SIC ET NON: KEBEBASAN DAN PEMBATASAN HAK KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS

Dhia Al Uyun: Sic et Non

1

SIC ET NON: KEBEBASAN DAN PEMBATASAN HAK KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS Dhia Al Uyun [email protected] Fakultas Hukum Universitas Airlangga Abstract Sic et Non. Yes and no. Freedom and restriction of the essence of affirmative action. Both are located face-to-face. Every country has a unique character in implementing and synthesizing. This matter will be discussed in this article. The main problem is the ratio legis affirmative action in the constitution. In Indonesia, the ratio legis is constitutional rights. In India and Pakistan is fundamental rights. In Germany leads to individualistis. In United States showed unwritten constitution. Finally in South Africa show the priority in the equality. Secondly, The freedom and restriction are both, sythese as morallity and realize by rule. Keywords: Freedom, restriction, affirmative action, discrimination Abstrak Sic et Non. Ya dan tidak. Kebebasan dan Pembatasan merupakan hakikat dari hak kemudahan dan perlakuan khusus. Keduanya terletak berhadapan. Setiap negara memiliki karakter yang unik dalam menerapkan dan mensintesakan keduanya. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini. Permasalahan utamanya adalah ratio legis hak kemudahan dan perlakuan khusus dalam Konstitusi di Indonesia dan berbagai konstitusi di dunia memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, ratio legisnya adalah constitutional rights. Di India dan Pakistan ratio legisnya fundamental rights. Di Jerman mengarah pada individualistis. Di Amerika Serikat memperlihatkan adanya unwritten constitution. Di Afrika Selatan memperlihatkan prioritas pada persamaan. Permasalahan kedua adalah kebebasan dan pembatasan hak kemudahan dan perlakuan khusus dalam konstitusi memperlihatkan moral sebagai sintesanya dan aturan sebagai realisasinya. Kata kunci: Kebebasan, Pembatasan, hak kemudahan dan perlakuan khusus, affirmative action, diskriminasi

2

Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016

Pendahuluan Hak kemudahan dan perlakuan khusus (selanjutnya disebut HKPK) sama dengan affirmative action (selanjutnya disebut AA) merupakan apa yang disebut the special treatment yang berasal dari ide dasar treat like cases alike atau different cases differently.1 HKPK merupakan proposisi yang muncul dari frase AA, yakni a policy or program for correcting the effects of discrimination in the employment or education of member of certain groups as women, black etc.2 Pengaruh positif AA adalah konsepsi ini dapat menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya.3 Dworkin berpendapat, di waktu yang sama AA akan mengenalkan institusi untuk melihat particular light, yang nampak di dalamnya keuntungan dan beban.4 Di samping itu, AA merubah konstitusi dari moral system menjadi political goals, sehingga tidak memiliki dasar filosofis yang jelas. Pada dasarnya AA atau HKPK merupakan bagian dari hak asasi manusia. Terdapat perbedaan pengaturan dan pengistilahan HKPK di berbagai negara. Di Indonesia, HKPK ini merupakan hak yang ada pada Konstitusi Indonesia. Hak tersebut tidak ada dalam konstitusi sebelumnya.5 Untuk itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat (lembaga legislatif) melakukan penambahan agar hak tersebut termuat.6 Alhasil, hak ini ada bersamaan dengan adanya berbagai pasal tentang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.7 Pasal yang dimaksud adalah pasal 28H ayat (2) Konstitusi Indonesia. Keberadaan pasal tersebut bermula tanggal 3 Oktober 1999. MPR melakukan Rapat Paripurna Sidang Umum ke-3 untuk membicarakan amandemen.8 Kemudian diputuskan pada Rapat Komisi A ke-4 tanggal 12-13 Agustus 2000 tentang keberadaanpasal 28H ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 28D ayat (1). Di Amerika Serikat hak tersebut dikenal dengan istilah AA. Istilah ini merupakan gerakan masyarakat Amerika Serikat berdasarkan Civil Rights Act tahun 1866.9 Di Eropa, AA diatur melalui European Convention on Human Rights dan Fundamentals Freedom (EC Treaty) Protocol No.11 (Rome 4 XI, 1950) Article 14.10 Dalam peraturan ini AA merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara.

1

H.L.A Hart, The Concept of Law (English Language Book Society/Oxford University Press 1961) 155. Bernard E Whitley Jr dan Mary E Kite, The Psychology of Preduce and Discrimination (ed 2, Wadsworth Cengange Learning 2010) 33. 3 Ursula O’Hare, Equality and Affirmative Actions in International Human Rights Law and Its Relevances to the European Union (Vol 4, International Journals of Discrimination and The Law 2000) 4. 4 Ronald Dworkin, Freedom’s Law; The Moral Reading of The American Constitution, (Harvard University Press 1996) 62. 5 Yang dimaksud Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari kata ‘ Undang-Undang dasar sebelumnya’ adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. 6 Afan Gaffar dalam Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim (Ed), Amandemen Konstitusi, dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia (AIPI dan Pathnership for Governance Reformin Indonesia 2002) 432. 7 Tim Penyusun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI 2014) 175-183. 8 Tim Penyusun, Buku I Rapat Paripurna MPR RI Sidang Umum MPR RI: Risalah Nomor MJ.240/4/99 (Sekjen MPR RI 1999) 109-124. 9 Samuel Leiter dan Wiliam M. Leiter, Affirmative Action in Antidiscrimination Law and Policy (State University of New York Press 2002) 2. 10 http://etheses.dur.ac.uk/662/dalam Herron, Rachel, Claire, Superficially Similar but Fundamentally Different: A Comparative Analysis of US and UK Affirmative Action (Durham University 2010) 6-8. 2


3

AA terus berkembang meskupun terdapat problematika di dalamnya. Harry J. Holzer berpendapat bahwa, “Views on fairness are very subjective, and sometimes impervious to empirical evidence.”11 Selain itu problematika AA secara konseptual muncul dari makna keadilan sehingga batasan apa yang disebut sulit ditentukan. AA berpotensi menciptakan ketimpangan selanjutnya.12 AA juga memunculkan hitungan kuantitatif tentang durasi dan kuota tapi tidak memberikan penjelasan tentang dasar penghitungannya.13 AA bersifat sementara. Ketika kelompok masyarakat yang dianggap timpang sudah setara, maka AA dapat dihentikan. Namun penghentian itu juga akan subyektif. Masuknya HKPK sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia memperlihatkan pemikiran HAM sebagai moral rights bergeser menjadi constitusional rights. Konstitusi Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga aturan hak konstitusional dapat ditafsirkan, diubah, diganti bahkan direview. Salah satu data disajikan Utari, alasan kebebasan tidak mutlak dalam undang-undang.14 Ian Mc Leod menyebutkan bahwa fundamental rights bukan milik Community Legislation. Fundamental Rights merupakan Source of Law bukan part of law. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan Soepomo, bahwa Undang-undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, di luar undangundang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut Peter Mahmud Marzuki sebagai moral rights. Dalam pemikiran Peter Mahmud Marzuki, hukum dasar tidak tertulis adalah hukum dalam pengertiannya sebagai moral, bukan sebagai hukum positif.15 Secara filosofis, timbul pergeseran makna hukum sebagai justitia atau keadilan menjadi hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan tertulis. Semua fakta menjadi proposisi yang diatur secara detil. Sehingga hukum yang dimaknai demikian, mengakibatkan hukum sebagai moral yang benar menjadi solusi kasus tertentu. Terbentuknya banyak peraturan yang mendikte hakim menyebabkan hilangnya kewenangan hakim dalam menggali nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat (rechtsvinding). Pikiran hakim menjadi didikte oleh peraturan, bukan oleh prinsip peraturan. Hal ini tentunya akan menjadikan alam pikir hakim terkonstruksi positifistis dan ragu dalam memutuskan di luar peraturan, meskipun hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum.16 Di sisi lain tercipta celah hukum yang mengaburkan kebenaran moral itu sendiri. Akibat banyaknya peraturan yang berasal dari kasus kasus spesifik, alternatif-alternatif penyelesaian kasus yang didasarkan pada peraturan juga beragam, sehingga kasus yang diselesaikan 11

Harry J Holzer dan David Neumark, Affirmative Action: What Do We Know ? (Vol 25, No 2, Journals of policy Analysis and Management 2006) 489-490. 12 David Simon, Discrimination and Affrmative Action (Vol 3, Undergraduate Research Journal for Human Sciences 2004) 8. 13 Local 28 Sheet Metal Workers v. EEOC, 478 U.S. 421 (1986). Lihat juga dalam John D Skrentny, Have We Moved Beyond The Civil Rights Revolution? (Vol 123, No 8, The Yale Law Journal 2014) 34; Daniel E Ho, Affirmative Action’s Affirmative Actions: A Reply to Sander (Vol 114, No 8, The Yale Law Journal 2005) 6; Jessica Bulman Pozen, Gruitter at Work: A Title VII Critique of Constitutional Affirmative Action (Vol 115, No 6, The Yale Law Journal 2006) 1424-1430. 14 Ni Ketut Sri Utari, Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Universitas Airlangga 2012) 273. 15 Ian McLeod, Legal Method (MacMillan Press 1996) 216. 16 Janneke Gerards dan Hanneke Sanden, The Structure of Fundamental Rights and The European Court of Human Rights (Vol 7, No 4, Oxford Journal 2009) 652.

4


‘bisa begini dan bisa begitu’ sesuai peraturan mana yang digunakan,17 yang berupa bentuk penerapan hukum yang salah dalam mengambil kesimpulan proses berlogika. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutnya dengan nama ex falso quo libet artinya dari yang palsu (salah) seenaknya bisa benar bisa salah. Faktor kebetulan berperan dalam hukum bisa terjadi kesewenang-wenangan dan bahkan muncul penyalahgunaan wewenang baru. Ratio Legis HKPK dalam Konstitusi-Konstitusi Keberadaan HKPK dalam konstitusi-konstitusi dapat dinilai dari tiga hal. Pertama, berdasarkan bentuk perumusan dan maknanya. Dalam hal ini akan dibahas tentang bentuk aturan yang merepresentasikan HKPK, serta akibat dari perumusan tersebut. Kedua, berdasarkan sejarah perumusan hak tersebut. Ketiga, penerapan aturan dalam berbagai kasus. Berbagai problematika di atas belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan melihat penerapan di negara lain. Adapun beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah: a) Ratio legis HKPK dalam Konstitusi di Indonesia dan berbagai konstitusi di dunia; b) Kebebasan dan pembatasan HKPK dalam konstitusi. Ratio Legis HKPK di Negara Kesatuan Republik Indonesia Sic et Non adalah istilah dialektika menurut Plato (427-347 SM) yang berpendapat bahwa dialektika mengandung persoalan ide-ide atau pengertian-pengertian umum.18 Namun, Plato juga menyatakan bahwa dialektika tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan banyak filsuf yang terbelenggu dalam metode ini.19 Persoalan baik dan buruk, misalnya, diselesaikan dengan ethics.20 Dialektika berasal dari akal bukan pemahaman.21 Dalam buku Aberald tahun 1121-1122, buku ini mengedepankan argumen dialektik untuk menguatkan dan menentang unsur-unsur dari keduanya.22 Ratio Legis HKPK di Indonesia adalah dalam rangka perwujudan keadilan gender hal ini nampak pada berbagai risalah sidang perumusan amandemen. Sebagai bagian dari HAM, HKPK muncul berdasarkan kesepakatan forum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Namun, tekstual HKPK tidak membatasi HKPK pada perbedaan jenis kelamin. Adapun putusan MK melimitasi penerapan HKPK pada kasus-kasus tentang perbedaan jenis kelamin. Rumusan HKPK terdapat pada pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 terdapat beberapa proposisi. Pertama, pada teks pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dengan adanya kata ‘keadilan’ dan ‘persamaan’ sebagai manfaat pengaturan hak tersebut. Secara prinsip, terminologi keadilan dan persamaan adalah 17

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Gadjah Mada University Press 2014) 44. Lili Rasjidi, Sari Kuliah Filsafat Hukum (Universitas Padajaran 1973) 23. 19 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat: Terjemahan History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day (Pustaka Pelajar 2002) 124. 20 Lili Rasjidi, Op.Cit, 23. 21 Hal ini didasarkan pemikiran Plato dalam Bertrand Russell, Op.Cit., 168. 22 Ibid, 580. 18


5

berbeda. Pencantuman kata ‘dan’ sebagai kata penghubung dari dua terminologi ini juga menimbulkan hubungan kumulatif. Sedangkan dua terminologi ini memiliki perbedaan dalam teoritis. Akibatnya, penggabungan dua terminologi sebagai tujuan hak kemudahan dan perlakuan khusus merupakan kesalahan dan menimbulkan kontradiksi. Antara Pasal 28H ayat (2) secara terminologi memiliki kontradiksi dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2).23 Ketentuan ini memperlihatkan bahwa diskriminasi tidak boleh dilakukan. Padahal di pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur tentang diskriminasi positif.24 HKPK bagi suatu golongan berarti kesulitan dan ketidakprioritasan dari golongan yang lain. Sedangkan keadaan semacam ini tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 28I ayat (2).25 UUD NRI 1945 merupakan aturan dasar dalam sebuah negara sehingga ketentuan di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi dasar peraturan perundang-undangan lain.26 Hal ini menjadikan pasal pasal dalam UUDNRI 1945 tidak boleh kontradiktif.27 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa hak perlakuan khusus dan kemudahan muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal hak asasi manusia.28 Dengan adanya hak asasi manusia ke dalam UUDNRI 1945, maka akan memberi karakter yuridis terhadap hak asasi manusia tersebut.29 Sehingga bentuk aturannya berjenis individual bukan umum. Padahal seharusnya hak anak, hak perempuan, hak difabel, hak minoritas tidak diatur secara individual, melainkan secara umum. Pada tahun 1945, Soepomo dan Soekarno bersikeras untuk tidak memasukkan pasal tentang HAM dengan alasannya adalah paham kekeluargaan. HAM sudah dengan sendirinya diakui sehingga tidak perlu dicantumkan dalam Undang-undang Dasar. Hal ini disampaikan pada pidato Soekarno mengawali rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945.30 Bahkan, usulan komprehensif HAM dianggap menghancurkan karakter khusus dan semangat 1945.31 Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS 1950 mencantumkan HAM. Namun pasal terbanyak adalah pada Bab XA UUDNRI 1945. Perumusan HKPK bersamaan dengan masuknya ketentuan HAM dalam Unadang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan penambahan hak tersebut 23

Tim Penyusun, Op.cit., 299. Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2004) 7. 25 Ibid. 26 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi (Rajawali Pers 2003) 69 Konstitusi dalam aspek hukum memiliki derajat tertinggi dengan pertimbangan dibuat oleh badan pembuat Undang-Undang, dibentuk atas nama rakyat, dan ditetapkan oleh lembaga yang keabsahannya diakui. 27 Lisa Marshall, The Character of Discriminative Law: The Incompatibility of Rule 404 and Employment Discrimination Suits (Vol 114, No 5, The Yale Law Journal 2005) 1063 Kontradiktif pasal disebut juga complicated rules. Lisa Marshall menyebutnya dengan discriminative rules. 28 Tim Penyusun, Op.Cit., 219. 29 Tim Penyusun, Op.Cit., 123. 30 Soekarno dalam Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannnya di Indonesia (Ichtiar Baru Van Hoeve 1994) 68. 31 Siti Hartati Murdaya dan Muhammad Ali dalam Denny Indrayana, Op.Cit., 232. 24

6


karena MPR sebagai mandataris rakyat bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan reformasi 1998 yaitu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.32 Hal ini mempengaruhi disusunnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Oktober 1999, MPR melakukan Rapat Paripurna Sidang Umum ke-3 untuk membicarakan amandemen UUD 1945.33 Pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR Tanggal 14 Oktober 1999, Harun Kamil, menyampaikan laporan tentang persetujuan seluruh fraksi dalam Panitia Ad Hoc III untuk melakukan proses amandemen tersebut.34 Rapat demi rapat dilakukan, hingga pada Rapat ke-6 Tanggal 23 Mei 2000, Badan Pekerja MPR memutuskan masuknya ketentuan HAM dan keadilan gender dalam batang tubuh UUD 1945.35 Rapat ini berlanjut dengan pembagian komisi untuk membicarakan secara khusus hal tersebut. Pada Rapat Komisi A ke-4 tanggal 12-13 Agustus 2000 muncullah ketentuan pasal 28H ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 28D ayat (1). Ketentuan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, maka materi muatan pasal tentang HAM mencakup lima kelompok yaitu kelompok Hak Sipil, Hak Politik Ekonomi Sosial Budaya, Hak Khusus dan hak atas Pembangunan. Pasal 28D ayat (1) termasuk pada non derogable rights sedangkan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dianggap tidak diskriminatif tapi terjadi karena diskriminasi sehingga termasuk pada derogable rights (yang dapat dibatasi).36 Salah satu contoh kasus putusan MK yang melimitasi penerapan HKPK adalah Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Tanggal 19 April 2010, yang diajukan pemohon terkait dengan pembedaan agama. Dasar pengujiannya pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1) 28E (1) (2) (3), 28I (1)(2), 29 ayat (2) UUDNRI 1945. Petitum pemohon yaitu Pasal 1, 2 ayat (1) (2), 3, dan 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Pada pasal tersebut, disebutkan tentang batasan pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Menurut Pemohon, undang-undang tersebut disharmoni inkonstitusional, tidak menghargai penghayat dan kepercayaan yang sudah lama tinggal di Indonesia, undang-undang tersebut tidak memberikan kepastian hukum sehingga menjadi alat mayoritas ke minoritas, negara mengatur perilaku warga negara bukan menentukan penafsiran agama benar atau salah, rumusan undang-undang multitafsir sehingga adanya intervensi negara terhadap agama. Putusan MK menolak seluruhnya permohonan tersebut. Pertimbangan hukumnya negara tidak melakukan penafsiran tentang agama, tafsir yang tepat diakui penganut agama dan dilakukan ahli atau ulama. Undang-undang tersebut tidak diskriminatif, penjelasan umum menyebutkan keyakinan lain boleh berkembang asal tidak melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Jika ada diskriminasi merupakan permasalahan penerapan norma.

32

Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Kencana 2013) 90. Tim Penyusun, Buku I Rapat Paripurna MPR RI Sidang Umum MPR RI Risalah Nomor MJ.240/4/99 (Sekjen MPR RI 1999) 109-124. 34 Tim Penyusun, Buku II Risalah Rapat-rapat Badan Pekerja MPR Tanggal 4-14 Oktober 1999 Risalah No. MJ.210/3/1999 (Sekjen MPR RI 1999) 80-81. 35 Tim Penyusun, Buku ke-1 Jilid 1 Risalah Rapat Badan Pekerja MPR RI 4-7 (Sekjen MPR RI 2000) 200. 36 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionlisme Indonesia (Sekjen Mahkamah Konstitusi RI 2006) 108–111. 33


7

Selain itu, terdapat pula Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Tanggal 25 Maret 2009 tentang jenis kelamin. Petitum pemohon yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada undang-undang tersebut, diberikan batasan tentang pornografi serta peran serta masyarakat dalam melapor. Pemohon berpendapat bahwa pornografi terlalu subyektif dan meletakkan budaya daerah sebagai subyek. Peran serta masyarakat dapat mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri. Putusan MK menolak untuk seluruhnya permohonan tersebut. Pertimbangan hukumnya pemohon bukan kategori yang harus dikenakan kebijakan affirmative action atau telah mengalami diskriminasi. HAM tidak bisa dilakukan sebebas-bebasnya tapi berbatasan dengan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban. Pornografi telah menjadi kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Justru undang-undang ini melindungi perempuan. Ratio Legis HKPK di India Ratio legis HKPK di India secara kontekstual menjadi bagian dari Right to Equality. Perdebatan muncul saat penerapan pasal tersebut, pada saat perumusan HAM masuk dalam konstitusi sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga pada saat terjadinya kasus, Fundamental Rights dimaknai secara positivistik yang mengharuskan adanya aturan. Proses Rechtsvinding beberapa hakim menjadikan fundamental rights memiliki makna sesuai dengan hukum alam. HKPK tidak dicantumkan secara tekstual dalam proposisi konstitusi. Namun HKPK nampak secara kontekstual dalam beberapa pasal tentang Right to Equality Part III Fundamental Rights Constitution of India. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Article 14 Constitution of India, “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal Protection of the laws within territory of India.” Pasal ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Proposisi ini menampakkan perlindungan hukum tersebut menggunakan prinsip umum dalam HAM, bukan spesifik mengatur tentang HKPK seperti Konstitusi Indonesia. Selanjutnya pada Article 15 memperlihatkan prinsip persamaan sebagai prinsip yang lebih umum dan juga mengatur tentang larangan diskriminasi sebagai rangkaian dari persamaan di hadapan hukum. Pengaturan ini menunjukkan pengaturan yang sistematis. Menurut Fuller congruence.37 Meskipun terlalu dini untuk mengkaji keseluruhan aturan dalam Konstitusi India. Rights to Equality memperlihatkan adanya sistematika logika dan tidak terdapat kontradiksi antar pasal. Pembeda yang tidak dapat dijadikan alasan diskriminasi adalah religion, race, caste, place of birth or any of them. Keluasan aturan mengenai pembeda merupakan bagian dari kesepakatan, namun tidak jelas juga mengapa hanya lima jenis proposisi. Hal ini berbeda pada ayat selanjutnya yang menyebutkan religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Pengaturan ini yang menimbulkan permasalahan, karena ketidaksamaan cara pandang pembuat konstitusi. Konstitusi India dideklarasikan pada tanggal 26 Januari 1950. Pembukaan konstitusi menggambarkan bahwa India negara berdaulat, sosialis, sekuler, demokratis dan republik. Pembukaan konstitusi juga menggambarkan persamaan ras, agama, bahasa, jenis kelamin dan budaya. Mulanya 37

Fuller dalam NE Simmonds, Central in Issues Jurisprudence: Justice, Law and Rights “The Morality of Law” (Swett & Maxwell Ltd. 1992) 117-118.

8


semua kasus tentang pelanggaran hak yang telah diatur dalam Part III Konstitusi India ditolak dengan alasan tidak ada yang mengaturnya. Namun berkat kasus ADM Jabalpur v Syukla, hakim Beg berpendapat bahwa the object of making certain general aspect of rights of fundamental is to guarantee. Selanjutnya kasus Golak Nath v State of Punjab hakim Subba Rao menyatakan fundamental rights are modern name for what have been traditionally known as natural rights. Kemudian fundamental rights mulai diterima dan digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian kasus.38 Bahkan fundamental rights membuka peluang hak-hak yang diatur juga hak-hak yang belum diatur. Hal ini memberikan kewenangan bagi aparat hukum untuk untuk dapat menemukan pelanggaran hak apa yang tepat pada setiap kasus. Declaration Universal of Human Rights dianggap sebagai salah satu pedoman untuk penegakan HAM. Meskipun HKPK tidak diatur secara khusus, seperti di Indonesia, namun keluwesan fundamental rights menjadikan HKPK bukan sebagai wacana kepastian melainkan sebagai salah satu bentuk perlindungan yang mungkin dapat dilakukan negara. Namun untuk berbagai kasus HKPK ditangani satu pintu oleh Supreme Court. Beberapa kasus yang dimaksud adalah SC 10174/2006 -07/12/2006 Nagar Nigam, Meerut Vs Al Faheem Meat Exports PVT.LTD&ORS. Nagar Nigam Meerut sebagai kekuasaan tertinggi yang bertanggung jawab pada layanan publik melakukan modernisasi melalui kontrak yang didasarkan favoritisme dan nepotisme sehingga diskriminatif terhadap calon peserta tender yang lain. Kasus lainnya adalah AR 1227/2002- 29/07/2003 Sanaboina Satyanarayana Vs Goverment of Andhra Pradesh & ORS. Sanaboina S telah melakukan kekerasan terhadap perempuan sehingga harus dipenjara seumur hidup. Berbagai kasus tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan. Kasus Nagar Nigam, Meerut Vs Al Faheem Meat Exports memperlihatkan kasus diskriminasi didasarkan pada golongan. Sedangkan Sanaboina Satyanarayana Vs Goverment of Andhra Pradesh memperlihatkan adanya kasus didasarkan pembedaan jenis kelamin. Namun AA tidak nampak disini. Pada Konstitusi India memberikan peluang untuk menolong korban kekerasan sehingga mendapatkan remedial rights berupa penanganan khusus akibat kekerasan. Kasus selanjutnya yaitu Fomento Resorts& Hotels& ANR Vs Minguel Martins memperlihatkan pembedaan berdasarkan sosial ekonomi. Adapun kasus terakhir, Suchita Srivastava & ANR Vs Chandigarrh berdasarkan pembeda fisik. Pada kasus ini ternyata nampak bahwa India tidak menerapkan HKPK sebagaimana Konstitusi India memberikan peluang itu pengaturan tersebut. Ratio Legis HKPK di The Islamic Republic of Pakistan Ratio legis HKPK di Pakistan nampak pada proposisi special provision. Sebagai negara yang dekat dengan India, maka pengaturan rumusan pasal-pasal konstitusi di India berpengaruh pada konstitusi Pakistan. Pengalaman tentang diskriminasi dengan korban anak dan perempuan menjadikan HKPK ditujukan untuk mereka saja. Penerapan hukumnya tidak konsisten, ada yang melindungi, ada yang melanggar HKPK.

38

Human Rights in India: Overview, h.61 dan 65, diakses dari http: shodhganga.infilibnet.ac.in, tanggal 28 Januari 2016.


9

Berdasarkan bentuk perumusan dan makna HKPK, HKPK disebutkan secara tekstual dalam pasal 25 ayat (3) dan 26 ayat (2) Chapter I Fundamental Rights Part II Fundamental Rights and Principles of Policy Constitution of the Islamic Republic of Pakistanse bagaimana berikut: Article 25 (3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for the Protection of women an Children. Article 26 (2) Nothing in Clause (1) shall prevent the state from making any special provision for women and Children Dalam pasal tersebut HKPK disebut dengan special provision dan hanya ditujukan untuk perempuan dan anak. Aturan ini berseberangan dengan proposisi pada Pasal 26 ayat (1) dan 27 ayat (1) bahwa race, religion, caste, sex, residen of place of birth merupakan dasar pembedanya. Dalam pengaturan ini terdapat lompatan logika, mengapa ada perbedaan special provision atas perempuan dan anak dengan dasar pembeda lainnya, misalnya ras minoritas dan sebagainya. Tidak sistematisnya pemikiran juga nampak ada Pasal 22 yang menyebutkan tentang hak konstitusional dalam hal keagamaan, yang tidak diberlakukan pada jenis pembeda yang lain. Sama dengan pasal 25 yang memberikan pengaturan khusus tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini kurang tepat. Argumentasi selanjutnya juga ditujukan pada pasal ini, tujuan perlindungannya adalah untuk persamaan hukum, pengaturan sistematis nampak pada rangkaian proposisi Pasal 25 yang menyatakan no discrimination merupakan bagian dari equality. Sebagaimana yang terjadi di India dan Indonesia, HKPK muncul sebagai bagian dari HAM. Perdebatan pemikiran di Pakistan juga diawali dengan berbagai kasus konstitusional. Diantaranya kasus Jabindera Kishore v Province of East Pakistan (PLD 1957 SC 9). Kasus ini memperdebatkan bahwa tidak ada hak selama tidak diatur dalam undang-undang atau konstitusi. Hal ini memicu munculnya pemaknaan ulang tentang fundamental rights. Kebebasan dalam kasus Nasrullah Khan v District Magistrat (PLD 1965 Lahore 642), dianggap berbahaya bagi collective good of society. Konstitusi Pakistan muncul karena proklamasi kemerdekaan hak-hak yng tercederai. Terutama hak-hak bidang keagamaan. Oleh karenanya hak beragama diatur secara khusus berbeda dengan pembeda lainnya.39 Kasus-kasus tersebut diputus oleh Supreme Court of Pakistan. Beberapa kasus tentang diskriminasi adalah Murder Reference No. 614 of 2010 Criminal Appeal No. 2509 of 2010 Mst. Asia Bibi v The State & another. Posisi Kasus ini adalah Asia Bibi seorang Kristiani dianggap menghina Nabi Muhammad sehingga harus dihukum mati. Bermula dari memetik berry dan kehausan kemudian meminum air sumur. Kemudian pemilik sumur berteriak, karena ia tidak dapat minum air sumur itu akibat telah najis oleh orang Kristen. Pengadilan Lahore memutuskan hukuman mati untuknya tanggal 16 Oktober 2014, kemudian 22 Juni 2015 kemudian menunda putusan setelah 6 tahun dipenjara dan mengalami sakit parah. Kasus lainnya adalah Constitutional Petition No.77 of 2010 President Balochistan High Court Bar Assosiation v Federation of Pakistan. Kasus ini terjadi karena pembunuhan massal antara pemeluk sunni dan syia yang juga mengakibatkan banyak korban lainnya dan butuh penanganan karena fundamental rights tidak terwujud.

39

Rights and Constitutional Fundamental Rights in Pakistan, diakses melalui http. Zklawaassociates.com tanggal 28 Januari 2016.

10

Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016 Kedua kasus ini tidak menggambarkan kemungkinan bagi terwujudnya HKPK, walaupun

telah jelas terjadi diskriminasi. Diskriminasi hanya ditanggulangi, diselesaikan kasusnya, namun tidak mempengaruhi negara untuk melakukan tindakan khusus bagi korban atau minoritas. Ratio Legis HKPK di Federal Republic of Germany Ratio legis HKPK di Jerman muncul dari revolusi atas kondisi masyarakat yang tertekan oleh tirani. Kebebasan adalah ciri utama pemikiran HAM termasuk di dalamnya HKPK. Perkembangan HKPK mengarah pada individualistis sehingga unsur pleasure atau kenyamanan individu menjadi hal utama. Namun penerapan aturannya tidak konsisten. Proporsional keadilan dalam pendapat Mahkamah di Jerman tidak sepenuhnya mencerminkan hakikat kebebasan. Berdasarkan bentuk perumusan dan makna HKPK, HKPK terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Part 1 Basic Rights Grundgesetz/Basic Law for Federal Republic of Germany dinyatakan dengan kalimat “promote the actual implementation of equal rights for women and men and take steps to eliminate disadvantages that now exist.” Kalimat tersebut ditujukan untuk mencegah pembeda dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ayat ini tidak sesuai dengan ayat (3) yang menyebutkan, No person shall be favoured or disfavoured because of sex, parentage, race, language, homeland and origin, faith, religious or politicalopinions. No person shall be disfavoured becauseof disability (42nd Amendement (27.10.94)). Pada ayat (3) pembuat Grundgesetz mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan diskriminasi yaitu jenis kelamin, orang tua dan anak, ras, bahasa, asal, kepercayaan, agama, keyakinan politik dan disabilitas. Nmaun tidak mengatur tentang bagaimana bantuan pemerintah untuk membuat kelompok minoritas atau yang dirugikan mendapat haknya. Di sisi lain, equal before the law dijabarkan secara sistematis pada ayat-ayat selanjutnya. Tidak terpisahkan pasalnya, sehingga memperlihatkan kesatuan pemikiran. Pada 1848, Parlemen Frankfurt menetapkan Imperial Act yang merubah hak sipil dan politik menjadi aturan. Tahun 1949, Konstitusi Frankurt disahkan menjadi konstitusi Imperium Jerman. Kemudian terjadi kekacauan pemerintahan. Pangeran menolak melepas kedaulatannya. Konfederasi diberhentikan satu tahun setelahnya. Perang Auto Prussian tahun 1866 membawa konstitusi baru untuk Jerman, diikuti perang-perang dalam Perang Dunia I dan revolusi yang diakhiri dengan berdirinya Republik Jerman dengan Weimar Constitution. Konstitusi ini meningkatkan kepercayaan diri pada bangsanya, kebebasan dan kesejahteraan. Partai Nazy berkuasa, menjadikan Hitler sebagai pemimpin totalitarian. Kemudian Jerman terpisah menjadi dua negara dalam dekade Perang Dunia II dan menyatu pada tahun 1990. Perumus konstitusi melakukan perumusan konstitusi walaupun dalam masa peperangan. Hasil itu tersebar an disatukan untuk disusun kembali oleh Parlemen Council yang dibentuk Western Power dan disahkan tahun 1949.40 Penerapan aturan-aturan tentang HKPK nampak pada putusan pengadilan konstitusi yang bernama bundesverfassungsgerichts. Beberapa kasus diantaranya yaitu BvR 3295 Tanggal 1 Januari 2011, kasus ini tentang bentuk HKPK bagi Transeksual. Transsexuellengegesetz (TSG) mengatur

40

Diakses dari constitutional net.org/country/constitutional-history-germany tanggal 29 Januari 2016.


11

tentang solusi pengakuan dari Transgender yaitu dengan mengubah nama pertamanya dengan gender yang dimaksud dan melakukan operasi alat kelamin. Seorang laki-laki dengan gender perempuan ingin diakui pernikahannya dengan perempuan, dia sudah merubah nama pertamanya menjadi perempuan tapi tidak operasi karena alasan kesehatan. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun tidak operasi alat kelamin, pergantian itu juga berimplikasi pada anak yang muncul (adopsi). Hal utama yang harus dilakukan adalah mengganti ‘civil status’ baru legalisasi untuk dapat mengadopsi anak. Dalam hal ini, hakim menganggap bahwa HKPK, meskipun tidak disebut secara tekstual dalam Konstitusi Jerman, namun terdapat peraturan di bawahnya yang memberikan perlindungan pada jenis kelamin ketiga yaitu Transeksual. Bagi Mahkamah penting untuk mengatur tentang jenis kelamin ketiga untuk dapat memasukkan pada dua jenis kelamin yang lain. Pandangan Mahkamah ini tidak tegas. Di satu sisi mengakui hak dalam kebebasan dalam memilih keyakinan gendernya. Namun di sisi lain tidak menerima kebebasan itu sepenuhnya. Keyakinan mahkamah tetap pada adanya dua jenis kelamin sehingga melalui Transsexuellengegesetz yang dipaksakan adalah jenis kelamin ketiga agar menyesuaikan dengan jenis kelamin yang lain. Selain itu, civil status digunakan sebagai syarat pemberian hak. Padahal hakikat hak itu melekat pada manusia, bukan pada status warga negara. Kasus yang lain adalah BvR 1282 Tanggal 30 Juni 2015. Kasus ini adalah Pengakuan badan hukum publik menjadi komunitas religius Peraturan Parlemen (Korperschaft des offentlichen Rechts). Padahal Federal Jerman mengakui prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini mendorong komunitas lain untuk mendapat pengakuan. Permohonan ini dikabulkan (Kesaksian Jehovas). Kasus kedua ini menampakkan adanya pembagian secara adil pada kelompok keagamaan. Mahkamah tidak memandang esensi mayoritas tetapi lebih menitikberatkan pada dapat atau tidak menjadi badan publik sehingga hak badan publik bisa didapatkan. Ratio Legis HKPK di United States of Amerika Ratio legis HKPK di Amerika Serikat memperlihatkan adanya unwritten constitution yang menjadi pedoman hakim. Meskipun Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis, namun karena sistem hukumnya Anglo Saxon, sehingga unwritten constitution muncul di sana. Konstitusi Amerika sangat umum dan tidak memperlihatkan pengaturan HKPK. Namun penerapan hukumnya memperlihatkan kemajuan pemikiran tentang HKPK. HKPK tidak diatur secara tekstual dalam Constitution of United States of Amerika dan amandemennya. Bahkan konstitusi ini tidak menegaskan tentang equality before the law dalam klausul pasalnya. Namun secara kontekstual terdapat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan, equality before the law dan penjaminan hak-hak individu. Pengaturan pasal-pasal tentang pengakuan prinsip non discrimination tidak sistematis. Misalnya Article (I) Ratifikasi 15-12- 1791, Article XIII Ratifikasi 0612-1865, Article XV Ratifikasi 03-02-1870, Article (XIX) Ratifikasi 18-08-1920. Pengaturan ini memperlihatkan tidak sistematisnya pemikiran perumus Konstitusi Amerika. Perumus tidak membuat pasal yang panjang keberlakuannya. Konstitusi Amerika menampakkan kondisi konstitusi yang mudah berubah tapi adanya prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam Konstitusi yang dipertahankan. Prinsip-prinsip justru hidup dalam masyarakat sebagai Living Constitution.

12

Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016 Kasus AA yang terjadi di Amerika Serikat yang menghasilkan kesimpulan adanya pergeseran

menarik perbedaan antara Whites dan Blacks yang mana Whites melawannya, dan Blacks mempertahankannya.41 Perbedaan pendapat dimulai dengan pemikiran AA. Menurut Lisa E Chang program pembeda (diversity programme) diperlukan untuk mengkalkulasi kebutuhan AA.42 Hal ini ditegaskan juga oleh Paul Channey, untuk memulai AA dari persamaan berarti diskriminasi, karena kebutuhannya berbeda.43 Kritik Susanne Baer terhadap hal ini adalah tidak tepat menggunakan AA dalam hal tersebut, karena yang tepat adalah kebebasan bukan persamaan, misalnya perbedaan agama.44 Tentu sulit mengukur pembedanya.45 Misalnya, Amerika Serikat. Secara teori menganut persamaan hak, namun faktanya tidak. African Americans, women, hispanis American, the disabled, jews, native American, catholics, asian American, homosexuals victim of discrimination.46 Hal inilah yang kemudian menjadikan mayoritas pemilih meninggalkan minoritas sehingga muncul hak kemudahan dan pelayanan khusus dalam memberikan keadilan bagi minoritas atau kelompok rentan. Konsepsi yang merealisasikan hak ini disebut affirmative action atau AA. Menurut Powell hak tersebut diatur di hukum konstitusi dapat dimaknai sama dengan The Right Remedy Gap.47 Powell menyatakan bahwa willing to Seattle for something less, full individual remediation remain the ideal.48 Argumen ini dikritik oleh Gerald Gunther. Ia menjelaskan bahwa hakim Powell tidak dapat dimaknai transisi tapi terus menerus49 Yang menimbulkan permasalahan remedy yang tidak tepat. Beberapa kasus yang memperlihatkan diskriminasi yang pada akhirnya memicu HKPK atau AA adalah kasus Green v. County School Board of New Kent County, (No.695) Tanggal 27 Mei 1968. Bermula dari Kasus Brown V the Board Of Education 349 US 294 (Brown I dan II) memerintahkan pengadaan sistem sekolah ganda bagian putih dan negro untuk penyatuan sekolah tanpa ras. Tapi standar ganda membawa implikasi tidak hanya pada perbedaan fisik tapi juga fakultas, staf, transportasi, kegiatan ekstrakulikuler dan fasilitas. Sehingga penting untuk Supreme Court membatasi waktu pengintegrasian, tanpa menyebut sekolah putih hitam tapi hanya sekolah (hakim Brennann). Kasus Grutter v. Bollinger (02-241) 539 US 306 (2003) 288 F. 3d 732 Tanggal 23 Juni 2003 merupakan awal dari masuknya AA sebagai penyelesaian kasus terkait. Kasus ini bermula dari

41

Hillary Haley and Jim Sidanius, The Positive and Negative Framing of Affirmative Action: A Group Dominance Perspective (Vol 32, No 656, Personality and Sociology Psichology Bulletin 2006) 666. 42 Lisa E Chang, Grutter v. Bollinger, et al.: Affirmative Action Lessons for the Private Employer (Vol 30, No 1, Employee Relations Law Journal 2004) 6. 43 Paul Chaney, Quasi-Federalism and the Administration of Equality and Human Rights: Recent Developments and Future Prospects − A Preliminary Analysis from the UK’s Devolution Programme (Vol 27, No 1, Public Policy and Administration Journals 2011) 72. 44 Susanne Baer, European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination (Vol 49, No 4, Common Market Law Review 2012) 1496. 45 Ibid. 46 Thomas E Patterson, We The People (Mc Grawhill 2002) 121-122. 47 John C. Jeffries Jr, The Rights Remedy Gap in Constitutional Law (Vol 109, No 1, The Yale Law Journal 1999) 87. 48 H Jefferson Powell, Rasoning About The Irrational: The Robert Court and The Future of Constitutional Law (Vol 82, No 2, Washington Law Review 2011) 280. 49 Gerald Gunther, In Search of Judicial Quality on a Changing Court: The Case of Justice Powell (Vol 24, No 6, Stanford Law Review 1972) 1001.


13

kebingungan universitas untuk menentukan mempertahankan kualitas atau melakukan penerimaan dengan pertimbangan ras netral. Faktor obyektif untuk tes harus dilakukan. Faktor subyektif memberikan keuntungan bagi orang Afrika-Amerika, Latin dan Asli Amerika untuk mendapat prioritas subyektif. Barbara Grutter, orang kulit putih secara obyektif telah memenuhi syarat, namun secara subyektif dia tidak bisa menjadi kandidat karena kebijakan pemerataan ras tersebut. Melalui Hakim Sandra Day O’Connor hal itu konstitusional, promosi sekolah untuk mencapai keberagaman ras itu cukup menarik sehingga memberikan kesempatan ras minoritas tampil di elit bangsa. Ratio Legis HKPK di The Republic of South Africa Ratio Legis HKPK di Afrika Selatan memperlihatkan rumusan yang paling baik dibandingkan negara lainnya. Prinsip umum hingga turunannya digambarkan dengan bahasa yang sederhana namun bermuatan luas. Sejarah perumusan menjadi alasan baiknya rumusan ini, yaitu adanya keinginan untuk mewujudkan persamaan setelah pada era sebelumnya terjadi konflik yang melegalkan ketidaksamaan. Penerapan hukum juga sejalan dengan maksud pengaturan pasal. Afrika Selatan memiliki perumusan sistematis tentang aturan equality before the law. Bentuk rumusannya tertuang dalam Article 9 ayat (2) dan (5) Equality Chapter 2 Bill of Rights Constitution of the Republic of South Africa. Proposisi yang digunakan adalah to promote the achievement of equalty, legislative and other Measures designed to protect or advance persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair discrimination may be taken dan established that the discrimination is fair. Kedua ayat ini memungkinkan penerapan hukum tentang HKPK, sebagai efek dari diskriminasi, bukan tanpa alasan sepeti dalam teksual Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan pembeda dalam pasal ini cukup banyak dan tidak terpisah. Paling lengkap diantara konstitusi-konstitusi yang lain. Pembeda yang dimaksud adalah race, gender, sex. pregnancy, marital status, ethnic, or social origin, colour, sexual orientation, age, dissability, religion, conscience, belief, culture, language and birth, bahkan ketentuan ini masih membuka kemungkinan pengembangan konsep diskriminasi di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa desain rumusan konstitusi di Afrika Selatan dilakukan dengan baik, sehingga penataan ide dan kesesuaian prinsip dengan turunan prinsip sistematis. Peristiwa Sharpeville Tahun 1960 merupakan awal dari pemikiran pentingnya perumusan HAM dalam konstitusi Afrika Selatan. Peristiwa ini membuat 69 orang mati, 180 orang luka akibat protes tentang aphartheid yang diatur dalam Pass Law. Tahun 1948 Partai Nasionalis menang dalam pemilu dan melakukan formalisasi dari segregation melalui The Native Laws Amendement Act of 1952. Hal ini tidak membuat peluang orang kulit hitam meningakat di parlemen. Puncaknya saat pemerintahan Nelson Mandela yang diikuti dengan dirumuskan konstitusi dengan sumber hukum Declaration of Human Rights.50 Unsur keaslian dari Konstitusi Afrika Selatan adalah moral vision negara untuk menghilangkan aphartheid, penjajahan dan perbudakan. Hal ini nampak pada rumusan pasal yang mendetail tentang HAM yang disebut Basic Rights dalam konstitusi tersebut. HKPK dalam hal ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Basic Rights tersebut. 50

Human Rights Day, Diakses melalui http//www.parliement.gov.za/live/content.php/item_ID1481 Tanggal 29 Januari 2016.

14

Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016 Kasus-kasus yang dimaksud adalah LJ1161-04; J1161-2004- Willemse v Patelia NO and

Others 19 Oktober 2006. Willemse adalah pelamar yang memenuhi persyaratan obyektif lamaran. Namun kekurangannya adalah saat memenuhi lembar persetujuan aplikasi dia menjawab bahwa dirinya disability. Hal ini menjadi pertimbangan tidak diterimanya Willemse di posisi yang seharusnya (Direktur Jenderal), melainkan di Management karena dikalahkan berdasarkan affirmative action gender dan ras. Putusan Mahkamah yang dipimpin Hakim Deon Nel melihat ketidakadilan muncul pada pengumuman tidak diterimanya Dr Willemse, sehingga harus dibayarkan ganti rugi. Alasan Patelia NO adalah diterima atau tidaknya berdasarkan pertimbangan prerogative comite. Kasus lainnya adalah LC435/04; C435/04 Public Servants Assosiation (PSA) obo Karriem v South African Police Services (SAPS) Tanggal 23 Februari 2006. Mrs. Kariem adalah pekerja pada South African Police Service, berdasarkan kualifikasi pekerjaannya masuk pada level 7 dengan gaji level 7. Namun dengan alasan rasial dia dianggap level 6. Mahkamah yang dipimpin Hakim Nel Aj. meminta Mrs. Kariem dinaikkan menjadi level 7 sebagaimana seharusnya dan membayar ganti rugi atasnya. Kasus-kasus di Afrika Selatan memperlihatkan konsistensi hakim dengan pengaturan tekstual HKPK dalam perwujudan Equality Before The Law. Dengan sistem negara yang Eropa Kontinental, pengaturan ini hendaknya menjadi inspirasi perbaikan UUDNRI 1945 di Indonesia. Kebebasan dan Pembatasan HKPK dalam Konstitusi Kebebasan dan pembatasan HKPK dalam berbagai konstitusi di atas bergantung pada tiga hal yaitu rumusan pasal, alasan keberadaannya dalam konstitusi, dan penerapan hukum. Berdasarkan ketiga hal tersebut, setiap negara memiliki karakter yang berbeda. Di Indonesia, kebebasan dan pembatasan diatur bersamaan. Hal ini pada akhirnya menjadi media untuk menarik dan mengulur kebebasan dan pembatasan pada bandul kekuasaan yang berdaulat. Penerapan hukum yang ada, memperlihatkan adanya konsistensi yang justru tidak dapat menangkap esensi perdebatan pemikiran tentang HAM termasuk HKPK. Hak konstitusional menjadi dasar utama penyelesaian kasus tentang HAM dan HKPK. Pembatasan lebih dominan dalam penerapan hukum. Di India, kebebasan dan pembatasan terpengaruh oleh fundamental rights as natural rights. Kebebasan lebih dominan dibandingkan pembatasan. Namun, penerapan hukum justru memperlihatkan pembatasan lebih dominan. Hal ini juga terjadi di Pakistan. Di Amerika Serikat dan Jerman, kebebasan dan pembatasan HKPK lebih didominasi oleh kebebasan. Kedua negara ini sedang mencari konstruksi HKPK, sehingga putusan-putusan terus berkembang dalam menimbang porsi keadilan dalam HKPK. Adapun Afrika Selatan adalah negara yang merumuskan pembatasan dengan baik. Kebebasan dalam perwujudan HKPK bukan kebebasan mutlak tapi kebebasan untuk persamaan. Moral sebagai sintesa HKPK Pemikiran tentang Moral tidak terlepas dari neo Aristotelian dan neo Kantian.51 Bahkan, Suri Ratnapala, menambahkan pemikiran Dworkin sebagai pemikiran yang ketiga.52 India dan Pakistan 51 52

Michael J Perry, Morality, Politics, and Law (Oxford University Press 1988) 7. Suri Ratnapala, Jurisprudence (Cambridge University Press 2009) 173.


15

merupakan negara yang memandang HKPK sebagai moral belief. Perry memandang moral terbagi menjadi moral belief dan moral knowledge. Sindhunata, memandang ini adalah pertentangan tentang mithos dan logos, antara rasio dan di luar rasio. Horkheimer mengatakan usaha untuk menghilangkan mithos adalah tidak mungkin.53 Bertens meluruskan bahwa kata logos tidak hanya berarti rasio tapi juga akal, budi dan sabda.54Terdapat dua alasan perkembangan pemikiran tentang moral belief ini yaitu berdasarkan apa yang disebut Aristoteles prudential dan apa yang disebut Theresia consciousness.55 Franz von Magnis menyebutnya hetero nomos atau hukum yang lain, melakukan morality karena dorongan sesuatu dari luar.56 Bruggink, mengutip dari Scholten, moral adalah putusan nurani (gewetensbeslissing).57 Sedangkan John Rawls membagi moral menjadi moral otoritas dan moral perkumpulan.58 Jerman dan Amerika Serikat memandang moral knowledge. Moral jenis ini dikembangkan dari pemikiran Immanuel Kant, (1724-1804) dalam karyanya the Critique of Pure Reason, menjelaskan empat antinomi yaitu ruang dan waktu, sederhana dan tidak, hukum alam dan hukum kebebasan, entitas mutlak dan tidak mutlak.59 Menurutnya, morality arises and can only arise from freedom. Manusia tidak selalu melakukan tindakan sesuai moral. Hukum dapat sesuai dengan moral dan dapat mengorbankan kebebasan.60 Indonesia memadukan emikiran Lon Fuller (1902-1978) dalam Morality of Law menemukan perpaduan kemiripan prinsip aturan berbagai aliran hukum alam, yaitu memungkinkan orang untuk menemukan kenyamanan61 dan Suri Ratnapala, pandangan Fuller berdasar moral basis of law: external and internal moralities of law.62 Pemikiran Hart tersebut dilakukan setelah memaparkan pemikiran Dworkin dan Joseph Raz. Dworkin berpandangan legally rights is also always morally rights. dengan integrity of

law.64

63

Suri Ratnapala menyebutnya

Dworkin menyebut salah satu integrity in law, adalah, “law is structured by a

coherent set of principles about justice and fairness and procedural due process.” 65 lebih luas dari apa yang disampaikan Suri. Afrika Selatan termasuk pada bentuk ini. Roscoe Pound melihat permasalahan bukan pada kaidah yang ditetapkan tapi kelonggaran memakai kebijaksanaan dengan ukuran satu pendapat kesusilaan misalnya adil, ukuran tersebut meminta pikiran yang sehat atau ilham yang terlatih, ukuran tersebut diterapkan secara relatif, karena tiap perkara unik.66 Secara konseptual pemikiran Roscoe Pound berusaha mempertemukan dan mengintegrasikan moral belief dan moral knowledge. Namun fakta hukum yang terjadi ukuran yang relatif dan pikiran yang terlatih membawa hukum berdasarkan cara pandang seseorang. Maka dialektika yang tidak pernah 53

Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional (Gramedia 1982) 124. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Kanisius 1975) 15. 55 Ibid, 21 dan 23. 56 Franz von Magnis, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral: Etika Umum (Kanisius 1979) 54. 57 JJ H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Citra Aditya Bakti 2011) 227. 58 John Rawls, Theory of Justice (terjemahan) (Pustaka Pelajar 2011) 602 dan 608. 59 Bertrand Russell, Op.Cit., 925. 60 MDA Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence Seventh Edition (Sweet & Maxwell 2001) 118. 61 Ibid, 126-127 62 Suri Ratnapala, Op.Cit., 167 63 H.L.A Hart, Essay..Op.Cit., h.147. lihat juga pada Petrus CKL Bello, Op.Cit., 60 64 Suri Ratnapala, Op.Cit., 173 65 Ronald Dworkin, Law’s Empire (The Belknap Press 1986) 243 66 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (Bhatara 1972) 72-73 54

16


terhenti adalah apakah cara pandang seseorang akan selalu menghasilkan moral yang baik? Maka akan kembalilah semuanya pada pemikiran tentang keadaan alami. Kesimpulan Ratio legis HKPK dalam Konstitusi di Indonesia dan berbagai konstitusi di dunia memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, ratio legisnya adalah constitutional rights. Di India dan Pakistan, ratio legisnya fundamental rights. Di Jerman mengarah pada individualistis. Amerika Serikat memperlihatkan unwritten constitution. Afrika Selatan memperlihatkan prioritas pada persamaan. Permasalahan kedua adalah kebebasan dan pembatasan HKPK dalam konstitusi memperlihatkan moral sebagai sintesanya dan aturan sebagai realisasinya. Daftar Bacaan Buku Germany Diakses dari constitutio-nalnet.org/country/constitutional-history-germany tanggal 29 Januari 2016 Tim Penyusun, Human Rights Day, Asshidiqie, J., Konstitusi dan Konstitusionlisme Indonesia, (Sekjen Mahkamah Konstitusi RI 2006) , Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannnya di Indonesia (Ichtiar Baru Van Hoeve 1994) Bello, Petrus CKL, Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum (Erlangga 2012) Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Kanisius 1975) Bruggink, JJ H. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti 2011) Dworkin, Law’s Empire (The Belknap Press 1986) , Freedom’s Law; The Moral Reading of The American Constitution (Harvard University Press 1996) Eddyono, Sri W., Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2004) Freeman, MDA, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence Seventh Edition (Sweet & Maxwell 2001) Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Gadjah Mada University Press 2014) Hart, H.L.A, Essay on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory (Clarendon PressOxford 1982) , The Concept of Law (English Language Book Society/Oxford University Press 1961) Indrayana, D., Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran (Mizan Media Utama 2007) Leiter, Samuel dan Wiliam M., Affirmative Action in Antidiscrimination Law and Policy (State University of New York Press 2002) Magnis, Franz von, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral: Etika Umum (Kanisius 1979) Mc Leod, I., Legal Method Second Edition (MacMillan Press Ltd 1996) Muhtaj, M.E., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Kencana 2013) Patterson, Thomas E., We The People (Mc Grawhill 2002) Perry, M.J., Morality, Politics, and Law (Oxford University Press 1988) Pound, R., Pengantar Filsafat Hukum (Bhatara 1972) Ratnapala, S., Jurisprudence (Cambridge University Press 2009) Rasjidi, L., Sari Kuliah Filsafat Hukum (Universitas Padjadjaran 1973) Rawls, J., Theory of Justice (Pustaka Pelajar 2011) Russell, B., Sejarah Filsafat Barat: Terjemahan History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day (Pustaka Pelajar 2002) Sihbudi, Riza dan Moch N., Amandemen Konstitusi, dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia (AIPI dan Pathnership for Governance Reformin Indonesia 2002)


17

Simmonds, NE, Central in Issues Jurisprudence: Justice, Law and Rights “The Morality of Law” (Swett & Maxwell Ltd. 1992) Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional (Gramedia 1982) Thaib, Dahlan, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi (Rajawali Pers) Tim Penyusun, Buku I Rapat Paripurna MPR RI Sidang Umum MPR RI “Risalah Nomor MJ.240/4/99” (Sekjen MPR RI 1999) , Buku II Risalah Rapat-rapat Badan Pekerja MPR Tanggal 4-14 Oktober 1999 “Risalah No. MJ.210/3/1999” (Sekjen MPR RI 1999) , Buku ke-1 Jilid 1 Risalah Rapat Badan Pekerja MPR RI 4-7 (Sekjen MPR RI 2000) , Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, HAM dan Agama (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010) , Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI 2014) Whitley Jr, Bernard E dan Mary E Kite, The Psychology of Preduce and Discrimination Second Edition (Wadsworth Cengange Learning 2010) Jurnal Baer, S., European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination (Vol 49, No 4, Common Market Law Review 2012) Chaney, P., Quasi-Federalism and the Administration of Equality and Human Rights: Recent Developments and Future Prospects − A Preliminary Analysis from the UK’s Devolution Programme (Vol 27, No 1, Public Policy and Administration Journals 2011) Chang, Lisa E., Grutter v. Bollinger, et al.: Affirmative Action Lessons for the Private Employer (Vol 30, No 1, Employee Relations Law Journal 2004) Gerards, J. dan Hanneke Sanden, The Structure of Fundamental Rights and The European Court of Human Rights (Vol 7, No 4, Oxford Journal 2009) Gunther, G., In Search of Judicial Quality on a Changing Court: The Case of Justice Powell (Vol 24, No 6, Stanford Law Review 1972) Ho, Daniel E, Affirmative Action’s Affirmative Actions: A Reply to Sander (Vol 114, No 8, The Yale Law Journal 2005) Jeffries Jr, John C, The Rights Remedy Gap in Constitutional Law (Vol 109, No 1, The Yale Law Journal 1999) O’ Hare, U., Equality and Affirmative Actions in International Human Rights Law and Its Relevances to the European Union (Vol 4, No 2, International Journals of Discrimination and The Law 2000) Powell, H.J., Rasoning About The Irrational: The Robert Court and The Future of Constitutional Law (Vol 82, No 2, Washington Law Review 2011) Pozen, Jessica B., Gruitter at Work: A Title VII Critique of Constitutional Affirmative Action (Vol 115, No 6, The Yale Law Journal 2006) Haley, H. and Jim Sidanius, The Positive and Negative Framing of Affirmative Action: A Group Dominance Perspective (Vol 32, No 656, Personality and Sociology Psichology Bulletin 2006) Marshall, L., The Character of Discriminative Law: The Incompatibility of Rule 404 and Employment Discrimination Suits (Vol 114, No 5, Yale Law Journal 2005) Simon, D., Discrimination and Affrmative Action (Vol 3, Undergraduate Research Journal for Human Sciences 2004) Desertasi Utari, Ni Ketut S., Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Universitas Airlangga 2012)

18


Internet Claire, Herron Rachel. Superficially Similar but Fundamentally Different: A Comparative Analysis of US and UK Affirmative Action, Durham University, 2010, E Theses Online at http://etheses.dur. ac.uk/662/ Tim Penyusun, Human Rights in India: Overview, h.61 dan 65, diakses dari http: shodhganga.infilibnet. ac.in, tanggal 28 Januari 2016 Tim Penyusun, Rights and Constitutional Fundamental Rights in Pakistan, diakses melalui http. Zklawaassociates.com tanggal 28 Januari 2016 Tim Penyusun, Constitutional History Diakses melalui http//www.parli-ement.gov.za/live/content.php/ item_ID1481 Tanggal 29 Januari 2016.

SIC ET NON: KEBEBASAN DAN PEMBATASAN HAK KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS

Recommend Documents