SISTEM PENGAWASAN DALAM MANAJERIAL ORGANISASITERHADAP KEPEMIMPINAN

Sistem Pengawasan Dalam Manajerial OrganisasiTerhadap Kepemimpinan

SISTEM PENGAWASAN DALAM MANAJERIAL ORGANISASITERHADAP KEPEMIMPINAN Sahlani (Dosen Fakultas Aagama Islam, Universitas MuhammadiyahTangerang Provinsi Banten) Abstraks: Keberhasilan suatu organisasi terletak pada kuatnya organisasi dalam sistem kepemimpinan yang direalisasikan dalam bentuk kepemimpinan yang memiliki pandangan kearah perubahan kemajuan. Kepemimpinan harus mengedepankan pola pikir yang akademis dan kreatif dalam mengelola kepemimpinan dan selalu mengedepankan kebersamaan satu dengan yang lainnya, serta mengatur kemimpinan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan evaluasi yang seimbang. Kata Kunci: Pengawasan, Manajerial, Kepemimpinan.


A. Pendahuluan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi diantaranya. B. Pengertian Pengawasan Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan dinilai penting disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya dalam upaya pencapaian tujuan suatu organisasi terlebih organisasi pemerintah yang sangat luas dan komplek. Dengan pengawasan (controlling) yang dimaksud adalah untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, intruksi-intruksi, sasaran-sasaran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan (controlling) diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat lebih dicapai dengan cara efektif dan efisien. Menurut Suhanda dalam bukunya mengungkapkan; Lembaga Administrasi Negaraadalah:Sasaran pengawasan ditunjukan untuk mewujudkan efisensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengawasan. Hasil pengawasan harus dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk menghentikan adanya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan dan pemborosan-pemborosan tersebut. Oleh karena itu sistim pengawasan baru bermakna manakala diikuti tindakan-tindakan yang tepat dan tidak lanjut atas hasil temuan pelaksanaan pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tanggung jawab setiap organisasi. Secara strategis tujuan pengawasan pemerintah adalah mengamankan semua program pemerintah dan secara teknis menjadi dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan dilaksanakannya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.1Kegiatan pengawasan dapat dilakukan saat kegitan dilaksanakan, pada saat kegiatan sedang berproses, dan pada saat kegiatan telah selesai. Pengawasan dilakukan dengan maksud menyiapkan segala sesuatu untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan sehingga dapatdicegah, serta memberikan penilaian pada hasil kerja sebagai tanda penerimaan kepada para pelaksana dan tidak terlepas dari tindakan koreksi bila terjadi kesalahan.Supriyono dan Yusuf memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:Pengawasan dalam organisasi pemerintah sangat diperlukan agar organisasi itudapat bekerja efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan merupakan salah satu unsure penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawah. Setiap

1

Suganda, dkk.1986. Kepemimpinan Dalam Administrasi. Bandung: Sinar Baru, h.152


organisasi pemerintah membutuhkan pengawasan supaya pegawai mampu memberikan pelayanan yang baik.2 Pelaksanaan pengawasan adalah merupakan titik tolaknya fungsi pimpinan dalam menjamin pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut tindakan yang dilakukan seorang pimpinan untuk menjamin apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Winardi yang dikutip Syamsi Ibnu, menjelaskan apabila pengawas dilihat dari proses meliputi tiga langkah yaitu: (1) mengukur hasil pekerjaan, (2) Membanding-kan hasil pekerjaan dengan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki, (3) melakukan tindakan perbaikan.3 Selanjutnya Sugandha menyatakan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar apa yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan setiap manajer bertanggung jawab untuk memonitor kegiatan organisasi atau bagiatan unit kerjanya. Ditegaskan pula bahwa secara teoritis pengawasan adalah diartikan sebagai kegiatan melihat atau mengamati serta melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan. Oleh karena itu proses pengawasan selalu terkait kepada kegiatan pokok yaitu menentukan standar, melaksanakan koreksi bila terjadi penyimpangan.4 Pengertian tersebut dapat menggambarkan bahwa koreksi itu sangat perlu agarapa yang telah dilaksanakan seterusnya akan terjadi perbaikan dan setelah pengawasan selesai akan menjadi lebih baik dan cocok sesuai dengan rencana semula. Tindakan koreksi juga merupakan tindakan sederhana seperti memberi petunjuk sesuai dengan ketentuan kerja atau peraturan. Adapun yang dimaksud dengan standar dapat juga berupa peraturan, rencana, target, tugas yang harus diselesaikan, kualitas dan kecepatan. Setiap pegawai mempunyai beban tugas dan aka memperoleh hasil dari semua kegiatannya. Hasil kerja inilah yang harus diukur berapa jumlahnya maupun kualitasnya.Lebih lanjut lagi dalam bahasan, bukunya Suganda menegaskan bahwa objek pengawasan tidak selalu hasil kerja, melainkan yang paling penting perilaku pegawai dan dalam organisasi, karena itu setiap organisasi mempunyai etika atau tatatertib sendiri. Seorang pemimpin harus memperhatikan dan mengawasi setiap aktivitas bawahannya agar perilakunya terjamin dan mendukung pelaksanaa tujuan dan mencapai sasarannya. Oleh karena itu ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan yaitu hasil kerja, aktivitas atau prilaku personal, sumber dana dan daya yang menjadi tanggung jawab unit/personal.5Pelaksanaan penga-wasan terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi didasarka pada penggunaan metode pengawasan, sehingga apa yang diharapkan oleh suatu organisasi dapat dicapai. Metode pengawasan yang diungkapkan oleh Nawasi menurutnya meliputi: 1. Metode pengawasan tidaklangsung yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan mempelajari laporan sehingga disebut juga pengawasan jarak jauh. 2. Metode pengawasan langsung yang dilakukan dengan mendatangi organi-sasi/unit kerja yang bersangkutan. Kegiatannya dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai informasi dan data sebagai bahan yang meng-gambarkan berbagai proses kegiatan yang hendak diketahui tingkat efesiensi dan efektivitas pelaksanaannya. Juga dilakukan wawancara

2 Supiyono dan Yusuf. 1996. Penyusunan dan Pengendalian Manajemen Dalam Organisasi Pelatihan. Jakarta: LP3ES, h. 150 3 Ibnu Syamsi. 1983. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bina Aksara, h. 38 4 Sugandha, Op. Cit, h.1974 5 Ibid, h. 1975


langsung kepada pelaksana kegiatan yang diperkirakan mengetahui secara baik pelaksanaan kegiaatan tersebut.6 Kemudian SondangP. Siagian menyatakan dalam bukunya bahwa metodepengawasan dapat dilakukan dengan cara meliputi: 1. Pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengandalkan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung, (on the spot observation on the spot report). 2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh dan laporan disampaikan oleh para bawahannya secara lisan dan tulisan.7 Sedangkan Komarudin mengemuka-kan tentang langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi beberapa tahapan yaitu: 1. Menetapkan standar 2. Mengukur prestasi kerja 3. Membandingkan hasil pengukuran dengan setandar 4. Membetulkan penyimpangan8 Langkah-langkah atau proses pengawasan tersebut digambarkan dalam sekema sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Pengawasan Sumber: Komarudin (1994- 134) Dalam skema diatas digambar terdapat beberapa langkah penting dalam proses pengawasan, yang memungkinkan untuk dapat diambil sebagai standar keberhasilan kinerja. Maka dalam pembahasan langkah-langkan tersebut ialah meliputi: Langkah Pertama,menetapkan standar, artinya menyusun standar adalah merupakan keriteria yang sederhana untuk prestasi kerja yakni titik-titik penting yang terpilih dalam seluruh program perencanaan untuk mengatur prestasi kerja guna memberikan tanda-tanda atau kode kepada manajer yang berkaitan dengan perkembangan yang diawasi apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Langkah Kedua, mengukur prestasi kerja, yakni mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang ditentukan, pengukurannya dilakukan dengan atas dasar pandangan ke depan sehingga ketimpangan dapat diketahui sedini mungkin atau sebelumnya. Jika tidak memiliki kemampuan dan kredibilitas yang mumpuni, maka sedapat mungkin penyimpangan haruus 6

Handar Nawawi H. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga, h. 66-67 Sondang P. Siagian. 1998. Filsafat Administrasi, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, h. 139 8 Komaruddin. 1994. Manajemen Berdasarkan Sasaran. Jakarta: Bina Aksara, h. 135 7


diketahui sedini kungkin. Pengukuran prestasi kerja dilakukan antara lain melalui laporan tertulis dan juga secara lisan, buku catatan harian, kegiatan pengawasan langsung dan melakukan pertemuan dengan para pegawai dan survey. Langkah Keiga, membandingka hasil pengukuran dengan setandar, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan setandar, juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan dan jika terdapat perbedaan maka perlu perbaikan. Langkah keempat, membetulkan penyimpangan yaitu jika standar telah ditetapkan untuk mencerminkan stuktur suatu organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dalam standar ini, serta pimpinan sudah mengetahui dengan tepat terhadap bagaimanakah dari hasil pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, dantindakan koreksi itu harus dilakukan. Soejatmo dalam bukunya mengatakan bahwa metode pengawasan itu meliputi: 1. Pengwasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mendatangkan dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi, Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan dari dekat dilakukan oleh perangkat pengawas dan lebih oleh pimpinan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Kegiatan secara langsung ketempat kegiatan pekerjaa baik oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan maupun oleh petugas pengawasan di sebut inspeksi. Kegiatan inspeksi dikaitkan dengan kegiatan manajerial/pimpinan dari pada kegiatan perangkat pengawasan disebut pemeriksaan. 2. Pengawasan tidak langsung adalah merupakan kebalikan dari pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau dilakukan dari jarak jauh. Caranya dengan mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut objek yang diawasi. Dokumen itu dapat berupa laporan dari pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala atau laporan insidentil. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain, surat pengaduan, berita, artikel di media massa dan dokumen-dokumen tertulis, pengawasan tidak langsung dapat pula mempergunakan bahan-bahan laporan lisan dan keterangan lisan lainnya.9 Oleh karena itu, Kantor Departemen Agama Kota Tangerang sebagai unit organisasi mengharapkan dengan tampilnya para aparat yang berdisiplin sebagai dampak dari pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengembangan pendidikan sekolah dasar dan menengah di lingkungan Departemen Agama Kota Tangerang.Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas yang merupakan salah satu tujuan Departemen Agama khususnya dan Pendidikan Nasional umumnya, maka dalam melaksanakan aktivitasnya tentu harus ada contoh baik dari pimpinan maupun kepala uint-kepala unit dilingkungannya masing-masing, dengan berdasar atas metode pengawasan. Ini berarti setiap aktivitas pegawai dalam organisasi harus mencerminkan kedisiplinan yang tinggi. Disiplin kerja dalam organisasi juga sangat penting terutama bagi pegawai yang bertujuan dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaan, seperti apa yang dikemukakan oleh Supriyony dan Yusuf sebagai berikut:Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistim yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah atau peraturan tersebut dapat berjalan lancer jika disertai dengan disiplin pribadi. Disipli pribadi adalah kepatuhan seorang untuk menghormat dan melaksanakan suatu keputusan, perintah, peraturan yang berlaku.10 9

Soejamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.76-77 Supriyono dan Yusuf. Op. Cit., h.175

10


Untuk meningkatkan pelayanan harus dititik beratkan pada upaya mutu pelayanan yaitu keseluruhan upaya dan kegiatan yang komperhensip dan integrative yang menyangkut stuktur proses dan out come secara objektif, sistematik dan berkelanjutan serta memantau dan menilai mutu dan kewajiban pelayanan terhadap peningkatan dan pengembangan pendidikan dan mampu memecahkan masalah-masalah yang terungkap sehingga pelayanan yang diberikan Kepala unit dan pimpinan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan terhadap ketaatan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlakuk dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tentu memiliki sejumlah ragam nilai fenimena, yaitu saling berhubungan di antara ketiga variable yang akan diteliti, sehingga harus menggambarkan system. Sistem yang digunakan terhdap peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dengan rentang pemikiran tersebut di atas, maka manajemen yang dilaksanakan pada instansi terkait dalam lingkungan Departemen Agama Kota Tngerang merupakan suatu proses yang berlanjut, saling terkait dan terpadu merupakan suatu sistim bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi seluruh sumber daya dana yang tersedia di lingkungan unit Departemen Agama Kota Tangerang.Pengawasan (controlling) adalah sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainya dalam proses manajemen. Oleh karena itu upaya meningkatkan manajemen Pendidikan di Lingkungan Departemen Agama Kota Tangerang pengawasan harus terus ditingkatkan. Bukan hanya instansi yang terkait akan tetapi juga semua warga sekolah harus ikut mengawasi dan memberikan masukan dan bila perlu kritikan yang membangun demi untuk tercpainya harapan dan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi kedepannya. Pengawasan juga diperlukan untuk memantau setiap perubahan yang terjadi dan mengadakan evaluasi sampai seberapa jauh perubahan tersebut mempunyai dampak trhadap rencana yang telah dibuat. Suganda menjelaskan pwngawasan merupakan suatu proses kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.11 Organisasi semakin besar menuntut adanya koordinasi dari para pelaksana yang dibarengi dengan pengawasan, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tujuan pengawasan, maka sasaran pengawasan pada unit Departemen Agama Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak dikehendaki pada unit Pendidikan di lingkungan Departemen Agama Kota Tangerang 2. Menjamin agar seluruh aparat unit Departemen Agama Kota Tangerang bekerja sesuai dengan tugas pokoknya 3. Menjamin agar semua peraturan dan kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik 4. Menunjang agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Departemen Agama Kota Tangerang secara berjenjang dari mulai Kepala Sekolah, bendaharawan sekolah, dewan guru serta pejabat structural yang lainnya, hal tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 yang menyatakan : Sistem pengawasan keuangan Negara dan pembangunan , baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efesiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembanunan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu 11

Suganda. Op. Cit. h. 152


bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyrakat disertai disiplin nasional. PPenertiban aparatur pemerintah dilanjutkan da makinditingkatkan terutama dalam menegakan disiplin aparatur pemeritah serta meanggulangi penyalah-gunaan wewenang da bentuk penyelewengan lainnya, yang merugikan dan menghambbat pelaksanaan pembangunan srta merusak citra dan kewibawan aparatur pemerintah, seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan Negara.12 Banyak pendapat dan pengertian tentang pengawasan yang di sampaikan oleh para ahli manajemen, pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Menurut Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan menilai hasil prestasi yang telah ditentukan dan apabila penyimpangan maka segera diadakan usaha perbaikan semua hasil prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.13 2. Menurut Mondey at All dikutip Soedjadi menjelaskan bahawa: Pengawasan berarti: mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaa sesuai dengan rencana-rencana.14 3. Sedangkan menurut Basu Swastha menjelaskan bahwa : Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.15 Dari beberapa defenisi-defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan kegiatan positif, karena dapat mengarahkan kegiatan secara optimal sehingga dapat mencegah penyimpangan dalam mencapai tujuan atau dapat mengarahkan kegiatan ke arah tujuan standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dapat segera diperbaiki atau diluruskan. Apabila suatu instansi tidak melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kurang baik, maka kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kinerja yang bersangkutan dan bahkan kemungkinan akan berpengaruh terhadap rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan tidak tercapainya rencana yang ditargetkan. Menurut Tim Penulis Modul UT. FISIP-LITpengertian pengawasan melekat adalah: Rangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemeriksaan, bandingan, penilaia, pemantapan atau kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dan kegiatan organisasi yang dilakukan pimpinanya, baik secara preventif, maupun refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan dan kegiatan organisasi berjalan lancer, efektif, efesien, sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kewenangan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.16 1. Tujuan Pengawasan Tujuan pengawasan menurut Soejamto (1986:115) adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan dan tugas-tugas pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.17 Sedangkan menurut Goerge R. Terry dikutip Winardi 12

GBHN, 1998. Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta: Depdiknas Hani Handoko dkk. 1984. Manajemen. Yogyakarta: BPFE, h. 15 14 Soedjadi. 1993. Organisation and Methods. Jakarta: CV. Haji Masa Gung, h. 50 15 Basu Swastha. 1984. Asas-asas Manajemen Moderen. Jakarta: Liberty, h. 216 16 Tim Penulis Modul UT.1988. Manajemen Organisasi. Jakarta: FISIP-LIT, h.24 17 Soejamto. Op. Cit. h. 115 13


(1988:18) tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar aktivitas-aktivitas suatu perusahaan tetap berada dalam saluran yang tetap. Tujuan dalam batas-batas penhalang atau melalui aktivitas yang dapat direncanakan. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpanganpenyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan karena dalam pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan itu dimungkinkan tidak sesuai dengan rencana. Prosedur pelaksanaan pekerjaan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiapprang dalam suatu organisasi.18 Dalam pelaksanaan pengawasan, seorang pimpinan baik ditingkat atas, menengah, dan bahkan bawahan harus segera melakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dapat menjaga kesetabilan dan mekanisme kinerja suatu lembaga atau instansi dalam menjaga kualitas kerja dan kredibilitas lembaga atau instansi tersebut. 2. Macam-macam Pengawasan 1. Pengawasan menurut Intruksi presiden No. 15 Tahun 1983 dapat dibedakan: a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik ditingkat pusat maupun yang ditingkat daerah. b. Pengawasan yang dilaksanakan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir diatas diatur lebih lanjut dalam Bab I yang berjudul Pengawasan atasan langsung dengan yang dimaksud dalam dalam butir dalam butir b lebih lanjut dalam Bab II pasal 3 (1) dikatakan: “Pimpinan semua satuan pemerintah, termasuk proyek pembangunan di lingkungan Drpartemen/Lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masingmasing”.Hadi Soeprobowo mengatakan pengertian pengawasan atasan langsung adalah: “Setiap sistim control harus didisain untuk memelihara langsung antara pengontrol dan yang dikontrol meskipun telah dilaksanakan oleh spesialisasi supervise pada tingkat pertama masih diperlukan karena mengenal langsung prestasinya”.19 Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langung yang bersifat terus menerus merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan. Hal ini dimaksudkan agar atasan mengetahui kegiatan yang dilakukan secara nyata dari lembaga atau organisasi, yang sifatnya tidak menyimpang dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, maka atasan segera mengambil langkah-langkah perbaikan. 2. Pengawasan menurut LAN dalam kajian sebuah bukunya yang berjudul Sistem Pengawasan Administrasi Negara Indonesia jilid II Edisi ketiga: 1993, menjelaska bahwa pengawasan dapat dibedakan menurut subjek yang melakukan pengawasan,. Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam Sistem Administrasi Indonesia dikembangkan 4 macam pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiappimpinan. Terhadap bawahannya dan satuan kerja yang dipimpim terhadap bawahan dan suatu kerja yang dipimpinnya. b. Pengawasan fungsional (wasna) ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokonya melakukan pengawasan, sepertiItjen, Itwilprof, BPKP, dan Bapeka. 18

Goerge R. Terry. 1984. Asas-asas Manajemen. Yogyakarta: Liberty, h.18 Soeprobo Hadi. 1983. Dsar-dasar manajemen. Jakarta: Erlangga, h. 99

19


c. Pengawasan masyarakat (wasmas) ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media. d. Pengawasan legislative (wasleg), yaitu yang dipusat (DPR) maupun didaerah perwakilan rakyat baik ini merupakan pengawasan politik (waspol).20 Dilihat dari subjek yang melakukan pengawasan ini dalam prakteknya dapat pula dibedakan antara lain: 1. Pengawasan Intern a. Pengawasan melekat b. Pengawasan fungsional 1) Pengawasan fungsional intern instansi, seperti itjen pengawasan intern, Itwioprof, Itwilkab/Itwilkot dan Satuan Pengawasan Intern. 2) Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh BPKP dan Irjenbanb.

2. Pengawasan Ektern a. Pengawasan ekster instansi, yaitu yang dilakukan oleh BPKP dan Irjenbang, terhadap Departemen Instansi lain. b. Pengawasan ektern pemerintah 1) Pengawasan oleh Bpeka 2) Pemeriksaan legislative 3) Pengawasan masyarakat 3. Meurut cara pelaksanaannya Berdasarkan faktor ini, dapat dibedakan antara pengawasan langsung, danpengawasan tidak langsung. 1. Menurut Sujatmo pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan berlangsung, yatitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Atau pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Kegiatan langsung melihat pelaksanaaan dari dekat dilakukan oleh perangkat pengawas dan yang lebih oleh pimpinan yang bertanggung jawab ataspekerjaan itu.21 2. Sedangkan Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislative dan pengawasan masyarakat. Atau pengawasan tidak langsung adalah: Merupakan kebalikan dari pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat-tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan tidaklangsung dapat pula mempergunakan bahan laporan dan keterangan lisan lainnya.22 4. Menurut Waktu Pelaksanaan Pengawasan a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana dan rencana 20

. LAN.1993. Sistem Pengawasan Administrasi Negara RI edisi ke 3. Jakarta: PT. Gunung Agung, h.20 . Soejamto. Loc. Cit, h.76-77 22 . Ibid. 76-77 21


anggaran, penetapan petunjuk oprasional (PO), per-setujuan atas rancangan perundangundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/ instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bersifat preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya hambatan dan kegagalan. Dalam bidang keuangan dikenaldengan system pre-audit, yaitu dengan pemeriksaan dan persetujuan terhadap pembayaran yang akan dilakukan. b. Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus dicapai dalam waktu selanjutnya. Demikian pentingnya pengawasan ini sehingga perlu dikembangkan system monitoring yang mampu mendeteksi atau menemukan atau mengetahui secara dini kemungkinankemungkinan timbulnya penyimpangan-penyim-pangan, kesalahan-kesalahan dan kegagalan. c. Pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini dilakuan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil. Dibidang keuangan dikenal sebagai post-audit, yaitu dengan pemeriksaan antara lain terhadap bukti-bukti pembayaran. Pengawasan ini merupakan pengawasan represif. 5. Perinsip-perinsip Pengawasan Dalam sebuah buku yang di jelaskan LAN RI yang berjudul Sistem Administrasi Negara Indonesia, Jilid II Edisi ketiga 1986 dikatakan bahwa prinsip pengawasan meliputi: 1. Objetif dan menghasilkan fakta.Pengawasan harus bersifat objektif dan harus menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai factor yang mempengaruhinya. 2. Berpedoman kepada kebijaksanan yang berlaku.Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan menyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercantum dalam: - Tujun dan sasaran yang ditetapkan - Rencana yang telah ditentukan - Pedoman kerja yang telah digariskan 3. Pengawasan harus bersifat mencegah kesalaha.Sedapat mungkin kesalahan-kesalahan yang berkembang harus bias dicegah jangan sampai kesalahan terus berulang. Oleh karena itu perlu meninjau dan menilai rencana yang akan dilakukan. 4. Pengawasan bukan tujuan.Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sasaran untuk menjamin dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 5. Efisiensi.Pengawasan harus dilaksanakan secara efesien, bukan justru menghambat efesiensi pelaksanaan pekerjaan. 6. Menemukan apa yang salah.Pengawasan terutama harus ditunjukan mencari apa yang salah, penyebabkesalahan, bagaimana sifat kesalahan. 7. Tindak lanjut.Hasil temuan pengawasan harus diikuti dengan tindak lanjut. 8. Karakteristik Sistem Pengawasan Dalam bukunya Harold Koontz Cryil yang dikutip oleh Basu Swasta mengatakan bahwa meskipun karakteristik system pengawasan yang diinginkan dapat dibuat polanya yang umum, namun masing-masing system memerlukan disain khusus.23 Setidaknya ada beberapa karakteristik dalam bentuk mekanisme pengawasan yang efektif. Beberapa karakteristik ini dipertimbangkan dalam mekanisme pengawasan pada setiap tingkat:

23

. Basu Swasta. Op, Cit, h.220-223


1. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan.Untuk jenis kegiatan yang berbeda pengawasannya juga berbeda. Praktik pengawasan dari kegiatan kejahatan yang terorganisir akan berbeda dengan praktik pengawasan dari organisasi PKK remaja di sebuah kampung, pedoman pengawasannya adalah jangan sampai tertangkap dalam melakukan kejahatan. Sedangkan untuk organisasi PKK remaja, pedomannya adalah jangan mengeluarkan biaya untuk aktivitas yang tidak perlu. 2. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara tepat.Jika kesalahan-kesalahan tidak dapat diketahui segera, maka manajer akanmempunyai salah jalan dalam pengawasan. Kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui sehingga dapat diambil tindakan koreksi. Akan lebih baik jika sebelum terjadi penyimpangan, manajer sudah dapat mendeteksi lebih dulu. 3. Pengawasan harus menunjukan perkecualikan pada hal-hal yang penting.Meskipun batasbatas penyimpangan itu harus diketahui, mnajer harus tetap membuat perkiraan dan ramalan untuk situasi yang akan dating. Hal ini akan dapat memperkecil lagi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kalo seorang manajer tidak dapat memonitor terhadap kejadian. Paling sedikit ia tidak menangani dengan perkecualian (berkaitan dengan situasi-situasi yang tidak setandar. Artinya harus mengeluarkan waktu dan usaha tambahan dalam menangani hal-hal yang diperkecualikan tersebut. Seperti yang diobserpasikan oleh Koonz dan O`Donnell, penyimpangan gaji pegawai kantor sebesar 5 % dari setandar memerlukan setandar memerlukan tindakan cepat untuk mengatasinya. Sedangkan penyimpangan ongkos kirim/ perangko sebesar 20 % dari anggaran tidak perlu dikhawatirkan. 4. Pengawasan harus objektif.Menurut teori, semua tindakan dalam situasi bisnis harus dilakukan oleh orang yang bersikap dewasa, sabar dan objektif, tidak didominasi oleh kekuatan pribadi. Supaya pengawasan dapat lebih objektif, tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang, perlu adanya pernyataan yang jelas (dalam istilah yang dapat diukur) dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga hasil kerja lebih memuaskan dan pengawasan lebih inisiatif. 5. Pengawasan harus fleksibel.Kekhawatiran dapat timbul jika pengawasan tidak fleksibel. Keluesan dapat diberikan dengan cara memasukan rencana alternatif untuk situasi yang memungkinkan. Ukurannya dapat dinyatakan dalam jumlah kemungkinan yang diharapkan. 6. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi.Ada hal yang masih dipertanyakan dalam sebuah laporan yang mengatakan adanya sesuatu yang salah dalam operasi kita di setiap departemen. Untuk menyelesaikan masalah dan tujuan, data pengawasan harus jelas dan spesifik menyangkut jumlah dan sumber kesulitan. 7. Pengawasan harus ekonomis.Pilihan di antara nilai-nilai ekonomi realita dari pengawasan merupakan manispestasi ektern dari pemikiran sebuah system untuk dipilih, manajemen harus mempunyai tujuan yang jelas. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sejauh mungkin. 8. Pengawasan harus dapat dipahami.Sistem pengawasan ini tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan secara mudah oleh pegawai yang bersangkutan, system pengawasan tersebut akan memperbanyak kekurangan yang ada. 9. Pengawasan harus menunjukan tindakan koreksi. Sistem pengawasan yang memadai harus dapat bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyikapi kegagalan yang sedang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya. Fungsi pengawasan itu akan sangat berharga jika keputusannya yang optimal dapat diambil sebelum terjadi keadaan darurat.


C. Manajerial Human group are determined, clarified and effectuated. (Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yangg ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan). 1. Harrold Koonzt dan Cyril O`Donnel Dalam bukunya “Principles of Management, An Analyses of Management Fungctions”. (Second edition, Asian Studentd Edition, Mc. Grwaw-Hill Company, Inc Kagakusha Company, Ltd. Tokyo), memberikan batasan sebagai berikut: Management is getting things done throught people. In bringing about this coordinating of group actives other people”. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan penggerakkan dan pengendalian. 2. Menurut Ralph Currier Davis Dalam bukunya “The Pundamental of Top Manajement”. (Harper Brother Publisher, New York, Koguskha Company, Ltd Tokyo): Manajement is the functions of executive leadership any where. Manajemen adalah fungsi dari pimpinan di manapun posisinya. 3. Sondang P.Siagian Dalam bukunya “Administrasi Pembangunan”, memberikan definisi , manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 4. Menurut G.R. Terry Dalam bukunya” Principles of Manajement” (Homewood Illionis, Sixth edition, Richard Irving, Inc,. 1972). Mengungkapkan manajemen adalah penggerakan dan pengendalian yang dilakukan dengan menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).24 Apabila definisi-definisi di atas diperhatikan, terdapat perbedaan, akan tetapi pada dasarnya penulis dapat mengemukakan inti masalah yang sama. Perbedaannya terletak pada latar belakang penulis, keadaan dan sudut penalaran yang dilakukan. Hal tersebut dapat disebutkan antara lain: a. Manajemen adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. b. Manajemen adalah koperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya c. Manajemen mempunyai tujuan tertentu, berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. d. Menejemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. e. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara pormal serta mempunyai tujuan yang sama pula. f. Dalam manajemen, kepentingan merupakan faktor yang sangat diminan. g. Manajemen merupakan system kerjasama yang koperatif dan rasional. h. Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur. D. Penutup 24

Melayu Hasibuan, 1995, Manajemen dasar (Pengertian dan masalah), Jakarta: CV Haji Mas Agung, h.30


Kepemimpinan harus mengedepankan pola pikir yang akademis dan kreatif dalam mengelola kepemimpinan dan selalu mengedepankan kebersamaan satu dengan yang lainnya, serta mengatur kemimpinan dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan evaluasi yang seimbang.Keberhasilan suatu organisasi terletak pada kuatnya organisasi dalam sistem kepemimpinan yang direalisasikan dalam bentuk kepemimpinan yang memiliki pandangan kearah perubahan kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Mukhy, Mohammad dan Imam Hadi Saputro, 1991., Pengantar Manajemen Umum. Jakarta: Gunadarma. Ahmad, Abu, Haji. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta Ahmad, Tjetjep, 1993, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Atkinson, E. Philip, 1991, Menajemen Waktu Yang Efektive. Jakarta: Bina Aksara Atmosudirdjo, Prajudi. 1998., Admnistrasi da Manajemen Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD` 1945, Jakarta: CV. Mas Agung. Cahyono, Bambang Tri. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Badan Penerbit IPWI. Dauly, Haidar Putra, Haji.2009. Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Furqon, 1999., Statistik Terapan Untuk Penelitian, Bandung : CV. Alvabeta. Gullet, Ray G dan Hicks, 1997., Organisasi Teori da Tingkah Laku., Jakarta: Bina Aksara Hadi, Soeprobo, 1983., Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Erlangga Handoko, Hani, 1984., Manajemen. Yogyakarta:BPFE. Hasibuan, Malayu, 1995., Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: CV. Haji Mas Agung. Husnad, Suad dan Enny Pudjiastuti, 1994., Dasar-dasar Manajemen Keuangan.Yogyakarta: AMP YKPN. Kartono, Kartini, 1990., Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung :CV. Mndar Maju. Keth Davis dan John W. Newstrom, 1983., Perilaku Organisasi, Jakarta Erlangga. Komarudin, 1994., Manajeemen Berdasarkan Sasaran, Jakarta: Bumi Aksara. M. Ngalim Purwanto, MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Mardalis, 1969., Metode Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Moenir, H.AS, 1998., Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. Nawawi, Hadari, H., 1998., Ilmu Administrasi, Jakarta: Gahlia Indonesia. Nawawi, Hadari. H, 1998., Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur, Jakarta: Erlangga. Nisemotro, S. Alex, 1994, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia Panduan Umum, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasioal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: 2002) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sukanto dan Hani Handoko. 1992. Organisasi Perusahaan . Yogyakarta: BPFE. Sugiono 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung Afabeta Wirata, I Made. 2005. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesisi. Yogyakarta: CV.Andi Offset


Sudjana. 1998. Metode Statistika. Bandung: Tarito Suharsini Arikunto. 1993. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Soedjadi, 1993., Organization and Methods, Jakarta: CV. Haji Mas Agung. Soedjadi, 2000., Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT. BumiAksara. Sugiono, 2001., Metode Penelitian Administrasi Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta. Supriyono dan Yusup. 1996., Penyusunan dan Pengendalian Manajemen Dalam Organisasi Pelatihan. Jakarta: LP3ES. Sutarto, 1987., Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Ghajah Mada University. Swastha, Basu, 1984., Asas-asas Manajemen Modern, Yogyakarta: Liberty. Syamsi, Ibnu, 1983., Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bina Aksara. Syaaff, AC, 1990., Kuliah Manajemen Keuangan, Jakarta: FKM-UI. Tilaar, H.A.R. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta Ramayulis, Haji. 2008. Ilmu Pendidikan Islam.Jakarta:Kalam Mulia Sunanto, Sri Joko. 2004.Sumber Belajar Anak Cerdas. Jakarta: PT. Grasindo

SISTEM PENGAWASAN DALAM MANAJERIAL ORGANISASITERHADAP KEPEMIMPINAN

Recommend Documents