RUMUSAN RAPAT KONSULTASI TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) BKIPM Tahun 20167 diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 13 April 2017 di Haris Hotel Bogor, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakselerasi program dan kegiatan 2017 serta menentukan arah program dan kegiatan prioritas BKIPM tahun 2017 dengan tema “ Semangat baru, Kerja Gembira, Semakin Solid dan semakin maju untuk mewujudkan Profesionalitas dan integritas BKIPM”. Rapat konsultasi diikuti oleh Pejabat Es II, III dan IV Satker Pusat, 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala seksi dan pejabat Pengawasan Data dan Informasi dari 47 UPT, dibuka oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pembicara / nara sumber kegiatan Rapat Konsultasi adalah Kepala Badan KIPM, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Direktur Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Bareskrim-POLRI, Inspektur IV ITJEN KKP, Pejabat Eselon II Lingkup BKIPM, Praktisi Penelitian dan pengembangan maritim dan kelautan IPB. SETELAH MEMPERHATIKAN : A. Arahan Kepala Badan KIPM tentang Capaian Kinerja Periode April 2016 – April 2017 dan Rencana Kerja Strategis BKIPM 2017 B. Pemaparan dari: 1. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang Kebijakan KAN dalam akreditasi LPK 2. Sekretaris Badan KIPM tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Sekretariat Badan KIPM 3. Kepala Pusat Karantina Ikan tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Pusat Karantina Ikan Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 1 dari 18
4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kepala Pusat Pengendalian Mutu tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Pusat Pengendalian Mutu Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Inspektur IV ITJEN KKP tentang Sistem Pengawasan Internal dan Program Reformasi Birokrasi KKP Direktur TIPIDTER Bareskrim POLRI tentang Pengungkapan Penyelundupan Benih Lobster Bapak Suhana Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) tentang Strategis Komunikasi untuk mewujudkan Semangat Baru, Kerja Gembira, semakin solid dan semakin maju BKIPM Bapak Ramlan Widiawan tentang Strategis Komunikasi untuk mewujudkan Semangat Baru, Kerja Gembira, semakin solid dan semakin maju BKIPM
C. Hasil Sidang Kelompok dengan Tema Pembahasan : 1.
Kelompok I tentang Strategi Komunikasi dalam rangka New BKIPM
2.
Kelompok II tentang Pemanfaatan dan Penelolaan Data untuk New BKIPM
3.
Kelompok III tentang Rencana Aksi - Bulan Bakti KIPM 2017 dan Rencana Kerja Strategis BKIPM
4.
Kelompok IV tentang "Single Certificate" , "One Health Manajemen" dan “Layanan KIPM di Perbatasan”
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 2 dari 18
DIRUMUSKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: 1. Komitmen Pencapaian Janji Kinerja Tahun 2017 Seluruh peserta Rapat Konsultasi BKIPM, bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan janji kinerja tahun 2017 sesuai perjanjian kinerja antara kepala Badan KIPM dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan BKIPM di seluruh Indonesia, yakni : a. Pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 8 % b. Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor sebesar 885 Unit c. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan sebesar 76 % d. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan sebesar 74 % e. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra sebesar ≤10 kasus f. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI sebesar 100 % g. Nilai PNBP BKIPM sebesar 36 Milyar 2. Strategi komunikasi BKIPM dalam kerangka #NewBKIPM Definisi dan strategi a. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. b. Pemangku Kepentingan BKIPM adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki program kerja yang beririsan dengan program kerja BKIPM serta para pengguna informasi di bidang kelautan dan perikanan seperti masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah, akademisi, atau perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi non pemerintah. c. BKIPM memiliki 5 (lima) karakteristik yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam menjalankan program komunikasi untuk meningkatkan reputasi organisasi serta meningkatkan persepsi masyarakat luas yaitu : a. BKIPM Melindungi Sumber daya dari ancaman hama dan Penyakit Ikan Karantina; b. BKIPM Mengendalikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. BKIPM Menjaga Kedaulatan dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan; d. BKIPM Memiliki Jejaring Luas secara nasional dan internasional; e. BKIPM Menyajikan data valid, aktual dan real time lalulintas hasil perikanan di seluruh UPT dan Wilker, baik domestik, ekspor maupun impor di seluruh UPT dan Wilker, baik domestik, ekspor maupun impor. d. Uraian Strategi meliputi Strategi Pesan (Karantina dan keamanan hayati, Food Safety), Strategi Konten (Infografis, Grafik, Foto, video) Strategi Saluran Komunikasi ( tatap muka, media sosial, Media masa cetak/online/elektronik, Web) e. Pesan Kunci strategi komunikasi adalah #NEWBKIPM; Pesan ini adalah Pesan Utama yang dimaksudkan untuk membangun semangat perubahan di dalam organisasi BKIPM. Perubahan dimaksud terjadi seiring dengan semangat KKP untuk memberikan pelayanan
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 3 dari 18
informasi kepada publik secara terbuka atas kerja yang dijalankan seluruh organisasi di dalamnya. f. Pesan Kunci #NEWBKIPM dijabarkan ke dalam 4 (empat) sub-pesan yang masing-masing memiliki makna motivasional sebagai berikut : 1) #SemangatBaru; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan semangat baru dalam mencapai tujuan organisasi. 2) #KerjaGembira; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan, serta menghindari perilaku menyimpang seperti korupsi, pungutan liar dan gratifikasi. 3) #SemakinSolid; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama (K3) baik di lingkungan internal maupun dengan mitra kerja eksternal. 4) #SemakinMaju; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Target capaian strategi komunikasi dalam rangka mewujudkan #NEWBKIPM sebagai berikut (detail pelaksanaan terlampir) : a. Mengelola Media Sosial dengan Kewajiban posting tweet per hari : • Balai Besar KIPM : minimum 8 tweet • Balai KIPM : minimum 6 tweet • Stasiun KIPM : minimum 4 tweet • Wilker : minimum 2 tweet b. Mengelola Media Sosial WhatApp Group FQIA – UPT Dalam menyampaikan informasi kegiatan ke group tersebut, Unit Pelaksana Teknis menyajikan data dalam bentuk : • Infografis disertai dengan analisa dan rekomendasi/triwulan ; • Infografis kontribusi sektor perikanan di bandara/pelabuhan ; • Infografis maskapai penerbangan yang melalulintaskan produk perikanan. c. Melaksanakan Publikasi (koran lokal/radio/tv/media online/brosur, leaflet, booklet, poster) dengan Kewajiban posting publikasi per triwulan: • Balai Besar KIPM : minimum 4 publikasi • Balai KIPM : minimum 2 publikasi • Stasiun KIPM : minimum 1 publikasi d. Melaksanakan Keterangan Pers dengan kewajiban minimal 1 kali/kegiatan per tahun; e. Melaksanakan Testimoni dengan kewajiban minimal 1 kali per triwulan; f. Media Engagement dengan kewajiban minimal 1 kali per tahun; g. Community Relations (Kegiatan edukatif) dengan kewajiban minimal 1 kali per triwulan; h. Stakeholder Relations (Coffee Morning dengan stakeholder) dengan kewajiban minimal 1 kali per triwulan; Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 4 dari 18
i.
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan implementasi strategi komunikasi dalam bentuk softcopy ke Sekretaris Badan per triwulan.
Rekomendasi : a. Strategi Komunikasi merupakan bagian penting dalam Reformasi Birokrasi khususnya menyangkut keterbukaan informasi publik, oleh karena itu jajaran unit kerja BKIPM baik tingkat Pusat maupun Daerah (UPT BKPIM dan Wilker) harus dapat menjalankan Strakom di unit kerja masing-masing. b. Strakom BKIPM dijalankan sesuai dengan kewenangan unit kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor : 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP. c. BKIPM perlu membangun strategi komunikasi kehumasan dengan mengusung 5 (lima) karakteristik yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada rumusan angka 3 (tiga) di atas untuk mencapai tujuan komunikasi. d. Setiap Unit Kerja lingkup BKIPM harus dapat : 1) Menjalin sinergi dengan para wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik; 2) Menguasai teknologi dan informasi, termasuk media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik; 3) Menciptakan dan memelihara saling pengertian dengan para pihak; 4) Membangun hubungan yang baik secara internal maupun eksternal; 5) Mempengaruhi publik agar dapat memberikan persepsi positif terhadap organisasi BKIPM. e. Uraian Strategi meliputi Strategi Pesan (Karantina dan keamanan hayati, Food Safety), Strategi Konten (Infografis, Grafik, Foto, video) Strategi Saluran Komunikasi ( tatap muka, media sosial, Media masa cetak/online/elektronik, Web) 3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Data dalam kerangka #NewBKIPM Definisi dan strategi : BKIPM memiliki data yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai bahan kampanye kepada masyarakat untuk meningkatkan citra layanan dan kinerja BKIPM baik pusat dan UPT; Data KIPM telah banyak digunakan oleh pihak lain untuk mendukung analisa suatu hipotesa yang berkembang di masyarakat. Definisi : Pemanfaatan Data KIPM Untuk Meningkatkan Citra Layanan dan Kinerja BKIPM adalah : “menggunakan data dan informasi KIPM baik oleh unit kerja Pusat maupun UPT, baik data pada tingkat nasional maupun lokal, untuk membantu menganalisasi atau menverifikasi suatu situasi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan citra layanan dan kinerja BKIPM”
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 5 dari 18
Target : Indikator keberhasilannya adalah jumlah infografis, publikasi berupa analisa data dan artikel pada media massa yang menggunakan pengolahan dan penyajian data KIPM untuk memberikan informasi kepada publik atau memverifikasi suatu situasi yang relevan. Satuan Kerja yang Terlibat : Semua UPT KIPM Strategi : a. Semua UPT harus dapat membuat tulisan berupa infografis atau artikel yang menggunakan data KIPM untuk meningkatkan Citra BKIPM; b. Tema tulisan harus sesuai dengan isu strategis terkini yang ada di masyarakat atau di KKP; c. Agar peningkatan Citra BKIPM dapat optimal, sekurang-kurangnya setiap UPT harus dapat menghasilkan dan mempublikasikan tulisan tersebut 1 tulisan setiap bulannya dengan tema tulisan berganti setiap bulannya agar ruang lingkup analisa lebih luas. d. Tulisan yang dibuat tidak hanya menggambarkan data saja, tetapi harus disertai analisa data seperti : 1) nilai rata-rata, tren 2) besaran kenaikan atau penurunan 3) perbandingan dengan data yang sama dari periode tahun atau waktu sebelumnya 4) relevansi dan korelasi dengan data KKP lainnya seperti data produksi, data tangkapan, 5) terkait langsung dengan kebijakan BKIPM atau KKP, seperti implementasi permen 01 dsb; 6) mencirikan kondisi UPT seperti UPT di Pelabuhan, Bandara, PLBN dsb. e. UPT harus membangun jaringan dengan media massa lokal melalui forum komunikasi dan koordinasi, pertemuan-pertemuan formal atau informal. f. Melibatkan instansi terkait di daerah untuk meningkatkan nilai dari Data KIPM yang digunakan dan menyampaikan ketersediaan dataKIPM yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Langkah Kerja : a. Membuat rumusan hipotesa yang akan dibuktikan atau dianalisa dengan data KIPM. Contoh Hipotesa yang akan dibuktikan : “Pembukaan pelabuhan Bitung akan Meningkatkan Ekspor Komoditi Perikanan” atau “Pelarangan Sirip Hiu akan berdampak pada penurunan volume ekspor sirip hiu yang dilindungi” b. Menentukan data-data yang relevan dengan hipotesa yang akan dibuktikan c. Melakukan analisa data d. Membuat kesimpulan terhadap hipotesa yang akan dibuktikan, apakah hipotesa terbukti atau tidak e. Membuat alasan yang logis terhadap kesimpulan yang diperoleh. Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 6 dari 18
Rencana Aksi : NO
RENCANA AKSI APR
1
2
3
4
5
infografis lalu lintas triwulanan buku statistik karantina ikan dan mutu artikel di media massa (2 artikel per upt per tahun) - upt kelompok i - upt kelompok ii - upt kelompok iii - upt kelompok iv - upt kelompok v infografis √ khusus (seperti pelanggaran, kasus dll) infografis capaian kinerja
√
MEI
JUN
JADWAL 2017 JULI AUG SEP
OKT
√
√
NOP
DES
2018 JAN
SATKER
√
semua upt
√
semua upt
semua upt, media online atau cetak
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
semua upt, waktu dan jumlah sesuai kejadian. sekurangkurangnya 1 infografis/tahun semua upt
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 7 dari 18
4. Pemanfaatan Data SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) Untuk Menunjang Tugas BKIPM Sebagai Reporting Agent IUU Fishing Definisi dan strategi : • Memastikan / Menjamin Bahwa Ikan Bukan Berasal Dari Kegiatan IUU Fishing; • Persyaratan Ekspor Ke Uni Europa (UE) terkait alat tangkap dan lokasi tangkapan, jenis & jumlah tangkapan; • Traceabitlity / Ketelusuran bahan baku unit pengolahan ikan khusus untuk yang berasal dari hasil tangkapan (wild catch); • Kelestarian Dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Definisi : Definisi pemanfaatan data SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) untuk menunjang tugas BKIPM sebagai reporting agent IUU Fishing adalah : “menggunakan data dan informasi SHTI terutama informasi mengenai waktu penangkapan, alat tangkap yang digunakan, lokasi pendaratan ikan, wilayah penangkapan, identitas kapal, jenis ikan tangkapan dan volume tangkapan baik diperoleh dari UPT DJPT maupun UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota maupun dari Eksportir (UPI) untuk memastikan bahwa sertifikasi Kesehatan dilakukan pada produk perikanan yang bukan hasil dari kegiatan IUU Fishing” Target : Indikator keberhasilan adalah semua kegiatan pengeluaran (ekspor dan domestik) produk perikanan bukan merupakan hasil kegiatan IUU Fishing. Strategi : Strategi yang dilakukan terbagi atas 2 level kewenangan, yaitu kewenangan Pusat dan UPT. Strategi di level Pusat antara lain : a. Bersama-sama DJPT menetapkan perlunya peningkatan upaya dalam pemberantasan IUU Fishing melalui penerapan ketelusuran asal ikan yang akan dilalulintaskan. b. Merancang proses bisnis akses data SHTI dengan Pusdatin KKP; Strategi di level UPT antara lain : a. Menginisiasi K3 dengan Otoritas Kompeten pengelola Pelabuhan Perikanan baik UPT Pusat atau UPT Daerah; b. Memperoleh akses terhadap Data SHTI yang diterbitkan; c. Menyampaikan informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha; d. Menjadikan SHTI menjadi persyaratan untuk Sertifkasi Kesehatan Produk Perikanan yang berasal dari kegiatan penagkapan.
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 8 dari 18
Satker yang Terlibat :
1
PP. Kendari.
KELAS UPT KIPM PELABUHAN PPS. SKIPM KENDARI
2
PP. Bungus.
PPS.
SKIPM PADANG
WPP-RI 572.
3
PP. Sibolga.
PPN.
BALAI KIPM MEDAN 1
WPP-RI 572.
4
PP. Ambon.
PPN.
SKIPM AMBON
WPP-RI 714.
Sumatera Utara. Maluku.
5
PP. Pekalongan.
PPN.
BALAI KIPM SEMARANG
WPP-RI 712.
Jawa Tengah.
6
PP. Palabuhan Ratu. PPN.
SKIPM BANDUNG
WPP-RI 573.
Jawa Barat.
7
PP. Prigi.
PPN.
BALAI KIPM SURABAYA 1
WPP-RI 573.
Jawa Timur.
8
PP. Sungailiat.
PPN.
SKIPM PANGKAL PINANG
WPP-RI 711.
9
PP. Kwandang.
PPN.
SKIPM GORONTALO
WPP-RI 716.
Kep. Bangka Belitung. Gorontalo.
10
BALAI KIPM JAKARTA 2
WPP-RI 712.
DKI Jakarta.
11
PP. Nizam Zachman PPS. Jakarta. PP. Cilacap. PPS.
SKIPM YOGYAKARTA
WPP-RI 573.
Jawa Tengah.
12
PP. Belawan.
PPS.
SKIPM MEDAN 2
WPP-RI 571.
13
PP. Kejawanan.
PPN.
SKIPM CIREBON
WPP-RI 712.
Sumatera Utara. Jawa Barat.
14
PP. Ternate.
PPN.
SKIPM TERNATE
WPP-RI 715.
Maluku Utara.
15
PP. Brondong.
PPN.
BALAI KIPM SURABAYA 2
WPP-RI 712.
Jawa Timur.
16
PP. Tanjung Pandan. PPN.
SKIPM PANGKAL PINANG
WPP-RI 711.
17
PP. Tual.
PPN.
SKIPM AMBON
WPP-RI 714.
Kep. Bangka Belitung. Maluku.
18
PP. Pemangkat.
PPN.
19
PP. Bitung.
PPS.
SKIPM PONTIANAK ENTIKONG BALAI KIPM MANADO
20
PP. Karangantu.
PPN.
21
PP. Teluk Batang.
PPP.
22
PP. Pengambengan. PPN.
NO. NAMA PELABUHAN
WPP WPP-RI 714.
& WPP-RI 711.
PROPINSI Sulawesi Tenggara. Sumatera Barat.
WPP-RI 716.
Kalimantan Barat. Sulawesi Utara.
SKIPM MERAK
WPP-RI 712.
Banten.
SKIPM PONTIANAK
WPP-RI 711.
BALAI KIPM DENPASAR
WPP-RI 573.
Kalimantan Barat. Bali.
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 9 dari 18
RENCANA AKSI NO. 1
2
3 4
5
6
7
STRATEGI / KEGIATAN LINGKUP PUSAT -> K3 BKIPM (PUSAT PM) - DJPT (DIREKTORAT PERIJINAN / PELABUHAN)
LINGKUP UPT -> K3 -> KEPALA UPT BKIPM – UPT DJPT (22) (UNTUK UPT YANG PUNYA PELABUHAN LINGKUP UPT -> AKSES KE DATA SHTI UNTUK UPT LINGKUP UPT -> K3 DENGAN DINAS PERIKANAN PROPINSI / KABUPATEN / KOTA SEBAGAI OPERATOR UPTD (1238) YANG MENERBITKAN SHTI LEMBAR TURUNAN SOSIALISASI KEPADA UPI TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN SHTI UNTUK KOMODITI MEWAJIBKAN SHTI DALAM RANGKA PENERBITAN HEALTH CERTIFICATE (HC EKSPOR & ANTAR AREA) MANDATORI IMPLEMENTASI OPERASIONAL
YANG TERLIBAT
OUTPUT
JADWAL RENCANA IMPLEMENTASI APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
KETERANGAN
SURAT KESEPAKATAN ANTARA DJPT & BKIPM DALAM RANGKA TRACEABILITY / KETELUSURAN PRODUK REKOMENDASI INTEGRASI DATA SHTI (ONE DATA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA BKIPM & DJPT TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN SHTI LAPORAN TINDAK LANJUT SKB ANTARA KEPALA UPT KIPM & UPT DJPT
SES BKIPM, PUSAT PM, PUSKARI
RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA
SES BKIPM
RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA
DAFTAR SHTI YANG DITERBITKAN (MANUAL) LAPORAN TINDAK LANJUT SKB ANTARA KEPALA UPT KIPM & UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI / KABUPATEN / KOTA UPI YANG SUDAH TERSOSIALISASIKAN (MASING-MASING UPT HARUS MENETUKAN SURAT EDARAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SHTI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI OPERASIONAL LAPANGAN
UPT
SES BKIPM, PUSAT PM, PUSKARI
UPT
UPT
UPT
RAPAT KOORDINASI UPT DENGAN INSTANSI TERKAIT (COFFE MORNING, PENGAWASAN
RAPAT KOORDINASI UPT DENGAN INSTANSI TERKAIT (COFFE MORNING, PENGAWASAN TERPADU) , MONITORING SURVEILANCE REVIEW TRACEABILITY DI UPT, SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN
SES BKIPM
UPT REVIEW TRACEABILITY DI UPT
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 10 dari 18
5. Bulan Bakti KIPM Dalam rangka membangkitkan kesadaran bersama serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu hasil perikanan, diselenggarakan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan. Beberapa hal strategis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : a. Tema Bulan Bakti adalah “Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan) Kita Wujudkan Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. b. Bulan bakti karantina dan mutu diselenggarakan oleh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM dengan melibatkan: • Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Pemerintah Daerah; • Instansi terkait; • Para pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan; • Organisasi masyarakat: dan • Masyarakat umum. c. Kegiatan Bulan Bakti yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing Unit Kerja yang anta lain meliputi: • Pencanangan Bulan Bakti • BKIPM Memberi Anugerah kepada: a) Pemerintah Daerah; b) Kepolisian Daerah; c) Bea dan Cukai; d) Imigrasi; e) Penyedia Layanan Transportasi; f) Pelaku Usaha; g) PNS/Non PNS BKIPM atau instansi terkait lainnya. • Bakti sosial : Donor darah; Sunatan masal; Operasi bibir sumbing/katarak;Kunjungan dan pemberian santunan ke panti asuhan/yatim piatu/jompo. • Pekan Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2017 • Forum Pelaku Usaha Perikanan • Coaching Clinic Kesehatan dan Mutu Ikan • Bakti Sekolah • Bakti Pantai • Puncak Bulan Bakti d. UPT yang sudah mengagendakan kegiatan bulan bakti adalah : NO UPT 1 Stasiun KIPM Bengkulu 2 Stasiun KIPM Kelas I Palang Karaya 3 4 5 6 7
Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas I Kupang Balai KIPM Semarang Stasiun KIPM Kelas II Merak
NO 14 15
UPT Balai KIPM Kelas I Jayapura Stasiun KIPM Kelas II Merauke
16 17 18 19 20
Balai Uji Standar Karantina Ikan Balai KIPM Kelas I Balikpapan Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas I Entikong Balai KIPM Kelas II Mataram
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 11 dari 18
NO 8 9 10 11 12 13
UPT Balai KIPM Kelas II Palembang Stasiun KIPM Kelas I Kendari Balai KIPM Kelas 1 Denpasar Balai KIPM Kelas I Medan I Stasiun KIPM Kelas II Bandung Balai Besar KIPM Makasar
NO 21 22 23 24 25
UPT Stasiun KIPM Palu Stasiun KIPM Jambi BKIPM Surabaya II SKIPM Pontianak Stasiun KIPM Tahuna
e. Target pelaksanaan Bulan Bakti akan dilaksanakan pada tanggal 20 April s/d 19 Mei 2017 di Satuan Kerja Pusat dan 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM diseluruh Indonesia. Time line kegiatan disajikan seperti dalam matriks berikut : Matriks Rencana Aksi Kegiatan Strategi 2017 per Satuan Kerja Puncak Acara Mei
Bulan Bidang
Bakti sosial
Pekan Pelayanan Publik
Forum Pelaku Usaha Perikanan
Kegiatan Strategis
Donor darah Sunatan masal Operasi bibir sumbing/katarak Kunjungan dan pemberian santunan ke panti asuhan/yatim piatu/jompo Paps Smear Lain-lain ...... Pemberian leaflet Pemberian Souvenir Duta Pelayanan Dekorasi Konter Pelayanan Lain-lain ...... Pemberian Penghargaan pelaku usaha yang patuh Penyerahan sertifikasi HACCP Penyerahan sertifikasi CKIB, CPIB dan IKI Lain-lain ......
April Minggu Minggu 3 4 √ √ √
Minggu 1
Mei Minggu 2 √ √ √
√
√
√ √
√ √
Minggu 3
√ √ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 12 dari 18
23 Mei
Puncak Acara Mei
Bulan Bidang
Coaching Clinic Kesehatan dan Mutu Ikan Bakti Sekolah
Bakti Pantai
Kegiatan Strategis
Uji formalin di pasar ikan Uji formalin di TPI Lain-lain ......
Pengenalan ikan sehat, mutu dan keamanan hasil perikanan Lain-lain ...... Penanaman Mangrove Pelepas liaran Bersih pantai Lain-lain ......
April Minggu Minggu 3 4 √
Minggu 1
√ √
Mei Minggu 2 √
Minggu 3
√ √
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
6. Optimalisasi Tugas Fungsi KIPM Di Perbatasan Dalam Rangka #NewBkipm Definisi dan strategi Optimalisasi Tugas Fungsi KIPM di Perbatasan dalam rangka #New BKIPM Yaitu : Pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan kondisi masyarakat di perbatasan negara. Target capaian Layanan KIPM di Perbatasan dalam rangka #NewBKIPM a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor dan impor ikan serta hasil perikanan yang memenuhi standar kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan; b. Tercapainya kesadaran masyarakat wilayah perbatasan terhadap pemahaman standar kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan; c. Tercapainya penegakan hukum atas pelanggaran kasus KIPM di wilayah perbatasan negara. Strategi dan rencana aksi a. Sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan (sosialisasi terpadu antara pemerintah RI dan RDTL); b. Melakukan Koordinasi antar K/L melalui kegiatan “Coffee Morning”; Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 13 dari 18
23 Mei
c. Pengawasan Terpadu dengan K/L terkait (CIQ, Pamtas, Koramil, Kepolisian, BAIS, BIN dll) d. Komunikasi dengan negara tetangga (contoh RI-Malaysia melalui SOSEKMALINDO); e. Komunikasi melalui sosial media( contoh group WA) dengan instansi terkait; f. Membuat atribut bagi petugas perbatasan (contoh di merauke menggunakan atribut merah putih ataupun menggunakan rompi); g. Peningkatan intensitas pembinaan teknis dan administrasi oleh BKIPM (pusat) kepada UPT di wilayah perbatasan negara; h. Koordinasi tingkat pusat antara BKIPM (Pusat SSK) dan K/L terkait untuk mencari solusi terkait keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana; i. Memastikan instruksi Kepala Badan tentang honor pengawasan terpadu ekspor impor sesuai dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan alokasi anggaran. Kegiatan Layanan KIPM di Perbatasan dalam jangka 1 tahun Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)
No
Uraian Kegiatan
1.
UPT KIPM melaksanakan Sosialisasi rutin di wilayah perbatasan negara terutama selama bulan bakti BKIPM
2.
Melakukan kegiatan “Coffee √ Morning” sekali per bulan Membuat satuan tugas (Satgas) pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di wilayah perbatasan negara dengan anggota K/L terkait dan tokoh masyarakat, peresmian pelaksanaan satgas dicanangkan saat upacara puncak bulan bakti BKIPM oleh kepala Badan Melakukan koordinasi dengan pengelola PLBN dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan instansi negara tetangga; Membuat Group WA/Line/Twitter khusus Satgas dengan target pelaksanaan Mei 2017;
3.
4.
5.
6.
Membuat atribut khusus untuk petugas KIPM maupun Satgas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 14 dari 18
√
No 7.
8.
9.
Uraian Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) 1
Seluruh eselon II wajib mengalokasikan anggaran untuk pembinaan teknis dan administrative UPT BKIPM di wilayah perbatasan; Melakukan rapat koordinasi perbatasan dengan K/L terkait dalam rangka inisiasi Kesepakatan Bersama pengawasan lalulintas barang di wilayah perbatasan; Melakukan monitoring dan √ evaluasi realisasi pemberian honor pengawasan terpadu ekspor impor sesuai dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7. Penyusunan Pelaksanaan Single Certificate Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan. I. Definisi : Single Certificate adalah Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan yang mengakomodir parameter uji hama penyakit ikan karantina dan parameter uji mutu hasil perikanan II. Target capaian Penyusunan Peraturan Tentang Single Certificate Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan a. Tersedianya Dasar hukum pelaksanaan single certificate setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; b. Tersedianya SK Kepala Badan KIPM tentang pedoman pelaksanaan single certificate c. Terselenggarakannya penerbitan Single Certificate dalam rangka jaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dan persyaratan biosekuriti untuk produk “non edible”. III. Strategi Target dan rencana aksi : 1. Revisi Permen KP No 05 tahun 2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina 2. Revisi Permen KP No 52A tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi 3. Penerbitan SK Kepala Badan KIPM tentang pedoman pelaksanaan single certificate 4. Pemberlakuan penerapan Single Certificate Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 15 dari 18
5. Evaluasi penerapan Single Certificate Rencana Aksi : No.
Rencana Aksi 5
1. 2.
3. 4.
6. 7.
8.
Pengesahan Permen KP √ Penyusunan Pedoman pelaksanaan single certificate Pencetakan Sertifikat Sosialisasi penerapan Single certificate Penerapan Single certificate Evaluasi penerapan Single certificate
6 √
7
Bulan Tahun 2017 8 9 10
11
12
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
New Inisiatif BKIPM “ ONE HEALTH MANAGEMENT” Definisi umum: One Health adalah bidang baru dan berkembang pesat menggabungkan obat manusia, kedokteran hewan dan konservasi lingkungan untuk mempelajari keterkaitan dunia di mana kita hidup. Definisi Khusus: Penggabungan pengelolaan sistem kesehatan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan dalam rangka penerbitan single certificate. Tujuan: Mencapai pelaksanaan manajemen kesehatan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dan mengantisipasi resiko silang yang memiliki insidensi semakin massive. Rencana aksi: 1. 2. 3. 4. 5.
Harmonisasi prinsip-prinsip kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan kedalam satu konsep manajemen kesehatan; Upaya bersama dalam penyusunan konsep one health management antara kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan; Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas KIPM dan Stakeholder; Melakukan implementasi bersama berdasarkan konsep one health management; Evaluasi pelaksanaan penerapan one health management
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 16 dari 18
Timeline Rencana Aksi
No
Pelaksanaan Kegiatan (triwulan) 2017 2018 3 4 1 2 3
Uraian Kegiatan 2
1.
2.
3.
4.
5.
Harmonisasi prinsip-prinsip kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan kedalam satu konsep manajemen kesehatan Upaya bersama dalam penyusunan konsep one health management antara kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas KIPM dan Stakeholder Melakukan implementasi bersama berdasarkan konsep one health management Evaluasi pelaksanaan penerapan one health management
4
√
√
√
√
Jakarta,
√
√
√
√
√
√
April 2017
Tim Perumus Rapat Konsultasi Teknis BKIPM Tahun 2017
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 17 dari 18
Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 18 dari 18
