PENGADILAN AGAMA SUBANG KELAS 1-A Jl. Aipda KS. Tubun No. 1 Telp/Fax (0260) 411303 website : www.pa-subang.go.id e-mail :
[email protected] SUBANG
Nomor : W10-A9/736/Hk. 05/IV/2011 Penerimaan Pendaftaran Perkara : Deskripsi : Pelayanan jasa/admisnitrasi publik yang prima PA Subang kepada masyarakat No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana PJ 1 Menerima perkara Hari - Menerima dan meneliti surat Meja I pertama gugatan /permohonan termasuk syarat prodeo - Menaksir biaya termasuk biaya sita dan mencatat jumlahnya Meja I dalam SKUM (blanko bukti setor Bank bjb), kecuali prodeo ditulis Rp.0 - Menyerahkan SKUM (bukti setor) dan memerintahkan pihak agar membayar perkara Meja I ke bank, kecuali perkara prodeo, - Pihak Penggugat/Pemohon ke bank menyetor panjar biaya Teller bank perkara 2
3
Mendaftar/Mencatat Perkara
Perimaan daftar perkara selesai
- Menerima dari Penggugat/Pemohon bukti setor dari bank bjb/SKUM, mencap luas, memberikan nomor pada SKUM - Mencatat panjar dalam jurnal, - Membubuhkan nomor dalam surat gugatan/permohonan, - Mengembalikan bukti setor bank bjb/SKUM kepada pihak - Menyerahkan surat gugatan yang sudah bernomor - Mencatat perkara dalam register, - Mengentri dalam SIADPA - Melengkapkan berkas perkara dengan blanko PMH,P-PP, dan PHS (termasuk surat kuasa), -
Memproses berkas menurut pola bindalmin
Kasir
Hari pertama
Waktu 10 mennit
5 menit
5 menit
30 menit 5 menit
Kasir
5 menit
Kasir
5 menit 5 menit
Kasir 5 menit Kasir Meja II
5 menit
Petugas IT Meja II
5 menit 10 menit Hari pertama
1
Persiapan Persidangan Perkara : Deskripsi : Proses Persiapan untuk Persidangan Perkara yang Efektif No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana 1 Menyiapkan/meleng - Meneliti kelengkapan berkas Wapan kapi berkas untuk perkara ( PMH, P-PP dan disidangkan PHS dll.) - Menyerahkan berkas perkara Pansek yang lengkap kepada Ketua - Ketua mempelajari berkas Ketua untuk tentukan MH - Ketua menunjuk Majelis dan menanda tangani PMH - Menunjuk dan Pansek menandatangani P-PP, - Menyerahkan kepada Ketua Wapan Majelis 2
Menyiapkan persidangan
Perkara disidangkan
siap
- Mencatat perkara dalam court calenndar - Majelis mempelajari materi perkara, termasuk domisili para pihak - Ketua Majelis menetapkan hari sidang dan menandatangani PHS, - Membuat intrumen pemanggilan rangkap 3 - Menyerahkan instrumen panggilan kepada JSP Menunggu proses pemanggilan
KM/Majelis Majelis
PJ Hari ke 2 dari penerima an perkara
Waktu 5 menit
5 menit
5 menit 10 menit Hari ke2
5 menit
Hari ke 2
2 meit
Hari Ke 2
15 menit
5 menit KM 5 menit KM PP
10 menit
2
Pemanggilan Para Pihak Berperkara : Deskripsi : Proses Pemanggilan Pihak yang Cepat, Cermat dan Tepat No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana 1 Menyiapkan PP - Membuat relaas panggilan pemanggilan - Mencatat panggilan dalam JSP buku ekspedisi - Menyerahkan instrumen JSP panggilan (rangkap 1) kepada kasir - Mengeluarkan biaya panggilan Kasir - Menyerahkan instrumen panggilan (rangkap2) kepada JSP JSP meja II - Mencatat dalam register Meja II 2 Pemangilan Pihak - Memanggil para pihak di JSP tempat tinggal para pihak, - Ke Radio untuk memanggil JSP melalui media masa untuk pihak yang ghoib - Ke kantor pos untuk bantuan JSP pemanggilan, dan untuk pihak yang di luar negeri - Menyerahkan relaas termasuk bukti kirim (recu) kepada KM JSP melalui PP 3 Pemanggilan Sidang - Membuat instrumen panggilan PP Tundaan (3) - Menyerahkan instrumen PP kepada JSP JSP - Membuat relaas panggilan, - Menyerahkan instrumen JSP kepada kasir - Memanggil pihak di tempat JSP tinggal, - Menyerahkan relas ( dan recu JSP bukti kirim) kepada KM melalui PP 4 Menunggu hari - Menyiapkan persidangan sidang berikutnya sesuai agenda acaranya
PJ Hari ke 1 (berikutny a) setelah PHS (hari ke 3 dari penfadtar an)
Waktu 5 menit 2 menit 2 menit
2 menit 2 menit
Hari ke 2 setelah PHS
2 menit menyssaik an 15 menit
20 menit
5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 180 menit 5 menit
3
Persidangan Pemeriksaan Perperkara : Deskripsi : Sidang Pemeriksaan Perkara yang Cepat dan Sederhana No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana 1 Persiapan - Menyiapkan berkas perkara PP Persidangan yang akan disidangkan, PP - Memeriksa relaas-relaas - Memberikan nomor urut pihak Satpam untuk memasuki ruang sidang, - Mengatur tempat duduk para Satpam pihak dan saksi-saksi, 2 Sidang Pertama - Mengumumkan sidang akan PP Pemeriksaan dimulai, perkara - Memanggil para pihak masuk PP ruang sidang, - Memeriksa identitas para KM pihak, KM - Pembacaan relaas MAJELIS - Perdamaian para pihak KM - Penjelasan mediasi Para pihak - Pemilihan mediator KM - Penetapan mediator - Pengumuman pengunduran KM sidang untuk mediasi - Penulisan instrumen PP penundaan 3 Sidang Lanjutan KM - Pembacaan relaas Majelis - Perdamaian para pihak - Pemeriksaan perkara sesuai Majelis dengan acara dan agenda yang ditetapkan 4 Persiapan Putusan Parapihak - Menyampaikan kesimpulan
5
Menyelesaikan berkas
- Musyawarah Majelis
Majelis
- Membuat putusan - Pembacaan putusan,
Majelis KM
PJ Pada hari sidang yang telah ditetapka n
Waktu 5 menit 2 menit 5 menit
5 menit 5 menit 2 menit 2 menit 2 menit 5 menit 2 menit 3 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 5 menit menyesuai akan Setelah pembukti an Hari 3 setelah simpulan
5 menit
15 menit 240 menit 60 menit
- Menyiapkan minutasi dan PBT
4
Penyelesaian Perkara dan Minutasi: Deskripsi : Penyelesaikan perkara untuk diarsipkan dan atau dilaksanakan No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana 1 Persiapan minutasi - Memeriksa/mengoreksi Berita Majelis Putusan Acara Sidang, Majelis - Mengoreksi putusan, PP - Mengetik putusan Majelis /PP - Menandatangani putusan asli - Membuat salinan putusan Tikray - Menandatangani salinan Pansek 2 Minutasi berkas - Menghimpun dan menyusun PP berkas surat asli menurut kronologinya, PP/Petugas - Menjahit berkas - Membuat catatan dan KM/PP memaraf dalam berkas minutasi, - Melaporkan kepada Panmud PP Hukum/meja III 3 Pengarsipan - Mencatat dalam buku daftar Meja III Meja III arsip - Memasukkan berkas dalam box
PJ
Waktu 10 menit 15 menit 10 menit 5 menit
Maks 14 hari setelah putus
10 menit 5 menit 20 Menit
5 menit 10 menit
5 menit 5 menit 5 menit
5
Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Deskripsi : Memberikan sisa panjar biaya perkara sebagai hak pihak penggugat/pemohon No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana PJ 1 Pemberitahuan KM - Putusan dibacakan perkara selesai - Membuat instrumen perkara PP dan pemberitahuan sisa panjar (bila ada sisa) - Memberikan instrumen perkara putus dan PP pemberitahuan adanya sisa panjar pada penggugat/pemohon 2 Mengembalikan - Menyerahkan intrumen kepada Pihak Sisa Panjar kasir - Memberitahukan ada/ tidaknya Kasir sisa panjar biaya - Membuat tanda terima sisa Kasir panjar (bila masih ada) Pihak - Menandatangani pengembalian SP - Mencatat pengembalian SP Kasir dalam buku jurnal - Menyerahkan uang sisa panjar Kasir 3
Menyimpan SP yang tidak diambil pihak
-
-
Apabila sisa tidak diambil, maka : Membuat pemberitahuan adanya SP Mengirimkan pemberitahukan adanya sisa panjar melalui pos Menyimpan sisa panjar yang tidak diambil selama 6 bulan Menyetorkan sisa ke kas negara bila 180 hari sejak diberitahukan sisa panjar tidak diambil Mencatat dan Menyimpan bukti setor
Waktu 5 2 2
2 2 2 2 2
Kasir
10 menit
JSP
10 menit
Kasir
10 menit
Kasir
30 menit
Kasir
5 menit
6
Pemberitahuan Isi Putusan Deskripsi : Isi Putusan wajib diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim. No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana PJ Waktu 1 Persiapan Hari ke 1 10 nenit - Membuat instrumen amar isi PP pemberitahuan setelah putusan/penetepan, ptusan 5 - Memberikan instrumen dan PP dibacakan perintah PBT kepada JSP 5 - Menyerahkan instrumen JSP perintah PBT kepada kasir kasir 10 - Mengeluarkan biaya PBT 2
Pemberitahuan Isi putusan
- Membuat relaas PBT
JSP
- Mencatat dalam agenda dan ekspedisi
JSP
- Menyerahkan relas PBT kepada pihak yang tidak hadir, - Menyerahkan relas PBT kepada PP - Ke Pos mengirim bantuan PBT - Menempel PBT dalam papan pengumuman - Menyerahkan instrumen telah di PBT kepada Meja III - Menerima relas bantuan PBT dari - Mecatat PBT dalam regsiter - Mencatat tanggal PBT dalam salinan putusan
JSP
JSP
-
5 menit 2 menit
Menyesuai kan radius 5 menit 5 menit 10 menit
JSP 5 menit JSP 2 menit Meja II Meja III 2 menit JSP Meja II Meja III
Persiapan pembuatan AC
1 hari setelah putus Hari ke 2 setelah putusan dibacakan
2 menit 2 menit
Berkordinasi dengan petugas AC
7
Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Deskripsi : Memberikan pelayanan jasa hasil persidangan perkara No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan 1 Pemberkasan - Menyiapkan berkas perkara yang sudah diminutasi, - Mengoreksi kelengkapan berkas perkara - Menyiapkan putusan yang telah dibuat salinan 2 Pembuatan Salinan - Memperbanyak salinan Putusan dan Akta putusan sebanyak kebutuhan. Cerai - Menandatangani salinan putusan - Menghimpun dan menata salinan putusan untuk siap diambil 3
4
Menyerahkan Salinan
Mengirimkan salinan putusan
Pelaksana Meja III
Ket Hari ke 1 setelah BHT
Waktu 10 menit
Meja III
10 menit
Meja III PP/ Tikray
2 menit 10 menit
Pansek
5 menit
Meja III
10 menit
- Mengajukan permintaan salinan putusan - Menyerahkan bukti diri dan fotokopinya serta nomor perkara - Meneliti bukti diri dan mengambil fotokopinya - Mengambil salinan putusan putusan/penetapan dan menyerahkannya kepada pemohon - Menandatangani tanda terima salinan putusan
Pemohon
5 menit
Pemohon
2 menit
Meja III
3 menit
Meja III
5 menit
Pemohon
2 menit
-
Meja III
-
Mengumpulkan salinan putusan yang telah BHT setiap pekan Membundel dan memasukkan salinan putusan dalam amplop Menulis ekspedisi Mengantarkan salinan ke KUA dan Pihak melaui pos Menyerahkan bukti kirim kepada Meja III Mencatat putusan/penetapan yang telah dikirimkan
Petugas
Petugas Petugas
Hari ke 3 setelah BHT
Setiap Jum’at selama 20 menit 10 menit 10 menit 15 menit
Petugas
Meja III
8
Pengambilan Akta Cerai Deskripsi : Memberikan pelayanan jasa hasil persidangan perkara perceraian No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Pelaksana 1 Persiapan - Memberitahukan perkara BHT Meja III - Menerima pemberitahuan Petugas AC perkara BHT 2 Pembuatan Akta - Mengonsep akta cerai Petugas AC Cerai Tikray - Mengetik akta cerai, - Mengoreksi dan memaraf AC Petugas AC dan menyerahkan ke Pansek - Menanda tangani AC, Pansek - Mencatat dalam register AC, Meja III 3
Menyerahkan Cerai
Akta
Penataan Arsip AC
- Menyerahkan asli bukti diri dan kopinya serta nomor perkaranya - Meneliti bukti diri atau kuasa dan nomor perkara kemudian mengambil kopi bukti diri - Menyerahkan Akta Cerai kepada pemohon - Menandatangani tanda terima akta cerai -
Menempatkan arsip khusus
PJ Hari ke 1 setelah BHT Hari 1 setelah BHT
Waktu 5 menit 2 menit 10 menit 10 menit 5 mennit 4 menit 5 menit
Pemohon
5 ment
Meja III
5 menit 5 menit
Meja III
3 menit
Pemohon
AC pada bok
9
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Subang kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Subang dan Pengadilan Agama Subang akan berupaya untuk memberikansolusi yang terbaik. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Subang
A. Secara lisan 1. Melalui telepon (0260) 411033, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB 2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Subang. B. Secara tertulis 1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Subang, dengan cara diantar langsung, dikirim elalui Fax. (0260) 411033 atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. KS Tubun No.1 Subang - Jawa Barat. 2. Melalui e-mail :
[email protected] atau website Pengadilan Agama Subang dengan klik tautan ini : http://www.pa-subang.go.id 3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Subang. 1. Pengadilan Agama Subang akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pengadilan Agama Subang akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis, dan akan mencatat identitas pelapor dalam daftar yang tersedia. 3. Pengadilan Agama Subang akan mempelajari pengaduan yang diajukan 4. Pengadilan Agama Subang hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor. 5. Petugas Penerimaan Pengaduan Pengadilan Agama Subang akan memberikan penjelasan mengenai masalah yang diadukan dengan berpedoman kepada KMA Nomor 1144/KMS/SK/2010, tentang Keterbukaan Informasi. 6. Hasil tindak lanjut akan diberikan secara tertulis kepada pelapor, dalam kesempatan pertama, yang akan dikirimkan melalui pos atau dapat dimbil langsung oleh pelapor. 7. Hasil tindak lajut tertulis tersebut akan dikirim melalui pos setelah didaftar dalam agenda khusus, dan yang diberikan kepada pelapor yang datang seteleh menandatangai tand terima hasil tindak lanjut pengaduan.
10
INFORMASI JASA PENGADILAN LAINNYA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, ( pasal 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yaitu mengadili perkara : 1. Perkawinan 2. Kewarisan, wasiat dan hibah 3. Wakaf dan shadakah, 4. Ekonomi syariah. (pasal 49 UUNomor 3 tahun 2009)
Selain itu juga Pengadilan Agama memberikan pelayanan jasa :
1. Nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan. (pasal 50 UU No. 7 tahun 1989) Pelayanan jasa nasehat hukum Islam akan diberikan, apabila ada permohonan dari instansi pemerintah atau masyarakat. Pelajayan jasa nasehat hukum tidak melalui proses berperkara akan tertapi diajukan secara tertulis, kemudian Pengadilan Agama akan memberikan nasehat hukum Islam secara tertulis bertkaitan dengan masalah yang dimohonkan tersebut.
2. Istbat (penetapan) kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. (pasal 53 UU No. 3 tahun 2009) Pemberinan istbat (penetapan ) kesaksian rukyat hilah diajaukan oleh pemohon dalam bentuk perkara. Pemohon adalan kantor kementerian agama kabuaoten subang sebagao penyelenggara rukyat untuk menentapkan awal bulan hijriyah. Permohonan diajukan berkenanaan dengan adanya orang yangh mengaku menyaksikan hilal, maka agar kesakian holal tersebut dijadkan dasar penetapan tanggal awal bulan hijriyah harus diajukan dalam sidang pengadikan agama. Setelah mememproses dalam persidangan istbat, Pengadilan agama menetapkan sahnya kesakian tersebut dan menerimaanya sebagai awal tanggal bulan hijriyah.
11
LANGKAH PENGAWASAN Dasar pengawasan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada Lampiran III: Pengawasan Keuangan). A. PENGERTIAN. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing; Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif); Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut; Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan; Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan; Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan; Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lainlain; Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan; Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan. B. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN. 1. Maksud Pengawasan a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugastugas peradilan.
12
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelenggaraan peradilan. d. Menilai kinerja.
mal-administrasi,
dan
ketidakefisienan
2. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Subang untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Subang
3. Fungsi Pengawasan a. b. c.
Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
C. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN. Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Subang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Memeriksa program kerja; Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ; Memberikan saran-saran untuk perbaikan ; Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Subangl; Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Subang atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;
D. PELAKSANAAN PENGAWASAN. Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi: 1.
Manajemen Peradilan: a. Program kerja b. Pelaksanaan/pencapaian target c. Pengawasan dan pembinaan d. Kendala dan hambatan e. Faktor-faktor yang mendukung. f. Evaluasi kegiatan.
2.
Administrasi Perkara: a. b. c. d. e. f. g. h.
Prosedur penerimaan perkara. Prosedur penerimaan permohonan banding. Prosedur penerimaan permohonan kasasi. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali, Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana., Keuangan perkara., Pemberkasan perkara dan kearsipan., Pelaporan.
13
3.
Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan: a. sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim., b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. , c. Minutasi perkara., d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4. Administrasi Umum: a. b. c. d.
Kepegawaian. Keuangan. Inventaris. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja pelayanan publik: a. Pengelolaan manajemen. b. Mekanisme pengawasan. c. Kepemimpinan. d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla. e. Pemeliharaan/perawatan inventaris. f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan. g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. h. Tingkat pengaduan masyarakat. E PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya. Daftar Nama Hakim Pengawas.
14
