SISTEMATIKAN HUKUM PERDATA
Andri Budi Santosa, Drh, MBA
1
Sistematika Hukum Perdata Menurut BW
Menurut Ilmu Pengetahuan
1. Hk Orang (Van Personen )
1. Hk Orang
2. Hk Benda (Van Zaken )
2. Hk Keluarga
3. Hk Perikatan( Van Verbinsissen )
3. Hk Harta Kekayaan (benda dan perikatan)
4. Pembuktian dan
4. Hk Waris
Daluwarsa (Van Bevijs En Verjaring)
2
Van Personen ( mengenai orang ) 1. Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan
2. Tentang akta-akta catatan sipil 3. Tentang tempat tinggal atau domisili 4. Tentang perkawinan 5. Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri 6. Tentang persatuan harta kekayaan menurut undangundang dan pengurusannya
3
Van Personen ( mengenai orang ) 7. Tentang perjanjian kawin
8. Tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya 9. Tentang perpisahan harta kekayaan 10.Tentang pembubaran perkawinan 11.Tentang perpisahan meja dan ranjang
12.Tentang kebapaan dan keturunan anak-anak 4
Van Personen ( mengenai orang ) 13. Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
14. Tentang kekuasaan orang tua 15. Tentang menentukan,mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah ke belum-dewasaan dan perwalian 16. Tentang beberapa perlunakan 17. Tentang pengampuan 18. Tentang keadaan tak hadir m.k. hukum perdata 5
van zaken (Mengenai Kebendaan) 1. tentang kebendaan dan cara membedabedakannya 2. tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya 3. tentang hak milik ( eigendoom ) 4. tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan 5. tentang kerja rodi 6
van zaken (Mengenai Kebendaan) 6. Tentang pengabdian pekarangan 7. Tentang hak numpang karang
8. Tentang hak usaha ( erfpacht )
9. Tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh
10.Tentang hak pakai hasil 11.Tentang hak pakai dan hak mendiami 7
van zaken (Mengenai Kebendaan) 12. tentang perwarisan karena kematian 13. tentang surat wasiat 14. tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan 15. tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan 16. tentang menerima dan menolak suatu warisan
m.k. hukum perdata 8
van zaken (Mengenai Kebendaan) 17. Tentang pemisahan harta peninggalan 18. Tentang harta peninggalan yang tak terurus
19. Tentang piutang-piutang yang diistimewakan 20. Tentang gadai 21. Tentang hipotik
m.k. hukum perdata 9
Van Verbintenis ( Mengenai Perikatan ) 1. Tentang Perikatan-perikatan umumnya
2. Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan 3. Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang 4. Tentang hapusnya perikatan-perikatan 5. Tentang jual-beli 6. Tentang tukar menukar 10
Van Verbintenis ( Mengenai Perikatan ) 7. Tentang sewa-menyewa 8. Tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan 9. Tentang persekutuan 10. Tentang hibah 11.Tentang penitipan barang
12.Tentang pinjam-pakai m.k. hukum perdata 11
Van Verbintenis ( Mengenai Perikatan ) 13. tentang pinjam-meminjam 14. tentang bunga tetap atau bunga abadi 15. tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan 16. tentang pemberian kuasa 17. tentang penanggungan 18. tentang perdamaian
12
Van bewijs en verjaring( Mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa ) 1. Tentang pembuktian pada umumnya
2. Tentang pembuktian dengan tulisan 3. Tentang pembuktian dengan saksi-saksi 4. Tentang persangkaan-persangkaan 5. Tentang pengakuan 6. Tentang sumpah di muka Hakim 7. Tentang daluwarsa 13
Sistematika Hukum Perdata • • • •
Perkawinan dan hak suami isteri Kekayaan perkawinan Kekuasaan orang tua Perwalian dan Pengampuan
• Jual beli • Tukar menukar • Sewa menyewa • Perjanjian perburuhan • Badan Usaha • Borgtocht • Perbuatan melanggar hukum
BAB I
BAB II
Van Personen
van zaken
BAB III
BAB IV
Van Verbintenis
Van bewijs en verjaring
• Bezit ( Milik ) • Eigendom ( Kepemilikan ) • Opstal ( Numpang Karang ) • Erfpacht ( Penyewaan/Usaha ) • Hipotek • Gadai
• Surat • Saksi • Persangkaan • Pengakuan • Sumpah
Opstal ( Numpang Karang ) Hak untuk mempunyai Gedung/Bangunan/penanaman ditanah orang lain
Erfpacht ( Penyewaan/Usaha) Hak Kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tidak bergerak milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikannya baik berupa uang, hasil atau pendapatan 1. Musnahnya Pekarangan
Gadai & Hipotik GADAI
hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor Definition untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terebih dahulu dari kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu mesti didahulukan.
HIPOTIK
Satu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi perlunasan suatu perutangan.
Gadai & Hipotik
Sifat
Hipotik
Gadai
a. benda bergerak b. accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok untuk menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar hutangnya kembali c. Adanya sifat kebendaan d. Syarat inbezieztelling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan memberi gadai, atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. e. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. f. Hak preferensi sesuai dengan pasal 1130 dan pasal 1150 KUHP g. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dengan hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh benda itu
a. Bersifat accesoir b. Bersifat zaaksgefolg c. Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 11331134 KUHP ayat 2 d. Objeknya benda-benda tetap
Gadai & Hipotik GADAI
HIPOTIK
Gadai harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang digadaikan,
Tidak
Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain, sedangkan hipotik tidak, tetapi teap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain.
Tidak
Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang
Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok
tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan diatas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik
PENDAPAT KANSIL • Pembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut kurang memuaskan, karena : 1.Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Privat Materiil, namun kenyataannya dalam KUH Perdata terdapat tiga aturan mengenai Hukum Perdata Formil, yaitu : a. Ketentuan mengenai Hukum Pembuktian b. Ketentuan mengenai lewat waktu extinctief c. Ketentuan mengenai lewat waktu acquisitief
PENDAPAT KANSIL 2. KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia 3. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 4. Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu : Buku I tentang : Ketentuan Umum Buku II tentang : Perikatan Buku III tentang : Kebendaan Buku IV tentang : Kekeluargaan Buku V tentang : Waris
Sistematika menurut ilmu hukum • Hukum tentang diri seseorang Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturanperaturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hakhak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. • Hukum Kekeluargaan Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubunganhubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan curatele.
• Hukum Kekayaan Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. • Hukum Warisaan Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia.Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
