Dr. Wahudi Kumorotomo, MPP www.kumoro.staff.ugm.ac.id
[email protected]
SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN APBD
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN
BUKTI TRANSAKSI
LAP KEU
SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
CATATAN PEMBUKUAN
SISTEM
AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman RPJP NASIONAL diacu
Pedoman
Pedoman
RKA - KL
diacu
RPJM NASIONAL
dijabarkan RKP
diperhatikan
Pedoman
dijabarkan
APBN
Pedoman RAPBD
KUA
APBD
PPAS Pedoman
RENJA SKPD
PERENCANAAN PROGRAM
Pedoman
RKA – SKPD
PENJABARAN APBD DPA – SKPD
PENGANGGARAN
Pemerintah Daerah
RKPD
Pedoman RENSTRA SKPD
RAPBN
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman
Pedoman RPJM RPJP DAERAH DAERAH
RINCIAN APBN
Pemerintah Pusat
RENSTRA Pedoman RENJA KL KL
SISTEM PERENCANAAN Pasal 150 UU 32/ 2004
5 TH 20 TH
PERDA/QANUN
RPJP DAERAH
VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN
1 TH
PERDA/QANUN M U S R E N B A N G D A
RPJM DAERAH PENJABARAN RPJP Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi)) Regulasi Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan)) Pendanaan
M U S R E N B A N G D A
RKP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan
SISTEM PENGANGGARAN RPJMD
RKPD
KU FKPD
POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Anggaran
RKA
RAPBD
RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
APBD
Penjabaran APBD
DPA SKPD
JADWAL PENGANGGARAN NO
JENIS KEGIATAN
WAKTU
1
Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD
s/d Maret
2
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
3
Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
4
Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
5
Penyusunan RKA SKPD
6
Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7
Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8
Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung
9
Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10
Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung
11
Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
12
Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13
Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
(3 hari)
14
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
(15 hari)
15
Penyempurnaan hasil evaluasi
(7 hari)
16
Pengesahan Raperda APBD
Periode Maret s.d Medio Juni Medio Juni
Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
Minggu I Oktober
Mg I – IV November
Minggu IV Desember
KOMPONEN APBD PENDAPATAN
BELANJA
SURPLUS
DEFISIT
PEMBIAYAAN
Dimanfaatkan :
Dibiayai al. dr :
• Tranfer ke Dana Cadangan • Pembayaran Pokok Hutang • Penyertaan Modal (investasi) • Sisa Perhitungan TH Berkenaan
• Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu • Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan
STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi hasil dari Provinsi
STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Rekening Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5.
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembelian kembali obligasi daerah Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian piutang daerah Transfer ke rekening dana cadangan
PENDEKATAN KINERJA Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan Input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan (input) yang digunakan Kinerja ditunjukkan oleh hubungan Antara input (masukan) dengan output (keluaran)
STANDAR ANALISA BELANJA Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
STANDAR BIAYA
STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN
TOLOK UKUR TINGKAT PENCAPAIAN
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG Belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja yang eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram)
STANDAR ANALISIS BELANJA Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya Standar analisa belanja (SAB) adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran Penilaian kewajaran dalam SAB Mencakup dua hal: kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya
PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD • Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan • Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya) • Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku • Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJA
HARGA YANG BERLAKU
TARGET KINERJA
STANDAR BIAYA
CONTOH KEGIATAN
TARGET KINERJA
TOT BINTEK Penyusunan program dan anggaran daerah
100 Peserta terlatih
ANGGARAN BELANJA Belanja pegawai/personalia Belanja barang/jasa Belanja perjalanan dinas
HARGA YANG BERLAKU Honor fasilitator Biaya makan & minum Biaya penggandaan Biaya transpot
STANDAR BIAYA Belanja rata-rata per Peserta
Tahapan Analisis Standar Belanja
Contoh Indikator Kinerja Fungsi Pemerintah Sanitasi
Ukuran Input ?Jumlah
Ukuran Output / Beban Kerja ?Jml
ton jam kerja pd sampah yg Dinas terkumpul Kebersihan ?Panjang ?Anggaran jalan (km) yg Dinas dibersihkan Kebersihan ?Jml ?Jumlah pelanggan kendaraan yg dilayani
Ukuran Efisiensi ?Jml
ton sampah yg terkumpul tiap jam kerja (output to input ) ?Rupiah biaya untuk pembersihan sampah per km
Ukuran Kualitas ?%
masy yg menilai jalan: kurang bersih, cukup bersih, sangat bersih
Ukuran Outcome ?%
jalan yg bersih (Mis: dg peninjauan fisik secara periodik, survai kepuasan masy)
Pengadaan O.Generik INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
Jumlah Dana Rp
PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran
1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan
OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik
Jumlah Obat Generik Yang tersedia
OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran
BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional
Kualitas pengobatan
Tingkat Kesembuhan
Tingkat Kesehatan Masy
