SISTEM INFORMASI PEMBANGUAN DAERAH ( S I P D ) KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

SISTEM INFORMASI PEMBANGUAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015

ii

SIPD Kab. Blora 2015

ARTI LA AMBANG KABU UPATEN BLORA A CUP PU MANIK (HA ASTA GINA) Yang g berbentuk segii lima melamban ngkan dasar falsaafah Negara, yaitu Pancaasila GUNUNG KEM MBAR Kesetiaan rakyyat Daerah Kabu upaten Blora terh hadap Pemeerintahan Repub blik Indonesia Keccintaan rakyat Daaerah Kabupaten n Blora terhadap p Daerahnya PO OHON ENAM BATANG B berwarrna Hijau berpad du dengan MENA ARA MINYAK beerwarna Putih SIPD D Kab. Blora 2015

iii

Melambangkan kekayaan utama Daerah Kabupaten Blora SUNGAI (Lusi dan Bengawan Solo) yang dilukiskan dengan dua jalur bergelombang dan berwarna Biru Melambangkan penyaluran usaha-usaha pemerintah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menggambarkan bahwa kemakmuran Daerah Kabupaten Blora antara lain tergantung kepada pemanfaatan air dari kedua sungai tersebut TRISULA Bertangkai Merah dan berwarna Putih mempunyai jiwa kepahlawanan rakyat Daerah Kabupaten Blora, berani bekerja, berani berkorban dan berani menghadapi kesulitan ketiganya berdasarkan itikad baik LINGKARAN berwarna Kuning Emas Melambangkan sebagai kesatuan dan kedaulatan tekad rakyat Daerah Kabupaten Blora KALA MAKARA

Sebagai lambang kebudayaan dan kesenian daerah rakyat Daerah Kabupaten Blora BINTANG SUDUT LIMA berwarna Kuning Emas Sebagai lambang segala yang paling tinggi (Tuhan Yang Maha Esa) dan yang harus diagungkan demi keselamatan rakyat lahir dan bathin PADI dan KAPAS Motif Dwi Tunggal sebagai lambang kemakmuran Sesanti Daerah yang berbunyi “CACANA JAYA KERTA BHUMI” iv


Yang diartikan : tempat (arena, medan) kejayaan, kemakmuran dan kedamaian yang langgeng, atau dengan kata lain : “Bumi Kabupaten Blora ini mengandung kekayaan alamiah yang besar, yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan syarat harus berani bekerja keras (makarya)”


v

vi


PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA Assalamu’alaikum Wr.Wb. Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Bappeda bersama Tim Update Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Blora Tahun 2015 dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan 8 Kelompok Data SIPD Kabupaten Blora Tahun 2015 sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), di mana dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 ini bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora sangat terbantu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Blora. Sejatinya, ruh SIPD ini terdapat dalam Pasal 152 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Update data SIPD kami lakukan setiap semester. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014, di mana evalusi pengumpuan dilakukan Bulan Juni, sedangkan evaluasi terpadu dilakukan Bulan Desember. Sebagai Ketua Tim Pengelola SIPD Kabupaten, Bappeda mempunyai tugas mengevaluasi pengumpulan data meliputi aspek kelengkapan dan keterisian data SIPD, tumpang tindih dan duplikasi data SIPD. Setelah proses evaluasi dilaksanakan, Bappeda mempunyai kewajiban untuk upload dalam aplikasi SIPD online di alamat www.sipd.bangda.kemendagri.go.id. SIPD Kab. Blora 2015

vii

Web tersebut dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Pembangunan Daerah. Sesuai dengan laporan tingkat keterisian data yang kami ambil dari Web SIPD Kementerian Dalam Negeri, tingkat keterisian data SIPD Kabupaten Blora Tahun 2015 mencapai 75%. Keadaan tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai 70%. Kami berharap, data yang kami terima merupakan data yang benar, kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Blora,

Desember 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA

Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MT Pembina Utama Muda NIP. 196408171990031009

viii


DAFTAR ISI ARTI LAMBANG KABUPATEN BLORA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA BLORA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat PSIPD D. Ruang Lingkup E. Sistematika BAB II

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SIPD A. Perkembangan SIPD B. Kebijakan PSIPD

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN I. Data Umum I.1. Geografis I.1.1. Letak Wilayah I.1.2. Luas Wilayah I.1.3. Topografi I.1.4. Luas Lahan I.1.5. Perubahan Luas Penggunaan Lahan I.1.6. Keadaan Iklim Rata-rata I.2. Pemerintahan I.2.1. Administrasi Pemerintah I.2.2. Perda dan Perijinan I.2.3. Pelanggaran Perda I.2.4. Aparatur Negara I.2.4.1. Pegawai Negeri Sipil I.2.4.2. Tentara Nasional Indonesia (TNI ) I.2.4.3. Polri I.2.4.4. Perangkat Kelurahan I.2.4.5. Perangkat Desa I.2.5. Kondisi Sarana Prasarana I.2.5.1. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Daerah dan Lembaga Teknis I.2.5.2. Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa


iiii vii ix xiii xiii 1 2 3 5 7 9 10 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 17 18 18 18 21 24 24 25 26 26 27 ix

II.

x

Sosial Budaya II.1. Demografi II.1.1. Kependudukan dan Catatan Sipil II.1.1. 1. Pengelompokan Penduduk Menurut Jenis Kelamin II.1.1.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur II.1.1.3. Pengelompokan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan II.1.2. Kepala Keluarga II.1.3. Pemberdayaan Perempuan II.2. Kesehatan II.2.1. Sarana Kesehatan II.2.2. Layanan Air Bersih II.2.3. Industri Farmasi dan Pedagang Kesehatan II.2.4. Kesehatan Masyarakat II.2.5. Keluarga Berencana II.2.6. Tenaga Kesehatan II.2.7. Kebidanan II.2.8. Penanganan Penderita Penyakit II.3. Pendidikan II.3.1. Sekolah, Siswa dan Guru II.3.2. Angka Partisipasi Sekolah, Kasar dan Murni II.3.3. Angka Kelulusan, Melanjutkan dan Siswa Miskin II.3.4. Guru II.3.6. Pemuda dan Olah Raga II.3.7. Perpustakaan II.4. Kesejahteraan Sosial II.4.1. Indeks Pembangunan Manisia (IPM) II.4.1.1. Komponen Harapan Hidup II.4.1.2. Komponen Angka Melek Huruf II.4.1.3. Komponen Lama Sekolah II.4.1.4. Komponen Kemampuan Daya Beli II.4.1.5. Capaian Indeks Pembangunan Manusia II.4.2. Kemiskinan II.4.3. Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan II.4.4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) II.4.5. Penyandang Masalah Sosial (PMS) II.4.6. Agama

27 27 27 27 28 29 29 30 30 30 31 32 33 37 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 45 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52


III. Sumber Daya Alam III.1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perkebunan III.1.1. Pertanian III.1.2. Hortikultura III.1.3. Perkebunan III.1.4. Peternakan III.1.5. Perikanan III.1.6. Kehutanan III.2. Pertambangan dan Energi III.2.1. Pelayanan Energi Listrik dan Bahan Bakar III.3. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang III.4. Pertanahan IV. Infrastruktur IV.1. Perumahan dan Pemukiman IV.2. Pekerjaan Umum IV.2.1. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan IV.2.2. Jembatan IV.2.3. Tempat Pemakaman IV.2.4. Prasarana Irigasi IV.2.5. Sumber Air Minum IV.3. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika IV.4. Pos & Telekomunikasi IV.5. Perhubungan dan Transportasi V. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lemb. Keuangan & Koperasi V.1. Industri Kecil V.2. Industri Besar V.3. Perdagangan V.4. Koperasi V.5. Pengusaha V.6. Perijinan V.7. Realisasi Investasi PMDN Per Sektor V.8. Lembaga Keuangan V.9. Pengelolaan Aset / Barang Daerah VI. Ekonomi dan Keuangan VI.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) VI.1.1. Pertumbuhan Ekonomi VI.1.2. Struktur Ekonomi VI.1.3. Perkembangan PDRB Perkapita VI.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD VI.2.1. Pendapatan Daerah SIPD Kab. Blora 2015

55 55 55 56 59 60 62 63 65 65 66 71 72 72 73 73 74 74 75 76 76 77 77 79 79 79 80 81 81 82 83 84 84 85 85 85 89 93 95 95 xi

BAB IV

VI.2.2. Belanja Daerah VI.2.3. Pembiayaan Daerah VI.2.4. Dana Perimbangan VI.2.5. Pajak Daerah VI.2.6. Retribusi Daerah VII. Politik, Hukum dan Keamanan VII.1. Politik VII.2. Organasi Kemasyarakatan dan LSM VII.3. Kasus Pelanggaran Hukum VII.4. Tindak Kriminal VII.5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat VIII. Insidental VIII.1. Bencana Alam VIII.2. Kasus Endemi dan KLB VIII.3. Kebakaran Hutan, Pencurian dan Penyelundupan

96 97 98 99 100 101 101 103 104 105 106 107 107 109 110

PENUTUP A. Simpulan B. Kendala C. Saran

113 113 122 123

LAMPIRAN (8 KELOMPOK DATA) I. Data Umum II. Sosial Budaya III. Sumber Daya Alam IV. Infrastruktur V. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lemb. Keuangan & Koperasi. VI. Ekonomi dan Keuangan VII. Politik, Hukum dan Keamanan VIII. Insidental IX. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 800.22/464/2015 , Tanggal 21 Mei 2015 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 X. Surat Keputusan Kepala Bappeda Blora Nomor 050/026/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Lampiran III, tentang Anggota Kelompok Kerja (Pokja) SIPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015

xii

125 126 144 182 224 240 252 268 274


DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32

Luas Lahan Menurut Kemiringan Tanah Jumlah Wilayah Administrasi Kabupaten Blora Perkembangan Penerbitan Perda dan Perijinan Pelanggaran dan Penegakan Perda Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Berdasarkan Gender, dan Jabatan Jumlah TNI di Kabupaten Blora Jumlah Polisi di Kabupaten Blora Tingkat Pendidikan Perangkat Kelurahan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Tahun 2015 Kondisi Sarana Prasarana Kantor Pemerintahan Desa Jumlah Penduduk Jumlah KK Kabupaten Blora Jumlah Pejabat Perempuan Jumlah Sarana Kesehatan Perkembangan Layanan Air Bersih Industri Farmasi, Apotek dan Toko Obat Kondisi Kesehatan Masyarakat Jumlah Penderita Masalah Kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Jumlah 10 Penyakit Tertinggi Pasien Rawat Inap RSUD RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2015 Jumlah Penderita Tertinggi Pasien Rawat Jalan RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2015 Jumlah 10 Penyakit Tertinggi Pasien Rawat Inap RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Jumlah Penderita Tertinggi Pasien Rawat Jalan RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Program Keluarga Berencana Jumlah Tenaga Medis Kegiatan Kebidanan Penanganan Penderita Penyakit Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru Kabupaten Blora Jumlah Sekolah, Murid dan Guru dibawah Kementerian Agama APS, APK dan APM Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Angka Kelulusan, Melanjutkan dan Siswa Miskin Kabupaten Blora Kualifikasi dan Jumlah Guru Kabupaten Blora Pemuda dan Olah Raga


15 16 17 18 21 23 24 25 25 27 28 30 30 32 32 33 33 34 35 36 36 37 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 xiii

Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37 Tabel 3.38 Tabel 3.39 Tabel 3.40 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43 Tabel 3.44 Tabel 3.45 Tabel 3.46 Tabel 3.47 Tabel 3.48 Tabel 3.49 Tabel 3.50 Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53 Tabel 3.54 Tabel 3.55 Tabel 3.56 Tabel 3.57 Tabel 3.58 Tabel 3.59 Tabel 3.60 Tabel 3.61 Tabel 3.62 Tabel 3.63 Tabel 3.64 Tabel 3.65 Tabel 3.66 Tabel 3.67 Tabel 3.68 Tabel 3.69

xiv

Perkembangan Kegiatan Perpustakan Umum Kabupaten Blora Perkembangan Raskin di Kabupaten Blora Perkembangan Raskin di Kabupaten Blora Potensi dan Sumber PSKS Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat Prosentase Penduduk Menurut Agama Sarana Ibadah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Jamaah Haji Kabupaten Blora Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Pondok Pesantren di Kabupaten Blora Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Pangan Hortikultura di Kabupaten Blora Perkebunan di Kabupaten Blora Peternakan di Kabupaten Blora Perikanan di Kabupaten Blora Kondisi Kehutanan di Kabupaten Blora Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora Pelayanan Energi Listrik di Kabupaten Blora Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Blora Perkembangan Pertanahan Kabupaten Blora Perumahan dan Pemukiman Data Kondisi Jembatan Tempat Pemakaman Prasarana Irigasi/Pengairan Sumber Air Minum di Kabupaten Blora Pariwisata Sarana Telekomunikasi Sarana Transportasi Darat Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Blora Perkembangan Industri Besar di Kabupaten Blora Perkembangan Perdagangan di Kabupaten Blora Perkembangan Koperasi di Kabupaten Blora Perkembangan Jumlah Pengusaha dan Ekspor Perkembangan Perijinan di Kabupaten Blora Realisasi Investasi di Kabupaten Blora Lembaga Keuangan di Kabupaten Blora Jumlah dan Nilai Aset Daerah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

45 50 50 51 51 53 53 54 54 55 57 59 60 62 64 65 66 69 72 73 74 75 75 76 76 77 78 79 80 80 81 82 82 83 84 85 86


Tabel 3.70 Tabel 3.71 Tabel 3.72 Tabel 3.73 Tabel 3.74 Tabel 3.75 Tabel 3.76 Tabel 3.77 Tabel 3.78 Tabel 3.79 Tabel 3.80 Tabel 3.81 Tabel 3.82 Tabel 3.83 Tabel 3.84 Tabel 3.85 Tabel 3.86 Tabel 3.87

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kategori Tahun 2010-2014 Struktur Ekonomi Adh BerlakuMenurut Sektor Kabupaten Blora Tahun 2010 -2014 Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2010-2014 PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2015 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2015 Kondisi Suprastruktur Politik Kabupaten Blora Perkembangan Ormas dan LSM di Kabupaten Blora Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Jumlah Tindak Kriminal Aparat dan Sarana Keamanan Sarpras dan Aparatur BPBD Kasus Wabah/Endemi Pada Manusia Kasus Kebakaran, Pencurian dan Penyelundupan


87 90 91 94 95 96 98 99 100 100 102 103 104 105 106 109 110 111

xv

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12

xvi

Peta Wilayah Kabupaten Blora Struktur PNS Kabupaten Blora Berdasarkan Golongan Tahun 2015 (%) Pendidikan PNS Kabupaten Blora Tahun 2015 (%) Penduduk menurut Kelompok umur di Kabupaten Blora Tahun 2015 Penduduk menurut Tingkat pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2015 Penyakit Menular yang Diderita Pasien Rawat Inap RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 Perbandingan AMH Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 Perbandingan Lama Sekolah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2009 – 2013 Kondisi Jalan Kabupaten Blora

13 19 20 28 29 34 46 47 47 48 49 74


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Blora ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 800.22/464/2015, anggal 21 Mei 2015 di mana Surat Keputusan Bupati tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sementara itu Anggota Kelompok Kerja (Pokja) SIPD diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Blora Nomor 050/026/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Lampiran III tentang Anggota Kelompok Kerja (Pokja) SIPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015. Bagi Pemerintah Daerah, pengelolaan SIPD merupakan kewajiban bagi Kepala Daerah, sebagai mana dijelaskan Pasal 391 dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kewajiban lainnya, informasi pemerintahan daerah harus dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan salah satu regulasi yang memberikan penguatan kepada Badan Perencanan Pembangunan Daerah dalam menyusun, mengendalikan, dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 memberikan wadah bagi perencana pembangunan daerah dalam memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan SIPD Kab. Blora 2015

1

daerah. Hal tersebut dijelaskan Pasal 274, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa SIPD menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 tahun 2008, Lampiran I sampai dengan 10. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014. 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

2


9. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/000624 Tanggal 24 Januari 2015 Perihal Pelaksanaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

C. MAKSUD, TUJUAN, PENYUSUNAN SIPD

SASARAN

DAN

MANFAAT

1. Maksud Penyusunan SIPD Kabupaten Blora : 1). Menyediakan data dan informasi sebagai dasar kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; 2). Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi; 3). Menyempurnakan dan mengupdate data base profil/pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang menggambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten/Kota secara series 2. Tujuan Penyusunan SIPD Kabupaten Blora : Tujuan kegiatan penyusunan SIPD yang dananya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dan didukung APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015 ini dengan tujuan : 1). Menyediakan data bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan 2). Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis data 3. Sasaran Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan SIPD Kab. Blora 2015

3

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, sasaran kegiatan penyusunan profil daerah adalah : 1). Pembentukan Tim Koordinasi (Pokja SIPD Kabupaten Blora) 2). Rapat koordinasi kelompok kerja pengumpulan data 3). Pengumpulan dan pengisian data SIPD Kabupaten/Kota 4). Mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten/Kota 5). Koordinasi dan evaluasi dalam pengumpulan dan pengisian data SIPD Kabupaten/Kota dengan Tim Pengelola SIPD Provinsi 6). Entry / updating 8 (delapan) kelompok data tahun 2015 secara online melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id 7). Penyusunan Buku Profil Daerah Tahun 2015 4. Manfaat SIPD Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penyusunan SIPD adalah : 1). Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan 2). Memetakan potensi yang dimiliki dan memetakan permasalahan yang dihadapi. 3). Sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan. 4). Mendukung pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. 5). Mendukung promosi potensi daerah.

4


D. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Materi Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini adalah 8 (delapan) kelompok data meliputi : 1. Data umum Data umum mengulas data tentang : 1). Geografi Kabupaten Blora yang meliputi letak wilayah, luas wilayah, Topografi, luas lahan, perubahan luas penggunaan lahan, dan keadaan iklim rata-rata di Kabupaten Blora. 2). Pemerintahan Kabupaten Blora seperti Administrasi pemerintah, Aparatur negara, perda dan perijinan, pelanggaran perda, PNS, TNI, POLRI, perangkat kelurahan, perangkat desa, Kondisi Sarana Prasarana dinas daerah dan lembaga teknis, kondisi sarana prasarana pemerintahan desa, SKPD yang menerapkan kearsipan dan Indeks Kepuasan Masyarakat. 2. Data Sosial Budaya Data Sosial Budaya mengulas data tentang : 1) Agama; 2) Demografi; 3) Kesehatan; 4) Data pendidikan; 5) Kesejahteraan sosial. 3. Data Sumber Daya Alam Data SDA mengulas data tentang : 1) Pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan; 2) Pertambangan dan energi; 3) Lingkungan hidup dan tata ruang; 4) Sampah dan air limbah. SIPD Kab. Blora 2015

5

4. Data Infrastruktur Data infrastruktur terdiri dari data tentang : 1) Perumahan dan pemukiman; 2) Pekerjaan umum; 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan informatika; 4) Perhubungan dan transportasi. 5. Industri Perdagangan Data industri dan perdagangan terdiri data tentang : 1) Industri kecil, industri besar, perdagangan; koperasi, pengusaha, perijinan; 2) Realisasi investasi PMDN Per Sektor, lembaga keuangan; 3) Pengelolaan aset atau barang daerah. 6. Ekonomi dan Keuangan Data ekonomi dan keuangan terdiri dari data tentang PDRB, dan APBD. 7. Politik, Hukum dan Keamanan Data politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, kasus pelanggaran hukum, tindak kriminal, kemanan dan ketertiban masyarakat. 8. Data Insidential Data insidentil terdiri dari data tentang Bencana alam, penyakit menular, kebakaran hutan, pencurian dan penyelundupan kayu.

6


E. SISTEMATIKA Buku Laporan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) disusun dengan sistematika: BAB I : Pendahuluan BAB II : Perkembangan dan Kebijakan SIPD Tahun 2015 BAB III : Pembahasan SIPD Tahun 2015 BABIV : Penutup Lampiran-lampiran.


7

8


BAB II PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SIPD KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 A. PERKEMBANGAN SIPD TAHUN 2015 Perjalanan program SIPD diawali di tingkat nasional, SIPD dirintis sejak Tahun 1990 atas prakarsa Departemen Dalam Negeri dengan nama Pusat Data untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D). Kegiatan ini diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data Pokok Pembangunan untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan di Daerah. Tahun 1998 PDP3D dikembangkan oleh Biro Pembangunan Daerah dibawah Kementerian Dalam Negeri, di mana saat itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemanfaatan data dan informasi. Intruksi Mendagri tersebut memberikan keharusan kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan data dan informasi yang ada pada seluruh dinas/instansi maupun Lembaga Non Pemerintah. Program PDP3D tidak hanya mengembangkan infrastruktur dan membangun basis data saja akan tetapi juga bagaimana mereformasi atau mengubah pola pikir semua pihak untuk menempatkan posisi data sebagai hal yang sangat strategis, penting dan mempunyai komitmen yang tinggi bagi penguatan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional dalam menyediakan data yang informatif.

Dengan berjalannya waktu, Menteri Dalam Negeri melalui Biro Pembangunan Daerah meluncurkan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PSIPD). Program PSIPD Tahun 2006 ini menuntut kepada Pemerintah Provinsi untuk melaporkan data tersebut secara SIPD Kab. Blora 2015

9

reguler melalui website Biro Bangda. Untuk meningkatkan tingkat keterisian data PSIPD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Program Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah yang menganggarkan secara regional dalam bentuk bantuan khusus kepada Pemerintah Kabupate/kota. Program PSIPD ini berlangsung sampai tahun 2012 yang alokasi dananya diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Sejak tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menyempurnakan istilah Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD merupakan basis data perenanaan secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Program tersebut juga masih dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merangkum data pembangunan masing–masing daerah dan berbasis visual. Perkembangan system ini memiliki output yang dapat menampilkan analisa dan data tabular. Data SIPD dibagi menjadi 8 Kelompok Data, 32 Jenis Data, dengan jumlah 2.691 Elemen Data.

B. KEBIJAKAN SIPD KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 Mensikapi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora 10


menyesuaikan program tersebut. Terlebih SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Derah (Bappeda) Kabupaten Blora sangat bergantung terhadap data dan informasi saat menyusun dokumen perencanaan pembangunan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU 25/2004, Pasal 31). Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah (Pasal 391). SIPD Kabupaten Blora dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dengan menyediakan sharing dana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, kegiatan Penyusunan Profil Daerah. Pemerintah Provinsi membantu dana Kegiatan SIPD sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan dana sebesar 90.000.000,sebagai dana pendampingan. Untuk mendukung dalam pengumpulan data SIPD, Pemerintah Kabupaten Blora telah membentuk : 1.

Tim Pengelola SIPD Kabupaten Blora yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor 800.22/464/2015, tanggal 21 Mei 2015, tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015;

2. Tim Update Data Desa yang anggotanya dari sukarelawan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dituangkan dalam Surat SIPD Kab. Blora 2015

11

Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050/026/2015, tanggal 4 Mei 2015, Lampiran II tentang Tim Update Data Desa; 3. Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Blora Nomor 050/026/2015, tanggal 4 Mei 2015, Lampiran III tentang Tim Kelompok Kerja Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Blora Tahun 2015 yang anggotanya dari perwakilan SKPD/dinas/instansi di Kabupaten Blora. Pada Tahun 2015, Data SIPD yang sumbernya dari anggota Pokja telah diupload di Website Kementerian Dalam Negeri yang beralamatkan http://sipd.bangda.kemendagri. go.id yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas dan waktu. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perkembangan data SIPD Kabupaten Blora perlahan membaik tingkat keterisiannya. Perkembangan tingkat keterisian data dapat dilihat dalam tabel berikut : No. 1 2 3 4 5 12

Uraian Jumlah Total Element Data Jumlah Data Tersedia Jumlah Data Tidak Tersedia Element Data Terisi Tingkat Keterisian Data (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2691

2691

2691

2691

2691

1650

1726

2164

1640

1545

1041

965

527

1051

1146

575

665

942

1305

1420

34,85

38,53

43,53

79,53

91,91


BAB III PEMBAHASAN SIPD KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 I. DATA UMUM. I.1. Geografis I.1.1. Letak Wilayah Letak Wilayah Kabupaten Blora berada di bagian timur Jawa Tengah (127 km sebelah timur Semarang), dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Blora termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan sebagai ibu kota. Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Blora

Batas administratif Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Pati, Bojonegoro, Ngawi dan Grobogan dengan batas arah: Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati Timur : Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur SIPD Kab. Blora 2015

13

Selatan : Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur Barat : Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora dilihat dari batas astronomi terletak di antara 1110 16’ sampai dengan 1110 38’ Bujur Timur dan di antara 60 528’ sampai dengan 70 248’ Lintang Selatan, pada ketinggian 25 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut. Letak Kabupaten Blora pada posisi tersebut dapat diketahui bahwa jarak terjauh dari wilayah barat ke wilayah timur sepanjang 87 km dan dari wilayah utara ke wilayah selatan sejauh 58 km. I.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Blora mempuyai luas wilayah sebesar 1.820, 588 Km2 atau 182.058,797 ha (5,59 %) dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang luas wilayahnya mencapai 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. I.1.3. Topografi Berdasarkan dari topografi, permukaan Kabupaten Blora datar sampai bergelombang, pada bagian utara membujur Pegunungan Kendeng Utara dari arah barat ke timur, sedangkan di sebelah selatan membujur Pegunungan Kendeng Selatan yang membujur dari barat ke timur. Ditinjau dari tingkat kemiringan wilayah Kabupaten Blora dikelompok dalam empat kelas yaitu: 1). Kelas lereng 1 (kemiringan 0-2%) seluas 567,46 km2 atau 31,7%. 2). Kelas lereng 2 (kemiringan 2-15%) seluas 750,30 km2 atau 41,21%. 3). Kelas lereng 3 (kemiringan 15-40%) seluas 500,20 km2 atau 27,47%. 4). Kelas lereng 4 (kemiringan > 40%) seluas 261,00 km2 atau 0,14%. Kemiringan luas wilayah Kabupaten Blora hampir separoh (41,21%) di tingkat kemiringan 3-15% sebagian besar terletak di bagian Selatan ( Kecamatan Randublatung) dan bagian Barat 14


(Kecamatan Kunduran). Daerah tingkat kemiringan 2% seluas 56.746,478 ha terletak di bagian Timur (Kecamatan Kedungtuban) bagian Barat (Kecamatan Ngawen) dan Blora Kota. Daerah tingkat kemiringan 16-40% mencapai 27,47% dari wilayah Kabupaten Blora terletak di Kecamatan Todanan, Jati, Jiken dan Japah. Sedangkan daerah yang mempunyai tingkat kemiringan >40% berada di Kecamatan Sambong, Jiken, Bogorejo, Tunjungan dan Todanan yang luasnya 261,000 ha (0,14%).

Tabel 3.1

Luas Lahan Menurut Kemiringan Tanah Kecamatan

0 - 2%

3 - 15%

16 - 40%

> 40%

Jumlah

1. Jati 2. Randublatung 3. Kradenan 4. Kedungtuban 5. Cepu 6. Sambong 7. Jiken 8. Bogorejo 9. Jepon 10. Blora 11. Banjarejo 12. Tunjungan 13. Japah 14. Ngawen 15. Kunduran 16. Todanan Jumlah

3.273,000 5.128,740 2.540,000 6.125,620 4.418,535 1.964,007 4.748,450 1.478,979 4.423,000 5.129,500 5.418,000 2.099,000 978,667 6.273,192 409,288 2.338,500 56.746,478

7.799,049 11.384,357 4.323,342 4.227,693 496,000 5.445,000 5.470,709 1.604,000 2.494,383 1.571,605 3.284,215 5.757,522 4.026,525 2.600,000 12.164,000 2.382,419 75.030,819

7.290,000 4.600,000 4.087,500 332,500 0,000 1.445,000 6.552,500 1.887,500 3.800,000 1.277,500 1.650,000 2.310,000 5.300,000 1.225,000 225,000 8.038,000 50.020,500

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 45,000 10,000 55,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 115,000 261,000

18.362,049 21.113,097 10.950,842 10.685,813 4.914,535 8.875,007 16.816,659 4.980,479 10.772,383 7.978,605 10.352,215 10.181,522 10.305,192 10.098,192 12.798,288 12.873,919 182.058,797

Sumber : BPS

I.1.4. Luas Lahan Apabila dilihat dari luas lahan, Kabupaten Blora yang disebut di atas seluas 182.058,797 ha terdiri dari : - Hutan Produksi, 90.614,550 ha. SIPD Kab. Blora 2015

15

-

Lahan Persawahan, 46.956,000 ha ( 13.316.000 ha sawah irigasi, 33.640,000 ha sawah tadah hujan/non irigasi. Lahan kering, 26.637,000 ha (ladang/tegalan 23.697.000 ha, perkebunan 2.940.000 ha.

-

I.1.5. Perubahan Luas Penggunaan Lahan Tahun 2015 terdapat perubahan penggunaan lahan sawah menjadi perumahan 192.68 ha, menjadi perusahaan/perkantoran 0,157 ha, menjadi lahan lainnya (sekolah) 0,944 ha. I.1.6. Keadaan Iklim Rata-rata Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah, iklim rata-rata Kabupaten Blora dijelaskan sebagai berikut : 1). Suhu terendah 230C dan tertinggi 400C 2). Kelembaban udara terendah 58%, tertinggi 77% 3). Curah hujan terendah 12,00 mm/th, tertinggi 1.074,00 mm/th 4). Kecepatan angin terendah 6,4 knot, tertinggi 38,6 knot. I.2. Pemerintahan I.2.1. Administrasi Pemerintah Dari data administrasi dapat diketahui bahwa jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan lainnya pada tahun 2015 tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu 16 kecamatan, 271 desa, dan 24 kelurahan. Data wilayah administrasi selengkapnya sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Wilayah Administrasi Kabupaten Blora No 1. 2. 3.

16

Wilayah Administrasi Kecamatan Kelurahan Desa

2011 16 24 271

2012 16 24 271

2013

2014

16 24 271

16 24 271

2015 16 24 271


4. 5. 6.

Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) Dusun

1.221 5.443 941

1.204 5.692 941

1.204 5.692 941

1.204 5.692 941

1.204 5.692 941

Sumber: BPMPKB

I.2.2. Perda dan Perijinan Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menerbitkan 8 Peraturan Daerah. Perda Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Blora Tahun Anggaran 2015. Perda Nomor 2 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Perda Nomor 3 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora. Perda Nomor 4 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Blora TA 2014. Perda Nomor 5 tentang Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Angaran 2015. Perda Nomor 6 tentang APBD Tahun 2016. Perda Nomor 7 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Derah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora. Sementara itu untuk mendukung investasi dan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora telah menerbitkan 485 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 16 Ijin Prinsip, 16 Ijin Usaha, 16 Ijin Lokasi. Perkembangan Perda dan Perijinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Data sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.3

Perkembangan Penerbitan Perda dan Perijinan Perda dan Perijinan

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Perda Yang Diterbitkan

20

7

14

8*)

8

Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW

0

0

0

0

0

Jumlah Peraturan Daerah Untuk RTRW

1

0

0

0

0

NA

865

874

376*)

485

**)

**)

Jumlah IMB Yang Dikeluarkan Jumlah Ijin Prinsip Yang Dikeluarkan


0

3

72

36

**)

16

17

Perda dan Perijinan

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Ijin Usaha Yang Di Keluarkan

0**)

957**)

72

36**)

16

Jumlah Perijinan Investasi PMA Yang Dikeluarkan/Setujui

NA

12

4

8

8

Jumlah Perijinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui

1.219

957

917

391**)

622

**)

**)

**)

Jumlah izin lokasi

0

0

**)

Jumlah pemohon izin lokasi

0

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

0

**)

**)

0

**)

2

0

0

**)

3

**)

**)

16

**)

16

**)

3

0 2 1

Sumber: Bagian Hukum Setda dan BPMPP *) Perda yang diterbitkan tahun 2014 direvisi oleh Bagian Hukum, semula 1 buah menjadi 8 buah. Jumlah IBM direvisi oleh BPMPKB semula 662 menjadi 376 **) Data yang dikeluarkan direvisi oleh BPMPP

I.2.3. Pelanggaran Perda Peraturan Daerah merupakan peraturan yang bersifat mengikat dan harus dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah, maka akan dikenakan sanksi pelanggaran. Perkembangan pelanggaran dan penegakan perda sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.4

Pelanggaran dan Penegakan Perda Perda dan Perijinan

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda

NA NA

NA NA

111 207

51 43

93 64

Sumber: Satpol PP

I.2.4. Aparatur Negara 1. Pegawai Negeri Sipil Bila merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010–2015, salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Blora adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasarannya ialah dengan mewujudkan kompetensi dan

18


kapabilitas aparatur serta mewujudkan aparatur yang jujur, berdedikasi tinggi dan memiliki semangat melayani. Gambar 3.2 Struktur PNS Kabupaten Blora Berdasarkan Golongan Tahun 2015 (%) 50 40 30 20 10 03,42 Gol I

41,02

40,62

Gol III

Gol IV

14,94 Gol II

Sumber Daya Aparatur merupakan pilar bagi pembangunan di Kabupaten Blora. Berdasarkan data SIPD Tahun 2015, jumlah PNS di Kabupaten Blora mencapai 9.625 orang, pejabat fungsional pada Pemerintah Kabupaten Blora sejumlah 6.590 orang atau 68,47% dari keseluruhan jumlah PNS. PNS Pemerintah Kabupaten Blora didominasi Golongan IV mencapai 3.910 orang, Golongan III ada 3.948 orang, Golongan II berjumlah 1.438 orang, dan Glongan I sebanyak 329 orang. Bila dilihat dari tingkat Pendidikan, maka persentase PNS pada Pemerintah Kabupaten Blora 2015 dapat tersaji dalam diagram berikut:


19

Gambar 3.3 Pendidikan PNS Kabupaten Blora Tahun 2015 (%)

60

52.34

50 40 30

21.75

22.18

20 4.73

10 0 SMA

Diploma

S1

S2

Diagram diatas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan PNS pada Pemerintah Kabupaten Blora adalah Sarjana (S1) sejumlah 52,34% (4.734 orang). Pemerintah Kabupaten Blora mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik melalui peningkatan pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan. Hal ini dapat tercermin dari peningkatan jumlah PNS yang mengajukan izin belajar maupun tugas belajar serta peningkatan jumlah peserta Kediklatan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur semoga pembangunan di Kabupaten Blora dapat terwujud sebagaimana arah dan sasaran pembangunan. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan Pejabat Struktural/Fungsional serta Pensiunan adalah sebagai berikut:

20


Tabel 3.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Berdasarkan Gender, dan Jabatan No 1.

2.

3.

Uraian

2011

2012

Berdasarkan 10.330 9.974 Gender Laki-laki 5.741 5.521 Perempuan 4.589 4.453 Pejabat Struktural Eselon I 0 0 Eselon II 24 24 Eselon III 138 142 Eselon IV 679 612 Pejabat Fungsional 7.429 6.780 Sumber: BKD *) Data direvisi tahun 2015

2013

2014

2015

9.569

9.415*)

9.625

5.241 4.328

5.150 4.265

5.159 4.466

0 25 146 670 6.523

0 22 146 674 5.729

0 26 149 695 6.590

2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 2 ditegaskan bahwa Jati diri TNI adalah sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Sebagai Tentara profesional, TNI mempunyai kegiatan operasi militer selain perang dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia seperti : 1. Mengatasi gerakan sparatis bersenjata. 2. Mengatasi pembrontakan bersenjata 3. Mengatasi aksi terorisme 4. Mengamankan wiilayah perbatasan 5. Mengamankan obyek vital nasional yg bersifat strategis 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia berdasar kebijakan politik luar negeri 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta SIPD Kab. Blora 2015

21

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 10. Membantu polri dalam tugas kamtibmas yang diatur dalam undang-undang 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yg sdg berada dii indonesia 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap perompakan, pembajakan dan penyelundupan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya, TNI menggunakan dasar kebijakan dan keputusan politik Negara. Sebagai alat negara TNI mempunyai fungsi sebagai : 1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman 3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Perkembangan jumlah TNI yang mempertahankan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai mana tabel berikut :

22


Tabel 3.6

Jumlah TNI di Kabupaten Blora Jenis Data Kodim Makodim

2011

2012

2013

2014

2015

465 75

472 78

474 79

538 111

545 92 48

Koramil 01 (Kec. Blora)

37

37

38

48

Koramil 02 (Kec. Jepon & Bogorejo)

41

42

42

36

34

Koramil 03 (Kec. Banjarejo)

27

28

28

28

28

Koramil 04 (Kec. Tunjungan)

22

22

22

22

23

Koramil 05 (Kec. Cepu)

29

30

30

31

31

Koramil 06 (Kec. Jiken)

19

19

19

18

20

Koramil 07 (Kec. Sambong)

18

18

18

16

18

Koramil 08 (Kec. Kedungtuban)

25

25

25

23

25

Koramil 09 (Kec. Randublatung)

28

29

29

28

41

Koramil 10 (Kec. Menden)

22

22

22

16

16

Koramil 11 (Kec. Jati)

21

21

21

17

19

Koramil 12 (Kec. Ngawen)

31

31

31

39

39

Koramil 13 (Kec. Kunduran)

26

26

26

34

35

Koramil 14 (Kec. Todanan)

22

22

22

33

34

Koramil 15 (Kec. Japah)

22

22

22

23

25

-

-

-

15

17

POM

24

24

21

21

21

YONIF 410

Pos Bogorejo

584

581

581

606

DKT

16

16

18

18

22

MINVET

12

12

9

9

22

1,101

1,105

1,103

1.192

Jumlah TNI AD

497

1.107

Sumber: Kodim 0721 Blora

Bila kita perhatikan tabel di atas, pada tahun 2015 jumlah prajurit yang ditugaskan di wialayah Kabupaten Blora turun 85 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.192 prajurit. Hal ini disebabkan karena ada yang pindah satuan, pensiun, mutasi di batalyon lain karena Tabel Organisasi Personel Bataliyon Kabupaten Blora telah terpenuhi dan telah sesuai dengan job atau jabatan yang dibutuhkan khusunya bagi pasukan tempur. SIPD Kab. Blora 2015

23

3. POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Perkembangan jumlah Polri yang mengamankan Pemerintah Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Jumlah Polisi di Kabupaten Blora Jenis Data Anggota Polisi Resort Kabupaten Kepolisian Sektor Anggota Polisi Sektor

2011

2012

2013

2014 *)

285

15

15

16

*)

*)

583

346

370

354

15

15

*)

*)

416

392

2015

409

365

405

Sumber: Polres Blora *) Direvisi Polres Blora

4. Perangkat Kelurahan Jumlah aparat kelurahan tahun 2o15 adalah 139 orang. Dari jumlah tersebut, dilihat dari tingkat pendidikan didominasi pendidikan sarjana 78 orang, disusul kemudian pendidikan SLTA dan sederajat 49 orang. Perangkat kelurahan adalah aparat yang mempunyai tugas melayani rakyat secara langsung. Mereka adalah aparatur pemerintah dari PNS yang diberi tugas di tingkat kelurahan. Data tingkat pendidikan perangkat kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

24


Tabel 3.8

Tingkat Pendidikan Perangkat Kelurahan Tingkat Pendidikan

2011

2012

2013

2014

2015

*)

SD SMP

5 8

5 8

3 6

2 2

SLTA

52

50

44

50*)

Diploma

4

4

4

5*)

Sarjana

72

68

60

76*)

Jumlah Sumber: BKD *) Direvisi

141

135

117

135*)

1 2 49 9 78 139

5. Perangkat Desa Dengan terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan perangkat desa akan menjadi motor penggerak dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Untuk itu perangkat desa perlu membekali diri dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pemerintahan desa. Jumlah perangkat desa saat pendataan posisi 31 Oktober 2014 tercatat sebanyak 2.601 orang. Sementara itu sampai tahun 2015 belum ada pergerakan karena pendataan masih berlangsung sampai akhir tahun 2015. Dilihat dari latar belakang pendidikan, hampir separoh perangkat desa berpendidikan SMA ( 44,52%). Pendidikan SMP dan SD hampir imbang, masing-masing 25,10% dan 18,38%. Demikian pula halnya pendidikan diploma dan sarjana, masing-masing 1,98% dan 8,02%. Jumlah perangkat desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9

Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Tahun 2015 No

Kecamatan

SD

SMP

SMA

Diplm

Sarjn

Jml

1.

Banjarejo

66

48

92

2

13

221

2.

Blora

37

31

119

5

55

277

3.

Bogorejo

18

35

43

12

5

113


25

No

Kecamatan

SD

SMP

SMA

Diplm

Sarjn

Jml

4.

Cepu

6

21

48

7

23

105

5.

Japah

15

43

78

0

2

138

6.

Jati

40

34

109

0

3

186

7.

Jepon

90

85

89

2

18

284

8.

Jiken

20

16

47

1

3

87

9.

Kedungtuban

20

33

78

1

18

150

10.

Kradenan

13

20

51

3

8

95

11.

Kunduran

32

62

56

3

5

158

12.

Ngawen

53

65

102

1

18

239

13.

Randublatung

34

27

60

7

9

137

14.

Sambong

31

22

35

0

2

90

15.

Todanan

41

50

88

5

9

193

16.

Tunjungan

30

28

54

0

7

119

Jumlah 454 620 Sumber: Kantor Kecamatan, diolah

1.149

49

198

2.562

I.2.5. Kondisi Sarana Prasarana Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Sarana dan prasarana pemerintahan desa merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan utama dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewnangan untuk memanfaatkan dana desa, salah satunya untuk memperbaiki sarana dan prasarana pemerintah desa. Kondisi sarana prasarana kantor desa tahun 2015 masih meggunakan data sebelumnya karena masih dalam proses update data. Adapun kondisi sarana prasarana kantor desa dapat dilihat dalam tabel berikut :

26


Tabel 3.10

Kondisi Sarana Prasarana Kantor Pemerintahan Desa Tingkat Kerusakan

2013

2014

2015

Kondisi Baik Rusak Ringan (Kerusakan < 30%) Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%) Rusak Berat (Kerusakan >50%) Belum melaporkan Jumlah

83 18 12 4 178 295

133 39 34 8 81 295

133 39 34 8 81 295

Sumber: Kantor Kecamatan, diolah

Dari data di atas ada perkembangan pemerintahan desa yang belum melaporkan kantor desa yang dilaporkan, dari 178 pada tahun 2013 menurun menjadi 81 desa yang belum melaporkan kondisi kantor pemerintahan. Sedangkan pada tahun 2015 belum ada perubahan data. Kondisi baik sebesar 62%, rusak ringan 18 %, rusak berat 16%. II. SOSIAL BUDAYA II.1. Demografi II.1.1. Kependudukan dan Catatan Sipil II.1.1.1. Pengelompokan Penduduk menurut Jenis kelamin Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2015 mencapai 984.848 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 492.086 jiwa dan perempuan sebanyak 492.762. Dari jumlah tersebut yang wajib memiliki KTP 763.761 orang ( laki-laki 231.613 jiwa, perempuan 239.504 jiwa). Data penduduk selengkapnya sebagai mana dalam tabel berikut :


27

Tabel 3.11

Jumlah Penduduk (dalam Jiwa) Penduduk

2011

2011*)

2012

2012*)

2013**)

2014**)

2015**)

Jumlah Penduduk

863.356

833.768

839.384

846.432

969.381

974.309

984.848

Laki-laki

425.447

411.162

415.989

417.401

484.116

486.570

492.068

Perempuan 437.909 422.606 423.395 429.031 485.265 487.739 492.762 Sumber : BPS Keterangan *) Data disesuaikan hasil SP2010 **) Data Dindukcapil, Data Tahun 2014 direvisi

II.1.1.2. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Umur Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktifitas penduduk pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan analisis struktur umur penduduk akan berkaitan dengan banyaknya penduduk di usia produktif di suatu daerah. Gambar 3.4 Penduduk menurut Kelompok umur di Kabupaten Blora Tahun 2015 85,806

>65 th 40,646

60-64 th

58,075

55-59 th

65,519

50-54 th 45-49 th

69,300

40-44 th

72,947

35-39 th

82,634 82,866

30-34 th 74,625

25-29 th

88,329

19-24 th 43,773

16-18 th 13-15 th

47,447

7-12 th

83,378

4-6 th

41,584 0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000 100,000

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Blora

28


II.1.1.3. Pengelompokan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan data Dindukcapil Kabupaten Blora, dilihat dari tingkat pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2015 didominasi oleh lulusan SD yang mencapai 57,07 %. Dari data juga diketahui bahwa jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pendidikan SLTA ke atas baru mencapai 19,43 %. Namun, penduduk yang menempuh pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun mencapai 74,69%. Gambar 3.5 Penduduk menurut Tingkat pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2015 S1, 19,028 Diploma, 8,712 Tamat SMA, 120,175

Tamat SMP, 135,605

S2, 1,055 S3, 12 Tidak Tamat SD, 45,226

Tamat SD, 439,171

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Blora

II.1.2. Kepala Keluarga Jumlah KK dari tahun 2011 sampai 2015 naik 7% (20.451 KK). Perkembangan jumlah KK dapat dilihat dalam tabel berikut :


29

Tabel 3.12

Jumlah KK Kabupaten Blora Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah KK

290.146

295.331

297.186

303.236

310.597

Sumber : Dindukcapil II.1.3. Pemberdayaan Perempuan Perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan. Peran serta perenpuan dalam proses pembangunan akan menjadikan kesempurnaan dalam memenuhi kebutuhan dalam pembangunan urusan pemberdayaan perempuan. Perkembangan jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13

Jumlah Pejabat Perempuan No

Uraian

Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II Jumlah Perempuan Yang 2. Menempati Jabatan Eselon III Jumlah Perempuan Yang 3. Menempati Jabatan Eselon IIV Sumber : BPMPKB 1.

2012

2013

2014

2015*)

3

3

3

4

16

19

19

18

196

213

213

218

Berdasarkan data di atas jumlah transmigrasi tahun 2014 tidak ada data karena tahun ini tidak mendapat kuota dari pemerintah pusat. dengan demikian ada tahun ini jumlah transmigran baru juga tidak ada data. II.2. Kesehatan II.2.1. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan di Kabupaten Blora berupa poskesdes mencapai angka 204. Bila dibandingkan dengan jumlah desa 30


sebanyak 271 desa, maka masih ada 67 desa yang belum mempunyai poskesdes. Namun demikian masih ada 142 sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas 26 unit, puskesmas pembantu 58 unit, puskesmas keliling 38 unit, dan 22 unit poliklinik. Jumlah sarana kesehatan dijelaskan dalam tabel berikut: Jumlah Sarana Kesehatan No

Sarana Kesehatan

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

1.

Posyandu

1.282

1.279

1.280

1.282

1.288

Unit

2.

Poskesdes

151

169

169

204

204

Unit

3.

Puskesmas : Induk

26

26

26

26

26

Unit

Pembantu

57

57

57

57

58

Unit

Keliling

32

32

32

32

36

Unit

18

19

21

22

Unit

4.

Poliklinik

5.

RSU Daerah

NA

Tipe C

2

2

2

2

2

Unit

Tipe D

1

1

1

0*)

0

Unit

6.

Rumah Sakit Angkatan Darat

1

1

1

1

1

Unit

7.

RSU Swasta (Tipe D)

3

3

3*)

3

3

Unit

8.

Klinik/Praktek Dokter

275

279

291*)

326*)

439

Unit

Sumber : Dinas Kesehatan *)Direvisi

II.2.2. Layanan Air Bersih Di Kabupaten Blora ada beberapa wilayah yang rawan kekeringan saat kemarau tiba. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan leding, sumur lindung, mata air, sungai, dana air hujan, dan air kemasanPerkembangan layanan air bersih di Kabupaten Blora sebagai mana dalam tabel berikut :


31

Tabel 3.14

Perkembangan Layanan Air Bersih Sarana Kesehatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Air Bersih

2012

2013

2014

2015

Ket

355.114

288.848

134.887*)

814.445

RT

NA

NA

79.314

52,832

RT

NA

NA

255.931

702,060

RT

NA

NA

17.954

43,177

RT

NA

NA

1.300

1,306

RT

NA

NA

339

334

RT

NA

NA

775

2,391

RT

NA

NA

650

642

RT

NA

NA

238

78

RT

NA

NA

10.992

11,625

RT

1. Leding (Perpipaan) 2. Sumur Lindung 3. Sumur Tidak Terlindung 4. Mata Air Terlindung 5. Mata Air Tidak Terlindung 6. Sungai 7. Danau/Waduk 8. Air Hujan 9. Air Kemasan Sumber : Dinas Kesehatan

II.2.3. Industri Farmasi, dan Pedagang Kesehatan Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah apotek di Kabupaten Blora mencapai 45 unit. Bila dirata-rata, tiap kecamatan hampir ada 3 apotik. diharapkan dengan berkembangnya apotik mampu membantu permasalah penduduk dalam bidang kesehatan. Data perkembangan industri farmasi, apotek dan toko obat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15

Industri Farmasi, Apotek dan Toko Obat No 1. 2. 3.

Sarana Kesehatan

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Gudang Farmasi PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang Penyalur Alat Kesehatan

1

1

1

1

1

Unit

1

1

1

1

1

Buah

2

2

0

0

0

Cabang

36

37

43

43*)

45

Unit

3

10

6

7

7

Unit

4.

Apotek

5.

Toko Obat

Sumber : Dinas Kesehatan *) Direvisi 32


II.2.4. Kesehatan Masyarakat Lima tahun terakhir jumlah balita kurang gizi menurun drastis. Jumlah orang sakit jiwa tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya 390 orang. Namun untuk kasus balita gizi buruk tahun 2015 menjadi 780 dari tahun sebelumnya 693 kasus. Data kesehtan masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

Kondisi Kesehatan Masyarakat Sarana Kesehatan

2011

Jumlah orang sakit jiwa Jumlah seluruh balita kurang gizi Jumlah anak balita (0-3 thn) Jumlah ibu hamil gizi buruk Rata-rata jumlah penduduk yang sakit

2012

2013

2014

2015 *)

Ket

383

653

1.015

390

280

Orang

5.312

4.897

2.423

693*)

780

Balita

29.397 NA

35.456 542

36.417 311*)

35.521*) NA

35.302 758

Balita Orang

415.847

438.264

573.240

237.535*)

473.054

Orang

Sumber : Dinas Kesehatan & BPMPKB

Sementara itu, menurut data dari RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu jumlah penderita yang dirawat dalam tahun 2015 karena kurang gizi ada 4 orang, jumlah balita kurang gizi ada 12 anak, jumlah. Sedangkan jumlah penduduk meninggal menurut wabah yaitu wabah Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) ada 11 penderita yang meninggal dunia.

Tabel 3.17

Jumlah Penderita Masalah Kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Keterangan

Jumlah Penderita

Jumlah Orang Kurang Gizi

4

Jumlah Balita Kurang Gizi

12

Menurut Wabah Infeksi Saluran Pernafasan Sumber : RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu

11

Sedangkan penyakit menular yang di rawat di RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu tahun 2015 terbesar adalah Demam Berdarah SIPD Kab. Blora 2015

33

sebanyak 137 penderita, disusul Tuberkolusis sebanyak 115 penderita, dan Hepatitis sebanyak 37 penderita. AIDS menempati urutan keempat sebanyak 12 penderita dan Meningitis sebanyak 11 penderita. Gambar 3.6 Penyakit Menular yang Diderita Pasien Rawat Inap RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 12; 4%

137; 42%

115; 36%

11; 3% 5; 2% Demam berdarah

Hepatitis

42; 13% Malaria

Meningitis

Tuberkulosis

AIDS

Data Sepuluh Penyakit Rawat Inap dengan Jumlah Penderita Tertinggi tahun 2015 di RSUD dr. R. Soetijono Blora tertinggi adalah penderita Hipertensi sebanyak 539 penderita. Sedangkan penderita yang paling sedikit adalah adalah Asma sebanyak 222 penderita. 10 besar penyakit rapat inap RSUD dr. R. Soetijono Blora sebagai mana berikut :

Tabel 3.18

Jumlah 10 Penyakit Tertinggi Pasien Rawat Inap RSUD RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2015 Penyakit 1. 2. 3. 4.

34

Hipertensi Diabetus Militus Diare Stroke

Jumlah Penderita 539 520 454 415


Penyakit 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tumor Penyakit jantung iskemik Dispepsia ISPA Anemia Asma

Jumlah Penderita 400 311 295 247 239 222

Sumber : RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu

10 Penderita Tertinggi RSUD dr. R. Soetijono Blora tahun 2015 terbesar adalah Gangguan refraksi dan akomodasi sebanyak 4.600 penderita. Sedangkan penderita terkecil adalah penderita Konjungvitas sebanyak 433 penderita. Daftar 10 penyakit rawat jalan terbesar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.19

Jumlah Penderita Tertinggi Pasien Rawat Jalan RSUD dr. R. Soetijono Blora Tahun 2015 Penyakit

Jumlah Penderita

1.

Gangguan refraksi dan akomodasi

2.

Diabetus Militus

1.549

3.

Hipertensi

1.390

4.

Stroke

1.333

5.

Scizofrenia

1.207

6.

Penyakit telinga dan prosesus mastoid

940

7.

Penyakit pulpa dan periapikal

914

8.

ISPA

755

9.

Epilepsi

618

10.

Konjungvitas

433


4.600

Sedangkan untuk data Sepuluh Penyakit Rawat Inap dengan Jumlah Penderita Tertinggi tahun 2015 di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu penderita terbesar dengan penyakit Post Partum dengan masalah sebanyak 871 penderita. Sedangkan SIPD Kab. Blora 2015

35

rangking 10 adalah TBC sebanyak 222 penderita. Selanjutnya ranking 10 besar penyakit rapat inap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.20

Jumlah 10 Penyakit Tertinggi Pasien Rawat Inap RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Jumlah Penderita 871 798

Penyakit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Post Partum dengan masalah Mild and moderate Birth Asphyxia Fetus and new born affected by premature repture and membrans Premature rupture or membran, onset of labour within 24 hours Post date birthing Post partum dengan sectio secarea stroke, not specified as haemorrhage or infection Premature rupture of membran Anemia gravis TBC

455 365 302 287 254 251 242 222


Data Sepuluh Penyakit Rawat Jalan dengan Jumlah Penderita Tertinggi RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu tahun 2015 terbesar adalah DM Komplikasi sebanyak 1.395 penderita. Sedangkan penderita terkecil adalah penderita gangguan anxietas sebanyak 301 penderita. Daftar 10 penyakit rawat jalan terbesar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.21

Jumlah Penderita Tertinggi Pasien Rawat Jalan RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu Tahun 2015 Penyakit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

36

DM Komplikasi (apa saja) Osteo Arthritis Katarak Hamil multipel Stroke, not specified as haemorrhage or infarction TBC

Jumlah Penderita 1.395 940 811 599 583 498


7. 8. 9. 10.

Pulp degeration Epilepsi Hipertensi primer Gangguang anxietas lainnya

422 717 392 301


II.2.5. Keluarga Berencana Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) adalah untuk pengendalian jumlah penduduk dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jumlah Peserta Aktif KB tahun 2015 mencapai 23.745 orang. Sedangkan pasangan usia subur (PUS) yang KB sebesar 156.887 pasang. Rincian data program KB sebagai berikut :

Sarana Kesehatan

Tabel 3.23 Program Keluarga Berencana

Jumlah peserta program KB aktif Laki-laki

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

30.644

32.656

33.290

28.873

23.745

Orang

1.676

1.579

1.574

1.089

1.040

Orang Orang

Perempuan

28.968

31.077

31.716

27.784

22.705

Jumlah akseptor KB

156.497

162.034

166.062

165.955

156.887

Orang

6.032

6.419

6.236

6.385

*)

5.070

Orang

150.465

155.615

159.826

165.665

*)

151.817

Orang

195.469

199.465

203.336

206.372

*)

206.334

Pasang

156.497

162.034

*)

172.050

*)

156.887

Pasang

Laki-laki Perempuan Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB

166.062

Sumber : BPMPKB *) Data direvisi BPMPKB tahun 2015

II.2.6. Tenaga Kesehatan Tahun 2015 dokter spesialis di Kabupaten Blora 46 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 33 orang. Kebutuhan dokter spesialis di RSUD Blora dan Cepu sangat dibutuhkan karena dari fisik bangunan dan sarana prasarananya sudah memadai. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya bisa dicermati pada tabel berikut: SIPD Kab. Blora 2015

37

Tabel 3.24 Jumlah Tenaga Medis Tenaga Kesehatan

2011

2012

2013

2014 2015 Ket.

Dokter Umum

105

100

72

72

92

Orang

Dokter Spesialis

15

16

30

33

46

Orang

Dokter Gigi

22

21

20

21

19

Orang

Perawat

675

593

558

574

554 Orang

Bidan

151

133

131

145

181 Orang

Ahli Penyehatan Lingkungan

26

26

23

20

23

Orang

Ahli Gizi

39

32

37

41

43

Orang

Analis Laborat

23

53

43

43

53

Orang

Bidan Desa

295

289

289

289

280 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Blora dan RSUD Cepu

II.2.7. Kebidanan Bidan memiliki peran penting dalam asuhan persalinan fisiologis kepada ibu bersalin (postnatal care), menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru lahir (kunjungan neonatal care). Kunjungan ibu hamil sesuai standar minimal 4 kali (K4) dengan pemberian pelayanan yang minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan ke dua, dan dua kali pada triwulan ke tiga dari umur kehamilan. Prosentase persalinan tenaga kesehatan tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,8%. Data kebidanan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.25 Kegiatan Kebidanan 2013

2014

2015

Satuan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

99,50

99,80

99,33

%

Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan

11.731

12.164

11.919

orang

Tenaga Kesehatan

38


2013

2014

2015

Satuan

Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin

11.787

12.185

12.000

orang

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani

89,30

100

100

%

Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan

2.412

2.830

3.068

orang

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

295

295

295

desa

Cakupan Kunjungan Bayi

96,83

95,60

98,48

%

Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

11.392

11.589

11.831

bayi

Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama

11.765

12.116

12.013

bayi

Tenaga Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan. Keterangan *) Data disesuaikan

II.2.8. Penanganan Penderita Penyakit Diatara penderita TBC, DBD, Acute Flacit Paraly yang perlu diwaspai adalah bertambahnya perkiraan penderita TBC BTA dari 859 tahun 2014 menjadi 908 pada tahun 2015. Penangana penyakit di Kabupaten Blora dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3.26 Penanganan Penderita Penyakit 2013

2014

2015

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA penyakit

96

90

52

%

Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati

85 9

475

473

orang

Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA

88 8

859

908

orang

Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati

5

4

3

orang

Jumlah Perkiraan Penderita Baru Acute Flacid Paraly

1

4

4

orang

Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi

1

1

1

desa

29 5

295

295

desa

Tenaga Kesehatan

Jumlah Desa Siaga Aktif Sumber : Dinas Kesehatan


Satuan

39

II.3. Pendidikan II.3.1. Sekolah, Siswa dan Guru Berdasarkan data yang ada pada Tahun Pelajaran 2014/2015, jumlah SD sebanyak 598 unit, SMP 87 unit, SMU dan SMK 76 unit. Jumlah siswa yang perlu dicermati pada tahun 2015 adalah siswa PAUD naik hampir 400 anak dan gurunya juga naik 400 orang lebih. Data kondisi pendidikan formal di Kabupaten Blora sebagai mana berikut : Tabel 3.27 Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru Kabupaten Blora No 1.

Uraian

Jumlah Sekolah TK SLB SD SLTP SMU SMK 2. Jumlah Siswa TK SLB SD SLTP SMU SMK 3. Jumlah Guru TK SLB SD SLTP SMU SMK Sumber :Dindikpora

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

536 4 599 84 23 34

549 4 595 84 23 46

543 4 594 85 23 46

528 4 598 86 22 54

538 4 598 87 22 54

buah buah buah buah buah buah

18.088 233 83.807 29.923 8.236 12.918

18.184 212 81.514 29.227 8.015 15.970

19.600 214 78.394 30.341 7.999 15.962

20.135 236 74.764 31.073 7.997 20.156

20.507 241 74.330 30.938 8.206 19.916

orang orang orang orang orang orang

1.077 48 5.774 1.479 679 975

1.578 52 5.621 1.879 579 1.230

1.517 58 5.488 1.911 676 1.051

1.532 57 6.190 2.032 677 1.078

1.979 110 6.389 2.034 666 1.321

orang orang orang orang orang orang

Jumlah pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora Tahun 2015 dilakukan yang oleh Menteri Agama seperti Madrasah Ibditidaiyyah (MI) 71 unit, Madrasah Tsanawiyyah (MTs) 50 unit, dan Madrasah Aliyah (MA) 11 unit. Data pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora sebagai mana berikut : 40


Tabel 3.28 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru dibawah Kementerian Agama No

Uraian

2011

2012

2013

Jumlah Sekolah MI 65 72 70 MTs 53 52 54 MA 12 12 12 2. Jumlah Siswa 7.538 7.434 7.856 MI 9.903 10.467 10.467 MTs 2.250 2.216 2.216 MA 3. Jumlah Guru MI 639 632 632 MTs 819 814 814 MA 228 227 227 Sumber : Kankemenag Kab. Blora *) Direvisi

2014

2015

Ket

69 *) 54 11

71 54 13

buah buah buah

8.268 11.014 2.568

8.282 10.811 2.587

orang orang orang

719 1.058 304

716 1.010 290

orang orang orang

1.

II.3.2. Angka Partisipasi Sekolah, Kasar dan Murni Perekembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kurun waktu 3 tahun bergerak membaik walau pun lamban. Sementara itu perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat cenderung naik. Namun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C cenderung turun. Data perkembangan APS, APK dan APM Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.29 APS, APK dan APM Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 No 1.

2.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun

NA

87

97

96,07

96,07

%

13 - 15 Tahun

NA

62

82

89,56

89,56

%

16 - 18 Tahun

NA

33

53

50,44

50,44

%

Angka Partisipasi Sekolah Usia Di Bawah 7 Tahun Jenjang Prasekolah

NA

NA

20

24,39

NA

%

Jenjang SD/MI/Sederajat

NA

NA

13

13,38

10

%


41

No

Uraian

3.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

4.

2011

2012

2013

2014

2015

Jenjang SD/MI/Sederajat

NA

100

Jenjang SMP/MTs/Sederajat

NA

90

Jenjang SD/MI/Paket A

NA

Jenjang SMP/MTs/Paket B

NA

Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C

NA

Ket

102

100,11

105,57

%

96

99,53

103,61

%

90

86

82,69

91,87

%

63

62

66,55

71,38

%

31

49

48,33

45,30

%

Angka Partisipasi Murni (APM)

Sumber : Dindikpora Kab. Blora

II.3.3. Angka Kelulusan, Melanjutkan dan Siswa Miskin Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun 2015 sebanyak 13.956 anak, yang melanjutkan sekolah 13.763 anak. Artinya ada 3.807 (27,27%) anak lulusan SD/MI pada tahun 2015 yang belum bisa melanjutkan sekolah ke jenjang di atasnya. Sementara kebijakan pemerintah mengharuskan warganya untuk mengkuti pendidikan dasar 9 tahun. Dengan demikiandibutuhkan upaya yang sinergi untuk menangani masalah ini. Dala angka kelulusan Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.30 Angka Kelulusan, Melanjutkan dan Siswa Miskin Kabupaten Blora No 1.

2.

42

Uraian Angka Kelulusan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

NA

NA

14.336

14.622

13.956

Orang

NA

NA

10.864

12.086

13.746

Orang

NA

NA

7.766

7.213

8.601

Orang

NA

NA

13.419

14.359

13.763

Orang

NA

NA

9.208

9.628

10.298

Orang


No

Uraian

3.

Jumlah Siswa Miskin Jenjang SD/MI/Sederajat Jenjang SMP/MTs/Sederajat Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat

2011

2012

NA

NA

NA 2.560

2013

2014

2015

Ket

1.662

45.827

45.827

Orang

NA

3.588

14.487

14.487

Orang

3.054

3.651

13.658

13.658

Orang


II.3.4. Guru Di dunia pendidikan guru merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prosentase kualifikasi guru yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan yang masih rendah adalah dari guru SMP/MTs/Sederajat (77,44%). Sementara itu untuk jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK sudah di atas 90%. Perkembangan guru dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.31 Kualifikasi dan Jumlah Guru Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Kualifikasi Guru Yang Sesuai Kompetensi Yang Ditetapkan Secara Nasional SD/MI/Sederajat

NA

NA

SMP/MTs/Sederajat

NA

SMA/MA

NA

SMK

NA


49,70

90,39

90,39

%

NA

55,60

77,44

77,44

%

NA

46,90

95,54

95,54

%

NA

17,70

93,21

93,21

%

43

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Pemenuhan Jumlah Guru Yang Diperlukan SD/MI/Sederajat

NA

NA

73,30

73,30

73,30

%

SMP/MTs/Sederajat

NA

NA

59,20

59,20

59,20

%

SMA/MA

NA

NA

47,30

47,30

47,30

%

SMK

NA

NA

18,10

18,10

18,10

%


II.3.5. Pemuda dan Olah Raga Urusan Pemuda dan Olahraga menjadi strategis dalam upaya pembentukan karakter, pembentukan dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olah raga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Organisasi kepemudaan tahun 2015 dilaporkan 214 organisasi. Sementara itu untuk organisasi olah raga dilaporkan 35 organisasi. Data selengkapnya tentang pemuda dan olah raga dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3.32 Pemuda dan Olah Raga Uraian Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raga Organisasi Kepemudaan Organisasi Olahraga

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

40

46

46

46

46

Klub

12

12

15

15

15

Unit

NA

NA

NA

214

214

Buah

NA

NA

NA

35

35

Buah


II.3.6. Perpustakaan Tujuan utama mendirikan perpustakaan adalah untuk menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, gemar 44


membaca, berbudaya tinggi serta mendorong terciptanya pendidikan sepanjang hayat ( Long Life Education ). Untuk mendukung semua itu diperlukan perpustakaan dan sumber daya lain yang diantaranya SDM, koleksi dan masyarakat yang dilayani. Jumlah kunjungan ke perpustakaan taun 2015 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 163.323. Penurunan ini juga terjadi pada jumlah judul buku yang dimili oleh perpustakaan yang tinggal 15.279 judul. Penurunan judul ini setelah didata ulang dengan menggunakan program aplikasi layanan otomasi perpustakaan. Perkembangan data perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.33 Perkembangan Kegiatan Perpustakan Umum Kabupaten Blora Uraian Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 th Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah Jumlah koleksi buku yg tersedia di Perpustakaan Sumber : KPAD Kab. Blora

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

124.794

98.138

145.389

167.530

163.323

Kali

654.023

662.529

668.726

669.345

610.145

Orang

38.549

40.294

42.156

43.313

15.279

Unit

63.577

65.672

68.115

51.587*)

19.476

Unit

II.4. KESEJAHTERAAN SOSIAL II.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II.4.1.1. Komponen Harapan hidup

Angka harapan hidup Kabupaten Blora bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar menunjukkan posisi ke dua tertinggi mencapai 72,02 masih dibawah Kabupaten Pati 73,05 sedangkan untuk Kabupaten Grobogan dan Kudus masingmasing 70,45 dan 69,83. Sedangkan untuk Kabupaten Rembang dan Jepara masing-masing 70,64 dan 71,23. SIPD Kab. Blora 2015

45

Gambar 3.7 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 74 73 72 71 70 69 68

73,05 72,02 70,45

70,64

Grobogan

Rembang

71,23 69,83

Kudus

Sumber : BPS Kabupaten Blora

II.4.1.2. Komponen Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Blora tahun 2013 dibanding dengan daerah sekitarnya menempati rangking terendah hanya mencapai 85,46 sedangkan untuk Kabupaten Pati tercatat 89,56 sedangkan empat kabupaten lainnya seperti Grobogan, Rembang, Kudus dan Jepara masing-masing tercatat 91,78; 92,07; 94,16; 94,26. Angka ini merupakan tugas berat kita semua bisa mengejar nilai angka melek huruf dibanding dengan Kabupaten lainnya. Hal ini tidak hanya faktor pemerintah saja tetapi dari peran serta masyarakat untuk merubah pola pikir arti pentingnya pendidikan bagi mereka.

46


Gambar 3.8 Perbandingan AMH Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 Kudus

89,56

Rembang

85,46

Grobogan 80

85

94,26 94,16 92,07 91,78

90

95


II.4.1.3.Komponen Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mempunyai peran yang sangat berkaitan dengan angka melek hurufnya. Penyelesaian masalah di dua bidang ini sangat berkaitan erat sehingga tidak boleh terpisahkan. Tahun 2013 di Kabupaten Blora baru mencapai 6,55 tahun sedangkan untuk Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati , Kudus dan Jepara masing-masing 6,86; 7,30; 7,04; 8,49 dan 7,70. Gambar 3.9 Perbandingan Lama Sekolah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 7,7 8,49 7,04 7,3 6,55 6,86

Kudus Rembang Grobogan 0

5

10



47

II.4.1.4. Komponen Kemampuan Daya Beli

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan di tahun 2013 tercatat sebesar 647,35 ribu rupiah lebih rendah dari Kabupaten Rembang dan Pati yang telah mencapai 649,63 ribu dan 655,69 ribu rupiah, tetapi lebih tinggi dari Kabupaten Grobogan, Kudus dan Jepara yang masing-masing tercatat 640,93 ribu; 645,15 ribu; dan 642,98 ribu. Pengeluaran perkapita Kabupaten Blora lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lain karena dipengaruhi oleh harga-harga barang konsumsi sehari-hari yang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lain karena berbagai faktor seperti adanya biaya transportasi, bukan sentra industri pengolahan dan masih banyak lagi. Kondisi ekonomi dan tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan. Terbukanya lapangan kerja akan mengurangi pengangguran. Lapangan pekerjaan yang ada memberikan balas jasa terhadap pekerja atau karyawan, sehingga pekerja dengan balas jasa tadi mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki daya beli. Gambar 3.10

Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 (dalam ribu rupiah)

660 655 650 645 640 635 630

640,93

647,35 649,63

655,69 645,15 642,98


48


II.4.1.5. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Blora tahun 2013 mencapai 72,10. Nilai ini paling rendah dibanding dengan Kabupaten Grobogan 72,37, Kabupaten Rembang 73,53, Kabupaten Pati 74,58, Kudus 74,09 dan Jepara 74,13. Di provinsi Jawa Tengah, kabupaten Blora menduduki urutan ke 28 sementara untuk Kabupaten Grobogan urutan ke 24, Rembang urutan ke 19, Pati urutan ke 12 , Kudus dan Jepara masing-masing urutan ke 15 dan 14. Gambar 3.11 Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2009 – 2013 75 74 73 72 71 70

73,53 72,37

74,58

74,09

74,13

72,1


II.4.2. Kemiskinan Beras untuk Penduduk Miskin Untuk mengurangi beban penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten Blora membantu program bantuan beras penduduk miskin. Tahun 2015 penerima raskin sebanyak 72.463 jiwa. Data yang berkaitan dengan raskin sebagai mana dalam tabel berikut :


49

Tabel 3.34 Perkembangan Raskin di Kabupaten Blora Uraian Penerima Raskin KK Penerima Raskin Persentase RT Penerima Raskin Realisasi Beras Raskin

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

86,362

86,986

72,463

72,463

72,463

Jiwa

86,362

86,986

72,463

72,463

72,463

KK

10.41

10.08

8.69

8.63

8.63

%

15,545,160

15,657,480

13,043,340

13,043,340

13,043,340

1,600

1,600

Harga Beras 1,600 1,600 1,600 Raskin Sumber : Bagian Perekonomian Setda Blora

Juta / Ton Rp / Kg

II.4.3. Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Tingkat kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Blora yang tertinggi di Keluarga Prasejahtera, mencapai 121.764 KK. Disusul Keluarga Sejahtera Tingkat 1 sebanyak 73.741 KK. Data tingkat kesejahtraan keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.35 Perkembangan Raskin di Kabupaten Blora Uraian

2011

Keluarga Prasejahtera 120,532 Keluarga Sejahtera Tahap 68,194 1 Keluarga Sejahtera Tahap 46,121 2 Keluarga Sejahtera Tahap 26,674 3 Keluarga Sejahtera Tahap 7,794 3 Plus Sumber : BPMPKB Kabupaten Blora

50

2012

2013

2014

2015

Ket

123,196

121,441

121,441

121,764

KK

71,063

72,243

72,243

73,741

KK

46,086

49,411

49,411

53,407

KK

27,944

26,679

26,679

31,572

KK

7,645

7,499

7,499

7,662

KK


II.4.4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Jumlah karang taruna tahun 2015 tercatat sebanyak 124, TKSM sebanyak 16 orang, orgnisasi sosial 27, dan LSM di Kabapaten Blora 67. Data selengkapnya sebagai berikut : Tabel 3.36 Potensi dan Sumber PSKS Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

Karang Taruna 42 46 Tenaga Kesejahteraan Sosial 16 16 Masyarakat (TKSM) Organisasi Sosial 3 4 Lembaga Swadaya Masyarakat 86 86 Sumber : Disnakertransos dan Kesbangpol Kabupaten Blora

2013

2014

2015

Ket

52

52

124

Buah

16

16

16

Orang

4 61

4 61

27 67

Buah Buah

II.4.5. Penduduk Penyandang Masalah Sosial (PMS) Penyandang Masalah Sosial (PMS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan / keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Data PMS Kabupaten Blora Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.37 Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat Uraian Anak Jalanan Penderita Sakit Jiwa Gepeng (Gembel dan Pengemis) Jumlah Penderita HIV/AIDS Jumlah Pecandu Narkoba


2011

2012

2013

2014

2015 *)

Ket

20

20

258 733

278 NA

283 64

Jiwa Jiwa

110

20

216

657

45

Jiwa

14 195

*)

1 2

Jiwa Jiwa

0 510

0 3

80 195*)

51

Uraian Sarana Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin Bayi Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Komunitas Adat Terpencil Penyandang Tuna Netra Penyandang Tuna Rungu Penyandang Tuna Wicara Penyandang Tuna WicaraRungu Penyandang Tuna Daksa Penyandang Tuna Grahita Penyandang Cacat Jiwa Penyandang Cacat Ganda Tuna Susila Bekas Narapidana Pengidap HIV/AIDS Korban Penyalahgunaan NAPZA

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

0 103.459 491 3.103 3.938

0 102.459 3.103 3.938 317

92 242 -

580 757 -

2 231.294 541 3.303 4.213 118 725 600 346

1 131.402 527 3.294 4.217 274 725

1 3609 67 217 933 43 172

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa

-

-

915

915

122

Jiwa

1.109 345 97 143 -

1.546 597 593 205 197 201 -

2.065 909 790 291 554 387 80

2.002 909 733 291 288 387 33

189 123 64 25 54 81 12

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa

-

-

195

195

2

Jiwa

Sumber: Disnakertransos Kab. Blora *) Direvisi

II.4.6. Agama Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki manusia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan manusia. Kehidupan beragama penduduk Kabupaten Blora berlangsung cukup baik dan penuh toleransi, dengan saling memahami keyakinan beragama dan perbedaan agama antara satu dengan lainnya. Semua fungsi agama bisa dirasakan oleh penganut agama masing-masing apabila suasananya kondusif dan ada saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk lainnya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKBU) Blora sebagai penggerak dan Kementerian Agama sebagai pengayomnya. Prosentase pemeluk yang diayomi Kementerian Agama Kabuapten Blora dijelaskan dalam gambar berikut :

52


Tabel 3.38 Prosentase Penduduk Menurut Agama NO 1 2 3 4 5 6 7

AGAMA Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghuchu Lainnya

Sumber: Kankemenag Kab. Blora

PROSENTASE 98,44 0,88 0,44 0,01 0,04 0,01 0,18

Pendirian tempat ibadah merupakan upaya untuk meningkatkan kepribadian beragama, sehingga pembinaan moral akan meningkat. Perkembangan sarana ibadah di Kabupaten Blora tahun 2011-2015 sebagai mana dalam tabel berikut : Tabel 3.39 Sarana Ibadah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 Uraian Masjid Langgar/Mushola Gereja Kristen Gereja Katolik/Kapel Pura/Kuil/Sanggah Vihara/Cetya/Klenteng

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

934 3.432 54 14 4

997 3.483 54 17 1 3

997 4.113 58 11 1 5

997 4.113 58 11 1 5

1.107 4.219 58 12 1 6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah


Untuk tahun 2015, kuota jama’ah haji dari Kabuapten Blora menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 664 orang (2104) menjadi 457 orang. Perkembangan Jamaah Haji di Kabupaten Blora tahun 2011-2015 sebagai mana dalam tabel berikut :


53

Tabel 3.40 Jamaah Haji Kabupaten Blora Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Kuota

777

699

668

664

457

Orang

Pemberangkatan

713

699

668

662

457

Orang


Lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora berupa Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyyah, Sekolah Minggu dan Pondok Pesantren. Pada umumnya lembaga pendidikan keagamaan didirikan oleh masyarakat. Demikian pula pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan keagamaan diharapkan mampu mendukung pembangunan manusia seutuhnya, sehingga SDM yang ada dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yamg Maha Esa. Perkembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Blora tahun 2010-2014 sebagai mana dalam tabel berikut : Tabel 3.41 Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Pondok Pesantren di Kabupaten Blora Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Taman Pendidikan Al-Qur’an

-

-

625

663*)

651

Buah

71

117

117

121

121

Buah

11.764

13.906

13.942

14.227

15.142

Orang

Pondok Pesantren Jumlah Pondok Jumlah Santri


54


III. SUMBER DAYA ALAM III.1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perkebunan III.1.1. Pertanian Jumlah produksi padi sawah pada tahun 2015 sampai akhir bulan oktober ada kecenderungan meningkat di banding tahun 2014. e. Produksi jagung dan kedelai juga demikian. Hal ini disebabkan karena adanya upaya khusus dari pemerintah melalui Program Upsus Pajale. Meskipun pada tahun ini musim kemarau lebih panjang dibanding tahun yang lalu, peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dapat diupayakan. Sedangkan pada komoditas ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2015 produksinya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena komoditas ini biasanya ditanam pada lahan kering/ladang sehingga pertumbuhannya sangat tergantung pada iklim dan curah hujan. Produksi padi, jagung dan palawija selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut : Tabel 3.42 Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Pangan No. 1.

Komoditas

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Luas Tanam

71.560

67.324

87.123

71.438

76,301

Ha

Luas Panen

72.937

75.605

87.390

74.936

80,877

Ha

403,067

Ton Ha

Padi Sawah

Produksi Gabah 2.

409.358

3.513

4.342

8.966

6.179

13,041

4.731

3.955

5.870

7.796

10,470

Ha

15.753

19.221

25.554

35.710

35,725

Ton

Luas Tanam

60.249

54.353

44.743

52.374

57,559

Ha

Luas Panen

51.839

56.869

45.571

47.199

48,355

Ha

225.576

273.912

228.428

245.085

260,669

Ton

Luas Panen Produksi Gabah Jagung

Produksi 4.

402.874

Padi Ladang Luas Tanam

3.

338.706

392.506

Kacang Kedelai


55

No.

7.

Komoditas

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Luas Tanam

4.963

4.792

5.651

5.809

5,291

Ha

Luas Panen

3.548

6.428

2.824

6.079

6,868

Ha

Produksi

4.010

12.339

5.206

15.268

16,000

Ton

2.751

1.945

3.380

1.468

1,619

Ha

Ubi Kayu Luas Tanam

3.069

2.482

1,502

Ha

Produksi 40.837 35.600 84.572 Sumber : Dintanbunnakikan *) Data Sementara

68.517

43,211

Ton

Luas Panen

2.243

1.900

III.1.2. Hortikultura Pada tahun 2015 produksi tanaman hortikultura seperti cabai besar, tomat, terung, melon, blewah dan semangkamengalami penurunan dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan karena tanaman-tanaman tersebut sangat tergantung pada ketersediaan air. Semakin sedikit curah hujan maka produksinya juga akan menurun. Sementara untuk komoditas bawang merah dan cabe rawit menunjukkan adanya peningkatan. Kemungkinan disebabkan karena semakin banyak petani yang mengusahakan budidaya tanaman tersebut dan cuaca yang cocok untuk tanaman tersebut. Pada komoditas tanaman buah tahunan seperti mangga, pepaya, pisang, sawo, dan sukun pada tahun 2015 juga cenderung mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2014. Hal inikemungkinan disebabkan karena musim kemarau yang lebih panjang, di samping karena tanaman tersebut yang sudah tua atau rusak karena serangan penyakit, sehingga diperlukan adanya tanaman yang baru agar produksi dapat terus ditingkatkan. Untuk jenis komoditas jeruk siam, durian, jambu air, dan rambutan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014.

56


Tabel 3.43 Hortikultura di Kabupaten Blora No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komoditas Mangga Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Jeruk Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Pepaya Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Pisang Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Nanas Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Durian Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Melon Luas Areal Jumlah Produksi Produktivitas per Luas Alpukat Jumlah Produksi


2011

2012

2013

2014

2015

Ket

34.038 260.404

39.186 308.280

24.493 230.570

29.766 4.404

13.307,2 NA

Ton Ton

845.251

743.219

524.831

565.151

168.637

Buah

0,40

0,53

0,47

0,53

0,79

Kw / Pohon

9.649 60.199

2.678 27.531

525 6.330

813 667

1.184 667

Ton Ton

153.760

209.986

24.804

20.744

41.216

Buah

0,63

0,13

0,21

0,39

0,29

Kw/Pohon

1.502 12.633

1.084 8.710

1.075 10.082

1.569 1.402

937,3 1.402

Ton Ton

20.984

15.737

17.103

20.018

35.855

Buah

0,72

0,69

0,63

0,78

0,26

61.272 576.584

23.741 218.915

22.274 212.270

20.401 93.321

13.320,7 93.321

Ton Ton

571.069

542.309

462.361

450.788

475.743

Buah

1,07

0,44

0,48

0,45

0,28

Kw/Pohon

19,7 187

27,4 260

1,4 13

3,7 5

6.6 5

Ton Ton

1.825

1.677

384

588

691

Buah

-

-

0,6*)

10

Kw/Pohon

-

Kw/Pohon

170 1.534

366 2.292

164 1.477

225 7.928

266,9 7.928

Ton Ton

2.737

4.426

2.755

7.289

7.048

Buah

0,62

0,83

0,60

0,31

0,38

Kw/Pohon

181 2.926

59 845

56 1.167

56 1.172

46 584

Ha Ton

161,64

143,15

208,41

202,14

126.96

37,4

22,6

24,0

4,9

11,6

Kw/Ha Ton

57

No

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

58

Komoditas Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Nangka/Cempedak Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Rambutan Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Sawo Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Sirsak Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Sukun Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Melinjo Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Total Jumlah Pohon Produktifitas per pohon Bawang Merah Luas Areal Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Cabai

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

195

224

238

6

6

Ton

277

257

291

120

146

Buah

1,35

0,88

0,82

0,41

0,79

Kw/Pohon

6.575 61.832

5.783 53.478

3.261 31.742

1.748,0 5.651

1.529 5.651

Ton Ton

38.944

33.096

41.019

28.984

16.420

Buah

1,69

1,75

0,79

0,95

0,93

Kw/Pohon

475 3.845

451 3.606

268 2.656

120,5 1.195

358,9 1.195

Ton Ton

4.517

2.793

3.249

2.952

5,782

Buah

1,05

1,62

82,00

0,47

0,62

Kw/Pohon

574 5.387

394 3.607

349 3.457

244,5 511

197.90 511

Ton Ton

3.283

3.174

3.155

2.424

5.782

Buah

1,75

1,24

1,10

1,41

0,87

Kw/Pohon

284,2 2.658

265,3 2.658

214,6 1.927

191,4 647

157,3 647

Ton Ton

4.013

2.653

4.384

3.650

3.841

Buah

0,71

1,00

0,49

0,52

0,41

Kw/Pohon

693,2 5.412

194,2 5.471

108,9 1.080

197,9 248

150 248

Ton Ton

4.733

2.556

4.653

3.098

2.601

Buah

1,46

0,76

0,23

0,64

0,58

Kw/Pohon

135 5.373

291 888

177 1.727

85,6 243

58,1 243

Ton Ton

3.713

6.467

6.570

4.298

4.307

Buah

0,36

0,45

0,27

0,33

0,17

190 314,5 2.875

184 769,5 7.033

146 1.102,8 10.080

130 812,9 714

142 955,9 714

Kw/Pohon Ha Ton Ton


No

17.`

Komoditas Luas Areal Jumlah Produksi Jumlah Konsumsi Petsai/sawi Luas Areal Jumlah Produksi

2011

2012

2013

2014

2.105 2.612,2 25.919 43 235,3

1.785 2.130,4 21.577

3.989 12.599,0 146.343

2.071 9.347,6 1.518

1.304 5.274 1.518

Ha Ton Ton

45 224,5

39 219,5

42 179,7

45 99,9

Ha Ton

Sumber : Dintanbunnakikan *) Direvisi

2015

Ket

III.1.3. Perkebunan Pada sektor perkebunan komoditas kelapa dalam dan kapuk dari tahun ke tahun luas areal (tanaman penghasil) dan produksinya semakin menurun. Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut sudah tua atau rusak karena diserang hama dan penyakit. Kondisi demikian perlu adanya pengendalian hama dan penyakit maupun pengadaan tanaman yang baru sehingga dapat meningkatkan produksi di tahun-tahun berikutnya. Sementara luas areal dan produksi komoditas tebu dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan komoditas tebu. Berikut tabel luas areal dan produksi komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan dan penurunan. Tabel 3.44 Perkebunan di Kabupaten Blora No

Komoditas

1.

Tembakau Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi Tebu Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi Kelapa Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi Kelapa Dalam Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi

2.

3.

4.


2011

2012

2013

731,70 914,55

1.143,50 1.291,20

303,10 152,66

1.965,00 5.748,00

2.555,10 8.905,88

2.797,00 189,00 2.790,17 2.790,17 187,54

2014

2015

Ket

824,60 824,60 760,38

1.141,3 1.141,3 1.332,2

3.415,85 13.213,00

3.849,52 3.849,52 16.860,94

3.874,05 3.874,05 18.304,46

2.686,26 123,43

2.562,98 141,97

2.384,98 97,41

2.236,62 20,77

2.656,28 2.656,28 123,41

2.562,98 2.562,98 141,97

2.407,68 2.407,68 131,62

2.085,52 2.085,52 90,47

Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton

59

No

Komoditas

4.

Jambu Mete Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi Kapuk Luas Areal Luas Tanam Jumlah Produksi

5.

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

976,86 976,86 344,60

953,76 953,76 2.255,89

856,85 856,85 305,23

806,05 806,05 214,24

815,95 815,95 331,67

Ha Ha Ton

656,07 656,07 98,18

624,16 624,16 100,98

552,40 552,40 106,11

513,46 513,46 87,25

479,35 479,35 76,95

Ha Ha Ton

Sumber : Dintanbunnakikan

III.1.4. Peternakan Sektor peternakan di Kabupaten Blora masih cukup potensial dengan jumlah populasi ternak yang cukup tinggi. Jenis ternak yang ada bervariasi baik ternak besar maupun ternak kecil. Ternak besar yang merupakan potensi unggulan yaitu sapi potong yang populasinya tertinggi di Jawa Tengah. Komoditas ternak unggas seperti ayam baik ayam buras (ayam kampung) maupun ayam ras (ayam petelur maupun ayamp edaging), itik, burung puyuh, dan angsa juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengusahakan budi daya ternak tersebut dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi mereka. Perkembangan peternakan Kabupaten Blora tahun 2011 – 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.45 Peternakan di Kabupaten Blora No 1.

Komoditas

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

269.813

273.603

198.806

199.584

211,559

Ekor

3.816

4.148

4.170

4.806

4,761

Ekor

-

3

3

3

2

Ekor

30

37

37

37

32

Ekor

Ternak Sapi Potong Jumlah Populasi Jumlah Pemotongan per Tahun Rata-Rata Kepemilikan per KK

2.

Ternak Sapi Perah Jumlah Populasi

60


No

Komoditas

2011

Jumlah Produksi Susu per Tahun Rata-Rata Kepemilikan per KK Rata-Rata Produktivitas per Ekor per Hari 3.

2013

2014

2015

Ket

18.187

9.051

18.287

18.287

15,960

liter

14

14

14

18

16

Ekor

6

6

5

5

4

liter

98.952

112.052

112.202

112.650

129,812

Ekor

16.755

18.389

17.298

17.639

16,619

Ekor

34

33

34

45

36

Ekor

1.704

1.779

1.563

1.694

1,598

Ekor

139

147

68

73

87

Ekor

0

0

0

0

0

Ekor

5.961

10.874

11.027

11.151

11,124

Ekor

1.266.741

2.017.422

2.006.236

4.117.761

4.076.584

Ekor

175.213

189.061

189.122

189.239

201,358

Ekor

28.463.522

30.098.562

41.679.571

1.888,67

2,940

Ton

5

4

4

4

4

35.050

47.265

35.056

47.310

50,340

Ekor

1.122.000

1.654.878

1.656.025

1.655.461

1,658,284

Ekor

Ternak Kecil Jumlah Populasi Kambing Jumlah Populasi Domba Jumlah Populasi Babi Jumlah Populasi Kerbau Jumlah Populasi Kuda Jumlah Populasi Rusa Jumlah Populasi Kelinci

4.

2012

Unggas Jumlah Ayam Buras Ayam Petelur Jumlah Jumlah Produksi Telur Jumlah Peternak Rata-Rata Kepemilikan per Peternak

5.

Ayam Pedaging Jumlah

6.

Orang

Jumlah Peternak

35

35

35

35

35

Jumlah Produksi

995.453

1.131.000

1.810,451

754.354,000

298.910

Orang Ton

Rata-Rata Kepemilikan per Peternak

42.465

91.937

42.465

47.295

47,299

Ekor

Jumlah Populasi

66.802

73.786

74.447

75.324

67,791

Ekor

Jumlah Peternak

3.096

2.011

Itik

Jumlah Produksi


52,96

32

Orang

50

Ton

61

No

Komoditas

2011

Rata-Rata Kepemilikan per Peternak 7.

2012

2013

2014

2015

Ket

19

37

20

20

2,359

Ekor

0

0

0

0

0

Ekor

-

-

2.956

3.103

3,091

Ekor

-

-

23.164

23.333

18,649

Ekor

-

-

22.466

22.794

22,426

Ekor

Jenis Lainnya Jumlah Populasi Itik manila Jumlah Populasi Angsa Jumlah Populasi Burung Dara Jumlah Populasi Burung Puyuh


III.1.5. Perikanan Produksi budi daya perikanan darat pada kolam air tenang mengalami fluktuatif. Hal ini tergantung dari cuaca/curah hujan atau ketersediaan air di lahan budi daya tersebut. Sementara jumlah konsumsi ikan di masyarakat baik dari perikanan darat maupun perikanan laut dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Perkembangan perkebunan Kabupaten Blora tahun 2011 – 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.46 Perikanan di Kabupaten Blora No. 1.

Komoditas Luas Areal

2.

Jumlah Produksi Ikan Nila Jumlah Produksi Ikan Lele Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang

2012

2013

2014

2015

Ket

17,00

17,71

19,32

4,50

3.92

Ha

9,56

5,87

13,51

4,19

3.23

Ton

209,08

276,16

674,55

304,54

34.8.13

Ton

2.231,30

2.968,39

7.692,73

3.515,57

4.064

Juta

1.116,39

1.116,39

274,75

285,45

Penangkapan ikan Perairan Umum

Luas Areal Produksi (Rawa,

62

2011

Kolam Air Tenang

1.116,39 291,38

1.116,39 289,02

1.116,39 461,73

Ha Ton


No.

Komoditas Danau, Sungai dll) Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)

3.

2014

2015

Ket

2.186,73

2.305,16

228,13

2.854,5

2.704,04

Juta

2

2

2

2

2

Unit

0,13

0,09

0,42

0,21

0,58

Juta

13,00

9,00

42,00

31,09

16,39

Juta

4

8

8

8

8

Unit

5,61

6,22

3,32

1,55

1,05

Juta

958,67

993,91

487,59

232,5

104,7

Juta

510,42

579,14

962,81

594,18

813,08

Ton

327,23

346,01

367,10

386,87

Ton

Jumlah produksi ikan

Perikanan darat 6.

2013

Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan 5.

2012

Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan

4.

2011

Target Daerah Produksi Ikan

Perikanan darat

309,46


III.1.6. Kehutanan Hutan memiliki banyak fungsi dan perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara. Hutan berfungsi sebagai sumber makanan, kepentingan komersial, penyediaan O2, sebagai penyerap karbon dioksida (CO2), pencegah erosi, pelestarian plasma nutfah dan air tanah serta sebagai sarana pendidikan. Dalam rangka meningkatkan fungsi hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora telah melaksanakan kegiatan pengembangan hutan rakyat, pemeliharaan dan pengkayaan hutan rakyat, pembuatan bibit kehutanan, bantuan SIPD Kab. Blora 2015

63

penghiajauan lngkungan, penanaman tanaman bambu untuk penguat tebing, penanaman di bawah tegakan hutan, penyuluhuan dan pendampingan industri pengolahan hasil hutan, penyuluhan dan pendampingan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pendampingan kelompok tani hutan rakyat untuk sertifikasi legalitas kayu, inventarisasi hutan rakyat, pembuatan bangunan teknis, untuk rehabilitasi lahan, pembentukan dan pendampingan tenaga penerbit SKAU dalam rangka pengendalian produksi. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan anata lain keterbatasan kemampuan kelompok tani hutan dalam mengembangkan hutan rakyat, keterbatas kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya hutan, banyak hutan rakyat yang sudah jadi dikonversi menjadi lahan tanaman semusim, dan keterbatasan lahan untuk pengebangan hutan rakyat. Data kondisi kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.47 Kondisi Kehutanan di Kabupaten Blora No 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

81,943

83,583

55,307

2,966.00

3,288.00

93,762.00

Target Realisasi

Kayu Gergajian Kayu Olahan

3

Ket

55,307

9,183

M3

14,719.69

14,719.69

2,421.12

M3

890.91

3,299.20

3,299.20

4,140.99

M3

1,406.63

2,876.95

2,297.55

2,297.55

1,505.61

Ha

2,138.93

2,870.81

99.50

99.50

70.00

Hasil Hutan Non HPH Kayu Bulat

2

2015*)

Luas Lahan Reboisasi

Pembuatan Baru

12.60

10.03

175.00

3,214.56

1,099.53

1,186.50

Pemeliharaan Industri Pengolahan Hasil 4 69 69 85 Hutan Sumber : Dinas Kehutanan & Perhutani *) Kondisi akhir Oktober

64

Ha

Luas Lahan Penghijauan

85

60.00

Ha

4,419.33

Ha

80

Buah


III.2. Pertambangan dan Energi Potensi pertambangan di Kabupaten Blora sektor minyak gas bumi pada tahun 2014 berupa minyak mentah sebanyak 263.818, gas alam 34.661 MMBTU, gamping 12,600 ton, pasir 837.000 ton. Adapun data Pertambangan selengkapnya tersaji tabel berikut: Tabel 3.48 Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora Uraian

2011

2012

Minyak Mentah

2013

2014

2015

Ket

392,96

213,38

107,69

263.818

167.325

Gas Alam

49,94

90,45

279,63

34.661

8.884,114

Gamping

12.600

12.600

12.600

NA

NA

Ton

697.500

767.250

837.000

837.000

837.000

Ton

Pasir

ribu barrel MMBTU

Sumber : Dinas ESDM

III.2.1. Pelayanan Energi Listrik dan Bahan Bakar Sektor energi di Kabupaten Blora menggunakan sumber energi dari PLS dan PLTS berupa PLTS SHS ( Solar Home System) dan komunal yang terletak di (1) Dukuh Kaliputat, Kedungtuban yang dibangun tahun 2010; (2) Dukuh Kudu Desa Nglebak Kecamatan Kradenan, dibangun tahun 2011; (3) Dukuh Klapanan Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan, dibangun tahun 2011. Sedangkan PLTS Komunal berupa pembangkit tenaga surya di Dukuh Nglebak, Kecamatan Kradenan yang berkapasitas 15 Kwp. PJU PLTS sebanyak 40 unit terdapat di Jalan Raya Blora-Cepu di Kecamatan Sambong. Yang menjadi PR Pemerintah Kabupaten Blora adalah masih ada 3.865 KK belum menggunakan listrik. Kebutuhan Bahan Bakar di Kabupaten Blora berupa premium sebesar 186.764 liter/hari, solar 105.033 lieter/hari dan LPG sebanyak 4.187.673 tabung ukuran 3 kg. Untuk mencukupi kebutuhan Bahan Bakar tersebut terdapat 12 SPBU, 1 agen minyak gas dan 2 agen LPG SPBE). Adapun data Energi Listrik dan Bahan Bakar selengkapnya tersaji tabel berikut:


65

Tabel 3.49 Pelayanan Energi Listrik di Kabupaten Blora Uraian PLTS Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

81

136

135

235

235

168.156

191.473

191.473

199.753

224.338

KK

81

285

225

225

225

KK

3.557

3.560

3.661

3.865

3.865

KK

11

12

12

12

12

Buah

Depo/Agen Minyak Tanah

1

1

1

1

1

Buah

UPPDN Pertamina

1

1

1

1

1

Buah

SPBE

2

2

2

2

2

Buah

SPBU

Unit

Sumber : Dinas ESDM

III.3. Lingkungan hidup dan Tata Ruang Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunyai tujuan untuk memastikan tetap terjaganya kualitas lngkungan hidup, lualitas air, tanah dan udara yang baik melalui upaya pengurangan beban pencemaran. Karena lngkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak azasi setiap warga negara. hal tersebut membutuhkan dukungan masyarakat termasuk pelaku usaha yang merupakan bagian dari masyarakat. Untuk mengantisasipasi hal tersebut, BLH Kabupaten Blora memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan-perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, agar pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 66


Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang dilakukan oleh BLH mempunyai tujuan untuk memastikan tetap terjaganya kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora baik kualitas air, tanah an udara melalui upaya pengurangan beban pencemaran. Karena Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak azazi setiap warga negara. Hal tersebut membutuhkan dukungan masyarakat termasuk pelaku usaha yang merupakan bagian dari masyarakat. Kasus pencemaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora Tahun 2015 ada 10 kasus yang diakibatkan oleh industri skala kecil maupun besar. Beberapa industri skala besar tidak hanya mengakibatkan satu jenis pencemaran saja, tetapi mengakibatkan dua atau tiga pencemaran sekaligus (tanah, air dan udara). Pertama, ada 1 kasus pencemaran di Dusun Bangran, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran yang diakibatkan oleh adanya Kegiatan Pengeboran Sumur Minyak oleh PT. Sarana Patra Jateng yang berakibat pada terjadinya pencemaran air Sungai Trembes. Kedua, terdapat 1 kasus pencemaran limbah minyak di wilayah BKPH Pasar Sore yang diakibatkan oleh adanya Kegiatan Pengeboran Minyak oleh PT. Alam Bersemi Sejahtera yang berakibat pada kerusakan tanah dan kematian pohon. Ketiga, 1 kasus pencemaran di Desa Jiken, Kecamatan Jiken akibat Kegiatan Staging Area PT. Alam Bersemi Sejahtera dimana limbah cair yang dihasilkan berwarna pekat dan berbusa serta menimbulkan bau yang tidak sedap yang disalurkan dan mengalir ke area persawahan. Keempat, 1 kasus pencemaran di wilayah BKPH Nglobo, yang diakibatkan oleh adanya Kegiatan Eksplorasi Sumur Minyak PT. Pertamina EP Cepu ADK (PEP.ADK) yakni pencemaran udara/gas berasal dari semburan air bercampur gas dan pencemaran air sungai akibat aliran gas dan minyak akibat semburan masuk ke anak sungai. Kelima, 1 kasus pencemaran yang diakibatkan oleh adanya Kegiatan Pembuatan / Pembakaran Arang Tempurung di wilayah Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora yang mengakibatkan pencemaran udara yang berdampak pada SIPD Kab. Blora 2015

67

gangguan kesehatan (pernafasan). Keenam, 1 kasus pencemaran yang terjadi di Waduk Bentolo Kecamatan Todanan dimana air waduk digunakan sebagai air baku PDAM untuk wilayah Kecamatan Ngawen dan Kunduran yang mengalami pencemaran berupa air berwarna hitam dan berbau. Ketujuh, 1 kasus pencemaran yang terjadi di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengumpulan Crude Oil PT. Sumber Berkat Jaya Mandiri yang berasal dari wilayah Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pencemaran suara, udara, tanah dan air sumur. Kedelapan, 1 kasus pencemaran yang terjadi di Desa Gombang, Kecamatan Bogorejo akibat adanya kegiatan penggilingan batu yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara akibat debu penggilingan batu yang beterbangan. Kesembilan, 1 kasus dugaan pencemaran air yang terjadi di Sungai Kalisari, Desa Kalisari, Kecamatan Randublatung akibat adanya kegiatan penambangan sumur minyak tua di Dusun Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon. Upaya yang telah dilakukan oleh BLH untuk industri yang telah dilaporkan masyarakat dan berlokasi di Kabupaten Blora telah terbukti mencemari lingkungan adalah memberi teguran tertulis dan meminta kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan mekanisme pengelolaan limbah secara teknis di bawah pengawasan BLH. Jika usaha yang dilakukan belum memiliki ijin, BLH hanya bisa memberi masukan agar pemrakarsa agar menyelesaikan permasahan sosial dengan masyarakat yang melaporkan serta meminta pemrakarsa secepatnya mengurus perijinan, termasuk ijin lingkungan . BLH juga memberikan pembinaan kepada pemrakarsa untuk mengantisipasi limbah secara teknis. Data tentang lingkungan hidup dan tata ruang ditampilkan dalam tabel berikut :

68


Tabel 3.50 Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Blora No. 1.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Jumlah Kawasan Lindung Cagar Alam 3

3

3

3

3

Buah

Hutan Lindung Cagar Budaya 2.

3.

4

4

4

Buah

24

24

24

Buah

Jumlah kasus pencemaran 2

0

1

3

3

Kasus

Air

4

0

1

4

3

Kasus

Udara

2

0

2

6

4

Kasus

118

118

118

118

118

Jenis

41

41

41

41

41

Jenis

Plasma nutfah dilindungi*) Tumbuhan

6.

4 24

Tanah

Hewan 5.

4 24

Plasma nutfah terancam punah

*)

Hewan

20

20

20

20

20

Jenis

Tumbuhan

27

27

27

27

27

Jenis

Hewan

2

2

2

-

-

Jenis

Tumbuhan

2

2

2

-

-

Jenis

Plasma nutfah endemik*)

Sumber : BLH, Perhutani & BPN *) Data direvisi tahun 2015

Penghijaun di kawasan sekitar sumber mata air bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air dalam tanah sekitar sumber mata air, sehingga diharapkan sumber mata air dapat memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau. Upaya BLH untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup adalah memberikan bibit tanaman konservasi melalui kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumbersumber Air. Penanaman bibit tersebut dilakukan pada sekitar embung bertujuan memperbesar kemampuan tanah sekitar embung untuk menyimpan air sehingga menjaga ketersediaan air embung sehingga tidak mengalami kekeringan saat musim SIPD Kab. Blora 2015

69

kemarau. Tahun 2015 penghijauan dilaksanakan pada empat daerah embung yaitu Embung Keruk, Embung Nglebur, Embung Ngampel dan Embung Sidomulyo. Sarana prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup yang belum lengkap menjadi salah satu kendala BLH untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat terkait dengan fungsi BLH sebagai pengawas dan pengendali. Peralatan pengambilan sampel dan uji analis sampel air, tanah dan udara yang dimiliki BLH belum lengkap serta belum memenuhi standar SNI dan ISO 17025:2008, BLH masih sering menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendapat validitas data dan hasil uji. Air limbah yang langsung dibuang di lingkungan akan mengakibatkan beberapa permasalahan antara lain genangan air limbah menimbulkan masalah vektor (tempat dan sarang berkembang biak binatang penyebab penyakit seperti nyamuk), mencemari air, tanah dan udara (menimbulkan bau) serta merusak ekosistem. Karena pengelolaan kualitas air limbah merupakan salah satu prioritas dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah daerah melalui BLH memberikan dukungan dengan memberikan bantuan berupa IPAL (UKM Indutri Tahu) melalui kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair yang menimbulkan polusi. Tujuan dan sasaran dari pemberian bantuan IPAL oleh BLH kepada UKM Industri Tahu adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat di sekitar tempat kegiatan/usaha. Output dari kegiatan tersebut diatas terbangunnya IPAL UKM Industri Tahu. IPAL yang dibantukan kepada UKM Industri Tahu sejumlah 6 unit yang disalurkan untuk Kecamatan Banjarejo sebanyak 1 unit, di Kecamatan Ngawen sebanyak 1 unit dan di Kecamatan Kunduran sebanyak 4 unit. Industri yang menggunakan sumber mata air yang dipantau oleh BLH ada 2 (dua) perusahaan yaitu PDAM Tirta Amerta dengan memanfaatkan air waduk bentolo dan PT. 70


GMM dengan memanfaatkan air Goa Banyu. Pemantauan mutu menjadi kewenangan BLH setelah industri/pelaku usaha memiliki Surat Ijin Penggunaan Air (SIPA). Jika belum memiliki SIPA, BLH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan. Jenis Satwa yang dilindungi di Kawasan KPH Blora antara lain Merak Java, Ayam Hutan, Monyet Ekor Panjang, Burung Elang Java dan Kijang. Sementara itu hewan yang hampir punah antara lain Spesies Macan Tutul. Hal ini berdasarkan kesaksian petugas lapangan melihat jejak mcan tutul. Usaha untuk melindungi dari gangguan masyarakat, KPH Blora memasang papan peringatan “Dilarang Berburu Di Dalam Kawasan Hutan”. III.4. Pertanahan Jumlah bidang tanah yang bersertifikat dengan jenis hak berupa Hak Milik ( MH) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah bidang tanah yang bersertifikat dengan jenis Terhadap bidang tanah dengan status tanah pertanian baik berupa sawah maupun tegalan, hak yang dapat melekat di atasnya hanyalah berupa HM saja. Sedangkan HGB dan HP tidak bisa . Kedua hak tersebut (HP dan HGB) hanya dapat berikan terhadap bidang tanah dengan satus tanah non pertanian . Jumlah Pengajuan Sertifikat Tanah Persertifikatan tanah berdasarkan bidang tanah yang belum bersertifikat atau pendaftaran tanah pertama kali, jumlah pengajuan sertifikat tanah dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami perubahan yang fluktuatif. Data perkembangan pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut :


71

Tabel 3.51 Perkembangan Pertanahan Kabupaten Blora Uraian

2011

Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Hak Milik

2012

2013

2014

2015

Ket

*)

262.202

264.726

272.047

275.,380

281.815

Buah

Hak Guna Bangunan

4.088

4.235

4.567

4.574

4.682

Buah

Hak pakai

2.251

2.252

2.395

2.435

2.552

Buah

8.926.350

7.773.281

6.769.573

4.467.540

2.636.895

Hak guna bangunan

24.625

154.060

44.828

199.350

59.820

Hak Pakai

NA

1.220

1.248.924

654.228

1.151.191

Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik

m2 m2 m2

Bangunan / Gudang Bersertifikat Hak Milik

262.202

264.726

272.047

275.380

278.894

Bidang

Hak guna bangunan

3.990

4.235

4.567

4.574

4.682

Bidang

Hak Pakai

3.990

4.235

4.567

4.574

4.682

Bidang

Bidang

Tanah Hak Milik Pertanian / Perkebunan / Ladang Bersertifikat Jumlah Luas

1.718

1.219

1.086

2.010

2.898

5.925.237

5.084.187

4.473.566

2.890.500

1.995.985

m2

Sumber : BPN Blora *) Data tahun 2011-2014 direvisi

IV. INFRASTRUKTUR IV.1. Perumahan dan Pemukiman Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang dari segi kuantitas relatif tercukupi. Namun perlu diperhatikan kualitas hunian yang nyaman dan memenuhi syarat kesehatan. Pembenahan dan perbaikan lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Blora masih diupayakan secara terus menerus dan terpadu. Data perumahan dan permukiman pada berikut :

72


Tabel 3.52 Perumahan dan Pemukiman No. 1.

Uraian

a. Rumah milik sendiri

2013

2014

2015*)

Ket

221.554

221.754

221.754

221.754

221.884

Unit

1.317

1.717

1.717

1.717

20.263

Unit

2.860

250

250

250

250

Unit

-

-

-

-

-

Unit

168.156

191.473

191.473

191.473

211.181

Unit

10.822

11.108

12.615

12.615

13.866

Unit

Penyediaan Perumahan a. KPR/BTN b. Real Estate

3.

2012

Status Kepemilikan rumah

b. Rumah sewa 2.

2011

Penyediaan Jaringan/Instalasi Jumlah Jaringan/Instalasi PLN Jumlah Jaringan/Instalasi PDAM

Sumber : DPU

IV.2. Pekerjaan Umum IV.2.1. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Mulai tahun 2015, jalan di Kabupaten Blora terdiri dari 44 km jalan nasional, 109,800 km jalan provinsi, 794,690 km jalan kabupaten dan 2.961 km jalan desa/lokal. Dilihat dari kondisi jalan 256,8816 km beraspal, 152.336 km berbatu, jalan kondisi baik sepanjang 521,381 km, jalan kondisi rusak ringan 212,468 km, dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 60,941 km. Kondisi jalan di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam grafik berikut :


73

Gambar 3.11 Kondisi Jalan Kabupaten Blora (dalam Km.) 500,000 400,000

Baik, 381,381

300,000

Rusak Ringan, 212,568

Rusak Berat, 60,941

200,000 100,000 0 Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Sumber : DPU Blora

IV.2.2. Jembatan Jumlah jembatan sejak tahun 2012 cenderung tetap, yakni 158 buah. Data kondisi jalan dan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.53 Data Kondisi Jembatan Uraian Panjang Jumlah

2011

2012

2013

3.069,00

2.499,90

2.499,90

171

158

158

2014

2015

Ket

*)

2. 500,90

m

158

158

2.500,90

Buah

Sumber : DPU *) Direvisi

IV.2.3. Tempat Pemakaman Sementara ini luas pemakaman diperoleh dari data desa yang telah melaporkan luas pemakaman yang dimiliki. Dari 295 desa/kelurahan baru 30% yang melaporkan data luas pemakaman. Dengan demikian, karena data diupdate setiap enam bulan sekali, desa/kelurahan yang belum melaporkan dapat menyusulkan datanya. Dari data yang sudah dilaporkan, luas tempat pemakaman umum 85.335.830 m2. Tahun 2015 belum ada laporan yang dapt digunakan sebagai pegawangan 74


oleh tim pengelola SID. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.54 Tempat Pemakaman Uraian Tempat Pemakaman U Tempat Pemakaman Bukan Umum Tempat Pemakaman Khusus Taman Makam Pahlawan

2011

2012

-

-

-

2013

2014

2015

-

85.335.830

85.335.830

-

336.124

336.124

336.124

-

-

-

2.000

2.000

-

-

4.121

4.121

4.121

Ket 2

m

2

m

2

m

2

m

Sumber : DPU

IV.2.4. Prasarana Irigasi Saluran irigasi, merupakan infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan/ bendung/ embung kepada lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya saluran irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah/ ladang para petani akan terjamin. Luas irigasi di Kabupaten Blora 133.507.500 m2. Data prasarana irigasi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.55 Prasarana Irigasi/Pengairan Uraian Non Teknis

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

232.174

232.174

232.174

232.174

232.174

Meter

Teknis : Primer

-

7.844

7.844

7.844

7.844

Meter

Sekunder

-

109.555

109.555

109.655

109.655

Meter

Tersier

-

54.430

54.430

54.430

54.430

Meter

Luas Irigasi

-

-

-

133.507.500

133.507.500

-

-

-

37.415.200

26.822.750

Luas Irigasi Dalam Kondisi Sumber : DPU


2

m m

2

75

IV.2.5. Sumber Air Minum Sumber air minum yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Blora dari mata air, PAM, sumur, sungai / danau. Data sumber air minum dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.56 Sumber Air Minum di Kabupaten Blora 2011

2012

Air Hujan

Uraian

-

-

2013

2014

Mata Air

-

-

4.658

PAM/Air Dalam Kemasan

-

-

59.344

355

2015 148

Ket

6

Unit

2.156

23

Unit

24.153/3.696

90/273

Unit

Pompa Listrik/Tangan

-

-

34.352

54.695

36.950

Unit

Sumur

-

-

98.752

104.648

24.066

Unit

Sungai/Danau

-

-

2.967

0

15

Unit

Lainnya

-

-

-

163

0

Unit

Sumber : DKK Blora

IV.3. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika Obyek wisata alam pada tahun 2015 sebanyak 10 buah, sedangkan jumlah obyek wisata buatan sebanyak 11 buah. Keadaan hal ini cukup menggembirakan bagi masyarakat karena semakin menambah banyak pilihan yang bisa dijadikan sebagai tempat tujuan berlibur keluarga. Data kepariwisataan selengkapnya terdapat dalam tabel berikut: Tabel 3.57 Pariwisata No

Uraian

1.

Obyek Wisata

2.

2013

2014

*)

2015

Ket

Alam

4

10

10

10

10

Buah

2

3

9

9

11

Buah

1

1

1

1

4

Buah

29

29

31

31

28

Buah

Hotel Non Bintang

76

2012

Buatan Bintang 3.

2011

Wisatawan


No

Uraian

2011

Asing

313

Domestik

137.000

2012

2013

2014

*)

2015

Ket

328

0

0

0

Orang

138.500

*)

135.432

31.009

Orang

135.432

Sumber : DPPKKI *) Direvisi

IV.4. Pos dan Telekomunikasi Pos dan telekomunikasi merupakan sarana komunikasi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Jumlah Kantor Pos 16 unit di 16 kecamtan. Sementara itu rumah tangga yang berlangganan telepon sebanyak 11.405 rumah tangga. Perkembangan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Blora tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.58 Sarana Telekomunikasi No 1. 2. 3.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

15 5

15 5

15 5

15 5

16 1

Unit

12,977

12,987

13,187

13,200

12,987

SST

12,977

12,987

13,187

13,200

12,987

SST

12,977

11,261

11,280

11,285

11,768

SST

12,977

11,200

11,280

11,285

11,768

SST

12,977

12,987

13,187

13,200

12,987

SST

45

15

15

13

8

Unit

105

114

136

137

165

SST

11,784

11,261

11,280

11,280

11,405

Ruta

7.

9

9

11

Unit

8.

0

0

0

Unit

25

25

13

Unit

4. 5. 6.

Kantor Pos Penyedia Jaringan Internet (ISP) Telekomunikasi Kapasitas Sentral Kapasitas Terpasang Kapasitas Terpakai Pelanggan Wartel Warnet Jumlah Rumah Tangga Yang Berlangganan Telepon

10 9 Stasiun Radio 0 0 Stasiun Relay 9. 18 22 Website Daerah Sumber : Kantor Pos, Tekom dan DPPKKI Kabupaten Blora

IV.5. Perhubungan dan Transportasi Dalam bidang perhubungan dan transportasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah melakukan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan SIPD Kab. Blora 2015

77

transportasi melalui dinas teknis DPPKKI. Perkembangan data tranportasi di Kabupaten Blora sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.59 Sarana Transportasi Darat No

Uraian

1.

Terminal Tipe A Tipe B Tipe C Jumlah Penumpang Jumlah orang yg melalui terminal Jumlah Jembatan Ti b Kereta Api Stasiun

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Jumlah pemasangan rambu-rambu Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia Jumlah Uji Kir Angkutan U Lama Pengujian KIR Biaya Pengujian KIR Pelayanan Transportasi Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) Fasilitas Perlengkapan Jalan (halte, trotoar) Jaringan Jalan dan Perambuan Jaringan Pelayanan Angkutan

2011

2012

2

2013

2014

Ket

1

1

1

1

1

1

1

1

Unit

4

4

4

4

3

Unit

2.420.356

2.442.624

2.495.096

2.465.096*)

1.305.492

Orang

1.265.200

Orang

-

Unit

1.997.550

1.124.045

1.286.250

1.286.250*)

1

1

1

1

1

Buah

3

3

3

5

5

Stasiun

25

25

130

130*)

750

Unit

400

375

350

350

845

Unit

328

340

350

350

350

Unit

1

1

1

1

1

Hari

23.500

23.500

35.000

35.000

NA

Rp

1

1

1

1

1

Unit

7

7

7

7

7

Unit

9

9

9

9

9

Unit

21

21

21

21

21

Unit

5.547

5.860

Unit

10.773*)

11.654

Unit

474*)

522

Unit

Penerangan Jalan 5.547 Lingkungan 14. Jumlah Kendaraan Bermotor 7.618 8.532 8.458 Mobil Penumpang 383 424 443*) Bus 5.575 5.976 6.352*) Truk 187.903 208.440 223.489*) Sepeda Motor Sumber : DPPKKI dan UP3AD Blora *) Direvisi Tahun 2015

78

2015

6.841*)

7.533

Unit

245.933*)

274.226

Unit


V. INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, LEMBAGA KEUANGAN DAN KOPERASI. V.1. Industri Kecil Bertambahnya jumlah Industri kecil di Kabupaten Blora diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Paling tidak, tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri kecil dari tahun 2014 terserap sebanyak 8.971 orang, pada tahun 2015 bertambah menjadi 9.010 orang yang disebabkan bertambahnya unit kerja industri kecil dari 1.1.93 tahun 2014 menjadi 1.201 tahun 2015. Perkembangan data industri kecil di Kabupaten Blora tahun 2014 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.60 Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Blora Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Industri Kecil Unit Kerja

1.123

1.129

1.131

1.193

1.201

Unit

Tenaga Kerja

8.307

8.322

8.340

8.971

9.010

Orang

Nilai Produksi

138.331.887

138.341.756

138.341.756

205.364.993

240.459683

Juta

Jumlah Industri Kecil per Jenis Kerajinan Kulit

0

0

2

2

0

Unit

Kayu

27

27

27

27

420

Unit

Anyaman/Gerabah/Keramik

535

536

536

563

319

Unit

Industri Makanan/Minuman Penerbitan, Percetakan, dan reproduksi media rekaman Kimia

32

32

32

38

326

Unit

22

3

32

Unit

436

4

9

Unit

Sumber : Dinperindagkop Blora

0

0

V.2. Industri Besar Industri Perdagangan Besar di Kabupaten Blora sejak tahun 2014 tidak bergerak jumlahnya, yakni masih di 24 unit dengan tenaga kerja 1.426 orang. Sementara itu pada sektor industri rumah tangga penyerapan tenaga terjadi kenaikan dari 10.471 unit pada tahun 2014 menjadi 10.509 unit tahun 2015, SIPD Kab. Blora 2015

79

dengan melibatkan 23.742 tenaga kerja. Data selengkapnya terdapat dalam tabel berikut: Tabel 3.61 Perkembangan Industri Besar di Kabupaten Blora No

Uraian

2011

Unit Kerja

1.

2012

3

2013

3

2014

2015

Ket

4

24

24 1.426

Unit

2.

Tenaga Kerja

1.382

1.382

1.542

1.427*)

3.

Nilai Produksi

359.384.897

359.384.955

809.384.955

260.004.965

260.004.965

Rp Juta

4.

Rumah Tangga 9.937

9.939

9.939

10.471

10.509

Unit

22.742

23.719

23.742

Orang

Jumlah Unit Usaha

Jumlah Tenaga 22.735 22.742 Kerja Sumber : Dinperindagkop Blora *) Direvisi

Orang

V.3. Perdagangan Bertambahnya pasar tradisional diharapkan mampu menggeliatkan ekonomi kreatif masyarakat. Tahun 2015 terdapat kenaikan yang tergolong besar, dari 12 unit pada tahun 2104 menjadi 57 unit. Keberadaan pasar swalayan, rumah makan, dan pasar sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blora. Data selengkapnya terdapat dalam tabel berikut: Tabel 3.62 Perkembangan Perdagangan di Kabupaten Blora No 1.

Uraian

2012

2013

2014

2015

Ket

13

13

12

12

57

Buah

Pasar Swalayan/ Supermarket/Toserba

32

33

42

42

42

Buah

Hipermarket

0

0

0

0

0

Buah

Pasar Grosir

0

0

0

0

0

Buah

Mal/Plaza

0

0

0

0

0

Buah

6

6

6

Unit

58

58

57

Unit

2.

Restoran

3.

Rumah Makan

Jenis Menengah Jenis Menengah

80

2011

Sarana Perdagangan Pasar Tradisional

-

1

58


No 4.

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Buah

Bangunan Pasar Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen

12 -

12 -

12

12

12

46

46

46


Buah

V.4. Koperasi Sebagai penggerak ekonomi rakyat, koperasi mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Jumlah koperasi aktif sampai tahun 2015 mencapai 459 unit, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 117 unit. Perkembangan koperasi di Kabupaten Blora dijelaskan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.63 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Blora Koperasi

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi Tidak Aktif Jumlah Induk koperasi Jumlah koperasi Primer Jumlah KUD

421 101 2 522 17

419 105 2 505 17

417 125 3 539 17

420 125 3 548 17

459 117 3 456 17

Buah Buah Buah Buah Buah


V.5. Pengusaha Perkembangan pengusaha kecil tahun 2015 bergerak menuju angka 1.201 orang dari tahun sebelumnya 1.1.93 orang. Sektor pengusaha menengah membaik dari tahun sebelumnya 28 orang menjadi 31 orang, sedangkan sektor pengusaha besar dari 3 orang menjadi 31 orang. Perkembangan pengusaha dan ekspor di Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :


81

Tabel 3.64 Perkembangan Jumlah Pengusaha dan Ekspor Uraian

2011

2013

2014

2015

Ket

1.129

1.148

1.193*)

1.201

Orang

27

27

28

28

31

Orang

3

3

3

3

31

Orang

21.422

20.304

20.304

20.304

38.8206,071

Rp Juta

Pengusaha Menengah Pengusaha Besar Nilai Ekspor Total

2012

1.123

Pengusaha Kecil


V.6. Perijinan Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Gangguan pada tahun 2015 menjadi 17 hari dari tahun sebelumnya 12 hari. Hal ini disebabkan karena tim verifikasi untuk menerbitkan ijin tersebut melibatkan beberapa SKPD teknis. Perkembangan kegiatan perijinan di Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.65 Perkembangan Perijinan di Kabupaten Blora Perijinan

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

1

1

1

1

1

Unit

PTSP yang Menerapkan SPIPISE

-

-

-

1

1

Unit

3

3

3

3

3

Hari

Lama Pengurusan Perijinan SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan TDP : Tanda Daftar Perusahaan

3

3

3

3

3

Hari

IUI : Izin Usaha Industri

12

12

12

12

17

Hari

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

12

12

12

12

17

Hari

HO : Izin Gangguan

12

12

12

12

17

Hari

Jumlah Persyaratan Dokument Perijinan SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan

12

12

12

13

13

Dokumen

TDP : Tanda Daftar Perusahaan

7

7

7

7

7

Dokumen

IUI : Izin Usaha Industri

9

9

9

6

6

Dokumen

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

9

9

9

5

5

Dokumen

HO : Izin Gangguan

10

10

10

8

8

Dokumen

Sumber : BPMPP Blora 82


V.7. Realisasi Investasi PMDN per Sektor Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi pelayanan administrasi penanaman modal yang bersifat penting dan strategis untuk membuat peraturan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan sebagai penguat penanaman modal. Hal ini harus menjadi erhatian bagi pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten Blora untuk melengkapi peraturan daerah tentang penanaman modal. Invesasi PMDN tertinggi tahun 2015 adalah dari sektor pengangkutan komunikasi mencapai nilai Rp. 2.001.851 juta. Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.66 Realisasi Investasi di Kabupaten Blora Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan (migas dan non migas)

2011

2012

2013

-

4.057

12.997

2014 21.454

2015 46,680

Rp Juta

Ket

-

600

4.717

2.500

3,505

Rp Juta

-

7.257

43.650

987.573

-

Rp Juta

Listrik, Gas dan Air Bersih

-

0

5.633

12.284

62,365

Rp Juta

Bangunan

-

3.854

17.455

11.209

20,294

Rp Juta

-

7.800

40.318

38.783

181,325

Rp Juta

-

3.396

1.025

1.600

2,001,851

Rp Juta

86,100

Rp Juta

21.457

1,180,024

Rp Juta

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

-

1.650

16.100

-

9.459

96.444

Sumber : BPMPP Kabupaten Blora


83

V.8. Lembaga Keuangan Lembaga keuangan di Kabupaten Blora ada yang milik pemerintah dan ada yang swasta. Kehadiran lembaga keuangan milik swasta diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Perkembangan lembaga keuangan di Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.67 Lembaga Keuangan di Kabupaten Blora Sektor

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Milik Pemerintah

3

3

3

3

3

Unit

Swasta Nasional

3

3

3

3

3

Unit

Swasta Asing

1

1

1

0

0

Unit

Milik Pemerintah Daerah

1

1

1

3

3

Unit Unit

Lembaga Keuangan Bank

Milik Pemerintah Asing

1

1

1

1

1

Milik Campuran

0

0

0

0

0

Unit

Jumlah Cabang Milik Pemerintah

3

3

3

3

3

Unit

Jumlah Cabang Milik Swasta Nasional

3

3

3

3

3

Unit

Jumlah Cabang Milik Swasta Asing

1

1

1

1

1

Unit

Jumlah Cabang Milik Pemerintah Daerah

1

1

1

1

1

Unit

Jumlah Cabang Milik Pemerintah Asing

1

1

1

1

1

Unit

1.054

932

874

662

793

Unit

16

16

16

16

16

Unit

1.054

932

874

601

793

Unit

1.063

1.048

1.101

1.101

1.101

Unit

43

45

45

45

45

Unit

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah seluruh UKM Jumlah BPR/LKM Jumlah UKM non BPR/LKM

Unit

Lembaga Keuangan Perbankan Lembaga Non Perbankan Jumlah Perbankan

Sumber : BPMPP Kabupaten Blora

V.9. Pengelolaan Aset / Barang Daerah. Aset bergerak Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2015 senilai Rp. 357,762 M, sedangkan aset tidak bergerak pada tahun 2014 Rp. 1.832.297 M meningkat menjadi Rp. 2.106.230 M. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 84


Tabel 3.68 Jumlah dan Nilai Aset Daerah Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

670.433

692.014

1.977.490

2.127.120

2,780,007

buah

8.544

8.508

11.148

11.737

12,095

buah

Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak Aset Tidak Bergerak Nilai Aset / Brg Daerah Aset Bergerak

410,145

206,171

263.659

297.769

357,762

M Rp.

Aset Tidak bergerak

1.262,19

1.201,09

1.377,74

1.832.297

2,106,230

M Rp.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Blora

VI. EKONOMI DAN KEUANGAN VI.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) VI.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Selama periode 2010-2014, perkembangan PDRB Kabupaten Blora baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010 terus mengalami peningkatan walaupun dengan besaran pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2014 nilai PDRB Kabupaten Blora sebesar 15.055 milyar rupiah menurut harga berlaku dan 12.227 milyar rupiah menurut harga konstan (2010=100).Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010sampai 2014berkisar antara 4 sampai 5 persen, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,39 persen.


85

Tabel 3.69 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014 Tahun (1) 2010

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010

Nilai (juta rp)

Pertumbuhan (%)

Nilai (juta rp)

Pertumbuhan (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

10.149.079,63

14,46

10.149.079,63

5,07

2011

11.373.376,27

12,06

10.597.723,01

4,42

2012

12.285.562,55

8,02

11.116.865,90

4,90

2013

13.544.646,54

10,25

11.712.504,85

5,36

2014

15.055.175,26

11,15

12.227.201,29

4,39

Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS

Bagi setiap daerah, indikator makro ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai khususnya di bidang ekonomi, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora untuk tahun 2014 tercatat sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,36 persen. Diharapakan untuk tahun-tahun ke depan gerak ekonomi di Kabupaten Blora akan semakin baik, sehingga ekonomi bisa tumbuh tinggi tetapi dengan kualitas yang lebih baik yaitu pertumbuhan yang tinggi dan diikuti dengan pemerataan yang tinggi pula. Ada empat lapangan usaha yang cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha industri pengolahan.

86


Tabel 3.70 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kategori Tahun 2010-2014 KATEGORI

URAIAN

1 2 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH NASIONAL Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

1,09 5,56 2,84 11,11 6,90 1,39 7,41 2,08 3,92 9,79 4,97 6,37 10,45 1,76 21,26 9,63 3,11 4,42 5,30 6,17

1,69 5,83 8,66 10,56 -2,61 10,09 2,88 7,23 5,96 10,73 4,39 6,10 6,99 0,68 20,00 10,06 -0,44 4,90 5,34 6,03

2,47 7,44 7,08 7,79 2,57 4,96 5,31 10,38 3,58 10,47 4,14 8,06 13,47 2,41 9,68 7,21 10,01 5,36 5,14 5,58

5,29 1,32 3,70 6,69 7,41 6,24 6,27 5,38 6,96 6,63 5,41 5,82 4,20 8,83 6,58 6,13 5,83 5,07 6,10

2014 7 -5,61 5,08 14,46 3,22 4,89 6,01 6,86 10,57 9,00 13,03 6,99 8,82 10,60 2,04 12,76 12,19 10,49 4,39 5,42 5,02

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesarminus 5,61 persen, lebih rendahdibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,47 persen. pertumbuhan lapangan usaha pertanian ini sangat mempengaruhi pertumbuhan agregat Kabupaten Blora karena lapangan usaha tersebut memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Pada tahun 2013 ini produksi padi dan palawija yang merupakan komoditi utama Kabupaten Blora cukup bagus. Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan, sedangkan produksi SIPD Kab. Blora 2015

87

palawija ada yang naik seperti jagung dan kedelai, dan ada yang turun produksinya seperti ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Gabah kering giling pada tahun 2014 turun dari 434.902 ton menjadi 424.436 ton atau turun minus 2,41 persen. Penurunan ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, karena dari gabah sendiri memberikan share yang cukup besar. Sedangkan untuk produksi palawija, produksi jagung naik tipis dari 228.430 ton menjadi 245.085 ton ditahun 2014. Ubi kayu pada tahun 2013 produksinya 82.626 ton turun menjadi 66.517 ton. Lapangan usaha perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan karena nilai tambah bruto lapangan usaha ini dihitung menggunakan konsep arus barang, yaitu margin perdagangan dari pertanian, pertambangan penggalian dan industri pengolahan dan margin perdagangan barang-barang dari luar daerah dan juga termasuk kegiatan perbaikan/reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2014 nilai tambah bruto lapangan usaha tumbuh sebesar 6,86 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,31 persen. Industri pengolahan, dimana pada tahun2013 tumbuh sebesar 7,08persen, pada tahun 2014 bisa tumbuh sebesar 10,05 persen, kenaikan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman, salah satunya adanya industri gula tebu yang baru saja beroperasi disamping itu pergerakan industri kecil dan rumah tangga yang cukup dominan di Kabupaten Blora, seperti indutri barang dari kayu, seperti perabot rumah tangga, pernik-pernik kayu dan lain sebagainya, juga cukup besar perannya dalam mendorong pertumbuhan nilai tambah bruto lapangan usaha tersebut.

88


VI.1.2. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu wilayah umumnya tidak akan berubah dalam rentang waktu yang singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi secara drastis hanya terjadi bila ada suatu perubahan luar biasa yang terjadi, seperti adanya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu, eksploitasi sumber daya alam yang baru, atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Struktur ekonomi suatu wilayah mencerminkan besarnya peran nilai tambah suatu sektor dalam pembentukan PDRB, atau dengan kata lain stuktur ekonomi adalah pemetaan potensi ekonomi suatu daerah menurut sektor. Dengan mengetahui struktur ekonomi dapat diketahui apakah ekonomi suatu daerah didominasi oleh sektor primer, sektor sekunder, atau sektor tersier. Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Blora selama periode 2009-2014 berjalan lambat. Penurunan kontribusi sektor primer sangat lambat, selama lima tahun turun kurang darisatu persen. Kontribusi sektor sekunder selama periode tersebut ada kenaikan sekitar satu persen dan kontribusi sektor tersier hanya mengalami peningkatan kurang dari 1 persen. Hal ini menunjukkan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier mengalami stagnansi. Struktur ekonomi Kabupaten Blora masih bersifat tradisional dan belum mengarah bergeser ke sektor industri dan jasa-jasa.


89

Tabel 3.71 Struktur Ekonomi Adh BerlakuMenurut Sektor Kabupaten Blora Tahun 2010 -2014 (persen) Kelompok Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kelompok Primer

44,78

Perubahan Kelompok Sekunder

13,90

Perubahan Kelompok Tersier

41,33

Perubahan

44,85

43,76

43,72

0,07

-1,08

-0,04

41,86 -1,86

13,88

14,42

14,51

15,84

-0,02

0,55

0,08

1,33

41,28

41,81

41,77

42,30

-0,05

0,53

-0,04

0,53

Sumber: PDRB Kab Blora 2014, BPS

Kelompok primer

:

Kelompok sekunder :

Kelompok tersier

:

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan/ penggalian. lapangan industri pengolahan, pengadaan listrik/gas dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bangunan/kontruksi. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha pengangkutan, pergudangan, lapangan usaha informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate,jasa perusahaan, adm pemerintahan / hankam dan jasa-jasa.

Transformasi ekonomi yang diharapkan adalah adanya peningkatan absolut nilai tambah bruto lapangan usaha industri dan jasa-jasa yang jauh lebih besar dibandingkan peningkatan nilai tambah bruto lapangan usaha pertanian. Diharapkan seluruh lapangan usaha tetap mengalami 90


pertumbuhan, namun lapangan usaha industri dan jasa-jasa diharapkan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Sehingga nilai PDRB secara agregat meningkat lebih tinggi dan kontribusi industri dan jasa-jasa semakin meningkat sedangkan kontribusi pertanian semakin menurun. Tabel 3.72 Struktur Ekonomi menurut Harga BerlakuKabupaten Blora Tahun 2010-2014 (persen) KATEGORI 1

URAIAN 2

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

D

Pengadaan Listrik dan Gas

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F

Konstruksi

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H

Transportasi dan Pergudangan

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J

Informasi dan Komunikasi

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

L

Real Estate

M,N

Jasa Perusahaan

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P

Jasa Pendidikan

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI

2010

2011

2012

2013

2014

3 4 5 6 7 30,88 29,71 29,65 29,92 27,22 13,90 15,14 14,12 13,80 14,64 9,65 9,81 10,15 10,27 11,41 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 4,12 3,94 4,16 4,12 4,32 17,70 17,69 17,13 16,88 16,70 2,81 2,57 2,58 2,60 2,76 3,60 3,47 3,43 3,30 3,43 1,19 1,17 1,17 1,13 1,10 3,09 3,06 3,21 3,20 3,23 1,42 1,35 1,33 1,32 1,37 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 4,20 3,91 3,99 3,89 3,81 3,99 4,81 5,80 6,18 6,45 0,78 0,81 0,89 0,90 0,96 2,29 2,17 2,01 2,07 2,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Proses industrialisasi belum terjadi di Kabupaten Blora padahal proses industrialisasi menurut teori ekonomi merupakan tanda awal modernisasi ekonomi. Sektor industri SIPD Kab. Blora 2015

91

mampu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding sektor primer. Melalui penerapan rekayasa tehnologi, produktivitas sektor industri dapat terus ditingkatkan walaupun dengan menggunakan faktor produksi yang sama sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan sesuai target yang diharapkan. Demikian juga dengan nilai tambah sektor jasa-jasa dapat ditingkatkan secara maksimal melalui pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi. Masih besarnya dominasi kontribusi sektor primer terutama pertanian di Kabupaten Blora tentunya akan berdampak pada kurang cepatnya akselerasi pembangunan ekonomi. Menurut teori ekonomi, produktivitas sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa iklim, cuaca dan curah hujan. Grafik perkembangan produktivitas sektor pertanian berbentuk U terbalik, artinya penambahan faktor produksi akan memberikan dampak peningkatan produktivitas pada awal proses pembangunan, setelah mencapai titik kulminasi/puncak produksi, penambahan faktor produksi justru akan menurunkan tingkat produktivitas. Demikian juga dengan penerapan tehnologi di sektor pertanian juga akan mengalami hal yang serupa, pada saat produksi sudah mencapai titik puncak, penerapan tehnologi pertanian tidak mampu diserap lagi. Pengembangan sektor pertanian memiliki keterbatasan berupa lahan yang terbatas bahkan mengalami penurunan karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Adh berlaku, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Blora. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2014tercatat sebesar 27,22 menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 29,92 persen. Kegiatan ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar kedua adalah lapangan usaha perdagangan besar 92


eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2013 peranan lapangan usaha ini sebesar 16,88 persen, dan pada tahun 2014 peranannya turun menjadi 16,70 persen. Selanjutanya lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Blora berikutnya adalah lapangan usaha pertambangan penggalian. Dengan penerapan SNA 2008, kontribusi lapangan usaha ini meningkat cukup besar. Pada tahun 2013peranan lapangan usaha ini tercatat sebesar 13,80 persen, dan pada tahun 2014 peranannya meningkat menjadi 14,64 persen. Lapangan usaha berikutnya yang berperan cukup penting dalam menggerakkan ekonomi wilayah adalah lapangan usaha industri pengolahan.Pada tahun 2013 lapangan usaha inimemberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Blora adh berlaku sebesar 10,27 persen dan meningkat menjadi 11,41 persen pada tahun 2014, peran lapangan usaha ini cenderung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. VI.1.3. Perkembangan PDRB Perkapita PDRB perkapita dihitung dengan dua standar harga yang berbeda, yaitu PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya rata-rata produktivitas yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan produktivitas penduduk apabila diukur dengan standar harga tahun 2000. Secara teknis penghitungan PDRB perkapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Selain dibedakan menurut standar harga, penyajian PDRB perkapita juga dibuat dengan sektor pertambangan dan tanpa sektor pertambangan. Pemisahan sub sektor pertambangan dilakukan dengan pertimbangan bahwa sifat sub sektor ini tidak memiliki rantai ekonomi yang panjang di Blora. Produk sektor ini yang berupa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, SIPD Kab. Blora 2015

93

sehingga perlu diperhitungkan pengaruhnya bila suatu saat nanti sumber daya ini habis. Dari tabel menunjukkan bahwa baik dihitung atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blora selama periode 2010-2014terus mengalami peningkatan walaupun secara absolut nilainya relatif kecil. Pada tahun 2010 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora dengan memperhatikan kegiatan pertambangan minyak bumi tercatat sebesar Rp. 12.274.375, empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014 telah meningkat menjadi Rp. 17.787.169. Kalau dibuat rata-rata, pada tahun 2014 produktivitas penduduk Kabupaten Blora setiap bulan tercatatsekitar 1.482 ribu rupiah atau sekitar 110 dollar US dengan krust 1 dolar = Rp 13.500. Sedangkan apabila kegiatan pertambangan minyak bumi dikeluarakan dari PDRB, maka PDRB perkapita Kabupaten Blora adh berlaku tercatat sebesar 15.367.051 di tahun 2014. Tabel 3.73 PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014 Tahu n (1) 2010 2011 2012 2013 2014

PDRB Perkapita adh Berlaku Dengan Minyak Pertumbuha Nilai (Rp) n (%) (2) (3) 12.274.375 13.657.546 14.660.698 16.080.072 17.787.169

14,46 11,27 7,35 9,68 10,62

PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Pertumbuhan Nilai (Rp) (%) (4) (5) 10.625.924 11.669.404 12.696.707 13.958.076 15.367.051

13,30 9,82 8,80 9,93 10,09

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Bila dilihat PDRB perkapita menurut kecamatan adh berlaku, pada tahun 2014PDRB perkapita kecamatan yang tertinggi dicapai oleh Kecamatan Cepu yakni sebesar Rp. 94


56.585.656,- disusul Kecamatan Blora yaitu sebesar Rp. 27.496.603,- dan yang terendah Kecamatan Banjarejo yakni sebesar Rp. 8.041.580,-. Besarnya PDRB perkapita tersebut perlu dicermati dengan hati-hati karena belum tentu angka yang besar tersebut merupakan kondisi pendapatan perkapita yang sebenarnya, dikarenakan angka PDRB perkapita tersebut masih termasuk output yang dimiliki oleh penduduk luar (bukan warga suatu kecamatan). VI.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) VI.2.1. Pendapatan Daerah Faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui kegiatan pembangunan yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholders-nya. Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember adalah sebesar Rp. 1.661.645.218.493,- Pendapatan Daerah terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang mencapai angka Rp. 1.019.665.153.124,-. Data Pendapatan Daerah selengkapnya terdapat dalam tabel berikut : Tabel 3.74 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 (Rupiah) 2011

2012

2013

2014*)

Pendapatan Asli Daerah

Uraian

66.619.824.789

79.335.692.205

60.881.357.890

144.724.169.929

169.256.241.630

Pajak Daerah

11.177.375.259

10.218.563.328

12.260.311.067

26.310.742.598

31.550.409.677

Retribusi Daerah

8.703.106.561

8.817.601.735

10.520.706.952

15.366.765.092

9.787.397.317

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2015**)

5.884.626.373

5.758.248.478

6.165.994.267

7.731.229.785

7.005.811.121

40.854.716.596

54.541.278.664

31.934.345.604

95.315.432.454

120.912.623.515

Dana Perimbangan

712.375.079.294

817.542.087.931

901.824.680.069

974.574.108.181

1.019.665.153.124

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi

88.110.970.294

90.371.797.931

94.501.754.069

89.559.359.181

72.722.131.124


95

Uraian

2011

2012

2013

2014*)

2015**)

Dana Alokasi Umum

547.169.709.000

673.180.530.000

753.830.036.000

823.874.089.000

848.823.612.000

Dana Alokasi Khusus

77.094.400.000

53.989.760.000

53.492.890.000

61.140.660.000

98.119.410.000

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

28.641.411.750

227.715.906.409

295.727.485.507

397.185.030.424

472.723.823.739

257.071.750

1.511.525.750

0

1.420.156.500

987.382.927

32.938.136.812

42.951.827.489

51.690.178.607

69.692.547.000

91.151.205.776

166.799.485.080

105.770.570.000

185.992.738.000

246.909.117.000

204.318.505.000

58.044.568.900

79.187.482.324

101.449.860.036

Hasil Bukan Pajak

Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Sumber : DPPKAD *) Data yang diekspose tahun lalu disempurnakan **) Data sementara

VI.2.2. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Dalam pengalokasian belanja daerah harus menganut asas adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Data Belanja Daerah selengkapnya terdapat dalam tabel berikut: Tabel 3.75 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 (Rupiah) Uraian Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung pegawai Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ** Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan

96

2011

2012

2013

2014*)

2015**)

803.499.912.72 1 572.442.044.90 1 527.717.878.69 3

1.083.694.672.71 3

1.271.638.034.04 9

1.468.208.051.14 8

675.961.726.910

857.679.910.151

930.391.939.031

1.682.433.758.49 8 1.058.975.594.67 1

632.326.183.392

719.203.560.281

782.350.121.029

823.632.513.453

718.458.076.827

782.009.447.745

823.632.513.453

683.338.247.422

751.006.768.889

790.361.002.630

29.431.167.000

26.460.455.410

28.180.112.500

3.754.200.000

3.251.085.000

3.047.660.000


Uraian

2011

2012

2013

DPRD serta Operasional KDH&WKDH Belanja Pemungutan Pajak Daerah

2014*)

1.934.462.405

2015**)

1.291.138.446

2.043.738.323

Belanja bunga

44.209.800

35.884.428

41.044.113

14.713.538

6.295.918

Belanja hibah

9.591.262.000

34.686.874.500

52.420.935.000

83.473.909.536

30.461.658.500

33.137.046.708

3.200.500.000

4.199.500.000

3.962.500.000

6.637.900.000

-

47.623.114.900

0

0

3.200.000.000

81.814.870.757

60.590.694.928

195.037.226.800

Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a Dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja langsung pegawai Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

-

-

1.951.647.700

5.712.284.590

0

0

0

0,71

0,62

0,67

0,63

0,63

0,50

0,08

0,13

-

-

227.575.209.86 2

387.801.778.179

409.252.136.961

537.816.112.117

623.458.163.827

-

44.198.708.645

59.402.221.455

75.982.437.766

65.896.687.409

121.745.730.65 1

124.495.374.965

36.385.314.336

389.584.369.921

383.870.066.138


VI.2.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Data Belanja Daerah selengkapnya terdapat dalam tabel berikut : SIPD Kab. Blora 2015

97

Tabel 3.76 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 ( Rupiah) Uraian

2011

2012

2013

2014*)

2015**)

87.362.326.902

167.339.631.335

124.584.691.241

120.683.183.063

163.403.394.930

87.077.736.490

165.834.273.716

123.541.914.983

120.496.263.837

163.287.782.491

284.590.412

189.477.200

325.227.020

186.919.226

115.612.439

-

-

1.042.776.258

0

0

3.482.657.958

19.931.167.624

4.705.986.937

5.670.657.958

3.070.657.958

3.362.000.000

3.862.000.000

4.600.000.000

5.600.000.000

3.000.000.000

70.657.958

70.657.958

105.986.937

70.657.958

70.657.958

165.834.273.718

149.518.096.625

143.395.636.957

163.287.782.491

140.544.196.967

Pagu

66.990.000.000

91.243.730.000

Realisasi

69.692.547.000

91.151.206.000

Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota*


VI.2.4. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Realisasi dana perimbangan yang diterima oleh Perintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2015 sebesar Rp. 1.019.665.153.124,-. Data Dana Perimbangan selengkapnya terdapat dalam tabel berikut :

98


Tabel 3.77 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015 ( Juta Rupiah) Uraian

2011

2012

2013

2014*)

2015**)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Pagu

77.094

53.990

53.493

61.141

103.528

Realisasi

77.094

53.990

53.493

61.141

98.119

Jumlah Dana Alokasi Umum Pagu

547.170

673.181

753.830

823.874

848.824

Realisasi

547.170

673.181

753.830

823.874

848.824

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Pagu

69.264

77.666

80.768

51.749

78.744

Realisasi

74.542

74.248

54.782

68.365

43.109

Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pagu

13.275

13.932

-

23.851

17.353

Realisasi

13.569

16.124

-

21.692

29.613

Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d) Pagu

705.982

818.769

888.091

960.615

1.048.448

Realisasi

712.375

817.542

761.841

974.574

1.019.665


VI.2.5. Pajak Daerah Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah yang diterima oleh Perintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2015 sebesar Rp 32.757.448.635,-. Data Pajak Daerah selengkapnya terdapat dalam tabel berikut :


99

Tabel 3.78 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2015 (Rupiah) Uraian

2013

2014*)

2015**)

Pajak Hotel

450.253.631

1.003.904.137

2.465.989.033

Pajak Restoran

371.174.085

752.068.323

2.465.989.033

Pajak Hiburan

62.211.630

102.230.170

150.069.615

Pajak Reklame Pajak Penerngn Jl Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

447.651.615

539.855.325

526.251.888

8.925.091.832

12.934.491.932

14.906.713.014

208.020.584

42.987.604

31.175.000

8.022.300

44.371.612

54.934.720

34.436.265

41.030.848

38.484.386

0

450.000

249.000

1.753.449.125

1.973.611.201

3.016.780.096

Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)


VI.2.6. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Realisasi retribusi daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 sebesar Rp. 9.787.397.317,Pendapatan retribusi yang paling tinggi dari Retribusi Jasa Umum mencapai Rp. 4.586.203.656,-. Sedangkan yang paling kecil dari Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 2.535.392.218,-. Data Retribusi Daerah selengkapnya terdapat dalam tabel berikut : Tabel 3.79 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2015 ( Rupiah) Uraian

100

2013

2014*)

2015**)

Retribusi Jasa Umum

9.161.473.298

11.469.872.527

4.586.203.656

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.153.392.250

8.567.611.000

1.574.230.500


Uraian

2013

2014*)

2015**)

9.161.473.298

11.469.872.527

4.586.203.656

-

163.618.600

199.057.600

-

-

6.050.000

248.177.600

306.014.500

290.312.800

1.112.761.800

1.340.718.700

1.372.783.300

79.415.800

20.800.000

333.677.200

858.204.648

900.138.227

775.087.256

1.157.121.736

2.221.223.552

2.535.392.218

161.555.000

951.682.900

1.330.149.140

610.389.136

798.563.152

721.686.078

Retribusi Terminal

93.707.500

115.065.500

109.997.500

Retribusi Tempat Khusus Parkir

78.663.100

103.879.500

115.013.000

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

8.700.000

45.300.000

52.850.000

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

204.107.000

206.732.500

205.696.500

Retribusi Perizinan Tertentu

876.280.691

1.511.650.413

2.665.801.443

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

601.098.141

771.922.563

1.044.156.343

Retribusi Izin Gangguan (HO)

260.942.550

733.482.850

1.585.645.100

4.240.000

6.245.000

6.000.000

Retribusi Izin Trayek


VII.

POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

VII.1. Politik Kondusivitas daerah yang aman dan stabil merupakan bagian dari terciptanya kondusivitas dalam negeri secara nasional. Beragamnya suku bangsa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan faham-faham serta aspirasi dalam masyarakat perlu disikapi secara arif dan bijaksana dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi sosial SIPD Kab. Blora 2015

101

politik masyarakat Blora tergolong relative stabil, meskipun sesekali juga terdapat demo atau unjuk rasa namun tetap dalam koridor normativ dalam penyampaian aspirasi/pendapat serta tidak sampai berbuntut anarkhis. Namun demikian kesiapsiagaan segenap komponen masyarakat, utamanya pemerintah daerah dengan didukung instansi yang membidangi Kamtibmas, penegakan hukum dan juga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus selalu meningkatkaan kewaspadaan dengan tetap melakukan pantauan-pantauan terhadap setiap kegiatan masyarakat, sehingga tetap dapat terjaga situasi yang damai, aman, nyaman dan kondusif demi keberlangsungan pembinaan dan pembangunan masyarakat. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Blora sebanyak 45 orang yang terbagi dalam 7 fraksi, dengan rincian anggota Fraksi PDI-P 8 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi Demokrat 6 orang, Fraksi Kebangitan Bangsa 5 orang, Fraksi Persatuan Pembangunan 4 orang, Fraksi Gerakan Pembaharuan Nurani Rakyat (GAPURA) sebanyak 5 orang dan Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) 8 orang. Data selengkapnya suprastruktur politik dan organisasi kemasyarakatandi Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel 3.80 Kondisi Suprastruktur Politik Kabupaten Blora No

Uraian

1.

Jumlah Anggota DPRD

2.

Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Pria

3.

Perempuan Jumlah Fraksi DRPD

4.

Partai Politik

5.

Jumlah Parpol Daerah Jumlah Parpol Peserta Pemilu

6.

102

2011

2012

45

2013

45

2014

2015

Ket

45

45

45

Orang

33

33

34

37

37

Orang

12

12

11

8

8

Orang

7

7

7

7

7

Fraksi

38

38

14

14

12

Partai

44

44

12

12

12

Partai


No 7.

Uraian

2012

2013

2014

2015

Ket

697.350

697.350

697.350

701.770

704.864

Orang

519.139

519.139

519.139

504.505

505.878

Orang

Karakteristik Politik Masyarakat Jumlah Pemilih

8.

2011

Tingkat Partisipasi Pemilih Jumlah Pemilih

Sumber : Kankesbangpol

VII.2. Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah. Jumlah LSM lokal di Kabupaten Blora tahun 2015 tercatat sebesar 57 buah, namun yang aktif hanya 45 LSM. Sedangkan jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 berjumlah 59 kelompok. Namun harus diakui, tantangan ke depan tidaklah mudah, sebagai contoh : UPK (Unit Pengelola Kegiatan), setelah adanya UU No 7 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi tidak lagi memiliki wadah. Oleh karena itu, BPMPKB mulai tahun ini melakukan inventarisasi aset-aset UPK sebagai persiapan pasca program (berakhirnya PNPM-MP) serta antisipasi payung hukum bagi UPK. Data organisasi kemasyarakatan dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Blora ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel 3.81 Perkembangan Ormas dan LSM di Kabupaten Blora No 1.

2.

Uraian Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat


2011

2012

2013

2014

2015

Ket

24

24

17

16

16

Buah

32

36

20

20

10

Buah

103

No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

Kelompok Binaan LPM

310

314

314

59

59

Kel.

Jumlah LPM Berprestasi

10

12

1

1

Kel.

4

2

2

Prog

60

100

100

%

100

100

%

95

95

Jumlah Program 3. Pemberdayaan Masyarakat Persentase Masyarakat Mendukung Program 4. 90 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang 5. 80 Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat Lembaga Swadaya 6. Masyarakat (LSM) Jumlah LSM Lokal 64 Sumber : Kankesbangpol dan BPMPKB

95

90

86

61

Buah

VII.3. Kasus Pelanggaran Hukum Kasus pelanggaran hukum jenis perkara pidana yang dilaporkan bila dibandingkan dengan tahun 2014 turun 51 perkara menjadi 234 perkara, di mana sebelumnya ada 285 perkara. Sedangkan untuk jenis perkara perdata yang dilaporkan menurun menjadi 40 perkara. Sampai akhir Bulan Desember kasus pidana sejumlah 234 baru diselesaikan 185, masih ada 49 perkara yang belum terselesaikan. Data tentang pelanggaran hukum selengkapnya terdapat pada tabel berikut : Tabel 3.82 Jumlah Kasus Pidana dan Perdata No 1.

Uraian

2012

2013

2014

2015

Ket

Jumlah Perkara Dilaporkan Pidana

133

218

260

285

234

perkara

Perdata

60

1.721

594

214

40

perkara

5.677

16.923

19.221

17.252

18.885

perkara

Lalu lintas

104

2011


No 2.

Uraian

2011

2013

2014

234

281

2015

Ket

Jumlah Perkara Terselesaikan Pidana

110

Perdata Lalu lintas 3.

2012

195

185

perkara

47

1.709

578

199

43*)

perkara

5.677

16.923

19.221

17.252

18.885

perkara

Jumlah Perkara Tidak Terselesaikan Pidana

23

23

26

18

21

perkara

Perdata

13

12

16

15

10

perkara

Sumber : Pengadilan Negeri *) Data Disempurnakan

VII.4. Tindak Kriminal Faktor penyebab terjadinya tindak kriminal bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga dari luar. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor dari luar seperti kesenjangan sosial, kesenjang ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Jumlah tindak kriminal tahun 2015 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sejumlah 95 kasus, penurunan terbesar adalah pada jumlah kasus pencurian dari 122 kasus menjadi 52 kasus, sedangkan kasus penipuan masih 8 kasus. Data tentang tindak kriminal selengkapnya terdapat pada tabel berikut : Tabel 3.83 Jumlah Tindak Kriminal No 1.

Uraian

2013

2014

2015

Jumlah Tindak Kriminal Jumlah kasus narkoba

154 7

151 5

95 7

Kasus Kasus

1

1

2

Kasus

16

7

16

Kasus

Jumlah kasus pembunuhan Jumlah kasus seksual SIPD Kab. Blora 2015

Ket

105

No

Uraian

2013

2014

2015

11

8

10

Kasus

116

122

52

Kasus

Jumlah kasus penganiayaan Jumlah kasus pencurian

3

8

8

Kasus

154

131

95

Kasus

Jumlah kasus narkoba

7

5

7

Kasus

Jumlah kasus pembunuhan

1

1

2

Kasus

Jumlah kasus seksual

16

6

16

Kasus

Jumlah kasus penganiayaan

11

7

10

Kasus

116

107

52

Kasus

3

5

8

Kasus

Jumlah kasus penipuan 2.

Ket

Jumlah Tindak Kriminal Yang Ditangani

Jumlah kasus pencurian Jumlah kasus penipuan Sumber : Pengadilan Negeri

VII.5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Selain kesejahteraan masyarakat juga dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di suatu daerah. Jumlah Polisi di Kabupaten Blora tahun 2015 berjumlah 845 orang, Polisi Hutan 383 orang, Aparat Pamong Praja 171 orang dan linmas 8.117 orang. Jumlah kebakaran di Kabupaten Blora pada tahun 2015 terjadi sebannyak 16 kasus. Data keamanan dan ketertiban masyarakat selengkapnya terdapat pada tabel berikut : Tabel 3.84 Aparat dan Sarana Keamanan Uraian Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) Jumlah Aparat Pamong Praja Jumlah Aparat Linmas Jumlah Pos Keamanan (Polisi)

106

2011 780

2012 806

2013

2014

2015

Ket

807

803

845

Orang

-

181

181

180

171

Orang

-

*)

7

6

7

Orang

4

4

4

Unit

7 1

1


Uraian

2011

Jumlah Polisi Hutan

2013

2014

2015

549

524

537

383

383

2

2

2

2

2

Unit

1

1

1

1

1

Unit

-

2.559*)

2.559

2.559

2.559

Unit

-

30*)

30

30

30

Orang

-

8.117*)

8.117

8.117

8.117

Orang

-

235*)

230*)

230

448

kasus

-

235*)

230*)

230

448

kasus

-

32

26

16

16

Kasus

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Jumlah Pos Siskamling Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Jumlah Kejadian Kebakaran

2012

Ket Orang

Sumber : Polres, Satpol, Perhutani dan BPBD

Kebakaran di Kelurahan Mlangsen, Blora pada tanggal 6 September 2015

VIII.

INSIDENTAL

VIII.1. Bencana Alam Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blora telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, sehingga untuk administrasi SIPD Kab. Blora 2015

107

dan pengelolaan kebencanaan di saat ini dikelola oleh BPBD Kabupaten Blora. Secara umum potensi bencana di Kabupaten Blora adalah termasuk Jenis Bencana dengan Tipe B (potensi sedang cenderung ringan) dibandingkan dengan daerah Kabupaten Lain di Jawa Tengah, namun perlu untuk menyediakan data sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Pembangunan diantaranya Jumlah Kebencanaan di Kabupaten Blora diantaranya sebagai berikut untuk tahun 2015 Banjir sebanyak 7 kali jumlah pengungsian sebanyak 89 jiwa sebagian besar masyarakat telah harmonisasi dengan banjir yang terjadi setiap musim penghujan datang, Longsor sebanyak 9 kali jumlah pengungsian sebanyak 0 jiwa sebagian besar tidak berdampak langsung kepada masyarakat tetapi berdampak pada fasilitas umum sepeti Jalan, Jembatan, Tanggul Ambles, Kebakaran Pemukiman dan Lahan sebanyak 51 kali jumlah pengungsian sebanyak 129 jiwa sebagian besar pemukiman/rumah warga tidak bisa digunakan karena musnah/sebagian terbakar dikarenakan minimnya pengetahuan tentang Bahaya kebakaran dan nomor yang bisa dihubungi untuk membantu/menangani kebakaran, Agin Puting Beliung/Angin Topan sebanyak 11 kali jumlah pengungsian sebanyak 99 jiwa bencana ini biasa terjadi diawal musim panca roba utamanya perubahan dari musim kemarau dan musim penghujan, Kegagalan Teknologi sebanyak 1 kali jumlah pengungsian sebanyak 0 jiwa, Blow up pengeboran Minyak di Kecamatan Jiken, Jumlah Korban akibat bencana Tahun 2015 sebanyak 319 jiwa, Lokasi Bencana sebanyak 51 Lokasi, berada di 13 kecamatan, dengan kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 16.485.000000 Bantuan dari APBD II Blora untuk masyarakat Blora berupa Paket Sembako yang berjumlah 150 paket. Aparat Sarana dan Prasarana Jumlah Aparatur BPBD dalam menangani Kebencanaan sebanyak 29 orang sebagian besar belum melaksanakan Diklat Kebencanaan sesuai dengan provesinya misalnya Damkar, SAR 108


di darat/di Air dll, dengan sarana prasarana Damkar sebanyak 2 unit, truk tangki air bersih/suplai damkar sebanyak 5 Tangki, Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 1 Unit, Ketepatan Waktu Tindakan Kebakaran dari pos sebanyak 9 kali, disebabkan jarak laporan kejadian sering tidak konsisten dikarenakan kebakaran telah besar baru melaporkan kejadian, Jarak melebihi radius dari 7,5 km dan posisi rumah kosong ditinggal kerja, Penyebabnya yang sering terjadi karena Konsleting Listrik, Bediang Kandang Ternak, Obat Nyamuk Bakar, Membuang Puntung Rokok Sembarangan, Anak Bermain Korek/Kembang Api, Kompor dll. Tabel 3.85 Sarpras dan Aparatur BPBD No.

1. 2. 3. 4. 5.

JENIS DATA

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Jumlah Kejadian Kebakaran Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Damkar Jumlah Aparatur Damkar dan Sar Sumber dari BPBD Blora

2011

2012

2013

2014

2015

KET

2

2

2

2

2

Unit

1

1

1

1

1

Unit

18

32

22

48

51

Kasus

-

-

2

5

9

Kasus

29

0rang

VIII.2. Kasus Endemi dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kasus HIV – AIDS dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dari teori fenomena gunung es , dari 1 kasus AIDS diperkirakan ada 100 kasus HIV yang belum terdeteksi. Penderita HIV berdasarkan Umur di Kab. Blora Tahun 2015 adalah pada orang yang usia produktif yaitu pada orang umur 25 th - 29 th dan 20 th – 24 th. Yang paling dominan yatu pada orang usia 25 th - 29 th. Data selengkapnya bisa dicermati dalam tabel berikut :


109

Tabel 3.86 Kasus Wabah/Endemi Pada Manusia No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Ket

1.

Demam berdarah

0

0

563

377

1.072

Kasus

2.

Hepatitis

0

0

11

0

60

Kasus

3.

Malaria

0

0

27

0

10

Kasus

4.

Meningitis

0

0

16

31

11

Kasus

5.

Tuberkulosis

0

0

381

475

712

Kasus

6.

AIDS

0

0

11

22

29

Kasus

7.

HIV

0

0

21

40

134

Kasus

Sumber : DKK, RSUD dr. R. Soetijono Blora dan RSUD dr. Soeprapto Cepu

VIII.3. Kebakaran Hutan, Pencurian dan Penyelundupan Kayu Tingkat kebakaran hutan di wilayah Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu mencapai 123 ha yang tersebar di 73 lokasi. Tersebar di sejumlah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH). Sementara itu kasus pencurian kayu merata di 17 RPH di wilayah KPH Blora terutama wilayah yang hutan jatinya berumur 20 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan keterbatasan personil keamanan yang tidak sebanding dengan luas hutan di Perhutani KPH Blora. Jumlah volume kayu yang dicuri di wilayah tersebut mencapai 305,6 m3 yang terletak di 17 lokasi. Untuk wilayah KPH Cepu dilaporkan bahwa kayu yang dicuri Tahun 2015 mencapai 447,33 m3 di 21 lokasi. Usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kayu berua tindakan preventif, represif, serta melibatkan LMDH untuk berpartisipasi dalam pengamanan hutan. Data selengkapnya bisa dicermati dalam tabel berikut :

110


Tabel 3.87 Kasus Kebakaran, Pencurian dan Penyelundupan No 1.

2.

Uraian

2013

2014

2015

Ket

427,40

7

32,2

473,6

Ha

0

0

0

0

0

Jiwa

210

214

5

14

73

Lokasi

Volume Kayu yang Dicuri

2.324

1.763

1.002

975

2.104

Jumlah Kasus Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup

305

200

116

170

51

Kasus

844

619

335

80

397

Lokasi

Kebakaran Hutan Luas Areal Hutan yang Terbakar Jumlah Korban Jiwa Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan Pencurian dan Penyelundupan Kayu

2011

2012

426,17

M3

Sumber : Perhutani


111

112


BAB IV PENUTUP Dalam bab ini kami sajikan kesimpulan, kendala dan saran yang disampaikan oleh Tim Penyusun SIPD Kabupaten Blora tahun 2015. Kesimpulan disediakan sesuai 8 (delapan) kelompok data yang perlu dan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. A.

Simpulan 1. Data Umum,. Kabupaten Blora dilihat dari batas astronomi terletak di antara 1110 16’ sampai dengan 1110 38’ Bujur Timur dan di antara 60 528’ sampai dengan 70 248’ Lintang Selatan Kabupaten Blora mempuyai luas wilayah sebesar 1.820, 588 Km2 Luas perubahan penggunaan lahan sawah menjadi 192.68 ha, menjadi perusahaan/perkantoran 0,157 ha, menjadi lahan lainnya (sekolah) 0,944 ha. Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan pda tahun 2015 sebanyak 485, 16 Ijin Prinsip, 16 Ijin Usaha, 16 Ijin Lokasi. Jumlah PNS tahun 2015 mencapai 9.625 orang, pejabat fungsional sejumlah 6.590 orang atau 68,47% Jumlah TNI 1.107 orang, 44,90% tersebar di Koramil, 1,90 % di POM, 49,23% bertugas di Yonif


113

410, 1,99 % masing-masing bertugas di DKT, dan di Minvet. Jumlah Polri 838 personel, 41,42% sebagai Anggota Polisi Resort Kabupaten, dan 58,58% sebagai Anggota Polisi Sektor dan tersebar di 16 kecamatan. Jumlah perangkat kelurahan sebanyak 139 orang, 78 orang berpendidikan akhir sarjana, 9 orang diploma, 49 orang SLTA, 2 orang berpendidikan SLTP. Jumlah perangkat desa 2.562 orang, 1.149 orang berpendidikan SLTA, 620 orang berpendidikan SLTP, 354 orang berpendidikan SD. Sementara yang bependikan sarjana 198 orang dan diploma 49 orang. Sarana prasarana 295 pemerintahan desa/kelurahan kondisi baik sebesar 133 unit, rusak ringan 39 unit, rusak berat 8 unit, belum dilaporkan 81 unit 2. Data Sosial Budaya. Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2015 mencapai 984.848 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 492.086 jiwa dan perempuan sebanyak 492.762 Pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2015 didominasi oleh lulusan SD yang mencapai 57,07 %. Dari data juga diketahui bahwa jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pendidikan SLTA ke atas baru mencapai 19,43 %. Namun, penduduk yang menempuh

114


pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun mencapai 74,69%. Jumlah KK dari tahun 2015 menjadi 20.451 KK. Sarana kesehatan di Kabupaten Blora berupa poskesdes mencapai angka 204. Bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 271 desa, maka masih ada 67 desa yang belum mempunyai poskesdes. Namun demikian masih ada 142 sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas 26 unit, puskesmas pembantu 58 unit, puskesmas keliling 38 unit, dan 22 unit poliklinik. Lima tahun terakhir jumlah balita kurang gizi menurun drastis. Jumlah orang sakit jiwa tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya 390 orang. Namun untuk kasus balita gizi buruk tahun 2015 menjadi 780 dari tahun sebelumnya 693 kasus Penyakit menular yang di rawat di RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu tahun 2015 terbesar adalah Demam Berdarah sebanyak 137 penderita, disusul Tuberkolusis sebanyak 115 penderita, dan Hepatitis sebanyak 37 penderita. AIDS menempati urutan keempat sebanyak 12 penderita dan Meningitis sebanyak 11 penderita Di RSUD dr. R. Soetijono Blora, Penyakit Rawat Inap dengan Jumlah Penderita Tertinggi adalah penderita Hipertensi sebanyak 539 penderita. Sedangkan penderita yang paling sedikit adalah adalah Asma sebanyak 222 penderita. 10 Penderita Tertinggi RSUD dr. R. Soetijono Blora terbesar adalah Gangguan refraksi dan akomodasi sebanyak 4.600 penderita. Sedangkan penderita SIPD Kab. Blora 2015

115

terkecil adalah penderita Konjungvitas sebanyak 433 penderita Sepuluh Penyakit Rawat Inap dengan Jumlah Penderita Tertinggi tahun 2015 di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu penderita terbesar dengan penyakit Post Partum dengan masalah sebanyak 871 penderita. Sedangkan rangking 10 adalah TBC sebanyak 222 penderita Sepuluh Penyakit Rawat Jalan dengan Jumlah Penderita Tertinggi RSUD dr. R. Soeprapto, Cepu tahun 2015 terbesar adalah DM Komplikasi sebanyak 1.395 penderita. Sedangkan penderita terkecil adalah penderita gangguan anxietas sebanyak 301 penderita. Jumlah Peserta Aktif KB tahun 2015 mencapai 23.745 orang. Sedangkan pasangan usia subur (PUS) yang KB sebesar 156.887 pasang. Tahun 2015 dokter spesialis di Kabupaten Blora 46 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 33 orang. Jumlah SD sebanyak 598 unit, SMP 87 unit, SMU dan SMK 76 unit. Jumlah siswa PAUD naik hampir 400 anak dan gurunya juga naik 400 orang lebih. Jumlah Madrasah Ibditidaiyyah (MI) 71 unit, Madrasah Tsanawiyyah (MTs) 50 unit, dan Madrasah Aliyah (MA) 11 unit. Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun 2015 sebanyak 13.956 anak, yang melanjutkan sekolah 13.763 anak.

116


Prosentase kualifikasi guru yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan yang masih rendah adalah dari guru SMP/MTs/Sederajat (77,44%). Sementara itu untuk jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK sudah di atas 90%. Angka harapan hidup Kabupaten Blora mencapai 72,02, bila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar menunjukkan posisi ke dua setelah Kabupaten Pati 73,05. Angka melek huruf di Kabupaten Blora tahun 2013 mencapai 85,46 (menempati rangking terendah). Sedangkan untuk Kabupaten Pati tercatat 89,56. Grobogan, Rembang, Kudus dan Jepara masingmasing tercatat 91,78; 92,07; 94,16; 94,26. Tahun 2015 penerima raskin sebanyak 72.463 jiwa. Keluarga Prasejahtera, mencapai 121.764 KK. Disusul Keluarga Sejahtera Tingkat 1 sebanyak 73.741 KK. Nilai IPM Kabupaten Blora tahun 2013 mencapai 72,10. Nilai ini paling rendah dibanding dengan Kabupaten Grobogan 72,37, Kabupaten Rembang 73,53 Jumlah karang taruna tahun 2015 tercatat sebanyak 124, TKSM sebanyak 16 orang, orgnisasi sosial 27, dan LSM di Kabapaten Blora 67 Kuota jama’ah haji dari Kabuapten Blora menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 664 orang (2104) menjadi 457 orang. 3. Data Sumber Daya Alam Pertambangan di Kabupaten Blora sektor minyak gas bumi pada tahun 2014 berupa minyak mentah SIPD Kab. Blora 2015

117

sebanyak 263.818, gas alam 34.661 MMBTU, gamping 12,600 ton, pasir 837.000 ton. 4. Infrastruktur Jalan di Kabupaten Blora terdiri dari 44 km jalan nasional, 109,800 km jalan provinsi, 794,690 km jalan kabupaten dan 2.961 km jalan desa/lokal. Dilihat dari kondisi jalan 256,8816 km beraspal, 152.336 km berbatu, jalan kondisi baik sepanjang 521,381 km, jalan kondisi rusak ringan 212,468 km, dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 60,941 km. Jumlah jembatan sejak tahun 2012 cenderung tetap, yakni 158 buah. Luas tempat pemakaman umum 85.335.830 m2 Luas irigasi di Kabupaten Blora 133.507.500 m2. Obyek wisata alam pada tahun 2015 sebanyak 10 buah, sedangkan jumlah obyek wisata buatan sebanyak 11 buah. Jumlah Kantor Pos 16 unit di 16 kecamtan. Sementara itu rumah tangga yang berlangganan telepon sebanyak 11.405 rumah tangga. 5. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi Industri kecil yang tumbuh di Kabupaten Blora di sektor kulit 2 unit, perkayuan 27 unit, anyaman/gerabah/keramik 536 unit, dan industri kimia 436 unit. Dari sektor yang ada menyerap tenaga kerja sebanyak 8.439 orang.

118


Industri besar menyerap tenaga kerja 1.542 orang, sedangkan industri rumah tangga menyerap tenaga 22.742 orang. Pasar Tradisional berjumlah 12 buah, pasar swalayan 42 buah, restoran 6 buah, rumah makan 58 unit, Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen 12 unit dan Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen 46 unit. Koperasi aktif di Kabupaten Blora tahun 2015 dilaporkan sebanyak 417 buah. Koperasi primer 539 buah dan KUD 17 buah. Pengusaha di Kabupaten Blora berjumlah 1.179 orang, 1.148 termasuk pengusaha kecil, 28 orang termasuk pengusaha menengah dan 3 orang masuk dalam kategori pengusaha besar. Lama Pengurusan Perijinan SIUP untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) selama 3 hari, sedangkan untuk mengurus IUI (Izin Usaha Industri), IMB (Izin Mendirikan Bangunan( dan HO (Izin Gangguan) selama 12 hari. Invesasi PMDN tertinggi tahun 2015 adalah dari sektor Industri Pengolahan (migas dan non migas) mencapai nilai Rp. 962.332 juta. Jumlah lembaga keuangan Bank Milik Pemerintah yang ada di Kabupaten Blora tahun 2015 sebanyak 3 unit, milik Swasta Nasional 3 unit, sedangkan milik Swasta Asing 1 unit. Aset bergerak Rp. 297.769 M, sedangkan aset tidak bergerak Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun SIPD Kab. Blora 2015

119

2015 meningkat menjadi Rp. 297 M lebih. sedangkan aset tidak bergerak sebesar Rp. 1.832 M lebih 6. Ekonomi dan Keuangan Tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri kecil dari tahun 2014 terserap sebanyak 8.971 orang, pada tahun 2015 bertambah menjadi 9.010 orang. Penyerapan tenaga sektor industri rumah tangga terjadi kenaikan dari 10.471 unit pada tahun 2014 menjadi 10.509 unit tahun 2015, dengan melibatkan 23.742 tenaga kerja. Tahun 2015 jumlah asar tradisional terdapat kenaikan yang tergolong besar, dari 12 unit pada tahun 2104 menjadi 57 unit. Jumlah koperasi aktif sampai tahun 2015 mencapai 459 unit, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 117 unit. Sektor pengusaha menengah membaik dari tahun sebelumnya 28 orang menjadi 31 orang, sedangkan sektor pengusaha besar dari 3 orang menjadi 31 orang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Gangguan pada tahun 2015 menjadi 17 hari dari tahun sebelumnya 12 hari. Invesasi PMDN tertinggi tahun 2015 adalah dari sektor pengangkutan komunikasi mencapai nilai Rp. 2.001.851 juta.

120


Aset bergerak Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2015 senilai Rp. 357,762 M, sedangkan aset tidak bergerak pada tahun 2014 Rp. 1.832.297 M meningkat menjadi Rp. 2.106.230 M 7. Politik, Hukum dan Keamanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Blora sebanyak 45 orang yang terbagi dalam 7 fraksi, dengan rincian anggota Fraksi PDI-P 8 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi Demokrat 6 orang, Fraksi Kebangitan Bangsa 5 orang, Fraksi Persatuan Pembangunan 4 orang, Fraksi Gerakan Pembaharuan Nurani Rakyat (GAPURA) sebanyak 5 orang dan Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) 8 orang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)lokal di Kabupaten Blora Tahun 2015 terdaftar sebanyak 61 buah. Kasus pelanggaran hukum jenis perkara pidana yang dilaporkan bila dibandingkan dengan tahun 2015 turun 7 perkara menjadi 253 perkara, dimana sebelumnya ada 260 perkara. Sedangkan untuk jenis perkara perdata yang dilaporkan menurun menjadi 176 perkara. Sampai akir Bulan Oktober kasus pidana sejumlah 253 baru diselesaikan 244, masih ada 9 perkara yang belum terselesaikan. Demikian pula kasus perdata, dari 176 kasus yang terselesaikan baru 163 kasus. Tindak kriminal tahun 2015 sejumlah 141 kasus yang ditangani baru 127 kasus, penganiayaan masih 1 kasus, pencurian 12 kasus, penipuan 1 kasus. SIPD Kab. Blora 2015

121

Polisi di Kabupaten Blora tahun 2015 berjumlah 817 orang, Polisi Hutan 335 orang, Aparat Pamong Praja 180 orang dan linmas 8.117 orang. Kasus kebakaran di Kabupaten Blora pada tahun 2015 menurun menjadi 16 kasus. Tahun sebelumnya berjumlah 26 kasus. 8. Insidentil Kabupaten Blora merupakan daerah yang sering dilanda bencana kekeringan, hampir semua kecamatan setiap tahunnya memerlukan bantuan air bersih. Selain kekeringan juga rawan terhadap angin khususnya pada musim penghujan. Jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Blora tahun 2015 sebanyak 26 lokasi yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah penderita HIV tahun 2015 sampai Bulan Oktober 2015 dilaporkan sebanyak 16 orang. Demam Berdarah 119 orang. Kebakaran hutan hingga bulan Oktober 2015, area hutan yang terbakar tercatat seluas 10 hektar. Tersebar di sejumlah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH). Angka ini lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013 lalu, yakni 17,5 hektar (dilaporan hanya 7 ha)

B.

Kendala

1.

122

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) SIPD dari SKPD belum mempunyai kepastian data yang harus dikerjakan. Dengan demikian ketika petugas SIPD


digantikan dengan petugas yang lain tidak mampu melanjutkan dengan baik;

2.

C.

Kesadaran aparat pemerintah desa/kelurahan tentang pentingnya data dari masih rendah;

Saran

1. Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Data yang harus dipehuhi oleh masing-masing SKPD;

2. Perangkat desa/kelurahan yang ditugasi untuk mengelola data agar dilatih secara bertahap.


123

124


Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

125

DATA UMUM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2011-2015

1. Jenis Data : Geografi Nama I. Luas Wilayah 1). Daratan 2). Laut 12 Mil dari Darat 3). Zona Laut 1. Laut Teritorial 2. Zona Ekonomi Eksklusif 3. Laut Landasan Kontinen 4). Panjang Garis Pantai II. Topografi 1). Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng 1. Datar (0-2 Derajat) 2. Bergelombang (2-15 Derajat) 3. Curam (15-40 Derajat) 4. Sangat curam (>40 Derajat) 2). Ketinggian di atas Permukaan Laut III. Luas Lahan 1). Luas Lahan Hutan 1. Hutan Produksi Tetap 2. Hutan Produksi Terbatas 3. Hutan yang Dapat Dikonversi 4. Hutan Bakau 5. Cagar Alam 2). Jumlah Lahan Persawahan 1. Sawah Irigasi 2. Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi 3. Sawah Pasang Surut 4. Sawah Lainnya 3). Jumlah Lahan Kering 1. Rawa-Rawa 2. Ladang (Tegalan) 3. Perkebunan 4. Usaha Lain 5. Belum / Tidak Diusahakan 4). Lahan Pertambangan 5). Danau/Telaga Alam 6). Waduk (Buatan) 7). Kolam Air Tawar 8). Tambak Ikan 9). Padang Rumput Alam 10). Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tdk Diusahakan)

126

2011

2012

1,820.588 1,820.588 0

1,820.588 1,820.588 0

0 0 0 0

0 0 0 0

56,746.478 75,030.819 50,020.500 261.000 40 s/d 500

56,746.478 75,030.819 50,020.500 261.000 40 s/d 500

89,605.550 89,605.550 0 0 0 55 46,052.620 14,170.000 29,626.620 0 2,256.000 49,524.453 0 26,209.323 4,000.000 16,924.488 2,390.642 2.865 -

89,605.550 89,605.550 0 0 0 55 46,059.985 14,170.000 29,633.985 0 2,256.000 49,522.764 0 26,214.958 4,000.000 16,917.164 2,390.642 -


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

1,820.588 1,820.588 0

1,820.588 1,820.588 0

1,820.588 1,820.588 0

Km2 Km2 Km2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Km2 Km2 Km2 Km

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

56,746.478 75,030.819 50,020.500 261.000 40 s/d 500

56,746.478 75,030.819 50,020.500 261.000 40 s/d 500

56,746.478 75,030.819 50,020.500 261.000 40 s/d 500

Ha Ha Ha Ha m

89,605.550 89,605.550 0 0 0 55 46,069.668 14,171.000 29,641.668 0 2,256.000 49,522.764 0 26,214.958 4,000.000 16,917.164 2,390.642

89,605.550 89,605.550 0 0 0 55 46,069.668 14,244.000 32,342.000 0 2,256.000 49,522.764 0 26,214.958 4,000.000 16,917.164 2,390.642

90,614.550 90,412.020 147.130 0 0 55 46,956.000 13,316.000 33,640.000 0

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

-

-


26,637.000 0 23,697.000 2,940.000 0.000 0.000 3,045.860 -

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Sumber Data BPN BPS BPS BPS BPS BPS

BPN BPN BPN BPN BPN Dinhut Dinhut Dinhut Dinhut Dinhut Dinhut Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan BPN BPN Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan BPN BPN Dinas ESDM Dintanbunnakikan DPU Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan BPN BPN 127

Nama 11). Tanah Terlantar 12. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah ** 1). Kolam/Empang/Tambak 2). Danau/Telaga Alam 3). Ladang/Tegalan/Kebun/Padang Rumput 4). Kebun Campuran 5). Perkebunan 6). Hutan 7). Perumahan dan Permukiman 8). Industri 9). Bangunan Lainnya/Perkantoran 10). Non Sawah Sementara yang Tidak Diusahakan 11). Waduk (Buatan) 12). Lainnya 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan * 1). Perubahan Penggunaan Sawah ** 1. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah 2. Menjadi Perumahan 3. Menjadi Industri 4. Menjadi Perusahaan/Perkantoran 5. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah 6. Menjadi Lahan Lainnya 2). Luas Alih Fungsi Hutan ** 1. Hutan Menjadi Lahan Sawah 2. Hutan Menjadi Perumahan 3. Hutan Menjadi Lahan Industri 4. Hutan Menjadi Perusahaan/Perkantoran 5. Hutan Menjadi Lahan Bukan Sawah 6. Hutan Menjadi Lahan Lainnya IV. Keadaan Iklim Rata-Rata 1). Suhu 1. Suhu Terendah 2. Suhu Tertinggi 2). Kelembaban Udara 1. Kelembaban Udara Terendah 2. Kelembaban Udara Tertinggi 3). Curah Hujan 1. Curah Hujan Terendah 2. Curah Hujan Tertinggi 4). Kecepatan Angin 1. Kecepatan Angin Terendah 2. Kecepatan Angin Tertinggi VIII. Fisiografi Lahan * 1. Luas Area Pegunungan 2. Luas Area Berbukit-Bukit 128

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

16.27 251.03

-

-


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Ha

BPN

192.680

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada


BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG

0.157 0.944 14.6 -

14.6

14.6 -

53.36 662.50 -

14.6

-

23 33

23 40

°C °C

50 88

58 77

% %

729.00 2,247.00 -


12.00 mm/th 1,074.00 mm/th 6.4 38.6

Knot Knot Ha Ha Ha

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPN BPN BPN

Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani

129

2011

Nama

2012

3. Luas Area Dataran 4. Luas Area Pesisir

2. Jenis Data : Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, A I. Administrasi Pemerintahan 1). Jumlah Kecamatan 2). Jumlah Kelurahan 3). Jumlah Desa 4. Klasifikasi Desa ** 1). Desa Swadaya 2). Desa Swakarya 3). Desa Swasembada 4). Desa Pesisir 5). Desa Perhutanan 6). Perindustrian/Jasa 7). Desa Perkebunan 8). Desa Perladangan 9). Desa Persawahan 10). Desa Pertambangan 11). Desa Peternakan 12). Desa Wisata 5). Jumlah RW 6). Jumlah RT 7). Jumlah Dusun II. Status Otonomi Kabupaten / Kota * 1. Daerah Otonomi Baru 2. Daerah Induk 3. Daerah Dampak Pemekaran 4. Daerah Non Pemekaran IV. Perda dan Perijinan 1). Jumlah Perda Yang Diterbitkan 2). Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW 3). Perda Yang Dikeluarkan 1. Jumlah Peraturan Daerah Untuk RTRW 2. Jumlah IMB Yang Dikeluarkan 3. Jumlah Ijin Prinsip Yang Dikeluarkan 4. Jumlah Ijin Usaha Yang Di Keluarkan 5. Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan 6. Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan 7. Jumlah ijin Untuk Hak Pengusahaan Pertambangan 8. Jumlah Perijinan Investasi PMA Yang 9. Jumlah Perijinan Investasi PMDN Yang 10. Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 130

16 24 271 -

1,221 5,443 941

-

16 24 271 -

1,204 5,692 941

20

7

1

1 865 3 957

1,219

12 957

1

1


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Ha Ha

Tidak Ada Tidak Ada

Sumber Data

Kec. Kel. Desa

Ada Ada Ada

BPMPKB BPMPKB BPMPKB

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

BPMPKB BPMPKB BPMPKB

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Bag. Hukum Bag. Hukum Unit Bappeda BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

Ada

Bappeda

dministrasi Kepegawaian) 16 24 271 -

16 24 271 -

1,204 5,692 941 -

16 24 271 -

1,204 5,692 941 -

1,204 RW RT 5,692 941 Dusun

-

14

1

8 0

1 874 72 72

4 817

0 376 36 36 0 0 0 0 391

0 485 16 16 0 0 0 8 622

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1

1

1

Unit


131

Nama 11. Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 12. Jumlah dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 13. Jumlah program RKPD tahun berkenaan 14. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 15. Jumlah izin lokasi 16. Jumlah pemohon izin lokasi 17. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 18. Jumlah Pelanggaran Perda 19. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 4). Jumlah Perda terkait perijinan 5. Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa 6. Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan VII. Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan 1). Kantor Bupati/Walikota 2). Kantor Setda 1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 4. Jumlah Pejabat Fungsional 5. Jumlah Pensiunan PNS 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 3). Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD 4). Kantor Inspektorat 1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 132

2011

2012 1

1

1 34

1 23

34

23

2

-

1 176 0 16 10 46 6 98 176 14 53 91 18 43 0 6 9 28 0 3 0 2 0 1 1 1 45 0

1 171 0 18 10 52 8 83 171 16 51 86 18 39 0 6 8 25 0 2 0 2 0 0 1 1 44 0


2013

2014

2015

Satuan

1

1

1

Unit

1 30

1

1

Unit Unit

30

3 111 207

0 2 1 51 43 0 0 0

16 16 3 93 64 1 0 0

Unit Unit Orang Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1 156 0 14 9 43 7 83 156 16 44 76 20 43 0 6 11 26 0 1 0 1 0 0 1 1 38 0

1 158 0 7 12 48 8 83 158 12 50 76 20 44 0 8 9 27 0 0 0 0 0 0 1 1 43 0

Unit Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Unit Orang Orang

1 157 0 16 9 47 8 77 157 16 46 76 19 43 0 8 9 26 0 2 0 1 0 1 1 1 38 0


Ketersediaan

Sumber Data

Ada

Bappeda

Ada

Bappeda

Ada

Bappeda

Ada

Bappeda

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPMPP BPMPP BPMPP Satpol PP Satpol PP Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Unit BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 133

Nama 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 4. Jumlah Pejabat Fungsional 5. Jumlah Pensiunan PNS 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 5). Kantor Bappeda 1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 4. Jumlah Pejabat Fungsional 5. Jumlah Pensiunan PNS 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 134

2011

2012 0 1 11 0 33 45 1 7 29 8 20 0 1 4 15 6 1 0 0 1 0 1 39 0 2 2 4 3 28 39 3 7 22 7 17 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0

0 1 10 0 33 44 1 6 27 10 19 0 1 5 13 6 2 0 0 1 1 1 38 0 2 2 6 3 25 38 3 6 22 7 15 0 1 5 9 0 1 0 0 1 0


2013

2014 0 0 10 0 28 38 0 7 22 9 8 0 1 5 2 7 4 0 0 1 3 1 37 0 2 2 5 3 25 37 3 6 20 8 17 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 10 0 28 38 0 7 22 9 8 0 1 5 2 6 0 0 0 0 0 1 36 0 1 3 4 3 25 36 3 6 17 10 17 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0


0 0 10 0 33 43 0 7 24 12 9 0 1 5 3 19 0 0 0 0 0 1 34 0 1 2 3 2 26 34 2 4 19 9 17 0 1 5 11 0 0 0 0 0 0

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 135

Nama 6). Kantor Dinas Daerah 1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 4. Jumlah Pejabat Fungsional 5. Jumlah Pensiunan PNS 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 7). Kantor Lembaga Teknis Daerah 1. Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 4. Jumlah Pejabat Fungsional 5. Jumlah Pensiunan PNS 1). Eselon I 136

2011

2012

8,458 0 265 330 1,528 1,989 4,346 8,458 293 1,535 2,523 4,107 374 0 10 54 310 29 0 3 4 22 918 0 24 48 266 237 343 918 37 381 436 64 112 0 4 29 79 11 0

8,179 0 295 294 1,664 2,113 3,813 8,179 287 1,365 2,478 4,049 333 0 11 55 267 6,391 27 0 0 4 23 889 0 24 43 266 255 301 889 37 343 441 68 111 0 3 31 77 373 3 0


2013

2014

2015

7,839 0 251 271 1,385 1,736 4,196 7,839 276 985 2,567 4,011 380 0 9 55 316 6,112 26 0 0 3 23

7,697 0 211 261 1,291 1,637 4,297 7,697 272 864 2,564 3,997 379 0 9 54 316 5,619

7,884 0 192 275 1,375 1,791 4,251 7,884 272 905 2,990 3,717 391 0 10 57 324 6,165

0 0 1 2

0 0 0 0

815 0 20 33 233 247 282 815 31 285 430 69 117 0 4 33 80 404 8 0

860 0 16 38 232 225 349 860 34 265 477 84 119 0 3 33 83 104 0 0

875 0 13 28 249 175 410 875 22 251 511 91 124 0 4 34 86 404 0 0


Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 137

Nama 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV 8). Kantor Pemerintah Desa 1. Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 9). Kantor Camat 1. Jumlah Aparat Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) 10). Kantor Lurah 1. Jumlah Aparat Kelurahan Berdasarkan Tingkat 1). Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 2). Tamat SD atau Sederajat 3). SMP dan Sederajat 4). SMA dan Sederajat 5). Akademi (DI, DII dan DIII) 6). Sarjana (S1) IX. Kondisi sarana Prasarana Pemerintahan 1). Kantor Dinas Daerah 1. Rusak Ringan (Kerusakan < 30%) 2. Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%) 3. Rusak Berat (Kerusakan >50%) 2). Kantor Lembaga Teknis Daerah 1. Rusak Ringan (Kerusakan < 30%) 2. Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%) 3. Rusak Berat (Kerusakan >50%) 3). Kantor Pemerintah Desa 1. Rusak Ringan (Kerusakan < 30%) 2. Rusak Sedang (Kerusakan 30-50%) 3. Rusak Berat (Kerusakan >50%) 6). Kantor Dinas Daerah 1. Milik Sendiri 2. Sewa 138

2011

2012 0 5 6 271

-

0 1 2 271 -

16

16

592 0 21 44 288 20 219

545 0 25 50 265 20 185

141 0 5 8 52 4 72

135 0 5 8 50 4 68

-

15 0

15 0


2013

2014 0 2 6 271

2015 0 0 0 271

Satuan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 271 Unit

Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Ada Ada

BKD BKD BKD BPMPKB

2,055

-

-

Orang

Tidak Ada

BPMPKB

549 514 827 44 121

-

-

Orang Orang Orang Orang Orang Orang 16 Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BKD

Ada

BKD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD

Unit Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

Unit Unit

Ada Ada

DPPKAD DPPKAD

16

16

505 0 19 33 233 17 203

391 0 15 30 192 14 140

400 0 13 28 195 19 145

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

117 0 3 6 44 4 60

135 0 2 2 50 5 76

139 0 1 2 49 9 78


-

15 0

15 0


Unit Unit Unit Unit Unit Unit

15 0

139

Nama 3. Pinjam 4. Gabung 7). Kantor Lembaga Teknis Daerah 1. Milik Sendiri 2. Sewa 3. Pinjam 4. Gabung III. Aparatur Negara 1). Jumlah PNS 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV 2). Jumlah Pejabat Struktural 1. Eselon I 2. Eselon II 3. Eselon III 4. Eselon IV 3). Jumlah Pejabat Fungsional 4). Jumlah Pensiunan PNS 1. Eselon I 2. Eselon II 3. Eselon III 4. Eselon IV 5). Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten / Kota 1. SLTA dan Sederajat 2. Diploma 3. S1 4. S2 dan Diatas nya 6). Jumlah PNS menurut jenis kelamin 1. Pria 2. Perempuan V. POLRI 1). Kepolisian Resort Kota Besar 1. Jumlah Anggota 2). Kepolisian Resort Kota 1. Jumlah Anggota 3). Kepolisian Resort Kabupaten 1. Jumlah Anggota 4). Kepolisian Sektor Kota 1. Jumlah Anggota 5). Kepolisian Sektor 1. Jumlah Anggota Pemerintahan 1). Kantor Bupati/Walikota 140

2011

2012 0 0

0 0

14 0 0 0

14 0 0 0

10,555 402 2,386 3,634 4,133 841 0 24 138 679 7,429

9,974 386 2,018 3,354 4,216 778 0 24 142 612 6,780

0 4 8 33 9,553 2,186 2,276 4,778 313 10,330 5,741 4,589 808 1 346 1 46 15 416

0 3 9 46 9,181 2,321 2,413 4,211 236 9,974 5,521 4,453 807 -

1 370 1 45 15 392


2013

-

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

0 0

2014 0 0

0 0

Unit Unit

Ada Ada

DPPKAD DPPKAD

14 0 0 0

14 0 0 0

13 2 0 0

Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

9,569 363 1,562 3,478 4,166 841 0 25 146 670 6,523

9,415 358 1,399 3,490 4,168 842 0 22 146 674 5,729

9,625 329 1,438 3,948 3,910 870 0 26 149 695 6,590

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD

0 1 12 49 8,872 1,963 2,020 4,583 306 9,569 5,241 4,328 807

0 1 2 2 8,802 1,859 1,895 4,712 336 9,415 5,150 4,265 820

0 0 0 3 9,044 1,967 2,006 4,734 337 9,625 5,159 4,466 868

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD

Unit Orang Unit Orang Unit Orang Unit Orang Unit Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES POLRES

1 354 1 44 15 409

-

2015

1 365 1 50 15 405


-

1 285

16 583

141

Nama 1. Milik Sendiri 2. Sewa 3. Pinjam 4. Gabung 2). Kantor Setda 1. Milik Sendiri 2. Sewa 3. Pinjam

142

2011

2012 1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0

1 0 0


2013

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

1 0 0 0

2014 1 0 0 0

2015 1 0 0 0

Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Ada Ada


1 0 0

1 0 0

1 0 0

Unit Unit Unit

Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD


143

DATA SOSIAL DAN BUDAYA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2011-2015

3. Jenis Data : Demografi

Nama I. Kependudukan dan Catatan Sipil 1). Jumlah penduduk wajib KTP 2). Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Wanita 3). Jumlah Penduduk > 17 yang ber-KTP Berdasarkan Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Wanita 4). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan 3. Sex Ratio 5). Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah 6). Jumlah pasangan nikah berakta nikah 7). Jumlah keseluruhan pasangan nikah 8). Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK 9). Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran II. Persentase Penduduk Memiliki Lahan III. Jumlah Keluarga Berdasarkan Mata Pencaharian 1). Pertanian 2). Non Pertanian IV. Jumlah Penduduk Menurut Usia 1. 4 - 6 Tahun 2. 7 - 12 Tahun 3. 13 - 15 Tahun 4. 16 - 18 Tahun 5. 19 - 24 Tahun 6. 25 - 29 Tahun 7. 30 -34 Tahun 8. 35 - 39 Tahun 9. 40 - 44 Tahun 10. 45 - 49 Tahun 11. 50 - 54 Tahun 12. 55 - 59 Tahun 13. 60 - 64 Tahun 14. > 65 Tahun V. Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) VI. Kepadatan Penduduk 144

2011

2012

730,536

734,897

426,979

418,408

223,632 203,347

219,637 198,771

5,667 5,665 986,871 492,620 494,251 100 1,317 290,146 45,035

1,044 1,207 978,492 488,477 490,015 100 485 7,083 7,083 295,331 17,870

290,146 11,539 278,607

295,331 10,925 284,406

77,359

74,965

474

461


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

713,595

712,385

763,761 Orang

Ada Ada

Dindukcapil

433,765

441,091

471,117 Orang

Ada

Dindukcapil

227,278 206,487

231,437 209,654

231,613 Orang 239,504 Orang

Ada Ada

Dindukcapil Dindukcapil

Orang

Ada

Dindukcapil

Orang Orang Orang Orang Orang Poin Orang Pasang Pasang Orang Orang %

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Kankemenag Kankemenag Kankemenag Dindukcapil Dindukcapil

16 116 969,381 484,116 485,265 100 223 973 973 297,186 282,935

6 98 974,309 486,570 487,739 99

29 549 984,848 492,086 492,762 99

4,442 4,442 300,248 299,264

1,996 1,996 310,597 455,487

297,186 172,936 124,250

300,248 173,272 126,976 959,425 40,956 112,279 48,526 43,401 89,374 76,565 85,402 81,381 71,619 70,987 65,172 52,721 40,979 80,063 0.45 466

310,597 174,282 KK 136,315 KK 936,956 Orang 41,584 Orang 83,378 Orang 47,447 Orang 43,773 Orang 88,329 Orang 74,652 Orang 82,866 Orang 82,634 Orang 72,947 Orang 69,300 Orang 65,519 Orang 58,075 Orang 40,646 Orang 85,806 Orang 0.47 % Orang/Km

68,518 0.43 464


Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil BPS 145

Nama

2011

2012

1). Kawasan Perkotaan 2). Kawasan Pedesaan VII. Tingkat Pendapatan, Pengeluaran dan Tabungan 5,011,469 5,462,258 1). Pendapatan per Kapita 2). Indeks Harga Konsumen 3). Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Indeks Daya 1. Tingkat Rataan Daya Beli (Rp Ribu/Kapita/Tahun) 644,780 645,280 4). Total Pengeluaran 314,736 340,762 5). Total Pengeluaran Rumah Tangga Non Pangan VIII. Ketenagakerjaan 1). Penduduk 15 Tahun Ke atas 635,243 764,793 1. Menurut Jenis Kegiatan 2. Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 3. Menurut Status Pekerjaan Utama 2). Angkatan Kerja 492,031 494,159 1). Bekerja ** 1. Perempuan Bekerja 2. Laki-laki Bekerja 2). Mencari Pekerjaan 1. Perempuan Bekerja 2. Laki-laki Bekerja 3). Kesempatan Kerja 4). Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftarkan 2,649 4,070 5). Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan 39 1,579 6). Jumlah Pengangguran : 32,350 32,489 1. Pengangguran Terselubung 2. Setengah Menganggur 3. Pengangguran Terbuka 7). Tenaga Kerja Dalam Negeri 1. Tenaga Kerja Wanita 2,922 3,194 2. Tenaga Kerja Pria 7,262 7,412 3. Jumlah TK yang Bekerja pada PMA 4. Jumlah TK yang Bekerja pada PMDN 8). TKI Di Luar Negeri 26 16 1. Tenaga Kerja Wanita 2. Tenaga Kerja Pria 9). PHK 1. Kasus PHK 2. Orang Terkena PHK 1 363 10). Rata-Rata Kebutuhan Minimum/Bulan 868,348 865,500 11). Rata-Rata Upah Minimum Regional/Bulan 816,200 855,500 12). Pencari Kerja 2,564 4,257 13). Angka Pekerja dengan Upah Sesuai UMR 14). Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR 15). Angka Rata-rata Jam Kerja 7 7 146 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

-

-

-

Org/km2 Org/km2

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPS BPS

6,057,541

Rp Poin Rp Rp Rp

742,956

739,748

688 1,899

1,887 936

-

3,227 7,739

30 27 3

1 932,000 3,608 72

3,766 8,581 0 26 11 11 0 0 0 1,082,009 1,009,000 3,658 75

7 7 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

773,174 Orang Orang Orang Orang Orang 12,836 Orang 4,136 Orang 8,700 Orang 2,766 Orang 1,220 Orang 1,546 Orang % 2,766 Orang 1,630 Orang Orang Orang Orang Orang Orang 4,136 Orang 8,700 Orang 0 Orang 2,069 Orang 57 Orang 45 Orang 12 Orang 2 120 1,156,492 1,180,000 2,766 80 944,000 7

Kasus Orang Rupiah Rupiah Orang % Rp. Jam

BPS

BPS BPS

Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos 147

Nama 16). Angka partisipasi pekerja peserta ASTEK dan sejenisnya 17). Angka partisipasi perusahaan peserta ASTEK dan sejenisny 18). Angka Partisipasi Jamsostek 19). Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Jamsostek IX. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha 1). Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan 2). Pertambangan dan Penggalian 3). Industri Pengolahan 4). Listrik, Gas dan Air 5). Bangunan 6). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 7). Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi 8). Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 9). Jasa Kemasyarakatan X. Pertumbuhan Penduduk 1). Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) 2). Jumlah Kematian Bayi (Berumur Kurang 1 tahun) 3). Angka Kematian Bayi (IMR) 4). Angka Kematian Ibu (MMR) 5). Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) 1. Jumlah Migrasi Masuk 2. Jumlah Migrasi Keluar 6). Jumlah Kelahiran Hidup 7). Rata-rata Anak Yang Dilahirkan Hidup 8). Rata-rata Anak Yang Masih Hidup XI. Rata-Rata Angka Harapan Hidup 1). Laki - Laki 2). Perempuan XII. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1). Tidak Tamat SD 2). Tamat SD 3). Tamat SMP 4). Tamat SMA 5). Diploma 6). Sarjana S1 7). Sarjana S2 8). Sarjana S3 XIII. Keluarga 1. Jumlah Keluarga (KK) 2. Jumlah Anak XIV. Jumlah Rumah Tangga XV. Ukuran Rumah Tangga (Orang/RT) XVI. Jumlah Rumah Tinggal XVII. Petani dan Nelayan 148

2011

2012

52 22 50 22 10,112 1,663 209 2,483 105 1,994 1,797 67

49 23 49 23 10,650 1,265 206 2,428 101 2,321 1,831 67

1,091

1,272

703 -

9,491 -

7,410 3,206 4,204 13,376

71

5,961 2,393 3,568 13,066 71

804,838 40,058 479,820 136,521 118,655 9,170 19,411 1,197 6

788,808 42,300 464,842 134,337 118,179 8,927 19,100 1,114 9

290,146

295,331

-

5,449 -

5,449 -


2013

2014

2015

Ketersediaan

Sumber data

% % % % Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos

54 29 54 29 11,191 1,220 209 2,652 101 2,560 1,979 48

53 28 13,111 1,356 224 3,392 106 3,033 2,381 34

1,265

1,316

1,462 Orang

Ada

Dinnakertransos

1,157

1,269

1,352 Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinnakertransos

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil

75

10,182 4,147 6,035 11,765 980 980

5 9,726 5,937 3,789 5,002

67.8 41.7 67.8 41.7 12,836 1,322 267 3,755 114 2,098 2,426 30

Satuan

1.00 169 1.20 15 12,341 4,905 7,436 12,013 1,016 11,818

773,356 43,511 450,316 134,322 116,921 8,665 18,556 1,056 9

772,235 43,969 446,106 135,231 118,456 8,686 18,725 1,053 9

769,544 45,226 439,171 135,605 120,735 8,712 19,028 1,055 12

297,186

303,236 266,273

310,597 264,370

5,449


% Jiwa % Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Tahun Tahun Tahun Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang KK Anak RT Orang Unit

Dindukcapil Dinkes Dinkes Dinkes Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dinkes Dinkes Dinkes BPS BPS BPS Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil

149

Nama 1). Jumlah Rumah Tangga Petani 1. Petani 2. Buruh Tani 2). Jumlah Rumah Tangga Nelayan 1. Nelayan Penuh 2. Nelayan Sambilan Utama 3. Nelayan Sambilan Tambahan 3). Jumlah Transmigrasi 4). Transmigrasi Baru 5). Jumlah Transmigrasi Swakarsa XVIII. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1). Jumlah Persentasi Pekerja Perempuan 1. Lembaga Pemerintah 1. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II 2. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon III 3. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IIV 2. Lembaga Swasta XIX. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur (5-14 tahun 1. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur (5-14 tahun) 2. Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas

2011

2012

330,256 776

330,256 776

0 0 6 261

0 0 6 20

-

3 16 196

-

-

4. Jenis Data : Kesehatan I. Sarana Kesehatan 1). Posyandu 1). Posyandu Terdaftar 2). Posyandu Tidak Aktif 2). Poskesdes 3). Puskesmas 1. Induk 2. Pembantu 3. Keliling 4. Poliklinik 4). Rumah Sakit Umum Daerah 1. Tipe A 2. Tipe B 3. Tipe C 4. Tipe D 5). Rumah Sakit Umum Swasta 1. Tipe A 2. Tipe B 3. Tipe C 4. Tipe D 6). Rumah Sakit Khusus 1. Rumah Sakit Bersalin 150

1,282

1,279

151

169

26 57 32

26 57 32 18

0 0 2 1

0 0 2 1

0 0 0 3 0 0

0 0 0 3 0 0


2013

2014

2015

323,718 791

173,272 470

174,280 504

0 0 6 229 30

145

147 0 0 10 297 0

3 19 213

3 19 213

-

0 0 0 3 0 0

1,280 925 204

1,288 59 204

26 57 32 21

26 58 36 22

0 0 2 0

0 0 2 0

0 0 0 3 0 0

0 0 0 3 0 0


Ketersediaan

Sumber data

RT RT RT RT RT RT RT KK KK KK

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dindukcapil Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

% % 4 Orang 18 Orang 218 Orang % %

1,280

169 134 26 57 32 19 3 0 0 2 1

Satuan

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB

151

2011

Nama 2. Rumah Sakit Jiwa 3. Rumah Sakit Ketergantungan Obat 4. Rumah Sakit Kusta 5. Rumah Sakit Mata 6). Rumah Sakit Bedah 7). Rumah Sakit Jantung 8). Rumah Sakit Paru 7). Klinik/Praktek Dokter 8). Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) 9. Rumah Sakit Tentara 1). Rumah Sakit Angkatan Darat 2). Rumah Sakit Angkatan Udara 3). Rumah Sakit Angkatan Laut 4). Rumah Sakit POLRI 10). Layanan Air Bersih 1. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Air Bersi 1. Leding (Perpipaan) 2. Sumur Lindung 3. Sumur Tidak Terlindung 4. Mata Air Terlindung 5. Mata Air Tidak Terlindung 6. Sungai 7. Danau/Waduk 8. Air Hujan 9. Air Kemasan 2). Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum 11). Balai Kesehatan Masyarakat 12). k.Balai Teknik Kesehatan Lingkungan II. Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi 1). Industri Farmasi Narkotika 2). Industri Farmasi Produksi Obat Tradisional 3). Gudang Farmasi 4). PBF (Pedagang Besar Farmasi) 5). Produk Alat Kesehatan 6). Penyalur Obat Kesehatan 7). Cabang Penyalur Alat Kesehatan III. Kesehatan Masyarakat 1). Jumlah Orang Sakit Jiwa 2). Jumlah Penderita Narkoba 3). Jumlah Balita 1). Jumlah Seluruh Balita Kurang Gizi 2). Jumlah Anak Balita 0 - 3 Thn 3). Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapat Perawatan 4). Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk 5). Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 152

2012 0 0 0 0 0 0 0 275

0 0 0 0 0 0 0 279

-

355,114

-

0 0 1 1 0 0 2

0 0 1 1 0 0 2

383

653

5,312 29,397

4,897 35,456


2013

2014 0 0 0 0 0 0 0 291 0

288,848

2015 0 0 0 0 0 0 0 326 0

0 0 0 0 0 0 0 439 0

1 0 0 0

1 0 0 0

134,887 24,153 35,636 69,012 1,908 334 0 0 148 3,696

0 0

0 0

0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0

1,015 0

390 0

2,423 36,417

693 35,521 693 57 57


Satuan

Ketersediaan

Sumber data

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit


Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

814,445 RT 52,832 RT 702,060 RT 43,177 RT 1,306 RT 334 RT 2,391 RT 642 RT 78 RT 11,625 RT 814,445Penduduk 0 Unit 0 Unit 0 0 1 1 0 0 0

Buah Buah Unit Buah Buah Buah Cabang

280 Orang 0 Orang Balita 780 Balita 35,302 Balita 780 Balita 55 Balita 55 Balita

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes 153

Nama 4). Rata-Rata Jumlah Penduduk Yang Sakit 5). Jumlah Penduduk Meninggal Menurut Wabah (Total) 1. Menurut Wabah Muntaber 2. Menurut Wabah Demam Berdarah 3. Menurut Wabah Infeksi Saluran Pernafasan 4. Menurut Wabah Campak 5. Menurut Wabah Malaria 6. Menurut Wabah Lainnya 6). Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk 7). Jumlah Peserta Program KB Aktif 1. Laki - Laki 2. Perempuan 8). Jumlah Akseptor KB 1. Laki - Laki 2. Perempuan 9). Jumlah Pasangan Usia Subur 10). Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB 11). Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 12). Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 13). Pelayanan Anak Balita 14). Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 15). Pelayanan Nifas 16). Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 17). Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 18). Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan IV. Pedagang Kesehatan 1). Apotek 2). Toko Obat V. Tenaga Kesehatan 1). Dokter Umum 2). Dokter Spesialis 3). Dokter Gigi 4). Perawat 5). Bidan 6). Ahli Penyehatan Lingkungan 7). Sarjana Farmasi 8). Ahli Gizi 9). Analis Laboratorium 10). Ahli Rontgen 11). Bidan Desa 12. Asisten Apoteker 13. Pranata Laboratorium Kesehatan 15. Epidemiolog Kesehatan 16. Entomolog Kesehatan 154

2011

2012

415,847

438,264

0

0 2 0 0 0 0 542

0 0 1 0

1,676 28,968

1,579 31,077

6,032 150,465 195,469 -

6,419 155,615 199,465 13,709 96 42,920 3,210 12,428 1,689 13,804

36 3

37 10

105 15 22 675 151 26

100 16 21 593 133 26

39 23

32 53

295

289


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Pasang Pasang Kali % Kali Kali Kali Kali Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

573,240

237,535

0 8 0 0 0 0 311

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 758

1,574 31,716

1,089 27,784

1,040 22,705

6,236 159,826 203,336 166,062 12,507 93 45,790 13,278 11,461 1,606 13,997

6,385 165,665 206,372 172,050 5,244 95 41,903 17,883 12,012 1,758 16,280

5,070 151,817 206,334 156,887 12,866 97.8 47,143 17,729 11,836 2,011 13,838

3,604

0

0

Kali

Ada

Dinkes

43 6

43 6

45 11

Unit Unit

Dinkes Dinkes

72 30 20 558 131 23 0 37 43 18 289

72 33 21 574 145 20 22 41 43 13 289 32 0 0 0

92 46 19 554 181 23 54 43 53 20 280 84 0 3 0

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


473,054 Orang

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes 155

Nama 17. Sanitarian 18. Administrator Kesehatan 19. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 20. Perawat Gigi 21. Nutrisionis 22. Radiografer 23. Perekam Medis 24. Teknisi Elektromedis VI. Cakupan Komplikasi Kebidanan 1). Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 1. Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan 2. Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin 2). Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani 1. Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penangana 2. Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan VII. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 1). Jumlah Desa/Kelurahan UCI VIII. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: 1). TBC BTA 1. Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Dio 2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA 2). DBD 1. Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati 2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru DBD 3). Acute Flacid Paraly 1. Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemuka 2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru Acute Flacid Paraly 4). Penyakit lainnya 1. Jumlah Penderita Penyakit Lainnya Yang Ditemukan dan 2. Jumlah Perkiraan Penderita Baru Penyakit Lainnya IX. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Mi 1). Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strat X. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miski XI. Cakupan Kunjungan Bayi 1). Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan 2). Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama XII. Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemi XIII. Jumlah Desa Siaga Aktif

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Jenis Data : Pendidikan, Kebudayaan Nasional Pemuda dan Olahraga I. Pendidikan Umum 156


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

23 0 0 9 0 7 15 5

23 3 11 25 0 10 25 6

100

99.8

99.33

%

Ada

Dinkes

11,731 11,787 89.30 2,412 2,412 100.00 295

12,164 12,185 100 2,830 2,830 100 295

11,919 12,000 100 3,068 3,068 100 295

Orang Orang % Orang Orang % Desa

96 859 888 100 552

100 427,822 67 97 11

90 475 888 0 377 377 1.88 4 4 0 0 0 100 41,880 16 0 11,589

52 473 908 100 548 548 1.39 3 4 0 0 0 100 143,149 100 98.48 11,831

% Orang Orang % Orang Orang % Orang Orang % Orang Orang % Orang % % Bayi

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

11,765

12,116

12,013

Bayi

Ada

1 (TN)

1

1 Desa

Ada

295

295

2 5 1


295

Desa

Ada

Dinkes Dinkes Dinkes

157

Nama 1). Jumlah Sekolah 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2. Sekolah Luar Biasa (SLB) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 3. Sekolah Dasar (SD) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 4. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 5. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 6. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMK) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 7. Perguruan Tinggi (PT) 1). Negeri 158

2011

2012

1 -

535

-

1 -

1 -

3

-

1 -

10

-

585 -

29

-

55 -

29

8

-

8 -

5 10

-

10

55

-

3

589

-

548

-

5 10

-


2013

-

2014

2015

1

1

542

527

1

1

3

3

584

584

10

13

56

53

29

30

8

8 8

1 Buah Buah Buah 537 Buah Buah Buah

-

-

-

-

-

4 4

-



583 583 0 15 15 0


55 55 0 32 32 0


6 6 0 48 48 0

42

-

1 1 0 3 3 0

8 Buah 8 Buah Buah 14 Buah 14 Buah 0 Buah

15 5 10

5 10

Satuan

-

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Ketersediaan

Sumber data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora 159

Nama 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 8. Lembaga Pendidikan Ketrampilan 9. Sekolah Menengah Kejuruan 10. Akademi atau Program Diploma 2). Jumlah Sekolah/Perguruan Agama 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 3. Madrasah Aliyah (MA) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 4. P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 5. P. Tinggi Agama Kristen/Teologi 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 6. P. Tinggi Agama Katolik/Teologi 160

2011

-

2012 -

-

34 -

59 46 -

1 1

1 1

67

69 1

1 0

1 0

52 0

51 0

1 1 0

1 1 0

11 0

11 0 -


2013

-

2014

2015

-

-

67 46 -

39 46

1 1

1 1

68 1

68 0

1 0

1 0

53 0

53 1

1 1 0

1 0

10 0

10 1 -


Satuan - Buah - Buah Buah - Buah - Buah 39 Unit 54 Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

1 Unit 1 Buah Buah Unit 69 Buah 1 Buah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Unit 1 Buah 0 Buah Unit 53 Buah 0 Buah Unit 1 Buah 0 Buah Unit 12 Buah 0 Buah -

Ketersediaan

Unit Buah Buah Unit Buah Buah Unit Buah Buah Unit Buah Buah

Sumber data

Dindikpora Dindikpora

Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag 161

Nama 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 7. P. Tinggi Agama Hindu 1). Negeri 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 2). Swasta 1. Bangunan Baik 2. Bangunan Tidak Baik 3). Jumlah Kelas 1. TK dan Sejenisnya 2. SD dan Sejenisnya 3. SMP dan Sejenisnya 4. SMA dan Sejenisnya 5. PT dan Sejenisnya 6. Lembaga Pendidikan Ketrampilan 7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4). Jumlah Siswa / Mahasiswa 1. Taman Penitipan Anak (TPA)/PAUD 1). Negeri 2). Swasta 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 1). Negeri 2). Swasta 2. Sekolah Luar Biasa (SLB) 1). Negeri 2). Swasta 3. Sekolah Dasar (SD) 1). Negeri 2). Swasta 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) 1). Negeri 2). Swasta 5. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1). Negeri 2). Swasta 6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1). Negeri 2). Swasta 7. Perguruan Tinggi (PT) 1). Negeri 162

2011

2012

-

-

347

848 3,704 881 274 59 453

115 17,973

135 18,049

133 100

100 112

82,153 1,654

79,686 1,828

26,047 3,876

24,020 5,207

5,964 2,272

5,978 2,037

3,428 9,490

3,555 12,415

-

-

269 -


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

-

-

-

Unit Buah Buah Unit Buah Buah

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag

827 3,758 1,009 293 67 455

Unit Buah Buah Unit Buah Buah

950 3,833 1,015 293

928 3,864 1,065 293

39 494

39 530

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

0 58

0 Orang 58 Orang

167 19,433

167 19,968

137 Orang 20,370 Orang

100 114

165 147

136 Orang 105 Orang

77,466 1,952

74,633 2,147

71,930 Orang 2,400 Orang

25,656 3,717

25,691 4,275


5,978 2,041

5,947 1,846


3,555 12,220

3,645 12,370


-

-

- Orang


Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

163

Nama 2). Swasta 8. Lembaga Pendidikan Ketrampilan 5. Jumlah Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV ** 1). Sekolah Dasar (SD) Sederajat 2). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Sederajat 3). Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat 6). Jumlah Guru, Dosen dan Kepala Sekolah 1. Taman Penitipan Anak (TPA)/PAUD 1). Negeri 2). Swasta 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 1). Negeri 2). Swasta 2. Sekolah Luar Biasa (SLB) 1). Negeri 2). Swasta 3. Sekolah Dasar (SD) 1). Negeri 2). Swasta 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) 1). Negeri 2). Swasta 5. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1). Negeri 2). Swasta 6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1). Negeri 2). Swasta 7. Perguruan Tinggi (PT) 1). Negeri 2). Swasta 8. Lembaga Pendidikan Ketrampilan 7. Jumlah Guru Per Kelas * 1). Taman Kanak-Kanak (TK) ** 1. Negeri 2. Swasta 2). Sekolah Luar Biasa (SLB) ** 1. Negeri 2. Swasta 3). Sekolah Dasar (SD) ** 1. Negeri 2. Swasta 4). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) ** 1. Negeri 2. Swasta 164

2011

2012 -

1,380

-

-

12 1,077

11 1,567

24 40

19 33

5,663 111

5,433 116

1,154 325

1,527 352

401 278

407 272

220 755

216 1,014

-

-

-

-

-

-

-

-

136


2013

2014

2015

1,340

2,415

-

-

Satuan

Ketersediaan

- Orang 2,415 Orang

0 1478

0 Orang 1478 Orang

11 1,506

10 1,522


21 37

29 28

48 Orang 62 Orang

5,368 120

5,933 155

6,208 Orang 181 Orang

1,536 375

1,490 470

1,623 Orang 411 Orang

407 269

411 266

409 Orang 257 Orang

94 957

233 998


Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

201

183

- Orang - Orang 183 Orang

Tidak Ada Tidak Ada Ada

-

0.44 0.72

3.33 Orang 2.12 Orang

-

0.62 0.59


-

0.56 0.38


Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

-



-

Sumber data Dindikpora

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora 165

Nama 5). Sekolah Menengah Atas (SMA) ** 1. Negeri 2. Swasta 6). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ** 1. Negeri 2. Swasta 7). Madrasah Ibtidaiyah (MI) ** 1. Negeri 2. Swasta 8). Madrasah Tsanawiyah (MTs) ** 1. Negeri 2. Swasta 9). Madrasah Aliyah (MA) ** 1. Negeri 2. Swasta 8). Jumlah Siswa / Mahasiswa Perguruan Agama 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1). Negeri 2). Swasta 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). Negeri 2). Swasta 3. Madrasah Aliyah (MA) 1). Negeri 2). Swasta 4. P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) 1). Negeri 2). Swasta 5. P. Tinggi Agama Kristen/Teologi 1). Negeri 2). Swasta 6. P. Tinggi Agama Katolik/Teologi 1). Negeri 2). Swasta 7. P. Tinggi Agama Hindu 1). Negeri 2). Swasta 9). Jumlah Guru/Dosen 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1). Negeri 2). Swasta 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). Negeri 2). Swasta 3. Madrasah Aliyah (MA) 166

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185 7,353

193 7,241

500 8,698

500 8,848

546 1,199

675 1,374

-

-

10 597

14 618

363 752

46 768


2013

2014

2015

Satuan

-

0.45 0.35


-

0.36 0.39


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176 7,680

164 8,104


597 9,870

637 10,377


591 1,625

780 1,788


-

-

-

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

14 670

13 706

13 Orang 703 Orang

46 1,038

36 1,022

36 Orang 974 Orang


Ketersediaan

Sumber data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag 167

Nama 1). Negeri 2). Swasta 4. P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) 1). Negeri 2). Swasta 5. P. Tinggi Agama Kristen/Teologi 1). Negeri 2). Swasta 6. P. Tinggi Agama Katolik/Teologi 1). Negeri 2). Swasta 7. P. Tinggi Agama Budha 1). Negeri 2). Swasta 8. P. Tinggi Agama Hindu 1). Negeri 2). Swasta 10). Angka Partisipasi Sekolah 1. 7 - 12 Tahun 2. 13 - 15 Tahun 3. 16 - 18 Tahun 11). Angka Partisipasi Sekolah Usia Di Bawah 7 Tahun 1. Jenjang Prasekolah 2. Jenjang SD/MI/Sederajat 12). Angka Partisipasi Kasar 1. Jenjang SD/MI/Sederajat 2. Jenjang SMP/MTs/Sederajat 13). Angka Partisipasi Murni 1. Jenjang SD/MI/Paket A 2. Jenjang SMP/MTs/Paket B 3. Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C 4. Jenjang Perguruan Tinggi 14). Rata-Rata Lama Sekolah 15). Angka Putus Sekolah 1. APS SD/MI 1). Jumlah capaian kinerja APS SD/MI 2). Jumlah seluruh APS SD/MI 2. APS SMP/MTS 1). Jumlah capaian kinerja APS SD/MI 2). Jumlah seluruh APS SD/MI 3. APS SMA/SMK/MA 1). Jumlah capaian kinerja APS SD/MI 2). Jumlah seluruh APS SD/MI 16). Angka Kelulusan 1). Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 168

2011

2012 37 179

-

45 182 87 62 33

-

-

-

100 90

-

90 63 31 -

-

-

-

-

-

-

-

-


2013

2014 45 230

-

-

2015 47 257

-

46 Orang 244 Orang -

97 82 53

96.07 89.56 50.44

20 13

24.39 13.38

102 96 86 62 49 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 96.07 89.56 50.44

% % %

10

% %

98.88 99.53

105.57 103.61

% %

82.69 66.55 48.33

91.87 71.38 45.30

-

-

0.11

0.07

0.31

0.30

0.61

1.13

14,336

Satuan

14,622


-

% % % % 6.04 Tahun

0.07

0.30

0.13 -

13,956

% % % % % % % % % % Orang

Ketersediaan

Sumber data

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora 169

2011 2012 Nama 2). Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 3). Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 17). Angka Buta Huruf 40,068 38,068 18). Angka Melek Huruf 19). Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Dapat Membaca dan Menulis 20). Jumlah Capaian Kinerja Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf 21). Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. PT 22). Proporsi Penduduk Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Yang Sudah Tidak Sekolah Lagi 1. 6 Tahun 2. 7-9 Tahun 3. 10 Tahun Ke Atas 4. 15 Tahun Ke Atas 5. 15-24 Tahun 6. 25-44 Tahun 7. 45 tahun 23). Angka Melanjutkan 1). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 2). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/M 3). Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang Perguruan T 24). Jumlah Siswa Miskin 1. Jenjang SD/MI/Sederajat 2. Jenjang SMP/MTs/Sederajat 3. Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat 2,560 3,054 4. Jenjang Perguruan Tinggi 25). Jumlah Sekolah Yang Menyediakan Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 26). Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet 27). Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Yang Bersekolah 1. 4 - 6 Tahun (PAUD) 2. 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat) 3. 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat) 4. 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat) II. Seni dan Kebudayaan 1). Jumlah Group kesenian 1,013 1,273 2). Jumlah Gedung kesenian 3). Museum 1 1 170


2013

2014

10,864 7,766 34,268

i

2015

Ketersediaan

Sumber data

Ada Ada Ada Tidak Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

Orang

Tidak Ada

Dindikpora

%

Tidak Ada

Dindikpora

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

Unit

Ada

Dindikpora

Unit

Ada

Dindikpora


Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

-

-

13,746 Orang 8,601 Orang 30,084 % %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orang Orang Orang Orang Orang

-

-

-


-

12,086 7,213

Satuan

13,419 9,208 -

14,359 9,628

13,763 Orang 10,298 Orang Orang

1,662 3,588 3,651 -

45,827 14,487 13,658

45,827 Orang 14,487 Orang 13,658 Orang Orang

161

161

161

133

133

133

38,463 85,986 19,238 37,126

38,463 85,986 19,238 37,126

38,463 85,986 19,238 37,126

1,273

1,618

1

1


Orang Orang Orang Orang

1,618 Group 0 Unit 1 Unit

DPPKKI DPPKKI DPPKKI 171

Nama

2011

4). Pusat Kebudayaan 5). Penyelenggaraan festival seni dan budaya 6 6). Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya 7 III. Cagar Budaya Yang Dilestarikan * 1. Benda Cagar Budaya 5 2. Bangunan Cagar Budaya 10 3. Situs Cagar Budaya 7 4. Kawasan Cagar Budaya 1 IV. Pemuda dan Olah raga 1). Jumlah Klub Olah Raga 40 2). Jumlah Gedung Olah Raga 12 3. Organisasi Kepemudaan 4. Kegiatan Kepemudaan 5. Organisasi Olahraga 6. Kegiatan Olahraga V. Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun VI. Perpustakaan 268 1). Jumlah Perpustakaan 2). Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 th 124,794 3). Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 654,023 4). Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daer 38,549 5). Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di Perpustakaan 63,577 VII. Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 1). SD/MI/Sederajat 2). SMP/MTs/Sederajat 3). SMA/MA 4). SMK VIII. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke 1). SMP/MTs/Sederajat 2). SMA/MA 3). SMK IX. Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional 1). SD/MI/Sederajat 2). SMP/MTs/Sederajat 3). SMA/MA 4). SMK X. Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 1). SD/MI/Sederajat 2). SMP/MTs/Sederajat 3). SMA/MA 4). SMK XI. Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru 1). SMP/MTs/Sederajat 2). SMA/MA 3). SMK 172

2012 6 7 5 10 7 1 46 12

-

314

98,138 662,529 40,294 65,672 -


2013

2014

2015

Sumber data DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

7 8

0 Unit 7enyelengga 9 Unit

5 10 7 1

5 10 7 1

5 Buah 10 Unit 7 Lokasi 1 Kawasan


46 15

46 15 214

46 Klub 15 Unit 214 Buah Kegiatan 35 Buah Kegiatan 1 Kegiatan Unit


Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora KPAD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

KPAD KPAD KPAD KPAD Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora

314

1

145,389 668,726 42,156 68,115

167,530 669,345 43,513 51,587

163,323 Kali 610,145 Orang 15,279 Unit 19,476 Unit

-

-

77,265 Buku 5,828 Buku % %

-

-

Ketersediaan

7 8

35 -

Satuan

98.20 78.45

102.69 85.75

% % %

49.70 55.60 46.90 17.70

90.39 77.44 95.54 93.21

90.39 77.44 95.54 93.21

% % % %

73.30 59.20 47.30 18.10

73.30 59.20 47.30 18.10

73.40 59.30 47.40 18.20

% % % %

806 255 302


795 Orang 340 Orang Orang

Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora 173

Nama XII. Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi XIII. Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya. XIV. Cagar Budaya Yang Dimiliki Daerah * 1. Benda Cagar Budaya 2. Bangunan Cagar Budaya 3. Situs Cagar Budaya 4. Kawasan Cagar Budaya

2011

2012

-

-

-

-

71.11 134,931 2.35 0.51 -

71.49 124,824 2.15

206,016 134,931

222,964

86,362 86,362 10.41

86,986 86,986 10.08

15,545,160

15,657,480

1,600

1,600

120,532 68,194 46,121 26,674 7,794

123,196 71,063 46,086 27,944 7,645

6. Jenis Data : Kesejahteraan Sosial I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II. Jumlah Penduduk miskin 1). Pedesaan 2). Perkotaan III. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1). Pedesaan 2). Perkotaan IV. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1). Pedesaan 2). Perkotaan V. Jamkesmas/Jamkesda * 1. Jumlah Penerima Jamkesmas/BPJS BPI 2. Jumlah Surat Keterangan Miskin VI. Kemiskinan 1). Garis Kemiskinan 1. Garis Kemiskinan Pedesaan 2. Garis Kemiskinan Perkotaan 2). Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan 3). Beras Untuk Penduduk Miskin 1. Penerima Raskin 2. KK Penerima Raskin 3. Persentase RT Penerima Raskin 4. Realisasi Beras Raskin 5. Harga Beras Raskin VII. Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan 1). Keluarga Prasejahtera 2). Keluarga Sejahtera Tahap 1 3). Keluarga Sejahtera Tahap 2 4). Keluarga Sejahtera Tahap 3 5). Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus VIII. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1. LSM 174

0.47 -

124,824


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

-

-

-

siswa

Tidak Ada

Dindikpora

-

-

-

siswa

Tidak Ada

Dindikpora

Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Orang Orang % % % % % %

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS

Jiwa Unit

Ada Ada

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPS BPS BPS BPS

5 Buah 10 Unit 7 Lokasi 1 Kawasan

71.91

Poin

2.20

961

350,364 4,000

Rp/Kap/Bl Rp/Kap/Bl Jiwa 72,463 72,463 8.69

72,463 72,463 8.63

13,043,340

13,043,340

1,600

1,600

121,441 72,243 49,411 26,679 7,499

121,441 72,243 49,411 26,679 7,499


Jiwa KK % 13,043,340 Juta/Ton 1,600 Rp/Kg KK 121,764 KK 73,741 KK 53,407 KK 31,572 KK 7,662 KK Kali 2 72,463 72,463 8.63

Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian

BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB Kankesbangpol 175

Nama 2. Ormas 3. OKP IX. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1). Karang Taruna 2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 3). Organisasi Sosial 4). Lembaga swadaya masyarakat X. Jumlah PMKS 1). PMKS Yang Tertangani 2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan 3). PMKS Yang Diberikan Bantuan XI. Penduduk Penyandang Masalah Sosial 1). Penduduk rawan Sosial dan Sarana 1. Anak Jalanan 2. Penderita Sakit Jiwa 3. Gepeng (Gembel dan Pengemis) 4. Jumlah Penderita HIV/AIDS 5. Jumlah Pecandu Narkoba 6. Sarana Rehabilitasi Sosial 7. Fakir Miskin 8. Bayi Terlantar 9. Anak Terlantar 10. Lanjut Usia Terlantar 11. Komunitas Adat Terpencil 12. Penyandang Tuna Netra 13. Penyandang Tuna Rungu 14. Penyandang Tuna Wicara 15. Penyandang Tuna Wicara-Rungu 16. Penyandang Tuna Daksa 17. Penyandang Tuna Grahita 18. Penyandang Cacat Jiwa 19. Penyandang Cacat Ganda 20. Tuna Susila 21. Bekas Narapidana 22. Pengidap HIV/AIDS 23. Korban Penyalahgunaan NAPZA 2). Jumlah Panti Asuhan 1. Panti Sosial Asuhan Anak 2. Panti Sosial Petirahan Anak 3. Panti Sosial Bina Remaja 4. Panti Sosial Tresna Wirda 5. Panti Sosial Bina Netra 6. Panti Sosial Bina Daksa 7. Panti Sosial Bina Grahita 8. Panti Sosial Bina Laras 176

2011

2012

42 16 3 86

46 16 4 86

949

386

-

-

-

-

20 110 0 510 0 103,459 491 3,103 3,938

20 20 0 3 0 102,459 3,103 3,938 317

92 242

580 757

-

-

1,109 345

-

97 143

-

1,546 597 593 205 197 201

22 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0


2013

2014

2015 2 4

52 16 4 61

52 16 4 61

21,680 172,398 13

147,853 73

258 733 216 14 195 2 231,294 541 3,303 4,213 118 725 600 346 915 2,065 909 790 291 554 387 80 195 26 0 0 0 0 0 0 0

124 16 27 67 151,481 692 151,481 0.45

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

Kali Kali

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Kankesbangpol Kankesbangpol Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Kankesbangpol Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos

Buah Orang Buah Buah Jiwa Jiwa Jiwa %

673 80 195 1 131,355 541 3,303 4,363 260 798

283 64 45 1 2 1 3,609 67 217 933 43 172

346 1,783 909 1,933 291 550 0 0 195

122 189 123 64 25 54 81 1 2

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa

25 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

278


Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos 177

Nama 9. Panti Sosial Bina Rungu Wicara 10. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis 11. Panti Sosial Marsudi Putra 12. Panti Sosial Pamardi Putra 13. Panti Sosial Karya Wanita 14. Panti Sosial Bina Karya 15. Panti Sosial Rehabilitasi 3). Pusat Rehabilitasi Narkoba 4). Rumah singgah XII. Jumlah PKK 1). Jumlah Kelompok Binaan PKK 2). Jumlah PKK Aktif XIII. Pelayanan Ketenagakerjaan 1). Balai Pelatihan Ketenagakerjaan 2). Perizinan Ketenagakerjaan 3). Pusat Informasi Ketenagakerjaan XIV. Indeks Gini XV. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia XVI. Indeks Ketimpangan Williamson

2011

2012 0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1 0

1 2 1

1 2 1

873,373 8,443 3,230 91 317 14 0

932,937 9,259 3,833 68 333 20 1,655

934 3,432 54 14 4

997 3,483 54 17 1 3

777 713

699 699

7. Jenis Data : Agama I. Jumlah Pemeluk Agama 1). Islam 2). Kristen 3). Katolik 4). Hindu 5). Budha 6). Konghucu 7). Lainnya II. Sarana Ibadah 1). Masjid 2). Langgar/Mushola 3). Gereja Kristen 4). Gereja Katolik/Kapel 5). Pura/Kuil/Sanggah 6). Vihara/Cetya/Klenteng III. Jumlah Jemaah Haji 1). Kuota 2). Pemberangkatan IV. Jumlah KUA 1). Kondisi Baik 2). Rusak Berat 3). Rusak Ringan V. Jumlah Penyuluh Agama 1). Honorer

178

-

-

3


2013

2014

2015

0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 1 0 0 1

18,839 54,809

32 19,332

32 19,588

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos


Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag

1

1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

953,754 9,665 3,749 57 314 29 1,810

951,176 8,498 3,758 138 297 347 1,379

967,196 8,498 3,851 152 297 355 1,379


997 4,113 58 11 1 5

997 4,113 58 11 1 5

1,107 4,219 58 12 1 6


668 668

664 662

1 2 1

7 10 309

1 -

1 -

6 3 8

457 Orang 457 Orang

6 11

Buah Buah Buah Buah


BPMPKB BPMPKB Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos Dinnakertransos BPS BPS BPS

179

Nama 2). PNS/Non PNS VI. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan 1). Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) 2). Sekolah Minggu 3). Pondok Pesantren 1. Jumlah Pondok Pesantren 2. Jumlah Santri

180

2011

2012 309

246

-

-

71 11,764

117 13,906


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber data

309

308

307

Buah

Ada

Kankemenag

625 0

663 0

651 0

Buah Buah

Ada Ada

Kankemenag Kankemenag

117 13,942

121 14,227

121 Buah 15,142 Orang

Ada Ada

Kankemenag Kankemenag


181

DATA SUMBER DAYA ALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2011-2015

8. Jenis Data : Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan Nama I. Pertanian 1). Padi Sawah 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi Gabah 4. Produksi Beras 5. Produktivitas 6. Jumlah Konsumsi Beras 2). Padi Ladang 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi Gabah 4 P d k iB 4. Produksi Beras 5. Produktivitas 6. Jumlah Konsumsi Beras 3). Jagung 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 4). Kacang Kedelai 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 5). Kacang Hijau 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 6). Kacang Tanah 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 182

2011

2012

71,560 72,937 338,706 189,675 46.44 313,233

67,324 75,605 402,874 225,610 53.29 361,226

3,513 4,731 15,753 8 821 8,821 33.30 -

4,342 3,955 19,221 10 764 10,764 48.60 -

60,249 51,839 225,576 43.51 173,845

54,353 56,869 273,912 48.17 206,665

4,963 3,548 , 4,010 11.30

4,792 6,428 , 12,339 19.20 7,117

3,411 2,591 2,463 9.50 2,157

4,752 4,816 4,749 9.86 4,283

3,403 3,308 3,150

3,361 3,261 3,888

-


2013

2014

2015

Satuan

87,123 87,390 409,358 229,241 46.84 161,275

71,438 74,936 392,506 219,803 52.38 72,929

76,301 Ha 80,877 Ha 403,067 Ton 225,718 Ton 49.84 Kw/Ha 72,929 Ton

8,966 5,870 25,544 14 305 14,305 43.52

6,179 7,796 35,710 19 998 19,998 45.81

13,041 Ha 10,470 Ha 35,725 Ton 20 006 Ton T 20,006 34.12 Kw/Ha Ton

44,743 45,571 228,428 50.13 193,824

52,374 47,199 245,085 51.93 46,097

57,559 Ha 48,355 Ha 260,669 Ton 53.91 Kw/Ha 46,097 Ton

5,651 2,824 , 5,206 18.43 365

5,809 6,079 , 15,268 25.12 7,384

5,291 Ha 6,868 Ha , 16,000 Ton 23.30 Kw/Ha 7,384 Ton

1,933 2,188 2,447 11.18 2,166

2,026 1,983 1,916 9.66 99

1,705 Ha 1,724 Ha 1,994 Ton 11.57 Kw/Ha 99 Ton

2,279 2,391 3,609

2,466 2,184 3,231

1,366 1,423 1,519

-


Ha Ha Ton

Ketersediaan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ad Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber Data

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di t b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan 183

Nama 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 7). Ubi Kayu 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 8). Ubi Jalar 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produksi 4. Produktivitas 5. Jumlah Konsumsi 9). Luas Lahan Pertanian 1. Lahan Basah 2. Lahan Kering 3. Lahan Dataran Tinggi 10). Jenis Irigasi Sawah 1 TTeknis k i 1. 2. Setengah Teknis 3. Sederhana 4. Pengairan Desa / Non PU 5. Tadah Hujan 6. Lebak/Polder dan lainnya 11). Industri Pengolahan Hasil Pertanian 1. Jumlah Perusahaan 2. Omset Produksi II. Hortikultura 1). Mangga 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 2). Jeruk 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 3). Pepaya 184

2011

2012 9.52

11.92

2,751 2,243 40,837 182.06 17,009

1,945 1,900 35,600 187.37 33,273

205 188 2,391 127.16 2,104

163 169 1,946 115.15 1,712

46,053 26,209 -

46,042 26,196 -

7 449 7,449 967 4,114 1,640 29,627

7 449 7,449 967 4,114 1,640 29,616

-

-

-

-

, 34,037.6

260,404 845,251

-

, 39,185.6

308,280 743,219

0.40

0.53

9,648.8 60,199 153,760 0.63

2,678.4 27,531 209,986 0.13


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

15.09 3,038

14.79 460

10.67 Kw/Ha 460 Ton

Ada Ada

3,380 3,069 84,572 275.57 79,180

1,468 2,482 68,517 276.06 10,678

1,619 Ha 1,502 Ha 43,211 Ton 287.69 Kw/Ha / 10,678 Ton

Ada Ada Ada Ada Ada

174 180 2,647 147.06 2,329

142 134 2,253 168.13 495

46,042 26,196

46,586 23,697

80 Ha 128 Ha 1,425 Ton 111.33 Kw/Ha 495 Ton Ha 46,956 Ha 25,989 Ha Ha

-

7 449 7,449 967 4,114 1,640 29,616

-

7 449 7,449 967 4,114 1,640 32,342 -

-

-

, 24,492.5

, 29,766.0

230,570

0

524,831

565,151

-

0.47

-

0.53

524.7 6,330 24,804

-

812.7 667 20,744 -

0.21

0.39


Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada 7 449 Ha 7,449 H Ad Ada 967 Ha Ada 4,114 Ha Ada 1,640 Ha Ada 33,640 Ha Ada Ha Tidak Ada Tidak Ada Unit Tidak Ada Juta Tidak Ada Ada Ada Ha Tidak Ada , 13,307.2 Ton Ada 0 Ton Ada 168,637 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.79Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 1,184.0 Ton Ada 667 Ton Ada 41,216 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.29Kw/Pohon Ada Ada

185

Nama 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon ) Pisangg 4). 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 5). Nanas 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6 P d kti it perPohon P h 6. Produktivitas 6). Durian 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 7). Manggis 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 8). Melon 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 9). Alpukat 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 186

2011

2012

1,501.9 12,633 20,984 0.72

1,083.7 8,710 15,737 0.69

61,271.7 576,584 571,069 1.07

23,740.8 218,915 542,309 0.44

-

19.7 187 1,825

-

0 11 0.11

-

27.4 260 1,677 -

0 16 0.16

170.4 1,534 2,737

-

365.8 2,292 4,426 -

0.62 -

0.83 -

181 2,925.7 161.64 -

143.15 -

-

37.4

59 844.6

22.6


2013

2014

2015

-

-

-

1,074.8 10,082 17,103 -

1,569.4 1,402 20,018 -

0.63

0.78

22,273.9 212,270 462,361 0.48

20,401.1 93,321 450,788 0.45

-

1.4 13 384

-

3.7 5 588 -

0 04 0.04 -

0 06 0.06 -

164.1 1,477 2,755 -

224.7 7,928 7,289 -

0.60 -

0.31 -

56 1,167.1 -

58 1,172.4 -

208.41 -

202.14 -

-

24.0

Satuan

Ha Tidak Ada 937.3 Ton Ada 1,402 Ton Ada 35,855 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.26Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 13,320.7 Ton Ada 93,321 Ton Ada 475,743 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.28Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 6.6 Ton Ada 5 Ton Ada 691 Rumpun Ada Kw/Ha Tidak Ada 0 10K /P h Ad 0.10Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 266.9 Ton Ada 7,928 Ton Ada 7,048 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.38Kw/Pohon Ada Tidak Ada Ha Tidak Ada Ton Tidak Ada Ton Tidak Ada Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada Kw/Pohon Tidak Ada Tidak Ada 46 Ha Ada 584.0 Ton Ada Ton Tidak Ada Buah Tidak Ada 126.96 Kw/Ha Ada Kw/Pohon Tidak Ada -

4.9


Ketersediaan

11.6

Ha Ton

Tidak Ada Ada

Sumber Data Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan 187

Nama 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 10). Buah Naga 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 11). Belimbing 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Luas Areal 5. Total Jumlah Pohon 6. Produktivitas perLuas 7. Produktivitas perPohon 12) D k h/L t 12). Dukuh/Langsat 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 13). Jambu Biji 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon perLuas 5. Produktivitas p 6. Produktivitas perPohon 14). Jambu Air 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 15). Nangka/Cempedak 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 188

2011

2012 195 277

-

224 257 -

1.35 -

0.88 -

-

288.4 2,486

-

256.0 3,198 -

3,262 -

3,544 -

0.88 -

-

-

726.7

-

0.72

9,838 0.74

570.6 10,875 4,868 1.17 6,574.8 61,832

636.6 12,649 0.50 382.2 6,314 4,480 0.85 5,782.5 53,478


2013

2014 238 291

-

6 120 -

0.82 -

0.41

-

-

-

264.0 2,618

-

-

-

3,265 -

0.65 -

0.76 -

-

-

0.48

-

9,151 -

0.58

303.1 8,756 67,563

-

-

-

0.42 -

3,260.8 31,742

Ha Ton Ton Buah Kw/Ha Kw/Pohon

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ha Tidak Ada Ton Ada Ton Ada Ha Tidak Ada 3,032 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.60Kw/Pohon Ada Ha Ton Ton Buah Kw/Ha Kw/Pohon

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ha Tidak Ada Ton Ada Ton Tidak Ada 11,023 Buah Ada / Kw/Ha Tidak Ada 0.46Kw/Pohon Ada 506.0

230.5 2,027 5,548

0.04

6 Ton Ada 146 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.79Kw/Pohon Ada

527.5

12,149

Ketersediaan

181.0 488

-

579.7

Satuan

249.6 488

4,076

-

2015

Ha Tidak Ada 600.5 Ton Ada 2,027 Ton Ada 3,406 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 1.76Kw/Pohon Ada

2,765.2 5,651


1,529 5,651

Ha Ton Ton

Tidak Ada Ada Ada

Sumber Data K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan 189

Nama 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 16). Salak 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 17). Rambutan 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 18). Sawo 1. Luas Areal 2 JJumlah l hP d ki 2. Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 19). Sirsak 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon ) Markisa 20). 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 21). Sukun 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 190

2011

2012

38,944 1.69

33,096 1.75

-

4.6 43 170

-

4.1 38 166 -

0.27 -

0.25 -

475.3 3,845 4,517 -

451.2 3,606 2,793 -

1.05 -

573 9 573.9 5,387 3,283

-

1.62 -

1.75

-

1.24 -

284.2 2,658 4,013 -

265.3 2,658 2,653 -

0.71

-

-

1.00

693.2 5,412 4,733

-

394 4 394.4 3,607 3,174

194.2 5,471 2,556 -


2013

2014

41,019 -

28,984 -

0.79 -

-

-

2.8 7 170 -

0.18 -

0.16 -

267.8 2,656 3,249 -

-

-

0.47 -

348 5 348.5 3,457 3,155 -

-

-

1.41 -

214.6 1,927 4,384 -

-

-

0.52 0.8 22 0.36

-

108.9 1,080 4,653

Ha Tidak Ada 358.9 Ton Ada 1,195 Ton Ada 5,782 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.62Kw/Pohon Ada Ha Tidak Ada 197 9 Ton T Ad 197.9 Ada 511 Ton Ada 2,272 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.87Kw/Pohon Ada -

191.4 647 3,650

0.49

16,420 Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.93Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 6.38 Ton Ada 7 Ton Ada 247 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.26 Kw/Pohon Ada

-

341 5 341.5 511 2,424

1.10

Ketersediaan

139.7 1,195 2,952

0.82

Satuan

-

0.95

3.4 32 191

-

2015

197.9 248 3,098 -


Ha Tidak Ada 157.3 Ton Ada 647 Ton Ada 3,841 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 0.41Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 46.9 Ton Ada Ton Tidak Ada 22 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada 21.32Kw/Pohon Ada Ada Ha Tidak Ada 150 Ton Ada 248 Ton Ada 2,601 Buah Ada Kw/Ha Tidak Ada

Sumber Data Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan g Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan 191

Nama 6. Produktivitas perPohon 22). Melinjo 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon perLuas 5. Produktivitas p 6. Produktivitas perPohon 23). Bawang Merah 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 24). Kentang 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 25). Kubis 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3 JJumlah l hK 3. Konsumsii 26). Cabai 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 27). Petsai/Sawi 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 28). Wortel 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 29). Bawang Putih 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 30). Daun Bawang 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 31). Kembang Kol 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 192

2011

2012 1.46

-

0.76 -

134.6 5,373 3,713 -

290.7 888 6,467 -

0.36

0.45

190 314.5 2,875

184 769.5 7,033

-

-

2,105 2612.2 25,919

1,785 2130.4 21,577

43 235.3

45 224.5

-

-


2013

2014 0.23

-

2015 0.64

177.3 1,727 6,570

-

-

-

0.33

146 1,103 10,080

130 872.9 714

-

-

-

3,989 12,599 146,343

2071 9347.6 1,518

39 219.5

42 179.7

-

-


Ketersediaan

0.58Kw/Pohon

139.7 243 4,298

0.27

Satuan

Ada Ada Ha Tidak Ada 58.1 Ton Ada 243 Ton Ada 3,407 Buah Ada Kw/Ha / Tidak Ada 0.17Kw/Pohon Ada Ada 142 Ha Ada 955.9 Ton Ada 714 Ton Ada Tidak Ada Ha Tidak Ada Ton Tidak Ada Ton Tidak Ada Tidak Ada Ha Tidak Ada Ton Tidak Ada T Tid k Ad Ton Tidak Ada Ada 1,304 Ha Ada 5,274 Ton Ada 1,518 Ton Ada 45 99.9

-

Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Sumber Data Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K K h P K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan g K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan 193

Nama 32). Lobak 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 33). Kacang Merah 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 34). Kacang Panjang 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 35). Semangka 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 36) TTomatt 36). 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 37). Terung 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 38). Buncis 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi ) Ketimun 39). 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 40). Labu Siam 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 41). Kangkung 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 42). Bayam 194

2011

2012

-

288

7,034

264 682.8 5,847

253 474.3 3,843

639 10,543 23,801 -

190 3,594 888 -

109 353.3 3,196

122 388.1 3,516

48 163.9 1,586

92 165.4 1,600

-

53 168.1 1,376

-

57 215.2 1,832 -

73 264.2 2,559

64 233.2 2,258


2013

2014

2015

-

-

-

Satuan Ha Ton Ton

0

0

0

Ha Ton Ton

516 1,856 17,972

189 1082.5 408

152 904.4 408

Ha Ton Ton

319 8,062 1,727

212 3,579 243

144 1,216 243

-

-

-

Ketersediaan

Sumber Data

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan

Ha Ada Ton Ada Ton Ada Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada Kw/Pohon Tidak Ada

123 895.7 8,103

119 743.8 324

81 546.0 324

Ha Ton Ton

Ada Ada Ada

255 1596.4 15,445

106 876.6 400

94 734.1 400

Ha Ton Ton

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

-

71 308.6 2,988

-

58 335.8 123

185 1489.2 14,421

Ha Ton Ton 46 290.7 123

100 1195.7 89


86 445.5 89

Ha Ton Ton Ha Ton Ton

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ha Ton Ton

Ada Ada Ada

195

Nama 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 43). Jahe 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 44). Laos/Lengkuas 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 45). Kencur 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 46). Kunyit 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 47) SSeraii 47). 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 48). Blewah 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 49). Petai 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 50). Jengkol 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 4. Total Jumlah Pohon 5. Produktivitas perLuas 6. Produktivitas perPohon 196

2011

2012

153 263.6 2,552

144 256.6 2,485

171.7

92.0

-

-

387.57 -

162.11 -

307.00 -

193.63 -

44.00 334.10 -

19.00 194.00 -

43.7 -

76.1 -


2013

2014

2015

Ketersediaan

Sumber Data Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan K. Ketahanan Pangan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

137 366.4 3,548

114 353.7 143

92 215.3 143

Ha Ton Ton

Ada Ada Ada

13.83 124.6

5.06 117.0

7.91 121.46

Ha Ton Ton

Ada Ada Tidak Ada

11.44 116.261 3.50 45.57 -

Ha Ton Ton

-

18.69 285.87

-

7.72 207.43

4.14 89.27 11.86 140.03

7.75 20.82

-

-

-

62.00 1634.00 -

123.00 1046.20 -

-

88.8

, 2,231 102

-

Satuan

-

22 1.6

-


-

-

Ada Ada Tidak Ada Ada Ha Ada Ton Ada Ton Tidak Ada Ada 9.24 Ha Ada 72.97 Ton Ada Ton Tidak Ada Tid k Ad Tidak Ada Ha Tidak Ada Ton Tidak Ada Ton Tidak Ada Ada 48.00 Ha Ada 702.00 Ton Ada Ton Tidak Ada Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada Kw/Pohon Tidak Ada Ada , 1,128 Pohon Ada 28 Ton Ada Ton Tidak Ada Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada Kw/Pohon Tidak Ada Ada 15 Pohon Ada 0.4 Ton Ada Ton Tidak Ada Buah Tidak Ada Kw/Ha Tidak Ada Kw/Pohon Tidak Ada

197

Nama 51). Bawang Daun 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 52). Cabe 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi 53). Jamur 1. Luas Areal 2. Jumlah Produksi 3. Jumlah Konsumsi III. Perkebunan 1). Karet 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 2). Teh 1 LLuas A 1. Areall 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 3). Kopi 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 4). Sawit 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 5). Tembakau 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 6). Kakao 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 7). Lada 198

2011

2012

-

247 219.8

-

176 239 -

4.16 30.39 -

0.91 12.65 -

0 0

21.5 21.5 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

731.70 731.70 921.21 -

1,143.50 1,143.50 1,291.20 -

-

-

-


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Ha Ton Ton


252 1,284.0 ,

Ha Ton Ton

Ada Ada Tidak Ada

0.05 3.74

Ha Ton Ton Ha Ha Ha Ton Ton

Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ad Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

714 2066.1 -

311 659.5 -

0.12 13.70 -

0.04 2.78

-

-

21.5 21.5

21.5 21.5

21.5 21.5

0.79

0.38

0.38

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

H Ha Ha Ton Ton

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ha Ha Ton Ton

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ha Ha Ton Ton

303.10 303.10 152.66

824.60 824.60 760.38

1,141.30 1,141.30 1,332.20

Ha Ha Ton Ton

-

Ha Ha Ton Ton Ton

-

-


199

Nama 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 8). Vanili 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 9). Tebu 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 10). Kelapa 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 11) K l SSawit it 11). Kelapa 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 12). Pala 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 13). Kelapa Sawit 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 14). Kelapa Dalam 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 15). Cengkeh 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 200

2011

2012

-

-

2,026.37 2026.37 5,584.46 -

2,727.20 2727.2 9,363.68 -

2,797.00 189.00 -

2,686.26 123.43 -

-

-

-

-

-

-

2,790.17 2,790.17 187.54 -

2,656.28 2,656.28 123.41 -


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tid k Ad Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada


3,415.85 3415.85 13,921.75 -

3,849.52 3849.52 16,860.94

3,874.05 3874.05 18,304.46

2,562.98 141.97 -

2,384.98 97.41 -

2,236.62 20.77 -

Ha Ha Ton Ton Ton Ha Ha Ton Ton Ton Ha Ha Ton Ton Ton Ha Ha Ton Ton

-

-

-

Ha Ha Ton Ton

-

-

-

Ha Ha Ton Ton

-

-

-

Ha Ha Ton Ton

2,562.98 2,562.98 141.97 -

2,407.68 2,407.68 131.62 -

-

-


2,085.52 2,085.52 90.47 -

Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ton

201

Nama 16). Kina 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 17). Jambu Mete 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 18). Kapuk 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 19). Aren 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 20) P d 20). Pandan 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 21). Kapolaga 1. Luas Areal 2. Luas Tanam 3. Jumlah Produksi 4. Jumlah Konsumsi 22). Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 1. Jumlah Industri Pengolahan IV. Peternakan 1). Ternak Sapi Potong 1. Jumlah Populasi 2. Jumlah Pemotongan per Tahun 3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun 4. Rata-Rata Kepemilikan per KK 2). Ternak Sapi Perah 1. Jumlah Populasi 2. Jumlah Produksi Susu per Tahun 3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun 4. Rata-Rata Kepemilikan per KK 5. Rata-Rata Produktivitas per Ekor per Hari 3). Ternak Kecil 202

2011

2012

-

-

976.85 976.85 344.60

953.76 953.76 255.89

-

-

656.07 656.07 98.18

624.16 624.16 100.98

-

-

-

-

269,553 3,460

269,813 3,816

3

3

30 12,678

30 18,187

14 5

15 6


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Ha Ha Ton

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada


856.85 856.85 305.23

806.05 806.05 214.24

815.95 815.95 331.67

Ha Ha Ton Ton

Ada Ada Ada Tidak Ada

552.40 552.40 106.11

513.46 513.46 87.25

479.35 479.35 76.95

Ha Ha Ton Ton

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tid k Ad Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

-

-

-

-

-

-

-

Unit

198,806 4,170

199,584 4,806

211,559 4,761

3

3

2

Ekor Ekor % Ekor

37 18,287

37 18,287

32 15,960

18 5

18 5

16 4


Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ton

Ekor liter % Ekor liter

203

Nama 1. Jumlah Populasi Kambing 2. Jumlah Populasi Domba 3. Jumlah Populasi Babi 4. Jumlah Populasi Kerbau 5. Jumlah Populasi Kuda 6. Jumlah Populasi Rusa 7. Jumlah Populasi p Kelinci 8. Jumlah Populasi Lainnya 4). Unggas 1. Jumlah Ayam Buras 2. Ayam Petelur 1). Jumlah 2). Jumlah Produksi Telur 3). Jumlah Peternak 4). Rata-Rata Kepemilikan per Peternak 3. Ayam Pedaging 1). Jumlah 2). Jumlah Peternak 3). Jumlah Produksi 4). Rata-Rata Kepemilikan per Peternak 4. Itik 1). Jumlah Populasi 2). Jumlah Peternak 3). Jumlah Produksi 4). Rata-Rata Kepemilikan per Peternak 5. Jenis Lainnya 1). Jumlah Populasi Itik manila 2). Jumlah Populasi Angsa 3). Jumlah Populasi Burung Dara 4). Jumlah Populasi Burung Puyuh 5). Industri Peternakan 1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam 2. Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong 3. Jumlah Pabrik Pakan Ternak 4. Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS) 6). Jumlah Koperasi Peternakan 7). Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) V. Kelautan dan Perikanan 1). Perikanan Laut 1. Jumlah Tangkapan Ikan 2. Jumlah Kapal Penangkap Ikan 1). Perahu Tanpa Motor 2). Perahu Motor Tempel 3). Kapal Motor 204

2011

2012

98,565 16,681 36 1,740 139

98,952 16,755 33 1,779 147

5,961 ,

10,874 ,

1,275,836

1,266,741

185,000 23,168,081 5 37,000

175,213 28,463,522 5 35,050

1,340,000 35 38,286

1,122,800 35 995,535 42,465

67,191 32

74,621 32

0 2,610

0 2,610

-

-

-

-

-

-

-

-


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

112,202 17,298 34 1,563 68

112,650 17,639 45 1,694 73

129,812 16,619 36 1,598 87

, 11,027

11,151 ,

11,124 ,

2,006,236

4,117,761

4,076,584

189,122 41,679,571 4 47,280

189,239 1,889 4 47,310

201,358 Ekor 2,940 Ton 4 Orang 50,340 Ekor

1,656,015 35 1,810,451.00 12,000

1,655,461 35 47,295

1,658,284 Ekor 35 Orang 298.910 Ton 47,299 Ekor

74,276 32

75,324 32 53 2,354

67,791 Ekor 32 Orang 50 Ton 2,359 Ekor

0 2,956 23,164 22,466

0 3,103 23,333 22,794

0 3,091 18,649 22,426

Ekor Ekor Ekor Ekor

2


-

2

754,354.00

-

2

-

Ekor

-

-

-

Ton

-

-

-

Unit Unit Unit


205

Nama 3. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan 2). Hasil Laut 1. Produksi 1). Garam 2). Rajungan 3). Kepiting ) Ubur-ubur 4). 5). Kerang 6). Ikan Krapu 7). Teripang 8). Tuna 9). Udang 10). Lobster 11). Kakap Merah 12). Rumput Laut 13). Mutiara 14). Lainnya 2. Volume Ekspor 1). Garam 2) Rajungan R j 2). 3). Kepiting 4). Ubur-ubur 5). Kerang 6). Ikan Krapu 7). Teripang 8). Tuna 9). Udang 10). Lobster 11). Kakap Merah 12). Rumput Laut 13). Mutiara ) Lainnya y 14). 3. Nilai Ekspor 1). Garam 2). Rajungan 3). Kepiting 4). Ubur-ubur 5). Kerang 6). Ikan Krapu 7). Teripang 8). Tuna 9). Udang 10). Lobster 11). Kakap Merah 206

2011

2012

-

-


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tid k Ad Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada



Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton T Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta

207

Nama 12). Rumput Laut 13). Mutiara 14). Lainnya 4. Industri Pengolahan 1). Garam 2). Rumput Laut ) Lainnya y 3). 5. Luas Areal 1). Garam 2). Rumput Laut 3). Lainnya 3). Perikanan Darat 1. Tambak 1). Luas Areal 2). Jumlah Produksi Udang Windu 3). Jumlah Produksi Udang 4). Jumlah Produksi Ikan Patin 5). Jumlah Produksi Ikan Bandeng 6). Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya 7) Nilai Nil i P d k iU h TTambak b k 7). Produksi Usaha 2. Kolam Air Deras 1). Luas Areal 2). Jumlah Produksi Ikan Mas 3). Jumlah Produksi Ikan Mujair 4). Jumlah Produksi Ikan Patin 5). Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya 6). Nilai Produksi Usaha Kolam Air Deras 3. Kolam Air Tenang 1). Luas Areal 2). Jumlah Produksi Ikan Sidat 3). Jumlah Produksi Ikan Nila ) Jumlah Produksi Ikan Lele 4). 5). Jumlah Produksi Ikan Gurami 6). Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya 7). Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang 4. Keramba/Siring 1). Luas Areal 2). Jumlah Karamba 3). Jumlah Produksi Ikan Karper 4). Jumlah Produksi Ikan Tawes 5). Jumlah Produksi Ikan Sepat 6). Jumlah Produksi Ikan Gabus 7). Jumlah Produksi Ikan Gurami 8). Jumlah Produksi Ikan Betok 208

2011

2012

-

-

-

-

-

2.26

2.35

9.56 209.08

5.87 276.16 1.62 6.12 2,968.39 -

2,231.30 -


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Juta Juta Ton Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

-

-

-

Ha Ton Ton Ton Ton Ton J Juta

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tid k Ad Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Di b kik Dintanbunnakikan

-

-

-

Ha Ton Ton Ton Ton Juta

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

3.42

4.5

3.92

13.51 674.55

4.19 304.54

3.23 348.13

7,692.73 -

3,515.57 -


Ha Ton Ton Ton Ton Ton Juta

4,064.00 Ha Petak Ton Ton Ton Ton Ton Ton

209

Nama 9). Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya 10). Nilai Produksi Usaha Keramba / Siring 5. Sawah/Mina padi 1). Luas Areal 2). Jumlah Sawah 3). Jumlah Produksi Ikan Mas ) Jumlah Produksi Ikan Nila 4). 5). Jumlah Produksi Ikan Hias 6). Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya 7). Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi 6. Jaring Apung 1). Luas Areal 2). Jumlah Jaring Apung 3). Jumlah Produksi Ikan Kerapu Lumpur 4). Jumlah Produksi Ikan Kakap Putih 5). Jumlah Produksi Ikan Kakap Merah 6). Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya 7). Nilai Produksi Usaha Jaring Apung 7. Penangkapan ikan Perairan Umum 1) Luas L A l 1). Areal 2). Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll) 3). Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll) 4). Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Tawar 1. Jumlah Perusahaan 2. Omset Produksi 5). Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Laut 1. Jumlah Perusahaan 2. Omset Produksi 6). Balai Benih Ikan (BBI) 1. Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) 2. Produksi Usaha Pembenihan 3. Nilai Produksi Usaha Pembenihan 7). Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 1. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 2. Produksi Usaha Pembenihan 3. Nilai Produksi Usaha Pembenihan 8). Jumlah produksi ikan 1. Perikanan laut 2. Perikanan darat 9). Target Daerah Produksi Ikan 1. Perikanan laut 2. Perikanan darat 10). Jumlah Konsumsi Ikan 1. Perikanan laut 210

2011

2012

-

-

1 116 39 1,116.39 291.38 2,186.73 -

1 116 39 1,116.39 289.02 2,305.16 -

2 0.13 13.00

2 0.09 9.00

4 5.61 958.67

8 6.22 993.91

510.42

579.14

309.46

327.23

1,531.26

1,737.42


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

-

-

-

Ton Juta

1 116 39 1,116.39 274.75 2,228.13 -

1 116 39 1,116.39 285.45 2,854.50 -

1 116 39 1,116.39 461.73 2,704.04 -

2 0.42 42.00

2 0.21 31.09

2 0.58 16.39

Unit Juta Juta

8 3.32 487.59

8 1.55 232.5

8 1.05 1047

Unit Juta Juta

962.81

594.18

813.08

Ton Ton

346.01

367.10

386.87

Ton Ton

2,888.43

3,513.23

3,711.23

Ton

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ad Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada


Ha Petak Ton Ton Ton Ton Juta Ha Unit Ton Ton Ton Ton Juta

-

-


H Ha Ton Juta Unit Juta Unit Juta

211

Nama

2011

2. Perikanan darat 11). Target Daerah konsumsi Ikan 1. Perikanan laut 2. Perikanan darat VI. Kehutanan 1). Hasil Hutan Non HPH y Bulat 1. Kayu 2. Kayu Gergajian 3. Kayu Olahan 2). Hasil Hutan Ikutan 1. Rotan 2. Gaharu 3. Getah Jeluntung 4. Gando Rukem 5. Kemiri 6. Kenari 7. Kemenyan 8. Asam 9. Minyak Lawang 10 K lit K d K l di 10. Kulit Kayu M Medang Keladi 11. Bambu 12. Sarang Burung Walet 13. Madu 14. Sagu 15. Nipah/Nira Gula 16. Ijuk 17. Kemedangan 18. Biga 19. Kayu Manis 20. Kayu Putih 3). Luas Lahan Reboisasi g 1. Target 2. Realisasi 4). Luas Lahan Penghijauan 1. Pembuatan Baru 2. Pemeliharaan 5). Industri Pengolahan Hasil Hutan 6). Luas Lahan Yang Dapat Dikembangkan Untuk Hutan Produksi 1. Terbatas 2. Tetap 3. Dapat Dikonversi 7). Luas Land Use (Penggunaan Lahan) Lainnya Di Luar Hutan N VII. Kelompok Sumber Daya Sosial 1). Perkumpulan Petani Pemakai Air 212

2012

1,020.84

1,158.28

928.39 618.93

981.68 654.45

81,943 , 2,966.00 93,762.00

83,583 , 3,288.00 890.91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, 1,406.63 2,138.93

, 2,876.95 2,870.81

12.60 3,214.56 69

10.03 1,099.53 69

-

-

-

-


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ad Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Perhutani Dinhut Dinhut Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani P h i Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

1,925.62

2,430.05

2,536.05

Ton

1,038.03 692.02

2,145.38 855.80

1,430.95 880.58

Ton Ton

55,307 , 14,719.69 3,299.20

55,307 , 14,719.69 3,299.20

9,183 , 2,421.12 4,140.99

M3 M3 M3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, 2,297.55 99.50

, 2,297.55 99.50

175.00 1,186.50 85

70.00

-

85 -

0 Ton 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Liter 0 K Kg 0 Batang 0 Kg 0 Liter 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 M3 0 Kg , 1,505.61

60.00 Ha 4,419.33 Ha 80 Buah -

55


Ha Ha

Ha Ha Ha Ha 55Kelompok

213

Nama 2). Kelompok Tani 3). Kontak Tani Nelayan Andalan 4). Karang Taruna 5). Lembaga Penyuluh Pertanian 6). Kelompok Usaha Ternak 7). Kelompok Nelayan ) Jumlah kelompok p petani p yang y g mendapat p bantuan Pemda 8). 9). Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda VIII. Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Hasil K IX. Jumlah Produksi Ikan Hasil Kelompok Nelayan X. Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun XI. Luas Areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Di Daerah

2011

2012

-

-

392,960 -

213,381 -

9. Jenis Data : Pertambangan dan Energi I. Pertambangan 1). Minyak Bumi dan Gas Alam 1. Minyak Mentah 1). Total Produksi 2). Realisasi Lifting 3). BUMN 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 4). BUMD 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 5). PMA 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 2. Gas Alam 1). Total Produksi 2). Realisasi Lifting 3). 3) BUMN 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 4). BUMD 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 5). PMA 1. Jumlah Kilang 2. Jumlah Produksi 2). Mineral 8. Gamping 1). Produksi Gamping 2). Produksi Kapur 214

-

49.94

12,600 -

-

90.45

12,600 -


2013

2014

2015

1,617 1,917

Satuan

-

424,436 -

-

107,689 -

391,707 -

167,325 -

2,397.74 -

8,884.11 -

Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan Dintanbunnakikan

Unit Barel

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Ton Ton

Tidak Ada Tidak Ada

Dinas ESDM Dinas ESDM

1,617Kelompok 1,917Kelompok

Kelompok 1Kelompok 1,617Kelompok

Kelompok 218

0 279.63 -

12,600 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

-Kelompok p

Kelompok Ton Ton Kg Ha

438,792

Barel Barel Unit Barel Unit Barel Unit Barel M3 MMBTU Unit Barel Unit Barel

215

Nama

2011

3). Jumlah Perusahaan 14. Pasir 1). Produksi 2). Jumlah Perusahaan II. Energi 1). Sumber Energi Listrik 1. PLTA 1). Jumlah 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 2. PLTG 1). Jumlah 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 3. PLTU 1). Jumlah 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 4. PLTD 1) Jumlah J l h 1). 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 5. PLTS 1). Jumlah 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 6. PLTMH 1). Jumlah 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 7. PLTP ) Jumlah 1). 2). Kapasitas 3). Cakupan Wilayah 2). Jangkauan Pelayanan Energi Listrik 1. Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN) 2. Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN 3. Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik 4). Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) ** 1. Rumah Tangga dengan daya 450 watt 2. Rumah Tangga dengan daya 900 watt 3. Rumah Tangga dengan daya 1300 watt 4. Rumah Tangga dengan daya 2200 watt 5. Rumah Tangga dengan daya >2200 watt 216

2012 7

7

697,500 10

767,250 11

-

-

-

-

-

-

-

81 2.20

136 6.76

-

-

-

-

168,156 81

191,473 285


2013

2014

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Ada Ada

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

7

12

12 Buah

837,000 12

837,000 12

837,000 Ton 12 Buah

-

-

-

Unit Kva/Kwh Km2

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

-

-

-

Unit Kva/Kwh Km2



-

-

-

Unit Kva/Kwh Km2



-

-

-

U i Unit Kva/Kwh Km2

Tid k Ad Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Di ESDM Dinas Dinas ESDM Dinas ESDM

Ada Ada Ada


135 6.76

235 21.75

235 Unit 36.75 Kva/Kwh Km2

-

-

-

Unit Kva/Kwh Km2



-

-

-

Unit Kva/Kwh Km2

191,473 225

191,473 225

224,338 225 3,865 212,209 159,556 44,927 4,818 2,337 571

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN


KK KK KK KK KK KK KK KK KK

217

Nama 5). Daya Listrik Terpasang 6). Jumlah Kebutuhan Listrik 3). Sarana Pelayanan Bahan Bakar 1. SPBU 2. Depo/Agen Minyak Tanah 3. UPPDN Pertamina 4. SPBE 4). Konsumsi Bahan Bakar per Kapita per Hari 1. Bensin 2. Minyak Tanah 3. Solar 4. BBG 5. Elpiji

2011

2012

11 1 1 2 -

12 1 1 2 -

10. Jenis Data : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan I. Lingkungan Hidup 1). Jumlah Kawasan Lindung 1. Taman Nasional 2. Cagar Alam 3. Hutan Suaka Alam 4. Hutan Lindung 5. Cagar Budaya 6. Taman Hutan Raya 7. Kebun Raya 2). Pencemaran 1. Tanah 2. Air 3. Udara 4. Laut 3). Plasma Nutfah dilindungi 1. Hewan 2. 2 Tumbuhan 4). Plasma Nutfah Terancam Punah 1. Hewan 2. Tumbuhan 5). Plasma Nutfah Endemik 1. Hewan 2. Tumbuhan II. Kerusakan Lingkungan Hidup 1). Intrusi Air Laut 2). Abrasi Pantai 3). Reklamasi Batu Bara 4). Erosi 5). Banjir 218

0 3 0 4 24 0 0

0 3 0 4 24 0 0

2 4 2

0 0 0

-

118 41

118 41

20 27

20 27

2 2

2 2

-

0 0

0 0


2013

2014

12 1 1 2 -

2015

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

175.60 586.30

MW MW

12 1 1 2

Buah Buah Buah Buah

186,765 105,023 45,644

Liter Liter Liter Liter Kg

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

PLN PLN Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

0 3 0 4 24 0 0

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH

Perhutani Perhutani

12 1 1 2 -

0 3 0 4 24 0 0

0 3 0 4 24 0 0

118 41

118 41

118 41

Jenis Jenis

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

1 1 2

3 4 6

20 27

20 27

20 27

Jenis Jenis

Ada Ada

Perhutani Perhutani

Jenis Jenis

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

Perhutani Perhutani

-

-

-

3 Kasus 3 Kasus 4 Kasus Kasus

2 2 -

0 0

0 0


0 0

Ha Ha Ha Ha Ha

BLH BLH BLH BLH

BLH BLH BLH BLH BLH 219

Nama

2011

2012

6). Gempa Bumi 0 0 7). Tsunami 8). Badai 0 0 9). Kawasan Hutan 0 0 1. Kebakaran Hutan 426.17 427.40 2. Deforestasi (Penggundulan Hutan) ) Area Penambangan g Liar 10). 11). Kekeringan 12). Lainnya III. Pelestarian Lingkungan Hidup 1). Peremajaan Terumbu Karang 2). Penanaman Hutan Bakau 3). Reboisasi 2,138.93 2,870.81 4). Penghijauan 1. Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda 0 0 2. Jumlah Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber 0 0 3. Jumlah Kasus Lingkungan Yang Diselesaikan Pemda 0 0 4. Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ada 0 0 5). Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 0 0 6) Penambangan P b Li tibk 6). Liar YYang Dit Ditertibkan 0 0 IV. Tata Ruang 1). Luas Kawasan Lindung 59,500.77 59,500.77 1. Hutan 952.60 952.60 2. Bukan Hutan 58,548.17 58,548.17 2). Luas Kawasan Pemukiman 16,872.45 16,872.45 1). Luas Kawasan Pemukiman 2). Jumlah Kawasan Pemukiman Penduduk 3). Jumlah Seluruh Kawasan Pemukiman Penduduk Yang belum dilalui Kendaraan Roda 4 3). Luas Kawasan Industri 4). Luas Lahan Produktif 46,089.22 46,089.22 5). Luas Lahan Kritis 738.33 738.33 ) Luas Lahan Hutan Rakyat y 6). 7). Luas ruang terbuka hijau 8). Rencana Peruntukan 9). Realisasi RTRW 10). Luas seluruh wilayah budidaya 11). Luas wilayah produktif 12). Luas wilayah perkotaan V. Pertanahan 1). Jumlah Tanah yang Bersertifikat 1. Hak Milik 262,202 264,726 2. Hak guna bangunan 4,088 4,235 3. Hak Guna Usaha 0 0 4. Hak Pakai 2,251 2,252 220


2013

2014 0

-

2015 0

0 0 7.00

0 -

0

0

0.00

0.00

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BLH BLH BLH Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani Perhutani

Ha Ha Ha


BLH BLH Perhutani BLH BLH BLH BLH BLH BLH BPN BPN BPN BPN

-

-

-

2,358.00

1,382.90

-

0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0

59,500.77 952.60 58,548.17 16,872.45

59,500.77 952.60 58,548.17 16,872.45

59,500.77 952.60 58,548.17 16,872.45

Ha Ha Ha Ha

Ada Ada Ada Ada Ada Ad Ada Ada Ada Ada Ada Ada

46,089.22 738.33 -

46,089.22 738.33 -

46,089.22 738.33 -

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN

272,047 4,567 0 2,395

276,085 4,619 0 2,435

7,492 125 0 280

Buah Buah Buah Buah

Ada Ada Ada Ada

BPN BPN BPN BPN


949.10

0 Ha 47.4 Ha 0 Kasus 4 Kasus 0 Ha 0 H Ha

221

Nama 5. Girik 1). Luas Tanah yang Bersertifikat 1. Hak Milik 2. Hak guna bangunan 3. Hak Guna Usaha 4. Hak Pakai 5. Girik 2). Bangunan / Gudang 1. Sertifikat Bangunan / Gedung 2. Tanah Bersertifikat 3). Bangunan / Gudang Bersertifikat 1. Hak Milik 1). Jumlah 2). Luas 2. Hak Guna Bangunan 1). Jumlah 2). Luas 3. Hak Pakai 1). Jumlah 2) Luas L 2). 4). Tanah Pertanian / Perkebunan / Ladang Bersertifikat 1. Hak Milik 1). Jumlah 2). Luas 2. Hak Guna Bangunan 1). Jumlah 2). Luas 3. Hak Pakai 1). Jumlah 2). Luas VI. Sarana pengendalian Lingkungan Hidup ) Laboratorium penelitian p g g lingkungan 1). 2). Pusat Evakuasi Bencana 3). Sarana monitoring polusi udara VII. Sampah * 1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah 2. Kapasitas Daya Tampung TPS 3. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 5. Volume Produksi Sampah 6. Volume Sampah Yang Ditangani VIII. Air Limbah 1). Sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat 2). Sistem pembuangan air limbah rumah tangga/setempat 222

2011

2012

8,926,350 24,625 0 0

7,773,281 154,060 0 1,220

-

-

262,202 -

264,726 -

3,990 -

4,235 -

2,251 -

2,252 -

1,718 5,925,237

1,219 5,084,187

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0 0

1 0 1

-

0 1

0 3


2013

2014

6,769,573 44,828 0 1,248,924

2015

4,467,540 199,350 0 654,228

6,847,751 25,626 0 34,802

-

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Buah

Tidak Ada

BPN

m2 m2 m2 m2 m2

Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN

Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ad Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BLH BLH BLH BLH


DPU DPU DPU DPU DPU DPU

-

-

272,047 -

276,085

7,492 Bidang Ha

4,567

4,619

125 Bidang Ha

2,395

2,435

280 Bidang H Ha

1,086 4,473,566

2,010 2,890,500

2,898 Bidang 1,995,985 m2

0 0

0 0

0 Bidang 0 m2

0 0

0 0

0 Bidang 0 m2

1 0 1

1 0 1

1 0 1

-

-

-

0 5

Buah Ha

Unit Unit Unit

31 Unit 120 m3 2 Unit 0 Unit 356 m3/hari 234 m3/hari 0 5


0 0

Unit Unit

BLH BLH 223

DATA INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2011-2015

11. Perumahan dan Permukiman Nama I. Perumahan 1). Perumnas 2). Status Kepemilikan Rumah 1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Sewa 3). Penyediaan Perumahan 4). KPR/BTN 5). Real Estate 6). Kekurangan Rumah 7). Rumah Susun 8). Perorangan 9). Kebutuhan Rumah 10). Penyediaan Jaringan/Instalasi 1. Jumlah Jaringan/Instalasi PLN 2. Jumlah Jaringan/Instalasi PDAM 11). Jumlah Rumah Berdasarkan Jenis Bangunan 1. Jumlah Rumah Bangunan Permanen 2. Jumlah Rumah Semi Permanen 3. Jumlah Rumah Non Permanen II. Jumlah Rumah 1). Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan 2). Tidak Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan III. Luas Rumah per Kapita 1). Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan 2). Tidak Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan IV. Luas Areal Pemukiman 1). Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan 2). Tidak Layak Huni 1. Pedesaan 2. Perkotaan

224

2011

2012

2,038

2,737

221,554 1,317

221,754 1,717

2,860 0 0

250 0 950 0

900

1,010

168,156 10,822

191,473 11,108

-

196,376 45,971

-

-

-


2013

2014

2015

Satuan Ketersediaan

2,737

2,737

2,737

Unit

221,754 1,717

221,754 1,717

221,884 20,263

250 0 950 0

250 0 950 0

1,010

Sumber Data

Unit Unit

Ada Ada Ada Ada

DPU DPU DPU DPU

250 0 950 0

Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Ada Ada

DPU DPU DPU DPU

1,010

1,010

Unit

Ada

DPU

191,473 12,615

191,473 12,615

211,181 13,866

196,376 45,971 45,971

196,376 45,971 45,971

196,376 45,971 45,971

-

-

-

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinas ESDM PDAM DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU


225

Nama

2011

2012

V. Jumlah Bangunan 1). Ber IMB 2). Non IMB VI. Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis 1). Tingkat Kekumuhan Pemukiman 1. Luas Areal Pemukiman Kumuh 2. Jumlah Penduduk yang Tinggal di Pemukiman Kumuh 3. Jumlah Keluarga yang Tinggal di Pemukiman Kumuh 2). Pemukiman Lahan Kritis 1. Jumlah Keluarga yang Tinggal di Lahan Kritis VII. Pemukiman Ilegal 1). Pemukiman Ilegal Di atas Tanah Milik Negara 1. Luas Areal 2. Jumlah Penduduk 3. Jumlah Keluarga 2). Pemukiman Ilegal Di atas Kawasan Hijau 1. Luas Areal 2. Jumlah Penduduk 3. Jumlah Keluarga 3). Pemukiman Ilegal Di atas Tanah Perorangan 1. Luas Areal 2. Jumlah Penduduk 3. Jumlah Keluarga VIII. Pemukiman di Bantaran Sungai 1). Luas Areal 2). Jumlah Penduduk 3). Jumlah Keluarga IX. Pemukiman di bawah SUTET 1). Luas Areal 2). Jumlah Penduduk 3). Jumlah Keluarga X. Jumlah Ruang Publik 1). Balai Pertemuan 2). Gedung Kesenian 3). Gelanggang Olahraga 4). Stadion 5). Tempat rekreasi XI. Jumlah Ruang Publik yang Berubah Fungsi XII. Rumah Tinggal Berakses Sanitasi 1. Memiliki Fasilitas Air bersih 2. Memiliki Pembuangan Tinja 3. Memiliki Pembuangan air limbah (Air Bekas) 4. Memiliki Pembuangan sampah

-

-

226

-

27 9,000 2,250

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-


2013

2014

2015

-

-

-

Satuan Ketersediaan

Sumber Data

Unit Unit Unit


DPU DPU DPU

DPU DPU DPU DPU DPU

27 9,000 2,250

27 9,000 2,250

27 9,000 2,250

Ha Jiwa KK

9,000

9,000

9,000

KK

Ada Ada Ada Ada Ada

-

-

-

Ha Jiwa KK


DPU DPU DPU

-

-

-

Ha Jiwa KK


DPU DPU DPU

-

-

-

Ha Jiwa KK


DPU DPU DPU

-

-

-

Ha Jiwa KK


DPU DPU DPU

-

-

-

Ha Jiwa KK

DPU DPU DPU

-

-

-

Unit Unit Unit Unit Unit m2 Unit Unit Unit Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

15

16

-

-

-

-


738,790 637,599 348,297 462,980

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

227

Nama

2011

2012

0 153.800 797.620 2,961.000 0

0 153.800 797.620 2,961.000 0

358.993 255.300 183.327 -

370.815 228.608 198.267 -

-

201.235 187.670 160.300

-

-

-

-

12. Pekerjaan Umum I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas 1). Jalan Nasional 2). Jalan Propinsi 3). Jalan Kabupaten/Kota 4). Jalan Desa/Lokal 5). Jalan Tol II. Kondisi Jalan 1). Aspal 2). Berbatu 3). Hotmix (Aspal Beton) 4). Cor Beton 5). Kerikil 6). Tanah III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi 1). Jalan Baik 2). Jalan Rusak Ringan 3). Jalan Rusak Berat IV. Jalan Penghubung 1). Jalan Penghubung Dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Min. Dilalui Roda 4) 2). Jalan Setapak V. Jembatan 1). Panjang 2). Jumlah VI. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi 1). Arteri 2). Kolektor 3). Jalan Lokal 4). Jalan Lingkungan VII. Luas Tempat Pemakaman 1). Tempat Pemakaman Umum 2). Tempat Pemakaman Bukan Umum 3). Tempat Pemakaman Khusus 4). Taman Makam Pahlawan VIII. Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan 1). Non Teknis 2). Teknis 1. Primer 2. Sekunder 3. Tersier 3). Luas Irigasi 4). Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik 5). Luas Sawah Non Irigasi 228

3,069.00 171

2,499.90 158

-

-

-

-

-

7,844 109,555 54,430 -


2013

2014

2015

0 153.800 797.620 2,961.000 0

0 153.800 797.620 2,961.000 0

44.000 109.800 794.690 2,961.000 0

Km Km Km Km Km

373.980 196.040 227.670 -

373.980 196.040 227.670 -

256.882 152.336 379.647 5.825

Km Km Km Km Km Km

283.38 231.640 103.300

284.38 231.640 103.300

521.381 212.468 60.941

Km Km Km

-

-

794.690

-

-

-

2,499.90 158

2,500.90 158

2,500.90 Km 158 Buah

-

-

336,124 4,121

85.342.287,124 85.335.830 336,124 336,124 2.000 4,121 4.121

-

-

7,844 109,555 54,430 -

7,844 109,555 54,430 -


232,174 7,844 109,655 54,430

Satuan Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

Km

Tidak Ada

DPU

Km

Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

Km Km Km Km M2 M2 M2 M2

Meter Meter Meter Meter Meter 133,507,500 M2 26,822,750 M2 M2

229

Nama IX. Panjang jalan yang memiliki: 1). Trotoar 2). Drainase/Saluran Pembuangan Air 3). Sempadan Jalan 4). Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Liima atau Bangunan Rumah Liar X. Sempadan Sungai 1). Panjang Sempadan Sungai 2). Panjang Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar XI. Drainase 1). Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air 2). Panjang Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar 3). Jaringan sistem Drainase XII. Turap 1). Jumlah Lokasi Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor 2). Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor XIII. Luas area permukiman tertata XIV. Sumber Air Minum 1). Air Hujan 2). Mata Air 3). PAM/Air Dalam Kemasan 4). Pompa Listrik/Tangan 5). Sumur 6). Sungai/Danau 7). Lainnya XV. Status Mutu Air 1). Pemukiman 1. Permukiman Yang Menggunakan Sumber Mata Air 2. Permukiman Yang Sumber Mata Air nya Dipantau Mutun 2). Industri 1. Industri Yang Menggunakan Sumber Mata Air 2. Industri Yang Sumber Mata Air nya Dipantau Mutunya XVI. Daya Tampung Tempat Pemakaman 1. Pemakaman Umum 2. Pemakaman Bukan Umum 3. Pemakaman Khusus 4. Taman Makam Pahlawan

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Pariwisata, POS, Telekomunikasi dan Informatika I. Pariwisata 1). Jumlah Obyek Wisata 1. Alam 2. Buatan 230

4 2

10 3


2013

2014

2015

-

-

-

Km Km Km Km


DPU DPU DPU DPU

-

-

-

Km

Tidak Ada

DPU

-

-

-

Km Km

-

-

-

Km Km Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

-

-

-

Km

Tidak Ada

DPU

-

-

-

Km M2

Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

DPU DPU Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes DPU DPU Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Unit Unit Unit Unit


DPU DPU DPU DPU

Ada Ada

DPPKKI DPPKKI

-

355 148 4,658 2,156 59,344 24153/3696 34,352 54,695 98,752 104,648 2,967 0 41084 -

-

-

10 9

6 23 90/273 36,950 24,066 15 0 -



Unit Unit 2 2

-

10 9

Satuan Ketersediaan

10 Buah 11 Buah

Sumber Data

231

Nama

2011

2012

2). Jumlah Hotel 1. Hotel Bintang Lima 0 0 2. Hotel Bintang Empat 0 0 3. Hotel Bintang Tiga 1 1 4. Hotel Bintang Dua 0 0 5. Hotel Bintang Satu 0 0 6. Hotel Non Bintang 29 29 3). Jenis Objek Wisata 1. Wisata Marina 0 0 1). Total Objek Wisata 0 0 2). Total Wisatawan Domestik 0 0 3). Total Wisatawan Mancanegara 0 0 2. Wisata Tirta 1). Total Objek Wisata 1 1 2). Total Wisatawan Domestik 3150 3220 3). Total Wisatawan Mancanegara 0 0 3. Wisata Sejarah 1). Total Objek Wisata 8 8 2). Total Wisatawan Domestik 3225 3415 3). Total Wisatawan Mancanegara 4. Suaka Alam 1). Total Objek Wisata 3 3 2). Total Wisatawan Domestik 137,000 138,500 3). Total Wisatawan Mancanegara 370 328 5. Objek Wisata Lainnya 2 1 6. Persentase Penduduk yg Melakukan Perjalanan Wisata 4). Jumlah Wisatawan 1. Asing (Mancanegara) 370 328 2. Domestik (Nasional) 137,000 138,500 3. Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan 5). Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel 1. Jumlah Kamar Penginapan Hotel/Penginapan 25,981 27,061 2. Jumlah Rata-rata Penggunaan Kamar Hotel/Penginapan 5.00% 8.70% 3. Jumlah Kamar Hotel/Penginapan yang Terisi 17,038 12,871 4. Jumlah dan Tingkat Hunian Kamar Penginapan Hotel 34,075 27,280 6). Tempat Hiburan/Rekreasi 1. Gedung Bioskop 0 0 2. Lainnya 0 0 II. Pos dan Telekomunikasi 1). Kantor Pos 15 15 2). Penyedia Jaringan Internet (ISP) 5 5 3). Telekomunikasi 1. Kapasitas Sentral 12,977 12,987 2. Kapasitas Terpasang 12,977 12,987 3. Kapasitas Terpakai 12,977 11,261 232 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

2013

2014

2015

Satuan Ketersediaan

0 0 1 0 0 31

0 0 1 0 0 31

0 0 0 0 2 2 3220 0

0 0 0 0 2 2 35749 0

0 0 Buah 0 Jiwa 0 Jiwa 2 2 Buah 33000 Jiwa 0 Jiwa

8

12 Buah 42,000 Jiwa Jiwa

3 135,432 0 0 -

3 135,432 0 0 -

9 Buah 31,000 Jiwa Jiwa 0 Buah 40 %

137,000 -

137,000 -

141,250

Jiwa Jiwa %

23,340 3.00% 12,987 32,765

23,340 3.00% 12,987 32,765

1,054 10 850

Unit Hari Unit Buah

0 0

0 0

0 20

Unit Unit

15 5

15 5

16 1

Unit

13,187 13,200 13,187 13,200 11,280 11,285 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

12,987 12,987 11,768

SST SST SST

8 4016 -

4880 -

1 2 1 0 0 28


Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber Data DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom 233

Nama 4. Pelanggan 5. Telepon Umum (Koin, Kartu) 6. Wartel 7. Warnet 8. Jumlah Rumah Tangga Yang Berlangganan Telepon 9. Jumlah Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon 10. Jumlah Jaringan Telepon Genggam 11. Jaringan telepon 12. Stasiun Radio 13. Stasiun Relay 14. Website Daerah III. Jenis Surat Kabar Yang Masuk ke Daerah 1). Lokal 2). Nasional IV. Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Daerah 1). TV 1). TV Lokal 2). TV Internasional 2). Radio 1). Radio Lokal 2). Radio Internasional V. Jumlah Sistem Informasi Pemda ** 1. Sistem Informasi Manajemen Pemda 2. Website Daerah

2011

2012

12,977 0 45 105 11,784

10 0 18

11,200 0 15 114 11,261 9 0 22

2 3

2 3

8

8

10 0

9 0

3 18

4 22

2,420,356 -

2,442,624 -

2 4 1,997,550

1 1 4 1,124,045

5

5

0 0

0 0

-

14. Perhubungan dan Transportasi I. Perhubungan 1). Transportasi Darat 1. Angkutan Darat 1). Jumlah Penumpang 2). Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum 2. Terminal 1). Kelas A 2). Kelas B 3). Kelas C 4). Jumlah Orang Melalui Terminal 5). Jumlah Barang Melalui Terminal 6. Terminal Darat ** 1). Terminal Barang 2). Terminal Penumpang 3. Angkutan Penyeberangan 1). Dermaga 2). Komersil 234

-


2013

2014

11,280 0 15 136 11,280

2015

9 0 25

9 0 25

SST SST Unit SST RT Orang Unit Unit 11 Unit 0 Unit 13 Unit

2 3

2 3

5 Buah 4 Buah

8

8

9 0

9 0

8 25

8 25

8 Channel Channel Channel Channel 10 Channel 0 Channel Channel 8 Unit 13 Unit

2,465,096 -

2,465,096 -

1,305,492 Orang Ton -

1 1 4 1,286,250

1 1 4 1,286,250

1 Unit 1 Unit 3 Unit 1,265,200 Orang Ton

5

5

5

0 0

0 0

0 0

-

11,285 0 13 137 11,280

Satuan Ketersediaan

-

11,768 0 8 165 11,405 -


Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber Data

Ada

Telkom Telkom Telkom Telkom Telkom DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Ada Ada Tidak Ada

DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Unit

Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Unit Unit

Ada Ada

DPPKKI DPPKKI

Ada Ada Ada Ada

235

Nama 3). Perintis 4). Kapal Ferry 5). Kendaraan Roda Empat 6). Jumlah Orang Melalui Dermaga 7). Jumlah Barang Melalui Dermaga 4. Jumlah Jembatan Timbang 5. Stasiun Kereta Api 6. Jumlah pemasangan rambu-rambu 7. Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia 3). Transportasi Udara 1. Jumlah Bandara 1). Internasional 2). lokal 3). Jumlah Orang yang Melalui Bandara 4). Jumlah Barang yang Melalui Bandara 2. Jumlah Maskapai II. Angkutan Umum 1). Jumlah Angkutan Umum 1). Mobil Penumpang Umum 2). Mobil Bus 3). Mobil Barang 4). Kereta Gandengan 5). Kereta Tempelan 2). Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan 1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi 2). Izin Trayek Perkotaan 3). Izin Trayek Pedesaan 3). Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1). Mobil Penumpang Umum 2). Mobil Bus 3). Mobil Barang 4). Kereta Gandengan 5). Kereta Tempelan 4). Lama Pengujian KIR 1). Mobil Penumpang Umum 2). Mobil Bus 3). Mobil Barang 4). Kereta Gandengan 5). Kereta Tempelan 5). Biaya Pengujian KIR 1). Mobil Penumpang Umum 2). Mobil Bus 3). Mobil Barang 4). Kereta Gandengan 5). Kereta Tempelan 236

2011

2012 0 0 0 0 0 1 3 25 400

-

0 0 0 0 0 1 3 25 375

201

-

201 -

201 -

201 -

328 -

340 -

1 1 23,500 23,500 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

2013

2014 0 0 0 0 0 1 3 130 350

201

201

201

-

274 380 522 18 5 201

350

-

Satuan Ketersediaan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Orang 0 Ton 1 Buah 5 Stasiun 760 Unit 845 Unit

0 0 0 0 0 1 3 130 350

-

-

24 350

1

-

2015

-

1 -

35,000 35,000 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

343 3,329 16 4 1 1 1 1 1 1 35,000 30,000 30,000 35,000 40,000 40,000

Sumber Data


DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Buah Buah Orang Ton Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Hari Hari Hari Hari Hari Hari Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI 237

Nama III. Pelayanan Transportasi 1). Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) 2). Fasilitas Perlengkapan Jalan (halte, trotoar) 1). Trotoar 2). Jalur Sepeda 3). Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki 4). Halte 5). Fasilitas Khusus Penyandang Cacat 3). Jaringan Jalan dan Perambuan 4). Jaringan Pelayanan Angkutan 5). Manajemen Rekayasa 6). Pelayanan Angkutan 7). Penerangan Jalan Lingkungan IV. Jumlah Kendaraan Bermotor ** 1. Mobil Penumpang 2. Bus 3. Truk 4. Sepeda Motor

238

2011

2012 1 7

-

1 7 -

9 21 7,618 383 5,575 187903

9 21 8,532 424 5,976 208440


2013

2014 1 7

-

2015 1 7

9 21

-

Satuan Ketersediaan 1 7

7 9 21

-

9 21 -

5,547

5,707

5,860

9,142 443 6,352 223,489

10,773 474 6,841 245,933

11,654 522 7,533 274,226


Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber Data DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI UP3AD UP3AD UP3AD UP3AD UP3AD

239

DATA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2011-2015

15. Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi Nama

2011

I. Industri 1). Industri Kecil 1. Unit Kerja 1,123 2. Tenaga Kerja 8,307 3. Nilai Produksi 138,331,887 4. Jumlah Industri Kecil per Jenis Kerajinan 1). Kulit 0 2). Kayu 27 3). Logam/Logam Mulia 0 4). Anyaman/Gerabah/Keramik 535 5). Dari Kain Tenun 0 6). Industri Makanan/Minuman 32 7). Industri Makanan/Minuman 8). Tekstil 0 9). Pakaian jadi 0 10). Kertas 0 11). Penerbitan, Percetakan, dan reproduksi media rekaman 12). Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilang 13). Kimia 0 14). Karet 0 15). Daur Ulang 0 16). Rokok 0 2). Industri Mikro 1. Unit Kerja 2. Tenaga Kerja 3. Nilai Produksi 4. Jumlah Industri Mikro 3). Industri Menengah 1. Unit Kerja 2. Tenaga Kerja 3. Nilai Produksi 4. Jumlah Industri Menengah 4). Industri Besar 1. Unit Kerja 3 2. Tenaga Kerja 1,382 3. Nilai Produksi 359,384,897 5). Rumah Tangga 240

2012

1,129 8,322 138,341,756

0 27 0 536 0 32 0 0 0

0 0 0 0

3 1,382 359,384,955


2013

2014

2015*)

Satuan Ketersediaan

1,201 Unit 9,010 Orang 240,459,683 Rp Juta

1,131 8,340

1,193 8,971

138,341,756

205,364,993

2 27 0 536 0 32 0 0 0 22

2 27 0 563 0 38 1 0 6 0 3

0 420 0 319 0 326 1 0 46 0 32

0

0

436 0 0 0

4 0 0 0

4 1,542

3 1,427

809,384,955

260,004,965


Sumber Data

Ada Ada Ada

Dinperindagkop



Dinperindagkop

Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Ada Ada

Dinperindagkop

0

Unit

Ada

Dinperindagkop

9 0 0 0

Unit Unit Unit Unit

Ada Ada Ada Ada

Dinperindagkop

Unit Orang Rp Juta


Dinperindagkop

31 Unit 2460 Orang 522,596,785 Rp Juta 31 Unit

Ada Ada Ada

Dinperindagkop

3 Unit 1,426 Orang 260,004,965 Rp Juta

Ada Ada Ada Ada

Dinperindagkop

Dinperindagkop Dinperindagkop

Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop

Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop





241

1. Jumlah Unit Usaha 2. Jumlah Tenaga Kerja 6). Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi 7). Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib Amdal II. Perdagangan 1). Sarana Perdagangan 1. Pasar Tradisional 2. Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba 3. Hipermarket 4. Pasar Grosir 5. Mal/Plaza 6. Pertokoan/Warung/Kios 2). Restoran dan Rumah Makan 1. Restoran 1). Jumlah Jenis Restoran 1. Jenis Tertinggi 2. Jenis Menengah 3. Jenis Terendah 2). Jumlah Kelas Restoran 1. Kelas A 2. Kelas B 3. Kelas C 4. Kelas D 2. Rumah Makan 1). Jumlah Jenis Rumah Makan 1. Jenis Tertinggi 2. Jenis Menengah 3. Jenis Terendah 2). Jumlah Kelas Rumah Makan 1. Kelas A 2. Kelas B 3. Kelas C 4. Kelas D 3). Jenis Bangunan Pasar 1. Pasar Bangunan Permanen/Semi Permanen 2. Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen 3. Pusat Perdagangan 4). Rumah Potong Hewan dan Unggas III. Pengembangan Usaha Nasional 1). Koperasi 1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif 3. Jumlah Induk Koperasi 4. Jumlah Koperasi Primer 5. Jumlah KUD 6. Jumlah Non KUD 2). Jumlah Pengusaha 242

9,937 22,735

9,939 22,742 -

13 32 0 0 0

13 33 0 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

58

-

-

-

12

-

12 -

0 -

0 -

421 101 2 522 17 -

419 105 2 505 17 -


9,939 22,742 -

10,471 23,719 -

12 42 0 0 0 -

12 42 0 0 0

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinperindagkop


Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Dinperindagkop

DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

57 42 0 0 0

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

12 46 0

-

417 125 3 539 17 -



DPPKKI DPPKKI DPPKKI DPPKKI

Ada Ada Ada Ada

Dinperindagkop

459 117 3 456 17 -

Dinperindagkop

Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada


12 Buah 46 Buah 0 Unit 2 Unit

420 125 3 548 17

Dinperindagkop

Unit Unit Unit Unit

57

-

Dinperindagkop

1

3 58

12 46 0

Dinperindagkop

Unit Unit Unit

1

58

Dinperindagkop

1 57

6

58

Dinperindagkop

Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

6

-

10,509 Unit 23,742 Orang Unit Unit


Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Dinperindagkop Dinperindagkop Dintanbunnakikan

Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop

243

1. Pengusaha Kecil 2. Pengusaha Menengah 3. Pengusaha Besar IV. Nilai Ekspor Total V. Nilai Impor Total VI. Nilai Ekspor dan Impor Non Migas 1). Ekspor 2). Impor VII. Jumlah Industri/Perusahaan yang Menerapkan K3 VIII. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal IX. Input Output Industri 1). Input Bahan 1. Total Input Impor 2. Total Input Domestik Selain Lokal 3. Total Input Lokal 2). Total Output 3). Nilai Tambah 1. Total Nilai Tambah 2. Total Tenaga Kerja 3. Total Subsidi 4. Total Pajak Tak Langsung 4). Nilai Tambah Produktivitas Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri & Pengelolaan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Transportasi 8. Jasa-jasa 5). Total Permintaan Akhir IX. Lembaga Perijinan 1). PTSP 2). PTSP yang Menerapkan SPIPISE 3). Pengurusan Perijinan * 1). Lama Pengurusan Perijinan * 1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan 2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan 3. IUI : Izin Usaha Industri 4. TDI : Tanda Daftar Industri 5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan 6. HO : Izin Gangguan 2). Jumlah Persyaratan Dokument Perijinan * 1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan 2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan 3. IUI : Izin Usaha Industri 4. TDI : Tanda Daftar Industri 244

1,123 27 3 21,422 -

1,129 27 3 20,304 -

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 -

3 3 12

3 3 12

12 12

12 12

12 7 9

12 7 9


1,148 28 3 20,304

1,193 28 3 20,304

-

-

-

-

Orang Orang Orang Rp Juta Rp Juta

Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Dinperindagkop

Rp Juta Rp Juta Unit 164 Unit

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

Dinperindagkop

1,201 31 31 38,806,017 1,098,500 -

Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop


-

-

-

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Dinperindagkop

-

-

-

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta


Dinperindagkop

-

-

-

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

Dinperindagkop

1

1 1

1 1

Unit Unit

3 3 12

3 3 12

12 12

12 12

3 3 17 17 17 17

Hari Hari Hari Hari Hari Hari

12 7 9

12 7 9

-


13Dokumen 7Dokumen 6Dokumen 6Dokumen

Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop


Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP 245

5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan 6. HO : Izin Gangguan 3). Biaya Resmi Perijinan * 1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan 2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan 3. IUI : Izin Usaha Industri 4. TDI : Tanda Daftar Industri 5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan 6. HO : Izin Gangguan XI. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan dari Pemda XII. Jumlah Kelompok Pengrajin XIII. Jumlah Kelompok Pengrajin yang Mendapatkan Bantuan dar XIV. Indeks yang Diterima Petani XV. Indeks yang Dibayar Petani XVI. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut SubSekto 1. Makanan dan minuman 2. Tembakau 3. Tekstil 4. Pakaian jadi 5. Kulit dan barang dari kulit 6. Kayu, barang dari kayu, dan anyaman 7. Kertas dan barang dari kertas 8. Penerbitan, percetakan, dan reproduksi 9. Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar nuklir 10. Kimia dan barang-barang dari bahan kimia 11. Karet dan barang-barang dari plastik 12. Barang galian bukan logam 13. Logam dasar 14. Barang-barang dari logam dan peralatannya 15. Mesin dan perlengkapannya 16. Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data 17. Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 18. Radio, televisi, dan perlatan komunikasi 19. Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam 20. Kendaraan bermotor 21. Alat angkutan lainnya 22. Furniture dan industri pengolahan lainnya 23. Daur ulang

9 10

9 10

0 0 0

0 0 0

Indeks Indeks

Indeks Indeks

-

-

-

-

16. BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah I. Jumlah Proyek PMA 1). Realisasi Investasi PMA per Sektor 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan (migas dan non migas) 246

10 -

12 590,400,000

-


9 10

9 10

0 0 0

0 0 0

Indeks Indeks

Indeks Indeks

-

-

-

-

16 0 0 3,898

5Dokumen 8Dokumen 0 0 0 Indeks Indeks

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

164Kelompok

-

700,000 58,531 0


BPMPP BPMPP

Ada

Dinperindagkop

54Kelompok Ada 54Kelompok Ada Kelompok Tidak Ada Kelompok Tidak Ada 33 erusahaa Ada 1 erusahaa Ada 1 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 2 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 18 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 7 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 1 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada 3 erusahaa Ada 0 erusahaa Ada

buah 0 Rp Juta 0 Rp Juta 0 Rp Juta

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada


BPS BPS Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop Dinperindagkop

Ada

BPMPP

Ada Ada Ada

BPMPP BPMPP BPMPP 247

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa II. Jumlah Proyek PMDN 1). Realisasi Investasi PMDN per Sektor 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan (migas dan non migas) 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa 2). Investasi 1. Total Investasi Pemerintah Pusat 2. Total Investasi Pemerintah Daerah 3. Total Investasi Swasta III. Jumlah BPR 1. Konvensional 2. Syariah IV. Jumlah Bank Umum 1. Konvensional 2. Syariah V. Perusahaan Asuransi Kerugian 1. Konvensional 2. Syariah VI. Perusahaan Asuransi Jiwa 1. Konvensional 2. Syariah VII. Jumlah PDAM VIII. Jumlah Investor Berskala Nasional 1). PMA 1. BUMN Asing 2. Swasta Asing 2). PMDN 1. BUMD 2. BUMN 3. Swasta 4. Campuran IX. Jasa keuangan 1). Lembaga Keuangan Non Bank 1). Modal Ventura 2). Lembaga Keuangan Mikro 248

-

1,219

957

-

4,057 600 7,257 0 3,854 7,800 3,396 1,650 9,459

-

-

24

2,451 24

1

1

0 10

0 10

0 0 0 14,719

0 0 0 15,696


0 0 0 0 0 0 707

0 0 0 0 0 25,769 601

0 0 0 0 0 0 622

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta buah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

12,997 4,717 43,650 5,633 17,455 40,318 1,025 16,100 96,444

21,454 2,500 987,573 12,284 11,209 38,783 1,600 21,457

46,680 3,505 62,365 20,294 181,325 2,001,851 86,100 1,180,024

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta


BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

390,300,000

190,179 179,720 24

22,755

1

1

-

0 0 3,482,927 16 16 0 34 33 1

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 1 Buah

0 10

0 8

Unit Unit

Ada Ada

BPMPP BPMPP

0 0 0 16,406

0 0

Unit Unit Unit Unit

Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

Unit Unit Unit


BPMPP BPMPP BPMPP

793

-


1106

249

3). Perusahaan Asuransi 4). Cabang Perusahaan Asuransi 2). Lembaga Keuangan Bank 1). Milik Pemerintah 2). Swasta Nasional 3). Swasta Asing 4). Milik Pemerintah Daerah 5). Milik Pemerintah Asing 6). Milik Campuran 7). Jumlah Cabang Milik Pemerintah 8). Jumlah Cabang Milik Swasta Nasional 9). Jumlah Cabang Milik Swasta Asing 10). Jumlah Cabang Milik Pemerintah Daerah 11). Jumlah Cabang Milik Pemerintah Asing 12). Jumlah Cabang Milik Campuran X. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM ** 1. Jumlah seluruh UKM 2. Jumlah BPR/LKM 3. Jumlah UKM non BPR/LKM XI. Lembaga Keuangan Perbankan * 1. Lembaga Non Perbankan 2. Jumlah Perbankan

2 2

2 2

3 3

3 3

-

16

-

16 -

16 -

16 -

16 -

16 -

1,184 16 -

800 16 -

-

6

6

17. Pengelolaan ASET atau Barang Daerah Nama I. Jumlah Aset Daerah 1). Aset Bergerak 2). Aset Tidak Bergerak II. Nilai Aset/Barang Daerah 1). Aset Bergerak 2). Aset Tidak Bergerak III. Nilai Penyusutan 1). Aset Bergerak 2). Aset Tidak Bergerak

250

2011

2012

670,433 8,544

692,014 8,508

410,145 1,262,189

206,172 1,201,010

-

-


2 2

2 2

2 2

Unit Unit

Ada Ada

BPMPP BPMPP

3 3

3 3 1 1 1 0 3 3 1 1 1 0

3 3 1 1 1 0 3 3 1 1 1 0

662 16 601

793 16 793

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1,101 45

1,110 45

Unit Unit

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP BPMPP

16 16 16 638 16 6

2013

2014

2015

1,977,490 11,148

2,127,120 11,737

2,780,007 12,095

263,659 1,377,741

297,769 1,832,297

357,762 Rp Juta 2,106,230 Rp Juta

-

-


-

Satuan Ketersediaan Unit Unit

Rp Juta Rp Juta

Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Sumber Data DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

251

DATA EKONOMI DAN KEUANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2015

18. Produk Domestik Regional Bruto Nama I. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 1. Tanaman Bahan Makanan 2. Tanaman Perkebunan 3. Peternakan 4. Kehutanan 5. Perikanan 2). Pertambangan dan Penggalian 1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2. Pertambangan Bukan Migas 3. Penggalian 3). Industri Pengolahan (migas dan non migas) 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair 3. Industri Bukan Migas 4). Listrik, Gas dan Air Bersih 1. Listrik 2. Gas 3. Air Bersih 5). Bangunan 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 1. Perdagangan Besar dan Eceran 2. Hotel 3. Restoran 7). Pengangkutan dan Komunikasi 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penungkatan Angkutan 7. Komunikasi 8). Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 1. Bank 2. Lembaga Keuangan Non Bank 252

2011

2012

4,967,237.63

5,310,079.66

2,431,286.52

2,639,912.66

1,474,595.52

1,636,690.54

215,754.10

231,351.17

103,188.86

113,550.06

632,895.78

652,759.00

4,852.26

5,561.89

237,408.58

231,371.07

227,248.21

220,134.16

0.00

0.00

10,160.38

11,236.91

260,658.30

285,633.31

0.00

0.00

0.00

0.00

260,658.30

285,633.31

49,256.44

52,941.37

45,861.17

49,348.93

0.00

0.00

3,395.27

3,592.44

150,131.53

177,376.61

768,428.97

851,034.72

665,146.73

737,668.08

4,529.61

4,936.25

98,752.63

108,430.39

152,840.47

166,104.67

2,724.89

2,658.49

119,110.96

128,533.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

861.16

873.40

30,143.47

34,039.15

415,326.12

455,489.49

77,217.05

88,258.77

11,777.42

12,739.66


2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Rp Miliar Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS

5,976,506

6,638,867

-

2,939,645

3,077,566

-

1,813,777.37

1,789,922.57

-

247,594.05

298,142.36

-

124,509.49

139,058.92

-

747,582.01

843,417.27

-

6,182.11

7,025.03

-

257,597

288,500

-

244,757.00

272,914.84

-

0.00

0.00

-

12,840.32

15,584.89

-

323,125

385,185.38

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

323,125.17

385,185.38

-

59,461

63,871

-

55,420.93

59,530.84

-

0.00

0.00

-

4,040.22

4,340.48

-

200,522

236,258

-

982,915

1,121,004

-

854,545.97

973,285.36

-

5,591.77

6,391.48

-

122,777.23

141,326.85

-

190,243.88

219,598

-

2,749.19

3,707.70

-

149,060.84

173,539.38

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

976.63

1,107.17

-

37,457.23

41,243.34

-

513,610

579,983

-

100,915.08

111,160.46

-

14,005.38

15,979.51

-


253

Nama

2011

2012

3. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 4. Real Estate 309,517.07 335,874.57 5. Jasa Perusahaan 16,814.58 18,616.48 9). Jasa-Jasa 403,636.95 450,215.76 1. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 297,775.31 333,992.98 2. Jasa Pemerintahan Lainnya 0.00 0.00 3. Jasa Sosial Kemasyarakatan 60,944.95 66,872.59 4. Jasa Hiburan dan Rekreasi 4,408.55 4,838.49 5. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 40,508.14 44,511.70 10. PDRB Subsektor Pertanian (Palawija) 11. PDRB Subsektor Perkebunan (Tanaman Keras) 12. PDRB Subsektor Kehutanan 13. PDRB Subsektor Pariwisata 14. PDRB Subsektor Perdagangan 15. PDRB Subsektor Industri 16. Jasa Industri Rumah Tangga 17. Transmigrasi II. PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Berlaku 4,740,963.04 5,089,945.50 III. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 1). Konsumsi Rumah Tangga 3,776,826.89 4,089,139.80 2). Konsumsi Pemerintah 1,367,414.28 1,515,252.60 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 425,593.56 478,214.43 4). Perubahan Stok/Inventori -47,096.30 -49,647.03 5). Ekspor Barang dan Jasa 2,049,261.75 2,302,719.05 6). Impor Barang dan Jasa 2,803,924.68 3,137,559.73 IV. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 5,753,406.05 6,371,509.42 V. PDRB per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Berlaku 5,491,318.81 6,107,372.73 VI. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Us 2,241,692.19 2,354,441.13 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 1,187,745.34 1,230,856.50 1. Tanaman Bahan Makanan 709,081.18 751,165.63 2. Tanaman Perkebunan 118,099.93 122,071.05 3. Peternakan 57,174.90 60,392.80 4. Kehutanan 300,761.20 294,348.62 5. Perikanan 2,628.13 2,878.40 2). Pertambangan dan Penggalian 76,760.15 81,222.14 1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 71,497.38 75,636.28 2. Pertambangan Bukan Migas 0.00 0.00 3. Penggalian 5,262.77 5,585.86 3). Industri Pengolahan (migas dan non migas) 137,634.98 144,969.00 1. Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 2. Gas Alam Cair 0.00 0.00 254 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Rp Rp Miliar Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS

0.00

0.00

-

378,281.40

430,501.83

-

20,408.51

22,340.89

-

509,386.77

572,636

-

378,948.44

424,516.96

-

0.00

0.00

-

73,767.62

83,109.05

-

5,381.79

6,085.39

-

51,288.92

58,924.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,731,749.26

-

-

5,976,506.26

-

-

4,580,499.77

-

-

1,739,753.19

-

-

541,337.64

-

-

-48,852.68

-

-

2,563,677.46

-

-

3,527,216.97

-

-

7,077,445.34

-

-

6,787,601.37

-

-

2,472,179.81

2,596,187

-

1,269,047.37

1,275,204

-

780,242.07

761,840.68

-

122,242.42

132,526.06

-

63,389.45

68,314.69

-

300,155.99

309,351.51

-

3,017.44

3,170.93

-

87,326.66

86,071

-

81,379.74

79,579.53

-

0.00

0.00

-

5,946.92

6,491.56

-

153,880.78

174,277

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-


255

Nama

2011

2012

3. Industri Bukan Migas 137,634.98 144,969.00 4). Listrik, Gas dan Air Bersih 12,209.86 12,666.54 1. Listrik 11,110.76 11,546.89 2. Gas 0.00 0.00 3. Air Bersih 1,099.10 1,119.65 5). Bangunan 77,560.67 88,588.40 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 338,060.90 358,125.74 1. Perdagangan Besar dan Eceran 287,677.05 305,000.75 2. Hotel 1,810.50 1,906.77 3. Restoran 48,573.35 51,218.22 7). Pengangkutan dan Komunikasi 67,680.64 71,047.88 1. Angkutan Rel 1,110.94 991.20 2. Angkutan Jalan Raya 52,155.26 54,405.91 3. Angkutan Laut 0.00 0.00 4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 0.00 0.00 5. Angkutan Udara 0.00 0.00 6. Jasa Penungkatan Angkutan 479.82 484.19 7. Komunikasi 13,934.62 15,166.58 8). Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 167,262.05 177,448.19 1. Bank 26,288.41 28,922.57 2. Lembaga Keuangan Non Bank 5,306.51 5,565.49 3. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 4. Real Estate 128,393.03 135,189.77 5. Jasa Perusahaan 7,274.10 7,770.37 9). Jasa-Jasa 176,777.60 189,516.74 1. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 120,709.30 130,321.37 2. Jasa Pemerintahan Lainnya 0.00 0.00 3. Jasa Sosial Kemasyarakatan 29,247.96 30,795.91 4. Jasa Hiburan dan Rekreasi 2,280.39 2,427.76 5. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 24,539.95 25,971.70 10. PDRB Subsektor Pertanian (Palawija) 11. PDRB Subsektor Perkebunan (Tanaman Keras) 12. PDRB Subsektor Kehutanan 13. PDRB Subsektor Pariwisata 14. PDRB Subsektor Perdagangan 15. PDRB Subsektor Industri 16. Jasa Industri Rumah Tangga 17. Transmigrasi VII. PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 2,170,194.81 2,278,804.85 VIII. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Pengeluaran 1). Konsumsi Rumah Tangga 1,744,228 1,815,639 256 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS

153,880.78

174,277

-

13,316.62

14,114

-

12,102.99

12,841.26

-

0.00

0.00

-

1,213.63

1,273.12

-

95,635.44

102,919

-

386,534.85

423,264

-

329,748.64

361,748.30

-

2,036.14

2,153.02

-

54,750.06

59,363.01

-

75,908.19

83,771

-

984.06

1,214.35

-

58,201.30

64,083.01

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

511.18

545.70

-

16,211.64

17,927.84

-

189,698

205,139

-

31,101.35

33,521.91

-

5,862.88

6,427.86

-

0.00

0.00

-

144,622.48

156,656.00

-

8,111.26

8,532.76

-

200,832

214,830

-

137,764.49

146,882.48

-

0.00

0.00

-

32,519.13

35,174.58

-

2,579.64

2,754.09

-

27,968.65

30,018.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,895,302.48


257

Nama

2011

2). Konsumsi Pemerintah 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 4). Perubahan Stok/Inventori 5). Ekspor Barang dan Jasa 6). Impor Barang dan Jasa IX. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 X. PDRB per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 200

2012

566,229

603,966

167,908

181,206

-20,113

-20,552

764,882

817,636

1,028,913

1,094,237

2,695,900

2,825,069

2,609,916

2,734,314

19. Ringkasan APBD I. Pendapatan Daerah 1). Pendapatan asli daerah 66,619,824,789 1. Pajak Daerah 11,177,375,259 2. Retribusi Daerah 8,703,106,561 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5,884,626,373 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 40,854,716,596 5. Pelampauan Penerimaan PAD 6. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah 2). Dana perimbangan 712,375,079,294 1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 88,110,970,294 2. Dana Alokasi Umum 547,169,709,000 3. Dana Alokasi Khusus 77,094,400,000 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah 28,641,411,750 1. Hibah 257,071,750 2. Dana Darurat 0 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lain 32,938,136,812 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 166,799,485,080 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah II. Belanja Daerah 1). Belanja Tidak Langsung 1. Belanja tidak langsung pegawai

79,335,692,205 10,218,563,328 8,817,601,735 5,758,248,478 54,541,278,664 817,542,087,931 90,371,797,931 673,180,530,000 53,989,760,000 227,715,906,409 1,511,525,750 0 42,951,827,489 105,770,570,000

28384340000

77364045200

202,725,768

117,937,970

803,499,912,721 1,083,694,672,713 572,442,044,901 675,961,726,910 527,717,878,693 632,326,183,392

2). Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ** 1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2. Belanja Tambahan Penghasilan 3. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH 4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah 3. Belanja bunga 258

44,209,800

35,884,428


2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

646,643.32

-

-

194,244.01

-

-

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Rp

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS

% % Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

-20,378.89

-

-

867,634.97

-

-

1,165,335.64

-

-

2,927,582.89

-

-

2,831,212.09

-

-

1,383,018,214,707 1,516,483,308,534 1,661,645,218,493 Rupiah 60,881,357,890

144,724,169,929

169,256,241,630 Rupiah

12,260,311,067

26,310,742,598

31,550,409,677 Rupiah

10,520,706,952

15,366,765,092

9,787,397,317 Rupiah

6,165,994,267

7,731,229,785

7,005,811,121 Rupiah

31,934,345,604

95,315,432,454

120,912,623,515 Rupiah

-

24,954,746,929

123

-

20,830,236,504

129

901,824,680,069

974,574,108,181 1,019,665,153,124

94,501,754,069

89,559,359,181

72,722,131,124

753,830,036,000

823,874,089,000

848,823,612,000

53,492,890,000

61,140,660,000

98,119,410,000

294,722,087,307

397,185,030,424

472,723,823,739

0

1,420,156,500

987,382,927

0

0

0

51,690,178,607

69,692,547,000

91,151,205,776

185,992,738,000

246,909,117,000

204,318,505,000

57,039,170,700

79,163,209,924

101,449,860,036 Rupiah

Ada

DPPKAD

0

0

74,816,870,000 Rupiah


857,679,910,151

930,391,939,031 1,058,975,594,671 Rupiah

719,203,560,281

782,350,121,029

823,632,513,453 Rupiah

Ada Ada Ada Ada

718,458,076,827

782,009,447,745

823,632,513,453 Rupiah

Ada

DPPKAD

683,338,247,422

751,006,768,889

790,361,002,630 Rupiah

29,431,167,000

26,460,455,410

28,180,112,500 Rupiah

Ada Ada

DPPKAD DPPKAD

3,754,200,000

3,251,085,000

3,047,660,000 Rupiah

Ada

DPPKAD

1,934,462,405

1,291,138,446

2,043,738,323 Rupiah

41,044,113

14,713,538

6,295,918 Rupiah

Ada Ada

DPPKAD DPPKAD

1,271,638,034,049 1,468,208,051,148 1,682,433,758,498 Rupiah


259

Nama

2011

4. Belanja subsidi 5. Belanja hibah 6. Belanja bantuan sosial

2012 0

7. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

9,591,262,000

34,686,874,500

33,137,046,708

3,200,500,000

-

8. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 9. Belanja Tidak Terduga

1,951,647,700

47,623,114,900 5,712,284,590

10. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daer 71.24 62.38 11. Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung 2). Belanja Langsung 227,575,209,862 387,801,778,179 1. Belanja langsung pegawai 44,198,708,645 2. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 135,781,057,509 263,871,307,044 1. Belanja Honorariun PNS 7,423,296,618 14,032,683,350 2. Belanja Uang Lembur 616,639,100 1,077,866,200 3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 290,000,000 558,100,000 4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 1,305,962,500 2,511,650,000 5. Belanja Premis Asuransi Kesehatan 602,379,700 580,000,000 6. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 342,503,950 457,735,300 8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 279,162,090 325,165,425 9. Belanja Perjalanan Dinas 19,091,634,340 25,220,412,200 10. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0 0 11. Belanja Pemulangan Pegawai 0 0 12. Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan 105,829,479,211 219,107,694,569 dan Perlengkapan lain 3. Belanja Barang dan Jasa 121,745,730,651 124,495,374,965 4. Belanja modal 105,829,479,211 219,107,694,569 5. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya III. Pembiayaan Daerah 256,679,258,578 336,788,895,584 1). Penerimaan pembiayaan 87,362,326,902 167,339,631,335 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6. Penerimaan piutang daerah 2). Pengeluaran pembiayaan 1. Pembentukan dana cadangan 2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah 260

87,077,736,490 165,834,273,716 -

-

-

-

284,590,412 3,482,657,958 3,362,000,000

189,477,200 1,315,880,419 19,931,167,624 3,862,000,000


2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data DPPKAD DPPKAD DPPKAD

0

0

0 Rupiah

52,420,935,000

83,473,909,536

30,461,658,500 Rupiah

4,199,500,000

3,962,500,000

6,637,900,000 Rupiah

Ada Ada Ada

0

0

3,200,000,000 Rupiah

Ada

DPPKAD

81,814,870,757

60,590,694,928

195,037,226,800 Rupiah

Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

0

0

0 Rupiah

65.06

63.37

% 13.82 % 623,458,163,827 Rupiah 65,896,687,409 Rupiah

59,402,221,455

75,982,437,766

305,160,585,381

389,584,369,921

15,056,002,321

24,829,557,138

14,475,673,750 Rupiah

1,220,591,400

1,761,402,000

2,030,096,100 Rupiah

469,000,000 2,580,563,500 590,000,000

521,500,000 3,094,957,070 0

617,350,000 Rupiah 2,688,695,000 Rupiah 462,069,550 Rupiah

281,872,800

28,300,000

12,928,408,054 Rupiah

411,444,450

398,820,000

442,690,000 Rupiah

497,184,930

982,362,700

753,772,700 Rupiah

23,598,526,118

22,830,714,767

23,293,762,622 Rupiah

0

0

0 Rupiah

0

0

0 Rupiah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

260,455,399,862

335,136,756,246

Rupiah

Tidak Ada

DPPKAD

140,523,045,846

126,696,918,105

231,383,928,056 Rupiah

257,359,707,431

335,136,756,246

326,177,548,362 Rupiah

272,686,315,135

115,012,525,105

150,886,099,903

120,683,183,063

Rupiah Rupiah 163,403,394,930 Rupiah

Ada Ada Ada Ada


149,518,096,625

120,496,263,837

163,287,782,491 Rupiah

Ada

DPPKAD

-

0

0 Rupiah

-

0

0 Rupiah


DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

16.34

8.46

409,252,136,961

537,816,112,117

0

325,227,020

62.94

383,870,066,138

326,177,548,362

0

0 Rupiah

186,919,226

115,612,439 Rupiah

1,042,776,258

0

4,705,986,937

5,670,657,958

0 Rupiah 3,070,657,958

0

0

0 Rupiah

4,600,000,000

5,600,000,000

3,000,000,000 Rupiah


261

Nama 3. Pembayaran pokok utang 4. Pemberian pinjaman daerah 5. Pembayaran Kegiatan Lanjutan 6. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) IV. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan V. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota * 1. Pagu 2. Realisasi VI. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa * 1. Pagu 2. Realisasi VII. Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota VIII. Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke Desa

2011

2012

70,657,958

70,657,958

-

-

-

-

-

-

165,834,273,718 149,518,096,625 712,374,372,099 817,541,269,162 23,038.343

34,340.402

32,938.137

43,069.765

53,082.683

112,632.192

77,094

53,990

77,094

53,990

547,170

673,181

547,170

673,181

69,264

77,666

74,542

74,248

13,275

13,932

13,569

16,124

705,982

818,769

712,375

817,542

0

0

0

0

0

0

0

0

20. Dana Perimbangan I. Dana Perimbangan 1). Jumlah Dana Alokasi Khusus 1. Pagu 2. Realisasi 2). Jumlah Dana Alokasi Umum 1. Pagu 2. Realisasi 3). Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 1. Pagu 2. Realisasi 4). Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1. Pagu 2. Realisasi 5). Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d) 1. Pagu 2. Realisasi

21. Pinjaman Daerah I. Pinjaman Dalam Negeri II. Pinjaman Luar Negeri 1). Pinjaman Luar Negeri Pemerintah 2). Pinjaman Luar Negeri Swasta III. Pinjaman Obligasi Daerah

262


2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

70,657,958

70,657,958 Rupiah

-

0

0 Rupiah

-

0

0 Rupiah

-

0

0 Rupiah

143,395,636,957

163,287,782,491

140,544,196,967 Rupiah

901,823,790,728

974,573,147,566

-28,783,281,876 Rp Juta

46,755.977

66,990.000

91,243.730 Rp Juta

51,744.396

69,692.547

91,151.206 Rp Juta

105,986,937

120,527.056

146,243.051

Rp Juta Rp Juta 91,243.730 Rp Juta Rp Juta

Rp Juta 53,493

61,141

103,528 Rp Juta

53,493

61,141

98,119 Rp Juta

753,830

823,874

848,824 Rp Juta

753,830

823,874

848,824 Rp Juta

65,382

51,749

78,744 Rp Juta

78,466

67,843

43,109 Rp Juta

16,637

23,851

17,353 Rp Juta

16,035

21,716

29,613 Rp Juta

889,341

960,615

1,048,448 Rp Juta

901,825

974,574

1,019,665 Rp Juta

0

0

0

Rp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp Rp Rp


Ketersediaan

Sumber Data


DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD 263

Nama

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Pajak Daerah I. Pajak Hotel II. Pajak Restoran III. Pajak Hiburan IV. Pajak Reklame V. Pajak Penerangan Jalan VI. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan VII. Pajak Parkir VIII. Pajak Air Tanah IX. Pajak Sarang Burung Walet X. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) XI. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) XII. Jumlah Pajak yang dikeluarkan XIII. Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi

23. Restribusi Daerah I. Retribusi Jasa Umum 1). Retribusi Pelayanan Kesehatan 2). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3). Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil 4). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6). Retribusi Pelayanan Pasar 7). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10). Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 11). Retribusi Pengolahan Limbah Cair 12). Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13). Retribusi Pelayanan Pendidikan 14). Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi II. Retribusi Jasa Usaha 1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2). Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3). Retribusi Tempat Pelelangan 4). Retribusi Terminal 5). Retribusi Tempat Khusus Parkir 6). Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7). Retribusi Rumah Potong Hewan 264


2013*)

2014**)

2015***)

Satuan

4,502.536

1,003.904

2,465.989 Rp Juta

371.174

752.068

2,465.989 Rp Juta 150.070 Rp Juta

62.212

102.230

447.652

539.855

526.252 Rp Juta

8,925.092

12,934.492

14,906.713 Rp Juta

Ketersediaan

Sumber Data

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

DPPKAD DPPKAD DPPKAD

208.021

42.988

31.175 Rp Juta

8.022

44.372

54.935 Rp Juta

34.436

41.031

38.484 Rp Juta

0.000

0.450

0.249 Rp Juta

0.000

8,875.741

9,100.813 Rp Juta

1,753.449

1,973.611

3,016.780 Rp Juta

988.598

Rp Juta Rp Juta

9,161.473

11,633.491

4,586.204 Rp Juta

6,526.847

8,567.611

1,574.231 Rp Juta

163.619

199.058 Rp Juta

Ada Ada Ada

307.683

306.015

- Rp Juta

Ada

DPPKAD

6.050 Rp Juta 1,329.397

1,340.719

1,372.783 Rp Juta

134.342

331.070

290.313 Rp Juta

5.000

20.800

333.677 Rp Juta

-

-

- Rp Juta

-

-

- Rp Juta

-

-

35.005 Rp Juta

-

-

- Rp Juta

-

-

- Rp Juta

-

-

- Rp Juta

858.205

900.138

775.087 Rp Juta

1,473.548

2,221.224

2,535.392 Rp Juta

257.978

951.683

1,330.149 Rp Juta

747.605

798.563

721.686 Rp Juta

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

-

-

Rp Juta

112.182

115.066

109.998 Rp Juta

100.055

103.880

115.013 Rp Juta

17.050

-

Rp Juta

45.300

52.850 Rp Juta


265

Nama 8). Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 10). Retribusi Penyeberangan di Air 11). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah III. Retribusi Perizinan Tertentu 1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2). Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3). Retribusi Izin Gangguan (HO) 4). Retribusi Izin Trayek 5). Retribusi Izin Usaha Perikanan IV. Jumlah Retribusi yang dikeluarkan V. Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi

266

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2013*)

2014**)

238.679

2015***)

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data


DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD

-

Rp Juta

206.733

205.697 Rp Juta

-

Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta

1,212.723

1,511.650

2,665.801

856.404

771.923

1,044.156

10.000

0.000

30.000

340.434

733.483

1,585.645

5.885

6.245

6.000

0


0.000

267

DATA POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2015 24. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Nama I. Jumlah Anggota DPRD II. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin 1). Pria 2). Perempuan III. Jumlah Fraksi DRPD IV. Partai Politik 1). Jumlah Parpol Daerah 2). Jumlah Parpol Peserta Pemilu V. Karakteristik Politik Masyarakat 1). Jumlah Pemilih VI. Tingkat Partisipasi Pemilih 1). Jumlah Pemilih VII. Organisasi Kemasyarakatan 1). Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi 2). Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama VIII. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1). Kelompok Binaan LPM 2). Jumlah LPM Berprestasi IX. Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat X. Persentase Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan XI. Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat XII. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 1). Jumlah LSM Lokal 1. LSM Lokal Terdaftar 2. LSM Lokal Tidak Aktif 2). Jumlah LSM Nasional 1. LSM Lokal Terdaftar 2. LSM Lokal Tidak Aktif 3). Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah 1. LSM Lokal Terdaftar 2. LSM Lokal Tidak Aktif XIII. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

2011

2012 45

45

33 12 7

33 12 7

38 44

38 44

697,350

697,350

519,139

519,139

24 32

24 36

310 10

314 12

90

95

80

90

64

86

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1

133

218

25. Hukum I. Perkara Hukum 1). Jumlah Perkara Dilaporkan : 1. Pidana 268


2013

2014

2015

Satuan Ketersediaan 45 Orang Ada Ada 37 Orang Ada 8 Orang Ada 7 Fraksi Ada Ada 12 Partai Ada 12 Partai Ada

Sumber Data Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol

45

45

34 11 7

34 11 7

14 12

14 12

697,350

697,350

704,864 Orang

Ada

Kankesbangpol

519,139

519,139

505,878 Orang

Ada

Kankesbangpol

17 20

17 20

16 Buah 10 Buah

Ada Ada

Kankesbangpol Kankesbangpol

314

59 1 2

59Kelompok 1Kelompok 2 Progam 100 %

Ada Ada Ada Ada

BPMPKB BPMPKB BPMPKB BPMPKB

100

Ada

BPMPKB

Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol Kankesbangpol

Ada

Pengadilan Negeri

4 60

%

61

61

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1

Buah 57 Buah 45 Buah 0 Buah 10 Buah 9 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 5 Kegiatan

260

285

234 Perkara


269

Nama 2. Perdata 3. Politik dan HAM 4. Lalu Lintas 2). Jumlah Perkara Terselesaikan: 1. Pidana 2. Perdata 3. Politik dan HAM 4. Lalu Lintas 5. Perlindungan perempuan dan anak 3). Jumlah Perkara Tidak Terselesaikan: 1. Pidana 2. Perdata 3. Politik dan HAM 4. Lalu Lintas 5. Perlindungan perempuan dan anak II. Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan III. Jumlah Kasus yang Terdaftar IV. Kelembagaan 1). Jumlah Pengadilan Agama 2). Jumlah Pengadilan Negeri 3). Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara 4). Lembaga Pemasyarakatan 5). Kejaksaan Negeri V. Jumlah Tindak Kriminal 1). Jumlah kasus narkoba 2). Jumlah kasus pembunuhan 3). Jumlah kasus seksual 4). Jumlah kasus penganiayaan 5). Jumlah kasus pencurian 6). Jumlah kasus penipuan 7). Jumlah kasus pemalsuan uang V. Jumlah Tindak Kriminal Ynag Ditangani 1). Jumlah kasus narkoba 2). Jumlah kasus pembunuhan 3). Jumlah kasus seksual 4). Jumlah kasus penganiayaan 5). Jumlah kasus pencurian 6). Jumlah kasus penipuan 7). Jumlah kasus pemalsuan uang

2011

2012

60 0 5,677

1,721 0 16,923

110 47 0 5,677

195 1,709 0 16,923

23 13 0 0 0

23 12 0 0 0

-

1 1 0 1 1

1 1 0 1 1

-

-

-

-

26. Keamanan, Ketertiban Masyarakat I. Keamanan, Ketertiban Masyarakat 1). Jumlah Kriminalitas 2). Kasus Pertikaian Antar Warga 270

307

335


2013

2014

594 0 19,221

2015 214

17,252

Ada Ada Ada

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

Ada Ada Ada Ada Ada

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Kasus Kasus


Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Polres Polres

17,252 7

185 43 0 18,885 15

26 16 0 0 0 9 854

18 15 0 0 0 17 17

21 10 0 0 3 15 274

1 1 0 1 1 154 7 1 16 11 116 3 0

1 1 0 1 1

1 1 0 1 1

Buah Buah Buah Buah Buah

5 1 7 8 122 8 0

7 2 16 10 52 8 1

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

2 2 0 1 20 3 0

7 2 16 10 52 8 1


Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

184 Kasus

Ada

255 Lampiran SIPD Kab. Blora 2015

Sumber Data

40 Perkara 0 Perkara 18,885 Perkara

234 578 0 19,221 20

-

281 199

Satuan Ketersediaan

271

2011

Nama 1. Antar Etnis 2. Antar Wilayah Desa 3. Antar Agama 4. Antar Simpatisan Parpol 5. Antar Pelajar 3). Unjuk Rasa 1. Bidang Politik 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang lainnya 4). Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja 5). Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 6). Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda 7). Kasus Pemogokan Kerja 8). Korban Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Rasa 1. Korban Meninggal 2. Korban Luka-Luka 9). Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Ra 10). Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk R 11). Aparat dan Sarana Keamanan 1. Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) 2. Jumlah Aparat Pamong Praja 3. Jumlah Aparat Linmas 4. Jumlah Pos Keamanan (Polisi) 5. Jumlah Polisi Hutan 6. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran 7. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran 8. Jumlah Pos Siskamling 9. Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam 10. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat 12). Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindah 13). Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 14). Jumlah Kejadian Kebakaran 15). Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran 16). Antar Ormas

272

2012 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

5 2 0

-

-

-

-

-

-

-

780

-

806 -

1 549 2 1

1 524 2 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 -


2013

2014

2015

Satuan Ketersediaan

Sumber Data

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

Ada Ada Ada Ada Ada

1

0 2 2

Ada Ada Ada Ada

Polres Polres Polres Polres Polres Polres Polres Polres Polres Polres

-

-

-

0 Kasus 0 Kasus 2 Kasus Kasus

-

-

-

Kasus

Ada

Polres

-

-

-

Kasus

Ada

Polres

0 0 0 0 0 0

0 Kasus 0 0 Jiwa 0 Jiwa 0 Jiwa 0 Rp

Ada Ada Ada Ada Ada

Polres Polres Polres Polres Polres Polres

807 181 7 4 537 2 1 2,559

820 181 7 4 335 2 1 2,559

868 Orang 171 Orang 7 Orang Unit 467 Orang 2 Unit 1 Unit 2,559 Unit


Polres Satpol PP Satpol PP Polres Perhutani BPBD DPU Satpol PP

30

30

30 Orang

Ada

Satpol PP

8,117 235

8,117 230

7,269 Orang 448 kasus

Ada Ada

Satpol PP Satpol PP

235

230

448 kasus

Ada

Satpol PP

22 2

48

51 Kasus 9 Kasus Kasus

Ada Ada Tidak Ada

BPBD DPU

-


273

DATA INSIDENSIAL SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011-2015

27. Bencana Alam Nama I. Jumlah Pengungsi Akibat 1). Banjir 2). Gunung Meletus 3). Longsor 4). Gempa 5). Tsunami 6). Kebakaran 7). Angin Topan 8). Lainnya II. Jumlah Lokasi Pengungsian III. Jumlah Pengungsi yang telah kembali ke Lokasi Asal IV. Jumlah pengungsi yang telah direlokasi V. Jumlah Korban Bencana Alam 1). Meninggal 2). Hilang 3). Luka-luka VI. Jumlah Lokasi Bencana VII. Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana VIII. Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana IX. Kebutuhan Bantuan 1). Dana 2). Beras 3). Mie Instan 4). Minyak Goreng 5). Obat-obatan 6). Pakaian 7). Material Bangunan 8). Peralatan Tanggap Darurat Bencana 9). Air Bersih 10). Lainnya

2011

2012 0 0 0 0 0 51 11 0 1 0 0 3 0 0 0

16 2,034.65

8,308 0 0 0 0 65 102 0 49 8,475 0 2 0 0 2 49 12 8,509.14

0 0 0 0 0 0 0 0 2,736,000 0

0 0 500 108 0 0 0 0 800,000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

28. Penyakit Menular I. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Manusia 1). Sapi Gila 2). Flu Burung 3). Chikungunya 4). Demam berdarah 5). Hepatitis 6). Kolera

274


2013

2014

2015

28,715 0 7 0 0 59 147 0 40 28,928 0 0 0 0 0 40 16 5,977.50

313 0 3 0 0 61 23 0 26 400 0 0 0 0 0 26 16 5,881.00

0 0 0 0 0 0 0 0 2,140,000 0

0 650 48 260 0 0 0 0 3,000,000 260

902 0 0 0 563 14 0

0 0 0 119 20 0


89 0 0 0 0 129 99 0 51 319 0 2 1 0 1 196 16 16,486.00

Satuan

Ketersediaan

Sumber Data

Orang Orang Orang Orang Orang Orang


BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Orang Lokasi Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Lokasi Kec Rp Juta

0 Rp Juta 0 Ton 0 Kardus 0 Liter 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Unit 3,000,000 Liter 150 Paket

0 0 0 1072 60 0


275

Nama 7). Malaria 8). Meningitis 9). Tuberkulosis 10). AIDS 11). HIV 12). Dipteri 13). Rabies II. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan 1). Sapi Gila 2). Flu Burung 3). Flu Babi 4). Anjing Gila

2011

2012 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

426.17 0 210

427.40 0 214

2,324 305 844

1,763 200 619

29. Pencurian Ikan I. Jumlah Kasus Pencurian Ikan II. Jumlah Kapal Pencuri Ikan yang disita III. Jumlah Lokasi Pencurian Ikan

30. Kebakaran Hutan I. Luas Areal Hutan yang Terbakar II. Jumlah Korban Jiwa III. Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan

31. Pencurian dan Penyelundupan Kayu I. Volume Kayu yang Dicuri II. Jumlah Kasus III. Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup

276


2013

2014 27 16 381 11 21 0

2015

Ketersediaan

Sumber Data

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

Ada Ada


Ada Ada


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 Kasus 0 Buah 0 Lokasi

Ada Ada Ada

Polres Polres Polres

7 0 5

0 0 0

473.6 Ha 0 Jiwa 73 Lokasi

Ada Ada Ada

Perhutani Perhutani Perhutani

1,002 116 335

390 83 117

2,104 M3 51 Kasus 397 Lokasi

Ada Ada Ada

Perhutani Perhutani Perhutani


10 11 712 29 134 0 0 0 0 0 0 0

Satuan

4 3 170 16 0 0 0 0 0 0 0 0

277

&"%!# "&%&$

&"% !# #

!!#

% % ! " %& %" $% !#$ " & # $$ &"% !#%&

&"% !# +4/3('4- ' ('.<' -:4' 3+4*:1:4- 1+2'4 4)'7'4 6+4-:36:2'4 *'9' *'4 /4,573'8/ *'2'3 7'4-1' ' "+4-+3('4-'4 $/89+3 4,573'8/ "+3('4-:4'4 '+7'. . '(:6'9+4 257' %'.:4

6+72: 3+3(+49:1 %/3 " "+4-+252' $/89+3 4,573'8/ "+3('4-:4'4 '+7'. */3'18:* * "'8'2 '='9 "+7'9:7'4 ( ('.<' (+7*'8'71'4 1+9+49:'4 " +49+7/ '2'3 +-+7/ 5357 %'.:4 9+49'4$/89+3 4,573'8/ "+3('4-:4' '4 '+7'. %/3 "+4-+252' 4'4 '+7'. */9+9'61'4 $/89+3 4,573'8/ "+3('4-:4 *+4-'4+6:9:8'4:6'9/ 8+('-'/3'4' (+7*'8'71'4 6+79//3('4-'4 ) ('.<' */3'18:**'2'3.:7:, '*'4 . .:7:,(6+72:3+4+9'61'4 +6:9:8'4 :6'9/ 9+49'4- "+3 3(+49:1'4 %/3 "+4-+252' $/89+3 4,573'8/ "+3('4-:4'4 4 '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 +4-/4-'9

5357 %'.:4 &4*'4-&4*'4- . '(:6'9+4 "+3(+49:1'4 '+7'.*'+7'. /4-1:4-'4 "75;/48/'<'%+4-' '.

9+49'4*'2'3

&4*'4-&4*'4- 5357 %'.: :4 9+49'4-+:'4-'4

& +-'7'+3('7'4 +-'7'#+6:( (2/14*54+8/'%'.:4 +-'7' #+6:(2/1 5357 %'3('.'4 +3('7'4 4*54+8/' 5357 &4*'4-&4*'4- 5357 %'.:4 9+49'4%'4--:4-'<'(+:'4-'4 "+3+7/18''4"+4-+252''4*'4% +-'7'+3('7'4 +-'7'#+6:( (2/14*54+8/'%'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' 5357 .:4 9+49'4- $/89+3 &4*'4-&4*'4- 5357

%'. "+7+4)'4''4 "+3('4-:4'4 ' '8/54'2 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*5 54+8/' 5357

&4*'4-&4*'4- 5357 %'.:4 9+49'4"+3(+49:1'4"+7'9:7'4"+7:4*'4-:4*'4-'4+3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' 5357

&4*'4-&4*'4- 5357 %'.:4 9+49'4"+3+7/49'.'+7'.+3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' 5357

8+('-'/3'4' 9+2'. (+(+7'6' 1'2/ */:('. 9+7'1./7 *+4-'4 &4*'4-&4*'45357 %'.:4 9+49'4- "+7:('.'4 +*:' 9'8 &4*'4-&4*'4- 5357 %'.:4 9+49'4"+3+7/49'.'+7'.+3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' 5357 "+7'9:7'4 "+3+7/49'. 5357 %'.:4 9+49'4"+4-+252''4 +:'4-'4 '+7'. +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*54+8/' 5357 "+7'9:7'4 "+3+7/49'. 5357 %'.:4 9+49'4"+*53'4 "+3(/4''4 *'4 "+4-'<'8'4 "+4=+2+4--'7''4 "+3+7/49'.'+7'.+3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7' #+6:(2/14*54+8/' 5357 "+7'9:7'4 "+3+7/49'. 5357 %'.:4 9+49'4"+4-+252''4 &'4- +-'7''+7'. +3('7'4 +-'7' #+6:(2/1 4*54+8/' %'.:4 5357 %'3('.'4 +3('7'4 +-'7'#+6:(2/14*54+8/' 5357 "+7'9:7'4 +49+7/ '2'3 +-+7/ 5357 %'.:4 9+49'4-$/89+34,573'8/"+3('4-:4'4'+7'. "+7'9:7'4'+7'.'(:6'9+4257' 5357 %'.:4 9+49'4-&7:8'4"+3+7/49'.'4='4-+40'*/+<+4'4-'4 "+3+7/49'.'4 '+7'. '(:6'9+4 257' +3('7'4 '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 5357 %'3('.'4+3('7'4'+7'.'(:6'9+4257' 5357 "+7'9:7'4'+7'. '(:6'9+4257' 5357 %'.:4 9+49'4- "515165151 "+4-+252''4 +:'4-'4 '+7'. +3('7'4 '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 5357

%'3('.'4 +3('7'4 '+7'. '(:6'9+4 257' 5357

"+7'9:7'4'+7'.'(:6'9+4257' 5357 %'.:4 9+49'4- #+4)'4' "+3('4-:4'4 '4-1' +4+4-'. '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 +3('7'4 '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 5357 %'3('.'4+3('7'4'+7'.'(:6'9+4257' 5357 "+7'9:7'4'+7'.'(:6'9+4257' 5357 %'.:4 9+49'4- 4--'7'4 "+4*'6'9'4 *'4 +2'40' '+7'. '(:6'9+4 257' %'.:4 4--'7'4 +3('7'4 '+7'.'(:6'9+4257'%'.:4 5357

SISTEM INFORMASI PEMBANGUAN DAERAH ( S I P D ) KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

Recommend Documents