Inter-Parliamantary Study Program merupakan program yang dirancang oleh Parlemen Australia untuk para pejabat senior di 10 negara terpilih yang telah memiliki pengalaman yang cukup, untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, serta memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri di Parlemen negaranya. Cakupan materi meliputi : 1. Prosedur dan praktek terbaik mekanisme kerja Parlemen Australia 2. Berbagi pengetahuan, ide dan pengalaman dari proses kerja Parlemen dan administrasinya 3. Merefleksikan praktek terbaik Parlemen Australia untuk Parlemen di masing-masing negara peserta dan bagaimana dapat mengembangkanya 4. Membangun jaringan untuk keperluan berbagai informasi yang tengah berlangsung diatara Staff Parlemen
9/28/2016
Irtama Maret 2016
2
Program ini dilaksanakan tanggal 15-25 February 2016 bertempat di Parliament House, Canberra. Materi pada minggu pertama disampaikan oleh Clerk Of Senate, Clerk of House of Representative, dan pejabat senior lainya di Senate, House, DPS maupun PBO. Materi meliputi Sejarah, Struktur, Prosedur, dan Operasional Kegiatan Parlemen Australia, yaitu Senate dan House Of Representatives, serta unsur pendukung parlemen, yaitu Departement Of Senate, Departement Of House Of Representatives, Departement Of Parliamentary Services (DPS), dan Parliamentary Budget Office (PBO). Pada minggu kedua, peserta diberikan kesempatan untuk melihat langsung praktek dan kegiatan sidang di Senate, House Of Representatives, dan Komisi. Selain itu juga mengunjungi unit-unit teknis pendukung, seperti Perpustakaan dan Riset, Hansard System. Broadcast System dan Recording, serta melihat dari dekat Ruang Rapat Senate dan House, serta mengunjungi Old Parliament House atau Gedung Parlemen pertama Parlemen Australia yang sekarang dijadikan Museum, the Museum of Australian Democracy at Old Parliament House
Sessi Question Time di House of Representatif, dan di Senate, serta Hearing di Committee merupakan agenda yang tidak terlewatkan dalam program ini. Pada pertengahan program, Peserta diundang Resepsi oleh Senator the Honourable Stephen Parry, Presiden of the Senate, dan the Honourable Tony Smith MP, Speaker of the House of Representatives bertempat di Speaker’s Suite Program diakhiri dengan pembagian Sertificate has undertaken Inter-Parliamentary Study Program for Parliamentary Staff, Canberra, Australia 15-25 February 2016 dalam Farawell Reception oleh Dr. Rosemary Laing, Clerk of Departement of the Senate dan Mr. David Elder, Clerk of Departement Of the House Of Representatives yang dihadiri juga oleh para pejabat seniornya. 9/28/2016
Irtama Maret 2016
3
Australia adalah sebuah Negara Federasi, sistem pemerintahan Australia adalah sistem Parlementer dimana para menteri yang membentuk pemerintahan merupakan Anggota Parlemen yang bertanggungjawab kepada Parlemen. Parlemen di Tingkat Federal disebut sebagai Commonwealth Parlemen. Parlemen ini memiliki 2 (dua) kamar yaitu Senate dan House of Representatives yang anggotanya dipilih secara proporsional, dan House of Representatives yang anggotanya dipilih secara preferensial. Australia memiliki 6 (enam) Negara Bagian dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland (QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Australia Barat (WA), Teritorial Utara (NT), dan Teritorial Ibu Kota Australia (ACT). Sistem Demokrasi Australia terbagi dalam 3 (tiga) level Pemerintahan, yaitu Federal Government, State/Teritorry Government , dan Local Government. Federal Government menyiapkan dan membuat hukum untuk isu-isu nasional yang penting, meliputi bidang : Kebijakan Luar Negeri; Pertahanan; Perdagangan; Penerimaan Perpajakan; dan Layanan Keamanan Sosial. State / Teritorry Government bertanggungjawab menyiapkan layanan, meliputi bidang: Kesehatan; Pendidikan Sekolah; Hukum dan Peraturan; Transportasi Publik; Pendistribusian Air, Gas, Listrik; serta Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi. Local Government menyediakan Layanan dan Jasa yang meliputi bidang: Regulasi Pembangunan; Pemeliharaan Parkir dan Taman; Perpustakaan dan Layanan Rekreasi; Rambu Jalan, Lampu Lalu Lintas, Saluran Air dan Jalan Setapak; serta Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 9/28/2016 Irtama Maret 2016
Dalam system pemerintahan Westminster yang diterapkan di Australia menganut system “check and balances” dalam arti semua yang memiliki otoritas atau kewenangan harus membuat pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dalam system cabinet Parlementer, menter-menteri bukan pembantu Perdana Menteri. Menteri tidak bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, tetapi kepada Parlemen, baik secara individu (Individual Responsibility), maupun secara kolektif sebagai 4 anggota cabinet (Collective Responsibility).
Dalam Parlemen Australia, terdapat 76 anggota Senat yang biasa disebut dengan istilah Senator, di mana 12 orang masing-masing berasal dari 6 Federal (Negara Bagian) dan 2 orang masing-masing berasal dari 2 State/Teritorry (wilayah khusus). Komposisi Anggota Senat sampai dengan Februari 2016 terdiri atas 33 Pemerintah (25 Partai Liberal+ Partai Nasional Liberal) dan Oposisi 25 (Partai Buruh) dan dari Indipenden 18 ( Green Party 10, independent 4, Family Fisrt 1, Liberal Democratic Party 1, Palmer United Partai 1, dan Australian Monitoring Enthusiast 1). Anggota Senat dipilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan setengah pemberhentian setiap tiga tahun sekali. Dengan mengggunakan sistem pemilihan Peranan utama Senat adalah untuk mewakili Negara proposional, setiap Negara Bagian dan Wilayah Bagian/Teritori masing-masing secara merata dan bertindak Khusus di Australia akan menjadi satu daerah sebagai dewan peninjau untuk meneliti pemerintahan pemilihan di saat mereka memilih calon anggota sebelum sebuah Rancangan UU ditetapkan menjadi UU dan Senatnya. Pada praktinya, sistem ini akan memberikan kemudahan bagi calon independen dan para kandidat memastikan bahwa semua itu untuk kepentingan umum. dari partai-partai kecil untuk dipilih. 9/28/2016 Irtama Maret 2016 5
Jumlah anggota the House of Representative Australia 150 anggota. Untuk tujuan pemilihan anggotanya, Australia dibagi menjadi distrik-distrik, di mana masing-masing memiliki jumlah pemilih yang hampir sama besar dan setiap calon anggota akan dipilih oleh setiap distrik. Masa kerja Anggota DPR Australia 3 tahun dan dapat menjabat lebih dari tiga tahun apabila pada pemilihan umum yang baru yang bersangkutan terpilih kembali. Partai yang memenangkan kursi mayoritas pada HoR diberikan kewenangan untuk membentuk Pemerintahan Australia. Komposisi House Of Representatives sampai dengan Februari 2016 terdiri atas Pemerintah 90, Oposisi 55, dan Crossbench 5. Pemerintah adalah Koalisi dari Partai Liberal 58, Partai Nasional Liberal 22, Partai Nasional 9, dan Partai Liberal Negara 1. Oposisi berjumlah 55 berasal dari Partai Buruh dan Crossbench 5 berasal dari Independent Party 2, Australian Green 1, Palmer United Party 1, dan Katter’ Australian Party 1. 9/28/2016
Irtama Maret 2016
6
9/28/2016
Irtama Maret 2016
7
Proses pertama diawali dengan penyerahan rancangan undang-undang (RUU) atau bill kepada Upper atau Lower House oleh pemerintah atau Anggota Parlemen sendiri. Di Australia, personal Anggota Parlemen juga dapat mengajukan RUU yang disebut dengan Private Member’s Bills. Selanjutnya dilakukan First Reading atau pembahasan pertama. Pada tahap ini naskah RUU hanya dilihat secara umum saja seperti judul, RUU baru atau amandemen dari UU sebelumnya, serta jumlah pasal yang direncanakan. Tahapan berikutnya adalah Second Reading atau pembahasan kedua. Di sini, pihak yang mengajukan RUU, baik pemerintah maupun personal Anggota Parlemen, menjelaskan dengan rinci apa yang menjadi tujuan, prinsip-prinsip umum, serta efek dari RUU tersebut. Pada tahap ini setiap Anggota Parlemen dapat memberikan pandangan (debat) lebih detail tentang prospek RUU ke depan seperti kebutuhan anggaran, efektivitas serta alasan kenapa harus diterima atau ditolak. Perdebatan ini dapat berlangsung berhari-hari. Tapi biasanya ada lobi-lobi politik antara pihak pemerintah dengan pihak oposisi. Selanjutnya, para Anggota Parlemen akan melakukan voting apakah setuju dengan RUU tersebut atau tidak. Jika setuju, maka RUU ini akan dibahas dalam tahapan berikutnya, yaitu third reading atau pembahasan ketiga. Jika tidak disetujui, maka prosesnya berhenti sampai di sini. Dalam Third Reading atau tahapan ketiga ini pembahasan lebih ditekankan pada pasal-pasal yang ada dalam RUU, seperti sejauh mana pasal-pasal itu diperlukan. Bisa saja ada penambahan atau pengurangan pasal pada tahap ini. Jika sudah disetujui, maka RUU tersebut akan diserahkan ke kamar yang lain. Kalau misalnya pembahasan pertama dilakukan di Upper House, maka tahap berikutnya diserahkan ke Lower House untuk diminta pertimbangan dan sebaliknya. Di kamar yang lain (Upper atau Lower House), proses pembahasan juga sama seperti di kamar yang pertama, yaitu melalui first, second, dan third reading. Jika ada catatan yang diberikan, RUU tersebut harus dikembalikan lagi kepada kamar sebelumnya untuk ditelaah lebih lanjut. Jika Upper House, misalnya, tak setuju, maka catatan tadi dapat dikembalikan lagi untuk diminta pertimbangan ulang. Setelah RUU selesai dibahas di kedua kamar, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jenderal selaku perwakilan Ratu Elizabeth II di Australia untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan atau disebut dengan istilah Assent. Setelah ditandatangani, maka RUU (bill) tadi resmi menjadi undang-undang (act atau statue) dan dinyatakan berlaku semenjak ditandatangani, kecuali ada catatan dari Gubernur Jenderal bahwa undang-undang ini berlaku pada waktu dan tanggal tertentu.
9/28/2016
Irtama Maret 2016
8
Senate Estimates
Expenditure Review Committee meets
Additional Estimates
MARCH
Budget update
FEBRUARY
Approval of the department's budget by the relevant Committee
APRIL
NPPs costed by Finance
Budget Cabinet
JANUARY
MAY Budget night
Pre-Expediture Review Committee update
Porfolio Budget Statements Internal budget allocations
Budget process
DECEMBER Draft NPPs agreed by the relevant Committee President writes to the
JUNE End of financial year Senate Estimates
Prime Minister and Finance Minister re. NPPs
JULY NOVEMBER
Prepare annual financial statements
Mid-Year Economic Fiscal Outlook (MYEFO)
AUGUST
Draft new policy proposals (NPPs)
Corporate Plan
OCTOBER Annual Report
SEPTEMBER
Annual Performance Statement Annual financial statements
Audit of annual financial statements Final Budget Outcome
Australia telah mengintegrasikan sistem akuntansi dengan sistem penganggarannya dan merestruktrurisasi keduanya dengan berorientasi kepada outcome. Dalam merencanakan kinerjanya, Australia mengembangkan outcomes-outputs approach di mana pemerintah menetapkan prioritas dan platform kebijakannya, yang selanjutnya menjadi rujukan bagi menteri untuk merumuskan outcome dan bagi unit kerja di bawahnya mengembangkan output untuk mendukung outcome tersebut.,
Senate Estimates
9/28/2016
Irtama Maret 2016
9
Sesi Question Time merupakan jenis persidangan di House of Representatives, dimana Perdana Menteri dan Anggota Kabinetnya mendapat pertanyaan dari anggota House of Representatives, baik yang berasal dari Oposisi, Partai Kecil, Independen, maupun dari Anggota Partai Pemerintah sendiri yang bukan merupakan Anggota Kabinet (Back Bencher). Sidang dipimpin oleh Speaker (Tony Smith, MP). Perdana Menteri dan Kabinetnya duduk di barisan depan (Front Bencher), sementara Anggota yang tidak termasuk Anggota Kabinet duduk di belakangnya. Pemimpin Opisisi duduk diseberangnya, dan Anggota Kabinet Bayangan duduk di barisan depan. Anggota Oposisi yang tidak masuk cabinet bayangan, duduk di belakangnya. Anggota Partai Kecil dan Independen duduk diantara faksi pemerintah dan oposisi. 9/28/2016
Irtama Maret 2016
10
12 9/28/2016
Irtama Maret 2016
Departement Of Senat merupakan unsur pendukung Senate, dipimpin oleh seorang Clerk dibantu oleh seorang Deputy Clerk. Clerk membawahi 4 Asisten, yaitu Asisten Table Office, Asisten Procedure Office, Asisten Committee Office, dan Asisten Black Rod’s Office. Clerk of the Senate bertugas : 1. Memberikan saran kepada Presiden Senat dan Senator mengenai Standing Orders dan pelaksana acara persidangan Senate. 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi di Senate 3. Mengelola Staff yang membantu kelancaran seluruh proses persidangan.
9/28/2016
Irtama Maret 2016
13
Departement Of House Of Representatives merupakan unsur pendukung House, dipimpin oleh Clerk dan Deputy Clerk. Saat ini memiliki 158 staff yang melaksanakan dukungan secara profesional, imparsial, dan independen. Clerk membawahi seorang Deputy Clerk, 2 Asisstant, yaitu Table Office, dan Committee, serta Serjeant at Arms. Clerk of the House of Representative bertugas : 1. Memberikan saran kepada Speaker dan Anggota Representatives mengenai Standing Orders dan pelaksana acara persidangan . 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi di Houses of Representatives 3. Mengelola Staff yang membantu kelancaran seluruh proses persidangan.
9/28/2016
Irtama Maret 2016
14
Departemen of Parliametary Service merupakan entitas organisasi pendukung Parlemen dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris membawahi. 1. Kepala Perpustakaan yang didalamnya terdapat bidang Riset, dan Bidang koleksi Perpustakaan dan database. 2. ICT, yang didalamnya terdapat bidang Strategi Perencanaan, dan aplikasi ICT, dan Bidang infrastruktur dan layanan 3. Manajemen Gedung dan Aset, meliputi Pengembangan dan Pemeliharaan Aset; Strategi, Perencanaan dan Kinerja; Keamanan, dan Delivery Program. 4. Operasional Perkantoran, meliputi bidang Keuangan dan Pengadaan; bidang Strategi Pemerintahan; bidang parliamentary Experience, dan Kerjasama Proyek. 5. Perekaman dan Penyiaran 9/28/2016
Irtama Maret 2016
15
PBO mulai melaksanakan aktivitasnya pada 23 Juli 2012. pembentukan PBO diawali dengan adanya dukungan dari semua partai & indpenden yang dituangkan kedalam Agreement for a Better Parliament tahun 2010 dan disetujui Badan Legislasi pada Desember 2011. Tujuan pendirian PBO adalah untuk memberikan layanan kepada Parlemen dengan menyediakan informasi yang bersifat independen dan analisa non-partisan terkait dengan siklus anggaran, kebijakan fiscal, serta implikasi finansial dari sebuah kebijakan.
9/28/2016
Irtama Maret 2016
16
39 158 DPS
Senate
155
Reps
739
Source: 2015-16 Budget Paper No. 4, Table 2.2
PBO
Courtesy Call dengan Duta Besar
Sesuai dengan tugas pokok Duta Besar, antara lain mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain, oleh karen itu kami melakukan courtesy call dengan HE Nadjib Riphat Kesoema, Duta Besar RI untuk Australia merangkap Vanuatu. Dalam pertemuan tersebut kami Duta Besar menyampaikan dinamika hubungan RI-Australia dari berbagai aspek, politik, ekonomi dan perdagangan, sosial, pendidikan dll. Duta Besar menanyakan perkembangan terkini aktivitas DPR, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dan anggaran, termasuk kegiatan penyerapan aspirasi rakyat,
9/28/2016
Irtama Maret 2016
18
1.
Ucapan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti program ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaannya. 2. Pengalaman pembangunan Gedung Parlemen Australia yang dalam masa transisi untuk 50 tahun dan kemudian membangun gedung baru Parliament House yang digunakan saat ini perlu waktu 7 tahun yang dirancang untuk 200 tahun melalui sayembara internasional dapat menjadi rujukan. 3. Sistem pendukung Parlemen terstruktur ke dalam 4 (empat) organisasi, yaitu Departemen of Senate, Departemen of House of Representatives, Departement of Parliamentary Service, dan Parliamentary Budget Office, dengan total pegawai keseluruhan 1.202 menunjukkan efektivitas fungsi yang dijalankan dan efisiensi anggaran yang digunakan.sistem pendukung ini dapat dijadikan model untuk dukungan yang berpotensi tumpang tindih dan in efisien serta inefektif di tiga lembaga, MPR, DPR dan DPD 4. Hanzard System, pencatat rapat berbasis teknologi yang dikelola secara profesional merupakan bagian penting yang langsung mendukung kinerja House dan Senate. Rintisan teknologi serupa yang telah diawali dengan transkription system pada sekitar tahun 2002 dan sampai saat telah ini telah menjadi bagian dari program Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan PT INTI dalam bentuk voice to text perlu ditangani secara serius dan sungguhsungguh. 5. Pendidikan Keparlemenan yang dikelola oleh Parliamentary Education Office (PEO) dibawah Senat untuk sekolah-sekolah di Australia pada prinsipnya sama dengan Parlemen go to Campus dan Sekolah Parlemen yang dikelola Humas. Perlu dikaji pengelolaannya selain dalam aspek kehumasan atau relationship dengan Kampus dan Sekolah, perlu memasukan unsur edukasi/pendidikan bersama dengan Pusdiklat. 9/28/2016 Irtama Maret 2016 19
9/28/2016
20
