SISTEM MANAJEMEN K3 BERBASIS KOMPETENSI PEMBANGUNAN SDM PADA PEKERJAAN BAWAH AIR Workshop Underwater Engineering Yogyakarta, 22 September 2014
Muchamad Yusuf ST. M.Si Kasubdit Kerjasama Penegakan Hukum Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnakertrans RI
2
Tahun 2010 - 2014 “ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “
2
Lokasi Utama Pekerjaan Dalam Air
Kep Riau, Babel
Selat Makassar
Maluku & Papua
Laut Jawa
Ket: lokasi pekerjaan dalam air
3
4
Identifikasi Masalah 1. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Kerja
diperkirakan cukup besar Tidak terdapat data mutahir dan akurat ttg pekerja selam
2. Jumlah tenaga Kerja yg terlibat cukup besar Budidaya mutiara, penambang, Inspeksi & perawatan
instalasi lepas pantai & kapal, pariwisata, riset, pendidikan dll.
McYusuf@ 2013
5
Analisis • Tugas dan Fungsi Negara : memberi Perlindungan
• ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu diatur mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja dibawah air guna menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan keselamatan umum
McYusuf@ 2013
6
Analisis 1. Belum tersentuh pembinaan dan perlindungan dari
negara • Working condition • upah, Jaminan Sosial, waktu kerja dan waktu istirahat, hubungan kerja.
• Working Environment: • Regulasi mengenai syarat2 K3 belum tersedia. • : Sarana K3, APD, SOP dll.
2. Kompetensi pekerja tidak memenuhi kebutuhan industri • nasional / internasional • Kualitas maupun Kuantitas
UUD 1945 pasal 27 ayat (2) •
“setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.
•
Yang dimaksud dengan yang bersifat manusiawi, bebas dari kecelakaan sehingga dapat hidup martabat manusia.
pekerjaan adalah pekerjaan yang memungkinkan pekerja dan penyakit akibat kerja, layak sesuai harkat dan
Safety and Health – an integral part of Decent Work (ILO)
«
DECENT WORK MUST BE SAFE WORK »
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
a. Pasal 86 dikatakan bahwa pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. b. Pasal 87 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
10
Tujuan K3 Ref. UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
•
Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja
•
Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
•
Menjamin proses produksi berjalan lancar
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 9 Pembinaan
1) Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja
baru :
Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan
diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
yang
2) Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 3) Melakukan pembinaan pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran peningkatan K3, pemberiaan P3K. 4) Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan Pasal 87 UU No.13/2003
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
PP NO. 50 TAHUN 2012 Tanggal 12 April 2012
• 22 Pasal • Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3 • Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 • Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3
Pengertian Pasal 1
• SMK3
bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Pengertian Pasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2
a. meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
Pasal 5
• Wajib bagi perusahaan: • memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau • mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. • Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan • Dlm menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional
Penerapan SMK3 meliputi
Pasal 6
1. penetapan kebijakan K3; 2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3; 4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja
SMK3.
OSH-MS TO ESTABLISH SAFETY CULTURE
Reactive • Safety by Natural Instinct • Compliance is the Goal • Delegated to Safety Manager • Lack of Management Involvement
Dependent • Management Commitment • Condition of Employment • Fear/Discipline • Rules/Procedures • Supervisor Control, Emphasis, and Goals • Value All People • Training
Engineering Control
Independent • Personal Knowledge, Commitment, and Standards • Internalization • Personal Value • Care for Self • Practice, Habits • Individual Recognition
OSH - MS
Interdependent • • • • •
Help Others Conform Others’ Keeper Networking Contributor Care for Others Organizational Pride
Behavioral Safety
PP.50 ttg Penerapan SMK3 bag. 3 Pelaksanaan Rencana K3 • Di dukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,
prasarana dan sarana. • Sumber daya manusia harus memiliki: • kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan • kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. • Prasarana dan sarana sebagaimana paling sedikit terdiri dari: • organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3; • anggaran yang memadai; • prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan • instruksi kerja.
KRITERIA AUDIT
SMK3 berbasis Kompetensi
Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Sistem Kerja 6.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang berkompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disyahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan
Standar Pemantauan Pemeriksaan Bahaya 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya. 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
“Near enough” is responsible for many failures
Tuntutan Industri = tuntutan K3 = 100 % kompeten.
Kompetensi • Pemerintah boleh mewajibkan suatu standar jika
berkaitan dengan : • Safety (K3) • Security • Potensi dispute besar
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO. KEP. 64 /PPK/ XI/2013
PEDOMAN PEMBINAAN K3 PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR (UNDERWATER DIVING WORK)
Latar belakang • Memberi perlindungan kepada pekerja terhadap potensi
kecelakaan dan penyakit akibat kerja saat bekerja pada penyelaman di dalam air. • penduduk Indonesia tahun 2012 (237,6 juta jiwa) naik dari tahun
2011 (206,2 juta jiwa). Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) • Lebih dari 100 juta angkatan kerja • Lebih dari 30 juta orang terlibat dalam aktivitas kelautan. • Ribuan pekerja selam
PEDOMAN PEMBINAAN K3 PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR (UNDERWATER DIVING WORK)
Pedoman ini ditujukan untuk: • Memberikan pedoman pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja selam. • Memberikan pedoman mengenai tata cara mendapatkan lisensi K3 bagi pekerja selam. Ruang Lingkup meliputi: • Pembinaan K3 bagi pekerja selam. • Pemberian lisensi bagi pekerja selam secara berjenjang.
Kewajiban pengurus 2 • Kompetensi pekerja selam dibagi menjadi 3 (tiga)
kualifikasi, yang meliputi: • Pekerja Selam Kelas I; • Pekerja Selam Kelas II; • Pekerja Selam Kelas III; • Kewenangan pekerja selam dibuktikan dengan lisensi
yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pekerja Selam Kelas I Persyaratan • Menyelesaikan modul A • Mengikuti pembinaan selama 85 jam pelajaran.
Pekerja Selam Kelas I memiliki kompetensi • melakukan penyelaman dengan aman menggunakan
peralatan SCUBA dengan maksimum kedalaman 30 meter • pekerjaan yang meliputi: dasar-dasar pengikatan, penggunaan Lifting Bags, teknik pencarian objek (Diver Search Techniques), dan penggunaan perkakas dan inspeksi visual.
Pekerja Selam Kelas II Persyaratan 1. 2. 3. 4. .
Menyelesaikan modul B dan C. Memiliki sertifikat pekerja selam kelas I Mengikuti pembinaan selama 150 jam pel Memiliki buku kerja (log book)
Pekerja Selam Kelas II Pekerja Selam Kelas II memiliki kompetensi: 1. melakukan penyelaman dengan aman dan baik menggunakan peralatan SSBA (surface supplied breathing apparatus) di perairan di darat (inland), perairan pantai (inshore) dan perairan lepas pantai (offshore) pada kedalaman maksimum 50 meter. 2. Pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan meliputi: memahami fungsi Hyperbaric Chamber, 3. penggunaan peralatan dengan penggerak mula (power tools), 4. peralatan penyedotan (Air Lifts and Jetting equipment), dan 5. pekerjaan konstruksi sederhana.
Pekerja Selam Kelas III Persyaratan • Memiliki sertifikat Pekerja Selam Kelas II. • Memiliki buku kerja (log book). • Menyelesaikan modul D • Mengikuti pembinaan selama 54 jam pelajaran.
Pekerja selam kelas III memiliki kompetensi: • melakukan pekerjaan penyelaman saturasi sebagai Bellman dan pekerja selam dengan menggunakan gas campuran yang sesuai.
Secara umum ada 4 ciri sebuah profesi. 1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. 2. Berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri. 3. Adanya proses lisensi atau sertifikat.
4. Memiliki organisasi profesi yang mengklaim mewakili anggotanya. yang bertujuan memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. AK3DAI (Asosiasi K3 Dalam Air Indonesia) dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah dalam membangun SDM pekerja selam Indonesia yang kompeten dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta mampu bersaing di pasar global
Kesimpulan 1. K3 merupakan tanggungjawab setiap orang / pekerja/
tenaga kerja, pengurus dan pengusaha. 2. Penerapan SMK3 merupakan suatu kebijaksanaan
strategis dan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM maupun perlindungan tenaga kerja dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. 3. Pekerjaan dalam air ( underwater work) tergolong
pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi maka mensyaratkan SDM pekerja selam yang kompeten.
bahan diskusi • Bagaimana kondisi ideal SDM underwater work
Indonesia yang diinginkan ? • Apa peran perguruan tinggi ? • Apa peran asosiasi profesi ? • Apa peran swasta ? • Apa peran pemerintah ?
Dokumentasi TOT K3 Penyelaman 17- 20 sept 2014
TERIMA KASIH
[email protected]
