SIMAK BMN VERSI KEMHAN, MENUJU APLIKASI DAN SISTEM AKUNTANSI YANG DIHARAPKAN ? (oleh Letkol Laut (S) Gendut Hariyono,Ak - Nrp.11235/P / Pamen Disbekal)
Bagaimana caranya untuk menuju yang diharapkan? untuk menjawabnya akan butuh waktu yang lama jika hanya dipikirpikir saja, maka menurut hemat penulis mesti harus ada aksi dari pihak yang berkepentingan untuk mencari suatu cara sehingga nantinya Simak BMN versi Kemhan/TNI dapat menuju Sistem Informasi Akuntansi yang diharapkan tanpa notasi tanda tanya (?) lagi. Hingga saat ini sebagian diantara kita masih ada yang bertanya tentang harapan kedepan Simak BMN Kemhan/TNI, kenapa? karena telah hampir 4 tahunan ini sejak Simak BMN Kemhan digulirkan di tahun 2010 sebagai suatu kesatuan Sistem Informasi Akuntansi yang mencatat,mengelompokkan dan mengklasifikasikan transaksi-transaksi aset yang ada dilingkungan Kemhan dan TNI hingga menjadi suatu laporan BMN Kemhan/TNI, namun masih berhadapan dengan “kendala” yang harus diantisipasi, penulis lebih senang dengan istilah “kendala” dari pada “masalah” karena sebenarnya mengatasi “kendala” Simak BMN versi Kemhan itu cukup mudah. Tetapi jika istilah “masalah” maka menurut penulis Simak BMN versi Kemhan sudah sejak awal tidak bisa dioperasikan alias bermasalah. Adapun yang melatar belakangi penulisan artikel ini karena penulis selaku pelaksana dan yang kebetulan masih dipercaya oleh pemimpin TNI AL dan berkompeten dalam BMN,
khususnya di Simak BMN UO TNI AL hingga saat ini, merasa ikut untuk memberikan secuil pendapat kepada pihakpihak yang berminat dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu cara guna menuju aplikasi dan sistem akuntansi Simak BMN yang diharapkan, adapun tulisan ini hanya terbatas pada Simak BMN saja alias tidak melebar kemana-mana. Lalu apa gerangan “kendala” yang ada itu ? penulis tidak mengfokuskan ke ranah studi pustaka yang high teory tetapi lebih simple and to the point saja pada “kendala” yang terjadi di Unit Organisasi TNI AL yang masih bisa mewakili kondisi Simak BMN di lingkungan Kemhan/TNI secara keseluruhan. Sehingga penulis mencoba membuat menghimpun “kendala” yang ada dan berikut dengan pendapat berupa “solusi” nya. Tulisan ini terdiri dari 4 bagian ,pada bagian 1 ini penulis mengungkap “kendala” yang terjadi pada Aplikasi kemudian pada bagian 2 penulis akan mengungkap “kendala” Sistem Akuntansi dan bagian 3-4 dengan memberikan pendapat berupa “solusi” Aplikasi dan Sistem Akuntansi yang diakhiri dengan saran-saran. Adapun “kendala” Aplikasi adalah bahwasannya Aplikasi Simak BMN versi Kemhan masih mis-desain, jika dihadapkan dengan postulat yang berlaku dalam akuntansi itu sendiri, kita lihat bagaimana pemberlakukan pedoman
akuntansi yang diatur dalam PP nomor 71/2010 tentang SAP, dan sistem akuntansi yang diatur dalam Permenkeu 171/2007 serta peraturan derivative dan perubahannya tentang SAPP yang mana pedoman dan sistem dalam aplikasi Simak BMN versi Kemhan belum sepenuhnya mengacu kepada aturan tersebut dan terdapat kelemahan pada SPI (lihat Lapkeu UO TNI AL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 BA.12 (Audited) pada lampiran tabulasi rencana tindak UO TNI AL terhadap temuan pemeriksaan BPK RI atas Lapkeu tahun 2010). Untuk diketahui bersama bahwa aplikasi ini sejak digunakannya tahun 2010 yang lalu telah terjadi perubahan versi mulai dari versi 1.0 ; 2.0 ; 3.5 ; 3.8 dan yang terakhir adalah 4.0 yang masih disempurnakan dan mungkin akan terus terjadi perubahan hingga sampai pada kondisi yang paling sempurna. Jika kita lihat data laporan-laporan Simak BMN dari 325-an satker TNI AL yang ada sejak TA. 2010 hingga TA. 2012, untuk kepentingan eksternal sesuai aturan yang ada terdapat pemisahan 2 laporan yaitu laporan BMN ekstra komptabel dan intrakomptabel di tingkat satuan kerja (UAKPB) yang dikompilasi menjadi laporan gabungan ekstra dan intra komptabel, selanjutnya dikompilasi (lebih tepatnya dikonsolidasi) secara berjenjang ke wilayah/kotama (UAPPB-W) dan ke Unit Organisasi (UAPPB-E1). Penulis menghimpun sedikitnya ada 4 (empat) penyebab mis-desain aplikasi Simak BMN versi Kemhan yang antara lain adalah sebagai berikut:
1). Aplikasi masih mis-match dengan aplikasi Simak BMN versi Kemkeu, yang paling mendasar dapat kita lihat dari tabel-tabel pada data base yang berbeda dan belum dipisahkannya aplikasi persediaan terhadap aplikasi aset BMN (aplikasi Simak BMN versi Kemhan masih mencampur adukkan transaksi persediaan yang merupakan aset lancar bersama-sama dengan aset tetap yang mana hal ini pasti terjadi kontra dengan aturan dan simplifisasi aplikasi maupun dengan konsep dasar akuntansi sendiri) perbedaan ini disebabkan sejak awal Aplikasi Simak BMN Kemhan di disain tanpa adanya supervisi atau kerjasama dengan Kemkeu, tetapi didisain mengacu kepada Sistem akuntansi yang berlaku di Kemhan/TNI yang menginduk pada Permenhan no. 20 tahun 2008; Skep/505/X/2008; Skep/630/M/XII/2008 dan Skep Menhan nomor Skep/170/M /VI/2009. Maka terkait dengan aturan diatas yang merupakan aturan baku yang diberlakukan di lingkungan Kemhan/TNI maka sudah sewajarnya jika Aplikasi Simak BMN versi Kemhan mesti berkiblat dan menjadi sah untuk ukuran di lingkungan Kemhan/TNI, akan tetapi yang belum bisa dijawab adakah korelasi sistem akuntansi yang menginduk pada peraturan tersebut jika dihadapkan dengan Permenkeu 171/2007 dan PP 71/2010? maka semua bisa menganalisa sendiri. Tentu bahwa laporan BMN Kemhan/TNI tidak dilaporkan hanya kepada Menteri Pertahanan karena harus dilaporkan dan dikonsolidasi bersama-sama
dengan laporan BMN kementerian/ lembaga lainnya oleh Menteri Keuangan yang pastinya menjadi obyek Wasrik BPK RI, lalu siapa yang bisa mengatakan laporan BMN Kemhan/TNI dinyatakan opini yang obyektif selain dari pada BPK RI sebagai satu satunya lembaga audit eksternal yang diakui keberadaannya di Negara kita? di titik ini kita semua tidak akan bisa menjawab karena hanya BPK yang lebih berhak memberikan opininya berdasarkan post audit yang telah dilaksanakannya. 2) Aplikasi masih terdapat miselimination ketika terjadi transaksi yang bukan karena adanya penambahan aset saat dilakukan proses konsolidasi laporan secara berjenjang dari tingkat antar UAKPB ke UAPPB-W dan antar UAPPB-W ke UAPPB-E1, hal ini bisa saja terjadi karena memang masih belum pernah dilakukan konsolidasi laporan BMN secara on line/jaringan tetapi masih off line/email sehingga bisa saja terjadi duplikasi laporan dan sebaliknya karena ada transaksi yang transit baik pada di Kotama/UAPPB-W dan Unit Organisasi/UAPPB-E1. Dapat didiskrepsikan sebagai berikut: Kondisi pertama ,terdapat dua UAKPB yaitu Lanal A dan Lanal B berada dalam satu kotama yang sama, ada transaksi mutasi masuk dan mutasi keluar yang bukan karena penambahan aset antar Lanal A dengan Lanal B maka tarnsaksi ini hanya mempengaruhi jumlah aset Lanal A dan lanal B (terjadi perubahan di neraca barang dan di laporan daftar barang milik Negara) tetapi transaksi ini
tidak berpengaruh terhadap jumlah neraca barang dan laporan daftar barang milik Negara pada kotama/UAPPB-W yang terjadi adalah transaksi ini masih muncul pula dalam laporan daftar barang milik Negara kotama/UAPPB-W yang seharusnya cukup dilaporkan dalam Calk BMN kotama/UAPPB-W; Kondisi kedua, terdapat dua UAKPB yaitu Lanal A dan Lanal B berada dalam satu kotama yang sama, ada transaksi mutasi masuk dan mutasi keluar karena adanya penambahan aset antar Lanal A dengan Lanal B maka mempengaruhi jumlah aset Lanal A dan lanal B (terjadi perubahan di neraca barang dan di laporan daftar barang milik Negara), transaksi ini juga berpengaruh langsung terhadap jumlah neraca barang dan laporan daftar barang milik Negara pada UAPPB-W atau kotama dan tetap diungkapkan dalam Calk BMN kotama/UAPPB-W. Transaksi seperti ini terjadi pula di UAPPB-W yang berkonsolidasi ke UAPPB-E1; Kondisi ketiga Transaksi antar Lanal A dan Lanal B berbeda Kotama meskipun tidak ada maupun ada penambahan aset maka transaksi ini akan langsung berpengaruh pada neraca masingmasing Lanal dan Kotama akan tetapi tidak berpengaruh pada neraca UAPPBE1 jika tidak ada penambahan aset/pembelian karena memang tidak ada aset yang bertambah dan sebaliknya berpengaruh pada neraca UAPPB-E1 jika ada penambahan aset/pembelian karena memang ada aset yang bertambah; Kondisi keempat
analoginya sama dengan kondisi ketig terjadi transaksi satker-satker antar Unit Organisasi maka berimplikasi sampai dengan UAPPB-E1 akan tetapi tidak berpengaruh pada neraca UAPB jika tidak ada penambahan aset/pembelian karena memang tidak ada aset yang bertambah dan sebaliknya berpengaruh pada neraca UAPB jika ada penambahan aset/pembelian karena memang ada aset yang bertambah; Kondisi kelima analoginya juga masih sama dengan dengan kondisi ke tiga dan empat maka transaksi dapat disamakan atau identik dengan transaksi hibah masuk/keluar. 3) Aplikasi belum bisa menterjemahkan logika dasar akuntansi atau masih terjadi mis-logic akuntansi. Logika yang dibangun semestinya adalah logika akuntansi Inggris/Amerika dengan entry ganda (meskipun sekarang masih terpisah-pisah aplikasinya) bukan Logika akuntansi continental Perancis yang entry tunggal. Ini dapat dilihat pada laporan neraca BMN yang seharusnya mustahil ada angka-angka yang nilai nominalnya berjumlah minus (-), kecuali pada nilai akumulasi penyusutan/depresiasi atau pos-pos lainnya yang diperkenankan dalam laporan keuangan keuangan pemerintah kita yang ber-mazhab Inggris/Amerika atau dengan kata lain tidak boleh adanya nilai nominal minus pada pos-pos utama pada laporan neraca (dalam laporan BMN kita bisa lihat pada sisi aset: Persediaan, Tanah, Peralatan dan mesin,Gedung dan
bangunan,Jalan irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya,Konstruksi dalam pengerjaan,Aset tak berwujud dan aset lain-lain; pada sisi ekuitas: Cadangan persediaan, Diinvestasikan dalam aset tetap, Diinvestasikan dalam aset lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang). Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? penulis bukanlah ahli dalam bidang TI (teknologi informasi) apalagi membuat suatu program aplikasi, tetapi penulis sangat mengerti bahwa basic ilmu dari Simak BMN adalah ilmu akuntansi sehingga penulis bisa menganalisa semua hasil out put laporan-laporan BMN apakah laporan itu benar ataukah salah jika dihadapkan dengan postulat dan kaidah-kaidah akuntansi. (sekelumit deskripsi, perubahan transaksi dalam akuntansi tidak sama dengan penghitungan matematika aljabar; dalam akuntansi jika suatu transaksi bernilai awal Rp.400,- kemudian ada transaksi pengeluaran/pengurangan sebesar Rp.600,- maka transaksi itu dinyatakan salah (failure), sehingga dalam aplikasi akan ada warning transaksi salah, sebaliknya dalam penghitungan matematika aljabar Rp.400,- dikurangi Rp. 600,- adalah minus Rp.200,-) penulis mengevaluasi banyaknya laporan BMN ditingkat UAKPB/UAPPBW/UAPPB-E1 terdapat transaksi dengan nilai minus. 4) Aplikasi belum bisa memberikan laporan turunan yang lengkap atau mis-derivative output laporan BMN secara yang akurat dan benar sesuai
transaksi yang telah terjadi yang ada hubungannya dengan penyusunan Calk BMN, baik untuk kepentingan internal yaitu pengendalian Laporan BMN di satker-satker yang berada dibawah jajaran kotama/UAPPB-W maupun UAPPB-E1 dan kepentingan eksternal yaitu laporan BMN sebagai obyek pemeriksaan BPK maupun untuk kepentingan laporan konsolidasian dengan Simak BMN versi Kemkeu. Desain Aplikasi yang menghasilkan output laporan BMN ini berhubungan erat dengan apa yang telah penulis sampaikan pada point a.2) diatas. Dapat penulis deskripsikan proses pelaporan berjenjang sebagai berikut: laporan BMN yang diterima oleh UAPPB-E1 adalah hasil konsolidasian dari laporan BMN Kotama/UAPPB-W, demikian pula laporan BMN Kotama/UAPPB-W adalah hasil konsolidasi laporan dari satkersatker/UAKPB dibawah jajarannya. Secara aplikasi untuk mengetahui seluruh transaksi yang ada pada satu satker dan data BMN maka dapat dilihat dari data Dat (data sewaktuwaktu) atau data Zip (data persemester atau tahunan) yang telah dikirimkan satker tersebut dengan sarana aplikasi yang ada, demikian pula cara yang sama dapat dilakukan untuk mengetahui seluruh transaksi yang ada pada satkersatker/UAKPB gabungan yang ada dalam satu kotama/UAPPB-W maupun gabungan yang ada pada Unit Organisasi/UAPPB-E1 dapat dilakukan dengan cara impor/ekspor data, hanya dengan cara demikian dapat dilakukan untuk proses konsolidasi laporan BMN.
(cara off line) yang mana dalam prakteknya banyak terjadi kendala yang mesti dihadapi ketika melaksanakan proses konsolidasi laporan. Kembali lagi ke bahasan output laporan BMN. Untuk kepentingan internal banyak jenis-jenis output laporannya, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di Skep/505/X/2008 tentang Juklak penatausahaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Penulis tidak menjurus pada data yang berupa daftar barang karena data ini sifatnya statik, tetapi akan berubah jika ada input data baru maupun perubahan data, hanya saja valid dan lengkapnya data ini tergantung dari operator yang menginputnya, jika ingin melihat lengkap tidaknya data daftar barang ini kita dapat langsung lihat ke data base atau dapat diprint out semua daftar dan laporan yang ada. Untuk kepentingan pihak eksternal laporan BMN konsolidasian dari satker-satker, maka laporan BMN ini harus mampu mengungkapkan kronologis semua transaksi per barang bahkan hingga ke sub-sub kelompok barang di tiap-tiap satker dibawah jajaran Kotama/ UAPPB-W, tetapi yang masih terjadi adalah aplikasi saat ini belum mampu untuk mengungkapkannya sebagai contohnya kita dapat saja lihat dan pelajari ke Laporan Daftar Barang Milik Negara Gabungan Intra dan Ekstra komptabel Per Kelompok/Sub Kelompok/Sub-sub Kelompok Barang di UAPPB-WS kotama-kotama atau UAPPB-E1S UO TNI AL, kita anggap saja laporan itu benar, akan tetapi bagaimana kita bisa mengetahui
transaksi tersebut berasal dari satkersatker UAKPB mana saja maka kita perlu melakukan pencarian dengan cara berkoordinasi dengan satker-satker atau harus membuka semua transaksi yang ada di satker-satker/UAKPB yang telah dikompilasi tersebut dengan cara manual Excel, atau dengan cara bypass dengan membuka data base yaitu di Tb transaksi. Cara ini seharusnya tidak diperbolehkan, akan tetapi penulis akan menempuh cara ke-2 demi untuk keakuratan dan kecepatan laporan data tetapi belum mampu untuk menyatakan kebenaran data dihadapkan dengan transaksi yang terjadi, tetapi paling tidak sementara waktu dapat merekonstruksi kembali transaksi-transaksi yang telah terjadi di jajaran semua satker-satker/ UAKPB di jajaran TNI AL.
Sekilas tentang Penulis: Penulis sampai saat ini masih menjabat sebagai Kasi Akuntansi Subdis BMN Disbekal, disamping tugas dan jabatan yang ada, penulis juga aktif sebagai Anggota Utama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jakarta dan juga sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas 17 Agustus 45 (UTA’45) Jakarta untuk mata Kuliah Auditing II; Audit Internal dan Akuntansi Pemerintahan (ASP) -----------//-----------
