Sistem Grameen Bank dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Wanita Oleh: Hassanain Haykal*) Abstract Bank, as a financial institution, plays an important role for the community economic activity in government development program in particular. The strategic role of bank is a medium to raise and to distribute fund to community effectively and efficiently. To help the development, bank should be ableto revitalize its role as intermediary especially in field of credit. In accommodating the credit program for the community, the concept developed in Bangladesh, known as Grameen Bank can betaken into account. The credit distribution according the system is focusing on poor community and small-scale business, in which women are the main target by reducing one of the credit requirements that is collateral. This concept surely should consider prudential regulation and risk management. Keywords: micro economic, grameen bank, prudential regulation, risk management.
Pendahuluan Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan yang positif ke arah yang lebih baik pada semua bidang kehidupan masyarakat melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Cuna mewujudkan proses pembangunan tersebut perlu adanya hubungan dan kerjasama yang bersifat mutualitas antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, karena tanpa adanya hubungan dan kerjasa ma ya ng ba ik, ni scaya pembangunan yang hendak dicita-citakan tidak akan tercapa i. Isu pembanguna n yang sedang digalakkan oleh negara-negara berkembang saat ini ada lah pembangunan di bidang ekonomi, mengingat ekonomi memegang peranan yang sangat penting agar pembangunan pada aspek lain dapat tercapai.
Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara baik, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demi tercapainya pembangunan di bidang ekonomi, baik dalam peningkatan pendapatan maupun peningkatan taraf hidup masyarakat, diperlukan adanya gerakan revitalisasi terhadap semua infrastruktur yang ada, terutama bank sebagai lembaga intermediasi. Secara konkret, revitalisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan yaitu dengan meningkatkan peran perbankan dalam menyalurkan kredit kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin maupun usaha kecil. Hal ini perlu dilakukafl, mengingat saat ini perbankan cenderung menyalurkan kredit kepada usaha
.) Dosen luar biasa di Universitas Pasundan Bandung. Saat in; sebagai praktisi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pendidik dan Tenaga Kepen.d idikan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Vakman.
78
DiaJogU luridica 10\-embe r 2009, Vol. I No.
11
menengah ke atas, yang mengaki batkan pertumbuhan ekonomi menjadi tid ak berimbang, di mana m asyarakat kalangan menengah ke atas mengalami pertumbuhan eko no mi sedangkan bagi kalangan menengah ke bawah justru akan semakin memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dikembangkan suatu program kredit ya ng dikhususkan bagi masyarakat miskin atau usaha ked I agar mampu berkembang secara ba ik, sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud . Ada pun program kredit ya ng berkembang saat ini adalah program kredit mikro. Programprogram kredit mikrodipandang sebagai suatu strategi anti kemiskinan yang menjanjikan. Hal ini karena program ini m emungk inkan masyarakat miskin yang menjadi targetgroupnya memiliki masa depan yang leb ih cerah dengan kemandirian yang menjadi tujuan akhir program tersebut. Tidak heran jika program kred it mikro dianggap sebaga i kunci dalam m engatasi kemiskinan kronis, khususnya dalam memberdayakan penduduk mi ski n d i berbagai penjuru dunia. KreditMikro adalah program pemberian kredi t berjumlah ked I kepada warga yang paling miskin untuk membiayai proyek ya ng dia kerjakan send iri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan m ereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.' Beberapa kecenderungan dalam program kredit mikro saat ini adalah: 1) lebih banyak ditujukan untuk wan ita, 2) kredit disalurkan pada individu sebagai anggota suatu kelompok, 3) pembayaran kembali bergantu ng pada ketepata n dan kedisiplinan kelompok.' Program mikro kredit seringka li dipandang sebaga i obat dari masalah kemiskinan . Program in i tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok miskin mempunyai akses pada
lembaga keuanga n formal, tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk niemberdayakan masyarakat mi sk in , k hu sus nya wanita, yaitu dalam menanggulangi kemiskinan mereka, memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran untuk berpartisipasi aktif baik. Program kredit mikro bagi wanita saat ini sedang diupayakan pengembangannya, khususnya di Indonesia. Oi luar Indonesia program semacam ini dikenal dengan sistem Grameen, dimana sistem ini pertama kali dikembangkan oleh sebuah Bank di Bangladesh ya ng bernama Grameen, seh ingga sistem tersebut dikenal dengan sistem Grameen Bank. Sistem Grameen Bank ini telah diadopsi o leh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di negara Asia dan Afrika). Si stem ini dikembangkan khusus bagi wan ita miskin dengan tid ak m enyertakan jamin an sebagai unsur pe nga m an bagi kreditur . Namun demiki an, program i ni terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonom i masya rakatlwanita miskin seca ra signifikan. Oleh karena itu, sistem ini dapat menjadi alternatif bagi perbankan di Indonesia dalam upaya meningkatkan peran serta dan fungsinya sebagai lembaga intermed iasi.
Sistem Penyaluran Kredit pada Crameen Bank Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral atau jami nan. Kredit ini memiliki perbedaan dengan kredit lain pada umumnya, d i mana pinjaman disa lurkan kepada ke lo mpok wan ita p roduktif yang berada da lam status sosial miskin. Jika d iterapkan dengan konsisten, sistem Grameen Bank
1) Woller, Garry M. & Warner Woodworth. "Micro Credit and Third World Development Policy", Policy Studies Journal, 2001 , him. 265-27 1. 2 Kabeer, Naila. Conflicts Over Credit: Re-Eva/liating The Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh. World Development, 2001, him. 63-84.
Sistem Grameen Bank daJam Upara Meningkatkan Pangsa Pasar Wanir
79
ini dapat mencapai tujuan untu k membantu perekonomian masyarakat miskin melalui wanita. Sistem Grameen Bank memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem dan prinsip bank konvensional, di mana Grameen Bank memberikan kredit kepada orang miskin, ya ng sebagian besar tidak berpenghasi Ian tetap. Hal ini didasarkan pada Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) karya Ragnar Nurkse ya ng mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Renda hnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seteru snya seperti lingkaran yang tidak berujung. Fenomena kemiskinan struktural dan kultural semacam ini menggamba rkan bagaimana kaum mi ski n tetap miskin karena dia miskin, da n demikian terus berlaku secara turun-temurun tanpa menemukan jalan keluar. Si miskin juga tetap makin terjerat dalam "kubangan kemiskinan" karena mereka mendap'atkan pinjaman uang dari pelepas uang Ointah darat), mindring, atau perantara, yang menagi h cicilan dan bunga tinggi 3 Metode yang digunakan Grameen Bank ini berupa group lending, group sanction atau collateral. Grameen Bank merancang kred it mikro berbasis kepercayaan bukan kontrak legal. Konkretnya, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan satu pemimpin. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan orang kedua baru bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Tetapi, bilama na
terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka teman dalam satu kelompoknya memiliki kewajiban untuk membantu membantu agar orang tersebut mampu membayar. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat pelbagai agenda sosia lyang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.Ada kombinasi antara modal uang dan modal sosial' Aspek penting yang perlu digarisbawa hi dalam penyaluran kredit dengan Sistem Grameen Ban kya itu adanya unsur gender, di mana penyaluran kredit pada sistem tersebut menitikberatkan kepada wa nita sebagai debitu r. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa karakteristik wan ita dibandingkan dengan pria adalah mereka lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita, di mana dalam kondisi tersebut wan ita mempunyai cara yang jauh lebi h kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oi samping, dalam hal mengelola penghasilan keluarga, wa nita terbukti sangat fleksibel dal am mengkombi nasikan pekerjaa n utamanya dengan aktivitas yang ditujuka n memperoleh pendapatan. Intinya, wan ita mempunyai kontribusi memodernisasikan ide dan keterampilan apabila diberi kesempatan. Lebih penting lagi, bahwa wanita jauh lebih rajin dan teliti dalam memperhatikan jadwal pengembalian kredit para pria, sehingga mereka lebih disiplin dalam mengembalikan pinjaman kred itnya S Adapun pertimbanga n lainnya yaitu mampu menciptakan lapanga n kerja, menyediaka n barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan . Oa lam menjalankan usahanya, wanita pengusaha mengelola usahanya dengan hati-hati. Adapun prinsip-prinsip Grameen Bank antara lain:
3) Ragnar Nurkse dalam Mudrajad Kuncoro. Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro. Kedaulatan Rakyat, 2008. 4) Ibid. 5) Remenyi. Is There a State of the Art in Microfinance dalam Remenyi (Ed.) Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific. London: Routledge, 2000, him. 53.
80
D~
Iuridjc" I Q\·ember 2009, Vol. 1 No.
11
-
-
Grameen Bank adalah milik anggotanya 92% saham milik anggota); Grameen Bank hanya akan memberikan o injaman kepada orang yang paling misk in dari masyarakat miskin atau yang -dak memiliki harta untuk dijadikan agunan (termasuk para pengemis). Sasaran Grameen Bank terutama adalah vanita. Pinjaman ini diberikan tanpa jaminan/ agunan. Para peminjam sendiri dan bukan Grameen Bank yang menentukan jenis egi atan usahanya yang akan dibiayai dengan pinjaman dari Grameen Bank. Grameen Bank membantu informasi dan sarana agar peminjam berhasil. Para peminjam membayartingkat bunga sesuai keperluan untuk menjaga agar Grameen Bank tetap mandiri.
.\spek Gender Sebagai nsur Penting dalam istem Grameen Bank Pilihan wanita untuk menjadi anggota Gr.3meen Bank didasarkan pada pemikiran oahwa tanggung jawab wanita terhadap lua rga lebih besar dan wan ita eenderung :nengutamakan membelanjakan uangnya nya untuk kepentingan keluarga. Seeara objektif, laki-Iaki lebih eenderung menghabiskan sebagian pendapatan mereka ntuk kenikmatan pribadi. Ditemukan pula bahwa wanita memiliki risiko kredityang lebih baikdari pada laki-Iaki dan lebih bertanggungjawab dalam mengelola sumber dana yang ee i!. Namun demikian, alasan utama mengapa memilih wanita sebagai pelanggan prioritas adalah karena Grameen Bank menugaskan dirinya untuk memberikan pinjaman kepada yang paling miskin. Dan wanita merupakan jumlah terbanyak dari kelompok yang terpinggirkan di antara yang paling miskin dari yang miskin. Di samping
itu, hal lain yang menjadi pertimbangan Grameen Bank dalam penyaluran kreditnya kepada wanita yaitu wan ita memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya keluarga yang stabil. Hal ini didasarkan pada teori kese, imbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara wan ita dan laki-Iaki, karena keduanya terus bekerjasama dalam kemitraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka, guna mewujudkan gagasan tersebut setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan peran wan ita dan laki-Iaki seeara seimbang. Pinjaman untuk wan ita melalui program kredit mikro dapat memberdayakan para wan ita penerimanya, khususnya dalam hal meningkatnya akses mereka terhadap kerja yang be rorientasi pasar. Dan memang program kredit mikro yang salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja wan ita, tanpa diiringi dengan akses terhadap pasar di kalangan wan ita akan berakibat pada kelelahan dan beban yang berlebihan bagi para wanita. Intinya wan ita yang mempunyai waktu lebih banyak untuk aktif dalam kegiatan produktif (aktivitas berkaitan dengan pendapatan keluargal dapat diinterpretasikan bahwa wanita tersebut mempunyai akses terhadap pasar. Dampak pinjaman melalui kredit mikro terhadap pemberdayaan wanita dapat dilihat pula pada tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih baik. Tingkat konsumsi yang lebih tinggi ini menunjukkan peran wan ita dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pemberdayaan. Akan tetapi, tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dan peran wanita dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan tingkat konsumsi keluarga dapat diinterpretasikan seeara berlawanan sehingga mengarah pada anggapan bahwa program kredit mikro semakin membebani para wan ita. Kenyataan ini menunjukkan
Sistent Grameen B.lnk da}:Il)) Upa)'3 Meningkatkan Pangs.l Pasar Wanie
81
bahwa kredit mikro untuk wan ita semakin melegitimasi beban ganda wan ita dimana selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, wan ita mempunyai beban untuk bisa meneukupi kebutuhan keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (suami merekal. Karenanya, beban ini akan semakin memperkuat tripple burden of women, dimana wanita harus melakukan fungsi reproduksi , produksi, dan sosial di masyarakat. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa akses terhadap kredit Illikro untuk wan ita mempunyai efek penting terhadap proses pemberdayaan wanita. Oalam pendapatnya kredit mikro mengimplikasikan tiga hal, yaitu keberlanjutan keuangan yang mandiri, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan para feminis. Oi samping itu, program kredit mikro untuk wanita mengarah pada pemberdayaan ekonomi para wanita yang akan mengarah pada pemberdayaan sosial, politik, dan legal serta pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan social capital atau modal sosial melalui jaringa n yang mereka miliki. Alternatif Penyaluran Kredit d i Indonesia Berdasarkan Sistem Grameen Bank
Sistem Crameen Bank merupakan sistem baru dalam praktik perbankan sekaligus menjadi alternatif dalam penyaluran kredit usaha keeil bagi masyarakat miskin. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan, sistem Crameen Bank dapat dijadikan pilihan khususnya bagi dunia perbankan guna memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, sehingga rasa keadilan masyarakat untuk memperoleh kredit dari bank dalam usahanya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dapat tereapai, • mengingat saat ini bank lebih eenderung menitikberatkan penyaluran kredit kepada usaha menengah ke atas.
82
Sistem Crameen Bank merupakan sistem yang dianggap eukup baik, karena dapat menyentuh kalangan usaha keel I sehingga masyarakat yang dikategorikan miskin akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan pendapatan yang lebih baik dibanding sebelum mendapatkan kredit dari bank. Bagi perbankan Indonesia, penerapan sistem Crameen Bank seeara signifikan akan membantu jalannya proses pembangunan ekonomi, namun demikian perlu adanya pengelolaan yang baik t~rhadap penerapan sistem tersebut karena memiliki risiko yang besar, mengingat fakta bahwa program kredit mikro sering berhadapan dengan besarnya biaya operasional dan rendahnya tingkat pengembalian. Oi samping itu perlu adanya regulasi yang memberikan keamanan dan kepastian hukum, khususnya bagi kreditur agar kredit yang disalurkan terhindar dari risiko yang besar, yang mengakibatkan tingginya angka kredit maeet (Non Performing Loan). Guna tereapainya pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, maka diperlukan fasilitator yang bertugas memberikan penyuluhan,pengayoman dan tindakan. Penyuluhan dan pengayoman dapat dilakukan dengan mengutus fasilitator yang bertugas memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang perlunya keberlanjutan kegiatan usahanya. Pengembangan dan keberlanjutan usaha merupakan aspek yang sangat penting setelah masyarakat mendapatkan modal lI sa ha. Pengembangan dan kelanjutan usaha ini dimakslldkan agar kegiatan usa ha yang telah dijalankan dapat tumbuh Illenjadi lebih besar melalui jaringanjaringan yang ada. Waeana penerapan sistem Crameen Bank di Indonesia pada dasarnya perlu didukung oleh anal isis yang memadai, mengingat pelaksanaan ·penyaluran kredit saat ini didasarkan pada analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang eukup ketat, terutama dalam hal tindakan antisipasi Dialogia Iuridica {November 2009, Vol. I No. 11
risiko yang akan dihadapi. Hal ini tentunya akan bertolak belakang dengan konsep yang dianut Crameen Bank. Oalam praktik perbankan di Indonesia, upaya mengantisipasi risiko dalam penyaluran kredit masih menggunakan beberapa prinsip anal isis kredit secara konservatif, salah satunya adalah 5 C" 1. Tentang watak (character) Watak dari cajon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan kredit kepada calon debitur. Oalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi yang baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berakitan dengan kriminalitas. 2. Tentang modal (capitan Bank haru meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasia ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panJang. 3. Tentang kemampuan (capacity) Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan cajon debitur dengan melakukan anal isis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan ang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. 4. Tentang kondisi ekonomi (condition of economic)
Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha cajon debitur. Oapat terjadi dalam kurun waktu tertentu.
5.
jaminan (collateran jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan , jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. jaminan merupakan alternatif terakhir, jika kelayakan usaha atas prospek bisnis debitur tidak mendukung lagi untuk pengembal ian kredit dalam langkah menarik kembali dana yang telah disalurkan. 7
Upaya antisipasi sebagaimana tersebutdi atas merupakan "menu wajib" yang harus diterapkan oleh lembaga bank sebelum disepakatinya perjanjian kredit. Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko kredit dan mencegah timbulnya kredit macet. Angka kredit macet (Non Performing Loan) yang tinggi, mengkibatkan bank akan mengalami unsolvable dan un liquid sehingga apabila kondisi tersebut tidak antisipasi maka ban k bersangkutan akan dilikudiasi. Oi samping itu, penerapan 5C merupakan salah satu cara guna memperoleh informasi tentang kondisi calon debitur baik dari segi karakter maupun kondisi ekonomi serta memberikan keyakinan kepada bank bahwa calon debitur layak diberikan fasi Iitas kred it. Oi samping upaya-upaya tersebut di atas, perbankan di Indonesia wajib mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang dikenal dengan prudential
6) Adapun prinsip tersebut terdiri alas walak (character), modal (capitan, kemampuan (capacity), kondisi ekonomi (condition of economy) dan jaminan kollateran. 7) Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal. "Fenomena Subprime Mortgage dan Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia". Jakarta; jurna! Hukum Sisnis Volume 27 Nomor 3, 2008, him. 8-9.
Sistem Gramccn Bank dalam Upa)'a Meningkatkan Pangsa Pas.:lr \\!..'lllit
83
regulation serta menerapkan manajemen risiko (risk management).
1. Prudential Regulation Prudential regulation dalam hukum perbankan dikategorikan sebagai "a seamless web", yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam konsep prudential regulation ukuran moral sangat ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis bank dalam mengelola bisnisnya agar bank yang menyalurkan kreditnya kepada nasabah akan selalu berada pada posisi yang sehat, efisien, tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Prinsip prudential regulation pad a dasarnya dikembangkan berdasarkan konsep keutamaan moral prudence. Menurut Black's Law Dictionary, "prudence" adalah: "Carefulness, precaution, attentiveness, and good judgment, as applied to action or conduct. That agree of care required by exigencies or circumstances under which it is to be exercised. ". (Kehati-hatian, pencegahan, penuh perhatian, dan pertimbangan yang baik, sebagaimana diwujudkan dalam tindakan atau tingkah laku) Teori keutamaan moral yang dikemukakan oleh Adam Smith, membahas prudence sebagai: "That careful and laborious and circumspectstateofmind, ever watchful and ever attentive to the most distance consequences of every action, could not be a thing pleasant or agreeable for its own sake, but upon account ofits tendency to
procure the greatest goods and to keep offthe greatest evils.'" (S ikap pandang sangat berhati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungannya untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar) Prudence juga merupakan kebajikan intelektua l yang utama, yang menunjukkan . sifat yang patut dihargai dan memberikan kesan ke arah jalan pengamanan. Bank yang selalu memperhatikan prudential regulation , akan peduli terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik untuk kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan normatif, prudential regulation tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian."
I.
Selain itu prudential regu/ationtercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank, Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) : Ayat (1): "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia."
8) Henry Campbell Black's. Black's Law Dictionary. Sixth Edition. 51. Paul Minn: West Publishing Co. 1990, him. 853. . 9) Adam Smith. The Theory of Moral Sentiments. Indianapolis: Oxford University Press, 1976, him. 298. 10) Austin Fagothey. Right And Reason (Ethis In Theory And Practice). United State of America: Mosby Company, 1953, him. 233-234.
84
Dialogia Iuridica [Nove mber 2009, Vol. 1 No. 11
• (2) : .~ k wajib memelihara tingkat kese-
n ba nk sesuai dengan ketentuan JOOl'CUkupan modal, kual itas aset, kualitas oanajemen, likuiditas, rentabilitas, solva- itas, dan aspek lain yang berhubungan aengan usaha bank, dan wajib melaku
dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. . Risiko pengelolaan bank umum sebagaimana dimaksud di atas, menca kup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuidita s, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi risiko stategik dan ri siko kepatuhan . Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit dengan menggunakan sistem Crameen Bank, maka . risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan ri siko reputasi, menjadi risiko utama yang akan dialami oleh bank.
nasabah yang mempercayakan dananya epada bank. " Ayat (4): " U ntuk kepentingan nasabah, bank wajib me ny ediakan informasi mengenai kem ungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."
Regulasi Perbankan dalam Mengakomodir Konsep Grameen di Indonesia Pada dasarnya penyaluran kred it dengan sistem Crameen di negara manapun ditujukan guna Pembiayaan kegiatan sektor perekonomi an. Pola tersebut sejalan dengan program negara kita yang seda ng m engga lakkan
Manajemen risiko ada lah proses pengukuran atau penilaian ri siko serta
peningkatan perekonomian khususnya masyara kat miskin dan usaha kecil. Undangund ang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubaha n Undang-ndang Nomor 7 Tahun
pengembangan strategi pengelolaannya. M anajemen risiko merupakan hal yang patllt dikedepan kan dalam pengelolaan bi snis keuangan mengingat kerugian atau kesalahan dalam menggunakan instru men keuangan berdampak terhadap perkeonomian secara keseluruhan. Pengerti an manajemen ri siko menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/
1992 tentang Perbankan pada penjelasan umumnya m e nya taka n bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimplln dan menyallirkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pernbiayaan sektor perekonom ian nasional kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, serta berbagai lapisan
8/PBI!2003 adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digllnakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
masyarakat tanpa diskriminasi seh ingga akan
2. Manajemen Risiko
mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penerapan manaj emen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris
memperkuat struktur perekonomian nasional. Berdasarkan rumusan tersebut, maka bank memiliki " Iega litas" yang kuat dalam menyalurkan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha keci I.
Sisrem Grameen Bank d.llam Upa)'2 Meningkatkan Pangsa Pasar Wall;t
85
Di samping ketentuanmengenai perbankan, Peraturan Menteri Keuangan memberikan jaminan pemberian Kredit yang "pro" terhadap masyarakat miskin dan Usaha kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat, hal ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13S/PMK.OS/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang menyatakan: Pasal 4: "(1) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR (2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya; (3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang ditetapkan pemerintah , serta mengetahui semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku; (4) Bank Pe laksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhati kan ketentuan yang berlaku."
Berkaitan den!!an = --- dalam sistem Crameen Ban . 0 1 redi t disalurkan tanpa adanya j Ha l ini diperkuat dengan substansi ndangundang Nom or 10 Ta hun 199B entang Perubahan Atas Undang-Undang 'arnor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara tidak tegas men etapkan jamina n sebagai pengaman utama dalam penyaluran kredit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Unda ng Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya menyatakan, bahwa aspek utama dalam penyaluran kredit adalah keyakinan berdasarkan anal isis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Rumusan di atas memberikan gambaran bahwa jaminan bukan merupakan persyaratan/pertimbangan utama dalam penyaluran kredit bagi masyarakat miskin dan usaha kecil. Oleh karena itu, maka dapatdikatakan bahwa pada dasarnya ketentuan perundangundangan tentang perbankan telah mengakomodir adanya penyaluran kredit dengan sistem Crameen Bank yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan usaha kecil.
Kesimpulan Adapun yang disyaratkan oleh Bank Pelaksana dalam hal fasilitas penjaminannya adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan bahwa debitur belum pernah mendapat kredit pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan danlatau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari pemerintah.
••
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem Crameen Bank merupakan alternatif baru dalam penyaluran kredit perbankan khususnya bagi masyarakat miskin dan usaha kecil sebagai bagian dari proses pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan menargetkan wan ita sebagai calont:lebitur.
: . ~~~~ndang or 10 Tahun 1998 tenlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 • oerbanl
DiaJogia luridica [November 2009, Vol. 1 No. 1]
2.
3.
Perlu adanya kajian dan anal isis yang mendalam bilamana perbankan di Indonesia hendak menggunakan sistem Crameen Bank dalam penyaluran kredit, mengingat sistem ini tidak mengenal adanya jaminan sehingga tentunya akan berbenturan dengan prinsip-prinsip yang saat ini diterapkan, khususnya prudential banking regulation dan manajemen risiko. Berkaitan dengan pengadopsian sistem Crameen Bank, perlu adanya regulasi yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum , khususnya bagi lembaga keuangan bank sebagai pihak kreditur.
Case Studies from
London: Routledge, 200(1 Woller, Garry M & Warner ooc1...,a;;.~ ero Credit and Third World lJe\ ment Policy. Policy Studies Jouma 2001. Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 92 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 135/ PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
Daftar Pustaka Buku-buku Adam Smith. The Theory ofMoral Sentiments. Indianapolis: Oxford University Press, 1976. Austin Fagothey. Right And Reason (Ethis In Theory And Practice). United State of America: Mosby Company, 1953. Henry Campbell Black's. Black's Law Dictionary. Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990. Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal. Fenomena Subprime Mortgage dan Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia. Jakarta; Jurnal
Hukum Bisnis Volume 27 Nomor 3, 2008. Kabeer, Naila. Conflicts Over Credit: ReEvaluating The Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh. World Development,
2001. Ragnar Nurkse dalam Mudrajad Kuncoro. Crameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro. Kedau latan Rakyat, 2008.
Remenyi. Is There a State of the Art in Mierofinance dalam Remenyi (Ed.) Mierofinance and Poverty Alleviation:
Sistem Grameen Bank dalam Vpa)'a Meningkatkan Pangsa Pasar lVanit
87
