SISTEM PERCEPATAN PENGELOLAAN DATA PETERNAKAN

SISTEM PERCEPATAN PENGELOLAAN DATA PETERNAKAN

Disampaikan Pada Acara Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2016 Solo, 7 April 2016

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI http://ditjennak.pertanian.go.id

OUTLINE PRESENTASI

1 2

Kondisi demand domestik komoditi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras dalam 5 tahun terakhir dan prognosa 2013 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Data Dalam Proses Pembangunan

Kerangka Regulasi

3


4


5


Perbaikan Data Peternakan

Percepatan Data Peternakan Harapan Perbaikan

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

http://ditjennak.pertanian.go.id

1.

Data Dalam Proses Pembangunan

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Rencana

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

DATA

Penetapan Rencana

Pengendalian Pelaksanaan Rencana



MONITORING DAN EVALUASI (PP 90/2010) TUJUAN Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah :  

di tahun berjalan ,sebagai “early warning” untuk meningkatkan capaian kinerja lebih baik. di tahun mendatang sebagai feedback, bahwa rencana kerja dan anggaran yg diajukan dikaji berdasarkan evaluasi kinerja.

ASAS

FUNGSI Proving

Improving Evaluasi semata-mata untuk menghasilkan petunjuk dimana saat ini kita sedang berdiri (proving) yang digunakan sebagai baseline melangkah lebih lanjut, serta sarana lesson-learn bagi peningkatan kualitas di masa mendatang (improving). Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No blame No Judicial

No burden Evaluasi yang dilakukan bukan mencari kesalahan , bukan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lain, dan tidak diarahkan untuk menambah beban bagi siapapun, baik evaluator maupun obyek yang dievaluasi http://ditjennak.pertanian.go.id

ANGGARAN BERBASIS KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PKH TAHUN 2017 RENSTRA

RENJA

INDIKATOR SASARAN PROGRAM/IKSP

RKAKL

DIPA/POK

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/IKSK

PERJANJIAN KINERJA

SBPIK

PELAKSANAAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA DATA KINERJA FUNGSI

E-Proposal

PENGELOLAAN DATA KINERJA

DATA KINERJA TEKNIS



KONSEP DASAR BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. 2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 3. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: a. Statistik dasar: statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan b. Statistik sektoral: statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

c. Statistik khusus: statistik yang pemanfaatannya di tujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan


KONSEP DASAR BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK 4. Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: a. Sensus → cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. b. Survei → cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

c. Kompilasi Produk Administrasi → cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. d. Cara Lain Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.



2.

Kerangka Regulasi

REGULASI TERKAIT PERSTATISTIKAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/ OT.140/9/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian. 5. Keputusan Dirjen PKH No. 798/Kpts/OT.040/ F/11/2012 Tentang Juknis Pengumpulan & Penyajian Data Peternakan. 6. Keputusan Dirjen PKH No. 925/Kpts/TU.210/ F/09/2014 Tentang Juknis Pengumpulan & Penyajian Data Fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan.



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO 23/2014 1. ABSOLUT → Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. 2. KONKUREN → Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

A. WAJIB→ Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah i. Berkaitan dengan Pelayanan Dasar: pendidikan; kesehatan; PUPR; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. ii. Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; LH; adm. kependudukan dan pencatatan sipil; PMD; pengendalian penduduk dan KB; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; STATISTIK; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. B. PILIHAN → Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; ESDM; perdagangan; perindustrian; transmigrasi. Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan


PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO 23/2014 3. UMUM → Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Meliputi: a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK NO

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaran statistik dasar

----

----

----

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.

SUB URUSAN

1

Statistik Dasar

2

Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan

• Juknis data dan juknis data fungsi • Pedoman survei produktivitas Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan


3.

Perbaikan Data Peternakan

PERBAIKAN DATA PETERNAKAN Kep Dirjen PKH No.925 tahun 2014: Juknis Data Fungsi PKH

2014 Kep Dirjen PKH No.798 tahun 2012: Juknis Data Peternakan

2013

2012

MOU Kementan-IPB: Survei Karkas

2011 2005-2008

MOU Kementan-BPS: ST 2013

MOU Kementan-BPS: PSPK 2011 MOU Kementan-BPS: SPN 2008

2002 Kerjasama Kementan–FAO:Study metodologi Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan


PEDOMAN DALAM PENGUMPULAN DATA PETERNAKAN Keputusan Dirjen PKH No. 798/Kpts/OT.040/ F/11/2012 Tentang Juknis Pengumpulan & Penyajian Data Peternakan. → Pedoman untuk pegumpulan data populasi dan produksi

+

Keputusan Dirjen PKH No. 925/Kpts/TU.210/ F/09/2014 Tentang Juknis Pengumpulan & Penyajian Data Fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan. → Pedoman untuk pegumpulan data fungsi peternakan dan

Mendukung Proses Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

kesehatan hewan



KETERKAITAN KEDUA JUKNIS

Fungsi

Fungsi

Budidaya

Keswan Fungsi Kesmavet &

Fungsi Pakan

Paspa

Fungsi

Perbibitan


Peningkatan

Fungsi

Populasi dan

Kesekretariatan

Produksi


INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PKH TAHUN 2017

1

11 SASARAN STRATEGIS KEMENTAN DAN INDIKATORNYA

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATORNYA

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging dan Gula

Indikator kinerja sasaran Program mendukung SS 1: 1. Produksi daging sapi dan kerbau (ribu ton) 2. Rasio swasembada daging

Indikator SS 1 : 5. Prod daging 9. Rasio swasembada daging

6

Peningkatan Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Indikator SS 6: 45. Prod susu 46. Prod daging kambing dan domba 47. Prod daging babi 48. Rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis 49. Penurunan volume impor produk pertanian strategis

8

Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani Indikator SS 8 : 1. PDB Pertanian sempit per jumlah TK Pertanian 2. Persentase Petani Miskin


Meningkatnya pangan hewani asal ternak, daya saing, dan kesejahteraan peternak

Indikator kinerja sasaran Program mendukung SS 6: 1. Prod Telur (ribu ton) 2. Prod susu (ribu ton) 3. Prod daging kambing dan domba (ribu ton) 4. Prod daging babi (ribu ton) 5. Prod daging unggas (ribu ton) 6. Volume ekspor ternak dan produk hewan (%) 7. investasi sub sektor peternakan (%) 8. status kesehatan hewan (%) 9. Penjaminan keamananan produk hewan (%)

Indikator kinerja sasaran Program mendukung SS 8: 1. PDB Peternakan per Jumlah TK Peternakan 2. Nilai Tukar Peternak http://ditjennak.pertanian.go.id

4.

Percepatan Data Peternakan

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA PETERNAKAN

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan TUJUAN: 1. Untuk memberikan panduan bagi para petugas pengelola data peternakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan. 2. Untuk mendapatkan data peternakan yang akurat, relevan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.



JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN • TERNAK BESAR (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, dan Kuda) • TERNAK KECIL (Kambing, Domba, dan Babi) • UNGGAS (ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik dan itik manila) • ANEKA TERNAK (kelinci, merpati, dan burung puyuh)

• ANTAR KAB/KOTA • ANTAR PROVINSI • ANTAR NEGARA Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

• TERCATAT • TIDAK TERCATAT

POPULASI

PEMOTONGAN

PENGELUARAN

PEMASUKAN

• ANTAR KAB/KOTA • ANTAR PROVINSI • ANTAR NEGARA http://ditjennak.pertanian.go.id

ALUR PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA PETERNAKAN Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan

BPS Pusat Verifikasi dan validasi

Verifikasi dan validasi

Melaporkan

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

BPS Provinsi

Koordinasi

Dinas Peternakan/Dinas Yang Menangani Fungsi Peternakan Provinsi

Melaporkan

BPS Kabupaten

Koordinasi

Dinas Peternakan/Dinas Yang Menangani Fungsi Peternakan Kabupaten/Kota Melaporkan

Koordinator Statistik Kecamatan BPS

DESA Data Peternakan


Koordinasi


Verifikasi Verifikasi dandan validasi validasi

Verifikasi dandan Verifikasi validasi validasi

Petugas Pengumpul Data (Kecamatan)



METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

POPULASI

PEMOTONGAN PEMOTONGAN TK KEC (RPH, KEL. TERNAK, DATA SEKUNDER)

PEMASUKAN

PENGELUARAN

POS TERNAK DI PERBATASAN DAN ATAU PASAR HEWAN

POS TERNAK DI PERBATASAN DAN ATAU PASAR HEWAN

SUMBER

LAPORAN PETUGAS

FORMULIR

(NAK01)

(NAK02)

(NAK03)

(NAK04)

FREKUENSI

PER TAHUN

PER BULAN

PER BULAN

PER BULAN

Belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal



DATA PEMOTONGAN

Keterangan: *) Tempat Pemotongan Lainnya di bawah pembinaan dan pengawasan serta dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat



DATA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN



JADWAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

No

Tingkatan

I

Kabupaten/kota

II

Provinsi

III

Nasional (Pusat)

Jadwal Verifikasi dan Validasi Data Angka tahun ke t-1 Angka tahun ke-t (Angka Tetap) (Angka Sementara) Februari

Maret

Maret

April

April

Mei

Catatan : Tahun ke-t adalah tahun berjalan



INPUT PARAMETER DALAM PENGOLAHAN DATA PETERNAKAN Kelahiran Rata-Rata (%) Kematian Rata-Rata (%)

Populasi

Karkas (kg/ekor)

Dinamika Populasi

Pemotongan

Produktivitas telur (kg/ekor/tahun)

Produksi Daging

Pemasukan Pengeluaran

Produktivitas susu (liter/ekor/tahun) Betina Produktif (%) Pemotongan Tidak Tercatat (%)

PERLU DIUPDATE BERKALA Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan


Produksi Telur Produksi Susu

5.

Harapan Perbaikan

TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN DATA PETERNAKAN YANG AKURAT NO

ASPEK

KONDISI

1.

Metode

 Pemahaman yang beragam atas konsep dan definisi  Metode estimasi yang beragam  Bias capaian/target

2.

SDM

   

3.

Pembiayaan

 Masih minim  Belum menjadi prioritas

4.

Organisasi

 Perampingan organisasi perangkat daerah sebagai implementasi dari Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tidak ada/belum ada petugas khusus Sering mutasi Jabatan fungsional statistisi masih minim Upgrade kompetensi masih minim


FAKTOR PENTING BAGI PENYEDIAAN DATA YANG BAIK

 Komitmen dan dukungan dari pimpinan puncak organisasi.  Perubahan budaya dan manajemen organisasi, yang sadar bahwa data bukan hanya sekadar tersedia, namun digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.  Tersedianya sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas.  Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.  Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan pendataan yang baik.



DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI DAERAH  Percepatan penyampaian data sesuai dengan jadwal dan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing  Koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka penyediaan data populasi, pemotongan, produksi dan data teknis peternakan lainnya yang akurat dalam mendukung program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan.  Update parameter-parameter teknis yang mendukung (berat karkas, kelahiran, kematian, produktivitas telur, susu, dll).  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkomitmen untuk mendukung tersedianya data peternakan yang akurat dan terpercaya sebagai salah satu faktor penting penunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Jl. Harsono RM No 3 Gedung C Lantai 6 Ragunan, Jakarta Selatan http://ditjennak.pertanian.go.id

TERIMA KASIH

SISTEM PERCEPATAN PENGELOLAAN DATA PETERNAKAN

Recommend Documents