Sinergitas Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Dengan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Disampaikan oleh: Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 6 Oktober 2016 1
Jaringan Jalan di Indonesia Total Panjang Jalan • Jalan Nasional Non Tol • Jalan Tol • Jalan Provinsi • Jalan Kabupaten/Kota
: 504,592 km : 47,017 km (Wewenang Kementerian PUPR) : 989 km (Wewenang Kementerian PUPR) : 46,863 km (Wewenang Pemerintah Provinsi) : 409,723 km (Wewenang Pemerintah Kab/Kota)
2
Sumber: Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, 2016
Bagan Alir Pembangunan Jalan Perencanaan Umum Pasca Konstruksi
Perencanaan Teknis Awal
Konstruksi
Perencanaan Teknis Akhir Pra Konstruksi
Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, SE No 07/SE/Db/2014
• Perencanaan umum jaringan jalan disusun berdasarkan rencana pembangunan nasional dan rencana tata ruang. • Perencanaan Teknis Awal meliputi beberapa alternatif alinemen dan pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan dan keselamatan • Perencanaan Teknis Akhir terdiri dari Detail Engineering Design (DED), audit keselamatan jalan tahap DED dan integrasi rekomendasi lingkungan. • Pra Konstruksi termasuk proses pengadaan tanah • Konstruksi merupakan pelaksanaan di lapangan yang diikuti dengan audit keselamatan jalan tahap konstruksi. • Pasca Konstruksi termasuk operasi, 3 pemeliharaan, dan evaluasi pasca kegiatan.
Dari tahun 2010 - 2014 rata-rata
3-4 orang meninggal dunia setiap jamnya akibat kecelakaan lalu lintas.
Tantangan Keselamatan Jalan Jumlah sepeda motor yang semakin tinggi yang mencapai 93 juta unit di 2014 yaitu 81% dari total kendaraan di Indonesia Kesadaran pengguna jalan yang masih rendah
Ketersediaan lahan dalam penyediaan ruang bebas
Koordinasi antar instansi terkait
Kecelakaan Lalu Lintas pada Perlintasan Sebidang, karena selalu menimbulkan5korban jiwa
Kebijakan Keselamatan Jalan Indonesia • 2011: Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035 • PERIODE: 25 TAHUN Indikator
Tahun 2010
Target 2035
Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan
3,93
0,79
Angka kematian per 100.000 populasi
13,15
2,63
Case Fatality Rate (tingkat jumlah kematian
50,70%
10,14%
dibagi jumlah kejadian kecelakaan)
• 2013: Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan • PERIODE: 10 TAHUN Targetnya SAMA yaitu menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sebesar 50% pada tahun 2020
6
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
Pilar 1. Manajemen Keselamatan Jalan
Pilar 2. Jalan yang Berkeselamatan
Pilar 3. Kendaraan yang Berkeselamatan
Pilar 4. Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
Pilar 5. Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan
Pilar 2 memiliki 7 Program dengan tujuan mengurangi tingkat fatalitas sebesar 50% di Tahun 2020 KEMENTERIAN PUPR menjadi Koordinator untuk Pilar 2
1
Badan Jalan yang Berkeselamatan
2
Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan
3
Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan
4
Penerapan Manajemen Kecepatan
5
Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan
6
Lingkungan jalan yang berkeselamatan
7
Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan
Penanggung Jawab Program
Kementerian PUPR
Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri
7
Target Kementerian PUPR dalam Pemenuhan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 1. Badan Jalan yang berkeselamatan
1.a 1.b 1.c 1.d 1.e
Aksi Menyediakan tata laksana perbaikan badan jalan terkait kelaikan keselamatan Melaksanakan penutupan lubang jalan (potholes) Melaksanakan perbaikan adanya genangan air melaksanakan penanganan jalan licin Melaksanakan perbaikan bahu jalan dan perlengkapan jalan
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan
Aksi a b
Penyediaan tata laksana perencanaan jalan yang berkeselamatan Penyediaan tata laksana pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan
c
Pelaksanaan perencanaan jalan yang berkeselamatan
d
Pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan
e
Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan
f
Pelaksanaan inventarisasi dan penelitian lokasi rawan kecelakaan
g
Pelaksanaan perbaikan lokasi rawan kecelakaan
8
Target Kementerian PUPR dalam Pemenuhan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Pilar 2. Jalan Yang Berkeselamatan 5. Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan
Aksi
a
Penyediaan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan
b
Penyediaan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan
c
Penerapan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan 6. Lingkungan jalan yang berkeselamatan
Aksi a
Penyediaan tata laksana penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan
b
Pengendalian fungsi ruang tepi jalan
c
Penyediaan fasilitas pejalan kaki
9
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan
3.a 3.b 3.c
Aksi Perencanaan kebutuhan Perlengkapan Jalan Pengadaan perlengkapan jalan Pelaksanan inspeksi keselamatan perlengkapan jalan
4. Penerapan Manajemen Kecepatan
4.b 4.c
Aksi Penyusunan Pedoman Manajemen Kecepatan Penetapan Batas Kecepatan Pemasangan Perlengkapan Jalan
4.d
Penyelenggaraan manajemen kecepatan
4.a
7. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan
Aksi 7
Pengendalian Kegiatan Tepi Jalan
Pilar 2. Jalan Yang Berkeselamatan
Diharapkan Kementerian Perhubungan dapat melaporkan Progres Pemenuhan Program Pilar 2 Dekade Aksi Keselamatan Jalan kepada Menteri PUPR setiap awal tahun anggaran
Diharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat melaporkan Progres Pemenuhan Program Pilar 2 Dekade Aksi Keselamatan Jalan kepada Menteri PUPR setiap awal tahun anggaran
10
Tiga Prinsip Utama Menuju JalanYang Lebih Berkeselamatan
• Self explaining: infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan – tanpa komunikasi
• Self enforcement: infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan – tanpa peringatan
• Forgiving road: infrastruktur jalan yang mampu meminimalkan kesalahan pengguna jalan – meminimalkan tingkat keparahan korban
Upaya Kementerian PUPR dalam mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan, antara lain: Petunjuk Pelaksanaan/Panduan terkait Keselamatan Jalan
Peraturan Menteri PUPR terkait Keselamatan Jalan Permen PU 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Permen PU 11/PRT/M2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
•
• • • •
Permen PU 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
•
Permen PUPR 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
•
Permen PUPR 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• •
2010 – Petunjuk Praktis Tanda dan Rambu Sementara untuk Jalan Rusak
2010 – Petunjuk Praktis Rambu Sementara pada Zona Kerja di Jalan 2011 – Buku “Mewujudkan Jalan Berkeselamatan” 2012 – Katalog Keselamatan Jalan Indonesia 2012 – Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/Db/In/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan 2012 - Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/Db/In/2012 tentang Panduan Teknis Manajemen Hazard Sisi Jalan 2012 - Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/Db/In/2012 tentang Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan 2013 – Petunjuk Praktis Keselamatan dalam Desain 12
2014 – Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan
Upaya Kementerian PUPR dalam mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan, antara lain:
1. Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan
• Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi: • •
Persyaratan teknis untuk memberikan keselamatan pengguna jalan, dan
Persyaratan administratif untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan
• Tim Uji Laik Fungsi terdiri dari unsur: • PUPR, Perhubungan, dan Kepolisian
• Salah satu komponen yang diuji pada persyaratan teknis adalah”Perlengkapan Jalan yang terkait langsung dengan pengguna jalan” • Salah satu syarat administrasi adalah: Dokumen Penetapan Petunjuk, Perintah, dan Larangan (untuk Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan) yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
13
Upaya Kementerian PUPR dalam mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan, antara lain:
2. Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan
•
Audit Keselamatan Jalan dilakukan pada setiap tahapan pembangunan jalan: Studi Kelayakan, Desain Awal, DED, Konstruksi, Pra Operasi dan Jalan Eksisting
3. Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan
•
Dilakukan pada lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Data kecelakaan berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas POLRI
14
Teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dalam mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan
1.
Penilaian Infrastruktur Jalan menggunakan iRAP (international Road Assessment Program)
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Integrasi Data IRODCO (Indonesian Road Data Center Operation) Teknologi Flyover dan Underpass sebagai solusi Simpang Sebidang Teknologi SINDILA (Sistem Informasi Dini Lalu Lintas)
Teknologi SIMBAGAS (Sistem Informasi Kesehatan Jembatan) Sistem Manajemen Lereng Jalan Sistem Manajemen Keselamatan Jalan Kota (Urban Safety Management System)
15
KOORDINASI
16
KOORDINASI UU RI No. 22/2009 tentang LLAJ: Pasal 22: Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan hal tersebut diatas bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Kemenpu-Pera? 1) Pemasangan? 2) Penggantian?
17
Ketentuan mengenai Perlengkapan Jalan • Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas – Lampiran I, BAB IV, Butir F.
• Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan • Pada kondisi dan alasan tertentu, pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang Berkaitan Langsung dengan Pengguna Jalan untuk Pembangunan Jalan Baru dan/atau Pemeliharaan jalan dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang pembinaan jalan setelah mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang berwenang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
• Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan pada semua 18 status jalan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
KOORDINASI
Terkait dengan hal tersebut diatas bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Kemenpu-Pera? 1) Pemasangan? 2) Penggantian?
19
Perlengkapan Jalan sesuai PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Perlengkapan Jalan – terkait langsung dengan pengguna jalan
• • • • • • • •
Rambu Lalu Lintas Marka jalan Alat pemberi isyarat lalu lintas
Lampu jalan Alat pengendali pemakai jalan Alat pengamanan pemakai jalan
Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ
Perlengkapan Jalan – terkait tidak langsung dengan pengguna jalan
• • • • • • • •
Patok pengarah Pagar pengaman Patok kilometer
Patok hektometer Patok ruang miilik jalan Batas seksi
Pagar jalan Tempat istirahat
20
TERIMA KASIH 21
LAMPIRAN
22
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 No Provinsi 1 Aceh 2 Sumut 3 Riau 4 Sumbar 5 Bengkulu 6 Kepri 7 Jambi 8 Sumsel 9 Babel 10 Lampung 11 Banten 12 Jabar 13 Jkt 14 Jateng 15 Yogya 16 Jatim 17 Bali
Balai BPJN I Banda Aceh
No Provinsi Balai 18 NTB BPJN IX Mataram
BBPJN II Medan
19 NTT
BPJN III Padang
BPJN IV Jambi BBPJN V Palembang
BBPJN VI Jakarta BBPJN VII Semarang BBPJN VIII Surabaya
BBPJN : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Sulbar Sulsel Sulteng Sultra Sulut Gorontalo Maluku Malut Papua 33 Barat 34 Papua
BPJN X Kupang BBPJN XI Banjarmasin BPJN XII Balikpapan
BBPJN XIII Makassar BPJN XIV Palu BPJN XV Manado BPJN XVI Ambon BPJN XVII Manokwari BBPJN XVIII Jayapura
23
Peraturan terkait Perlengkapan Jalan
UU 38/2004 tentang Jalan
• Pasal 1: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
• Pasal 25: Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat, dan Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ
25
PP 34/2006 tentang Jalan
• Pasal 22: (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan, (2) Perlengkapan terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan
• Pasal 23: (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ setelah memperhatikan pendapat Menteri. • Pasal 23: (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ. • Pasal 23: (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. • Pasal 96: Pengoperasian jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan 26
PP 32/2011 tentang Manajemen & Rekayasa,An dalalin, serta Manajemen Kebutuhan LL
• Pasal 7: (a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, meliputi: • (4) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan • Pasal 31: (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya
• Pasal 32: (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b untuk pembangunan dan preservasi jalan tol dilakukan oleh BUJT dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ
27
Ketentuan mengenai Perlengkapan Jalan • Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas – Lampiran I, BAB IV, Butir F.
• Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan • Pada kondisi dan alasan tertentu, pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang Berkaitan Langsung dengan Pengguna Jalan untuk Pembangunan Jalan Baru dan/atau Pemeliharaan jalan dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang pembinaan jalan setelah mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang berwenang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
• Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan pada semua 28 status jalan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA MARGA 2015 – 2019 (15 km PEMBANGUNAN FLY OVER/ UNDER PASS) FO SP. SURABAYA 800 m (Aceh)
FO PINANG BARIS 886 m, KATAMSO 625 km & SEI MANGKE 470 km (Sumut)
FO SP. KABIL 460 m & SP. JAM 150 m (Kep. Riau)
SP. NGURAH RAI 700 m (Bali)
FO PANTOLOAN 400 m (Sulteng)
UP SIMPANG MANDAI MAKASSAR 1.050 m & MAROS – BTS. KAB. BONE 237 m (Sulsel) UP SUDIRMAN 25 m (Maluku)
Terowongan BALINGKA – BUKITTINGGI 100 m & FO PADANG LUAR (Sumbar) FO SP. BANDARA – TAA 150 m, LAWAI 278 m & BANTAIAN 150 m, serta UP SP. PATAL - PUSRI 325 m (Sumsel) FO SP. PELABUHAN PANJANG 300 m & SP. TUGU RADEN INTAN 300 m (Lampung)
FO GAPLEK 1.450 m, UP BULAK KAPAL 500 m & OP SEDIATMO/ RAWA BIKOR 400 m (DKI Jakarta)
FO KOPO – KIARACONDONG 1.015 m, FO BUAH BATU 378 m & FO BANDUNG 20 m (Jabar)
UP KENTUNGAN 500 m (DIY)
UP JATINGALEH 1.220 m & FO PALUR 630 m (Jateng)
FO WONOKROMO 430 m, FO ALOHA 500 m, FO PROBOLINGGO 250 m, BABAT – BOJONEGORO 300 m (Jatim)
Peran Jalan dan Transportasi • Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional • Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia • Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor. • Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang sangat penting yaitu: aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Pro Green) • Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5% (sumber: Nuzul Achyar, 2002 dan Rizal Tamin 2006-2007) • Adanya infrastruktur jalan pada umumnya menyebabkan peningkatan harga tanah di sepanjang koridor yang ada pada tahun-tahun pertama 30
Jalan menurut Kewenangan Fungsi Jalan (UU.38/2004): 1. Jalan Arteri dan K1 ditetapkan Menteri PU (Pasal 17) 2. Jalan K2,K3,K4,Lokal & Lingkungan serta Fungsi dalam Sistem Sekunder ditetapkan Gubernur (Pasal 19)
Status Jalan (UU.38/2004): 1. Jalan Nasional ditetapkan Menteri PU (Pasal 17) 2. Jalan Provinsi ditetapkan Gubernur (Pasal 19) 3. Jalan Kabupaten dan Desa ditetapkan Bupati (Pasal 20) Jalan 4. Jalan Kota ditetapkan Walikota (Pasal 21)
Arteri
Nasional
K1
Nasional
K2
Provinsi
K3
Provinsi
K4
Kabupaten
Umum
Lokal
Kabupaten
Khusus
Lingkungan
Desa
Arteri, Kolektor, Lokal, Lingkungan
Kota
Primer
Sekunder Peruntukan
Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga
Sistem
Fungsi
Status
31
Sistem Jaringan Jalan UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Sistem Jaringan Jalan Primer Pelayanan distribusi untuk Pengembangan semua Wilayah di Tingkat Nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
Bandara
KOTA
Jalan Arteri Primer Pusat Produksi di Kabupaten
Pusat Produksi di Kabupaten
Jalan Kolektor Primer
• Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Pelayanan distribusi untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
KOTA
Jalan Arteri Sekunder Pusat Produksi di Kabupaten
Pelabuhan
32
Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 2015-2019
• Dukungan jalan terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru
Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 Bandara baru
Dukungan jalan terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi
Dukungan jalan terhadap intermoda dengan jalur KA
Restrukturisasi jaringan jalan perkotaan Pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar
Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas
Dukungan jalan di 15 kawasan industri prioritas
Konstruksi jalan bebas hambatan (1.000 km)
Pembangunan jalan nasional (2.650 km)
Pembangunan Jalan Strategis mendukung pariwisata 1.350 km
Pemeliharaan jalan nasional (47.017 km)
Pembangunan missing link menuju Pelabuhan dan Bandara 1.000 km
Alokasi RPJMN 2015-2019
Rp. 278 Triliun
Pembangunan FO/UP pada perlitasan KA dan kota metropolitan (15.000 m)
Pembangunan lingkar 300 km
Dukungan jalan subnasional (500 km)
Permasalahan Keselamatan Jalan Dunia Data WHO menunjukkan bahwa secara global, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan:
1.25 juta
orang meninggal dunia setiap tahunnya
50 juta
jiwa mengalami luka luka
3% dari GDP Kerugian ekonomi
Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian di kalangan usia muda (15-29 tahun)
34
Sumber: WHO, 2015
