SISTEM KELEMBAGAAN DAN NILAI KEBERSEDIAAN MEMBAYAR MASYARAKAT TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) CISALIMAR

SISTEM KELEMBAGAAN DAN NILAI KEBERSEDIAAN MEMBAYAR MASYARAKAT TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) CISALIMAR (Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi)

ADHITYA PERMADI

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

1   

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro: Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2011

Adhitya Permadi H44070108

2   

RINGKASAN ADHITYA PERMADI. Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersedian Membayar Masyarakat terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar (Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi). Dibimbing Oleh NINDYANTORO. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar merupakan pembangkit listrik dengan tenaga air sungai yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Desa Cipeuteuy. PLTMH ini dibangun pada tahun 2004 dengan dana yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). PLTMH ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat. PLTMH Cisalimar ini memiliki peranan penting dalam kebutuhan masyarakat terutama untuk penerangan pada malam hari. Belum masuknya jaringan listrik ke Desa Cipeteuy akibat daerahnya yang terpencil dan sulit terjangkau. Masyarakat Desa Cipeuteuy terutama yang menggunakan PLTMH ini berharap PLTMH Cisalimar dapat digunakan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu mengidentifikasi sistem kelembagaan pada pengelolaan PLTMH Cisalimar. Tujuan kedua untuk mengestimasi nilai jasa lingkungan yang bersedia dibayar (WTP) oleh masyarakat Desa Cipeuteuy untuk ketersediaan air sungai agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan. Tujuan terakhir adalah untuk mengidentifikasi kebijakan untuk keberlanjutam pengelolaan PLTMH Cisalimar. Hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa tujuan adalah Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) dan PLTMH Cisalimar memiliki sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan BTNGHS dan PLTMH Cisalimar memiliki aktor-aktor dan aturan-aturan yang berperan penting dalam keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Aturan-aturan yang ada dalam sistem kelembagaan ini adalah aturan tata batas (boundary rule), sanksi, monitoring, akses terhadap sumberdaya dan penyelesaian konflik. Keterkaitan pengelolaan BTNGHS dan PLTMH Cisalimar untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Berdasarkan pertanyaan yang ditawarkan dalam kuesioner melalui metode bidding game, maka diperoleh besarnya rata-rata nilai WTP responden sebesar Rp 10.000,00 per bulan per kepala keluarga dan nilai total WTP responden adalah sebesar Rp 312.000,00 per bulan dan Nilai total WTP masyarakat sebesar Rp 2.995.200,00 per bulan. Nilai tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk biaya pengelolaan PLTMH agar dapat berkelanjutan. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan biaya atau retribusi kepada masyarakat yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar . Biaya tersebut digunakan untuk pengelolaan kawasan taman nasional dan ketersediaan air sungai untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar sebesar nilai rata-rata WTP yang didapat dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Retribusi ini digunakan untuk membantu mengelola hutan yang terdapat dalam kawasan taman nasional sebagai biaya jasa lingkungan. Diperlukannya aturan yang jelas dalam sistem kelembagaannya dan diharapkan pengelolaan kelembagaan dapat ditunjang dengan sistem kelembagaan yang lebih baik. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menjaga, merawat dan melindungi hutan yang berada di dalam kawasan taman 3   

nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kegiatan konservasi-konservasi yang melibatkan masyarakat. Adanya kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dan menjaga ekosistem taman nasional.

Kata kunci: PLTMH Cisalimar, Sistem Kelembagaan, Willingnes To Pay

4   

SISTEM KELEMBAGAAN DAN NILAI KEBERSEDIAAN MEMBAYAR MASYARAKAT TERHDAP KEBERLANJUTAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) CISALIMAR

(Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi)        

ADHITYA PERMADI H44070108      

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan        

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011

5   

Judul Skripsi

Nama NIM

: Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar (Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi) : Adhitya Permadi : H44070108

Disetujui

Ir. Nindyantoro, M.SP NIP. 19620323 199002 1 001

Diketahui

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT. NIP. 19660717 199203 1 003

Tanggal Lulus : 6   

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada : 1.

Ibu (Anggur Ningsih), Bapak (Soesiyanto), Angga Ismaya, Andhika P P serta Ririe Ramdasari Arifin atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang.

2.

Ir. Nindyantoro, M.SP. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dukungan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman berharga yang telah diberikan.

3.

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT selaku dosen penguji utama dan A.Faroby Falatehan, SP. ME. dosen perwakilan departemen.

4.

Ibu Atih, Ibu Ruki, dan Bapak Momo selaku pegawai Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS), Kepala Desa Cipeuteuy beserta jajarannya, Bapak Soma, Bapak Rokip selaku pengurus kelompok masyarakat sukagalih, Bapak H. Isep selaku Ketua PLTMH Cisalimar yang telah banyak membantu pengumpulan data dan informasi untuk skripsi.

5.

Handai taulan Ario Bismoko, Beph Tampubolon, Agung Kurniawan, Suci Nurul H, Andrian I, Fandi W.I, Riony R.P, A.Harahap, serta seluruh sahabat ESL 44 atas kebersamaan, bantuan, semangat, dan motivasinya.

   

7   

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Kelembagaan dan Kebersediaan Membayar Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar (Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah mengidentifikasi sistem kelembagaan pada pengelolaan PLTMH Cisalimar, mengestimasi nilai jasa lingkungan yang bersedia dibayar (WTP) oleh masyarakat Desa Cipeuteuy untuk ketersediaan air agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan dan mengidentifikasi kebijakan untuk keberlanjutan pengelolaan PLTMH Cisalimar. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan tulisan ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Bogor, Oktober 2011

Penulis

8   

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ..................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR .............................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................

viii

I. PENDAHULUAN ..............................................................................

1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1.2 Perumusan Masalah ...................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................ 1.5 Ruang Lingkup ..............................................................................

1 3 5 5 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................

7

2.1 Pengertian Sumberdaya Air .......................................................... 2.2 Manfaat Sumberdaya Air .............................................................. 2.3 Pengelolaan Sumberdaya Air ........................................................ 2.4 Air Sungai Sebagai Common Property Resources......................... 2.5 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ... 2.6 Fungsi dan Manfaat PLTMH ........................................................ 2.7 Teori Kelembagaan ....................................................................... 2.8 Willingness to Pay (WTP) ............................................................. 2.9 Contingen Valuation Method (CVM) ........................................... 2.10 Penelitian Terdahulu yang Relevan ............................................

7 7 8 8 9 9 11 15 16 17

III. KERANGKA PEMIKIRAN ............................................................

19

IV. METODE PENELITIAN..................................................................

23

4.1 Lokasi dan Waktu ......................................................................... 4.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 4.3 Metode Penentuan Sampel ............................................................ 4.4 Pengumpulan Data ........................................................................ 4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data ......................................... 4.5.1 Identifikasi Sistem Kelembagaan dalam Pengelolaan PLTMH Cisalimar ............................................................................. 4.5.2 Analisis Kesediaan Membayar Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Keberlanjutan PLTMH Cisalimar ............. 4.5.3 Identifikasi Kebijakan Pengelolaan PLTMH Cisalimar ......

23 23 24 24 24 25 26 30

V. GAMBARAN UMUM PENELITIAN .............................................

31

5.1 Kondisi Umum Penelitian .............................................................. 5.2 Karakteritik Responden ................................................................. 5.2.1 Jenis Kelamin dan Usia ....................................................... 5.2.2 Tingkat Pendidikan .............................................................. 5.2.3 Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan .........................

31 33 33 34 35 9 

 

5.2.4 Pekerjaan Responden ........................................................... 5.2.5 Lama Menetap .....................................................................

36 36

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................

38

6.1 Identifikasi Sistem Kelembagaan dalam Pengelolaan PLTMH ..... 38 6.1.1 Pelaku Kelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) ................................................................. 38 6.1.2 Pelaku Kelembagaan PLTMH Cisalimar ............................. 40 6.1.3 Aturan Balai Taman PLTMH Cisalimar .............................. 42 6.1.3.1 Boundary rules, Sanksi dan Monitoring terhadap Aturan 42 6.1.3.2 Aturan Akses terhadap Sumberdaya dan Penyelesaian Konflik ............................................................................ 43 6.1.3.3 Tata Kelola BTNGHS dan PLTMH Cisalimar .............. 45 6.2 Estimasi Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat untuk Keberlanjutan PLTMH Cisalimar................................................... 48 6.3 Identifikasi Kebijakan Pengelolaan PLTMH Cisalimar ................ 51 VII. SIMPULAN DAN SARAN ...........................................................

53

7.1 Simpulan ........................................................................................ 7.2 Saran ..............................................................................................

53 53

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

55

LAMPIRAN ...........................................................................................

56

RIWAYAT HIDUP ................................................................................

62

10   

DAFTAR TABEL Nomor 1

Halaman Karakteristik Kondisi dan Hubungan Dalam Kelompok-kelompok Bagian Hulu dan Hilir .............

21

Matriks Keterkaitan Tujuan, Jenis Data dan Metode Analisis Data ................................................

25

Teknik Pengumpulan Data untuk Analisis Kelembagaan PLTMH Cisalimar dan Pengelolaan Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak....

26

Dusun dan Jumlah Kepala Keluarga di Desa Cipeuteuy ..................................................................

32

5

Nilai Rataan WTP .....................................................

49

6

Nilai Total WTP .......................................................

50

2 3

4

11   

DAFTAR GAMBAR Nomor

Halaman

1

Diagram Alur Kerangka Pemikiran .....................................

22

2

Hutan dan Aliran Sungai .....................................................

27

3

Peta Desa Cipeuteuy ..........................................................

31

4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .......................

34

5

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...........................................................................

34

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan .........................................................................

35

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .............................................................................

36

8

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menetap ........

37

9

Struktur Kelembagaan BTNGHS ........................................

38

10

Struktur Kelembagaan PLTMGH Cisalimar .......................

41

11

Tata Kelola BTNGHS dan PLTMH Cisalimar ..................

45

6 7

12   

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Halaman

1

Kuesioner Penelitian .......................................................

57

2

Dokumentasi ...................................................................

59

13   

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam keberlangsungan makhluk hidup. Sumberdaya alam tersebut seperti air, udara, lahan, hutan dan lain-lain merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang serta berkurangnya ketersediaan

sumberdaya

kelangsungan hidup

tersebut

akan

berdampak

sangat

besar

bagi

umat manusia di muka bumi. Sumberdaya alam dibagi

menjadi dua yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable). Sumberdaya alam memiliki nilai intrinsik yaitu nilai yang terkandung dalam sumberdaya, terlepas apakah sumberdaya tersebut dikonsumsi atau tidak. (Fauzi, 2004) Sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Selain dapat dimanfaatkan langsung untuk konsumsi, air juga memiliki manfaat tidak langsung sebagai jasa lingkungan. Air sering kali dipandang hanya sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya karena air tidak memiliki harga pasar. Suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang mahal karena pengelolaan untuk mendapatkan air baik secara kuantitatif dan kualitatif memerlukan biaya yang cukup besar. Air yang baik secara kuantitas dan kualitas dipengaruhi oleh proses hidrologis yaitu siklus air yang berjalan sesuai dengan proses alami. Daur hidrologis menyebabkan air selalu tersedia di alam dan dapat digunakan untuk kepentingan makhluk hidup. Air akan terus ada, jika tidak terdapat kerusakan-kerusakan pada jaringan 1   

penyimpanan air di bumi dalam proses daur hidrologis. Kerusakan hutan merupakan salah satu kerusakan yang dapat mempengaruhi proses hidrologis. Akibat kerusakan hutan maka fungsi hutan sebagai daerah resapan air dan penjaga tata kelola air akan hilang sehingga air tidak bertahan lama di bumi dan persediaan air di bumi menjadi sedikit. Selain pengelolaan hutan pengelolaan lahan juga berperan penting dalam persedian air di bumi. Pengelolaan lahan yang baik dapat menjadi tempat penyimpanan air untuk melakukan proses hidrologis. Sumberdaya air tidak hanya berfungsi untuk dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan domestik seperti minum, mencuci, memasak dan yang lainnya, tetapi air juga dapat berfungsi sebagai non-konsumtif yaitu sebagai penghasil listrik atau pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, merupakan salah satu desa yang memanfaatkan Sungai Citamiang untuk pembangkit listik tenaga air. Pembangkit listrik dengan tenaga air sungai atau yang dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Desa Cipeuteuy. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ini dibangun dengan dana yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat. Belum tersedianya jaringan listrik yang masuk ke Desa Cipeuteuy merupakan salah satu faktor didirikannya PLTMH. Hal ini dikarenakan daerahnya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik. Peran pemerintah yang masih terbatas pun menjadi salah satu kendala sehingga aliran listrik belum dapat masuk ke dalam Desa Cipeuteuy. Oleh 2   

karena itu setelah adanya PLTMH Cisalimar di Desa Cipeuteuy, akan dilakukan penelitian mengenai sistem kelembagaan yang diterapkan untuk mengelola PLTMH Cisalimar dan kemampuan masyarakat untuk membayar jasa lingkungan yang dimanfaatkan untuk PLTMH Cisalimar agar pengelolaannya dapat berkelanjutan. 1.2

Perumusan Masalah Air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup

manusia. Menurut Fauzi (2004) air merupakan sumberdaya yang klasifikasinya dapat digolongkan baik ke dalam sumberdaya yang dapat diperbarukan maupun tidak terbarukan, tergantung pada sumber pemanfaatannya. Pengadaan air yang baik secara kualitas dan kuantitas dipengaruhi oleh proses hidrologis yaitu yang menggambarkan perjalanan siklus air dengan proses alami. Proses hidrologis akan berjalan dengan lancar jika tidak ada permasalahan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah hutan dan pengelolaan tanah sebagai tempat resapan dan penyimpanan air. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro menggunakan sistem aliran sungai dan hanya akan memproduksi listrik jika memiliki debit air yang cukup. Keberadaan debit air yang mengalir dari hulu akan mempengaruhi keberlanjutan produksi listrik di hilir. Penebangan pohon dan perambahan hutan yang terjadi di dalam kawasan taman nasional merupakan perusakan hutan yang akan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan debit air sungai, kualitas air sungai dan produksi listrik. Korelasi langsung antara keadaan hutan dengan produksi listrik yang dibutuhkan masyarakat pedesaan sekitar kawasan hutan akan

3   

menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan air untuk pembangkit listrik membutuhkan ketersedian air yang cukup agar dapat digunakan sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Hal ini disebabkan karena keadaan air yang berfluktuasi dalam waktu harian ataupun musiman maka debit air harus selalu dijaga dan dipertahankan agar tidak terjadi penurunan debit air. Dalam meminimalkan fluktuasi air maka keseimbangan lingkungan harus dijaga dengan melakukan penghijauan pada hutan, penanaman vegetasi dan pengelolaan lahan yang baik. Tidak hanya dalam pengelolaan taman nasional yang harus dilakukan dengan baik, namun pada pengelolaan PLTMH Cisalimar juga harus dilakukan dengan baik agar listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air dapat terus dialirkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berkelanjutan. Sistem kelembagaan dari taman nasional maupun PLTMH Cisalimar harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta untuk keberlanjutan dari PLTMH ini. Penelitian ini akan mengestimasi nilai willingness to pay (WTP) terhadap pengelolaan hutan di hulu untuk ketersediaan air Sungai Citamiang yang dimanfaatkan untuk menggerakan turbin PLTMH Cisalimar, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik bagi masyarakat Desa Cipeuteuy. Diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari pengelola dan pemerintahan terhadap pengelolaan PLTMH Cisalimar agar terus berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan pengelolaan maka PLTMH Cisalimar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan berkelanjutan.

4   

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem kelembagaan yang diterapkan pada pengelolaan PLTMH Cisalimar? 2. Berapa besar nilai membayar masyarakat (WTP) untuk ketersediaan air sungai agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan? 3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan PLTMH Cisalimar? 1.3

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengidentifikasi

sistem

kelembagaan

pada

pengelolaan

PLTMH

Cisalimar. 2. Mengestimasi besarnya nilai kesediaan membayar masyarakat

(WTP)

untuk ketersediaan air agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan. 3. Mengidentifikasi kebijakan untuk keberlanjutan pengelolaan PLTMH Cisalimar. 1.4

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, yaitu : 1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Departemen Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor. 2. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran dan aplikasi dari ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk diterapkan di lapangan. 5 

 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kebijakan untuk membuat kebijakan mengenai sistem kelembagaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan. 4. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai pentingnya manfaat dari sumberdaya air dan suatu sistem kelembagaan, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. 1.5

Ruang Lingkup Penelitian ini mengestimasi nilai yang bersedia dibayar oleh masyarakat

Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar, serta mengkaji sistem kelembagaan dan kebijakan untuk keberlanjutan pengelolaan PLTMH Cisalimar. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar juga memberikan dampak yang positif pada desa Cipeuteuy sehingga menjadikan desa yang mandiri karena dapat membangun desanya dengan kerjasama antara masyarakat desa. Data mengenai WTP yang dibutuhkan dapat dilihat dari ketersediaan membayar masyarakat untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Masyarakat Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi akan dijadikan responden untuk mengetahui berapa nilai yang bersedia dibayar untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar.

Selain itu dibutuhkan data sekunder untuk

mengetahui data masyarakat Desa Cipeuteuy dan data sistem kelembagaan yang melakukan pengelolaan pada PLTMH Cisalimar.

6   

II.

2.1

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sumberdaya Air Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan

tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Sedangkan pengertian sumberdaya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya (Sunaryo, 2004). Menurut Middleton (2008) dalam Sunaryo (2004) air merupakan elemen yang paling melimpah di atas bumi, yang meliputi 70 persen permukaannya dan berjumlah kira-kira 1.4 ribu juta kilometer kubik. Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003 persen. Sebagian besar air, kira-kira 97 persen, ada dalam samudera, laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi. 2.2

Manfaat Sumberdaya Air Air merupakan unsur utama bagi makhluk hidup di planet ini. Manusia

mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, namun tanpa air ia akan mati dalam beberapa hari saja. Air tidak hanya berfungsi untuk kehidupan saja namun juga untuk keseimbangan ekosistem. Beberapa karakteristik dasar dari sumberdaya air dinyatakan antara lain oleh aliran yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif sehingga air sering kali disebut sebagai sumberdaya dinamis yang mengalir (dynamic flowing resource). Selain itu, air pun dimanfaatkan oleh berbagai sektor, tidak hanya untuk keperluan domestik seperti minum dan mencuci, namun juga untuk usaha di bidang pertanian, industri, pembangkitan 7   

daya listrik, peternakan hewan, serta transportasi. Oleh karena sifat air yang selalu mengalir, maka dengan sendirinya ada keterkaitan yang sangat erat antara kuantitas dan kualitas, hulu dengan hilir, in-stream dengan off-stream, air permukaan dengan air bawah tanah. Air memerlukan sifat kelanggengan ketika dipergunakan atau dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (Sunaryo, 2004). 2.3

Pengelolaan Sumberdaya Air Menurut Sunaryo (2004) berbagai persoalan tentang sumberdaya air yang

berkaitan dengan kuantitas dan kualitasnya menyadarkan semua pihak bahwa persoalan air perlu dilakukan dengan tindakan yang tepat sehingga menghasilkan solusi yang optimal. Diperlukan pengelolaan sumberdaya air terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan agar sumberdaya air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Adapun visi dan misi pengelolaan sumberdaya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan konservasi sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air (Sunaryo, 2004). 2.4

Air Sungai Sebagai Common Property Resources Air sungai merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh setiap

orang dan bersifat common property. Air sungai dapat dikatakan sumberdaya yang 8   

memiliki sifat common property karena setiap orang dapat memanfaatkannya, namun yang memanfaatkannya tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas terhadap kualitas atau prospek air sungai tersebut sehingga tidak ada kendali untuk membuat keputusan investasi dan efisiensi alokasi, akibatnya terjadi eksternalitas pada air sungai (Putri, 2008). 2.5

Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit

listrik yang mengunakan energi air atau yang biasa dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). PLTMH merupakan pembangkit listrik kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 100 kW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjun (head) dan debit air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya (resources) penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik (Guntoro, 2008). Mikrohidro dibangun berdasarkan adanya air yang mengalir di suatu daerah dengan kapasitas dan ketinggian yang memadai. Mikrohidro juga dikenal sebagai white resources atau energi putih, karena menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam dan ramah lingkungan. Dengan teknologi sekarang maka energi gravitasi dapat diubah menjadi energi listrik. 2.6

Fungsi dan Manfaat PLTMH Menurut Guntoro (2008) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro

(PLTMH) memiliki peranan yang cukup penting bagi daerah pedesaan yang 9   

terpencil. Karena daerah terpencil banyak memiliki keterbatasan salah satunya tersedianya aliran listrik. Dengan adanya PLTMH yang dibangun maka masyarakat desa dapat menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari PLTMH untuk penerangan pada malam hari dan kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi dan manfaat PLTMH juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: ƒ

Aspek Sosial Ekonomi Selain dapat menyediakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, kehadiran

PLTMH juga dapat menyediakan energi yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan kegiatan-kegiatan produktif terutama pada siang hari ketika beban listrik rendah. Berdasarkan sudut pandang dari aspek sosial ekonomi PLTMH juga memiliki kelebihan untuk meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui munculnya atau meningkatnya produktivitas industri kecil rumah tangga, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di desa. ƒ

Aspek Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pengoperasian PLTMH menuntut adanya suatu lembaga tersendiri yang

menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan dan perawatan. Lembaga tersebut akan menambah keberadaan lembaga yang sudah ada di desa dan secara tidak langsung dapat menjadi media pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan dan pelayanan publik. ƒ

Aspek Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

ramah terhadap

lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara atau limbah lainnya dan tidak merusak ekosistem sungai. Penyediaan listrik menggunakan PLTMH akan mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil (misalnya minyak 10   

tanah dan solar) untuk penerangan dan kegiatan rumah tangga lainya. Selain itu tambahan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dari sumberdaya air diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memelihara daerah tangkapan air demi menjamin pasokan air bagi kelangsungan operasi PLTMH. ƒ

Aspek Teknologi Berdasarkan aspek teknologi terdapat keuntungan dan kemudahan pada

pembangunan dan pengelolaan PLTMH dibandingkan pembangkit listrik jenis lain. PLTMH memiliki konstruksi yang relatif sederhana, mudah dalam perawatan dan penyediaan suku cadang, serta dapat dioperasikan dan dirawat oleh masyarakat desa dengan biaya perawatan yang rendah. 2.7

Teori Kelembagaan Keyakinan bahwa kelembagaan (institutions) dapat menjadi sumber

efisiensi dan kemajuan ekonomi telah diterima oleh sebagian besar ekonom. Sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagan (Yustika, 2006 dalam Suhana, 2008). Menurut

Ostrom

(1985)

dalam

Suhana

(2008)

mendefinisikan

kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangement) dapat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

11   

Williamson (1985) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa kelembagaan mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi dimana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi. Bardhan (1989) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. North (1990) memperdalam lagi tentang definisi kelembagaan, kelembagaan merupakan aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaurhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informasi yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya. Pejovich (1999) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni : 1. Aturan formal ( formal institutions), meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh relugasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi)

12   

2. Aturan informal (informal institutions), meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup mereka. 3. Mekanisme penegakan (enforcement mechanism), semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. 2.7.1

Tiga Lapisan Kelembagaan Definisi kelembagaan dapat dilihat dari sudut pandang makro dan mikro.

Terdapat tiga lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik, yaitu kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan (Deliarnov, 2006 dalam Suhana, 2008). a) Kelembagaan Sebagai Norma-Norma dan Konvensi Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakan oleh keluarga, masyarakat, adat dan sebagainya. Hampir

semua

aktivitas

manusia

memerlukan

konvensi-konvensi

pengaturan yang memfasilitasi proses-proses sosial, dan begitu juga dalam setiap masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti, proses-proses sosial bisa berjalan baik. Namun jika dilanggar maka yang akan timbul hanya kekacauan dalam masyarakat.

13   

b) Kelembagaan Sebagai Aturan Main Bogason (2000) dalam Suhana (2008) menyatakan ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata. Dalam hal ini biasanya ada standar atau rule of the conduct. Pada level aksi kolektif, kita mendefinisikan aturan untuk aksi pada masa-masa yang akan datang. Aktifitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan. Pada level konstitusi kita diskusikan prinsip-prinsip bagi pengambilam keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsipprinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi. Bromley (1989) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa institusi sebagai aturan main biasanya lebih formal (ditegakan oleh aparat pemerintah) dan bersifat tertulis. Namun, ada juga kelembagaan yang tidak tertulis secara formal atau tidak dikodifikasi. Yang paling dibutuhkan hanya seperangkat istilah yang membatasi sebuah struktur bagi interaksi manusia dan pemahaman bersama tentang alat-alat untuk menyelesaikan konflik di dalam struktur tersebut. c) Kelembagaan Sebagai Pengaturan Hubungan Kepemilikan Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap sebagai aransemen social yang mengatur : (1) individu atau kelompok pemilik, (2) objek nilai bagi pemilik dan orang lain, serta (3) orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan (Delairnov 2006 dalam Suhana 2008). Alchian (1993) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa ada tiga elemen utama hak kepemilikan, yaitu (1) hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumberdaya, (2) hak untuk menerima jasa-jasa atau manfaat dari sumberdaya yang dimiliki, (3) hak 14   

untuk menukarkan sumberdaya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa pihak yang memiliki suatu sumberdaya,berhak mengontrol penggunaan sumberdaya tersebut. Seseorang tidak bebas berbuat sesuka

hatinya

atas

barang

yang

dimilikinya,

sebab

bagaimana

pun

memperlakukan dan menggunakan sumberdaya tersebut dinilai oleh masyarakat. 2.8

Willingness To Pay (WTP) Willingness to pay (WTP) adalah kesediaan individu untuk membayar

terhadap suatu kondisi lingkungan atau penelitian terhadap sumberdaya alam dan jasa lingkungan dalam memperbaiki kualitas lingkungan atau penghindaran dari kerusakan lingkungan. Konsep WTP atau kesediaan membayar menghasilkan nilai ekonomi yang didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. WTP juga dapat diartikan sebagai jumlah maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu (Fauzi, 2004). Nilai WTP ini juga menggambarkan seberapa jauh kemampuan seorang individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai yang diinginkan dan secara berkelanjutan (Hanley dan Spash, 1993). Pengukuran WTP yang dapat diterima (reasonable) harus memenuhi syarat: (1) WTP tidak memiliki batas bawah yang negatif, (2) batas atas WTP tidak boleh melebihi pendapatan , dan (3) adanya konsistensi

antara

keacakan

(randomness)

pendugaan

dan

keacakan

perhitungannya.

15   

Kesediaan membayar atau WTP yang didapatkan langsung dari responden secara lisan maupun tertulis merupakan salah satu kelompok dalam teknik valuasi ekonomi sumberdaya yang tidak dapat dipasarkan. Salah satu teknik valuasi ekonomi sumberdaya yang umum digunakan dalam kelompok ini adalah Contingen Valuation Method (CVM) (Fauzi, 2004). 2.9

Contingen Valuation Method (CVM) Pendekatan contingen valuation method (CVM) pertama kali dikenalkan

oleh Davis (1963) dalam penelitian mengenai perilaku perburuan di miami. Pendekatan ini baru populer sekitar pertengahan 1970-an ketika pemerintah Amerika Serikat mengadopsi pendekatan ini untuk studi-studi sumber daya alam. Metode valuasi kontingensi merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan dilakukannya estimasi nilai ekonomi sejumlah besar

komoditi yang tidak

diperjualbelikan di pasar, termasuk nilai ekonomi dari barang lingkungan (Hanley and Spash, 1993). Asumsi dasar CVM adalah individu benar-benar memahami pilihan masing-masing dan mengenal kondisi lingkungan yang dinilai. Selain itu, apa yang akan dikatakan individu adalah apa yang sungguh-sungguh akan dilakukan jika pasar untuk barang lingkungan tersebut benar-benar ada. Tujuan CVM adalah mengetahui keinginan seseorang untuk membayar WTP, misalnya terhadap perbaikan kualitas lingkungan (air, udara, dan sebagainya) atau keinginan seseorang untuk menerima kerusakan lingkungan. CVM digunakan untuk pendekatan secara langsung yang pada dasarnya menanyakan kepada masyarakat berapa besarnya maksimum kesediaan membayar (WTP) manfaat tambahan yang diperoleh dari penggunaan dan atau berapa besarnya kesediaan untuk menerima 16   

(WTA) kompensasi dari penurunan kualitas barang lingkungan. Pada penelitian ini , sudut pandang pendekatan yang akan digunakan adalah WTP (Kurnia, 2010). 2.10 Penelitian Terdahulu yang Relevan Penelitian mengenai Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Cisalimar masih sulit ditemukan. Salah satu peneliti yang mengkaji tentang ekonomi kelembagaan dalam suatu pengelolaan yaitu Suhana Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

dari Sekolah

Suhana (2008) melakukan penelitian

dengan judul ”Analisis Ekonomi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi”. Tujuan penelitian tersebut adalah mengidentifikasi dan menganalisa peran masing-masing kelembagaan yang ada di Teluk Palabuhan ratu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta menganalisis tatanan kelembagaan tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Hasil yang ditunjukkan bahwa aktor-aktor yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademis dan aparat keamanan. Merryna (2009) melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Willingness to Pay Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Cirahab”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mencari nilai willingness to pay (WTP) masyarakat terhadap instrument ekonomi yaitu pembayaran jasa lingkungan , faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinilai kesediaan tersebut. Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian ini adalah nilai rataan WTP responden sebesar Rp. 101/liter/KK sedangkan nilai total WTP sebesar Rp. 17   

83.835/liter. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP responden dipengaruhi oleh penilaiaan kualitas air, jumlah kebutuhan air, jarak rumah ke sumber air dan rata-rata pendapatan rumah tangga.

18   

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

Air merupakan unsur utama bagi makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup membutuhkan air agar dapat bertahan hidup. Air berfungsi sangat penting dikehidupan ekonomi modern saat ini untuk budidaya pertanian, industri pembangkit listrik dan transportasi. Air juga dapat diklasifikasikan menjadi sumberdaya yang diperbarukan maupun tidak diperbarukan, tergantung pada sumber dan pemanfaatannya. Sumberdaya air tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif saja, namun dapat dimanfaatkan secara non-konsumtif yaitu memanfaatkan air hanya sebagai media, salah satu contohnya adalah memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air juga harus dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang agar tidak terjadi kekeringan, pendangkalan sungai dan lain sebagainya. Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan cara adopsi pohon di kawasan hulu sungai, pengelolaan lahan agar tidak terjadi erosi yang mengakibatkan endapan dan pendangkalan pada aliran sungai, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai dan membantu menjaga aliran sungai. Pemanfaatan air sebagai media untuk pembangkit listrik pada saat ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu daerah yang melakukan pemanfaatan air untuk pembangkit listrik adalah Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. Desa Cipeuteuy ini memanfaatkan air dari aliran sungai Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Pembangunan PLTMH ini disebabkan

19   

oleh karena tidak adanya jaringan listrik dari PLN ke daerah tersebut dikarenakan letaknya yang sulit dijangkau. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) biasa disebut dengan mikrohidro, PLTMH adalah suatu pembangkit listrik kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 100 kW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjun (head) dan debit air. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar di Desa Cipeuteuy sangat berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan desa ini. Estimasi nilai yang bersedia dibayar oleh masyarakat Desa Cipeuteuy perlu dilakukan agar pengelolaan dan ketersediaan air Sungai Citamiang terjamin keberlanjutannya. Pengoperasian PLTMH Cisalimar juga menuntut adanya suatu sistem kelembagaan tersendiri yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan dan perawatan. Lembaga tersebut akan menambah keberadaan lembaga yang sudah ada di desa dan secara tidak langsung dapat menjadi media pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan dan pelayanan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengidentifikasi sistem kelembagaan dari PLTMH Cisalamar, mengestimasi WTP masyarakat Desa Cipeuteuy untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dan mengidentifikasi kebijakan. Langkah pertama, mengidentifikasi sistem kelembagaan PLTMH Cisalimar. Adapun yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi sistem kelembagaan ini terdapat dalam tabel 1. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan instansi yang terkait. Selanjutnya, data ini dianalisis dengan analisis deskriptif.

20   

Tabel 1 Karakteristik Kondisi dan Hubungan dalam Kelompok-Kelompok Bagian Hulu dan Hilir Karakteristik Kondisi dan Hubungan dalam Kelompok-Kelompok Bagian Hulu dan Hilir 1. Karakteristik sumberdaya system Ukuran kecil Batas-batas boundaries Perbaikan sumberdaya untuk intervesi tertentu 2. Karakteritik kelompok Ukuran kecil Pembagian norma-norma Pengalaman organisasi Kepemimpinan yang tepat Saling ketergantungan antara anggota kelompok Kepentingan yang sama Kemiskinan rendah 3. Hubungan antara sumberdaya sistem dan kelompok Perebutan lahan yang digunakan kelompok masyarakat dan sumberdaya Ketergantungan yang tinggi antara kelompok masyarakat dengan sistem sumberdaya 4. Pengaturan kelembagaan Aturan yang mudah dipahami Kemudahan dalam penegakan aturan Sanksi 5. Lingkungan eksternal Tidak adanya campur tangan pemerintah pusat Bantuan dari luar untuk konservasi Sumber: [email protected]

Langkah kedua, mengestimasi nilai kebersediaan membayar masyarakat untuk pengelolaan dan keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Data yang dibutuhkan merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat Desa Cipeuteuy yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar. Hasil dari wawancara ini untuk mengestimasi nilai WTP yang dibayar masyarakat Desa Cipeuteuy terhadap PLTMH Cisalimar. Selanjutnya data dianalisis dengan metode kuantitatif. Langkah terakhir, mengidentifikasi kebijakan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Data yang diperlukan

21   

merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan instansi yang terkait. Data ini selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif.

Sumberdaya air Sistem kelembagaan hulu

Pengelolaan hutan

Meminimalkan erosi

Aliran / Debit air sustainable

PLTMH Cisalimar berfungsi Sistem kelembagaan hilir

Distribusi manfaat pada masyarakat Willingness To Pay (WTP) Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan

Gambar 1 Diagram Alur Kerangka Pemikiran

22   

IV.

4.1

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. Lokasi

ini dipilih secara sengaja atau (purposive). Desa Cipeuteuy merupakan salah satu desa yang memanfaatkan aliran air sungai menjadi pembangkit tenaga listrik atau yang biasa dikenal dengan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2011. 4.2

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang terpilih. Responden yang terpilih terdiri dari masyarakat Desa Cipeuteuy, serta instansi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan agar memperoleh data mengenai kebersedian masyarakat untuk membayar terhadap keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum lokasi penelitian, data mengenai kelembagaan dalam mengelola PLTMH Cisalimar dan data pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Kecamatan Kabandungan, Kantor Desa Cipeuteuy dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari buku, internet, jurnal serta instasi lain yang terkait dengan penelitian ini.

23   

4.3

Metode Penentuan Sample Metode pengambilan sample terhadap masyarakat Desa Cipeuteuy

dilakukan secara sengaja atau purposive dengan metode ”non-probability sampling”. Teknik ini digunakan karena data mengenai kerangka sampling tidak memadai. Responden yang dipilih adalah kepala keluarga di Desa Cipeuteuy yang memiliki pendapatan tetap, dan bersedia diwawancarai. Jumlah pengambilan sampel responden yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dari masyarakat Desa Cipeuteuy dengan asumsi jumlah tersebut sudah cukup mewakili untuk menjawab tujuan penelitian. 4.4

Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur,

wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner dan observasi lapang. Data yang berhubungan dengan masyarakat Desa Cipeuteuy dan data pengelolaan PLTMH Cisalimar diperoleh melalui studi literatur dengan pencarian data sekunder yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Data yang berhubungan dengan kebersediaan membayar masyarakat terhadap ketersediaan air Sungai Citamiang untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan kuesioner kepada masyarakat Desa Cipeuteuy. 4.5

Metode Pengolahan Data dan Analisis Data Setelah data diperoleh dari penelitian ini maka data akan dianalisis secara

kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual dan menggunakan microsoft Office Excel 2007. Berikut ini adalah tabel 2 mengenai matriks keterkaitan antara tujuan penelitian, jenis data dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini. 24   

Tabel 2 Matriks Keterkaitan Tujuan, Jenis Data dan Metode Analisis Data Tujuan Penelitian Mengidentifikasi sistem kelembagaan pada pengelolaan PLMTH Cisalimar Mengestimasi nilai jasa lingkungan yang bersedia dibayar (WTP) oleh responden untuk ketersediaan air Sungai Citamiang untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar Mengidentifikasi kebijakan untuk keberlangsungan pengelolaan PLTMH Cisalimar

Jenis Data

Metode Analisis Data

Sekunder dan Primer

Analisis deskriptif kualitatif

Primer

Analisis deskriptif kuantitatif

Sekunder

Analisis deskriptif kuantitatif

4.5.1 Identifikasi Sistem Kelembagaan dalam Pengelolaan PLTMH Cisalimar Mengidentifikasi sistem kelembagaan dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Identifikasi sistem kelembagaan PLTMH Cisalimar ini dapat dilihat dari struktur kelembagaan yang terdapat di hulu dan di hilir. Pengelolaan kelembagaan di hulu dilakukan agar air sungai dapat mengalir dengan debit air yang cukup untuk memutar turbin pada PLTMH. Pengelolaan dilakukan dengan menjaga lahan hutan yang terdapat pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak agar dapat menyerap air lebih banyak dan mencegah terjadinya erosi yang dapat menimbulkan pendangkalan pada air sungai. Sedangkan, pengelolaan kelembagaan di hilir dilakukan agar dapat mendistribusikan hasil dari PLTMH Cisalimar ke masyarakat dan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Data ini merupakan data sekunder dan primer dengan melihat struktur dan sistem kelembagaan yang telah dibuat masyarakat 25   

dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar, serta melakukan wawancara langsung dengan pimpinan PLTMH dan petugas balai taman nasional. Data yang telah dikumpulkan akan dibuat hipotesis untuk mengidentifikasi sistem kelembagaan dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar. Hasilnya, akan dideskripsikan sehingga dapat diketahui sistem kelembagaan dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan atau tidak dengan adanya sistem kelembagaan yang dibuat masyarakat. Tabel 3 Teknik Pengumpulan Data untuk Analisis Kelembagaan PLTMH Cisalimar dan Pengelolaan Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Parameter

Analisis

Profil Kelembagaan sistem PLTMH Cisalimar dan pengelolaan hutan TNGHS : - Aktor dalam kelembagaan - Aturan kelembagaan 1. Boundary rule 2. Akses sumberdaya alam 3. Sanksi dan monitoring 4. Penyelesaian konflik dalam kelembagaan

Analisis aktor dan aturan dalam kelembagaan melalui wawancara dengan pimpinan PLTMH Cisalimar dan petugas BTNGHS Aktor dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi struktrur kelembagaan dengan peran masingmasing aktor tersebut Aturan diklasifikasi dalam aturan boundary, akses, sanksi, monitoring, dan penyelesaian konflik kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif

4.5.2 Analisis Kebersediaan Membayar Masyarakat terhadap Pengelolaan dan Keberlanjutan PLTMH Cisalimar Mengestimasi nilai jasa lingkungan agar dapat sustainable dengan pendekatan kebersediaan membayar atau WTP masyarakat terhadap pengelolaan di hulu dan ketersediaan air Sungai Citamiang untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Tahapan-tahapan dalam menentukan nilai WTP sebagai berikut:

26   

1.

Membangun Pasar Hipotetik Pasar hipotetik dibentuk untuk memberikan gambaran kepada responden

mengenai jasa lingkungan, seperti mengelola ketersediaan air sungai agar memiliki debit air yang cukup dan berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pasar yang dibangun yaitu menginformasikan mengenai Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang menghasilkan sumberdaya air untuk aliran Sungai Citamiang yang dimanfaatkan sebagai PLTMH Cisalimar untuk memberikan manfaat pada masyarakat Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. Untuk keberlanjutan PLTMH ini maka harus ada pengelolaan yang baik agar debit air dapat terus memutar turbin PLTMH Cisalimar. Selanjutnya, pasar hipotetik yang ditawarkan dibentuk dalam skenario berikut: Skernario:

Gambar 2 Hutan dan Aliran Sungai Pengelolaan sumberdaya air dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses menjalankan PLTMH Cisalimar. Hal ini dikarenakan, sebagian besar air yang mengalir di Sungai Citamiang berasal dari Taman Nasional Gunung Halimun 27   

Salak. Hutan yang berada di kawasan TNGHS harus dijaga dengan baik agar menghasilkan air yang cukup. Hal ini dikarenakan pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro diperlukan debit air yang cukup untuk menggerakan turbin dan dapat menghasilkan energi listrik yang akan dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan yang baik dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak agar tidak terjadi pengendapan dan pendangkalan pada aliran Sungai Citamiang sehingga menghasilkan air sungai yang baik. Pengelolaan yang dilakukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah menjaga hutan tutupan, menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan, kerjasama dengan masyarakat dan menanam tegakan pohon. Dengan mengelola dan menjaga lingkungan maka PLTMH Cisalimar ini dapat digunakan dengan baik dan berkelanjutan. Penetapan nilai awal sebesar Rp 10.000,00 dari iuran bulanan masyarakat pengguna PLTMH Cisalimar, untuk mengestimasi nilai kebersediaan membayar masyarakat terhadap pengelolaan PLTMH Cisalimar.  2.

Memperoleh Nilai WTP Besar nilai WTP diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah

responden. Teknik yang digunakan untuk memperoleh nilai penawaram dengan metode bidding game (tawar-menawar), Hal ini dikarenakan,

metode ini

memudahkan responden memahami maksud dan tujuan penelitian ini. Metode ”bidding game” (tawar-menawar) dilakukan dengan menanyakan kepada responden berapa yang bersedia dibayarkan untuk pengelolaan air Sungai Citamiang agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan. 3.

Menghitung Dengan Nilai Rataan WTP

28   

Setelah data mengenai nilai WTP dari sejumlah responden dilakukan perhitungan nilai rataannya. Perhitungan dari dugaan nilai rataan WTP responden ditentukan dengan rumus:

dimana: EWTP

= dugaan nilai rataan WTP (Rp)

Wi

= batas bawah pada kelas ke-i

Pfi

= frekuensi relative kelas ke-i

n

= jumlah kelas

i

= sampel (1,2,.....,n)

4. Menduga Kurva WTP ( Estimating Bid Curve) Pendugaan kurva akan dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : WTP = f (PNDK, PNDP, UR, LT) dimana: WTP = nilai WTP responden (Rp/bulan) UR

= usia responden (tahun)

PNDK = tingkat pendidikan (tahun) PNDP = tingkat pendapatan (Rp) JTK

= jumlah tanggungan keluarga (orang)

LT

= lama tinggal (tahun)

5.

Total WTP Total WTP dapat digunakan untuk menduga WTP populasi secara

keseluruhan. Total WTP dicari dengan mengkonversikan nilai penawaran tengah 29   

rata-rata terhadap total populasi yang dimaksud. Nilai total WTP diduga dengan menggunakan rumus:

dimana: TWTP

= total WTP (Rp)

WTPi

= WTP individu ke-i

ni

= jumlah responden ke-i

N

= jumlah responden

P

= jumlah populasi

i

= responden WTP (1,2,.....,n)

4.5.3 Identifikasi Kebijakan Pengelolaan PLTMH Cisalimar Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan PLTMH Cisalimar dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Identifikasi kebijakan pengelolaan PLTMH Cisalimar ini dapat dilihat dari nilai kebersediaan membayar masyarakat Desa Cipeuteuy terhadap pengelolaan dan keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Kebijakan pengelolaan ini dilakukan agar PLTMH Cisalimar dapat dikelola dengan baik dan digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Desa Cipeuteuy. Data yang digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan pengelolaan ini adalah data sekunder. Data yang telah dikumpulkan akan dibuat hipotesis untuk mengidentifikasi kebijakan pengelolaan PLTMH. Hasilnya, akan dideskripsikan sehingga dapat diketahui kebijakan pengelolaan PLTMH Cisalimar yang baik untuk diterapkan pada masyarakat Desa Cipeuteuy.

30   

V. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

5.1 Kondisi Umum Penelitian Desa Cipeuteuy merupakan desa yang terletak di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Secara administratif Desa Cipeuteuy terletak di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Desa Cipeuteuy berbatasan dengan Desa Purwabakti di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cimaherang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Malasari dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabandungan.

Sumber: google earth

Gambar 3 Peta Desa Cipeuteuy Desa Cipeuteuy memiliki luas wilayah 3.746,6 ha dengan ketinggian tempat 750-850 m dpl. Kondisi lingkungan di Desa Cipeuteuy masih alami dan memiliki banyak lahan persawahan dengan tingkat curah hujan 2.600 mm per tahun serta suhu udara rata-rata 30 derajat celcius. 31   

Jarak Desa Cipeuteuy dari kecamatan sekitar 5 km, jarak dari ibukota kabupaten sekitar 56 km, jarak dari ibukota provinsi sekitar 135 km dan jarak dari ibukota negara sekitar 106 km. Kondisi jalan di Desa Cipeuteuy yaitu jalan tanah sepanjang 4,5 km, jalan perkerasan sepanjang 15,6 km dan jalan aspal sepanjang 13,5 km. Akses lalulintas menuju desa ini tidak terlalu sulit tetapi jumlah kendaraan menuju desa tersebut masih terbatas. Berdasarkan data dasar desa tahun 2011, menunjukkan bahwa penduduk Desa Cipeuteuy sekitar 6.842 jiwa yang terbagi dalam 1.777 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 3.503 jiwa dan penduduk perempuan adalah 3.339 jiwa. Terdapat lima dusun yaitu Dusun Arendah, Dusun Cipeuteuy, Dusun Cisarua, Dusun Leuwi Waluh dan Dusun Pandan Arum. Tabel 4 Dusun dan Jumlah Kepala Keluarga Desa Cipeuteuy No.

Dusun

Jumlah Kepala Keluarga

1.

Arendah

404

2.

Cipeuteuy

473

3.

Cisarua

327

4.

Leuwi Waluh

228

5.

Pandan Arum

335

Sumber: Kantor Desa Cipeuteuy

Ada beberapa dusun di Desa Cipeuteuy yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN, salah satunya yaitu Dusun Pandan Arum. Hal ini dikarenakan akses menuju daerah tersebut masih sangat sulit dijangkau. Masyarakat yang menggunakan PLTMH Cisalimar di Desa Cipeuteuy sebanyak 288 rumah. Listrik yang digunakan untuk menerangi rumah warga berasal dari Pembangkit Listik 32   

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ini dapat dioperasionalkan dengan menggunakan turbin yang digerakkan oleh aliran Sungai Citamiang yang mengalir dari hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Salah satu kampung dari Dusun Pandan Arum yang memanfaatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro adalah Kampung Sukagalih. 5.2 Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Cipeteuy yang menggunakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakteristik sosial ekonomi pengunjung dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, jumlah tanggungan dan pekerjaan. Selain itu, akan diestimasi kebersediaan membayar masyarakat untuk ketersediaan air sungai agar PLTMH Cisalimar berkelanjutan. Dalam penelitian ini sebagian besar responden sudah mengetahui mengenai PLTMH Cisalimar dan manfaatnya dari PLTMH itu sendiri. Seluruh responden mengetahui manfaat dari PLTMH Cisalimar yaitu sebagai pembangkit listrik terutama penerangan pada malam hari. Responden pun bersedia untuk menjaga lingkungan di kawasan taman nasioanl karena responden membutuhkan sumberdaya yang berada di kawasan taman nasional untuk dimanfaatkan. Mereka pun bersedia membayar untuk pengelolaan hutan dalam kawasan taman nasional agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 5.2.1 Jenis Kelamin dan Usia Masyarakat Desa Cipeuteuy yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki yang

33   

menjadi responden dalam penelitian ini sebesar 93 persen atau sebanyak 28 orang dan 7 persen atau sebanyak 2 orang sisanya berjenis kelamin perempuan.

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Dapat dilihat pada Gambar 4 sebaran responden berdasarkan kelompok usia sebesar 37 persen atau sebanyak 11 orang responden berusia antara 29-39 tahun, 30 persen atau sebanyak 9 orang responden berusia antara 40-50 tahun, 23 persen atau 7 orang responden yang berusia antara 18-28 tahun, 7 persen atau 2 orang yang berusia antara 51-61 tahun dan 3 persen atau sebanyak 1 orang yang berusia antara 62-72 tahun. 5.2.2 Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan terakhir menunjukan pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh seseorang. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang dimiliki. Jenis pekerjaan mempengaruhi jumlah pendapatan yang kemudian jumlah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang serta berpengaruh terhadap kebersediaan membayar untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar.

34   

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 5 Karakteristik Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 83,34 persen atau sebanyak 25 orang, SMA sebesar 13,33 persen sebanyak 4 orang dan perguruan tinggi sebanyak 3,33 persen atau sebanyak 1 orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden dari golongan kurang mampu dan akses menuju sekolah sulit, sehingga memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan terakhir responden disajikan pada Gambar 5 di atas. 5.2.3 Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan Status perkawinan dan jumlah tanggungan seseorang dapat menunjukan tingkat konsumsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan primernya. Seseorang yang sudah menikah dan memiliki anak, maka pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk memenuhi konsumsi anggota keluarga.Jumlah tanggungan responden ditentukan istri, jumlah anak dan jumlah anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu atap dan menjadi tanggungan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sebesar 90 persen atau sebanyak 27 orang responden telah menikah dan sebesar 10 persen atau sebanyak 3 orang belum menikah. Jumlah tanggungan responden berjumlah empat orang sebesar 48,15 persen atau sebanyak 13 orang, sebesar 18,52 persen atau sebanyak 35   

5 orang memiliki jumlah tanggungan tiga orang, sebesar 14,81 persen atau sebanyak 4 orang memiliki jumlah tanggungan lima orang, responden yang memiliki jumlah tanggungan dua dan enam orang sebesar

7,41 persen atau

sebanyak 2 orang. Sebaran jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada Gambar 6. 5.2.4 Pekerjaan Responden Pekerjaan responden erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraannya. Selain itu, pekerjaan seseorang pun mempengaruhi tingkat konsumsi dan kebersediaan membayar untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Sebaran pekerjaan dibedakan dalam beberapa kelompok sebaran.

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat sebagian besar responden adalah buruh tani sebesar 86,67 persen atau sebanyak 26 orang, dan sisanya wiraswasta sebesar 13,33 persen atau sebanyak 4 orang. Sebaran karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan disajikan pada Gambar 7. 5.2.5 Lama Menetap Lama

menetap

responden

mempengaruhi

kebersedian

membayar

responden untuk keberlanjutan PLTMH dan kelestarian hutan. Semakin lama 36   

masyarakat menetap di daerah ini, maka mereka semakin merasakan dan menyadari fungsi dari adanya hutan ini TNGHS ini. Hal ini dikarenakan sumber listrik yang ada sangat bergantung terhadap keberlanjutan hutan dan sumberdaya air yang dihasilkan oleh hutan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

 

Gambar 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menetap Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat sebaran responden yang telah menetap di Desa Cipeuteuy selama antara 21-30 tahun sebanyak 30 persen atau sebanyak 9 orang, selama antara 31-40 sebanyak 26,67 persen atau sebanyak 8 orang, selama antara 10-20 tahun sebanyak 23,33 persen atau sebanyak 7 orang, selama antara 41-50 tahun sebanyak 13,33 persen atau sebanyak 4 orang dan selama lebih dari 50 tahun sebanyak 6,67 persen atau sebanyak 2 orang. Sebaran lama menetap dapat dilihat pada Gambar 8.

37   

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 6.1.1

Identifikasi Sistem Kelembagaan dalam Pengelolaan PLTMH Cisalimar Pelaku Kelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah organisasi

pelaksanaan teknis pengelola taman nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam. Balai itu mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaaan kawasan taman nasional. Kelembagaan dalam taman nasional berperan sangat penting karena dengan adanya kelembagaan, pengelolaan taman nasional menjadi terstruktur dengan baik. Balai itu dipimpin oleh kepala balai dan dibantu oleh stafstaf yang memiliki tugas masing-masing. Struktur organisasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dapat dilihat pada gambar 9.

Kepala Balai

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pengelolaan TN

Seksi Pengelolaan TN

Wilayah I Lebak

Wilayah II Bogor

Resort Tn. Wilayah

Resort Tn. Wilayah

Seksi Pengelolaan TN Wilayah III Sukabumi

Resort Tn. Wilayah

Kelompok Jabatan Fungsional 38   

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Gambar 9 Struktur Kelembagaan BTNGHS

39   

Adapun tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam kelembagaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai berikut: 1. Kepala Balai adalah seseorang yang memimpin dan mengatur pengelolaan taman nasional 2. Kepala Sub Bagian Tata usaha adalah seseorang yang bertanggung jawab atas urusan tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian tatalaksana, keuangan, perlengkapan, perencanaan, data, pemanfaatan dan evaluasi, pelaporan humas, kerjasama, bina cinta alam dan kader konservasi, perlindungan, pengengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. 3. Seksi Pengelolaan Taman nasional wilayah adalah bagian yang mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan. Menyusun perencanaan dan anggaran, data evaluasi dan pelaporan. Mengumpulkan, menyusun data, dan menyusun konsep kerjasama, promosi informal, penyuluhan serta pelayanan kepada pengunjung dan masyarakat. Melakukan bina cinta alam, pemberdayaan masyarakat, bina wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pengawetan keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya. Pengamalan hutan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu. 4. Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah adalah bagian yang mempunyai tugas melakukan pengamatan dan pengendalian kebakaran hutan, pengecekan terhadap pal batas kawasan, inventarisasi dan monitoring gangguan kawasan sesuai dengan protokol database, melaksanakan kerjasama dalam bidang

 

40

restorasi, survey partisipatif dan koordinasi keamanan, memelihara sarana dan prasarana, memberikan informasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan pengunjung. 5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah bagian yang mempunyai tugas melakukan pangendalian ekosistem hutan, penyuluhan dan keamanan hutan. 6.1.2

Pelaku Kelembagaan PLTMH Cisalimar Kelembagaan pada PLTMH Cisalimar sudah ada sejak tahun 2005 setelah

PLTMH Cisalimar berjalan. Kelembagaan tersebut bertujuan agar PLTMH Cisalimar dapat dioperasionalkan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Cipeuteuy. Kelembagaan PLTMH Cisalimar memiliki ketua dan perangkat lainnya yang memiliki tugas masing-masing. Ketua PLTMH dipilih oleh masyarakat untuk bertanggung jawab mengelola PLTMH sedangkan petugas PLTMH dipilih oleh ketua PLTMH berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan tempat tinggal yang tidak jauh dengan PLTMH. Petugas PLTMH tidak hanya bekerja mengelola PLTMH tetapi juga bekerja sebagai petani. Kelembagaan ini pun dibantu oleh Kelompok masyarakat untuk memudahkan melakukan pembayaran iuran untuk pemakaian PLTMH. Berikut adalah struktur kelembagaan PLTMH Cisalimar.

 

41

PLTMH

Ketua PLTMH

Petugas PLTMH

Bagian Operator

Bagian Operasional

Bagian Perairan

Distribusi

Konsumen

Sumber: Ketua Pengelola PLTMH

Gambar 10 Struktur Kelembagaan PLTMH Cisalimar Gambar 10 struktur kelembagaan PLTMH Cisalimar di atas merupakan perangkat masyarakat yang membantu tugas ketua PLTMH Cisalimar untuk melakukan pengelolaan dan operasional PLTMH. Masing-masing perangkat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan ketua PLTMH Cisalimar untuk melakukan pengelolaan PLTMH secara berkelanjutan. Adapun tugas dan fungsi dari tiap-tiap perangkat dalam kelembagaan PLTMH Cisalimar adalah sebagai berikut: 1. Ketua PLTMH adalah seseorang yang memimpin dan mengatur untuk pengelolaan PLTMH.

 

42

2. Bagian

Operator

adalah

seseorang

yang

bertugas

untuk

menghidupkan,mematikan dan mengawasi turbin. 3. Bagian Operasional adalah seseorang yang bertugas untuk merawat dan memeriksa turbin. 4. Bagian Perairan adalah seseorang yang bertugas untuk menjaga pintu air bendungan dan mengatur masuknya debit air untuk turbin. 6.1.3 Aturan PLTMH Cisalimar 6.1.3.1 Boundary rules, Sanksi dan Monitoring Terhadap Aturan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Cisalimar memanfaatkan aliran Sungai Citamiang yang mengalir dari kawasan taman nasional. Pembangkit listrik ini memiliki batasan untuk daerah penggunanya yaitu hanya daerah Dusun Pandan Arum yang baru dapat dijangkau oleh PLTMH Cisalimar. Untuk dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, maka masyarakat desa membangun bendungan agar air dapat memutar turbin. Bendungan tersebut dinamakan bendungan Cisalimar karena terletak di daerah Cisalimar. Bendungan ini pun sekaligus sebagai batasan aliran sungai yang dimanfaatkan untuk PLTMH Cisalimar. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Cisalimar dikelola oleh kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa anggota yang memiliki tugas masing-masing. Anggota kelompok masyarakat ini berasal dari masyarakat yang tinggal di Desa Cipeuteuy yang berada tidak jauh dengan PLTMH Cisalimar. Masuk dan keluarnya pengurus PLTMH ditetapkan oleh ketua kelompok masyarakat yang mengelola PLTMH Cisalimar. Aturan tata batas (boundary rule) terkait dengan bagaimana seseorang dapat dan masuk untuk mengakses sumberdaya harus memiliki syarat sebagai anggota pengguna PLTMH Cisalimar.

 

43

Syarat tersebut yaitu dapat diperoleh secara langsung dengan mendaftar sebagai pengguna PLTMH Cisalimar dan anggota dapat keluar dengan melapor kepada pihak pengelola PLTMH Cisalimar. Anggota pengguna PLTMH diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pengelola PLTMH Cisalimar. Adapun aturan yang ditetapkan PLTMH Cisalimar yakni listrik dapat digunakan dari pukul 17.00 sampai pukul 06.00, pemakaian listrik diatur untuk menjaga keawetan mesin PLTMH. Pemakaian listrik pengguna PLTMH Cisalimar tidak boleh berlebihan. Aturan yang ditetapkan oleh pengelola PLTMH terkadang tidak dihiraukan pengguna, masih ada pengguna PLTMH yang menggunakan listrik dengan daya yang cukup besar sehingga kerja mesin menjadi terlalu berat dan dapat berakibat rusak pada mesin. Pengelola PLTMH akan memberikan sanksi kepada pengguna PLTMH dengan mematikan jaringan listrik sementara. Pengelola PLTMH juga melakukan pengawasan terhadap jalur perairan, pintu air dan turbin PLTMH agar PLTMH dapat digunakan dengan baik. Perawatan mesin atau turbin dilakukan sebulan sekali oleh bagian operasional agar mesin dapat digunakan secara berkelanjutan. Masyarakat yang menggunakan listrik dari PLTMH Cisalimar dikenakan iuran per bulan untuk operasional PLTMH karena pemeliharaan dan perawatan pada mesin PLTMH memerlukan biaya yang tidak sedikit. 6.1.3.2 Aturan Akses terhadap Sumberdaya dan Penyelesaian Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan Sungai Citamiang sebagai media untuk memutarkan turbin pada mesin pembangkit listrik. Hulu Sungai Citamiang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang

 

44

mengalir melewati daerah Cisalimar, Desa Cipeuteuy. Untuk pemanfaatan Sungai Citamiang sebagai pembangkit listrik, maka pengelola dan masyarakat membangun bendungan yang berfungsi untuk membantu dalam proses pembangkit listrik. Bendungan tersebut mengalirkan air Sungai Citamiang ke saluran air yang mengarah ke mesin atau turbin PLTMH. Pengelola PLTMH diperbolehkan memanfaatkan Sungai Citamiang untuk pembangkit listrik namun harus dapat menjaga dan merawat aliran sungai tersebut. Aliran sungai ini tidak dimanfaatkan hanya untuk pembangkit listrik saja namun dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar untuk pengairan sawah. Masyarakat di Desa Cipeuteuy dapat memanfaatkan listrik dari PLTMH Cisalimar, namun tidak semuanya dapat menggunakan secara langsung karena masyarakat yang akan menggunakan harus mendaftar terlebih dahulu untuk di data. Pendataan ini dilakukan untuk pemasangan jaringan listrik ke setiap rumah yang akan menggunakan listrik dari PLTMH. Bertambahnya pengguna listrik dari PLTMH maka akan mengurangi daya listrik yang digunakan untuk setiap rumah. Adanya pengurangan daya listrik dari PLTMH membuat masyarakat pengguna PLTMH tidak dapat menggunakan listrik secara maksimal maka pengelola PLTMH membuat aturan agar masyarakat tidak menggunakan alat-alat elektronik dengan daya listrik yang besar karena dapat merusak mesin PLTMH. Jika masyarakat tidak mengikuti peraturan maka bagian operator PLTMH akan mematikan mesin PLTMH untuk keawetan mesin. Peraturan yang ditetapkan oleh pengelola PLTMH terkadang tidak sependapat dengan masyarakat sehingga dapat menyebabkan konflik agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut maka

 

45

pengelola PLTMH mengadakan forum diskusi dan penjelasan kepada masyarakat pengguna PLTMH. 6.1.3.3 Tata Kelola BTNGHS dan PLTMH Cisalimar Pengelolaan PLTMH Cisalimar memiliki keterkaitan dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam pengelolaannya. Pemanfaatan air Sungai Citamiang untuk pembangkit listrik dapat beroperasi dengan baik jika ada tata kelola yang baik dan berkesinambungan antara BTNGHS dengan PLTMH Cisalimar. Pada gambar 11 dapat dilihat struktur tata kelola dari BTNGHS dan PLTMH Cisalimar. BTNGHS

Taman Nasional

Pengawasan Peremajaan Perlindungan Pemanfaatan

PLTMH

Pelanggaran

Masyarakat Polhut dan Masyarakat

Sanksi

Hulu

Hilir

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 11 Struktur Tata Kelola BTNGHS dan PLTMH Cisalimar Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) mempunyai tugas untuk menjaga, merawat dan melindungi hutan di dalam kawasan taman nasional. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki pegawai dan

 

46

petugas yang membantu dalam pengelolaan taman nasional sebanyak 122 orang yang terdiri dari PNS dan CPNS sebanyak 98 orang, serta tenaga honorer dan kontrak sebanyak 24 orang. Hampir semua pegawai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pernah mengikuti pendidikan dan latihan pada berbagai bidang yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional. Pengelolaan ekosistem hutan yang dilakukan balai taman nasional diikuti dengan aturan-aturan yang ditetapkan agar dapat dilakukan dengan baik. Aturan yang ditetapkan balai taman nasional yakni aturan mengenai menjaga, melindungi dan melestarikan hutan yang ada di dalam kawasan taman nasional. Taman nasional memberikan sanksi pada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yakni teguran dan peringatan untuk masyarakat yang melanggar aturan secara ringan, namun bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran yang berat seperti melakukan penebangan liar dan merusak hutan maka dikenakan sanksi pidana dan denda. Aturan ini dibantu oleh polisi hutan untuk melakukan penegakan hukum yang telah ditentukan. Adanya polisi hutan di taman nasional sangat membantu dalam pengawasan dan penjagaan kawasan hutan taman nasional, namun jumlah polisi hutan yang ada tidak seimbang dengan luasnya taman nasional. Untuk membantu pengawasan dan penjagaan maka polisi hutan bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang bersedia menjadi sukarelawan untuk membantu

polisi hutan melakukan

pengawasan dalam kawasan taman nasional. PLTMH adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi air yang berasal dari air sungai untuk menggerakan turbinnya. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar memanfaatkan air sungai Citamiang

 

yang

47

mengalir dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk menggerakan turbin PLTMH. Untuk mendapatkan debit air sungai yang stabil, maka pengelolaan PLTMH harus bekerjasama dengan taman nasional untuk menjaga dan memelihara hutan di dalam kawasan taman nasional. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi karena daerah ini cukup terpencil dan belum terjangkau jaringan listrik. PLTMH Cisalimar dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat. PLTMH Cisalimar memiliki lima orang pekerja yakni terdiri dari dua orang operator, satu orang dibagian operasional dan dua orang dibagian perairan, petugas PLTMH ini berasal dari masyarakat di daerah sekitar PLTMH agar lebih mudah untuk mengontrolnya. Pengelolaan

PLTMH

ini

dipimpin

oleh

seorang

ketua

yang

berlatarbelakang lulusan perguruan tinggi, bekerja sebagai guru dan wiraswasta. Bagian operator dan operasional dipilih dengan syarat memiliki kemampuan dalam bidang mesin atau turbin, mereka belajar secara otodidak. Bagian Perairan bertugas membuka dan menutup pintu air, petugas berairan tidak perlu memiliki kemampuan khusus tapi harus mengerti kapan pintu air harus dibuka dan ditutup dan menjaga aliran air yang masuk ke mesin pembangkit listrik. Petugas PLTMH tidak hanya bekerja mengelola PLTMH saja, namun mereka pun bekerja sebagai petani. Pendapatan petugas PLTMH tiap bulannya yaitu untuk petugas bagian operator mendapatkan Rp 300.000,00 per orangnya, petugas bagian perairan Rp 150.000,00 per orangnya dan Rp 250.000,00 untuk petugas bagian operasional. Setiap sebulan sekali dilakukan pengecekan mesin atau turbin agar mesin PLTMH terjaga keawetannya dan dapat berfungsi dengan baik untuk menghasilkan listrik.

 

48

Biaya operasional untuk PLTMH Cisalimar diambil dari iuran warga yang menggunakan PLTMH, besarnya iuran yang dikeluarkan masyarakat untuk pengoperasian PLTMH Cisalimar sesuai dengan kemampuan mereka masingmasing sehingga besarnya iuran beragam dari RP 10.000,00 sampai Rp 30.000,00 per bulannya. Iuran yang dikeluarkan masyarakat digunakan untuk biaya operasional dan membayar petugas PLTMH, tidak hanya iuran tetapi masyarakat pun membantu melakukan perawatan hutan dalam taman nasional karena untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Masyarakat membantu melakukan adopsi pohon pada lahan yang gundul dalam kawasan taman nasional untuk keberlanjutan ekosistem hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat di Desa Cipeuteuy membutuhkan sumberdaya yang terdapat di hutan dalam kawasan taman nasional untuk dimanfaatkan. Masyarakat pun mempunyai slogan “hutan weuteuh masyarakat teu rieweuh”, slogan ini memiliki arti jika hutan utuh maka masyarakat tidak akan repot. Pemikiran itu yang diterapkan oleh masyarakat pada kehidupannya untuk selalu menjaga, melindungi dan merawat hutan yang ada di sekitar. 6.2

Estimasi Nilai Kebersediaan Membayar Keberlanjutan PLTMH Cisalimar

Masyarakat

Untuk

Pendekatan CVM dalam penelitian ini digunakan untuk mengestimasi WTP responden terhadap keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Adapun langkah-langkah metode CVM yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Membangun Pasar Hipotetis Informasi diberikan kepada responden untuk membantu mereka dalam memberikan nilai kesediaan membayar untuk skenario yang dibuat. Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang menghasilkan sumberdaya air untuk aliran

 

49

Sungai Citamiang yang dimanfaatkan sebagai PLTMH Cisalimar untuk memberikan manfaat pada masyarakat Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi. Untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar , maka harus ada pengelolaan yang baik agar ketersediaan debit air tetap terjaga dan dapat terus memutar turbin. Berdasarkan informasi tersebut responden mengetahui gambaran situasi hipotetik mengenai upaya untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. 2. Memperoleh Nilai WTP Besar nilai WTP diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah responden. Teknik yang digunakan untuk memperoleh nilai penawaram dengan metode bidding game (tawar-menawar), karena

metode ini memudahkan

responden memahami maksud dan tujuan penelitian ini. Metode ”bidding game” (tawar-menawar) dilakukan dengan menanyakan kepada responden berapa yang bersedia

dibayarkan

untuk

pengelolaan

PLTMH

Cisalimar

agar

dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 3. Menghitung Dengan Nilai Rataan WTP Dugaan Nilai WTP (EWTP) responden dihitung berdasarkan rumus . Data didistribusi WTP responden dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Nilai rataan WTP No.

Kelas WTP (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi (Orang)

5000 6000 7000 10000 11000 15.000 17.000 30.000 TOTAL

6 2 1 13 1 5 1 1 30

Frek. Relatif (Pfi) 0.20 0.07 0.03 0.43 0.03 0.17 0.03 0.03 1

Jumlah (Rp/bulan) 1000 400 233.33 4333.33 366.67 2500 566.67 1000 10400

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

 

50

Kelas WTP responden diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai terkecil sampai terbesar WTP yang ditawarkan responden. Dengan demikian dapat diperoleh nilai rataan WTP (EWTP) sebesar RP 10.400,00 perbulan. 4. Pendugaan Kurva WTP (Estimating Bid Curve) Kurva lelang (bid curve) WTP responden dibentuk berdasarkan nilai WTP responden terhadap kebersediaan membayar yang diinginkan. Kurva ini menggambarkan hubungan tingkat WTP (dalam Rp/bulan/KK) dengan jumlah responden yang bersedia membayar pada tingkat WTP tersebut (orang). Terlihat pada Gambar 12, semakin tinggi nilai WTP yang ditawarkan, maka semakin sedikit responden yang bersedia membayar. Hasil survey yang dilakukan terhadap responden terhadap nilai WTP yang bersedia membayar disajikan dalam Gambar 12.

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Gambar 12 Dugaan Bid Curve WTP Responden di Desa Cipeuteuy 5. Total WTP Nilai total (TWTP) responden dihitung berdasarkan data distribusi WTP responden dan dengan menggunakan rumus. Kelas WTP dikalikan dengan

 

51

fekuensi relative (ni/N) dari tiap kelas WTP hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total WTP responden (RP/bulan). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai total WTP responden sebesar Rp 312.000,00 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai total WTP masyarakat pengguna PLTMH Cisalimar adalah sebesar Rp 2.995.200,00 per bulan. Nilai WTP masyarakat didapat dari perkalian nilai rata-rata WTP dengan jumlah masyarakat pengguna PLTMH. Tabel 6 Nilai total WTP No.     1 2 3 4 5 6 7 8   

Kelas WTP (Rp) 5000 6000 7000 10000 11000 15,000 17,000 30,000 TOTAL

Frekuensi (Orang)

Jumlah WTP (Rp/bulan) 6 2 1 13 1 5 1 1 30

30000 12000 7000 130000 11000 75000 17000 30000 312000

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

6.3

Identifikasi Kebijakan Pengelolaan PLTMH Cisalimar PLTMH Cisalimar harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan

secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pengelolaan PLTMH Cisalimar tidak hanya pada operasional PLTMH, namun pengelolaan juga harus dilakukan di bagian hulu yaitu

dalam kawasan taman nasional karena PLTMH Cisalimar

memanfaatkan sungai Citamiang yang berada di dalam kawasan taman nasional untuk menggerakkan turbin pada PLTMH. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, namun terkadang ada orang yang tidak menghiraukan untuk

 

52

keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Maka dari itu, perlu adanya kebijakankebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar. Kebijakan yang dapat dilakukan dengan penambahan biaya atau retribusi pada masyarakat yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar. Penambahan biaya tersebut digunakan untuk pengelolaan dan keberlanjutan PLTMH Cisalimar sebesar nilai rata-rata WTP yang didapat dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Retribusi ini digunakan untuk membantu mengelola hutan

yang

terdapat dalam kawasan taman nasional sebagai biaya jasa lingkungan. Pemerintah daerah pun bertanggung jawab untuk penyediaan listrik di daerah terpencil agar krisis listrik tidak terjadi di daerah-daerah terpencil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pemerintah daerah dapat membantu dalam penyediaan listrik pada Desa Cipeuteuy dan PLTMH Cisalimar. Pemerintah dapat memberikan bantuan dana dan memberikan mesin atau turbin baru untuk PLTMH Cisalimar agar dapat digunakan berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yakni meningkatkan infrastruktur dengan menyediakan instalasi dan jaringan distribusi listrik. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah serta terwujudnya pendayagunaan energi terbarukan meliputi panas bumi, energi potensial air, energi surya, energi angin dan bioenergi.

 

53

VII. SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan 1. PLTMH Cisalimar memiliki kelembagaan pengelolaan yang terdapat aktor dan aturan didalamnya. Aturan dan aktor yang terdapat dalam kelembagaan PLTMH membantu dalam pengelolaan PLTMH Cisalimar. PLTMH Cisalimar dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) memiliki keterkaitan dalam keberlanjutan PLTMH Cisalimar. 2. Kebersediaan membayar masyarakat Desa Cipeuteuy untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dengan nilai rata-rata kebersediaan membayar masyarakat untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar sebesar Rp 10.400,00 dan total kebersediaan membayar masyarakat untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar per bulannya yakni sebesar Rp 312.000,00. Nilai total WTP masyarakat pengguna PLTMH Cisalimar adalah sebesar Rp 2.995.200,00 per bulan. 3. Untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar harus ditetapkan kebijakan agar masyarakat dapat memanfaatkan terus menerus. Kebijakan yang dilakukan yakni dengan melakukan penambahan biaya atau retribusi pada masyarakat yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar. Retribusi ini digunakan untuk pengelolaan hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional. 7.2 Saran 1. Diperlukannya aturan yang jelas dalam sistem kelembagaannya dan diharapkan pengelolaan kelembagaan dapat ditunjang dengan sistem kelembagaan yang lebih baik.

 

54

2. Diperlukannya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menjaga, merawat dan melindungi hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kegiatan konservasikonservasi yang melibatkan masyarakat. 3. Diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang sistem kelembagaan yang lebih mendalam dan adanya kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dan menjaga ekosistem taman nasional. 4. Perlu adanya diskusi antara masyarakat dengan pemerintah agar pemerintah dapat membantu untuk penyediaan jaringan listrik di Desa Cipeuteuy dan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar.

 

55

DAFTAR PUSTAKA

Delinom RM, Marganingrum D. 2007. Sumberdaya Air dan Lingkungan (Potensi, Degradasi, dan Masa Depan). LIPI. Jakarta. Elinor Ostrom.1999.Govering The Commons. Cambridge University Press.United State of America. Kurnia E A. 2010. Analisis Mekanisme Pembangunan Jasa Lingkungan Mata Air Paniis Di Kawasan Gunung Ceremai, Provinsi Jawa Barat [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Fauzi A. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan ( Teori dan Aplikasi). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Guntoro H. Panduan Pembangunan Pembangkit listrik Mikro Hidro. 2008. http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/09/panduan-pembangunanpembangkit-listrik.html. diakses pada tanggal 28 Maret 2011. Hanley N dan C. L Spash. 1993. Cost – Benefit Analysis and Environment. Edward Elgar Publishing Limited – England. Heinz.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 2011. http://forclime.org/index.php/in/news/8-news/52-micro-hydro-powerplant-mhpp-. diakses pada tanggal 28 Maret 2011.

Kodoatie RJ, Sjarief R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu. Andi. Yogyakarta. Merryna A. 2009. Analisis Willingnes To Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Cirahab: Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sanim B. 2011. Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis). IPB Press. Bogor. Suhana, 2008. Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi [Tesis]. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Sunaryo TM, S Tjoek Walujo, Harnanto A. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Air. Bayu Media. Malang.

 

56

LAMPIRAN

 

57

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Hari/Tanggal: .................................

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN Jl. Kamper level 5 Wing 5 kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Telp. (0251) 8621 834, Fax (0251) 8421 762

Nomor Responden Nama Responden Alamat Responden

KUESIONER PENELITIAN : ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. .............................................................................

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan skripsi mengenai “SISTEM KELEMBAGAAN DAN NILAI KEBERSEDIAAN MEMBAYAR MASYARAKAT TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) CISALIMAR (Studi Kasus: Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi)” oleh Adhitya Permadi, mahasiswa Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Saya mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat memberikan data yang obyektif. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaannya, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk kepentingan politis. Atas perhatian dan partisipasinya Saya ucapkan terima kasih. A. Karakteristik Responden 1. Jenis kelamin: L/P 2. Usia: a. 18-28 tahun d. 51-61 tahun b. 29-39 tahun e. 62-72 tahun c. 40-50 tahun 3. Pendidikan formal? a.Tidak Tamat SD c. SMP/Sederajat e. Perguruan tinggi b. SD/Sederajat d. SMA/Sederajat 4. Apakah Anda sudah menikah? a. Sudah b. Belum 5. Jika sudah, berapa jumlah keluarga yang Anda tanggung? ………….. orang 6. Pekerjaan Anda saat ini? a. Buruh tani d. TNI/ Polisi b. Peternak e. Wiraswsta c. PNS f. Lainnya ……………………………… 7. Berapakah pendapatan Anda perbulan? a. < Rp 500.000,00 Tepatnya Rp …………… b. Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 Tepatnya Rp …………… c. Rp 1.000.000,00 - Rp 1.500.000,00 Tepatnya Rp …………… d. > Rp 1.500.000,00 Tepatnya Rp …………… 8. Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? ………………….. tahun

 

58

B. Willingness to Pay Responden Terhadap Keberlanjutan PLTMH Cisalimar Pasar Hipotetik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan pembangkit listrik kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 100 kW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjun (head) dan debit air. Pengelolaan sumberdaya air dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam proses PLTMH Cisalimar. Karena pada pembangkit listrik ini diperlukan debit air yang cukup untuk menggerakan turbin agar dapat menghasilkan enegri listrik yang akan dimanfaatkan untuk masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan yang baik dari Taman Nasional Gunung Halimun salak agar dapat menghasilkan sumberdaya air yang baik selain itu juga harus dijaga agar tidak terjadi pengendapan dan pendangkalan pada aliran sungai Citamiang. Dengan mengelola dan menjaga lingkungan maka PLTMH Cisalimar ini dapat digunakan dengan baik dan berkelanjutan. 1.

Apakah Anda mengetahui mengenai PLTMH Cisalimar? a. Ya b. Tidak 2. Apakah Anda mengetahui manfaat dari PLTMH Cisalimar? a. Ya, sebutkan ................................................................................................... b. Tidak 3. Jika Ya, apakah Anda merasakan manfaat dari adanya PLTMH Cisalimar? a. Ya, sebutkan ................................................................................................... b. Tidak

 

4.

Apakah Anda bersedia untuk tetap menjaga lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) agar PLTMH Cisalimar tetap berlanjut? a. Ya b. Tidak

5.

Jika Ya, apakah Anda bersedia untuk membayar sejumlah biaya pengelolaan agar hutan di Kawasan TNGHS tetap lestari dan berkelanjutan? a. Ya b. Tidak

6.

Jika Ya, berapakah nilai yang bersedia Anda keluarkan untuk pengelolaan hutan di Kawasan TNGHS agar tetap lestari dan berkelanjutan? a. Rp 5.000,00 - Rp 10.000,00 b. Rp 11.000,00 – Rp 15.000,00 c. Rp 16.000,00 – Rp 20.000,00 d. Rp 21.000,00 – Rp 25.000,00 e. Rp 26.000,00 – Rp 30.000,00

59

Lampiran 2 Dokumentasi

Benteng PTLMH Cisalimar

Sungai Citamiang

 

60

Bendungan PTLMH Cisalimar

Saluran dari Bendungan ke PLTMH Cisalimar

 

61

Pintu Air

Turbin

 

62