KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1. Umum ................................................................................................... 2. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 3. Ruang Lingkup ............................................................................................. 4. Definisi ................................................................................................

1 1 1 2 2

BAB II

PERATURAN .................................................................................................... 1. Peraturan Perundangan Terkait di Indonesia ......................................... 2. Peraturan Internal Perusahaan ..............................................................

4 4 4

BAB III

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN .............................. 1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran .......... 2. Kebijakan Perlindungan Pelapor ............................................................... 3. Apresiasi Pelapor ....................................................................................... 4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran .....................................................

6 6 6 6 7

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN ........................................ 1. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran ...................................................... 2. Proses Penanganan Pelaporan ............................................................. 3. Administrasi Pelaporan ........................................................................ 4. Pemantauan Tindak Lanjut ................................................................... 5. Penyampaian Tanggapan ...................................................................... 6. Publikasi dan Sosialisasi.............................................................................

8 8 9 9 10 10 10

BAB V

PENUTUP ...................................................................................................

11

LAMPIRAN Lampiran 1. Skema Proses Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris. Lampiran 2. Skema Proses Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Diduga Dilakukan oleh Pekerja.

BAB I PENDAHULUAN 1.

UMUM PT Perusahaan Perdagangan lndonesia (Persero) memiliki komitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja yang tinggi dengan tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan lnsan Perseroan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perseroan menetapkan kebijakan untuk menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di lingkungan Perseroan sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya secara optimal dengan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari seluruh lnsan Perseroan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan, yaitu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct), peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh lnsan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (Stakeholders). Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Pelaporan pelanggaran yang didukung bukti awal yang memadai akan ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menetapkan apakah suatu laporan terbukti atau tidak. Hasil investigasi menjadi dasar bagi Manajemen untuk memberikan sanksi terhadap terlapor. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindaklanjut atas laporannya. Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) maka akan timbul persepsi yang kuat bahwa apabila seseorang melakukan kecurangan, maka potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan akan semakin besar. Dengan demikian apabila Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dilaksanakan secara tegas dan konsisten, maka akan dapat mewujudkan lnsan Perseroan yang memiliki kinerja yang tinggi, patuh terhadap hukum, besih dan menjunjung tinggi etika.

2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini adalah menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran sebagai bagian dari implementasi GCG di tingkat operasional. Sedangkan tujuan penyusunan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini adalah: a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif, b) Mendorong pelaporan terhadap tindakan yang merugikan perusahaan, c) Mengurangi kerugian yang terjadi melalui mekanisme deteksi dini, d) Memudahkan Manajemen untuk menangani secara efektif laporan

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

l

pelanggaran, e) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, dan f) Meningkatkan reputasi perusahaan. 3.

RUANG LINGKUP Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini berlaku bagi seluruh lnsan Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan (Stakeholders).

4.

DEFINISI a. Anggota Dewan Komisaris adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu. b. Anggota Direksi atau Direktur adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu. c. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board). d. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan (Board). e. Insan Perseroan adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. f.

Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.

g. Pekerja adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan suatu perjanjian kerja dengan Perseroan dengan mendapat upah baik yang berstatus organik maupun non organik (tidak termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris). Termasuk istilah Pekerja dalam hal ini adalah Karyawan dan Pegawai. h. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dilaporkan. i.

Pelapor adalah lnsan Perseroan dan Stakeholders Perseroan.

j.

Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan (stakeholders), yang dilakukan oleh lnsan Perseroan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).

k. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Perusahaan Perdagangan lndonesia (Persero).


2

l.

Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan.

m. Terlapor adalah orang yang dilaporkanjdiadukan atas adanya indikasijdugaan melakukan pelanggaran prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct), peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. n. Tim GCG adalah Tim yang bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh lnsan Perseroan. o. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


3

BAB II PERATURAN 1.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DI INDONESIA a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. f.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. h. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), tahun 2008

2.

PERATURAN INTERNAL PERUSAHAAN a. Anggaran Dasar PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). b. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman GCG) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). c. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). d. Board Manual PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). e.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

f.

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 59/DK/PT.PPI/XII/2013 dan Nomor 40/DU/SKD/PPI/XII/2013 tentang Kebijakan Sistem Pelaoran Pelanggaran (WhistleblowingSystem)


4

BAB III KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN 1.

KEBIJAKAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PELAPORAN PELANGGARAN a. Perseroan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. b. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak (anonim). c. Perseroan menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pelaporan pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran, yaitu: 1. Pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui jalur Direksi 2. Pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.

2.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR a. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor. b. Perlindungan terhadap pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. c. Perlindungan pelapor meliputi: a. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia. b.

Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.

c. Jaminan perlindungan atas Perlindungan dari tekanan, hukum, harta benda, hingga Perlindungan ini tidak hanya anggota keluarga pelapor.

tindakan balasan dari terlapor atau Perseroan. penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke

d. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. lnformasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. lnformasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya. d. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. e. 3. APRESIASI PELAPOR a. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelaporan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. b. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.


S

4.

TIM PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN a.

Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja 1) Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.

b.

2)

Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.

3)

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja Perseroan.

Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini. 2)

Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.

3)

Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.

4) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.


6

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN 1.

PENERIMAAN PELAPORAN PELANGGARAN a.

Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.

b.

Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.

c.

Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (Stakeholders) baik secara lisan maupun tertulis.

d.

Perseroan dalam hal ini Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (Stakeholders) mengajukan pelaporan pelanggaran.

e.

Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: 1) Disampaikan melalui: PO BOX 1195 2)

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat: Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) up. Tim Good Corporate Governance (GCG) Wisma ITC Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160

f.

Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: 1) Disampaikan melalui: PO BOX 1195 2)

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:


7

Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) up. Tim Good Corporate Governance (GCG) Wisma ITC Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160

2.

3.

g.

Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

h.

Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

PROSES PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN a.

Tim GCG melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan Tim. Tim GCG akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

b.

Apabila hasil verifikasi sebagaimana huruf a di atas menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.

c.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.

d.

Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim GCG jalur Direksi untuk diinvestigasi.

e.

Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelanggaran jalur Dewan Komisaris untuk diinvestigasi.

f.

Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g.

Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.

h.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.

i.

Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.

ADMINISTRASI PELAPORAN a.

Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim GCG.


8

b.

4.

S.

6.

Catatan penerimaan pelaporan pelanggaran memuat sekurangnya: 1) Nomor registrasi 2) Tanggal penerimaan 3) Petugas penerima 4) Deskripsi singkat

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT a.

Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Tim GCG.

b.

Ketua Tim GCG harus menginformasikan pelaporan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi setiap saat diperlukan.

c.

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris di bawah pimpinan Ketua Komite Audit harus menginformasikan pelaporan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

PENYAMPAIAN TANGGAPAN a.

Perseroan melalui Tim GCG dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada pihak eksternal (Stakeholders) sebagai pelapor yang meminta penjelasan kepada Perseroan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.

b.

Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas (anonim), tidak ada kewajiban Perseroan untuk memberikan tanggapan.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) kepada seluruh lnsan Perseroan maupun Stakeholders di luar Perusahaan melalui berbagai media Perusahaan, seperti: a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini b. Memuat di dalam website Perseroan c. Menyampaikan di dalam forum internal Pekerja


9

BAB V PENUTUP Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh lnsan Perseroan. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dapat dirubah/direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Setiap perubahan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap perubahan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan

Direksi

PT

Perusahaan

Perdagangan


lndonesia

(Persero).

1

Lampiran 1.

Skema Proses Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris l

Pelaporan Pelanggaran • lnternal (lnsan Perseroan) • Eksternal (Stakeholders) • ldentitas/non identitas

Pelaporan ll

Bukti Pendukung

Dewan Komisaris Cq: Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran • Komite Audit (Ketua) • Pihak lain yang diperlukan

Tanggapan

2

Verifikasi

Tidak Benar

Administrasi

Memantau

Melaporkan

3 4 5

Pelaporan Ditutup

Ada lndikasi Pelanggaran 6

8 7

Tidak Benar

lnvestigasi

Komite Audit atau Pihak lndependen

9

Terbukti Pelanggaran l0

Diselesaikan •

•


Ditangani Dewan Komisaris tanpa melibatkan pihak yang dilaporkan Diproses sesuai peraturan yang berlaku

ll

Lampiran 2.

Skema Proses Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Pekerja l

Pelaporan Pelanggaran • lnternal (lnsan Perseroan) • Eksternal (Stakeholders) • ldentitas/non identitas

Pelaporan ll

Direksi Cq: Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran / Tim GCG • lim GCG

Administrasi

Bukti Pendukung Tanggapan

Memantau 2

Verifikasi

Tidak Benar

Melaporkan

3 4 5

Pelaporan Ditutup

Ada lndikasi Pelanggaran 6

8 7

Tidak Benar

lnvestigasi Tim GCG atau Pihak lndependen 9

Terbukti Pelanggaran l0

Diselesaikan •

•


Ditangani Direksi tanpa melibatkan pihak yang dilaporkan Diproses sesuai peraturan yang berlaku

l2

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

Recommend Documents