengah 2. Industri RT
dan
Studi
dilakukan
studi kausal-
dalam
upaya
melakukan identifikasi terhadap program
Jumlah Sampel pada Kabupaten/Kota Bidang Usaha
kausal-komparatif
Grand Total 68 40 28 51 94 63 344 Catatan: Sampel pengusaha diwawancarai oleh para enumerator dengan design kuesioner terstruktur.
pembiayaan agribisnis
UMKM
bidang
hortikultura,
usaha
perikanan
dan
kelautan, dan industri rumah tangga di kabupaten/kota Sulsel yang dilakukan oleh perbankan
daerah
(metode
interview).
Untuk
menentukan
indepth faktor
kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan dan dari sisi pengusaha UMKM pada bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga di kabupaten/kota Sulsel,
sepenuhnya
mengikuti
prinsip
indepth interview. Dari hasil identifikasi program dan identifikasi serta penentuan
6
kendala penyaluran kredit, dengan alat
Temuan Studi Sebelumnya dan
analisis deskriptif (presentasi Tabel) dapat
Temuan Penelitian ini
dibuat suatu peta tipologi UMKM baik menurut
kategori
perbankan
daerah
maupun bidang usaha.
Untuk
perbandingan
skema
penyaluran kredit UMKM di Sulsel, pada studi sebelumnya ditemukan beberapa skim pembiayaan UMKM dengan pola
VIII. Skema Pembiayaan Perbankan
dana bergulir PEMDA sebagai berikut:
Daerah bagi UMKM di Sulsel: Gambar 2.1i. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa PEMDA GOWA
GIRO SUKU BUNGA PASAR
DANA PENJAMINAN 5% DARI KREDIT
BANK KREDIT, i = BUNGA GIRO + 2% , FEE PENJAMINAN 5%
UMKM/KOPERASI Sumber: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPD Sulsel Cabang Gowa No. 580/034/EKONOMI tentang Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa dan Untoro (2004)
Gambar 2.1j. Skema Penyaluran Dana Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Selayar PEMDA SELAYAR SIMPANAN GIRO SP3 = Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman
TIM POKJA
BANK Permohonan Kredit
KREDIT, i = 6% pa
Tembusan SP3 Tembusan Permohonan Kredit
UMKM/KOPERASI Sumber: Keputusan Bupati Selayar No. 244 tahun 2000 tentang Mekanisme Peminjaman Dana Pemberdayaan Masyarakat Tani/Nelayan/Industri Kecil pada BPD Cabang Selayar. Catatan: Sasaran Pemberian pinjaman adalah masyarakat tani/nelayan/industri kecil perorangan yang memiliki kelompok usaha (koperasi/usaha kecil formal)
7
Gambar 2.1k. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemkot Pare-Pare Pola Eksekuting
SIMPANAN Deposito, Bunga 5%
PEMDA Kota Pare-Pare Rekomendasi
BANK BPD Sulsel Cabang Pare-Pare Permohonan Kredit
TIM Perkuatan Permodalan UMKM
KREDIT, i = 10% pa
FEE 2 % Tembusan Permohonan Kredit
Penilaian Usaha
UMKM/KOPERASI
Sumber: Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota Pare-Pare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota Pare-Pare.
Gambar 2.1l. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemkot Pare-Pare Pola Chanelling
PEMDA Kota Pare-Pare SIMPANAN GIRO, Bunga 4% FEE 2%
TIM Perkuatan Permodalan UMKM
BANK BPD Sulsel Cabang Pare-Pare
TIM TEKNIS FEE 2 %
Permohonan Kredit
KREDIT, i = 10% pa Tembusan SP3
Tembusan Permohonan Kredit
UMKM/KOPERASI
Sumber: Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota Pare-Pare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota Pare-Pare.
8
Gambar 2.1m. Skema Penyaluran Kredit Usaha Pengembangan Ekonomi Rakyat Takalar (KUPERTA) PEMDA KAB. TAKALAR SIMPANAN GIRO, Bunga 4%
REKOMENDASI
TIM POKJA BANK BPD Sulsel Cabang Takalar DINAS PPL/PLK
KREDIT, i = 12,5% pa, Fee 6% u/ PAD: 1,25% tim pokja, 1,25% PPL/PLK, 1,0% Kades, 1,5 % Camat, 1,5% BPD
Permohonan Kredit
Tembusan Permohonan Kredit
UMKM/KOPERASI
Sumber: Keputusan Bupati Takalar No. 182 tahun 2002 Tanggal 8 agustus 2002 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUPERTA TA 2002. Catatan: PPL = Petugas penyuluh lapangan; PLK = Petugas Lapangan Koperasi; sasaran usaha nikro-kecil petnian dan nelayan.
Pada
penelitian
ini
diamati
agribisnis
hortikultura,
perikanan
dan
berbagai program pengembangan UMKM
kelautan, dan industri rumahtangga. Skim
yang terdapat pada berbagai Kabupaten
penyaluran kredit UMKM di Sulsel dengan
dan Kota di Sulawesi Selatan dan dapat
PHBK tersebut dapat diuraikan secara
dikatakan
singkat melalui Gambar 4.1.1. berikut :
bahwa
secara
garis
besar
terdapat banyak ragam nama skim dari perbankan daerah untuk UMKM. Namun, pada
esensinya
merupakan
skema
Gambar 4.1.1. Eksisting Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah bagi UMKM di Sulsel: Pola Langsung Ke Kelompok UMKM (PHBK)
pembiayaan yang sama. Semua skema pembiayaan yang ada merupakan bentuk
AKAD KREDIT
KREDIT
skim pembiayaan langsung perbankan daerah kepada kelompok UMKM (dikenal dengan PHBK). Pola penyaluran tersebut berlaku secara umum untuk UMKM pada semua bidang usaha dan skala usaha. Jadi tidak ada skim penyaluran kredit yang
Kelompok UMKM
BANK
KOORDINASI PEMBINAAN
PEMDA dan Dinas Terkait Sumber: Lampiran 1B (Tabel L4.1.1a-f) Catatan: Skim ini sama dengan model PHBK model D (Untoro, 2004)
spesifik untuk masing-masing tiga bidang
Kemudian, peta penyaluran kredit bagi
usaha yang diamati yaitu bidang usaha
UMKM menurut bidang usaha dan skala
9
usaha dapat disimak melalui Tabel 4.3.2. berikut ini.
IX. Alternatif Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah bagi UMKM Menurut Bidang Usaha
Tabel 4.3.2. Peta Rerata Realisasi Nilai Kredit yang diterima UMKM Menurut Bidang Usaha dan Skala Usaha pada Enam Kabupaten/kota Sampel di Sulawesi Selatan, 2006 Sektor Usaha
Agribisnis – Hortikultura
Perikanan – Kelautan
Industri Rumah Tangga
Pertimbangan
utama
dalam
mengajukan skim pembiayaan alternatif antara lain: skim pembiayaan perbankan
Skala Usaha
Rerata Realisasi Nilai Kredit (Rp. Juta)
Mikro
177.43
membedakan UMKM menurut bidang
Kecil
56.61
usaha. Skim pembiayaan perbankan daerah
Menengah
165.91
dengan melibatkan PEMDA atau lembaga
Mikro
13.13
terkait lainnya masih tampak menjadikan
Kecil
32.88
UMKM sebagai salah satu objek sumber
Menengah
81.93
penerimaan PAD dan UMKM ditempatkan
Mikro
12.65
bukan
Kecil
97.95
Pertimbangan lainnya adalah implementasi
Menengah
135.12
skim
Sumber: Diolah dari Data primer kuesioner terstruktur untuk pengusaha UMKM, 2006
bagi UMKM yang ada selama ini belum
sebagai
yang
subjek
ada
pengembangan.
selama
ini
belum
menunjukkan suatu kinerja yang optimal baik dari sisi perbankan daerah maupun
Tabel
4.3.2.
tersebut
di
atas
menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penyaluran kredit bagi UMKM pada bidang usaha skala mikro adalah mencapai 177,43 juta rupiah, skala usaha kecil ratarata
56.61
menengah
juta
rupiah,
165.91
skala
usaha
juta rupiah. Untuk
sektor usaha perikanan dan kelautan dalam skala mikro mencapai 13.13 juta rupiah, skala usaha kecilnya 32.88 juta rupiah dan menengah
81.93
juta rupiah. Sedangkan
dari sisi pengusaha UMKM. Catatan terakhir
97.95 135.12
juta rupiah dan skala menengah
skim
alternatif
yang
diajukan sangat perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan kondisi khusus yang dimiliki skala usaha mikro dibandingkan dengan
skala
usaha
kecil-menengah.
Artinya, skim alternatif yang diajukan dianggap secara langsung dan konsisten dapat diterapkan pada UMKM skala usaha kecil-menengah tanpa perlu pertimbangan khusus.
untuk usaha industri rumah tangga, skala mikro 12.65 juta rupiah dan skala kecil
adalah
Alternatif pertama adalah Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RBFEUH
A:
UMKM
Bidang
Usaha
juta rupiah.
10
Agribisnis
Hortikultura
Perikanan/Kelautan,
yang
terdiri
dan
Model RB-FEUH A1 dapat secara singkat
dari
diuraikan sesuai dengan Gambar 4.3.3a.
model RB-FEUH A1 dan RB-FEUH A2.
seperti di bawah ini.
Gambar 4.3.3a. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH A1: Pola Sharing untuk Kelompok UMKM Agribisnis Hortikultura dan Perikanan/Kelautan di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS Bimbingan teknis
Off Taker
On Farm: Kel. Tani/nelayan UMKM
Hulu: industri Bibit, produk, pestisida (UMKM)
Hilir: industri Pengolahan (UMKM)
Kredit: Profit Kredit: Profit-loss sharing loss sharing
Saham
Kredit: Profit Loss Sharing
Bank Pasar
Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota
Dana Deposito (Profit-Loss Sharing) PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II
Saham
Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.
Pada skim pembiayaan ini target
bertindak sebagai koordinator donor bagi
adalah kelompok UMKM pada bidang
pengembangan
usaha agribisnis dan perikanan/kelautan
melibatkan donor internasional, nasional
secara terpadu mulai dari hulu sampai ke
maupun daerah. Saham badan usaha
hilir dengan pola bagi hasil keuntungan-
pendanaan
UMKM
ini
kerugian.
melibatkan
UMKM
sebagai
pembiayaan
Pada
diajukan
skema
juga
dapat
akan pemilik
saham, sehingga dalam pengembangannya
menarik adalah sumber pendanaan UMKM
UMKM lebih dipandang sebagai subyek
diharapkan dibuat dalam bentuk badan
ketimbang sebagai obyek seperti pada
usaha yang ada di daerah, baik pada
umumnya
tingkat provinsi atau di Kabupaten kota.
diterapkan selama ini.
usaha pendanaan
ini
yang
yang
Badan
yang
alternatif
UMKM
UMKM
skim
pembiayaan
yang
ini
11
Skim alternatif model RB-FEUH A2 seperti
pada
Gambar
4.3.3b.
berikut
pembina teknis dengan memberikan fee atau
perbankan
daerah
melakukan
perbedaan utamanya dengan skim model
pembinaan langsung. Masalah pembinaan
RB-FEUH
pada
UMKM ini dapat pula dilakukan oleh BDS
penerapan bagi hasil dan atau tingkat
secara profesional dengan basis komersial
bunga pasar yang berlaku. Model RB-
atas UMKM dan promosi pembentukan
FEUH A2 dapat diterapkan baik dalam
BDS/dinas teknis juga merupakan salah
pola eksekuting maupun pola channelling.
satu tanggung jawab dari badan usaha
Perbankan
pendanaan yang ada di daerah bersama-
A1
adalah
daerah
terletak
dapat
melibatkan
berbagai instansi terkait atau business development
services
(BDS)
sama dengan PEMDA setempat.
sebagai
Gambar 4.3.3b. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH A2: Pola Pembiayaan Langsung untuk Kelompok UMKM Agribisnis Hortikultura dan Perikanan/Kelautan di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS
Fee max 2%
Bimbingan teknis On Farm: Kelompok Tani/nelayan UMKM
Hulu: industri Bibit, produk, pestisida (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar
Off Taker
Kredit: tingkat bunga pasar
Saham
Hilir: industri Pengolahan (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar
Bank Pasar
Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota Saham
Dana Deposito/Giro (tingkat bunga pasar) PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II
Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.
Alternatif kedua adalah Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B untuk UMKM pada Bidang Usaha Industri Rumahtangga seperti disajikan pada Gambar 4.3.3c dan Gambar 4.3.3d berikut.
12
Gambar 4.3.3c. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B1: Pola Sharing untuk Individu UMKM Industri Rumahtangga di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS Bimbingan teknis
Off Taker
On Home Industry: Individu UMKM
Hulu:Input industri Rumahtangga (UMKM)
Kredit: Profit Kredit: Profit-loss sharing loss sharing
Saham
Hilir: Usaha Penampung Produk IRT (UMKM) Kredit: Profit Loss Sharing
Bank Pasar
Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota
Dana Deposito (Profit-Loss Sharing)
PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II
Saham Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.
Gambar 4.3.3d. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B2: Pola Pembiayaan Langsung untuk Individu UMKM Industri Rumahtangga di Sulawesi Selatan
Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS
Fee max 2%
Bimbingan teknis
Off Taker
On Home Industry: Individu UMKM
Hulu: input Industri Rumah Tangga (UMKM)
Kredit: tingkat Kredit: tingkat bunga pasar bunga pasar
Saham
Hilir: Perusahaan Penampung Produk IRT (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar
Bank Pasar
Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota
Dana Deposito/Giro (tingkat bunga pasar)
PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II
Saham Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.
13
Perbedaan
skim
pembiayaan
model RB-FEUH A dan RB-FEUH B adalah target pada model RB-FEUH B terakhir
ini
diarahkan
bukan
untuk
memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan jaminan. 3.Akses
perolehan
permodalan
oleh
pengusaha UMKM pada umumnya
kelompok pengusaha UMKM di bidang
terkendala pada
lemahnya sistem
usaha industri rumahtangga, melainkan
administrasi
untuk individu mulai dari hulu ke industri
kurangnya jaminan yang bankable,
hilir. Perbedaan utama antara model RB-
daya saing usaha rendah, dan lemahnya
FEUH B1 (Gambar 4.3.3c) dan RB-FEUH
integrasi
B2 (Gambar 4.3.3d) adalah juga terletak
Sulawesi Selatan.
keuangan
pembinaan
usaha
dan
UMKM
di
pada penerapan pola penyaluran kredit
4.Proses pelayanan kredit oleh pihak
yang didasarkan pada sistem bagi hasil
perbankan di Sul-Sel dilihat dari segi
keuntungan-kerugian
penerapan
rata-rata waktu yang digunakan dalam
tingkat bunga sesuai dengan pasar yang
pengurusan kredit tampak cukup baik,
berlaku.
karena
dan
proses
pengurusan
kredit
sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan
X. Simpulan 1.Program
dan
dana
pengembangan
usaha bagi UMKM di Sulawesi Selatan pada
kenyataannya
telah
cukup
waktu
yang
relatif
singkat. 5.Asset usaha UMKM di Sulawesi Selatan memiliki nilai yang cukup
tersedia. Namun, yang perlu menjadi
tinggi
perhatian khusus adalah skim kredit
usaha, baik dari segi asset aktiva
yang memungkinkan para pengusaha
maupun dari segi sumberdaya manusia.
UMKM dapat mengakses dana tersebut
UMKM juga pada umumnya memiliki
secara optimal.
izin usaha yang dapat menunjang
2.Penyaluran kredit dari perbankan baik bank umum pemerintah maupun bank
untuk
operasional
mendukung
usaha
kegiatan
termasuk
untuk
akses kredit perbankan.
umum swasta memberlakukan skim
6.Tingkat kemacetan kredit bagi UMKM
yang bersifat general terhadap UMKM
di Sul-Sel adalah rendah (2-3%). Ini
membuat
UMKM
berarti dugaan bahwa UMKM rentan
dalam
terhadap kredit macet tidak tepat,
mengalami
pengusaha kesulitan
14
sehingga pelaku usaha UMKM layak
Selatan, khususnya dari pemerintah
mendapatkan
untuk
daerah melalui dinas teknis terkait
pengembangan
dengan usaha yang dikembangkan
kepercayaan
memperoleh
kredit
oleh
usaha dari pihak perbankan daerah. 7.Skim pembiayaan yang diterapkan selama ini oleh perbankan daerah belum mendorong munculnya inovasi
pengusaha
UMKM,
perlu
dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. 2. Perbankan
daerah
perlu
diberi
UMKM,
kewenangan untuk dapat melakukan
sehingga persaingan antar bank pada
modifikasi skim pembiayaan yang
pangsa kredit UMKM hanya terletak
sesuai dengan kebutuhan UMKM di
pada
daerah.
skim
pembiayaan
kapasitas
bagi
pelayanan
yang
ditentukan oleh luas jaringan yang
membentuk lembaga penjamin kredit
dimiliki perbankan. 8.Skim pembiayaan perbankan daerah dengan
melibatkan
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat
PEMDA
atau
UMKM atau badan usaha sebagai koordinator
dana
(donor)
lembaga terkait lainnya masih tampak
pengembangan
UMKM
menjadikan UMKM sebagai salah satu
sahamnya
objek sumber penerimaan PAD dan
lembaga
UMKM ditempatkan bukan sebagai
nasional dan UMKM yang sudah
subjek pengembangan.
mengalami kemajuan usaha.
dimiliki donor
oleh
yang Pemda,
internasional
dan
penyebab
kurang
4. Skim penyaluran kredit permodalan
penyaluran
kredit
bagi usaha UMKM di Sul-Sel, baik
perbankan daerah bagi UMKM adalah
oleh PEMDA dan BUMN melalui
terbatasnya
perbankan
kegiatan
Mitra
Bina
daerah baik bank umum pemerintah
maupun
dari
lembaga
maupun bank umum swasta untuk
hendaknya memiliki dimensi aturan
mendesain skim yang sesuai kondisi
yang sama dengan program pemberian
kebutuhan UMKM di daerah.
kredit murni (komersial) oleh pihak
9.Salah
satu
optimalnya
kewenangan
Lingkungan lainnya,
perbankan daerah. Dengan kata lain, skim
XI. Rekomendasi Kebijakan
yang
dibuat
seharusnya
dan
mengarahkan penyaluran dana melalui
pengembangan UMKM di Sulawesi
perbankan daerah dengan pola dan
1. Program
pembinaan
15
pengaturan fee, tingkat bunga serta
hulu ke hilir dengan pilihan penerapan
pembinaan yang disepakati bersama
sistem bagi hasil keuntungan-kerugian
oleh lembaga yang terlibat dalam skim
atau mengikuti tingkat bunga pasar
penyaluran dana. Pemda tampaknya
yang berlaku.
perlu membuat suatu kebijakan berupa
7. Pengusaha
UMKM
perlu
dukungan dalam bentuk SK-Bupati
meningkatkan akses dan informasi
atau bahkan PERDA atas berbagai
mengenai
kerjasama antara lembaga sumber
terutama dari perbankan daerah.
sumber
permodalan
pendanaan, pembina dan perbankan daerah sebagai penentu akhir ataupun
1. Penelitian lanjutan dengan topik yang
penyalur dana kredit UMKM. 5. Perbankan
daerah
masih
XII. Penelitian Lanjutan
perlu
terkait
tentang
pola
pendanaan
menyusun suatu skim penyaluran
UMKM
kredit khusus kepada UMKM dan
penelitian dengan tidak sekaligus
tidak menerapkan skim yang seragam
menggabung sampel antara usaha
baik antara bidang usaha UMKM
mikro, kecil dan menengah.
sendiri maupun dengan bidang/skala
2. Perlu
sebaiknya
dilakukan
melakukan
penelitian
secara
daerah
khusus pada sisi supply dan demand
sebaiknya mampu menyalurkan kredit
tentang masalah penyaluran kredit
dengan pola skim berbeda antara
bagi UMKM, terutama yang terkait
usaha mikro, kecil dan menengah
dengan aspek optimalisasi penyaluran
terutama pada ketiga bidang usaha
kredit
yaitu
UMKM.
usaha
lainnya.
Perbankan
agribisnis
hortikultura,
perikanan dan kelautan, dan industri
3. Studi
perbankan
tentang
daerah
skim
bagi
pembiayaan
UMKM dengan fokus pada pola
rumahtangga. untuk
penjaminan dan atau pembentukan
industri rumahtangga perlu dibedakan
badan usaha yang dapat bertindak
dengan
sebagai
6. Skim
pembiayaan
bidang
UMKM
usaha
agribisnis
koordinator
hortikultura dan perikanan/kelautan
internasional
karena memiliki karakteristik usaha
penyediaan
yang sangat berbeda. Skim yang
UMKM
dibuat seharusnya terintegrasi dari
dilakukan.
dan dana
tampak
nasional
donor bagi
pengembangan menarik
untuk
16
XIII. Daftar Pustaka Adriani, Ade, dan Ahmad A. Bachri, (2000), “Pengaruh Pembinaan Manajemen UMKM oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terhadap Kinerja UMKM di Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama LMFEUNLAM- PT PKT Bontang: Banjarmasin Alfonso, D.G. (1992). A Study of The Characteristic of Succesfull Firm black –ouned Enterprises in Dade Country, Florida ( Small Busines). Dissertation Abstracts. Florida International University, p. 49. Andrew, M. M. (1993), Growth and Survival of Small Southern African Firms. (Small Firms, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Female Proprietorships) Dissertation Abstracts, Michigan State of University, USA, p. 3302. Bachri, Ahmad A., Dkk (2001a), “Penelitian Evaluasi dan Monitoring Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan,” Lapaoran Penelitian, Kerjasama LBIM - PT Angkasa Pura I: Banjarmasin -----------, (2001b), “Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM berbasis Pendekatan Community Development PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama FEUNLAMPT Arutmin Indonesia, Banjarmasin. Bank Indonesia Makassar, (2005), “Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah Sulawesi Selatan,” Bank Indonesia Makassar, Makassar. BAPPENAS, (1999), ”Menatap Kedepan Perekonomian Indonesia,” BAPENAS: Jakarta. Berry, A., and B. Levy, (1994), "Indonesia's Small and Medium Industrial Exporters and Their Support System,” Paper Presented to the Conference 'Can Intervention Work?’ The Role of Government in SME Success,' Washington DC: World Bank. Berry, Albert and Dipak Mazumdar (1991), "SmallScale Industry in the Asian-Pacific Region," Asian-Pacific Economic Literature 5(2):35-67. Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), ”Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999,” Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta BPS, (2000), “Statistik Industry Kecil: Small – Scale Manufacturing Industry Statistics,” Biro Pusat Statistik: Jakarta BPS-Bappeda Sul-Sel, “Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun, Berbagai Terbitan1993-2004,
Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar. Chun Bin, Y. (1997). An Assessment of Management: Problem of Small Business (A Case Study of Korean Immigrant in the United States of America).” Dissertation Abstracts, United Stated International University, p. 3135. Coleshaw, John, (1989), “Credit Analysis: How to Measure and Manage Credit Risk,” Wood head Faulkner Limited: England. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (2001), “Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis,” Bank Indonesia: Jakarta. Eales Rob, (1997), “Credit Risk Measurement in Corporate Banking: Theory and Practice,” Reserve Bank of Australia Bank, Supervision Department Edward M., Jr. H. (1993), Ownership structure, Strategy, and Grouth of Small Firm: an agency Perspective. Dissertation Abstracts, UK. P. 1008. Greene, William H., (2003) “Econometric Analysis,” 5th ed., Prentice Hall: Singapore. Hidayat, Agus, (2006), “Skim Pembiayaan bagi Pengembangan Pertanian dan Perikanan,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI. Makassar. ------------ (2006)“Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Iwantono, Sutrisno, (2003), “Kiat Sukses Berwirausaha (Strategi baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah),” Grasindo: Jakarta. Jeffrey Ray, B. (1997).Entrepreneur Value orientation and characteristics Effect s on Choice of Organization Strategic and Resulting Successful performance in Auto Glass Replacement Firms. ( Firm Performance Small Business). Dissertation Abstracts, The University of Tenneco, p. 408. Jhingan, ML, (1999), “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,” Rajawali Press: Jakarta. John, D.R. (1990), Entrepreneurship, New Firms and Regional Development. Dissertation Abstracts, University of Reading, UK, pp. 565. Johson, O.M. (1991),”Characteristic of Entrepreneurship in Nigerian Industries: The started Small. Dissertation Abstracts. Harvard University, p. 2539. Kamenta, J, (1986), ”Elements of Econometrics,” 2nd ed., Macmillan Publishing Company: New York. Kean. R.L , Gaskill, L. leis Ritz, C. Jasper, H. Bastoushoop. L. Jolly and B. Sternquist. (1998), “Effects of Community Characteristics, Business Environment, and Competitive
17
Strategies on Rural Retail Business Performance,” Journal of Small Business, April pp 45-57. Keputusan Bupati Selayar No. 244 tahun 2000 tentanng Mekanisme Peminjaman Dana Pemberdayaan Masyarakat Tani/Nelayan/Industri Kecil pada BPD Cabang Selayar. Keputusan Bupati Takalar No. 182 tahun 2002 Tanggal 8 agustus 2002 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUPERTA TA 2002. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No.15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 – No. 7/31/KEP.GBI/2005 Tanggal 8 Juni 2005. Kesepakatan Bersama antara Yayasan DAMANDIRI, PT BPD Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Malang, No. 135/WAK-I/YSDM/X/2002 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sekitar Kampus. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT BPD Jawa Timur Cabang Malang, No. 040/278/KRD-PROGCML/2002 Lembaga Bina Insan Mandiri (LBIM), (1999), ”Penelitian Profil UMKM di Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama LBIM- Dinas Koperarsi dan UKM Provinsi Kalsel: Banjarmasin Levy, Brian, (1993), "Obstacles to Developing Indigenous Small and Medium Enterprises: An Empirical Assessment," World Bank Economic Review 7(1). --------, (1996) "Successful Small and Medium Enterprises and Their Technical and Marketing Support System: A Comparative Analysis of Four Country Studies," Washington DC: World Bank. Manigart, S., (1999), “Start -Up Characteristic and Growth,” De Vlerick School For Management, University of Ghent. Maupa, Haris, (2004), “Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan,” Disertasi Doktor Ekonomi, PPSUNHAS (tidak diterbitkan): Makassar. Mc Commick, D. M.N. et. al. (1997), “Growth and Barriers to Growth among Nairobis: Small and Medium Size Garment Producers,” Word Dev. Vol. 25, No.7 pp. 1095-1110. Mintaroem, H. Karyadi, (2003), “Analisis FaktorFaktor Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Kecil di Wilayah Segi Tiga Industri di Jawa
Timur, Majalah Ekonomi, FE-UNAIR: Surabaya Navajas, Ruiz Alvaro, (2001), “Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame,” Financial System Depelopment Project, GTZ/FONDESIF. Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota ParePare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota ParePare. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPD Sulsel Cabang Gowa No. 580/034/EKONOMI tentang Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa. Perjanjian Kerjasama Tentang proyek Penyaluran Dana Penguatan/Pengembangan Modal Usaha TA 2002, No. 180/111/435.110/2002. Retnadi, Djoko, (2006), “Arah Penyaluran Kredit Pasca Pakjan BI 2006,” Economic Review No. 2003, Maret 2006 Robinson, M.S., (2004), ”The Microfinance Revolution,” Vol. 1-3 (Sustainable Finance for the Poor; Lesson from Indonesia; The Emerging Industry, Washington, D.C.: The World Bank. Sardjito, Imam Budi , (2005), “Prospek dan Tantangan Perbankan 2006,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Nasional “Arah Kebijakan & Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2006” Universitas HasanuddinForum Mahasiswa Pascasarjana, 26 Desember, 2005: Makassar. Srihono, Adam, (2006), ”Pengembangan Pembiayaan Pertanian dan Perikanan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI, “Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Sutaryono, Paul, (2005), “Gairah Bank Nasional dalam UMKM dan Potensi Resiko Persaingan,” Economic Review Journal No 200, Juni 2005 Syamasuddin,(2006), “Analisis Pengaruh Karakteritik Individu Terhadap Prilaku Kepemimpinan, Kinerja Bawahan dan Pertumbuhan Usaha, Disertasi Doktor Ekonomi, PPS-UNHAS (tidak diterbitkan): Makassar. Tambunan, Tulus T.H, (2002), “Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta
18
Todaro, M. P., (1995), “Economic Development in the Third World,” 3rd ed. Longmen Inc.: New York. Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Untoro, (2004), “Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM,” Bank Indonesia Working Paper WP/01/PPSK/05, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia: Jakarta. Warjiyo, Perry, (2004), “Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM:Perkembangan dan Strategi ke Depan,” Infokop No. 25 Tahun XX, 2004 Wee Liang, T. and G. Fong Jok. (2001), “The Determinand of Family Business Growth and Performance in Singapore.” Wijewardena, H and G.E Tibbits, (1999), “Factor Contributing to The Growth of Small Manufacturing Firms: Data From Australia Global Perspective,” Journal of Small Business Development, (April, 1999). Pp. 8895. Yunus, M., (1993), “Intra-industry Trade: Concepts, Measures, and Patterns (Indonesia, 1975-1990),” Unpublished Ph.D. Dissertation, School of Economics, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. ----------, (1997), “The Aspects of Technological Development in Supporting the Promotion of Small Medium Enterprises,” A Paper Presented in UMKM-Unhas Seminar, Malaysian National University (UMKM),
Kuala Lumpur, Malaysia, September 1-2, 1997. ----------, (2001), “Technology Policy and SMEs in Indonesia: Reviewing the Economic Development Strategy for the Poor” (Kebijakan Teknologi dan SMEs di Indonesia: Memahami Strategi Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi Berwawasan Kerakyatan), Juornal Economic Resources (Forum kajian Ekonomi dan Manajemen yang Berwawasan Global dan Islam), Pusat Kajian FE-UMI, Vol. II (No. 5/VI/2001): 131-156. ----------, (2003), “A Note on ADB’s Consultation Workshop Results on SMEs Development in EAGA: The Direction of SMEs Financial Supports for Sulawesi and Kalimantan Cases,” A Reviewed Paper of the ADB’s Bussiness Consultant for SMEs (Unpublished), Makassar, Indonesia. -------------, (2006), “Pertanian dan Perikanan sebagai Basis Pengembangan Ekonomi KTI,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI, “Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Zhang, (2001), ”Learning Function and Small Business Growth,” Management Accounting Journal, MCB University Press, Vol. 15 No 26, pp. 228-231.
19
