Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
LAMPIRAN VI. :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 MEI 2014
SISTEM AKUNTANSI NOMOR 06 AKUNTANSI PIUTANG
A. UMUM 1. Definisi Piutang
merupakan
cukup
salah
penting
Kalimantan
bagi
Tengah,
baik
satu
aset
Pemerintah dari
sudut
potensi kemanfaatannya maupun pandang
akuntabilitasnya.
akuntansi
menempatkan piutang
yang
Provinsi pandang
dari
Semua
sudut standar
sebagai aset
yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik
dalam
pengakuan,
pengukuran
maupun
pengungkapannya. Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 menyatakan untuk
adalah
hak
menerima pembayaran
dari
termasuk
wajib pajak/bayar
dilaksanakan dengan bahwa
piutang
tahun 2005
atas
oleh pemerintah.
berbagai piutang
teori
pemerintah entitas
lain
kegiatan yang
Hal
ini
senada
yang mengungkapkan
adalah
manfaat
masa
depan
Neraca harus
terjaga
yang diakui pada saat ini. Aset agar
berupa
piutang
nilainya
sama dengan
dapat direalisasi (net menyesuaikan
di
realizable
adalah
nilai
bersih
yang
value). Alat untuk
dengan
melakukan
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang nilai
piutang
diterima
tak
tertagih adalah
yang kemungkinan
pembayarannya dimasa
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
tidak
taksiran dapat
akan datang 1
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
dari
seseorang
dan/atau
korporasi
dan/atau
entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif
tetapi
periode anggaran piutang.
diterapkan sesuai
Penilaian
penyisihan
tak
piutang
dihitung
umur
piutang,
dan
diterapkan
piutang,
dengan melakukan modifikasi tertentu kondisi dari
debitornya.
untuk
tertagih
kualitas
jenis/karakteristik
akhir
perkembangan kualitas
kualitas
piutang
berdasarkan
setiap
tergantung
Mekanisme perhitungan
dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk
menilai
kualitas piutang. 2. Klasifikasi Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Piutang Pendapatan Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Uang Muka
B.
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD 1.
Pihak-pihak Terkait Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang Keuangan
antara SKPD
lain
Pejabat
(PPK-SKPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Penatausahaan dan
Bendahara 2
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Penerimaan SKPD. a.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-
SKPD) Dalam
sistem
akuntansi
piutang,
PPK-
SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat
transaksi/kejadian
berdasarkan sah
piutang
bukti-bukti transaksi
dan valid ke
yang
Buku Jurnal LRA dan
Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) melakukan
posting
transaksi/kejadian pendapatan
LRA
jurnal-jurnal
pendapatan LO kedalam
dan
Buku
Besar
Keuangan,
yang
masing-masing rekening. 3) menyusun terdiri
Laporan
dari
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO),
Neraca dan
Catatan atas Laporan keuangan. b.
Bendahara Penerimaan SKPD. 1) mencatat penerimaan
dan
membukukan
ke
dalam
semua
buku
kas
penerimaan SKPD. 2) membuat SPJ atas pendapatan.
2.
Dokumen yang digunakan
Uraian Piutang Retribusi
3.
Dokumen SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Jurnal Standar Pada saat Diterbitkan SKR
Daerah oleh SKPD
maka jurnal standar:
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal
Nomor Bukti
XXX
Kode Rekening
XXX
Jika
Wajib
XXX XXX
Uraian
Debit
Piutang …. Pendapatan …. LO
Retribusi
Kredit
XXX XXX
melakukan
pembayaran
maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Uraian
Debit
Kas di Bendahara Penerimaan Piutang ….
XXX
Uraian
Debit
Nomor Bukti Kode Rekening
XXX
XXX
XXX XXX
Kredit
XXX
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti Kode Rekening
XXX
XXX
XXX
Perubahan SAL
XXX
Kredit
XXX
Pendapatan … LRA
XXX
Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, saat
diterima
Nota
Kredit
dari
maka pada
bank,
jurnal
standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal XXX
Nomor Bukti Kode Rekening XXX
XXX XXX
Uraian RK PPKD Pendapatan …. LO
Debit
Kredit
XXX XXX
Jurnal LRA Tanggal XXX
Nomor Bukti Kode Rekening XXX
XXX XXX
Uraian Perubahan SAL Pendapatan… LRA
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Debit
Kredit
XXX XXX
4
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Pada saat
diterima Nota Kredit dari bank
pembayaran
untuk
yang bersumber dari piutang maka
jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Uraian
Nomor Bukti Kode Rekening
XXX
XXX
XXX XXX
Debit
RK PPKD Piutang …. LO
Kredit
XXX XXX
Jurnal LRA Tanggal
Uraian
Nomor Bukti Kode Rekening
XXX
XXX
XXX XXX
Debit
Perubahan SAL Pendapatan … LRA
Kredit
XXX XXX
4. Ilustrasi Piutang Retribusi Dinas
Pendapatan
mengeluarkan SKR Pelelangan
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Daerah atas Retribusi Tempat
sebesar
Rp.500.000,00
dan
retribusi belum melakukan pembayaran atas Daerah yang dikeluarkan
wajib SKR
maka berdasarkan hal
tersebut dicatat jurnal: Jurnal L O dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
SKR/ Dokumen yang Dipersamakan
Kode Rekening 1.1.3.02.17 8.1.1.17.01
Uraian
Debit
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Pendapatan RetribusiPelelangan Ikan-LO
Kredit
500.000 500.000
Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal:
Asumsi pelaksanaan
anggaran
mengikuti
kode
rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
5
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/Dokumen yang Dipersamakan
Kode Rekening 1.1.1.02.01 1.1.3.02.17
Uraian
Debit
Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
Kredit
500.000 500.000
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
Asumsi
Kode Rekening 0.0.0.00.00
Debit
Perubahan SAL
anggaran
anggaran
Kredit
500.000
Pendapatan RetribusiPelelangan ikan LRA
4.1.1.17.01
pelaksanaan
rekening
Uraian
500.000
mengikuti
(Permendagri
Nomor
Uraian
Debit
kode 13
Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
Jika
Kode Rekening 0.0.0.00.00
Perubahan SAL
500.000
Pendapatan RetribusiPelelangan ikan LRA
4.1.2.03.05
500.000
Pembayaran oleh wajib retribusi
dengan menyetorkan langsung Bendahara Penerimaan SKPD
Kredit
ke
dilakukan
Kas
daerah,
menerima nota kredit
dari bank, maka PPK SKPD akan mencatat didalam jurnal:
Asumsi kode
pelaksanaan
rekening
anggaran
mengikuti
BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun
2013)
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
Kode Rekening 1.1.1.01.01 1.1.3.02.17
Uraian RK PPKD Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Debit
Kredit
500.000 500.000
6
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LRA Kode Rekening
Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/Dokumen yang dipersamakan
Uraian
0.0.0.00.00
Debit
Perubahan SAL
Kredit
500.000
Retribusi Tempat PelelanganLRA
4.1.2.02.03
Asumsi pelaksanaan
anggaran
500.000
mengikuti kode
rekening anggaran (Permendagri Nomor 13
Tahun
2006) Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
12 Desember 2015
BTP/ Dokumen yang Dipersamakan
Kode Rekening
Uraian
0.0.0.00.00 4.1.2.02.03
Debit
Perubahan SAL
Kredit
500.000
Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan
500.000
Penyisihan Piutang SKPD Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah di mana
didapatkan
saldo
piutang
retribusi
sebesar
Rp.170.000.000,00.
Dari
saldo
piutang kualitas
retribusi piutang
PPK retribusi.
SKPD menetapkan Adapun
kualitas
piutang retribusi terdiri dari: a. lancar; b. kurang Lancar; c.
ragu-ragu;
d. macet. Adapun
Perhitungan
Penyisihan
Piutang
tahun
2015 sebagai berikut:
% Taksiran Tdk Uraian
Jumlah
Piutang Retribusi
Rp.100.000.000,00
Piutang Retribusi Piutang Retribusi
Kualitas
tertagih
Penyisihan Piutang
Lancar
0,5 %
Rp. 500.000,00
Rp.50.000.000,00
Kurang Lancar
10 %
Rp. 5.000.000,00
Rp.15.000.000,00
Ragu Ragu
50 %
Rp. 7.500.000,00
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
7
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Piutang Retribusi
Rp.5.000.000,00
Macet
100%
Rp. 5.000.000,00 Rp. 18.000.000,00
JUMLAH
Berdasarkan kualitas
perhitungan
piutang
Penyisihan
dengan
maka
Piutang
Rp.18.000.000,00.
PPK
pendekatan
didapatkan
tahun
ini
SKPD
akan
Beban sebesar mencatat
penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca
C.
Tanggal
Nomor Bukti
31 Desember 2015
Memorial
Uraian
Kode Rekening
Debit
Beban Penyisihan Piutang Pajak Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.01 1.1.5.01.01
Kredit
18.000.000 18.000.000
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD 1. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang
antara
Keuangan
PPKD
lain
Pejabat
(PPK-PPKD)
Penatausahaan dan
Bendahara
Penerimaan PPKD. a.
Pejabat Penatausahaan
Keuangan PPKD
(PPK-
PPKD) Dalam
sistem
akuntansi
piutang,
PPKD melaksanakan fungsi akuntansi
PPKPPKD,
memiliki tugas sebagai berikut: 1)
mencatat
transaksi/kejadian
berdasarkan sah
piutang
bukti bukti transaksi
dan valid ke
yang
Buku Jurnal LRA dan
Buku Jurnal LO dan Neraca. 2)
melakukan
posting
transaksi/kejadian pendapatan
LRA
jurnal
pendapatan LO kedalam
Buku
jurnal dan Besar
masing masing rekening. 3) menyusun
Laporan
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Keuangan,
yang 8
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
terdiri (LRA),
dari
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan
Operasional
Perubahan
SAL
Perubahan
Ekuitas
Kas
(LAK),
(LP
(LO),
Laporan
SAL),
Laporan
(LPE), Laporan
Neraca dan
Catatan
Arus atas
Laporan keuangan.
b.
Bendahara Penerimaan PPKD 1)
mencatat
dan
penerimaan
membukukan kedalam
buku
semua kas
penerimaan PPKD; 2)
membuat SPJ atas pendapatan.
2. Dokumen yang digunakan
Uraian Piutang Pajak Daerah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang sah: Jasa Giro/Bunga deposito
Tuntutan Ganti kerugian daerah
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
Piutang Piutang
Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan Keputusan Pengadilan/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat : Bagi Hasil Pajak Bukan hasil pajak DAU DAK Bukan hasil pajak Transfer Pemerintah Lainnya: Dana Otsus Dana Penyesuaian Piutang Dana Bos Kurang Salur
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bagi Hasil Pajak
Dokumen SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang dipersamakan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan
Piutang Pendapatan Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
PMK PMK Perpres PMK PMK PMK PMK Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Dokumen yang dipersamakan Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Kontrak/Perjanjian Penjualan secara anggsuran/Dokumen yang dipersamakan
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
9
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Surat Keputusan Pembebanan kerugian/Dokumen yang dipersamakan SP2D/Nota Debet/Dokumen yang dipersamakan
Uang Muka
3. Jurnal Standar Telah
diterima
dokumen
berupa
PMK/Perpres/Surat
Keputusan
Daerah/Kontrak/Surat
Perjanjian/Dokumen
yang dipersamakan pembayaran
dan
maka
belum
Kepala
diterima
fungsi akuntansi
akan
melakukan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Uraian
Nomor Bukti Kode Rekening
XXX
XXX
Telah
XXX XXX
Piutang …. Pendapatan …. LO
diterima
tanda
Nota
terima
kas/dokumen
Kredit
Kredit
XXX XXX
dari
pembayaran/bukti
bank/bukti penerimaan
yang dipersamakan dimana terjadi
pemindahbukuan bendahara
Debit
ke
kas
penerimaan akan
daerah,
oleh
itu
mencatat sebagai
penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal XXX
Nomor Bukti Kode Rekening XXX
XXX XXX
Uraian Kas di Kas Daerah Piutang ….
Debit
Kredit
XXX XXX
Jurnal LRA Tanggal XXX
Nomor Bukti Kode Rekening XXX
XXX XXX
Uraian Perubahan SAL Pendapatan … LRA
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Debit
Kredit
XXX XXX
10
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
4. Ilustrasi Piutang Pajak Pada
Tanggal 20
Provinsi
Oktober 2015
Kalimantan
Tengah
Dinas Pendapatan
mengeluarkan
Ketetapan Pajak Daerah atas
Surat
Pajak Hotel sebesar
Rp.400.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran akuntansi
maka
PPKD
berdasarkan
hal
itu
melakukan pencatatan
fungsi dengan
jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
20 Oktober 2015
SKP/Dokumen yang dipersamakan
Kode Rekening 1.1.3.01.06
Uraian Piutang Pajak Hotel
8.1.1.06.01
Kemudian pada
Debit 400.000
Pendapatan Hotel LO
tanggal 20
400.000
November 2015 wajib
pajak melakukan pembayaran atas SKP Pajak
hotel
dan
oleh Bendahara
Kredit
Daerah
pembayaran tersebut diterima Penerimaan
PPKD
maka fungsi
akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan
anggaran
mengikuti
kode
rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
20 November 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
1.1.1.01.01
Uraian Kas di Kas daerah
1.1.3.01.06
Debit
Kredit
400.000
Piutang Pajak Hotel
400.000
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
20 November 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
0.0.0.00.00
Asumsi
Uraian Perubahan SAL
4.1.1.06.00
pelaksanaan
Pajak Hotel… LRA
anggaran
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Debit
Kredit
400.000 400.000
mengikuti
kode 11
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
rekening
Anggaran (Permendagri Nomor 13
Tahun
2006) Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
Debit
20 November 2015
BTP/dokumen yang dipersamakan
0.0.0.00.00
Perubahan SAL
4.1.1.01.xx
Pendapatan Pajak Hotel ….. LRA
Kredit
400.000 400.000
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pada
tanggal 02
Kalimantan PMK
dan
Januari
Tengah
2015 PPKD
menerima
Pepres dimana
dicantumkan
hak
Provinsi
dokumen
berupa
didalam PMK/Pepress
daerah
atas
Dana
transfer
dengan nilai sebesar Rp.2.000.000,00. Dan Dana Transfer tersebut pusat. PPKD
belum diterima dari Pemerintah
Berdasarkan Provinsi
hal
itu
Fungsi
Kalimantan Tengah
akuntansi melakukan
pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
02 Januari 2015
Nota Kredit, Dokumen yang Dipersamakan
Pada
Kode Rekening 1.1.3.05.01 8.2.1.01.01
tanggal
3
Uraian
Debit
Piutang Bagi hasil Pajak
2.000.000
Pendapatan Bagi Hasil PBB LO
Februari
Kredit
2.000.000
2015
Bendahara
penerimaan menerima nota kredit dari bank mana ada pemindahan bukuan
ke
di
rekening kas
daerah sebesar Rp.2.000.000,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan PPKD
melakukan
itu
fungsi
akuntansi
pencatatan dengan jurnal
sebagai berikut: Asumsi
pelaksanaan
anggaran
mengikuti
kode
rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
12
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal
Nomor Bukti
03 Februari 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Uraian
1.1.1.01.01
Debit
Kas di Kas daerah
1.1.3.05.01
Kredit
2.000.000
Piutang Bagi hasil Pajak
2.000.000
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
03 Februari 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Asumsi
Kode Rekening 0.0.0.00.00
Uraian Perubahan SAL
Kredit
2.000.000
Pendapatan Bagi Hasil PBB LRA
4.2.1.01.01
pelaksanaan
rekening
Debit
anggaran
2.000.000
mengikuti
Anggaran (Permendagri Nomor 13
kode Tahun
2006)
Jurnal LRA Kode Rekening
Tanggal
Nomor Bukti
03 Februari 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Uraian
0.0.0.00.00
Debit
Perubahan SAL
Kredit
2.000.000
Pendapatan Bagi Hasil dari PBB LRA
4.2.1.01.01
2.000.000
Piutang Pemerintah Daerah Lainnya Pada
tanggal
Provinsi
20
Oktober
Kalimantan
Keputusan
2015
Tengah
Pemerintah
menerima
Gubernur
Surat
Kalimantan
Tengah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak
dimana
mencantumkan Provinsi
Kalimantan
akan
dokumen
yang menjadi
Rp.10.000.000,00. akuntansi
dalam
hak
Pemerintah
Tengah
Berdasarkan
hal
tersebut
sebesar itu
fungsi
melakukan pencatatan dengan
jurnal sebagai berikut:
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
13
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
20 Oktober 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Pada
Kode Rekening 1.1.3.07.01
dari
bukuan
ke
20
Surat
yang
November
10.000.000
rekening
diterima nota
ada
pemindahan
kas
untuk
10.000.000
2015
bank dimana
daerah
sebesar
pelunasan/pencairan
Keputusan kepala daerah/dokumen
dipersamakan
Berdasarkan
Kredit
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
Rp.10.000.000,00 atas
Debit
Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah
8.2.3.01.01
tanggal
kredit
Uraian
hal
tentang itu
bagi
fungsi
Hasil
Pajak.
akuntansi
akan
melakukan jurnal sebagai berikut: Asumsi
pelaksanaan
rekening
anggaran
mengikuti
kode
BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
Nomor Bukti
20 November 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Kode Rekening 1.1.1.01.01
Uraian
Debit
Kas di Kas daerah
Kredit
10.000.000
1.1.3.07.01
Piutang Bagi hasil Pajak
Kode Rekening
Uraian
10.000.000
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
20 November 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Asumsi rekening
0.0.0.00.00 4.2.3.01.01
pelaksanaan
Debit
Perubahan SAL
Kredit
10.000.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA
anggaran
10.000.000
mengikuti
Anggaran (Permendagri Nomor 13
kode
Tahun
2006)
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
14
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LRA Tanggal
Nomor Bukti
20 November 2015
Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan
Kode Rekening
Uraian
0.0.0.00.00
Debit
Perubahan SAL
4.3.3.01.01
Kredit
10.000.000
Bagi Hasil dari Pajak LRA
10.000.000
Penyisihan Piutang PPKD Berdasarkan dikelola pajak
data
PPKD
piutang
pajak
yang
dimana didapatkan saldo piutang
sebesar
piutang
pajak
piutang
pajak.
Rp.175.000.000,00. PPKD
Dari
menetapkan
saldo
kualitas
Adapun kualitas piutang pajak
terdiri dari: a. Lancar; b. Kurang Lancar; c.
Ragu-ragu;
d. Macet.
Adapun
Perhitungan
Penyisihan
Piutang
tahun
2015 sebagai berikut:
Uraian
Jumlah
% Taksiran Tdk tertagih
Kualitas
Piutang Pajak
Rp. 100.000.000,00
Piutang Pajak
Penyisihan Piutang
Lancar
0,5 %
Rp. 500.000,00
Rp. 50.000.000,00
Kurang Lancar
10 %
Rp. 5.000.000,00
Piutang Pajak
Rp. 10.000.000,00
Ragu Ragu
50 %
Rp. 5.000.000,00
Piutang Pajak
Rp. 15.000.000,00
Macet
100 %
Rp. 15.000.000,00 Rp. 25.500.000,00
JUMLAH
Berdasarkan kualitas Penyisihan
perhitungan
piutang Piutang
Rp.25.500.000,00.
maka
dengan
didapatkan
tahun PPK
pendekatan
SKPD
2015
ini
akan
Beban sebesar mencatat
penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
15
Sistem Akuntansi No. 6: Akuntansi Piutang
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal
Nomor Bukti
31 Desember 2015
Memorial
Kode Rekening 1.1.5.01.01 9.1.8.01.01
Uraian Penyisihan Piutang Pajak
Debit
Kredit
25.500.000
Beban Penyisihan Piutang Pajak
25.500.000
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
16
