AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG

1

Definisi Pendapatan-LRA Pendapatan-‐LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh en5tas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 5dak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (Par 62(a) Lamp I.01-‐Kerangka Konseptual) Pendapatan-‐LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 5dak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (Par 8 Lamp I.02-‐PSAP 01, Par 7 Lamp I.03-‐PSAP 02, Par 7 Lamp I.05-‐PSAP 04)

2

Definisi Pendapatan-LO Pendapatan-‐LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Par 79(a) Lamp I.01-‐Kerangka Konseptual) Pendapatan-‐LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 5dak perlu dibayar kembali. (Par 8 Lamp I.02-‐PSAP 01, Par 8 Lamp I.13-‐PSAP 12) Pendapatan-‐LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. (Par 8 Lamp I.04-‐PSAP 03) Pendapatan-‐LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. (Par 7 Lamp I. 05-‐PSAP 04)

3

Klasifikasi Pendapatan-LRA & LO

4

Klasifikasi Pendapatan-LRA & LO

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. (Par 16 Lamp I.13-‐PSAP 12 – Laporan Operasional)

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-‐lain pendapatan yang sah. Masing-‐masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. (Par 25 Lamp I.13-‐PSAP 12 – Laporan Operasional) 5

Klasifikasi Pendapatan- LO Pendapatan yang sifatnya 5dak ru5n perlu dikelompokkan tersendiri dalam pendapatan pada kegiatan non operasional. (Par 45 Lamp I.13-‐PSAP 12 – Laporan Operasional) Termasuk dalam pendapatan dari kegiatan non operasional antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. (Par 47 Lamp I.13-‐PSAP 12 – Laporan Operasional) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-‐pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. (Par 48 Lamp I.13-‐PSAP 12 – Laporan Operasional) 6

Pengakuan Pendapatan - LRA Paragraf 95 Kerangka Konseptual : •  Pendapatan-‐LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh en5tas pelaporan. Paragraf 21 PSAP 02 – LRA Basis Kas : •  Pendapatan-‐LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Paragraf 26 PSAP 02 – LRA Basis Kas : •  Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 7

Pengakuan Pendapatan - LO Paragraf 95 Kerangka Konseptual : • Pendapatan-‐LO diakui pada saat 5mbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Paragraf 19 PSAP 12 Laporan Operasional : • Pendapatan-‐LO diakui pada saat: • Timbulnya hak atas pendapatan; • Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Paragraf 20 PSAP 12 Laporan Operasional : • Pendapatan-‐LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang undangan diakui pada saat 5mbulnya hak untuk menagih pendapatan. Paragraf 21 PSAP 12 Laporan Operasional : • Pendapatan-‐LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-‐undangan, diakui pada saat 5mbulnya hak untuk menagih imbalan. Paragraf 22 PSAP 12 Laporan Operasional : • Pendapatan-‐LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

8

Pengukuran Pendapatan-LRA & LO Akuntansi pendapatan-‐LRA & LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 5dak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) (Paragraf 24 PSAP 02 – LRA Basis Kas) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-‐ LRA & LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan 5dak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan (Paragraf 25 PSAP 02 – LRA Basis Kas) 9

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO BERBENTUK BARANG/JASA Paragraf 57 PSAP 12 Laporan Operasional : •  Transaksi pendapatan-‐LO dan beban dalam bentuk barang/ jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Paragraf 58 PSAP 12 Laporan Operasional : •  Transaksi pendapatan-‐LO dan beban dalam bentuk barang/ jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi 10

Penyajian Pendapatan-LRA

11

Penyajian Pendapatan-LO

12

Penyajian Pendapatan-LO

13

Pengungkapan Pendapatan-LRA Paragraf 52 PSAP 04 – Catatan atas Laporan Keuangan : •  Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-‐LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: •  Anggaran; •  Realisasi; •  Prosentase pencapaian; •  Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; •  Perbandingan dengan periode yang lalu; •  Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; •  Rincian lebih lanjut pendapatan-‐LRA menurut sumber pendapatan; •  Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; •  Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan •  Penjelasan hal-‐hal pen5ng yang diperlukan. 14

Pengungkapan Pendapatan-LRA

Paragraf 54 PSAP 04 – Catatan atas Laporan Keuangan : •  Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-‐LO dan beban dengan struktur sebagai berikut: •  Perbandingan dengan periode yang lalu; •  Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; •  Rincian lebih lanjut pendapatan-‐LO menurut sumber pendapatan; •  Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan •  Penjelasan hal-‐hal pen5ng yang diperlukan.

15

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan LPEM UI

Akuntansi Piutang

16

PEMAHAMAN DEFINISI PIUTANG

(Par 8 Lamp. I.02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan)

•  Piutang transfer adalah hak suatu en5tas pelaporan untuk menerima pembayaran dari en5tas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-‐undangan.

PEMAHAMAN KLASIFIKASI PIUTANG (Par 55 Lamp. I.02 PSAP 01) • Pos-‐pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan gan5 rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PEMAHAMAN PENGAKUAN PIUTANG (Par 91 Lamp. I.01 Kerangka Konseptual) • Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ke5ka hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari en5tas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau dies5masi.

PEMAHAMAN PENGUKURAN PIUTANG

(Par 69 c) Lamp. I.02 PSAP 01) • Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

PEMAHAMAN PENGUNGKAPAN PIUTANG (Par 88(a) Lamp. I.02 PSAP 01) • piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;

PEMAHAMAN PENYAJIAN PIUTANG

PEMAHAMAN PENYAJIAN PIUTANG

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL

Peris=wa yang menimbulkan Piutang Pungutan Pendapatan Negara/Daerah •  Piutang Pajak •  Piutang Selain Pajak •  Piutang Valuta Asing

Perikatan •  Pemberian Pinjaman •  Jual Beli •  Kemitraan •  Imbalan Fasilitas/Jasa

Kerugian Negara/Daerah


Piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah Piutang Pajak •  Piutang pajak daerah pemerintah provinsi •  Piutang pajak daerah pemerintah kabupaten/kota

Piutang Retribusi •  Jasa umum •  Jasa usaha •  Perizinan tertentu

Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya •  Bunga •  Penjualan Aset yang 5dak dipisahkan •  TGR •  Denda •  Penggunaan Aset/Pemberian Jasa Pemda •  Dll


Pengakuan piutang berdasarkan pungutan pendapatan •  Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau •  Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Pengukuran piutang berdasarkan pungutan pendapatan •  Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari se5ap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; •  Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari se5ap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk WP yang mengajukan banding; •  Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari se5ap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan pajak; •  Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) untuk piutang yang 5dak diatur dalam undang-‐undang tersendiri dan kebijakan penyisihan 5dak tertagih telah diatur pemerintah.


Informasi piutang berdasarkan pungutan pendapatan yang diungkap pada CaLK secara memadai berupa : • Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang; • Rincian jenis-‐jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 5ngkat kolek5bilitasnya; • Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di KL/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL; • Jaminan atau sita jaminan jika ada


Piutang berdasarkan perikatan • Pemberian pinjaman • Penjualan Kredit • Kemitraan • Pemberian fasilitas/jasa

Pengakuan piutang berdasarkan perikatan • Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; • Jumlah piutang dapat diukur;

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Pengukuran piutang berdasarkan perikatan Pemberian pinjaman •  Dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan; •  Bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya jika ada diakui pada akhir periode pelaporan (jika belum dibayar).

Penjualan Kredit •  Diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.; •  Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan •  Diakui berdasarkan ketentuan-‐ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan


Informasi piutang berdasarkan perikatan yang diungkap pada CaLK secara memadai berupa : • Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang; • Rincian jenis-‐jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 5ngkat kolek5bilitasnya; • Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 6 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG

Piutang Transfer antar Pemerintahan

•  Dana Bagi Hasil •  Dana Alokasi Umum •  Dana Alokasi Khusus •  Dana Otonomi Khusus •  Transfer Lainnya •  Bagi hasil dari Provinsi •  Bantuan Keuangan Provinsi •  Transfer Antar Daerah

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 6 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG Pengakuan piutang transfer antar pemerintahan : Dana Bagi Hasil : • Berdasarkan alokasi defini5f SK Menkeu yang belum teralisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

Dana Alokasi Umum : • Berdasarkan Perpres yang belum teralisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah mengakuinya dan menerbitkan dokumen yang sah

Dana Alokasi Khusus : • Berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat atas jumlah defini5f klaim pembayaran yang belum ditransfer kepada Pemda

Dana Otonomi Khusus : • Berdasarkan jumlah defini5f klaim pembayaran yang belum ditransfer sesuai jadwalnya kepada Pemda

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 6 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG Pengakuan piutang transfer antar pemerintahan (lanjut) : Transfer Lainnya : •  Dalam hal penyaluran transfer 5dak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer menjadi piutang bagi daerah penerima •  Apabila dalam pencairan transfer terdapat persyaratan yang sudah dipenuhi, maka menjadi piutang bagi daerah penerima

Bagi hasil dari Provinsi •  Berdasarkan alokasi defini5f pada SK Gubernur yang belum teralisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

Bantuan Keuangan Provinsi •  Berdasarkan hak daerah penerima pada SK Kepala Daerah yang belum teralisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

Transfer Antar Daerah •  Berdasarkan klaim penerima transfer karena kelebihan transfer •  Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor


Pengukuran piutang transfer antar pemerintahan : •  Dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari se5ap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; •  Dana alokasi umum (provinsi, kabupaten/kota) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke provinsi/kabupaten/ kota; •  Dana alokasi khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.


Pengungkapan piutang transfer antar pemerintahan: •  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; •  Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan •  Penjelasan atas penyelesaian piutang

Pengungkapan secara khusus piutang transfer antar pemerintahan : •  Seluruh jenis piutang transfer adalah piutang lancar. Dengan demikian dalam CaLK perlu diungkapkan jika ada piutang transfer yang telah melebihi satu periode akuntansi tetapi belum dilunasi •  Piutang kelebihan transfer dikelompokan dalam piutang lainnya

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Piutang karena Tuntutan Gan5 Rugi •  Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Gan5 Rugi (TGR) •  Piutang yang 5mbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Pengakuan Piutang karena Tuntutan Gan5 Rugi •  Pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak jika 5dak melalui pengadilan •  Pada saat terbit surat ketetapan dari intansi berwenang jika melalui pengadilan

Pengukuran Piutang karena Tuntutan Gan5 Rugi •  Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan •  Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya


Pengungkapan Piutang karena Tuntutan Gan5 Rugi •  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan TGR; •  Rincian jenis-‐jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 5ngkat kolek5bilitasnya; •  Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL; •  Tuntutan gan5 rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan •  Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/ daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Penghen=an Pengakuan Piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih •  Perhitungan penyisihan piutang •  Pencatatan penyisihan piutang •  Penyajian penyisihan •  Pengungkapan di CaLK

Penghen5an Pengakuan Piutang •  Penghapusbukuan piutang (write-‐off) •  Penghapustagihan piutang (write-‐down)

Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan


Penyisihan piutang 5dak tertagih • Aset berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang direalisasikan (net realizable value). • Alat untuk menyesuaikan adalah melakukan penyisihan piutang tak tertagih • Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran kemungkinan piutang 5dak tertagih pada akhir periode dan bukan penghapusan piutang


Es5masi Berdasarkan Umur Piutang •  DaHar umur piutang (Aging Schedule) memberikan saldo piutang se5ap pelanggan dan dibagi dalam kelompok umur yang berbeda. •  Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut karakteris=k piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.


•  Penyisihan piutang -‐ Perhitungan penyisihan piutang dan pencatatan penyisihan piutang Umur Piutang No

1

1 s/d 2

2 s/d 3

Lebih dari

tahun

tahun

3 tahun

5.000.000

2.000.000

1.000.000

5%

10 %

20 %

250.000

200.000

200.000

Uraian

Piutang % Penyisihan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penjurnalan Basis Akrual (untuk LO): Beban 650.000 Penyisihan Piutang Penyisihan 650.000 Piutang Pendapatn

Jumlah

8.000.000

650.000

Penjurnalan Basis Kas (untuk LRA): No Entry


Penyisihan piutang -‐ Pengungkapan di CaLK •  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang; •  Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui 5ngkat kolek5bilitasnya •  Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di KL/Pemda atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Pemberhen=an Pengakuan -‐ Penghapusbukuan piutang (write off) Merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang Dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang Dalam PP 14/2005 dikenal sebagai penghapusan bersyarat (tanpa menghapus hak tagih) demikian tetap harus dicatat secara extra comptable Pengungkapan penghapusanbukuan piutang dalam CaLK : • Jenis piutang • Nama debitur • Nilai Piutang • Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang • Penjelasan lain yang diperlukan

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Pemberhen=an Pengakuan -‐ Penghapustagihan piutang (write down)

Penghapustagihan adalah proses menghapus tagihan yang dimulai dari pelimpahan tagihan kepada PUPN Apabila PUPN gagal menagih maka berdasarkan dokumen atau surat keputusan PUPN dapat dilakukan penghapustagihan Dalam PP 14/2005 dikenal sebagai penghapusan secara mutlak (menghapus hak tagih) Pengapustagihan dilakukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat

PEMAHAMAN PIUTANG BERDASARKAN BULTEK NO. 16 TENTANG AKUNTANSI PIUTANG BERBASIS AKRUAL Apabila piutang yang diyakini takkan tertagih ternyata terbayar:

Beban Penyisihan : Penerimaan kembali piutang yang dihapusbukukan pada tahun berjalan Pendapatan Lain2 : Penerimaan kembali piutang yang Penjurnalan Basis Akrual (untuk LO): dihapusbukukan pada tahun lalu/dihapustagih

Piutang Pendapatan

xxx

Beban Penyisihan Piutang/

xxx

Membalik jurnal penghapusan piutang

xxx

Mencatat pelunasan piutang dan kas yang diterima

Pendapatan Lain2 Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

Piutang Pendapatan Penjurnalan Basis Kas (untuk LRA): Estimasi Perubahan SAL Pendapatan - LRA

xxx xxx

Mencatat pelunasan piutang

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG

Recommend Documents