SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DALAM MENYAMBUT MEA

Ridwan Iskandar, & Budi Setiawan Sertifikasi kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum bagi lulusan

SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DALAM MENYAMBUT MEA Ridwan Iskandar Budi Setiawan Program Studi Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Jalan Dr. Setiabudhi 186 Bandung E-mail: [email protected]

Abstract: Ministry of Tourism assess certification and competency standards is essential to improve the quality of tourism resources and support the competitiveness of Indonesian tourism.Additionally, with the implementation of the ASEAN Economic Community, labor mobility, including in the tourism sector, will be more competitive.Human Resources then Indonesia should be able to compete and have a recognized standards and competence.Certification gives recognition of the competence of the workforce and improving the quality and competitiveness of Indonesian tourism workforce so as to contribute to the competitiveness of the tourism industry in the country and indicated their ability to work outside Indonesia.College graduates has an important role as human resources ready to compete in the ASEAN Economic Community. Keywords: ASEAN economic community, human ressource, competence certification Abstrak: Kementerian Pariwisata menilai sertifikasi dan standar kompetensi adalah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata dan mendukung daya saing pariwisata Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community, mobilitas tenaga kerja termasuk di sektor pariwisata, akan semakin bersaing. Maka Sumber Daya Manusia Indonesia harus bisa bersaing dan memiliki standar dan kompetensi yang diakui. Sertifikasi memberikan pengakuan atas kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia sehingga menyumbang kepada daya saing industri pariwisata di dalam negeri maupun mengindikasikan kebolehan mereka untuk dapat berkarya di luar Indonesia. Lulusan perguruan tinggi memilki peran penting sebagai sumber daya manusia yang siap bersaing pada ASEAN Economic Community. Kata-kata kunci : ASEAN economic community, sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi

BARISTA, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015

(agrobased products), barang-barang elektronik (electronics), perikanan (fisheries), produk berbasis karet (rubber based products), tekstil dan pakaian (textiles and apparels), otomotif (automotive), dan produk berbasis kayu (wood based products). (measiamagazine.net). Gagasannya adalah jika sektorsektor ini diliberalisasikan secara penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu) anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektorsektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourching) serta membantu mengembangkan produk-produk buatan ASEAN. Selain itu dilakukan pengembangan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian dan kehutanan. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melakukan persiapan dan perbaikan untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia khususnya dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor pariwisata Indonesia dinilai menjadi sektor yang paling siap menghadapi MEA 2015 dari sisi sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, usaha untuk melakukan sertifikasi terhadap SDM di sektor pariwisata terus digenjot. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenparekraf Noviendi Makalam mengklaim bahwa sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata di Asean, hampir 80% di antaranya berasal dari Indonesia dan telah siap bekerja di negara-negara di Asia Tenggara. Setiap tahun, kementerian mampu melakukan sertifikasi bagi 5.000 tenaga kerja bidang pariwisata, selain sertifikasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Akan tetapi kondisi ini tampaknya belum memastikan bahwa seluruh SDM di sektor pariwisata sudah tersertifikasi. Di Jawa Timur sendiri pelaku industri pariwisata yang bersertifikasi masih

PENDAHULUAN ASEAN merupakan suatu organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ASEAN merencanakan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya MEA tersebut, maka akan tercipta suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar terhadap perekonomian Negara anggotanya. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada keleluasaan, pengecualian dan hambatanhambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut. Namun, tujuan startegis dan komitmenya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama. Secara umum MEA memiliki 12 sektor prioritas MEA 2015 yang disebut free flow of skilled labour (arus bebas tenaga kerja terampil). 12 sektor prioritas tersebut antara lain perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism), jasa logistik (logistic services), E-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport), produk berbasis agro 237


minim. Dari 176.000 orang yang bergerak di bidang ini, baru sekitar 3.935 orang yang memegang sertifikat. (www.selasar.com) Menurut Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata bahwa Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Mengacu pada UU No. 10 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan para pekerja pariwisata untuk menguji kompetensi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisata wajib memperkejakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat Kompetensi di Bidang Pariwisata. Hal tersebut perlu dipersiapkan Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan lulusannya dengan membekali Ijasah Pendidikan dan Sertifikat Kompetensi. Sesuai dengan UU 12/2012: DIKTI pada pasal 42 tentang ijasah dan pasal 44 tentang sertifikat kompetensi yang menyatakan : Pasal 42 : 1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. 2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi. 3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau

plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 44 : 1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STP Bandung) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Pariwisata di Republik Indonesiadituntut mengikuti perubahan di sekitar dunia kepariwisataan dan pendidikan pariwisata, tuntutan dalam kualitas sumber daya manusia yang profesionalisme dan berkompetensi seperti memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap; termasuk di dalamnya nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, komitmen, kolektivitas dan keselarasan. Berkembangnya berbagai konsep dan pendekatan manajemen serta pemanfaatan teknologi pada dunia usaha pariwisata, juga perlu diantisipasi dalam sisitem pendidikan di STP Bandung.Sebagai sebuah institusi pendidikan di bidang Pariwisata, STP Bandung memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia profesional dan kompeten di sektor pariwisata. STP Bandung selayaknya berada di garis depan pembangunan kepariwisataan nasional dan menjadi institusi pendidikan yang terkemuka di bidang


pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi pada Perguruan Tinggi Pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? 2. Bagaimana manfaat Sertifikasi Kompetensi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? 3. Bagaimanakan Peran Sertifikasi Kompetensi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pariwisata?

demikian, pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan karier ditempat kerja, merupakan suatu estafet proses pengembangan kualitas tenaga kerja. Sehingga Pemerintah Republik Indonesia menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP.23/2004) yang bertujuan untuk :

METODE Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dikemukakakan diatas, serta kajian literature dari berbagai sumber informasi dan data yang penulis peroleh sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut.

•

•

•

memastikan Link and match dunia pendidikan dan dunia kerja. Memastikan pencapaian dimensi kompetensi: task skills, task management skills, contingency skills, job/role environment skills, & transfer skills. Memastikan efisiensi pencapaian pembelajaran yang standar. (SKKNI, Standar Internasional & Standar Khusus).

Selanjutnya melalui Permenaker No 23/2014, disusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1.) Di bidang ketenagakerjaan KKNI menjadi sangat strategis dalam menata kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha. KKNI menjadi rujukan lembaga diklat maupun lembaga sertifikasi dalam menyelenggarakan diklat dan sertifikasi kompetensi. KKNI menjadi rujukan oleh pemangku kepentingan baik dalam perencanaan, rekruitmen maupun pengembangan karir sumber daya manusia atau tenaga kerja di institusinya

HASIL dan PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa/i Perguruan Tinggi Pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? Untuk menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur utama, yaitu melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan dan jalur pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu fokusnya adalah membangun pondasi yang kokoh untuk pengembangan kualitas tenaga kerja. Sedangkan jalur pelatihan berfokus pada pembangunan dan pengembangan pilarpilar kompetensi kerja, yang nantinya akan dimantapkan di tempat kerja melalui pengembangan karier dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan 239


masing-masing. Berikut gambaran jenjang dan penyetaraan KKNI.

Sumber : BNSP/ Surono Gambar 1. Jenjang dan Penyetaraan KKNI Melihat gambar 1 diharapkan lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata selain mendapatkan ijasah misalkan Diploma III dan mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai dengan KKNI maka akan berada di jenjang kualifikasi 5 yang artinya para lulusan nantinya : 





Mampu meyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun aporan tertulis secara komprehensif. (Penjelasan, Permenaker No 21/2014)

Untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan perilaku itu didirikanlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Diantaranya LSP sektor pariwisata tujuannya untuk mengeluarkan sertifikasi bagi pekerja di

sektor pariwisata yang mengacu pada keterampilan standar nasional untuk Biro Perjalanan Wisata, Restoran, Bar dan Perhotelan. Lembaga-lembaga yang akan melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata diantaranya adalah LSP Hotel dan Restoran di Jakarta, LSP Pariwisata Jakarta, LSP Pariwisata Bhakti Persada di Bandung, LSP Pariwisata Indonesia di Bali, LSP Pariwisata Nasional di Surabaya, LSP Wiyata Nusantara di Yogyakarta dan LSP MICE di Jakarta. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut para tenaga kerja pariwisata dengan mudah mendapatkan sertifikasi kompetensi sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum dalam melindungi para tenaga kerja industri pariwisata dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. (rizal kurniansah) STP Bandung sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata dibawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berperan dalam melaksanakan kegiatan kompetensi bagi para mahasiswa/i dilingkungannya. Dalam mewujudkan


visi dan misi menjadi lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan tingkat dunia, sejak awal berdirinya, STP Bandung secara konsisten terus mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang diterapkan selalu bersifat link and match.Mengingat trend Sumber Daya Manusia ( SDM ) pariwisata saat ini dan masa datang semakin menuntut akan adanya jaminan kompetensi yang uptodate, maka STPB berupaya terus berkembang kearah yang lebih strategis (Renstra STPB). Peran serta STP Bandung dalam mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Sertifikasi Profesi tenaga kerja dibidang pariwisata sangat diperlukan, oleh sebab itu, salah satu langkah strategis yang dilakukan STP Bandung adalah memberikan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STP Bandung. LSP STPB merupakan salah satu unit dari STP Bandung yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi profesi pariwisata khusus bagi mahasiswa STP Bandung.Untuk mewujudkan akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan sertifikasi profesi, maka LSP STP Bandung : (1) mengembangkan sikap independen dalam setiap proses sertifikasi yang dilakukannya; (2) mengacu pada pedoman BNSP 217 dan ISO 17024 dalam mengelola organisasinya; (3) menggunakan Standar dalam melakukan sertifikasi profesi. Standar yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan akan dikembangkan pada Standar Internasional, dan StandarKhusus di bidang hotel, restoran,perjalanan, dan pariwisata, baik pada tingkatan operasional maupun manajerial; (4)

Secara periodik akan diverifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga negara yang secara nasional berwenang menangani sertifikasi profesi, (5) Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1) Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, hanya menyelenggarakan Unit Kompetensi pada Sektor Pariwisata, yang terbagi atas 3 Jurusan, namun baru 2 jurusan yang melaksanakan uji kompetensi yaitu: 1) Jurusan Hospitaliti yang terdiri atas : a) Program Studi Manajemen Divisi Kamar (MDK) - 14 kompetensi b) Program Studi Tata Hidang (MTH) 13 kompetensi c) Program Studi Tata Boga (MTB) - 24 kompetensi d) Program Studi Patiseri (MPI) - 11 kompetensi 2) Jurusan Perjalanan, yang terdiri atas: a) Program Studi Manajemen Bisnis Konvensi (MBK) - 10 kompetensi b) Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan (MBP) - 10 kompetensi c) Program Studi Manajemen Pengaturan Perjalanan (MPP) - 10 kompetensi Hal ini masih belum sesuai harapan apabila dibandingkan ketentuan dari KKNI dimana seharusnya untuk Jenjang Kualifikasi 5, unit kompetensi yang harus dimiliki lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata setara Diploma III pada Jurusan Perhotelan adalah sebagai berikut.

241


Tabel 1 Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi KKNI Sertifikat V /

PRODI

Core Functional TOTAL Membaca tabel 1 setiap prodi masih perlu menambah unit kompetensi yang di ujikan kepada setiap mahasiswa/i dikemudian hari nanti secara bertahap. Hal ini sesuai dengan tuntutan bahwa lulusan STP Bandung yang terendah merupakan lulusan D III sehingga Kualifikasi pada level 5 menjadi tuntutan yang harus dipenuhi

MDK 17 22 39

FBS 21 29 50

MTB 23 21 44

MPI 23 21 44

dengan harapan lulusannya mampu berada di posisi supervisor pada saatnya nanti. Prosedur dan pelaksanaan Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1) Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung digambarkan sebagai berikut.

Sumber: LSP-P1 STP Bandung Gambar 2. Prosedur Uji Kompetensi Setiap mahasiswa/i memiliki Log Sheet Praktek dimana didalamnya

berisikan jadwal, panduan kegiatan pelatihan yang

dan akan


dilaksanakan setiap semesternya. Selanjutnya Program Studi akan mengumumkan jadwal kegiatan Uji Kompetensi sesuai Kalender Akademik yang telah disusun oleh Bagian Akademik STP Bandung. Bersamaan dengan pengisian Log Sheet kemudian mahasiswa/i akan mengisi Basic Skill Report berisikan elemenkompetensi sesuai unit kompetensi yang akan diujikan. Setelah di tanda tangani dosen praktek, yang bersangkutan (mahasiswa/i) berhak mengajukan atau mengisi formulir aplikasi pengakuan kompetensi terkini dan dokumen pendukung. Program studi akan mendaftarkan mahasiswa/i yang akan melaksanakan uji kompetensi ke jurusan dan selanjutnya ke LSP-P1 STP Bandung. LSP-P1 menerima data dan mempersiapkan segala persiapan untuk Uji Kompetensi, yaitu tempat uji kompetensi, perlengkapan, peralatan, bahan, alat tulis, berkas pendukung, materi uji kompetensi dan Assesor. Setelah pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk mengetahui hasilnya, kompeten atau belum kompeten. Apabila hasilnya

kompeten maka mahasiswa/i berhak mendapatkan sertifikat apabila belum dapat ikut serta lagi pada jadwal yang telah ditentukan selanjutnya. 2. Manfaat Sertifikasi Kompetensi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengingatkan para pelajar Indonesia, baik di tingkat sekolah menengah atas (SMA/SMK) maupun mahasiswa perguruan tinggi agar melengkapi diri dengan sertifikasi dan kompetensi kerja agar bisa bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. "Dalam era penerapan MEA akhir tahun nanti, lulusan pelajar maupun alumni perguruan tinggi dituntut melengkapi diri dengan sertifikasi kompetensi kerja agar mampu bersaing dengan pekerja dari Negara ASEAN lainnya,".Hanif menjelaskan, dalam era MEA 2015, mobilitas pasar kerja di kawasan ASEAN akan semakin terbuka dan bebas. Hal ini akan berdampak terbukanya peluang sekaligus persaingan kerja yang semakin ketat antarnegaranegara ASEAN (http://www.antaranews.com). Orientasi kebutuhan tenaga kerja saat ini sudah bergeser dari gelar akademis ke kompetensi kerja. Berikut tabel yang menjelaskan manfaat Sertifikasi Kompetensi :

Tabel 2. Manfaat Sertifikasi Kompetensi No 1.

Pemangku Kepentingan Industri

Manfaat  Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.  Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.  Membantu industry dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan 243


produktivitas. 2. Tenaga kerja  Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.  Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupunsecara mandiri.  Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.  Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara  Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja. 3. Lemdiklat  Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.  Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.  Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.  Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat. Sumber : BNSP / Surono. 3. Peran Sertifikasi Kompetensi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata Saat ini maasyarakat Indonesia berada pada lingkungan global yang sedang bergerak dengan dinamis dan kompleks, dengan kondisi-kondisinya yang baru, yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap diri masyarakat yang harus dihadapi dengan sikap terbuka. Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat bangsa ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari Negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi tentunya akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Dalam sektor pariwisata peluang yang bisa diraih saat diberlakukannya

MEA 2015 relatif lebih besar dibandingkan dengan tantangan berupa persaingan yang harus dihadapi. Pariwisata ASEAN nantinya menjadi ”single destination” yang akan mendorong lebih banyak lagi wisatawan dari kawasan ASEAN ke Indonesia. Dalam hal penetapan standar kompetensi, sejak 1998 Indonesai menjadi lead country delam pengembangan SDM pariwisata ASEAN, standar kompetensi SDM pariwisata tingkat ASEAN (ACCSTP) sebagian besar adalah standar yang diterapkan di Indonesia. Selain itu Indonesia juga ditunjuk sebagai Regional Sekretariat yang memfasilitasi implementasi dari MRA (Mutual Recognition Arrangement/MRA) tenaga kerja professional pariwisata di kawasan ASEAN. Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Bahkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2013), pada intinya menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk


menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus tenaga wanita, anak, orang muda dan penyandang cacat serta perlindungan upah jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ditengah persaingan global yang sangat ketat ini maka pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam wujud sertifikasi kompetensi sebagai alat untuk mengatasi persaingan kerja menyongsong IATA 2015. Tujuan pokok tersebut dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, waktu dan tempa yang tepat serta kualitas ketrampilan yang sesuai, karena tujuan penggunaan tenaga kerja dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkerjakan angkatan kerja secara penuh dan produktif. Perencanaan tenaga kerja yang dibua toleh pemerintah dapat memberikan informasi mengenai pasar kerja untuk masa kerja 5 sampai 10 tahun mendatang (Budi Astuti, 2008). Pentingnya sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja yang bergerak dalam industri pariwisata telah diatur dalam UU Kepariwisataan Indonesia yaitu UU No. 10 Tahun 2009 yang menyebutkan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Sedangkan Kompetensi dapat diartikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan serta menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa peningkatan kompetensi dari tenaga kerja supaya memperoleh sertifikasi kompetensi merupakan kewajiban dari pengusaha itu sendiri. Namun kenyataannya, pengusaha kurang memperhatikan masalah peningkatan sumber daya manusianya. Mereka lebih menginvestasikan dana yang dimiliki pada bangunan/fisik, karena mereka tidak melihat secara langsung manfaat dari sertifilasi kopetensi ini. Pengaturan lain tentang Standardisasi dan Sertifikasi kompetensi juga dapat lihat pada Pasal 53 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (tentang pengaturan lebih lanjut sertifikasi kompetensi) dan untuk menjawab tantangan ke depan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata pada pasal 12 tentang Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 245


Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi ini adalah mandat Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan telah dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012. Sebagai pekerja di bidang pariwisata, sertifikasi dan standar kompetensi merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung daya saing pariwisata Indonesia di mancanegara. Dengan adanya Sertifikasi kompetensi tersebut akan menjadi pemicu untuk para pekerja pariwisata dalam mempersiapkan diri dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. SIMPULAN Pemerintah perlu mengambil suatu tindakan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 melalui standarisasi dan sertifikasi yang diharapkan dengan metode tersebut sumber daya manusia bidang Pariwisata Indonesia semakin optimal dalam pekerjaan dan aktifitasnya. Pentingnya sertifikasi kopetensi untuk lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata yang bergerak dalam industri pariwisata telah diatur dalam UU Kepariwisataan Indonesia yaitu UU No. 10 Tahun 2009 dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sertifikasi Kompetensi sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan Tenaga Kerja tingkat nasional maupun internasional. Sehingga seluruh lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata di Indonesia khususnya lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung wajib memilki Ijasah Diploma dan Sertifikat Kompetensi. Sertifikasi pada Jenjang Kualifikasi 5 dengan harapan jabatan yang didapat setingkat supervisor unit kompetensi minimal yang wajib diikuti adalah 40 unit dan Perguruan Tinggi

wajib memfasilitasi hal tersebut secara bertahap. Semoga semua pihak yang terkait bisa mempercepat persiapan dalam menghadapi kompetisi berat pelaksanaan MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA Budi,

A. (2008). Sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKI/TKW PLRT). Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang: Tidak dipublikasikan LSP-P1 Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Surono. (2015). SKKNI sebagai acuan penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI dan pelaksanaan sertifikasi oleh LSP dalam rangka memasuki pasar kerja global dalam acara sosialisasi pemahaman skema sertifikasi KKNI dan okupasi pariwisata regional Indonesia bagian barat di Bandung, 26 September 2015. http://measiamagazine.net/masyarakatekonomi-asean-2015-jadi-pemainatau-penonton. Diakses 1 Oktober 2015. http://news.liputan6.com/read/2325968/p elajar-dan-mahasiswa-perlulengkapi-kompetensi-hadapi-mea. Diakses 1 Oktober 2015. http://www.academia.edu/8453791/Sertif ikasi_Kompetensi_Sebagai_Upaya _Perlindungan_Hukum_Bagi_Tena ga_Kerja_Industri_Pariwisata_Dala m_Menyambut_MEA_2015. http://udayana.academia.edu/rizalk urniansah. Diakses 1 Oktober 2015


http://www.antaranews.com/berita/5201 18/menaker-ingatkan-pelajarmahasiswa-siapkan-kompetensikerja. Diakses 1 Oktober 2015 https://www.selasar.com/ekonomi/apakabar-sektor-pariwisata-jelangmasyarakat-ekonomi-asean. Diakses1 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah 31/2001 Sistem Latihan Kerja Nasional Republik Indonesia Peraturan Pemerintah 23/2004 tentang BNSP Republik Indonesia Peraturan Pemerintah 50/2011 TentangRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 PP Peraturan Pemerintah 52/2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang 20/2004 Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Undang-Undang 10/2009 Kepariwisataan Republik Indonesia Undang-Undang 12/2012 Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Undang-Undang 3/ 2014: Perindustrian Republik Indonesia UCAPAN TERIMA KASIH Peneliti menguapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini juga dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

247

SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DALAM MENYAMBUT MEA

Recommend Documents