SIGNIFIKANSI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ROBERT NOZICK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KEBEBASANNYA

SIGNIFIKANSI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ROBERT NOZICK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KEBEBASANNYA Hendry Yudhi Priyadi Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Kebebasan adalah kodrat manusia sebagai individu. Namun pajak sebagai kebijakan dari negara tidak relevan dengan kebebasan individu karena sifatnya yang memaksa individu membayar kepada negara yang kemudian juga menimbulkan problem ketidakadilan dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk dan tujuan pajak. Robert Nozick memberikan gagasan minimal state sebagai konsep negara yang fungsinya sebatas menjamin kebebasan, keamanan, dan hak-hak individu di dalamnya dengan redistribusi untuk fungsi tersebut dan keadilan distributif via market sebagai landasan supaya keadilan bisa diterapkan. Dengan dua gagasan tersebut keadilan akan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat dalam kebebasannya Kata kunci: Kebebasan, pajak, minimal state, keadilan distributif, dan redistribusi.

Significance of Robert Nozick's Distributive Justice Theory to the Welfare of Society in Freedom Abstract Freedom is human’s nature as an individual. However, tax as the policy of the state is not relevant to individual freedom because it is forcing people to pay to the state which then also lead to problem of injustice in relation to the forms and tax purposes. Robert Nozick provide a notion about minimal state as the concept of state which limit it function to guarantee freedom, security, and the rights of individuals in it with the redistribution and also a notion about distributive justice via market as a foundation so that justice can be applied. With these two notions, justice will be significant to the welfare of society in freedom. Key words: Freedom, tax, minimal state, distributive justice, and redistribution.

"Signifikansi Teori Keadilan..., Hendry Yudhi Priyadi, FIB UI, 2014

Pendahuluan Kebebasan adalah kodrat yang dimiliki individu. Kebebasan individu seringkali berbenturan ketika berhadapan dengan kebebasan individu lain saat ia masuk dalam dunia sosial. Benturan ini lah yang kemudian mendasari pemikiran-pemikiran para filsuf politik, antara lain John Locke, J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Locke membuat sebuah teori kontrak sosial dengan dasar bahwa manusia memiliki kebebasan dan semua manusia setara tidak ada yang lebih superior di antara yang lain, namun manusia juga memiliki hak kuasa atas manusia lain, namun bukan kuasa absolut untuk sewenang-wenang melainkan memberi hukuman kepada mereka yang melanggar hukum dengan dasar rasio (Locke, 1988: 272). Rousseau juga membuat sebuah teori kontrak sosial yang didasari dengan kondisi alamiah bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas, namun saat ia masuk dalam masyarakat, dalam ranah sosial ia menjadi terbelanggu dan berubah dari kondisi ketika ia bebas (Rousseau, 1999: 59). Hobbes mendasari teori kontrak sosialnya dengan kondisi alamiah yang sama seperti dua filsuf sebelumnya, yaitu manusia bebas, namun dalam teori Hobbes, kebebasan manusia menjadi serigala bagi yang lain (Hobbes, 1998: 84). Maksudnya adalah manusia saling menyerang satu sama lain karena adanya benturan kebebasan. Kebebasan individu menjadi dasar tiga gagasan kontrak sosial dari para filsuf tersebut. Namun bentuk kontrak sosial yang dikemukakan tiga filsuf tersebut berbeda, dalam gagasan Locke individu-individu yang bebas membuat kesepakatan yang didasari oleh rasio manusia untuk membuat suatu civil society1 untuk menjamin kebebasan masing-masing individu dengan membuat suatu lembaga tinggi untuk menjalankan tugasnya sebagai “wasit” dalam kehidupan bermasyarakat (Locke, 1988: 324). Gagasan lainnya adalah Rousseau, bahwa individu-individu merasa terbelenggu saat masuk dalam masyarakat membuat suatu badan yang tidak membuat mereka terbelenggu atas kehadiran individu lain. Didasari general will 2 sebagai proyeksi kedaulatan dari individu-individu tersebut. Dalam gagasan yang ketiga, yaitu gagasan Hobbes tentang Leviathan, sebuah monster yang menghentikan perang antar serigala. 1

Civil society adalah kumpulan individu yang membentuk political society ,berdasarkan buku John Locke, Two Treatise of Government (Chapter VII: Of Political or Civil Society) 2 Mengacu pada buku Contract Social, karya J.J Rosseau pada Book I: chapter 6, Book II: chapter 1, Book II: chapter 3, Book II: chapter 4. General will adalah representasi ataupun proyeksi kehendak dan kedaulatan warga Negara dan general will menggerakkan dan mengarahkan state berdasarkan common good dan common interest.


Individu-individu yang egois, yang saling berperang demi kepentingannya dipaksa menyerahkan kebebasannya pada negara, dan negara yang akan mengatur serta menjamin kebebasan individu-individu tersebut. Permasalahan yang hadir adalah, apakah lembaga yang dibuat berdasarkan kontrak sosial dengan menyerahkan kebebasan kita akan memberikan keadilan pada kita semua? Kebebasan individu dan sebuah lembaga superior yang kita sebut negara menjadi dasar permasalahan munculnya ideologi dalam politik, seperti: anarkisme, liberalisme, komunisme, monarkisme, dan lain-lain. Permasalahan

yang hadir dalam ideologi politik adalah

cengkraman negara terhadap kebebasan individu dan hal ini yang kemudian menjadi permasalahan dalam politik kontemporer, baik dalam segi teoritis ataupun praksis. Masalah keadilan menjadi lebih rumit, karena pada masa kontemporer kemajemukan adalah syarat mungkin. Individu pun dihadapkan pada sebuah jalan ideologi dan mereka akan memilih Negara dengan ideologi politik yang nantinya akan memberikan keadilan pada mereka. Robert Nozick menawarkan sebuah teori tentang keadilan, yaitu distributive justice. Ia mengawali teorinya dengan berbeda dari tiga tokoh kontrak sosial, yaitu John Locke, J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Menurut Nozick, pembentukan sebuah Negara adalah dengan invisible hand. Bahwa tidak ada agen-agen yang merancang pola sosial-politik. Menurutnya pembentukan pola sosial-politik adalah spontan (Nozick, 1999: 18). Kemudian kelompok yang terbentuk dari reaksi spontan untuk melindungi keadaan alamiah yang sudah memiliki hak sejak lahir ini akan memunculkan kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan ini akan memiliki dua peranan, yang pertama adalah monopoli kekerasan atas nama penegakan hak dan kedua redistribusi hak secara setara bagi semua warga. Inilah yang disebut sebagai ‘negara minimal.’ Jadi, Nozick menyimpulkan bahwa negara bisa tumbuh dari kondisi alamiah tanpa pelanggaran hak (Nozick, 1999: 113). Nozick menggagas sebuah teori hak, yang ia sebut tidak berpola. Maksudnya adalah setiap orang berhak atas segala sesuatu melalui proses dan sistemasi yang adil. Sebuah ilustrasi yang penulis gambarkan adalah bahwa, “saya berhak atas segala sesuatu yang saya dapat, apabila saya mendapatkannya dalam proses yang adil”. Sebagai contoh, saya bekerja siang-malam sehingga saya mendapatkan uang yang banyak. Pada kondisi lain, ada orang malas dan tidak bekerja, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Pada contoh tersebut saya berhak


memperoleh sesuatu atas apa yang saya lakukan, begitu juga dengan orang malas tersebut. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah kehadiran pajak yang diberikan negara secara progresif. Saya mendapatkan potongan pajak yang besar karena pendapatan saya yang banyak berkat hasil kerja keras. Sedangkan orang yang malas hidupnya disokong Negara lewat pajak dari penghasilan saya yang menjadi fasilitas untuk dia dan saya tidak sedikitpun mencicipi fasilitas itu. Apakah keadilan sudah terjadi dalam ilustrasi ini. Dalam kaitannya dengan pajak, adalah bentuk perdebatan kebebasan, bentuk perdebatan pelanggaran hak. Dalam kesejarahannya, pajak selalu mengundang pro dan kontra. Dari sejak zaman Mesir kuno, sampai sekarang pajak masih memunculkan pro dan kontra. Pajak diberlakukan untuk kepentingan pribadi, pajak diberlakukan untuk kepentingan peperangan, pajak diberlakukan untuk kesejahteraan, pembangunan dan sebagainya. Terjadi peralihan tujuan pajak, bagaimana prosesnya dan bentuknya secara periodik. Selain itu juga, pro dan kontra pajak terjadi karena implikasinya terhadap kehidupan manusia secara individu ataupun berkelompok. Sejarah pajak telah dimulai sejak masa lalu dan diberlakukan dalam bentuk, tujuan, dan oleh pembuat peraturan yang berbeda-beda. Beberapa Negara diklaim sebagai awal mula pemberlaku pajak, seperti Mesir, Yunani, Romawi (sekarang menjadi Italia), Inggris, dan Amerika. Mesir bisa dikatakan sebagai pemberlaku pajak paling awal karena terjadi pada masa pemerintahan Firaun. Pajak yang diberlakukan pada masa ini adalah pajak atas minyak untuk memasak dan scribes3 akan memastikan jumlah minyak yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di Yunani, pajak mulai diberlakukan pada masa peperangan. Bangsa Athena dikenai pajak Eisphora yang digunakan untuk membiayai peperangan. Selain pajak untuk perang, Athena juga memberlakukan pajak bulanan pada orang asing yang tinggal di sana dan bagi mereka yang tidak memiliki kedua orang tua orang Athena. Pajak ini dikenal dengan nama metoikion. Pada zaman kekaisaran Romawi, di Roma diberlakukan pajak bea cukai atas impor dan ekspor yang disebut portoria. Kaisar Augustust lah yang dianggap sebagai ahli strategi pajak pada zaman itu, dan dalam masa pemerintahannya kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Pajak ini sebesar 5% atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk 3

Scribes adalah sebutan untuk penarik pajak pada zaman firaun berkuasa di mesir.


anak-anak dan pasangan. Pajak ini bertujuan untuk memberikan dana pensiun bagi militer. Pajak yang dibuat oleh Augustust ini kemudian diadaptasi Belanda dan Inggris dalam mengembangkan pajak warisan di dua Negara tersebut. Kemudian pada masa pemerintahan Julius Caesar, pajak penjualan menjadi 1%, yang sebelumnya oleh Augustust diberlakukan 4% untuk budak dan selain itu 1 %. Pajak ini juga berlaku di Inggris karena pendudukan kekaisaran Roma. Setelah kekaisaran Roma runtuh, raja-raja Saxon memberlakukan pajak, yang mengacu pada Danegeld, tentang tanah dan property, juga bea cukai. Di Amerika dimulailah sejarah pajak modern. Koloni membayar pajak dibawah Molasses Act (undang-undang sirup gula) yang pada tahun 1764 muncul Sugar Act (undang-undang gula). Namun undang-undang gula tidak terlalu berpengaruh terhadap pemasukan maka dibuat Stamp Act (undang-undang stempel) yang meliputi pajak pada semua surat kabar dan kebanyakan dokumen komersial dan legal. Pada tahun 1794 terjadi pemberontakan atas pajak cukai yang dibuat Alexander Hamilton di tahun 1791. Pajak cukai ini dianggap diskriminatif dan memunculkan kerusuhan pemukiman melawan penarik pajak dan akhirnya bisa diredam. Pada tahun 1798, Kongres memberlakukan Federal Property Tax untuk membayar ekspansi angkatan darat dan angkatan laut dalam kemungkinan peperangan dengan Perancis. Tahun itu juga terjadi pemberontakan atas protes terhadap kebijakan pajak yang baru tersebut. Pada tahun 1812 diberlakukan pajak pendapatan pertama di Amerika Serikat, dan pajak ini didasari dengan British Tax Act ( undang-undang pajak Inggris) tahun 1798 dan tarif progresif diterapkan terhadap pendapatan dan pada tahun 1814 pajak tersebut dikembangkan namun tidak pernah diberlakukan karena penandatanganan Ghent Treaty tahun 1815 yang mengakhiri kesewenang-wenangan. Pada tahun 1861, Tax Act (undang-undang pajak) menentukan bahwa pajak harus dikenakan, ditagih, dan dibayar atas penghasilan tahunan setiap orang yang tinggal di Amerika, apakah itu didapat dari properti, perdagangan professional, pekerjaan, ataupun kerja paruh waktu yang dilakukan di Amerika ataupun tempat lain, dari sumber apapun. Pada 1 Juli 1862, undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Lincoln. Tahun 1864, undang-undang tersebut digunakan sebagai tambahan biaya untuk perang sipil. Senator Garret Davis menyatakan dalam kaitannya dengan undang-undang pajak bahwa pajak seharusnya dibayarkan berdasarkan kemampuan seseorang untuk membayar. Setelah perang sipil berakhir pajak berkurang dan undang-undang pajak dirubah. Tahun 1872, pajak dicabut. Sampai pada tahun 1913, the 16th Amendment dibuat yang memperbolehkan otoritas Kongres untuk mengenakan pajak pada pendapatan warga


darimanapun sumbernya. Bentuk keadilan menjadi kabur dalam pembahasan politik dengan kecenderungan ideologi politik. Negara memiliki andil besar dalam hal ini, dalam kebijakankebijakannya karena berdasarkan ideologi yang bekerja. Penulis memiliki beberapa fokus yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini: 1. Bagaimana seharusnya peran Negara untuk memaksimalkan keadilan? 2. Bagaimanakah teori keadilan yang paling relevan dengan kebebasan dalam lingkup sosial-politik-ekonomi? 3. Bagaimana Nozick memandang tentang pajak? 4. Bagaimana

distributive

justice

menurut

Nozick

berpengaruh

dalam

peningkatan kesejahteraan individu dalam hak yang dimiliki individu tersebut terkait dengan pajak?

Tinjauan Teoritis Penulis menggunakan teori dari Robert Nozick tentang distributive justice. Bahwa setiap orang berhak atas segala sesuatu dengan syarat sesuatu itu diperoleh melalui proses yang adil. Distributive justice menurut Nozick adalah distribusi dengan nilai netral. Distribusi yang terjadi atau dilakukan tanpa adanya central distributor dalam hal ini yaitu negara. Jadi keadilan didistribusikan bukan dengan sebuah pattern yang berpusat pada sesuatu (dalam konteks ini adalah negara), namun terjadi secara acak dan siapapun sebagai distributornya. Nozick bukanlah tokoh pertama yang memperkenalkan konsep distributive jusctice. Sebelum Nozick, John Rawls pun mengemukakan konsep distributive jusctice, namun terdapat perbedaan makna dan mekanisme distributive jusctice. Pada konteks distributive justice Rawl, negara memiliki peran sebagai central distributor. Negara menjadi sebuah sistem distribusi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan terhadap seluruh individu yang dalam posisi tidak beruntung, sedangkan dalam distributive justice Nozick, keadilan terdistribusi secara bebas selama hal itu terjadi dalam proses yang adil tanpa melanggar hak individu. Dalam bukunya yang berjudul Anarchy, State, and Utopia, Nozick mengungkapkan sebuah kalimat:


“.. from each according to what he chooses to do, to each according to what he makes for himself ( perhaps with the contracted aid of others) and what others choose to do for him and choose to give him of what they’ve been given previously (under this maxim) and haven’t yet expended or transferres..” (Nozick, 1999: 160) Secara garis besar, teori yang digunakan dalam pembahasan pajak dengan menggunakan gagasan Nozick tertuang dalam bukunya yang berjudul anarchy, state and utopia. Dalam bukunya, Robert Nozick membagi pikirannya dalam 3 bab, yaitu State-of-Nature Theory, or How to Back into a State without Really Trying, Beyond the Minimal State?, dan Utopia. Dalam bab pertama, Nozick membukanya dengan pertanyaan fundamental dari political philosophy, yaitu jika Negara tidak ada, apakah perlu untuk diciptakan, dan bagaimana Negara harusnya diatur, jika benar-benar harus ada Negara. Mengapa tidak anarki saja? Itulah pertanyaan yang dilontarkan Nozick dalam membuka bab pertamanya. Karena anarkis menganggap bahwa Negara akan melanggar moral hak individu, dan masalah moral dan hak adalah dasar dari political philosophy, tentang apa yang bisa dan tidak bisa individu lakukan kepada batasan individu lain dan apa yang mereka bisa lakukan dengan aparatus Negara. Nozick kemudian menjelaskan bahwa kondisi anarki itu sebagai state-of-nature. Menurut Nozick, state-of-nature theory memiliki tujuan jelas, yaitu cara untuk melihat politik. Cara yang memungkinkan untuk memahami itu adalah untuk menjelaskan term nonpolitical, untuk melihatnya muncul dari nonpolitical, dan untuk melihat secara penuh sebagai bagian yang otonom. Penjelasan state-of-nature theory dalam politik potensial dalam menjelaskan hal fundamental dari politik. Nozick menggunakan teori para kontraktarian soal teori state-of-nature , terutama John Locke, namun ia tidak menggunakan pendekatan kontrak sosial dalam peralihan dari state-ofnature menjadi lembaga sosial-politik. Nozick menggunakan teori invisible-hand yang ia adaptasi dari Adam Smith, bahwa pembentukan lembaga sosial politik dari state-of-nature tidak diatur oleh agen-agen terkait, melainkan suatu proses yang tanpa rancangan. Proses peralihan dari state-of-nature menjadi sebuah lembaga sosial-politik yang disebut Negara terjadi cukup rumit dalam penjelasan Nozick. Dalam state-of-nature setiap individu diasumsikan memiliki haknya masing-masing, dalam kondisi tersebut rawan terjadi gesekan antara hak individu yang satu dengan hak individu yang lain, dari hal tersebut memunculkan sebuah pembentukan kelompok yang didasari mutual protection, yang disebut protective


association atau asosiasi perlindungan. Asosiasi perlindungan ini berfungsi menjaga hak-hak seluruh anggotanya agar tidak dilanggar oleh siapapun. Asosiasi perlindungan ini terbenntuk dalam jumlah yang banyak, yang kemudian akan terbentuk domminant protective association atau asosiasi perlindungan dominan. Asosiasi perlindungan yang dominan ini terbentuk dari peleburan beberapa asosiasi perlindungan di wilayah tertentu. Asosiasi perlindungan yang dominan ini juga disebut sebagai ultraminimal state. Dalam ultraminimal state, fungsinya masih sama seperti asosiasi perlindungan, yaitu melindungi individu yang tergabung dalam ultraminimal state. Ultraminimal state menggunakan prinsip utilitarian, yaitu akan meminimalisasi besarnya pelanggaran hak yang terjadi, namun dengan cara melakukan pelanggaran hak yang ‘lebih kecil’, maka dari itu ultraminimal state juga disebut utilitarian of rights. Minimal state yang digagas Nozick berangkat dari semua proses sebelumnya, dari state-ofnature, menjadi protective association, kemudian menjadi dominant protective association atau ultraminimal state. Minimal state muncul untuk menjamin bahwa semua individu bisa terjaga haknya dari pelanggaran yang terjadi. Hal ini disepakati antara individu dan state dengan sebuah kontrak dan sebuah redistribusi perlindungan. Penjabaran bagaimana model Negara ini menjamin bahwa semua individu bisa terjaga haknya adalah dengan teori hak kepemilikan (entitlement theory) dalam pembahasannya tentang distributive justice.. Teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu original acquisition of holdings, pemberian sesuatu yang tidak dimiliki, lalu transfer of holdings, yaitu pemindahan dari satu individu ke individu lain, dengan sebuah prosess pertukaran sukarela ataupun hadiah, dan akan lebih rumit dalam lanjutannya yaitu prinsip keadilan dalam pemindahan, dan the rectification of injustice in holdings. Nozick merumuskan kerangka umum untuk mengevaluasi keadilan suatu tata politik: ‘Apapun yang muncul dari sebuah situasi yang adil, melalui langkah yang adil, adalah juga adil’. Dari teori ini Nozick menegaskan bahwa teori haknya bersifat historis, maksudnya adalah bahwa teori yang digagas Nozick mengevaluasi adil/tidaknya suatu tatanan berdasarkan kesejarahan dari munculnya tatanan tersebut: apakah sejarahnya (mulai dari terbentuknya hingga peralihannya) mengandung ketidakadilan atau tidak. Dalam buku ini Nozick juga mencoba menjelaskan gagasan prinsip haknya sebagai tidak berpola, maksudnya adalah tidak ada dimensi natural ataupun pertimbangan jumlah ataupun kombinasi dari angka kecil dari dimensi natural bahwa hasil distribusi yang dihasilkan dengan didasarkan dengan


prinsip hak. Di sini adalah maksud dari distributive justice yang coba Nozick jabarkan, bahwa distribusi keadilan sifatnya tidak berpola. Nozick sedikit banyak mengadaptasi gagasan dari John Locke dalam mengembangkan gagasannya dalam buku anarchy, state, and utopia. Selain gagasan Locke tentang state-ofnature, ia mengadaptasi Locke’s proviso atau ketentuan Locke untuk membahas tentang benda-benda yang unowned atau tidak dimiliki siapapun. Bunyi dari ketentuan Locke tersebut adalah “enough and as good left in common for others”. Kalimat ini bermaksud untuk menjamin bahwa situasi individu lain tidak menjadi lebih buruk. Hal ini berkaitan dengan sebuah sumber daya yang awalnya milik umum kemudian di ambil alih menjadi milik pribadi. Dalam bagian terakhir dari buku anarchy, state, and utopia, Nozick menyimpulkan bahwa dalam bagian pertama, minimal state sah secara moral, dan dalam bagian dua bahwa tidak ada model Negara yang lebih besar atau luas yang bisa adil secara moral, karena model Negara yang lebih besar akan melanggar hak individu. Menurut Nozick, model Negara minimal secara moral istimewa, satu-satunya bentuk Negara yang sah secara moral, dan secara moral bisa dipertahankan. Minimal state tidak melanggar individu, yang tidak menganggap bahwa individu hanya sarana, alat, instrument, atauoun sumber daya, tetapi menganggap bahwa individu memiliki hak dan kehormatan. Mengizinkan individu untuk memilih hidupnya sendiri.

Metode Penelitian Metode yang penulis gunakan adalah studi pustaka dan refleksi kritis. Penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan gagasan-gagasan utama dari filsuf yang akan dibahas penulis, yaitu Robert Nozick. Anarchy,State, and Utopia menjadi sumber utama dalam studi pustaka. Disokong dengan beberapa sumber tambahan lainnya.


Hasil Penelitian Menganalisis masalah pajak dengan menggunakan gagasan Nozick adalah menganalisis pajak dengan gagasan libertarian yang ajeg. Ketika dihadapkan pada pajak, Nozick jelas akan mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan karena melanggar hak individu. Sesuai dengan model negara yang digagas oleh Nozick, yaitu minimal state, yaitu bahwa fungsi negara yang hanya sebatas menajaga keamanan dan hak-hak individu yang ada di dalamnya dengan dasar redistribusi, yaitu individu membayar kepada negara untuk fungsi tersebut. Bayaran tersebut ditujukan untuk aparat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan hak-hak individu. Model negara minimal state lah yang kemudian bisa dilihat sebagai model negara yang paling cocok jika membicarakan tentang keadilan yang relevan dalam kebebasan. Karena dalam model negara tersebut, negara tidak bisa melakukan intervensi kepada individu di luar fungsinya. Selain model negara tersebut, Nozick juga menjabarkan tentang teori hak yang menyatakan bahwa semua yang didapat dengan proses yang adil, maka hal itu bersifat adil, dan juga apabila proses yang terjadi terdapat ketidakadilan, maka harus ditinjau kembali dan mengulangi prosesnya sampai pada proses yang adil. Ketika fungsi negara adalah menjamin keamanan dan hak-hak individu di dalamnya, dan tidak melakukan intervensi, dalam kasus ini adalah pajak, maka individu bisa menggunakan kepemilikannya sesuai dengan apa yang dia mau tanpa ada campur tangan siapapun. Individu bisa memaksimalkan kegunaan apa yang dia punya. Dari hal ini ia bs memaksimalkan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dengan sebuah catatan bahwa hal ini terjadi dalam sebuah proses yang adil tanpa pemaksaan.

Pembahasan Dalam buku Nozick yang berjudul Anarchy, State, and Utopia, Nozick memberikan gagasan tentang Negara versinya, yaitu minimal state. Minimal state ini adalah model Negara yang digagas Nozick, yang fungsinya sebatas menjamin hak-hak dan kebebasan warga negaranya. Seperti gagasan Nozick yang mengacu pada gagasan Locke tentang state of nature, bahwa semua individu lahir dengan memiliki hak-hak kebebasan yang kemudian ia lanjutkan tentang


teori pembentukan lembaga social-politik, yaitu Negara, yang ia jelaskan dengan gagasan invisible hand seperti yang digagas Adam Smith dalam menjelaskan sistem pasar. Dalam penjelasan invisible hand theory, Nozick mengatakan bahwa pembentukan institusi atau lembaga yang akhirnya menjadi Negara ini terjadi tanpa pola dan rancangan dari agenagen terkait. Pembentukan ini berproses begitu saja tanpa rancangan. Pada konsep Nozick, negara tidak boleh mengintervensi kehidupan individu selain menjamin kebebasannya dan menjaga haknya. Selain pajak yang dibayar untuk menjamin hak dan kebebasan individu, pajak lainnya menjadi bentuk intervensi Negara terhadap individu. Menurut Nozick, pajak adalah bentuk pelanggaran hak individu atas kepemilikannya Menurut Nozick, Negara yang ia jelaskan dengan model minimal state berawal dari bagaimana ultraminimal state muncul dari sistem asosiasi perlindungan pribadi, dan kemudian ultraminimal state berubah menjadi minimal state, yang memunculkan redistribusi untuk memberikan perlindungan. Dalam segi moral, setiap transisi ini (asosiasi perlindungan, menjadi ultraminimal state, dan menjadi minimal state) diizinkan dalam moral. Dalam transisi dari agensi perlindungan menjadi ultraminimal state terjadi karena proses invisible-hand yang tidak melanggar hak siapapun. Dalam transisi ultraminimal state menjadi minimal state diwajibkan memberikan perlindungan kepada semua individu, sebagai bentuk tidak melanggar hak individu. Model Negara yang ia gagas tidak melanggar kebebasan dan hak siapapun, serta legitimate secara moral. Sesuai prinsipnya tentang hak individu, ia menggagas model Negara yang menjunjung tinggi hak individu dengan proses yang juga demikian, maka Negara tidak boleh melakukan pemaksaan dalam bentuk pajak. Dalam gagasannya tentang kepemilikan, Nozick menjelaskan tentang tiga teori kepemilikan (entitlement theory), yaitu original acquisition of holdings, pemberian sesuatu yang tidak dimiliki, transfer of holdings, yaitu pemindahan dari satu individu ke individu lain, dan the rectification of injustice in holdings. Original acquisition of holdings, adalah bagaimana sesuatu yang tidak dimiliki menjadi dimiliki. Transfer of holdings, adalah pemindahan dari satu individu ke individu lain, dengan sebuah proses pertukaran sukarela ataupun hadiah. Prinsip ini juga mengandung tentang prinsip pemerintahan bagaimana individu bisa melepaskan miliknya dan memberikannya pada Negara yang tidak memilikinya. Secara garis besarnya adalah individu yang mendapatkan sebuah harta benda sesuai prinsip dalam keadilan


dalam akusisi, ia memiliki harta benda tersebut dan individu yang mendapatkan harta benda sesuai dengan keadilan dalam pemindahan, dari individu yang memiliki harta benda tersebut, ia memiliki harta benda tersebut, dan tidak ada yang dinyatakan memiliki sesuatu harta benda kecuali dengan kedua prinsip tersebut. The rectification of injustice in holdings adalah merumuskan kerangka umum untuk mengevaluasi keadilan suatu tata politik: ‘Apapun yang muncul dari sebuah situasi yang adil, melalui langkah yang adil, adalah juga adil’. Hak kepemilikan ini juga memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja dengan miliknya asalkan tidak melakukan pelanggaran hak orang lain. Berdasarkan entitlement theory, hak kepemilikan individu menjadi sangat penting. Hal ini berhubungan dengan persoalan ‘bagaimana sesuatu dapat dimiliki dan dipindahkan’ yang menyebabkan persoalan tersebut menjadi sangat penting juga. Sehingga apabila ada yang tidak adil dalam dua proses tersebut, maka proses yang terjadi harus ditinjau kembali. Dari sini dapat dijelaskan juga mengapa pajak disebut melanggar hak, terutama hak kepemilikan individu. Dalam penjelasan transfer of holdings, dijelaskan bahwa pemindahan suatu kepemilikian dari individu ke individu lain dengan proses sukarela ataupun sebagai hadiah. Dalam paragraf sebelumnya juga hal ini termasuk tentang individu yang memberikan hak kepemilikannya pada Negara, dan proses ini juga dalam proses sukarela ataupun sebagai hadiah dari individu untuk Negara. Maka pajak sebagai aturan yang bentuknya memaksa untuk individu dinyatakan sebagai melanggar hak kepemilikan individu. Hak kepemilikan individu tidak dihargai oleh Negara. Lain hal apabila terjadi dalam proses sukarela, maka hal itu tidak melanggar hak kepemilikan individu. Dengan menggunakan tiga prinsip di atas, yaitu original acquisition of holdings, transfer of holdings dan the rectification of injustice in holdings, dengan melihat bahwa pajak melanggar hak kepemilikan sesorang, maka redistribusi yang dilakukan dalam minimal state harus dalam persetujuan dari individu yang termasuk dalam proses redistribusi. Apabila redistribusi dilakukan dengan persetujuan individu, maka tidak melanggar hak kepemilikan individu, seperti dalam Nozick adalah untuk penjaminan hak dan kebebasan oleh Negara. Teori Nozick tentang kepemilikan mengaskan bahwa, setiap individu memiliki dirinya sendiri. Dunia dan segala objek yang ada di dalamnya adalah unowned atau tidak dimiliki oleh siapapun secara pribadi, seseorang bisa memiliki hak dalam memiliki objek di dunia yang disproporsional dengan syarat hal itu tidak memperburuk kondisi material yang lain.


Lebih lanjut juga dijelaskan, karena setiap individu memiliki dirinya sendiri, maka kemampuan yang ada pada individu tersebut juga miliknya sendiri. Seperti memiliki barang, kemampuan juga termasuk dalam hak kepemilikan, seseorang bebas untuk menyalurkan kemampuannya untuk orang lain ataupun tidak dan tidak ada yang boleh memaksa dia untuk meminta bantuan dengan kemampuannya kecuali dengan persetujuan pemilik kemampuan tersebut. Ketika terjadi pemaksaan ataupun pelanggaran hak dalam bentuk pajak kepada individu maka hal itu membatasi ia dalam memaksimalkan hak kepemilikannya. Padahal dikatakan Nozick bahwa individu memiliki dirinya sendiri dan Nozick juga menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan proses yang adil maka hal itu juga menjadi adil. Ketika individu memiliki kebebasan atas kepemilikannya dan tidak diintervensi oleh otoritas ataupun yang disebut dengan Negara dalam bentuk pajak maka ia bisa memaksimalkan kepemilikannya. Uang yang ia dapat dari proses yang adil bisa digunakan untuk investasi untuk kesejahteraan dirinya dan siapapun yang ingin ia sejahterakan. Dengan begitu proses yang adil dan teori tentang kepemilikan dari Nozick akan berpengaruh dengan kesejahteraan individu. Dalam suatu bagian dalam buku Nozick, yang berjudul Anarchy, State and Utopia ia menjelaskan bagaimana keadilan menjadi tidak adil karena berpihak pada mereka yang kurang beruntung atau kekurangan, lebih spesifiknya adalah ia menjelaskan dengan ‘penerima’, dan mengabaikan mereka yang lebih dan secara spesifik dijelaskan Nozick sebagai ‘pemberi’. Penjelasan Nozick adalah pandangannya bahwa pajak yang ditarik dari seorang yang bekerja bernilai sama dengan waktu yang digunakannya untuk menghasilkan uang yang ditarik oleh pajak. Karena pajak bersifat progresif, maka semakin besar penghasilan individu, maka semakin besar pajak yang dikenakan kepada individu tersebut. Lalu kemudian apabila dari kerjanya yang lebih lama dengan mengorbankan waktu luangnya yang bisa ia gunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau temannya ia masuk dalam kategori orang yang lebih, kemudian individu lain yang bekerja hal yang sama namun ia tidak bekerja lebih lama dengan mengorbankan waktu luangnya seperti individu yang satu, dan penghasilannya tidak sebesar penghasilan individu yang satu, maka pajak yang dikenakan padanya tidak sebesar individu yang satu dan kemudian ia masuk dalam kategori yang kurang beruntung dan kekurangan yang akhirnya mendapat dana alokasi dari Negara. Di sinilah pajak


memunculkan problem tentang keadilan. Keadilan menjadi berpihak pada mereka yang kekurangan, namun tidak pada mereka yang lebih karena kerja kerasnya. Selain itu, dari hal ini juga pajak melanggar hak individu untuk mendapatkan kesenangan. Seperti yang diilustrasikan oleh Nozick, apabila individu pekerja keras yang kemudian masuk dalam kategori yang lebih ini mendapatkan kesenangannya dari hal-hal yang bersifat material (dalam hal ini hanya bisa didapat dari uang), misalnya membeli barang-barang, kemudian ia dipaksa bekerja lebih lama untuk mendapatkan uang karena dalam waktu yang normal dan dipotong oleh pajak ia tidak akan bisa mendapatkan kesenangan tersebut, padahal apabila penghasilannya tidak dipotong pajak ia bisa mendapatkan kesenangan itu dengan waktu kerja normal. Maka pajak sudah mengambil hak individu tersebut untuk mendapatkan kesenangannya. Berlawanan dengan hal itu, individu lainnya yang bekerja dalam waktu normal dan masuk ke dalam kategori yang kekurangan mendapatkan kesenangannya dari halhal yang bukan hanya bisa didapat dengan uang, misalnya melihat matahari terbenam, ia tidak perlu khawatir akan pajak dan bahkan pajak membantu hidupnya. (Dalam hal ini terlepas dari dua kondisi lainnya, yaitu individu yang pertama dengan kesenangan yang didapat bukan hanya dari uang dan individu kedua yang kesenangannya didapat dari hal yang hanya bisa didapatkan dengan uang). Pajak yang ditujukan untuk membuat kesetaraan juga akan memunculkan sebuah persoalan, karena untuk membuat kesetaraan, menurut Nozick, ada dua cara. Yang pertama adalah memperburuk situasi individu yang memiliki kesempatan lebih baik dan yang kedua meningkatkan situasi individu yang memiliki kesempatan kurang baik, namun dalam hal yang kedua harus dilakukan yang pertama, yaitu memperburuk situasi individu yang memiliki kesempatan lebih baik. Pajak yang ditujukan untuk membuat kesetaraan memunculkan masalah pelanggaran hak pada mereka yang memiliki kesempatan lebih baik, karena hanya hal itu yang terjadi dalam proses pajak berlangsung. Namun Nozick menyatakan bahwa apabila individu yang ada dalam posisi yang lebih baik memberikan sebagian kepemilikannya pada siapapun, tidak melanggar hak siapapun. Siapapun bisa mendapatkan hal ini, dalam hal ini bisa saja mereka yang dalam posisi kurang beruntung ataupun ada individu yang melakukan sesuatu untuk individu yang dalam posisi lebih baik. Seperti bekerja untuk orang tersebut atau berperilaku baik sehingga ia disukai oleh individiu yang dalam posisi lebih baik.


Keadilan yang bersifat berpihak pada satu pihak tersebut sama dengan ketidak adilan. Mereka yang kurang beruntung ataupun kekurangan berhak mendapatkan bantuan dari Negara ataupun dari mereka yang lebih, namun tidak dalam poses seperti pada ilustrasi dua paragraph sebelumnya. Namun seperti dalam entitlement theory yang digagas oleh Nozick, bahwa, bantuan untuk mereka yang kekurangan harus dalam proses yang disetujui oleh individu yang memberi, ataupun jika individu yang ingin memberi bantuan perlu Negara untuk mendistribusi, diberikan pada Negara untuk kemudian dikelola dan dialokasikan, dan dalam proses ini Negara tidak boleh sama sekali melakukan pelanggaran dengan mencurinya. Dengan berpegang pada prinsip dalam entitlement theory, maka keadilan bisa didapat oleh pemberi dan penerima. Dengan keadilan yang didapat dari prinsip entitlement theory oleh pemberi dan penerima, akan berpengaruh pada kesejahteraan pada kedua belah pihak. Bagaimana kesejahteraan ini didapatkan oleh kedua pihak? Seperti dalam bagian tentang hak kepemilikan dalam subbab di bab sebelumnya, apabila prinsip entitlement theory diterapkan maka proses perpindahan hak kepemilikan hanya berlangsung jika dalam proses yang adil dan tanpa pemaksaan, dan jika hal itu diterapkan juga berpengaruh pada tujuan pajak yaitu memberikan kesetaraan ekonomi, yang dikatakan Nozick bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki situasi mereka yang ada dalam situasi buruk dalam hal ini keterpurukan ekonomi dan yang satu adalah memperburuk situasi yang satu yang memiliki kelebihan dalam hal ekonomi, dalam kondisi paksaan. Kesejahteraan muncul pada penerima karena ia selain bisa mendapatkan dari pemberi dan hal itu terjadi tanpa paksaan, seperti berdasarkan penjelasan Nozick tentang philantrophist atau dermawan bahwa kita bebas atas diri sendiri dan tidak bisa dipaksa untuk orang yang berlebih memberi kepada yang yang kekurangan. Tapi Nozick tidak merekomendasikan untuk mengabaikan mereka yang miskin. Immoral untuk membiarkan yang miskin kelaparan, dalam posisi kita bisa melakukan sesuatu. Tapi harus dibedakan antara benar secara moral dan apa yang benar secara hukum. Penerima juga bisa melakukan sesuatu untuk pemberi dan ia bisa menabung kekayaan yang ia dapat dari usahanya dan juga dari pemberian. Kesejahteraan muncul pada pemberi karena ia tidak diharuskan membayar pajak yang lebih besar saat ia bekerja lebih keras. Pemberi yang juga memiliki keinginan dalam hal yang lebih material pun


tidak lagi dikorbankan dalam system pajak yang mengharuskan ia mengorbankan waktu luangnya untuk bekerja dengan tujuan memenuhi kepuasannya. Nozick juga menjelaskan sebuah gagasan tentang batasan moral yaitu side-constrain , dilarang untuk melanggar batas hak orang lain dalam tujuan seseorang. Pandangan ini didasarkan atas prinsip Kantian bahwa setiap individu adalah tujuan, bukan hanya sarana. Mereka tidak bisa dikorbankan ataupun digunakan untuk mencapai tujuan individu lain tanpa persetujuan mereka. Individu tidak bisa diganggu gugat (Nozick, 1999: 31). Dalam pandangan libertarian, batas ini dijelaskan bahwa semua individu terpisah hidupnya dan tidak ada yang bisa berkorban untuk yang lain. Pandangan ini juga dipercaya sebagai penuntun pada libertarian side constrain. Dari bentuk moral dengan bentuk moral side-constrain yang dijelaskan bahwa moralitas menjadi moral side-constrain adalah dengan pernyataan bahwa ada jarak antar individu dan dari pernyataan ini terdapat beberapa muatan moral yang disebut libertarian constrain. Hal yang menjadi dasar batasan moral adalah berkesadaran dan sadar akan dirinya, rasional, memiliki free will, agen moral yang mampu memandu kebiasaan dengan prinsip moral dan mampu terlibat dalam saling keterbatasan dan memiliki jiwa. Batasan moral itu yang menjadi legitimasi kaum libertarian untuk mengatakan bahwa pajak melanggar hak individu, karena jelas bahwa setiap individu terpisah hidupnya dan individu bukanlah alat untuk individu lainnya. Individu tidak bisa dipaksa membayar pajak dari hasil kerja kerasnya untuk diberikan kepada individu lain ataupun untuk apapun tanpa persetujuannya. Locke’s Proviso atau ketentuan Locke berbunyi “enough and as good left in common for others” (Nozick, 1999: 175). Kalimat ini berarti untuk menjamin bahwa situasi yang lain tidak menjadi lebih buruk. Lebih sepesifik bahwa ketentuan Locke ini digunakan dalam konteks benda unowned, yaitu benda yang berada di alam semesta ini, seperti sumber daya alam, seperti air, lahan, bahkan udara. Nozick, dalam bukunya membuat penjelasan bagaimana ketentuan Locke bertentangan dengan sesuatu. Dalam contohnya adalah di sebuah padang pasir yang terdapat oase, kemudian ada seseorang yang mengambil dan menyimpannya sebagian, kemudia tiba-tiba semua oase di padang pasir menjadi kering, sehingga satu-satunya air yang tersisa di padang pasir tersebut adalah milik seseorang yang mengambil sebagian air di oase. Di sinilah terjadi benturan antara ketentuan Locke dan kepemilikan individu. Namun dasar moral yang digunakan Nozick adalah ketentuan Locke,


maka air yang awalnya berasal dari oase tersebut yang ia miliki harus tetap menjadi milik semua orang, karena biasanya orang-orang di area tersebut menggunakan air itu dan apabila ada yang mengambil sebagian dan kemudian terjadi bencana, dengan keringnya oase, maka kondisi orang lain menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ada dua situasi yang bisa memperburuk keadaan yang lain karena pengambilan yang dilakukan oleh yang lain, yaitu yang pertama dengan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan situasinya dengan beberapa pengambilan, yang kedua, tidak lagi bisa menggunakan sesuatu secara bebas yang sebelumnya bisa dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya alam, seperti contoh di atas bahwa air oase seharusnya masih bisa bebas digunakan dan tidak bisa di batasi oleh orang yang mengambilnya (Nozick, 1999: 180). Dalam kaitannya dalam pajak, bisa dihubungkan dengan dua situasi pada paragraf sebelumnya tentang situasi yang memperburuk keadaan orang lain dan berujung pada melanggar ketentuan Locke. Jika akuisisi sumber daya terjadi bisa memunculkan pajak yang berhubungan dengan pajak bea cukai dan pajak konsumen. Individu yang awalnya bebas dalam mengambil sumber daya tersebut menjadi diharuskan mengeluarkan materi ataupun bisa jasa. Selain hal itu juga pajak juga bisa menjadi pembatas bagi individu untuk menggunakan sumber daya alam, dan dalam hal ini Negara sebagai pembatas untuk mengambil sesuatu yang bebas yang sebelumnya bisa dilakukan dengan bebas. Tetapi tanpa Negara yang fungsinya lebih dari menjamin hak dan kebebasan individu, ketentuan ini juga hanya bisa dilindungi dengan benar-benar memikirkan segala konsekuensi dari dilanggarnya ketentuan ini, yaitu memperburuk kehidupan orang lain, karena walaupun prinsip dalam libertarian adalah kebebasan individu, tidak seharusnya melanggar hak orang lain. Pajak yang melegitimasi eksploitasi sumber daya alam kemudian akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, kesejahteran individu. Pada paragraph sebelumnya, sebuah sumber daya yang pada awalnya bebas untuk digunakan, dan kemudian diakuisisi, dan digunakan untuk kepentingan komersil ataupun sumber daya tersebut dieksploitasi, maka masyarakat yang biasa menggunakan sumber daya tersebut untuk kesejahteraannya, untuk kebutuhannya, akan kehilangan daya akibat hal tersebut. Saat dasar moral, yaitu locke’s proviso dilanggar dan memperburuk kondisi yang lain, maka kesejahteraan direnggut dari individu dan masyarakat. Maka locke’s proviso menjadi dasar moral untuk menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat dalam hal sumber daya alam yang unowned. Dengan


dasar moral ini masyarakat akan bisa secara bebas menggunakan sumber daya tersebut dalam hal kesejahteraannya, entah apakah sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan seharihari ataupun untuk penghasilan masyarakat sekitar.

Kesimpulan Bertahun-tahun, para filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, J. J. Rousseau, hingga John Rawls mencoba menjelaskan bagaimana dibentuknya sebuah Negara, bagaimana konsep Negara tersebut, bagaimana fungsi Negara tersebut, dan bagaimana kemudian keadilan yang muncul dalam sebuah lingkup politik dan Negara, serta hubungannya dengan kebebasan individu-individu yang ada di dalamnya. Mereka menjelaskannya masing-masing dengan teori yang berbeda-beda, namun tetap berusaha menjelaskan berpegang pada satu poros bahwa hak dan kebebasan individu akan dijamin oleh Negara saat mereka di dalamnya. Namun ternyata ada hak dan kebebasan individu yang harus dilanggar ketika mereka masuk dalam sebuah tatanan Negara. Robert Nozick memberikan gagasan untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan menjelaskan pembentukan sebuah Negara tanpa adanya pelanggaran hak dan kebebasan individu dan memberikan sebuah konsep Negara yang menjamin hak dan kebebasan individu. Minimal state, konsep Negara yang digagas Nozick, paling relevan dengan kebebasan karena terbentuk tanpa adanya pelanggaran hak, dan dalam setiap transisinya sah secara moral. Fungsi Negara hanya menjaga keamanan dan menjaga hak dan kebebasan individu. Segala interest dan preferensi individu dijamin tidak bisa dilanggar oleh siapapun dan dengan didasari libertarian side-constraint, gesekan antar kebebasan individu dengan kebebasan individu lain yang bisa menimbulkan konflik bisa dihilangkan. Keadilan benar-benar terjadi karena fungsi Negara yang hanya sebatas menjaga kemanan hak dan kebebasan warganya dan keadilan distributif yang tidak berpola, Negara tidak memihak siapapun, maka tidak ada pihak manapun yang diperlakukan ‘lebih adil’ dari yang lain, keadilan didapat oleh setiap individu. Ketika dikaitkan dengan pajak, maka pajak adalah bentuk pelanggaran dari Negara terhadap individu. Karena Negara yang fungsinya lebih dari sekedar menjaga keamanan dan menjamin hak dan kebebasan warganya, akan melanggar hak dan kebebasan individu, dan tidak sah


secara moral. Dalam minimal state, yang di mana bahwa individu hanya membayar redistribusi pada Negara hanya untuk kemanan dan terjaminnya hak dan kebebasannya dan tidak ada pemaksaan dalam bentuk pajak, akan berimplikasi pada sektor ekonomi. Misalnya dengan tidak ada adanya pajak maka individu bisa bebas menginvestasikan kepemilikannya tanpa ada intervensi dari Negara. Asumsi bahwa sejumlah uang yang diambil dari pajak pekerja sama dengan waktu pekerja yang terlihat seperti perbudakan bisa dihilangkan. Dalam skala masyarakat, dengan tidak adanya intervensi Negara dan hak serta kebebasan warga Negara terjamin, maka individu akan saling berlomba-lomba menguntungkan dirinya sendiri yang pada akhirnya akan juga menguntungkan society, seperti dalam penjelasan invisible hand dari Adam Smith tentang sistem pasar. Dari situlah kesejahteraan yang muncul dari kondisi anarkis menuju Negara tanpa pelanggaran moral, hak, dan kebebasan,dan

juga

proses yang terjadi dalam kondisi dalam Negara.

Refleksi Kritis Robert Nozick menguraikan pembentukan minimal state atau Negara minimal dari state of nature, menuju protective association, kemudian menjadi dominant protective association, dan ultra minimal state dengan sangat jelas bahwa hak dan kebebasan individu adalah sangat penting, sehingga setiap transisi tersebut dijelaskan tanpa adanya pelanggaran hak dan kebebasan individu. Fokusnya pada hak dan kebebasan berlanjut pada kritiknya pada hal lainnya seperti dalam pajak, pola-pola sosial-politik-ekonomi yang bisa merugikan suatu pihak, ataupun fungsi-fungsi Negara selain menjamin keamanan, hak, dan kebebasan individu. Kritik serta penjelasan Nozick sangat relevan dengan kebebasan individu yang sudah seharusnya sebagai kodrat manusia. Namun ia menjelaskan bahwa Negara minimal adalah sebuah framework utopia. Konsep Negara ‘impian’ yang hampir mustahil diwujudkan dalam dunia praktis. Setiap individu pun harus hidup dengan libertarian side-constraint agar tidak adanya pelanggaran hak antar individu. Untuk mencoba menganalisis relevansi dari Negara minimal dengan kondisi praksis juga hampir mustahil karena posisi ekstrim dari libertarian. Dalam kehidupan di Negara faktual,


Negara tetap menjadi pusat distribusi dan Negara fungsinya dituntut untuk lebih bertindak dalam hal kesenjangan. Seperti yang dikatakan Nozick juga, bahwa keadilan lebih ditujukan pada mereka yang kekurangan, maka sangat sulit untuk merelevansikan teori Nozick dalam kehidupan real, karena harus adanya perubahan pola pikir yang sangat dalam pada masyarakat untuk kemudian merelvansikannya. Memang sangat sulit untuk merelevansikan Negara minimal menurut Nozick dengan Negara faktual dan konsep Negara minimal sebagai framework utopia. Namun harus diakui bahwa konsep Negara ini adalah konsep Negara terbaik yang relevan dengan kebebasan individu yang dijelaskan sangat logis oleh Nozick secara detil dan jelas. Apabila mencoba untuk melihat kcenderungan posisi Nozick terhadap tiga tokoh kontrak sosial, yaitu Hobbes, Locke, dan Rousseau, maka penulis melihat kecenderungan posisi Nozick lebih kepada John Locke. Memang dalam beberapa poin, Nozick mengeritik Locke. Namun Nozick beberapa kali mengutip dan terinsipirasi dari gagasan Locke. Seperti dalam gagasan tentang state of nature , Nozick terinspirasi dari Locke, walaupun kemudian ia menggunakan gagasan yang berbeda dari Locke yang menggunakan teori kontrak sosial. Nozick juga menggunakan sebuah teori Locke’s Proviso untuk menjelaskan bagaimana sebuah dasar mora, bagaimana benda yang unowned bisa dimanfaatkan oleh semua individu tanpa memperburuk keadaan satu individu ataupun lebih. Selain itu juga, konsep Negara yang dibangun lewat kontrak sosial menurut John Locke paling mendekati konsep minimal state dibandingkan dengan Negara leviathan menurut Hobbes dan civil state menurut Rousseau, karena fungsinya untuk melindungi masyarakat dan melindungi properti mereka. Sebagai pembaca Nozick, penulis juga melihat bahwa redistribusi yang diizinkan dalam minimal state yaitu untuk menjamin keamanan, bisa ditinjau dengan cara yang lebih fleksibel. Apabila Nozick mengatakan bahwa fungsi Negara hanya sebatas menjamin kemanan, hak, dan kebebasan individu, dan selain itu tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan dalam buku Jonathan Wolff, bahwa fungsi lainnya adalah membangun infrastruktur, membantu mereka yang kekurangan, dan membuat kebijakan. Penulis menganalisis bahwa fungsi Negara dalam hal membantu yang kekurangan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan sebagainya bisa dikatakan secara tidak langsung sebagai fungsi Negara untuk menjamin kemanan warganya dengan menjaga stabilitas sosial.


Daftar Referensi Books Adams, Charles. (1999). For Good and Evil : The Impact of Taxation on The Course of Civization. Mary Land: Madison Books. Hy, Ronald John & William L. Waugh, Jr. (1995). State And Local Tax Policies. London: Greenwood Press. Hobbes, Thomas. (1998). Leviathan. New York: Oxford University Press. Locke, John. (1988). Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press. Marx, Karl & Frederick Engels. (1975). The Communist Manifesto.New York: International Publisher. Nozick, Robert. (1999). Anarchy, State, and Utopia. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Rawls, John. (1995). A Theory of Justice. Massachusetts: Harvard University Press Edition. __________. (1996). Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Rousseau, Jean Jacques. (1999). Discourse on Political Economy and The Social Contract. New York: Oxford Universuty Press. Smith, Adam. (1981). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis: Liberty Classics. __________. (1984). The Theory of Moral Sentiment. Indianapolis: Liberty Fund. Wolff, Jonathan. (1991). Robert Nozick: Property, Justice, and the Minimal State. California: Stanford University Press.


SIGNIFIKANSI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ROBERT NOZICK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KEBEBASANNYA

Recommend Documents