SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
AGENDA
1
2
3
4
5
•PENDAHULUAN
•ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
•STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
•MANUAL PENGELOLAAN
•SANKSI DAN PENGHARGAAN
PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang VISI BPJS KETENAGAKERJAAN
KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA YG BAIK
BUDAYA KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM
PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA
PENDAHULUAN
2. Survey
PENDAHULUAN 3. Maksud dan Tujuan MAKSUD Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran
TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.
PENDAHULUAN 4. Ruang Lingkup KKN PELANGGARAN LAINNYA
GRATIFIKASI
BENTURAN KEPENTINGAN
KECURANGAN
PERSON ASUSILA
PELAYANAN
SUAP
PELANGGAR PELANGGA AN HUKUM RAN SAK
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN OPERASIONAL
ELEMEN STRUKTURAL
ELEMEN PEMELIHARAAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN STRUKTURAL •Pernyataan Komitmen (Pakta Integritas) •Kebijakan Perlindungan Pelapor (Menjamin Keamanan Pelapor) •Prinsip Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Rahasia, Anonim, Independen) •Peran dalam Fungsi Pengendalian Internal •Struktur Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
ELEMEN OPERASIONAL
ELEMEN PEMELIHARAAN
•Kewajiban Hukum (Pelaporan pelanggaran) •Mekanisme Pengaduan Tidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (Satuan Pengawas Internal) •Saluran Pelaporan •Investigasi •Sosialisasi
•Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran •Komunikasi Berkala (Publikasi, FAQ, Buku Panduan, Pertemuan dan agenda rapa) •Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun •Benchmarking
KOMITE INTEGRITAS Struktur Ketua : Direktur Umum dan SDM Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum Anggota : Kepala Divisi SDM Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK
Wewenang dan Tanggung Jawab Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi laporan pelanggaran Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pelanggaran kepada Direktur Utama Menetapkan petugas pelaksana untuk mengakses dan melakukan pengelolaan SPP Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran pelaporan pelanggaran kpd Dirut
Tugas Pokok Membantu terlaksananya Pakta Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan
Fungsi Secara proaktif memantau sistem pelaporan pelanggaran Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi Monitoring tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh Insan BPJS TK Menjamin kerahasiaan identitas saksi /pelapor pelanggaran Pakta Integritas
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Saluran Pelaporan Pelanggaran
0800 1 392 392
0812 1 292 392
https://bpjsketenagakerjaan.go.id
021 – 529 01392
392/JKTM12700
BERANDA WEBSITE WBS
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisa dihubungi) ; Isi Laporan (What,
Where, When, Who dan How)
Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dari Satuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu sekali)
PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan
Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya Identitas Pelapor wajib dirahasiakan
Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syarat atau tidak untuk proses lebih lanjut
Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)
Direktur Utama memerintahkan Investigasi
Status dan Progress dilaporkan secara berkala
Komite Integritas memonitor tindak lanjut
Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama
ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Pelapor
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan website
Aplikasi
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box
Sekretariat Komite Integritas Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran
Komite Integritas Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran
Direktur Utama
MANUAL PENGELOLAAN
HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN DATA TIDAK LENGKAP Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Tidak Lengkap
DATA LENGKAP
DITINDAK LANJUTI
Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Lengkap
Laporan uang datanya lengkap telah dilimpahkan untuk ditindaklanjuti
(SERVICE)
SAMPAH (GARBAGE)
Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Pelayanan
Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Garbage
PELAYANAN
MANUAL PENGELOLAAN
Terbukti Hasil Tindaklanjut yang diterima Tidak terbukti terbukti Hasil Tindaklanjut yang kebenarannya diterima tidak terbukti kebenarannya
Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan
MANUAL PENGELOLAAN ADMINISTRATOR ATAU PETUGAS YANG DIBERIKAN PRIVILLEGE MENYAJIKAN LAPORAN PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
File Excell File PDF
LAPORAN PENGELOLAAN DISAMPAIKAN KEPADA KOMITE INTEGRITAS UNTUK DITERUSKAN KEPADA DIREKTUR UTAMA
PENGHARGAAN DAN SANKSI
PENGHARGAAN 1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan) 2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite
Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan Direktur Utama)
SANKSI 1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media, Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri. 2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen mengenakan sanksi ke Pelapor
4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG
