• ft
SERI ILMU HUKliW' TATANEGAP.A
S-T-XKAAN . v
H|:X '
»:.gal: „ A /
fiu.Silsilaii
(AEAS NE6Af?A KESATUAN DENMAN O T O N O M t JAMS s e l u a s - l u a s n j a dam p e r k e m b a n s a n ■SEf'TA POW3K-POKOK-PEMERINTAMAN L O K 'A L ) '
\ FAJL >fK.} 'uiMHSHBtMlBV
G L EH : U O E N I A R T O , S .H . IT,,
^AtV RADAK' PENHH’BIT GAJXiAM MAOA JOGJAKARTA
Perpustakaan Soediroan Kartohadiprodj o FHUI Buku ini harus dikembaHkanpada : (Keterlambatan pengexnbalian pada tanggal dibawah ini dikenakan denda Rp. 500.- (perhari/1 buku)
SERI IMU KUKTJM*TATANE3ARA : "PS^fUUTijLAir- LOKAL” (Asas. Negara Kesatuan dengari otonoai jang seiuas-luasaja dan perksrab^ag>”1. ffjT'ba poirok—polLGiC poicitj"ill ta lia n
lokalj
f t c .
Dj ilid- I 01,.>h
•
Jocniarto o.H.
taliun 19 ;-3 us*
sr / u s T y z /
I
kelcksil Uf
F F I
mT
Jajasan Badan Penerbit Gadj ah Mada Djalan Sunarjo 16 - Jogjakarta. s?
•
i tf
.
V & -.
P W * #M'‘
w
PERPUSTAKAAN Fk*. HO K M Tanggal :— =.-.. No. Silsilah ;
s~ -* /
|
'‘tiada suatu usaha besarvalcan berhasil tanpa dlmulai dai-i us-ilia jang ketjil
fcaktiku
kopada alma-
nater, nusa, bait£sa dan ncgara.
ISI BUKU :
BAB I. .asas Kesatuan dengan Otonomi jang seluasluasnja .............. I 1. Asas iJegara Kesatuan ............... § 2. Penggunaan istiiah bentuk .......... §3. Bentuk republik dan bentuk monarchi . S 4-. Bentuk susunan federasi dan kesatuan § 5. Perkembangan/terdjadinja negara federasi § 6. Pembagian wewenang negara-federal dan negara bagian ............. §7. Pemerintahan-lokal . < ............. § 8 . Dua djenis pemerintalian-lokal ...... § 9. Pemerintahan-lolcal-administratif . . . . § 10. Asas Dekonsentrasi ........ . § 11. Psanerintahan-umum-pusat dan pemerintahan-cchusus-pusat didaerah ........... § 12. Pemerintahan-lokal-jang-mengurus-rumahtanggafrsendiri ............... § 13. Asas desentralisasi . . . . . ...... § 1-ViI Tjara pembagian urUsan-rumah-taiigga-sendiri dan urusan-pemerintahan-pusat A. A d j aran-rumah-tangga materiil . . . . B. Adj aran-rumah-tangga-formil .... C. Adjaran-ruiaah-tangga-riil . . . . . C I? . Tugas (urusan) pembantuan atau tugas (urusan) medebewind ......... § 15.
3 (JP
8
10 11 13 15
16
17 .1<3
20 22 27. 29 29 30 32 33
Sumber keuangan pemerintahan-lokal jang-
mengurus-ruinah-tangga-sendiri ....... fi -o. a . Padjak-daerah. ........... ........... B. Retribasi-daerah . . .......... . C. Perusahaan-daerah . . . . . . . . . D. Padjak-negara atau pendapatan-negara jang lain2 jang diserahkan kepada daerah .......«. . . . . . . . . E. subsidi dan Sumbangan F* Sumber keuangan-daerah lainnja . .
16.
3
34-^
35
35 37
39
40 41
Pengawasan terhadap penjelenggaraan urusan-rumah-tangga-daerah
A. Pengawasan-preventif
. . . . . . . .
41
.......
4.2
B. Pengawasan-repre3if .......... C. PerigaVasali-Unftaitt . . . . . . . . . D.‘Kepjitus'an' ten'tang perselisihan an tar pemerinjtah-j ang Hmengurus -rumah-tangga-s en• diri ' . ........ .......... § 17*As'as peri;}elenggaraan urasan-ruiaah-1angga-sendiri jang luas . . . . . . .
*+2 43 &
'44
Ba B. II. PERKH^i^GAirPEMERB.TAHAH L-OiiAL £>I ' 'INDONESIA. B^RDiiSAK PERkTURAN FilRUN"D;il'IGjW ^xiMPiil 'DENGaH SEBJ&IM UNDASGUI'IDa NG NO. 18 TAHUN 1965. , ........ 50 §18. Peinerintahan-lokal pada mass Peiosriritalian Hindia Belanda’ '*''. . . . . . . . . . . 51 A. Pemerintahaii-lokal s^.drainistratif (Pemerintahan P among Pradja) . . . . . . . 51 Bi Pemerintahaa >,jang mengu^s-rrcaali-tangga-sendiri bentukan Pemei*intahan Hindia .. Belanda • . . . . ■• ■**» . . . . 53 C« Pemerintahan•jang menguru;.■>-rumaii-tangga •seadiri bukan bentukan. P t e r i n tali Hindia Belanda (Swapradj a dan Desa) ' • • • » . 58 D. Kesimpulan singkat tentang penjolenggaraan pemerintahan-lckal pada raasa Hin•dxa* Belanda. -. •- ... .. • . * '• * • • 65 | 19. Pemerintahan-l'okal pada mas a pendudukan Baiaientara Djepang ;66 § 20. Pemerintahan-lokal pada masa Republik Indonesia tahun 1945 s/d tahun 1949 • • A. Tatahukuxa Indonesia ialaH tatahukum jg baru, dan terpisah dari tatanan—hulcum. jang sebelumnja ...... .. 68 B. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan •• tindakan Panitia Persiapan Kemerdelcaan Indonesia 70 § 21. Pemerintahan-lokal pada masa Republik Indo nesia Serikat (27-Desember-l949 s/d 17-. ^ ^• rtgu.ptus-1950) ^6
§ 22. P emerintahatt-lokal pada masa Undang-undang Dasar Sementara • A. Masa sebelum berlakunja Undang-undang No.l tahttri 1957 .................. . •,. B. Masa sesudah berlakunja Undang-undang No. 1 tahun 19.57 ...................... § 23, Pemerintahan-lokal pada masa berlakunja Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun I960 .'(Diserapumakan) ..........
3AB III. PENJERAKAN PEMERINTAM UMUM PUSa T KSPADa PEMERINTAH LOKa L JANG MSfGURUS RUii-iHtanggao -s s n d i r i . ......... . ; . . . ^ 24. Undang-undang No . 6 tahun 1959 dan -Pera— ✓fcuran P emerintah No. 50 tahun 1963 . . . . A.. Pernjataan .nnilai berlalcunja Undang-un- . dang No.6 tahun 1959 menurut ketentuan undang-undang itu sendiri ; ........ B. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (^i serapumakan) dan Penetapan Presiden Ho. 5 tahun I960 (Disempurnakan) adalah merupakan batu lontjatan daripada pembentulcan satu matjaia Pemerintahan-lokal di daerah. G. ? ’netapan Presiden No.6 tahun 1959 (Diaeiopumakan hanja ditudjukan kepaaa da3rah2 F emerintahan Pamong Pradja diiuana telah dibentuk Pemerintahan jang menguru3 rumah-tangga s e n d i r i ............. D. Pernjataan niulai berlakunja Undang-un dang Bo.6 taliun 1959 menurut Peraturaa Pemerintah Ho. 50 tahun 1963 . . . . . . E. Beberapa hal jang perlu dikatakan berhubing dengan pernjataan berlakunja Undang undang No.6 tahun 1959 oleh Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1963 ........ . § 25. Tugas-tugas Pemerintahan Urauia Pusat jang akan diseraKkan kepada Pemerintah Daerah .
79 83
89
96 96' 96
100
101
103
105
A. Tidak seniua tugas Pemerintahan Umuja Pusat diserahkan kepada PemerintahDaerah . . . . . . . . . . . . . . B. Perintjian daripada tugas2 jang diketjualikan dan tidak diserahkian kepada Daerah . . . . . . . . . . . . . . C. Perintjian daripade. tugas2. jang alcan diserahkan sukar untuk diketahui satu persatu
HO Ill
:
Ill
D. Pembagian tugas2 jang akan diserahkan dilihat dari alat perlengkapan jang § 26.
uyj
27. 23.
al:an diserahi tugas tersebut . . . . 113 Alat2 perlengkapan Pemerintah Daerah jg diserahi untuk melakukan tugas2 kevadjiban, kelcuasaan dan kewenanganjangdiserahkan. 116 Alat perlengkapan jang diserahi .mtuk inelakukaa tugas2, kewadj iban2, kelcuasaan dan lcs~ wenangan daripada tugas2 jang diketjualiiian ' 122 Tugas2, kevJadjiban, kekuasaan dan ke^renang-
an Tjaraat/iisisten Wedana . . . . .. .' § 29. Perkembongan daripada pengertian istilah Pamong Pradja ............. .. g 30.
Penbantuan Pegawai Pemerintahan Uiaura.Pu- ‘ sat dan Penjeralian Harta Bendanja kepada
§ 31.
Penghapusan Karesidenan dan Kawedanan menurut Peraturan Presiden No.22tahun 1963
Daerah
BAB III. -
................. .
(Diauat dalan Djilid II).
Daftar Lit6ratur;. darimana bahan2 diambil untuk msnjusun baku ini.
130
134
137
143
KATA PSn Ga NTAR.
Buku ini dimaksudkan cienguraikan sebagian daripai Hukum Tatanegara, chususnja bidang Pe&erintahsn- lokal aitu menguraikan tentang Asas Negara Kesatuan dengan otono i jang seluas-luasnja, perkeiab.ang.aa ssrta pokok2 a-an sisin penerintahan lokal menurut peratur:m -^eruadnsgarl m 3Jig berlaku .sekarang ini. Didalam Djilid I baru dapat diuraikan sebagian sa ja dal*i maksud tersebut diatas, sedongkcn bagian lain- nja kon diuraikan didalam djilid berikutnja. M.iksud daripada buka ini ialah untuk semenuhi keutuban, jaitu meiabantu para mahasiswa dan siasjarakat padanraianja menambah batjaan dalara lapangan Hukum. Tatanegara. Penulis menjadari bahv?a buku ini masih sangat se^erhana baik is.i. dan bentuknja, t-atapi tiada usaha besar kan dapat ditjapai dengan tidak dimulai dari usaha jang •etjil, oleh karena.itu apabila ada kekarangan'2-nja raohon linaafkan- ■ Achirnja, ssmoga buku ini dapat bernanfaat bagi >aain pembatjanja, mas jarak»-:-.t» nusa, bangs?: dan negara. uaien.
Jogjakarta, Djanuari 1967. Penulis.
TJATATflM
BiJB I* ASAS KESri.-TU.aN DENGAN OTON0MIJAWG SELUAS-LUaSNJA. ‘ .
Asas Negara Kesatuan
X.
Pernjataan bahwa negara kita berberituk susunan ke satuan didalam Undang-undang Dasar 1945 dinjatakan didalam pasal 1 ajat (l) jang menentukan : "Negara Indo nesia ialah Negara kesatuan, jang berbent.uk Republik'1. . Kita semua mengetahui bahwa Undang-undang Dasar jang sekarang berlaku, jaitu semendjak Dekrit 5 Ojtjli■1959, adalah Undang-undang Dasar jang dahulu peraahberlaku dan merupakan Undang-undang Dasar jang "pertama” Negara Republik Indonesia.- Undang-undang Dasar ini pada nulanja adalah sebuah Rentjana Undang-undang Dasar hasil karja Badan Fenjelidik Usaha Persiapan Ke- . merdekaan Indonesia dengan beberapa perobahan, tambahan dan penjempumaan, disahlcan dan ditetapkan mendjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Keraerdekaan Indonesia didalam sidang nja pada tanggal 13-Agustus-1945. Dikemudian hari Un ciang-undang Dasar ini lebih dikenal dengan sebutan Un dang-undang Dasar 1945. Dengan. demikian bentuk susunan kesatuan ini for mil baru dapat diketahui pada tanggal 18-Agustus-1945. Tetapi apabila kita melihat pembitjaraan2 didalam ra pat2-nja Badan Penjelidik Usaha Persiapan KeraerdekaanIndonesia, bentuk susunan kesatuan ini telah dapat ki ta perkirakan bahwa apabila nanti dapat diwudjud- kan Negara Indonesia Merdeka akan dituangkan dalam" bentuk ini. Dalam rapat Panitia P erantjang Undang-undang Da sar dari Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaanpada tanggal ll-Djuli-194<3 telah dipersoalkan tentangbentuk susunan negara jang akan didirikan. Hampir seiamua pembitjara terketjtfali dua orang anggauta menghendaki susunan ini. Djug4 kemudian dalam sidang Panitia persiapan Kemerdekaan ta&ggal lS-ivgustus-1945 tidak se orang anggautapua tidak t^enjetudjui tentuk susunan ini**) *) Lihat: Muh.Yam. in, Naskah. ^srsiapan Undang—undang Dasar (Penerbit "Prapantja", djiiid I, 1959), hal259 dan 414-
Didalaia psrdjalanan selandjutnja bentuk s u s u n ^ kesatuan ini psmah. Bengal ami pasang surut, ja±tu dc ngan tertjapainja persetudjusn Konperensi Medja Bvm dar antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, sebag2 akibatnja maka kenradian pada tanggal -27-Desember-X94 dibentuk negara jang borbent.uk susunan "federasi" (f deral, serikat) . Naina lengkapnja Megara Republik Ind nesia Sorikat. Borloku sebagai Undang-undang Dasarnj ialah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. . Negax* ilepublik Indonesia jang soioula berbentuk susunan .kos t4ttari semendjak saat itu' berstatus sebagai N ogara Bag an, ■se&angknn Undang-undang Dasar jang disahkan. da: dititapkan pada tanggal lS-Agustu.s-1945 b^rfun^si se bagai Undang-undang Dasar Negara Bagian.Dddalam Konstitusi Republik Indonesia SerJUcat Ox njataan balrja berbentuk -susunan f'ederasi,pertai-ia2 dapat dilihat dalaia Mukaddimahnj a jaitu didalam --~iin;^jang ko-III ada dikeiotfkakan " "Maka deni ini kami aenjusun kemerdekaan itu dalaia suatu Piagam. negara jang berbentuk republik-fedorasi, . _ !L. Apa Jang _dikemitoflcan didal?_i ^ulcaddxmah "terseb-a-t diata3 ditegaskan. logi didalam pasal 1 a;jat (l) janfjmenentakan : j . 'IRopublik Indonesia jang merdefca -don berdau.l-.it ialih suatu negara hukun jang demokrasi dan berbentuk federa^i". Selandjutnja didalaia pasal 2 _disobutkan 33.tra per s'atu negara2 bngiannja serta satuan2 kene»ara-;n jangtegak berdiri sendiri jang tergabung didaJ a.n Negara Republik Indonesia Serlkat. ^ Republik Indonesia Serikat ini uraum ja tidak pan djancr. Susunan federasi teimjata bpkan susunan jang di djiwai oloh komaunan rakjat. Satu jaersatu daripada negara2 bagiari, djuga satuan2 fcenegaraan jang teg ale bardiri sendiri meleburkan diri dan- menggabungkan kembali
dengan Negara (Bagian) Republik Indonesia, sehingga pa da achimja tinggal ada tiga negara-bagian sadja jaitu: 1) Republik Indonesia, 2) Negara Indonesia Tiiuur, dan 3) Negara Sumatera Timur. — Sembntara itu tuntutan2 untuk -kembali kepada susu nan kesatuan semakiniasndjadi bertambah kuat lagi, sehingga-achirnja diadakanlah pcriihdihgari antara Repu blik Indonesia S.erikat dan Republik Indonesia. Did-alam peruridingan ini-Negara Indonesia Timur dan Negara Suma tera. Timur aevrs3s;ilk.ja kpdi Republik Indonesia Serikat. ^ .Maksud daripada perjndingan- tersebut ialah untuk .neinenuhi hasrat daripada rakjat' daerah untuk mengembalikan .bentuk susunan federal‘sebagai- akibat perdjandji an.Konperensi Medja Buridar kemboli dalam bentuk susunan kesatuan. . .. Didalara. p.erundirigan ini ditjapai suatu persetudju an .bahwa bentuk susurian federasi' ini akan dikembalikan dalam bentuk susunan kesatuan- dengan' tjara mero bah Konstitusi Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara. Untuk mel akqnnnkaft perobahan ini kemudian dikeluarkan Undang-undang fe3eral~No.7 tahun 1950 (L.H*tahun l950aSfQ;.56),_ Undan’ g-mt&ng tentang perobahan Konatitusi Republik Indonesia Serikatt mendjadi Undangrundaog Dasar Sera^ntara. Didalam bagian konsiderans (pertimbangannj a) jang terachir d a i i Undangr-undang ini mengeraukakan : ”Bahwa kini teiah tertjapai kata gspakat anta ra kedua belah pihak dalam permusjawaratan itu,. sehingga untuk raemanuhi kehendak Rakjat tibalah waktunja untuk mengubah Konstitusi Sementara Repu blik ‘Indonesia Serikat. menurut kata sepakat jang telah tertjapai itu. mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara jang berbentuk Republik Kesatuan dengan nama Republik Indonesia", Sedangkan didalaci bagian diktumnja dari undang-2teEsebut diatas diteritukan didalaa pasal 1 sbb.:
hKonstitusi Sementara Republik Indonesia Se— rikat diubah mendj adi Undang-undang Dasar Sementa ra Republik Indonesia,sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut : - (kemudian dimuat naskah selengkapnja daripada Undang-undang Dasar Sementara)".. Demikianlah maka berlakulah Undang-undang Dasar — Sementara, dan semendjak itu berubahiatLi •bentuk susun an federasi kerabali dalam bentuk susunan_kesatuan, ja it'a semendjak tanggal 17-Agustus-1950. . ’ ifenjiiapang sedikit dari persoalannja bagaimana — kah dengan Undang-undang. Dasar 1945 *-Pada waktu, itu soperti dirauka didjelasksn adalah berfungsi- sebagai Undang-undang Dasar itfegara Bagian Pvepublik Indonijsia.. Djadi masih ada dan masill berlaku. ualjujipim barfungsisebagai .Undang-undang Dasar Negara Bagian s;-.dja. Di/la. lain Undojig-undang No.7 tahun 1950 .maupvtn .-ua pur— -s
"Maka 4emi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalara. sttatu piagam Wegara jang berbentuk repu blik kesatuan, ... Pernjataan daripada ^iukaddimah.tersebut diatas di“'tegaskan. 3.agi didalaja •pasal 1 ajat (l) jang menentukan: . ’’Republik Indonesia jang merdeka dan berdau . lat ialah suatu negara-hukum. jang demokratis dan berbentuk k e s at u a n . . ■ Demikianlah semendjak berlakunja Undang-undang Da sarvflementira. jaitu .pada tanggal 17-Agustu's-1950 -kisabsii"-Neg-ira Indonesia:berbentuk susunan kesatuan , dan saiapai asekarimg ini masih tetap demikian,- walaupun : -Tndang- mdan^ Dasar Sfcmentura kitti:•sudah tidak berlaku lagi karena Undan»—utiSsag' kina, berlaku'ada-lch Undang-undang Dasar-' 194 -".ssfc^gaimaria dimuka sudah .-idjelaskan bahwa didalam7 1 ajat' (l)-nja djuga iaoii;.!ntuk;?.n bihwaho^bentuxs: suyunan kesatuan, .is^rbe; J'a■dengan Konstit:i5'i. 3ojablik Indonesia Seri .kat dsri Jndangr-undang.Dz.t ;:.y •,-£.iH:/itara, didalaia Pembuka / •j.vian'»-uiidang’.Da3ar •ij.<•*.,■•ti^dgik'diko&utcakan ten— 'sui'iian :.2~3£f,r:-mja, hal" ini ’baru jatiukan' didalsm p^.saxi '^ja c^ (lj . . Baiiv/a 'didalam P.esnbjkaan Undaiig-undang Jas-u-. 194.~ ada ■terdapat pernjataan rtpsrc'J uuaa Indonesia" sebagai dasar negara, tetapi seb&gai iioinpal-: iori Pdndjelasan nja ilndang-uiidang Dasar, pengertxari-persatuafl Indone-vsia disini ’adalah bukan.ditudjukari kepada bentuk - su sunan kenegaraannja tetapi pada sixat ‘ kebangsaannja ja itu bahwa JJegara melinduttgida dan iaeliputi segenap bang ■sa.Indonesia seluruhnja,-sehingga dalasi idea persatuan •itu diatasilah-segala paham golongan, pahara perseorang an. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghenda ki persatuan, meliputi segenap bangsa'Indonesia selu ruhnja.
Penggunaan istilah bentuk : Kalau kita memperhatikan ketiga-tiga Undang- undang Dasar jang pernah kita miliki, maka istilah ’’borl tuk" kadangkala dihubungkan dengan pengertian federasi/kesatuan, tetapi selain itu kadang2 dihubungkan ds ngan pengertian ropublik/raonarchi. ■ •.' Didalara Konstitusi Republik Indonesia Serikat di ddasi Mukaddijnahnja. istilah- bentuk':dihubungkan dengan republik federasi, sedangk'an didalam. pasal 1 aja-t (l)-nja dihubungkan dengan peiigertiaii' federasi ss dja. ' Undang-undang Dasar Sementara didalam Muleaddiraah istilah bentuk dihubungkan dengan" pengertian republik -kesatuan, sedangkan didalara £asal .2 ajat (l)-nja dihubungkan dengan pengertian kesatuan sadja. Berbeda ialah pcraakaian didalam Undang-undang Da sar 19-45 pasal 1 ajat (l) istilah bentulc dihubungkandengan pengertian republik. Peroakaian istilah bentuk (negara) dihubungkan d« ngan pengertian republik-federasi atau republik-kesatuan, atau hanja dihubungkan' dengan federasi atau ke satuan sadja, atau sebaliknja dengan pengertian repu blik sadja. itu tidak ada keberatannja-, Tc-tapi didalam buku ini oleh karena pengertian fedorasi atau kesatuan itu raenundjuk tidak hanja kepa da soal bentulc sadja# tetapi djuga jang. penting ada lah susunannja, maka ak$n dipergunakan istilah ”bon .tuic-suaionan" untuk menundjuk kepada pengertian itu,s« dongkan istilah "bentuk" untuk raenundjuk kepada pengo tl:ii republik atau raonarchi, ■
Bentul: republik dan bentuk monarch! : Istilah republik. pada masa sekarang ini dipergunalcan untuk laembedakan dengan bentuk monarch! (kera djaan). Ukuran jang lazim. diperganakan untuk membedakanapakah negara itu berbentuk republik atau berbentuk .
monarch! ialabPdiiLihat dari' "tjara penundjnkkan kep&lanegaranja". Pj-ika-^kepala-negara penundjukkannja diaasar kan kepada keturunan., atau pewafcasan,.maka negaranja dalah- berbentuk monarch!. Sebsiikiija apabila “tidak .di dasarkan kepada kejtluAman atau pev;arisan,r, maka negaranja adalaii berbentuk' republik. ... Tjara penundjukkan kepada negara jang tidak dida sarkan at&s keturun^in.atau peVarisan lazimnja ialah di— djalankan atas dasar hasiXpemilihan umum. Negara, jang berbentuk monarchi '(keradjaan) lazim nja kepala-negaranja bergelar ,rRadja atau. Ratutr, sedang kan negara jang.berbentuk republik lazxmnja kepala nega •ranja.bergelar ('Presxdenfl• " .Didalam Konstitusi Republic.Indonesia Serikat menu m t pasal\69. ajat ( 2 ),' Kepala-^egara jaitu Presiden dipilih oleii orangS jang dikuasakan oleh pemerintah dae — rah2 bagian jang t.ersangkut dalam pasal 2. Didalam Undang-undang Dasar Sementara menurut pa— sal' 45 ajat (3) , Kepala-Negara jaitu Presiden dipilih menurut aturan jang dite.tapkan dengan Undang-undang. undang-undang ini ternjata belum lagi pernah da pat diviudjudkan, kedua. Undang—Undang Da.s
e
g
a
r
a
16
-
g 4. Bentulc susunan federasi dan kesatuan i Istilah federasi dan kesati|kn-J?£lah dirnaksudkan ■untuk menundjuk bentuk-susunarf^egaranja. xTogara berbentuk susunan federasi apabila pada dasamja ada beberapa negara..jangtergabung. didalaiasatu n■.:gara-gabungan jang mempunjai kedudukan diatss. neg^jJ2 jang tergabung didalanttja. Negara gabungan inilah. jang kemudian disebut Ne gara Federal atau liegara’'Federasi, sedangkan negara-2 jang tergabung didaiamrij'a masing2 merupakan negara Ba gian. - -. " s-'- . .Alasan mengadakan.-Negara gabungan ini tentu bex-= matjan2 adanja, jang pasti tentu ada lcepentingan bei*— sama jang akan ditjapai dengan tjara mengadakan nega ra gabungan, sc-dangkan terhadap kepsntinganZ diluar kepentingan bersama -ini akan tetap diurus oleh jnasing raasing negara-bagian itu .sendiri. f _ilegara berbentuk*-Susunan-kesatuan pada dasar-nja Jhanja ada satu negara sadja. Negara jang „tQrdiri dari satu negara sadja disebut Negara Kesatuan atau Negara Unit,aris;- Djad-i kailau-kita raeiabandingkan antara negara jg berbentuk susunan ferasi dan negara jang berbentuk su sunan. kesatuan,- maka didalam negara-federasi itu terda^at adanja pemerintahan-negara-federal *peftierintahan -negsja-bagian;, -dan pemerintahan-lokal, sedangkan pa da negara jang berbentuk susunan kesatuan hanja ada — -pemorint^han pusat dan peinerintahan lokal sadj^y^ Peiae rintahan-negara-bagian tidak tsrdapat dal am negara ke satuan. .. i dapat dipergunakan sebagai r"-"lr i 'JWbZ'ijtw, ialah Undang-undang Dasarnja. Apabi-i^ara itu berbentuk susimon federasi maka disara. ping Undang-undang Dasar dari Negara federasinja maka ■..iisin£2 nagara-bagian lazim diperkenankan pula irxas-ing -iiiasing laemiliki Undang-undang Dasar sendiri2. Berbeda halnja ialah dalam. negara.-kesatuan maka hanja boleh ada satu sadja Undang-undang Dasar,
Tentu sadja dapat ditjariv lagi tjiri2 jang lain nja, misalnja seperti nanti jiig akan diuraikan aalam paragrap 6 dibelakang. 5. Perkembangan/terdj adinja-neggra federasi : ~~~ — -?-- 'o—-. Perkembangan atau terdjadinja negara federasi lazimnja dimulai dengan adanja beberapa negara2 jang ber-. diri t .:::diri2 terlebih dahulu. Beberapa negara jang telah ada ini, terdorqng cleh sesuatu hal ingin mengadakan suatu kerdja sa’.ia di~ dalam beberapa hal jang tertentu. Tetapi disanrping itu didalam hal2 jang selebihnja*. dalan hal jang tidak diadakan kerdjasama ini, masing2 masih tetap .ingin lasnie lenggafakan'Jsebagai: *kepentingan sendiri daripadanja .,, tentu sadja dalam batas2 sehingga tidak mengganggu ada nja kerdja saiaa. tadi. Kerdja saaia terhadap beberapa hal jang moreka ada kan tadi dilaksahakan dengan inembentuk organ isasi-^a feungan jang mempunjai kedudukan diatas raasing?. negaratadi. Kerdja sama ini biasanja disusun didalaa. suatu perdjandjian jang kemudian diberi bentuk Undang-undang Dasar, . Dari uraian tersebut diatas maka dapat dibajang kan bahua untuk terbentuknja suatu negara. federasi ha~ rus terlebih dahulu ada negara-negara jang dikemudianakan xaendjadi negara-bagiannja. Deraikian djuga dengan taktik Belanda di-dalaia. usa— hanja akan mengembalikan kekuasaannja di Indonesia sotelah perang Dunia II sel^sai, untuk melenahkan Repu blik Indonesia jang berciiri pada tanggal 17-Agustus -194-5, maka diusahakan set&dak-tidaicnja dengan bantuanBelanda terbentuknja Negara-Federasi, Dengan negara-Fe derasi ini diusahakan agar Republic Indonesia hanja mendjadi salah satu negara-bagian sadja dengan daerahjang sesempit inungkin, atau bila inungkin malah un :-ukmenghantjurkan samasekuli. Untuk persiapan terbentuknja Megara-feaerasi ini-
maka diusakakan didaerahS jang.jtel'ah/dkpat "dikussaii kembali dibentuk negara2 misalnja Negara Indonesia 7 mur, Negara Smaatera Ti,uur_, .Negara .Pasundan dan lain lagi. Setelah negara^ ini jjb^b^tuk,:maka baru diusai kan pembentukan negar'a serikat.' . Negara-negara jang. mengadakan pers&rikatan, ij melepaskan ’beberapa. kekuasaaimja..dan jneiijerahlcan- nj kepada organisaisi-gafefcuigsnnja-iuScsddngken. masing2 neg ra-bagian hanja tinggal berkuasa dalam hal2 urusan j menurut perdjandjian tidak. .diserahkan kepada crganis si fedsralnja. itz:yr■. .Tentahg sifat huburigannja, --erafc.•'fcidakn.la *ryrtara.organisasi^federalnja dengan- ina9&ng2..risgara..Ijag-ian serta tentang -pfembagian wewenangnja-'o-aitu ddUj.atu pi 'hak mendjadi 'wwenang pemeopin-tahon negara federal dt dipihak-lain jang mendjadi weweftang negara-bagian, scmua itu ditentukan dalam pesrdjandjian. . Piagam-perdjandjian tersebut lazirn. -diw.djudkan • dalam bentuk -Undang-undang Dasar negara-federal,. Bryce mengernukakan /+ tjara tentcing-;.tq44fenlnj.t Undang-undang Dasary ;Salah satu tjar
*) Lihat : C.F.Strong, O.B.G., M.A. Ph.D., Modem Poli tical GConStitutionss( Sidgwirck.: & Jackson Liiaited London — I960), halaidan 128.
6. Pembagian wewenang Negara-federal dan negara-bagian : Dengan adanja pemerintahan-negara-federal dan pemerintahan-negara-bagian maka timbul persoalan bagaima .-nakah dengan pembagian wewenangnja ? Lazxmnja'^dmbagian itu "dilakiokan sebagai berikut: semua wewenang jang didjadikan-urusan,-daripada organisasi-gabungahhja jaitu pemerirrtahan-negara-federal' di• sebut sdtii’persatu dengan' sistjara te.rperintji, Perintjian daripada wewenang' jang- meridjadi urusan -urusan pemerintah-negara-iederal ini dapat ditempuh :melalui tjara jang bermatjam2> misalnja perintjian ini dimuatkan dalam suatu piagam-perdjandjian.tersendiri , atau dimuatkan dalam suatu' lampiran. daripada .salah satu pasal atau ketentuan daripada Undang-undang Dasar Negara-federal jang mengenai pembagian- wewenang ini, ■ atau dapat djuga .perintjian tersebut sama sekali dimasukkan dalam pasal atau. ketentuan tersebut. Negara Republik Indonesia Serikat.menjebutkan pe rintjian tersebut didalam suatu lain'piran.daripada pa..sai 51 ajg.t' (l)' -Konstitusi .Republik Indonesia Serikat. Sed.angkari Sovjet Unie' dan Amerika Serikat mcmasuk kan sama sekali perintjian . ‘tersebut didalam pasal atau ketentuonrija-dalam Undang-undang Dasamja-,. jaitu pasal 14- Undang-undang•Dasar. Sovjet Unie dan Art.' I. S.S Kos stitusi''Afiaerika•.Serikat, -. ; Apabila perintjian tersebut dimuatkan. dalam suatu piagam. pe.rdjondjian malea untuk merobah,. menambah, me — ngurangi dan menjempurnakannja formil harus ditempuh dengan perdjandjian pula,, tetapi apabila dimuatkan da lam lampiran atau dimasukkan sama sekali..dalam pasal atau ketentuan Undang-undang Dasarnja maka formil ha rus ditempuh melalui tjara perobahan Undang-undang Dasar. _ •Kalau wewenang daripada pemerintahan-negara-federral ini dirumuskan setjara terperintji maka urusan2 jg. tidak termasuk didalam perintjian ini, .jaitu jang dise but dengan "residu-power" atau "reserved-power" atau "sisa kekuasaan jang lainnja" akan tetap merupakan kes
.
.
.
.
-
kuasaan atau wewenang jang akan dipelihara oleh peme — • rintahan-negara-bag ian .
Tjara pembagian wewenang seperti tersebut diatasjaitu wewenang jang diperintji uhtuk pemerintahan-nega ra-federal sedangkan residu-power' untuk negara bagianada diantara para sardjana *3 jang mendjadikah sebagai pertanda untuk membedakan apakah:itu negaranja berben tuk federal atau berbentuk kesatuan jang didesentralisasi. Apabila wewenang jang diperintji ada pada peme rintahan-negara-tingkat-atas (jaitu pemerintahan-nega^■--federal) sedangkan residu-power ada pemerintahan—ne gara tingkat-bawah (pemerintahan-negara-bagian) i'tu pertanda negara-federal, sebaliknja apabila wewenang — jang terperintji ada pada pemerintahan-negara tingkatbawah (jaitu pemerintahan-daerah-otonom) sedangkan re sidu-power untuk pemerintahan tingkat-atas (pemerintah an-pusat) adalah pertanda bahwa negaranja berbentuk ke satuan jang didesentralisasi. Memang pada urauanja dapatlah dikatakan demikian , ; tetapi sebenamja penggunaan pertanda seperti tersebutdiatas tidak selalu dapat dibenarkan. Menurub Strong ternjata Canada jang sedikit banjak djuga dapat dilcata kan negara jang berbentulc susunan federal tetapi ter njata pembagian wewenangnja ditempuh tjara jang sebalik nja daripada jang lazim dilakukan oleh negara2 federal lainnja **). Menurut logikanja.maka wewenang2 atau urusan2 jg diadakan kerdjasama dan kemudian. diserahkan untuk mendjadi wewenang daripada. negara—federal adalah urusan-2 j'JHg lobih bermanfaat djika diurus bersama apabila dibandingkan diurus oleh masing2 negara-bagian, misalnja: hal2 jang mengenai Angkatan Perang, kewarganegaraan, bea dan tjukai dan lain2 lagi. Untuk hal ini dapat ki*) Lihat R.Kran.enburg.dalam buku terdjemahan oleh R.Bor regoard, Political Theory, (Oxford^ University Prefea, tahun 1939) hal*..170. **) Lihat : C.F.Strong, O.B.E. M.a. Ph.D., " M o d e m . . . rt hal. 115*
ta melihat sebagai tjtntoh misalnja dalam Konstitusi Republik Indonesia Sefrikat pasal 51 ajat (l) lampirannja, pasal 14. Undang-flndang Dasar Sovjet Unie, Art.I.S. 8. Konstitusi Amerika Serikat .atau pasal2 s.edjenis da ri Undang-undang Dasar Negara Jlain jang berbentuk susu nan federal. Melihat akan banjak sedikitnja urusan2 atau wewe— nang2 jang diberikan kepada peinerintahan-negara-fede ralnja kita dapat mengetahui pula sampai dimana erat nja hubungan perserikatan diantara masing2 negara-bagi an tersebut. Makin banjak w©wenang2 itu diserabkan ke— pada pemerintahan—negara—federal, berarti semalcin erat— hubungan perserikatannja, sebaliknja makin pedikit ma— ka makin kuranglah hubungan perserikatan ini. '. Pemerintahan-lokal : , Dimuka sudah didjelaskan bahwa negara-federal ada. 1.qh dibedakan dengan negara jang berfcentuk susunan ke -.satuan. Perbedaannja ialah menundjuk bahwa didalam ne gara jang berbeptuk susunan-federal terdapat adanja be berapa negara jang diatasnja dibentuk organisasi-federal (negara-federal), sedangkan masing2 negara itu hanja berstatus sebagai negara—bagian sadja. Sedangkaii didalam negara jang berbentuk-susunan-kesatuan ilanja ada satu negara sadja. Baik didalam negara jang berbentuk susunan fede -. ral maupun/clidalam negara jangi berbentuk susunan kesa tuan pada umuranja, dikenal adanja pemerinfcohan-lokal (jjeinerintahan-seternjpat) . :Pemerintahan-lokal ini tidak berstatus sebagai no gara, tetapi hanja merupakah bagian sodja daripada negaranja. 'gUsuftGn federal dengan 'seildirinjar hsLnja 6ag±an d&rSpada rifegfcra -ba!g4art.^01eh karena itu pemerintahan-lokal tidak boleh memiliki Undang-undang Dasar sendiri. Segala"sesuijtu penjelenggaraan daripada p©merintahan-lokaT *akan diatur oleh atau at£.3 kuasa pemerintahan-negara; Wilajnh negara relatif pada masa sekarang ini ada lah begitu luas sehingga tiffak dimungkjnkan segala
sesuatu itu akan diurus sendiri oleh pemerintahan n c gara jang. berkedudukan diibu kota negara atau ibu kc 'negara jang berbentuk susur d5t fbdtiiNal. Untuk meagurus penjelenggaraan peaerintc on negara jang meliputi seluruh pelosok daerah-negar maka dibentuklah pemerintahan 'lokal ini. Oleh karena itu sebenarnja pemerintahan lokal inilah jang benarmenjelenggarakan pemerintahan ;dalam arti kata iang sung berhubungan dengan masjarakatnja. Pemerintahan lokal pada umuranja ada bortingkat tingkat, sehingga.ada pemerintahan-lokal jang tingka. —-.vtas dan pula pemerintahan-lokal tingkat-bawah. Penx 'rintahan-lokal tingkat-atas wilajahnja akan meliputi. beberapa pemerintahan-lokal tingkat-bawah jang terraasuk didalam lingkungan wilajahnja. Pemerintahan—lokaJ tingkat-bawah ini akan meliputi pula beberapa pettierii tahari-lokal jang lefcih bawah lagi, demikian._seterus nja. Sampai berapa banjak tingkat2. pcxaerintahan-loka] ini tontu sadja alzan- disesuaikan dengan kebutUhan ripada masing2 negara-menurut waktu, tempat dan keadi annja. • Dengan adanja pombentukari pemerintahan-lokal baik-horisontal maupun vertileal memerlukan ada pembagi an uilaj ah-negara nendjadi daerah masing2 pemerintahan-lolcul ini. Tanpa adanja pembagian wilajah ini de ngan’togas akan menfebulkah' k'esulitan2'.tentang batasbatas keuenangan;'"wewenang absolut, daripada masing—2 peia&rintahan-lokal. 01Sri karena itu soal pembentuk-an pemerintahan-lokal sekaligus .akan nerupakan pola soal pembagian wilajah-negara.
;8. Dua djenis pemerintahan-lokal-; Dikenal adanja dua .djenis pemerintahan-lokal, ja itu pemorintahan-lokal-administratif,t , (lokal-state— goverment) dan ''pemerintahan-lokal-jang-nongurus-rumai; -tangga-sendiri11 (local-autonomous-goverment) . Kedua djenis pomerintahan lokal ini mempunjai perbedpan jang
prinsipiil, jaitu sehubungan dengan kewenangan rela tif serta penjelenggaraannja daripada masing2 urusannja. 9. Pemerintahan-lokal-administratif : Pemerintahan-lokal-administratif dengan daerah ad administratifnja adalah dibentuk karena penjelenggaraan segala urusan2 pemerintahan-negara (pemerintah-pu sat) jang berkedudukan diibu—kota. negara tidak akan— dapat dilaksanakan seluruhnja- oleh pemerintah-pusat sendiri. Untuk menjelenggarakan urusan2 pemerintahan pusat jang terdapat didaerah maka dibentuk peiaerintahan-lokal ini sebagai wakil daripada .pemerintali-pusat. emerintahan-lokal-adiriinistratif ini hanja bertugas menjeleriggarakan sadja perintah2. atau petundjuk2 da ri pemerintah pusat. Sebagai wakil daripada psius-wintah— pusat peraerintah ini h.anja menjelenggarakan sadja tu gas2 penjelenggaraan administratif/^maka sering dise — but dengan "pemerintahan—lokal—administratii”, 01eh ka rena hanja inerupakan wakil sad.ia daripada pemerintah — pusat jang ditempatkan didaerah sering. pula disebut "nRTTifi-rintnh-lokal-pusat", Pemerintah-lokal ini adolahmerupakan bagian daripada pemerintahan-negara (pemerin tahan-pusat) j a n g ,ditempatkon didaerah oleh karena itu sering pula dikenal dengan. naina._p.emerintah-negara- se— tempat (lokal-state-gevermaent).. Kalau dimuka dakatakan .bahwa pemsrintah-lokal-administratif ini hanja merupakan bagian sadja, atau wa kil sadja,. daripada pemerintahan-pusat oleh karena itu hanja menjelenggarakan sadja parintahS.atau petundjuk2 pusat, atau dengan perkataan lain hanja merupakan pe— njelenggaraan2 adrainistratif sadja, itu tidak berarti— bahwa didalam penjelenggaraan ini tanpa boleh ada kebi djaksanaan. Kebidjaksanaan dalam arti penjelenggaraanperintah2 atau petundjuk2 ini tentu sadja dibolehkan. Pemerintah-1okal-administratif ini dipimpin oleh soorang kepala-pemerintahan jang berkedudukan sebagai pegawai-pemerintah-pusat jang ditempatkan didaerah-ad-
ministratif jang bersangkutan. Kepala—pemerintahan a4 ministratif ini dibantu oleh pegawai2-pemerintahan—pu sat lain2nja jang ditempatkan dikantor2 atau djawatari -djawatan pemerintahan-pusat setempat, Untuk membiajai daripada penjelenggaraan pemerin tahan ini baik itu berupa gadji pa^a pegawai, ongkoskantor dan lain2-nja, semua itu dibiajai oleh keuangan pemerintah-pusat, Seimxa pembiajaan ini dikeluarkan .^atas dasar otorisasi daripada pemerintahan pusat. Sebagaimana dimuka sudah didjelaskan bahwa pemerintah-lokal ini ada bertingkat-tingkat dan disesuaikan dengan kebutuhan waktu, tempa~t, dan keadaarinja,m£. ka demikian pula dengan pemerintahan-lokal-administrs. tif ini adanja adalah bertingkat-tingkat. Hubungan antara pemerintah-pusat dengan pemerin— tah-lokal-administratif, atau hubungan antara pemerin tah-lokal-atasan dan pemerixit,ah-1 okal-admin,istratifbawahan adalah ,'hubungannja dalam rangka penjelengga— raan perintah atau penjelenggaraan admin ifetratif de— ngan kata lain dapat disebut hubungan antara atasan dan bawahan. Asas dekonsentrasi : Asas .tang maksudn.ja akan iaemberikan wewenang da— ri pemerintahan-pusat kepada pedjabat2 bawahan didaerah untuk menjelenggarakan. tugas2 atau wewenang2 d u sat .jang terdapat didaorah disebut dengan "asas dekon sentrasi". Ini kalau ditindjau' dari segia pemberian \/ewehang. Dengan adanja pemberian wewenang dari pemerintah -pusat kepada pedjabat2-bawahan dalam hal ini jaitu pemerintah-lokal-administratif berarti sekaligus meru palean persoalan pembentukan pemerintahan-lokal-adrninis stratif ini dan sekaligus ■berarti pula pembagian wila jah-negara mendjadi daerah2 pemerintahan-lokal-admini jstratif.
Banjak para ahli Tatanegara laentjoba iUemberllcan definisi asas dekonsentrasi dari satu segi sadja mi sainja dari segi pemberian wewenang, at.au dari segi pembentukan pemerintahan—lokal—administratifnj a, atau dari segi pembagi;in wilajah—negara sadja. Oleh karena itu sering kita mendj’impai definisi atau pengertian jang diberikan kepada azas dekonsentrasi bei-tcds. satu dengan jang lainnja. Definisi atau pengertian jang .de mikian tentu sadja hanja momentingkan salah satu segi sadja, sebab pemberian wewenang sadja tanpa dibentuk— pemerintahan—lokal—administratif—nja tentu tidak ada artinja, selain.itu pemberian wewenang dan pembentuk— an pemerintahan—lokal—administratif sadja tctnpa seka— ligus ditentukan wilajah, kekuasaan daripada masing2 pemerintahan—lokalnja, tentu akan menirnbulkcs> kesulit an2 tentang sampai dimana batas daripada masing2 peme rintahan lokal ini jaitu mengenai wilajah kekuasaan — nja. Oleh karena itu untuk melengkapi pengertian ter sebut diatas agar tidak timbul kesan bahwa.kita hanja mementingkan kepada salah satu segi sadja jaitu segi pembenrian wewenang, akan diberikan pula penger,'.;i.tn dari segi2 jang lainnja, jaitu dari segi pembenx.uks'nnja pemerintah—lokal—administratif dan djuga dari se gi pembagian wilajah negara. Ditindjau dari segi pembentukan pemerintahan-lo kal-administratif, azas dekonsentrasi berarti asas jg akan membentuk pemerintahan—2 lokal—administratif di— daerah untuk diberi tugas/wewenang menjelen^garakan urusan2 pemerintah-pusat jang terdapat didaerah—admi— nistratif jang bersangkutan. Ditindjau dari segi pembagian wilajah-j&egara,asas dekonsentrasi, ialah asas jang akan membagi wilar jah negara mendjadi daerah2 daripada pemerintahan-lo= kal—administratif.' Ketiga pengertian tersebut diatas satu dengan la innja adalah saling melengkapi sehingga setjara keseluruhan kita dapat memperoleh pengertian jang lebih lengkap. Asas dekonsentrasi ini dilawankan dengan "asas
konsentrasi. Asas ini “berarti segala sesuatu urusan akan diurus sendiri oleh pemerintah jang berada dipusat pemerintahan negara, tidak ada pemberian wewenang kepada pedjabat2 baHahan -sebagai kepala pemerintah-an setempat, tidak ada persoalan pembentukan pemerintahan-lokal-administratif, dengan seridirinja tidak ada -pula persoalan pembagian. vilajah negara. ' t Pada djaman sekarang tentu sadja .sudah sukar sekali untuk memperoleh tjontoh daripada pemerintahan negara jang mempergunakan asas ini> sebab pada twnim nja daarah negara sekarang ini sudah teramat luas-njai tidak mungkin segala sesuatu dapat dikerdjakan sendi ri untuk semua urusan oleh pemerintah jang berkeduduk an dipusat pemerintahan negara sadja* Sedangkan pe:aerintahiaa-kofca oalahan pemerintahan-desa jang meliputi beberapa dukuh pada saat. sekarang ini dikenal adanjaasas dekonsentrasi. Sekedar sadja disini sebagai tjon toh sistim pemoriatahan jang mempexgunakan asas ini ialah i^euerintahan V.O.C. pada masa dahulu dimana pe ttierintahan masih baru’merupakan pemerintahan jang moliputi satu benteng sadja di Djakarta dengan beberapa kupal2-nja. Inipun'belumlah boleh kita namakan seba gai pemerintahan-negara. § 11 Pecierintahan-umum-pasat dan pemerintahcn-chusus-pusat’didaerah : Pemerintahan lokal-administratii masih dapat dibedakan lagi mendj adi "pemerintahun-umum-puaat-didaerah", dan "penorintahan-chusus-pusat-clidaerah". Baha31 jehari-h:iri di Indonesia untuk menjebut lcedua djen ± 3 pemerintahan ini ialah "pemerintatian-paioKmg-pra dja!' dan "djavfat.m2-pusat-didaerahn . Pemerintahan-pusat pada masa sekarang ini lazimterdiri : dari berbagai-bagai matjam kementerian2^negara. Keaenterian negara ini masih meliputi' pula bebe rapa djawatan2 (sekarang direktorat). iS
S
s i‘
iiasing2 djawatan ini mengurus tugas-negara jang. tertentu sadja. Untak mengurus tugas2 tertentu jang terdapat didaerah maka masing2 djawatan ini nenbentuk pula tjabang2nja didaerah. Oleh karena itu djawa^an pusat-didaerah dapat disebUt dengan pemerintahan-chusus-pusat-didaerah, chusus oleh karena hanja mengurus tugas2 jang "tertentu", jang "chusus", sadja didaerah. Tetapi nama pemerintahan-chusus-pusat-didaerah ini se hari-hari lebih dikenal dengan nama djawatan2 pusat didaerah. Djawatan2-pusat-didaerah ini dipimpin oleh seorang kepala-djawatan dan dibantu oleh pegawai-pusat'' lainnja dari djawatan jaa.g Dersangkutan. Sebagaimana dimuka sudah dikatakan djawitan2 pu sat didaerah adalah merupakan sebagian daripada peme rintahan lokal-administratif, maka sudah barang tentu didalam menjelenggarakan tugas2—nja hanja bersifat pe njelenggaraan administratif.sadja. Djawatan2 -pusat-di daerah hanja menjelenggarakan sadja pei‘intah2 jang te •lah digariskan oleh atasannja. Seluruh tugas2 pusat jang terdapat didaerah sate lah dikurangi dengan tugas2 djav;atan2-pusat-didaerah- .. maka tinggalah selcelompok tugas pusat jang dinamakanSurusan2—umum—pusat—didaerah". Urusan2-umum-pusat-didaerah ialah sisa daripadaurusan2-pusat setelah dikurangi dengan urusan —urusan—djawatan2—pusat—didaerah.
seluruh
Untuk menjelenggarakan urusan2-uraum-pusat-didaerah maka ini diserahkan kepada '‘pemerintahan-umom-pusat-didaerah". Pemerintahan-umum-pusat-didaerah di Indonesia le bih dikenal dengan nama "pamerintahan-pamong-pradja" , atau "djawatan-pamong-pradja", sedangkan pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama "djawatan-pangnui^t -pradja". • Sama halnja dengan djawa;tan2-pusat-didaerah m^Jia djawatan-pamong-pradja ini adalah merupakan bagian da ripada pemerintahan-lokal-administratif, oleh'karenaitu. dalam menjelenggarakan tugasnja hanja bersifat pe njelenggaraaan administratif sadja. Pemerintahan- pa-
raong-pradja sekalipun dis:'.ni sebagai pemerintahan—U mum “banjak dxbutuhlcan’kebidjaksanaan tetapi pada dasamja h^ja.menj^lenggarakon sadja perintah.2 jang telah digariskan oleh pemerintah atasannjai Pemerintahan pamong-pradja dipimpin oleh seorang kepala-pemerixttahan-pamong-pradja jang dibantu oleh pegawai2 pamong-pradja lain2-nja. • Pada masa sekarang ini di Indonesia, jaitu.. dalam rangka pemberian.. otonoui jang ’seluas-luasrija, maica se djak tahun 1963 .dengan diperiakukannja 11Undang-undang tentahg penjerahan pemerintahan Umum", pemerintr
Pemerintahan-lokal-jang-aengurus-rumah-tangga— sendiri ini mempunjai perbedaan jang prinsipiil de ngan djenis pemerintahan-lokal-administratif . V/alaupun didaerah telah ada peraerintahaa-lolcaladministratif malahan dalam tingkat jang sempuma te lah pula memiliki pemerintahan-utoum-pusat dan djawatan2-pusat lain2-nja, dimana ssdikit banjak tentu sad.j:
dapat menjesuaikan dii*i dalam men.;elenggara-.an ^pemerin tahan negara dengan keadaan situasi dan kondisi daerah, tetapi rupa2-nja dalam-penjelenggaraan negara jang aeliputi segala matjam segi kehidupan manusia jang terse bar diseluruh wilajah-neg: ara tidak selalu penjelenggaraan—negara itu dapat diselenggarakan sebaik—baik— nja dengan pen jelenggaraan jang selalu digariskan menurut— kebidjaksanaan pemerintah-pusat* Untuk dapat menjelenggarakan pemerintahan negara jang sebaik2~nja ditingkat2- daerah, _untuk lebih mamu dahkan didalam penjesuaian dengan situasi aaripada masing2 daerahnja, perlu dipisahkan "beberapa urusan2 tertentu" Vdalam arti relatif - bisa sed'-Lcio bisa banjak) teiuk penjelenggaraannja diserahkan kepada suatu pemerintahan-lokal jang mengunxs urusan2 tersebut ss bagai urusan^rumah—tangga—senaxrx. Terlebih-lebih didalam negara jang berdasarkan ke rakjatan (demokrasi) jang akan mengikut serta^van selu— ruh rakjat didalam penjelenggaraan negara. . Pengikut sertaan rakjat dalam penjelenggaraan ne gara tidak hanja ditingkat pusat, tetapi ditingkat da erah rakjat perlu pula disertakannja, dengan d-mikiandapat diharapkan pula suatu penjelenggaraan ^penieriiitah an jang serasi dengan kehendak daripada masjarakaT, se— terapat. Untuk itu perlu beberapa urusan2 tertentu., da— lam pen jelenggaraan negara diserahkan Lepada masjara — kat setempat untuk diatur serta diselenggarakan ataskebidjaksanaan sendiri sebagai urusan ruioah tangga sen diri. Daerah jang mengurus rumah-tangga sendiri dinama.kan » jang-mengurus-rumah-tangga sendiri", se dangkan pemerintahannja dinamakan "pemerintahan—daerah jang—mengurus—rumah—tangga—sendiri", urusannja dinama— ‘kan "urusan-rumah-tangga-sendiri", kadangkala masjarakatnja djuga dinafaakan "masjarakat-jang-mengurus-rumah -tangga-sendiri". . d
a
e
r
a
h
-
Perlu ditekankan bahwa jang dibit;]arakac. disini ialah mengenai pen jelenggaraan urusanfirumah-tangga-sen diri; dalam hal mengenai pen jelenggaraan peaerintanan
iauag t e r d a p a t d i d a e r a h , I s t i l a h
m engurrz^—ru m ah —tan gg:
:—sendirx sering pula dipergunakan dalam hal lain, mlsalnja urusan-rumah-tangga-partai atau organisasi, urusan-rumah-tangga-fakultas dan lain2 lagi, terhadaphal ini tidak akan dibitjarakan disini sebab bukan angenai bidangnja. Istilah rumah-tangga-sendiri dalam bahasa sehari -hari sering pula dipergunakan istilah "otonoai" '*), daerahnja disebut daerah- btonom, pemerintahannja. disc but pe.T.eriiitah-daerah-otonoin, sedangkan urusannja di sebut urusan-otonom^ "Selain istilah otonom di Indone sia pernah pula dipergunakan istilah "swatantra" **)» daerahnja disebut daerah-swatantra, pemerintahannja disebut pemerintahan-daerah—swatantra dan urusannja disebut urusan swatantra. . Dapat dipergxmakannjc. istilah jang bermatjam2 itu disebabkan karena dalam pemerintahan-daerah. t^r njata di Indonesia telah pernah berlaku beberapa laoli pergantian perundang-undangan, dimana masing2 perun dang-undangan ini-pergunakan-istilah jang tidak ssjaa. Mengurus ruinah. tangganja 'sendiri berarti bahva■ terhadap urusan2n.ja jang mendj adi urusan-rumei?.~tanggfl' ■ -sendiri pemerintah atau mas jarakat jang men gurus-ru^ mah-tangga-sendiri mempunjai vewenang untuk man jeleng , garakan atas kebidjaksanaan sendiri. Mas jarakat atau• pemerintah-jang mangurus-rumahOtangga-sendiri mempu \ njai hak inisiatif sendiri didnXom menjelenggarakan i urusan2—nja, oleh kuruna itu didalam pemerintahan ini rliiotigv.api pula dengan badan legislatif sendiri, jaitu. badan legislatif daeraij* Djadi berbeda dengan penw rintahan-lokol^^lnistratif diraana pemerintahan ini
*) Otonomi (autonomie) beracti mengatur atau memerintahsendiri. Auto = ^endirij nomos = undang-undang. **) Swapradja berarti djuga mengatur atau memerintah sen diri. Swa = sendiri; pradja = pemerintahan.
hanja bersifat menjelenggarakan sadja terhadap urusan2 pusat jang terdapat <2ido&caiimenurut garis2 pusat. ¥a — laupun kadang2 dalam pemerintahan—daerah—administratif dapat terdjadi adanja wev/enang pembuatan peraturan te-. tapi itu sifatnja hanja pelaksanaan sadja dari peratur an pusat. Untuk menjelenggarakan urusan-rumah-tangga-sendi-") ri, pemerintah-daerah-jang-mengurus-rumah-tangga-sendi / ri dilengkapi dengan alat2 perlengkapan jang terdiri dari pedjabat2 daerah jang bukan merupakan pegaw&i-pu- | sat. Hubungan antara alat-perlengkapan (pedjabat2) da- ^ ri pemerintah-daerah-jang-mengurus-rumah-taiigga-sendiri dengan alat2-perlengkapan dari pusat atau alat-perlengkapan dari”pemerintah-daerah-jang-mengurus-rumah tangga-sendiri tingkat atasan adalah tidak dalam hubu- . ngan "mendjalankan perintah" atau dengan perkataan la in dalam hubungah "atasan d
metintah-pemerintah-daerah-jangHnen^arus-rumah—tangga -sendiri, jaitu disatu pihak wewenahg2 dan suniber2 j$ masih tetap akan dikuasai oleh pemerintah-pusa.t dan dipihak lain wewenang2 dan sumber2-keuangan jang -akan diserahkan kepada pemerintah-daerahr-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri. Hal ini nanti akan diuralkan. lebih landjut-dibelakang. Tentang sedikit banjaknja daripada wevrenang2 dan sumber2 keuangan jang akan diserahkan kepada pemeriti'* tah-dasrah, masing2 negara mempunjai : prandajagan2- nja sendiri. Hal ini hendalmja dilihat didalam masing2 ta ta-hukum-positifnja. Didalam negara. jang berasaskan demokrasi terlebih2 negara j a n g meliputi daerah/vrilajah negara jang luas, serta satu dengan lain txdak so. 'roa situasi dan kondisinja, lcalau negara itu berbentuk susunan kesatuan biasanja mengahut asas pen.3elenggara an urusan2-rumah—tangga-sendiri jang seluas—luasnja. Dengan otonomi jang seluas—luasnja. asas deiaokrnsx b>3 nar2 dapat cLikeititoangkan setjara wadjar . Demikianlah. kaiau kita uraikan dalam garis besar tentang pemerintahan-lokal—jang—mengurus—rumah—tangga -sendiri. Kalau kita bandingkan dengan pemerxntahan. lokal—jang-administratif m a k a tjiri2nja adalah sob.* Pemerintahan—lokal—adainistra oif • 1)- Uru3an2 jang diselenggarakan ialah urusan pusat jS terdapat didaerahj ^ 2) pemerintahannja die!jalankan .oleh pedjaoat2 pusat jang ditempatkan didaerah1 ., 33) dalam menjelengg-^.ralcan urusan2 tersest nanja "ber* ait'& t penjelenggaraan admiriistati^ _sadja; ^ 4) hubungan dengan p e m e r intah-pusat .acau peme-rxnta.^ kal -administratif tinglcat atasairnja xax®.^ 'bungan mendjalankan perintaii jaxtu sebagai tasan dan bawahan; dan 5) semua penjelenggaraannja dxbiajai oleh pusat jo^S aiambilkan dari sumber-keuangan-pusat. Pemerintahan-lokal-jsng-raengurus-ruiuah-tangga-s^
diri :
1 ) urusan2 jang diselenggarakan ialah urusan? jang te2)
3)
4) 5)
lah didjadikan urusan-rumah-tangga-sendiri, oleh ka rena itu perlu ditegaskan urusan2nja setjara terpcrintji; pemerintahannja didjalankan oleh alat2 perlengkapan^ jang seraifenja terdiri dari bukan pedjabat2 .pusat,te' tapi ped"jtibat2 jang merupakan pegawai p&aerintsh da erah; dalam menjelenggarakan urusan2 tersebut kesemuanjaaiselauggarakan atas dasar inisiatif atau kebidjaksanaan sendiri;' hul-ungan antara pemerintah—pusat atau dengan peme rintah-jang-raengurus-ruroal-"-tarigga-sendiri tingkat atasannja adalah dalam hulTuxigan pengawasan sadja. Semua penjelenggaraannja pada dasarnja dibiajai da ri sumber keuangan sdndiri.
§ 13 y4sas desentralisasi ‘: asas. jang maksudnja akan membrgi wilajah negara mendjadi daerah besar dan daerah ketjil jang mengurusrumah-tangga-sendiri disebut asas decontralisasi. Ini kalau ditindjau dari segi pembagian wilajah negara. Ditindjau dari segi pembentukannja pemorintah-dae rah-jang-ftengurus-rumah-tangga-sendiri, maka asas de sentralisasi ialah asas jang akan membentnic pemerintah an-pemerintahan didaerah jang akan diberi vewenang untuk mengurus-rumah-tangganja sendiri. iHtindjau Jari segi pemberian vewenang, maka asas desentralisasi ialah asas jang akan memberIkan i-.’eye nang kepada pemerintaiipi?2 didaerah untuk terhadap urus an2 tertentu diurus sebagai urusan-rumah-tangganja sen diri. Sepertx halnja dengan asas dekonsentrasi, malca ba - xk itu ditindjau dari segi pembagian wilajah negara, pembentukan pemerintahan maupun ditindjau dari segi p pemberian. vowenang, ketiga-tiganja adalah saling men djelask?n satu dengan lainnja.
) j ( V ! [ ; I ( s*
/
Asas deseatralisasi adalah dilawankan deaagan IL
7 sas sentralisasln^Djadi'bukan seperti jang serin;? '<
perkirakan dilawan dengan asas delconsentrasi. Dalam negark jang mempergunakan asas sentralis: maka semua urusan negara baik Itu dipusat maupun die erah adalah merupakan urusan pusat. Pemerintahan—lol jang ada didaerah semata-mata hanja pemerintaliun—acbi . nmstratif dan tidak terdapat pemerintahan jang,raengi L rus fumah tangga sendiri/'Untuk mentjari tjontoh daj dikemukakan disini i.-i.lah sistim pemerintahan Kindialanda pada masa sebelum tahun 1903. Pada saat sebeJ-i: itu di Hindia Belanda jang ada -hanjalah'pemerxn.taliai: administratif sadja didaerah jaitu jang diselenggax'a kan oleh pemerintahan-pangreh-pimdja dengan baberapa djawatan2 pusat lainnja didaerah. Sedjak t.ahun 1903 diperlakukanlah 1’Desen.trails a -wet", maka mulai saat itu di Hindia Belanda dfeampi perasrintahan-pangreh-pradja dan djawatan2-pusa.t j.adn nja mulai dikenal _adanja pemerintahan—otonomi. _j^ang 3 ngurus urusan-rumah-tangga-sendiri walaupun baru ter hadap ui-uson2 jang sedikit sadja. Begitu sedikit Ann sederhana urusan2 jang didjadikan wewenang peiaerinta an otonomi ini /flengakIbatkon pemerintahan—daerah.—ot.o nom pada masa Hindia-Belanda tidak populer (tidal-: tu dikenal masjarakat). Bahkan didalam peladj i^csz\2. I. mu Buiai- di. seko.lah2 pada waktu.itu jang diadj arkcax h nja mengenai pembagian-wilajah-negara. mend jadi daera pemerintahan-lokal-administratif. Sebenamja apabila kita mengatakan.oah'W'a. pada itu sa Hindia Belanda sebelum tahun 1903 itu belura dilceni pemerintahan jang mengurus rumalx—tangga—sendiri itu dak dapat dikatakan benar seluruhnja. Pada v/aktu i' .bahkan sudah sedjak dahulu kala sebagai 1 embaga—ase. Indonesia telah dikenal pamerintahan jang menjiirus-n mah-tangga-sendiri didaerahnja, jaitu :"pemerintahan desa" dan npemerintahan-sv7apaaEdja‘:. Pemerin tahan d« sa dan pemerintahan - swapradja adalah merupalcan penw rintahan jang pada hakekatnja mengurlis rumah-tangga sendiri tetapi ssebagai lembaga aseli Indonesia* Djac
jang belum ada pada niasa itu ialah pemerintahan-oto nom sebagaimana jar. merupakan bentukan pemerintahanKindia Belanda.
...
Pemerintahan de3a ini sampai hari ini masih ada di Indonesia,.‘atau setidak-tidaknja masih besar penga ruhnja. Oleh karena .itu bagi penjelidikan Ilmu Hukum Tatanegara masih pula merupakan penjelidikan jang amat penting, oleh karena itu hal Ini nanti akan dibitjarakan tersendiri. - ._ Pemerintahan—swapradja boleh dikatakan -sudah ti— dak ada ketj-aali untuk Daerah Istimewa Jogjakarta jg. masih ada dan merupakan kelandjutan daripada pemerintahan-swapradja dahulu, tetapi meskip’-n demikxan pada masa sekarang penjelenggaraannja sudah 'tidak ada. beda nja dengan perasrintah2 daerah jang m^r.gurus-rumahtangga jang-lain. Sedangkan untuk p-Qaorintahan~Swapra dja jang lain ditindjau dari segi Hul.tum Tatanegara su dah dihapuskan sama.sekali, jang roas^h ada hanja ting gal pengaruh2-nja dalam hal diluar fi-Jium—Tatanegara, mifsalnjri' riala-nrhnl kebuiSajaan, adat-istxadat dan lain-lain lagi.
14*1Tjara pembagian urasan-romahtangga-sendiri dan urusan-pemerintah-pusat : • Dalam hal pembagian penjelenggaraan pemerintahan negara terhadap urusan2 ■didaerah dimana-disatu pihak tetap mendjadi urusan-pusat dan dipxhak lain sebagaiurusan-rumah-tangga-sendiri dikenal adanja dua adjar— an, jaitu adjaran kuno dikenal dengan "adjaran. rumahtangga materiil" dan adjaran jang belalcangan dikenaldongan "adjaran rumah tangga rormil". . A. Jidjaran rumah tangga-materiil: '. Adjaran rumah-tangga1materiil mengemukakan bah wa untuk mengetahui urusan2 jang ternjata mendjadi urusan-rumah-tangga-sendiri orang harus melihat kepada "hakekat" daripada masing2 urusannja, djadi melihat
kepad?. materi-nja masing2 urusann ja. .Menurut adjaran ini diengan melihat kepada
materi ■masing2 urusan, orang sudah dapat menentukan apakah urusan itu nerupakan urusan pusat atau urusan-rumahtangga-send.iri. Menurut hakekat daripada mas ixig2 urus an sudah dapat ditentukan apakah sesuatu urusan itu mendjadi urusan-pusut atau urusan-rumah-tangga-sendi ri. Apabila sesuatu urusan pada hakekatnja mendjadi urusan-pusat5 maka pemerintah-lokal-jang-inengurus-mniah -tangga-sendiri tidak akan marapu raenjelenggaralcan Urus an tersebut. Seb^liknja apabila sesuatu urusan itu me nurut hakekatnja adalah urusan-rumah-tangga-sendiri , maka pemerintah-pusat v/alaupun itu dilakuitan'oleh .wa— kil2-nja jang ada didaerah (pemerintah-pusat didaerah) tidak akan pu.-1a. ruampu raenjelenggarakannja. B5
Ad jaran-ruroah-tangga-formil
: Adjaran rumah-tangga-materiil pada masa bela kangan sukar dipertahankan dalam pelaksanaanhja. Me mang pada iiasa perkembangan pemerintahan lokal-jang-me ngurus-rumah-tangga-sendiri masih sangat sederhana ja itu ketika belu;.-: begitu berkembang, sesuai pula -dengan zaman jang Lal.jii rtiodeiTi seperti sekarang ini5 orang de ngan mudah dapat merasakan apakah sesuatu. urusan itu patutnja menurut hakekat. daripada urusan itu didjadi — kan urusan ruinah-tangga-sendiri ataukah akan tetap men djadi unisan pusat. Tetapi pada masa sekararig.ini 'icur an jang sangat subjektip itu sukar sek’ ali untuk dapat diiaksanakan. -Dengan seia.-kin Lertambah modern, maka kadangka^a sesuatu urusan ita mendjadi sangat -oidafc barsifat sederhana sehingga untulc menentukan apalcah sesu atu urusan itu meridjadi u r u s an-ruriah-1 angga-sendiri atau te.tap mendjadi urusan-pusat mendjadi sukar, alcibat nja apabila diserahkan. setjara subjektif seperti terse but dis&tas dapat menimbulkan pers.elisihan2 dalam pelak sanaan* Oleh karena itu orang kemudian lari kepada adjaran baru jaitu adjaran rumah-tangga-formil.
FAX.
HUIC.
Menurut adj^an-rumah-tangga-forinil mengemukakan bahwa sesliatu utnsan itu pada hakekatnja tidak dapat— dibeda-bedakan apakah itu hanja dapat diselenggarakan oleh pemerintahan-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga.sendiri ataukah urusan itu hanja dapat diselenggara kan oleh pemerintah pusat. Sesuatu urusan dapat sadja diurus oleh pemerintah-jang-mengurus-rumah-tangga-sen diri atau.sebaliknja dapat sadja diurus oleh pemerin tah-pusat. Hanja sadja melihat kepada urusannja adaka lanja bahwa itu akan mentjapai hasil jang setinggitingginja, tentu sadja dilifaat dari kepentingan nega ra dan rakjat seluruhnja menurut imbahgan jang. baik , apabila itu. diselenggarakan oleh pemerintah-lokal-jg, -mengurus-rumah-tangga-sendiri atau sebaliknja kalsu itu diselenggarakan tetap oleh pemerintah-pusat-sebagai urusan pusat. Berdasar daja guna inilah apabila sesuatu urusan itu akan mentjapai hasil jang sebaikbaiknja diselenggarakan oleh pemerintah jang-saengurus -rumah-tangga-sendiri maka sebaiknja diserahkan. men djadi urusan rumah-tangga-sendiri,, Sebaliknja apabila sebaiknja diurus oleh pemerintah-pusat sebaiknja te tap akan dipelihara oleh pemerintah-pusat-sebagai urn san-pusat. Apabila sesuatu urusan itu sebaiknja diserahkan- ' mendjadi urusan-rumah-tangga sendiri, maka perlu itu diserahkan dengan formil untuk mendjadi urusan-rumahtangga-sendiri. Penjerahan dengan setjara formil ini harus dilakukan dengan resmi jaitu dengan peraturan perundangan. Sehingga apabila sesuatu urusan itu belum, dengan setjara. formil; dengan sesuatu peraturan perundangan, diserahkan msndjadi urusan-rumah-tangga5endiri maka itu'masih tetap mendjadi urusan-pusat. Pengan demikian itu apa jang mendjadi -urusan-rumahtangga-sendiri horus disebut setjara terperintji diria. lam peraturan-perundangan untuk dengan tegas diserah kan kepada pemerintah-lokal-jang-mengurus-ruinah-tang ga-sendiri. ’ Oleh karena itu untuk melihat apakah sesuatu uru san itu adalah urusan-pemerintah-lokal-j ang-mengurus-
romah-tangga^sendiri ataukah itu urusari-pemerintah. ppsat harus dilihat apakah itu "Jorrail" diseyahkan de ngan peraturan-perundangan atau .tidak. Itulah sebab nja maka adjaran ini disebut "adjaran rumaii-tangga fonuil". C. Adjaraii rymah tangga -riil ~i Dari undang-undang tentang. "pokok-polcok Peine rintah Daerah tahun 1956 (undang-undang No.l 'Tahun 1957) dalam pendjelasannja kita jmendjumpai apa jang oleh pembentuk undang2 disebut ''urusan-rumah--tangga — riil".Djuga dalam undang2 -fcentang Pokok-pokok Peine — riritahan-Daerah" jang. seksrang ini berlaicu (undang—2 No.13 tahun 1965) dal-anrpend^lsEsannja kita mendjurn pai pula’apa jang oleh pembentuk undang2 disebut de ngan'1urusan-rumah-tangga-riil. “Dari kedua pendjelassn tersebut pada pokoknja da pat disimpulkan isi urusan “rumah-tangga riil adalah sebagai berikut.: 1) Untuk pertajna:kali pada saat pembentukan suatu pe merintahan-lokal-jang mengurus rumah tangga sendi ri maka dalam peraturan-pernbentukannja (■undan."2) akan ditetapkan pula urusan2 tertsntu jang akan di djadikan pangkal dari urusan2 jang mendjadi •urusan rumah-tangga-sendiri. 2) Apabila terhadap sesuatu urusan jang semula tidak tei'm -.suK urusan tersebut diatas, semula adalah urusan p e m e r in t a k -p u s d t atau urusan dari pemerintah
jdtlg-zieiiguTVis—rumah—tangga—sendiri tingkat— jang lefeih atas, •tetapi dalam perkembangsn berikut nja 'aenurut keadaan jang riil da.ripada raasing2 da erah akin mentjapai daja guna jang lebih bai— , maka dengan peraturan-pemerintah urusan tersebut da pat ditambahkan mendjadi urusan rumah—tangga—.sendi ri dari daerah jang bersangkutan. 3 ) Sebaliknja apabila dari perkembangan,keadaan dapat diraS'itan bahwa sesuitu urusan- jang semula telah mendjadi urusan ruaaii-tangga sendiri tetapi dikexnu
dian tidak lagi sesuai kalau diurus oleh pemer intah -lokal-jang mengurus-rumah-tanga-sendiri oleh kai‘6na sudah mendjadi kepentingan Nasional, maka dengan peraturan-pemerintah urusan tersebut'dapat diting katkan mendjadi urusan pemerint.'ih-pusat, atau apabi la sesuatu urusan sudah mendjadi kepentingan daripa da rumah-tangga jang.lebih atas dapat dengan pera turan ditingkatkan mendjadi unisan-rumah-tangga jg. lebih itas.. Dari kesimpulan diatas ternjata. bahws. menurut kebutuhan jang riil urusan2 jang telah didjadikan pang kal daripada urusan rumah-tangga sendiri pada saat pern bentukan pemerintahan-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga -sendiri, pada suatu saat berdasarkan pertimbangan un tuk mentjapai daja guna jang. lebih balk menurut keadaan serta kebutuhan jang riil, dapat ditambah .dengan urusan2 .lain, sebaliknja dapat pula dikurangi iirusan-2nja untuk ditingkatkan mendjadi urusan-nasional atau urusan rumah-tangga-sendiri tingkat jang lebih.atas. Tetapi bagaxmanapun baik pensntuan urusan2 pangkal be.serta^ dengan penambahan: dan pengurangannj a adalah dila .kukan" dengan formil jaitu;dengan sesuatu peraturan entah itu undang2, peraturan^-pemerintah atau bentuk pera turan olehrkarena itu isi daripada adjaran-rumah-tangga riil.ternjata pada hakekatnja ti dak .ada perbedaan jang prinsipiil. 'Untuk iaengetahui lebih landjut tentang pembagianurusan ini jang sedang akan dilaksanakan pada waktu mendatang di Indonesia,- akan dibitjarakan lebih landjut dibelakang dalam paragrap 17.
>.&£- Tugas (urusan) pembantuan atau tugas (urusan) medebewind i Disamping kepada pemerintah-lokal-jang mengurus - . rumah-tangga-aendiri menjelenggarakan urusan2 rumah ta tangganja sendiri dapat pula kepadanja diserahi untukmendjalankan tugas2 pembantuan (tugas-medebevind)
Tugas pembantuan atau lengkapnja tugas pembantuan dalam pemerintahan ialah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan2 peru&dangan bukan sadja jang ditetap kan oleh Pemerintah Pusafr,- tetapi pula jang. ditotap — kan oleh Pemer intah-lokal-;jang mengurus-rumah-tangga— sendiri tingkat atasaonja. Penjerahan terhadap pelaksanaan daripada peratur an2-perundangan pusat atau pemerintahan-lokal—jaAg me ngurus-rumah-tangga-sendiri dilakukan pula (seba i!d nja) dengan formil jaitu dengan sesuatu peraturan—per undangan. 15 Sumber keuahgan pemerintahan^lokal-jang-menjgurus-rumah-tangga-sendiri i Dimuka sudah. dldj eXaskan bahwa untuk men jelengga rakan urusar^ rumah-tangga sendiri maka kepada peae rintah-lokal-j ang-mengurus-rumah-tangga-ssndiri diberikan sumber2 keuangas sendiri, sehingga dengan demikian dapat merentjanakan anggaran-pendapatan dari anggaran-pengeluaran sendiri sesuai dengan kebidjaksanaan serta inisiatif sendiri dalam menjelenggarakan urn sa n I t j , K w p ir p a d a setiap penjerahan sesuatu urusan baik itu untuk beberapa urusan setjara bersama2 mau pun untuk sesuatu urusan selalu disebutkan pula menge nai 3 'JJ.iber-keu m g an jang akan dipergunakan untuk pera-.. biajaan dalam penjelenggaraan urusan tersebut. Selain daripada itu untuk hal2 jang unjum, kepada Pemerintahlokal jang mengurus rumah tangga sendiri diberikan pu la sumber2 jang umum flan lazi;a dilakukan dengan udang -undang jang mengatur perimbangan sumber keuangan an" tara Pusat dan Daerah. Sumber-keuangan ini dapat berasal dairi beberapa golongan sitiflber jaitu : a) padjak-^J&eraiftj b) retribusi-daerah; c) perusahaan-daerah; d) padjak-Segara atau pendapatan-negara lain2nja jang dengan undang2 diserahkan kepada daerah j
e) f) g) h)
gandjaran; subsidij sumbangan; sumber2 3,ain2.
Demikian pula dengan padjak-daerah, bahkan'djugadengan retribusi daerah, ditetapkan pula peraturan- ujnumnja dengap, undang2. . . Jang dimaksud dengan pad.iak-daerah. ialah peiauiigut ••an daerah berdasarkan peraturan-padjak guna peabia^aan penjelenggaraaft urusan-rumah-tangga-daereth. Padjak daerah hanja boleh dikenaksrt -kepada lapang i;an;padjgilc jang'belum di£>uh^t. atau'_diusahakan oleh ga^a'^sebago;i:-.padjak-negara'. v B. Retribusi-rdaerah : j . Retribusi-daerak'ialah pemungutan-aaerah aeba gai pembajaran atau contra prestasi karena sesuatu pemakaian atau memperoleh sesuatu djasa daripada sosuatu milik atau sesuatu usaha jang diberikan oleh paaerdn tah daerah baik dengan langsung atau tidak kepada jang berkepentingan. Djadi perbedaannja dengan padjak daerah, bahwa re tribusi itu peiaungutannja did.isarkari sebagai contraprestasi daripada sesuatu prestasi jang telah diberi kan oleh daerah kepada orsng jang berkepentingan, se dangkan padjak daerah tidak dis.ertai prestasi oleh pe merintah daerah kepada pihak jang berkepentingan baikdengan langsung atau tidak langsung. Pemungutan padjak-daerah maksudnja ialah seaata mata mentjari kas guna peinbiajaan urusan-rumah-taaggasendiri. Sedangkan retribusi ditarik semata-mata agar■
pelajanan prestasi dari pemerintah daerah dapat dilak sanakan dengan terus-menerus. Oleh karena itu dalam hal padjak-daerah pihak -jang ditarik (pihak jang "berk: kepentingan) saiaa sekali tidak memperoleh prestasinja baik itu setjara langsung maupun tidak.. Ad4 kemyngkln an bahwa wadjib-padjak, sebagai varga daripada daerahnja setjara tidak langsung akan dapat pula msnikmatihasil pemungutan-padjak misalnja karena pembangunandaerah, tetapi itu bukan merupakan prestasi langsungjang diberikan kepada wadjib-padjak, kenilcnatan itu adalah diberikan ‘kepada ^seluruh warga atau rokjat da erah tersebut. ‘' Dapat dikeronkakan cCLsini sebagai tj.ontph retriba si, misalnja ialah :pemcuagutan bea-pasar, psmungutan •;bea parkir taxi dan bus, retribusi pada tempat.peulo tongan hevan dan lain2 lagi. Retribusi'pemotongan he wan diabatoir hendaimja dibedakan •dengan padjale pemot6ngan hevjan. Tarip daripada retribusi 'ini. harus se imbang dengan beaja jang dikeluarkan untulc dapat mame lihara kelangsungan djasa itu, sekali-kali bulcanlaix untuk mentjari keuntungan bagi daerah. • Padjak-daerah seraata-mata mentjari uang untulc mo membiajai daerah. dalam menjelenggarakan kepentingan masjarakat pada umuranja, misalnja gadji pegav;ai-dae rah, perbaikan djalan2, pendirian sekoiah2, dan lain^ lagi. Disini wadjxb padjak- sekali-kali tidak mempero. leli preastasinja. dengan setjara langsung maupun tidak kalau toh dapat menikrnutinja maka itu bukan dalam sta tusnja sebagai .pembajir-padjak tetapi dalara statusnja aubagrii t/arga-daerah. iXihvia. peraturan Tupirn tentang padjak—da t-T-ih dan retribusi-daerah harus diiakukan dengan un dang-undang dimaksud agar daerah m e n daps,t rneraperoleh pegangan uaiam, ‘sehingga tidak akan didjalankan pcanbebanan rakjat jang melebihi batas-.,.. '/'i. . Didalam menentukan besam ja:. ,dj'unilah padjale—dao rah dan retribusx-daerah harus diperhatikan beberapa faktor antara lain tarip2 jang berlaku dilain2 aaerah sekitarnja, kekuatan atau kemampuan penduduk, tarip-2
jang progresip dan laia2 lagi sehingga terasa adil dan .lajale tetapi disanrping itu-merupakan pxila sumber penda patan; jang berarti bagi d a e r a h . .'C. Perusahaan-daerah Untuk mendapatkan sumber keUangan pemerintah lokal-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri 'dapat mengada kan perusahaan2 daierah. Perbedaan antara retribusi-daerahdan perusahaandaerah ialah terletak kepada ada atau tidaknja kewadji ban penduduk untuk menggunakan usaha itu.. Apabila sifatnja dengan setj.ara sukarela, orang menggunakan- boleh tidak djuga boleh, maka usaha itu adalah perusaha an, misalnja perusahaan bus—kota, perusahaan pntuk me— njewakan gedung-perterauan, perusahaan alr-5nlnuin -dan lain2 lagi. Tetapi apabila tidak sukarela, artinja diharuskan menggunakan usaha itu maka itu adalah retribu.. si,, misalnja pasar, .tempat parkir taxi dan bus, terapat.pemotongan hewan dan lain2 lagi, pada prinsipnja dalam hal ini orang tidak diperbolehkan;untuk berdjualan diluar pasar, atau. parkir.bus untuk menunggu rauatan dilu ar tempat jang-telah disediakan. Perlu pula dikeroukakan bahwa dapat digolongkan ad&njadua matjam perusahaan-daerah, jaitu : •l)- perusahaan-daerah jang bersifat penjelenggaraan ke kepentingan-umum. ■ 2). perusahaan-daerah jang bersifat ekonorais. .Perusahaan jang bersifat penjelenggaraan kepentingan umum ini diadakan b'erdasarkan priasip bahwa dida- . lam menjelenggarakan unsur-rumah-tangga-sendiri, disam ping usaha2 menambah sumber-keuangan, perlu diperhatikan usaha2 untuk meninggikan kemokmuran dan kesedjahte - raan penduduk chususnja-mengenai penjelenggaraan jang dapat menftangkut kepentingan umum. Untuk mendjaga agar djangan sampai usaha2 tersebut dikuasai oleh pihak par tik-elir.sacfja, sehingga dapat dipergunakan -untuk mentja ri keuntungan sendiri oleh pengusaharpartikelir ddngga semena-mena ssebaiknja xacngadakan perusahaan daerah,
msalnja perusahaan bus—kota, perusahaan men 3evrakan tempat pertemuan2, perusahaan2 air* leiding dan lain—2 lagi. Dalam penjelenggaraan ini tidak dimalcsudkan un— tuk mentjarlinkeuntungan semata-mata, pada dasamja a—
dalah penjelenggaraan kepentingan umura. tingkat daerah oleh karena itu pendjualan prestasinja harus sermrrab— murahnja. Tetapi walaupun demikian harus diingat..bah— wa usaha ini adalah suatu perusahaan, oleh karena. itu norma2 perusahaan harus diperhatikan, sisa keuntungan jang dapat disumbangkan kepada daerah untuk menambah— sumber keuangan harus. ada. Dengan dalih untuk penje lenggaraan kepentingan umum bukanlah dimaksud untuk memperkuat alasan apabila perusahaan ini menderita ke rugian2. Dengan adanja kerugian2 berarti bahwa perae rintah jang mengurus-i-umah-tanggapsendiri harus menutupinja dan untuk ini berarti akan membebankan pula penambaban padjak.-daerah, ini berarti semakin membe ratkan kepada rakjat sehingga dengan demikian funs3 ip e ru s a h a a n daerah ini mendjadi hilang sama sekali. B a Se sumb€r-ken.?:ngan telah hilang sebab tak memperoleh keuntungan tetapi sebaiknja aalahaa mangurangx pendapatan dari sumber2 keuangan jang lain, sedangkan fUngsanja sebagai penjelenggara kepen tmgan hil&ig pUi ;i ^arena dengan kerugian2-nja tfl'll ..iCn(lgQ.d± hilang pula karena pada hakekatnja mala han menambah beoan jang iebih berat kepada rakjat, Selain.itu unsur2 kstidak adilan djuga ada sebab2 o— rang-orang jang kebetulan tidak ada kesempatan untuk— memperoleh kenikmatan dari usaha perusahaan daerah itu ikut pula menanggung beban kerugian2 tersebut diatas. Perusahaan-daerah jang bersifat ekonomis ini dibedakan dengan perusahaan djenis jang pertama ialah karena dalam perusahaan djenis bukan dimaksud untuk menjediakan \usaha2 jang bersifat laelajani kepenting an umum dengan langsung, tetapi semata-mata adalah un tuk mentjari tambahan pendapatan daerah. Pada dasar nja perusahaan ini lain daripada djenis perusahaan-oa. erah jang bersifat penjelenggaraan kepentingan-umom
jaitu mentjari keuntungan. Semua kekajaan alam jang ada didaerah dal am Jial belura. diusahakan oleh negara pe-laerintah-jang-mengurus-rumah-tangga didaerah wadjib- me ngusahakan sehingga bermanfaat bagi .kepentingan bangsa. Dengan diusahakannja sumber2 kekajaan alam jang sebanjak-bi:njaknja maka tidak akan ada kekajaan2 alamterbuang atau terbengkalai dengan sia2., dengan dibuka nja, sebanjak inungkin perusahaan2-daerah. djumlah penjtangang^utan didaerah dapat pula "ditjagah, pendapataa-na sional mendjadi meningkat, Lain daripada itu hasil pro duksi djuga bertam'bah meningkat al'iran-barang2 konsumsi dalam'negeri mendjadi b-3'rtambah pula. Apabila kalau perusahaan-daerah itu mengenai barang2 export akan menambah pula somber de'visa. diluar negeri. P embangunan-negara termaruk pembangunan daerah tanpa di dil'ftagfeangSa perusahaan-daerah disamping' perusahaan ne gara, djuga asas otonomi daerah jang seluas-luasnja * (hal ini nanti akan diuraikan dibelakang) tanpa diluaskanrija perusahaan daerah, ■keseiauanja itu tidak akan raera peroleh hasil jang maksimal. • • ...... D..Padjak-negara atau pendapatan-negara jang lain2 jang diserahksii. kepada. daerah ; •; Meskipun sudah diadakan ..peiibagian antara su!nbyr2 keuangan negarr. dan sumber2 keuangan daerah, termasuk dalam hal ini termasuk djuga penfoagian padjak-negara dan Padjak-daerah, tetapi untuk raenambah pendapatari da erah, dengan undang2 dapat sadja ^padjak-negara .3ebagian atau seluruhnja diserahkan kepada daerah. Hal ini berla ku djuga dalam hal pendapatan.2 negara jang lain2nja da pat sadja sebagian atau seluruhnja dengan undang2 diserahkam kepada daerah. Selain daripada itu dirauka sudah didjelaskan bahwa lapangan padjak jang telah mendjadi padjak-negara padadasamja tidak boleh dipungut lagi dengan padjak-daerah. Tetapi meskipun demikian ada pula kemungkinan kepada da erah untuk dibolehl:an meinungut-tambahan kepada padjak negara.
Pungutan tambahan terhadap padjak-negara oleh da erah disebut "pungutan-opsen". Pungutan-opsen hanja diperbolehkan oleh pemerin tah lokal-jang-mengurus-rumah-tangga sendiri terhadappadjak-negara atau padjak-daerah jang atasan-. Peimingut an_-opsen oleh negara terhadap pemsrixLtah-lokal-■jang-me ngurus-rumah^-tangga-sendiri} atau.oleh. pemerintah-lokal -jang-raenganas-rumah-tangga sendiri jang-tingkat atasternadap padjak daerah dari rumah-tangga-j ang bawahan, tidak diperkenankan. '■Pemungutari opsen ini dalam slstimatik sebenar-nja adalah termasuk sumber2-keuangan-daerah jang~lain2-, jg. akan.diuraikan dibawah. „E. Gandjaxan, Subsidi dan Suiabangans Peiap,t*int,aJa piaat dapat pula iTiembeg.ikan bantuan ■tasibaiian pendapatan kepada daerah^-dengaiximemberikaii se djumlah uang jang disebut dengan 11gandjaxaiiFj ’’subsi— di" dan "sumbangan”. Untuk men jeragamkan pengertian daripada gand jaran, subsidi dan sumbangan dengan pengertian perxmdang-undangan maka disini akan—diambilkan -.pengertian jang diberikan oleh pendjelasan dari undang2 JiHentang Pokok pokok pemerintahan Daerah Tahun 19561' j£ltu undang2 Wo 1 Tahun 1957. Dalam pendjelasannja jchusus pa3al. 58 ada dikemukakan i l) Garidjaran*. . G aridjaran. •ialah djumlah uang jang diserahkan kepada daerah berhubung dp-qgan kewadjxban menj eleriggarakan tu gas Negara atau djuga berhubung tugas negara telah men djadi urusan rumah tangga daerah, b) Subsidi. : Subsidi ialah bantuan jang. diberlkan -gekepada daerah untuk pen jelenggaraari usaha2 daerah jang biajanja me lampaui kekuatan keuangan daerah. c) Sumbangan : Sumbangan ialah bantuan jang diberikan kepg.da dae rah untuk menutup kekurangan anggaran keuangan daerah,
i&lah karena keadaa# luar biasa jang mengakibatkan bah wa daerah mengalamX kesu}.itan 'keuangan., F. Sumber2 keuangan- daerah lainnja Selain daripada sumber-2 keuangan tersebut diata-s, pemerintahan-lokal-jang-mengurus-ruoah-tangga-sendiri masih ^lungkin"dapat memperoleh. pendapatan atau tambah— an'pendj.patan dari sumber2 jang lain2-nja, misalnja se perti jang diatas dalam sub i| P, telah diuraikan jaitu pungutan opsen terhadap padjale negara atau padjak-dae rah ata,can, sumber lain misalnja pindj&man, pendjualan terhadap barang2 milHe daerah, penjewaan terhadap barang2 mil"He daerah, sumbangan2 luarvbiasa daripada pen ' duduk,, jajasan2 dan lain2 usaha jang sesuai dengan kepribadian bangsa. / g lb rtciguwasaa terhadap -penjslenggaraan-urusah-rumah-tangga-dacrah : Dimuka sudah didjelaskan bahwa hubungah antara pe moriu-tahan-lokal-jang-mengurt.s-ruinah-tangga-sendiri de ■ngsn "pemerintali-pusat atau :dengan pemerintahaa-rlokal jaug-ften^ihis-rumah-tangga-sendiri- tingkat atasannja tidak dalam hubungan mendjalankan perintah, Penjolenggaraan urusan2-rumah-tangga-sendiri pada prinsipnja adalah dilakukan oleh peraerintahan-lokaljang tegak berdiri sendiri, segala'sesuatu aiselenggarakan ata.s dasar kebidjaksanaaii dan .inisiatif sendiri, Tetapi walaupun demikian itu tidak berarti terlopas sama sekali dari garis2.jang telah dit-entakan" oljh/ pemerintali-negara atau djuga dari pemerintaiiah-lokal-' jang-mengurus-rumah-tanggarsendiri;. ,m Dengan adanja beberapa tingkat pemerintahan-lokal -jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri disaiuping adanja pemerintahan-negara maka pada suatu daerah terdapat be berapa pemerintahan jang dapat menentukan sendiri ke bidjaksanaannja*. Sebagai misaJL seperti di Indonesia mo nurut peraturan parundangan jang kini berlaku ada 3
tiijgkat pmeriJi'bahan-lokal-jang—iaengurtLs—x'Uin^li—tangga.^enairi disamping pemerintah-pusat, oleh karena pada Setiap wilajah negara akan terdapat- adanja -4 matjaa pemerintahan, Walaupun seperti dimuka sudah didjelas kan bahwa telah diadakan pembagian mengenai urusgn2 — nja daripada masing2 pemerintahan tadi, naraun untuk mendjaga agar djangan saxapai adanja penjelenggaraan jg bersimpang-siur serta segala sesuatu perlu berdjalan sebagaimana mestinja maka mutlak perlu adanja pengawas an, Pengawasan itu dapat dilakukan oleh pemerintah-pu sat sendiri tetapi disamping itu dapat pula dilakukan— oleh pemerintah—lokal.—jang—mengurus—rumah—"tangga—sendi ri tingkat atasannja* Kita mengenai adianja dua matjam pengawasan jaitu pengawasan jang bersifat !,preventif" dan pengawasan jg bersifat "represif" • ^ A. Pengawasan preventif : Pengawasan—preventif ialah untuk xaentjegah sebe — lumnja agar djangan sampai terdjadi penjimpangan2 be— njelenggaraan urusan rumah—tangga—sendiri. Pengawasan— _dilakukan terhadap "hal2 tertentu" maka keputusan— daripada pemerintahan-lokal-jang-niengurus-rumah—tangga -sendiri hams terlebih dahulu ineminta; pengesahan dari pads, peraerintahan-pusat atau pemerintahan-lokal-jang nengurus~rumah-tangga-sendiri tingkat atasannja. Sebe lum pengesahan itu diberikan maka keputusan tersebut belum boleh iiilaksanakan. B. Pengawasan-represif : Pengawasan—represif ialah untuk mentj abut atau membatalkan atau setidak-tidaknja mempertangguhkan ke putusan pemerintahan-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga-
sendiri apabila ternjata ada suatu keputusan jang ternjata bertentangan dengan kepentingan umum, I/ndang-undang-Dasar, dan'peraturan perundangan dari pemerintahpusat atau pemer intah-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga -sendiri tingkat atasnja.
Untuk melakukan pengawasan ini, balk pengawasan preventif maupun' pengawasan-represif 'akan ditundjuk ”alat—perlengkapan" pemerintah—pusat .atau pemerintah— lokal-jang-mengurus-rumah-tangga—sendiri tingkat atas Untuk melakukan pengawasan tersebut. C. Pengawasan-umum : Selain daripada kedua matjam pengawasan tersebutmaka perlu pula diadakannja pengawasan umum agar sega la sesuatu dapat berdjalan sebagaimana mestinja. Pemerintah-pusat atau pemerintah-lokal-jang-mengu rus—rumah—tangga—sendiri tingkat—atasannja dapat menun djuk alat-perlengkapan jang tertentu untuk melakukan penjelidikan dan pemeriksaan. Pemerintah-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga-sendi ri wadjib memberikan keterangan2 atau pendjelasan2 mengenai segala sesuatu jang diminta oleh alat-perleng kapan pemerintah-pusat ataupun alat-perlengkapan - daripemerintah-lokal-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiritingkat atasannja jang diberikan tugas untuk mengada kan penjelidikan dan pemeriksaaan tadi, Keputusan tentang persslisihan antar pemerintahan-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri. Selain pengawasan2 tersebut diatas maka untukmendjaga apabila ternjata ada perselisihan antara pemerintah2-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri selalu akan ditundjuk pula alat perlengkapan jang diberikan we wenang untuk memutuskannja sehingga ada penjelesaian terhadap perselisihan ini. Jang dimaksud dengan perselisihan antara pemerin tah-jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri ialah bukan per selisihan antara pemerintah2 jang-mengurus-rumah-tangga-sendiri tingkat bawah dengan pemerintahan-jang-me ngurus-rumah-tangga-atasannja atau dengan pemerintah pusat. D.
§ 17 Asas pen jelenggaraaii-tirtvsan . rumah—tangga-sendiri jang luas s Sebelum kita msmbit jarakan "tentang asas ini, niakg' terlebih dahulu perlu kita men.julangi kembali beberapa hal jang telah kit a. bitjarakari dal am paragrap2 sebelum ini* seke.aar antu^c raemudahkan dalam akan membitj arakan . asas ini. ! ■ '
tahan pola pemerintahan—lokal—administratif., ini berupe. peme rintahan-anmm-pusat-dxda'erah (di Indonesia dikenal clen&an nama Pemerintahan Pamong Pradja). dan pemerintahan -chusus-pusat-didaerah jaitu djawatan2 pusat didaerah sebagai realj-sasi daripada -asas dekonsentrasi, disam seD~g-4 rea lisa a i daripada asas—desentralisa— ' ^derail dibent-dli ou.la peTieriui^ahan-lokal-jang-me . -^io-rymah^-fcangga-*- ’.ndiri, !' jjuas-tid^aija ( 3 ^ikitnja) ‘urusdxi2 negara— jc^g terdapat didaer-xr, diaarahkan kepada peaierintah-lokal-jang-menguruo~ru;uci;.-tangga-sendiri sebagai • urusan-rumah-tanggan^ .•?.adalal- tergantung daripada -poli talc masing2 negaranja. Semakin bunja^ n:raissn? -^jelsnggaraan negara jg. terdapat dxdaer^ dxserahican kaoada peaariiita^oKVL.- ^ang-menguras-rumah-t-n-^-sendiris~b-'--• ■ ^ 1 '-u_ mah-tangganja berarti vyl-s vv. •fA“'u~ i •cd- d'/v-jralT. , ciicuii mendj^.di seinai in f t©2*2ciioailwa x'cing uruson2 ousdt1 .w , ^erabentukan pmorintahan-lok.at lane ifiragu^s-ru'man-tangga-sendiri bnr! M+» u • vi m ? • nja nd'j]
teuigan rakjat, ini-uberarti bahwa kehendak rakjatlah - ■ jang menentukan .didalanrtangkatan jang^terachir. Mak_- _ sud jang lebih dalam daripada -asas ipi ialah agar di-^dalsim-penjelenggaraan negara 'dapat diwudjudkan tertja painja tjita2 j^g^ merupakan...suaraIhati*darip2ai^_ rak- . •jatnja.' \ : Untyk '.dapat mewudjudkan tertjapainja tjita2 jang merupakan "auara hati daripada rakjat, m ^ a rH.^ija mung kin apabiia rakjat diadjak berbitjara-pula'dalam ;pe njelenggaraan pemerintahan negara, atau djuga!:peJ&ata an lain itu hanja mungkin apabila penjelenggaraan'pemerintahan negara dipergunakan asas demokrasi. ' /vLazinmj.a penjelenggaraan asas demokrasi ini, pa da.nxaga sekarang ini/ dilakukan ;dengan 'setjara tidaklangsung-.. Ikut ser,tanja;rakjat didalam..penjelenggara- • an .pemerintahan negara dilakukan'_dengan'Jieldlui-sis - ) tim perwakilan. I^kjat meffeindjug'■wa&>.12 rSkj^t dan 4H. keniudian•dianggap merijuarakan suara hati .rakjat. Tempat dimana v.qk.il2 rakjat- ini ber kumpul untuk diikut sertak'an m?&bitjarakan .penjeleng''^araan ^negara dimairiakari 1,badan •perwalcilan’ ;..rakjat.”. Itulah sebabnja inengapa dalam negara2 demokrasi. diperlukanadan ja badan atau badan2 p.erwakilan rakjat.. .Untuk dapat menjelenggarakanjpemerintalian negara jang demokratis jang seluas2-nja, maka kiianja tidak1ah' akan mentjapai maksud jang mailsim^l.xaanakala pengikut serta dalam pembitjaraan penjejenggaraan pemerintahan negara kalau' itu hanja .dil.okukan' ditingkat pusat sadja. . .Agar dapat mentjapai maksud-.dari /tudjuannja semak simal mungkin miaka! pengikiit'-ser.taorr rgkjat .didalara p pembitjaraan penjelenggaraan n.egar^-tidak hanja dipu-sat pemerintahan negara, tatapi djuga :dalam penjeleng garaan urusan2 negara jang terdapatr;didaerih,' dengandemikian dapat diharapkan dalam ..penjelenggaraan urusan2 jang.terdapat didaerah-’dapat ; pula dises'uaikan de ngan keadaan gituasi setempat Vsel*ta- pula sesuai de ngan kemauan daripada rakjat-:5et.empat. Untuk iftilah aaki didaerah perlu dibehtfok-^.p^or^tSan-jang-mengu'
f Yus-rumah-tangga-sehdiri:Jang- demokratig dan ini ber u> artd bahwa harus dibenfcuk pula adanja badan2 perwakil ^jan didaerah. 2 *-':i i&an tetapi m m ^ a ^ T a .tirosaii^'jang..didjadikan gobagai-\irusan2 ryrakh-^tangga-^endiri- itu ketjil- sadja. , | sedikit sadja, maka pelaksanaan asas demokr-asx _ jang 1 luas tentu sadja tidak akan mentjapai maksud. dan "budjuannja dengan maksimal. Untuk dapat mentjapai m a k . sud dan tudjuan ini maka uinaan2 jang did jadikan so-bagai urusan-rumafi-tangga-s endiri barus seliias iaung — ■' kin* Asas jang akan memberikan \irusan2' didaorRh seluas-luasnja mendjadi" ujnisanQrumah-tanggsi-sendirl *35 ae. but "asas penjelenggaraan—rumah—tangga— se5h.T3a.#?=—nja" , atau dapat pula disebut dengan-"asas otonomi jang se— luas2—nja, atau disamping- itra dapat pula disebut de— ngan "asas-desentralisa&i' jang Se-luas2-nja" .■
Di Indonesia, semendjak Pemerintahan'-Indonesia-.: i-\&rdeka, asas penjeienggax-aan-rumah-tangga jang- seluas-luasnja adalah merupakan soali jarig prinsipxxl, hal ini adalah-sohubtmgan pula- bahwa' bagl-barigs.a Indones- •. sia asas demokrasl adalah merupakan asaS .jang prinsi- . •piil pula. Dari penjelenggaraan ketatanegaraan sedjale ■ d^lam:. tahun 194-5 menundjukkan adanja perkembangan-2 jang menudgu kepada penj'elenggaroan asas tersebut. di~atas, meskipun sarapqi dorigan h
mum" (L.H. No. 96'tahun 1963).
’
a.
Dengan dinjatakan mulai bsrlakunja Undang-undangtersebut diatasj maka semua oirilsan2:.-jang; m§ndjad.i. tu-r gas daripada pemeriiitahan Pamong-Pradja, ketjualx bebe rapa hal, diserahkan kepada Pemerintah Daerah-(Pemerih tah—l.okal-jang-mengurU‘ S'~inmgh-tangga-sendiri). 'Sedang kan terhadap jang diketjUalikan meskipun masih tetap a kan dipelihara oleh pusat sebagai urusan2 pusat, teta pi dalam penjelenggaraan lebih landjut tidak- pula, dise rahkan kepada~Pemerintahan.Pamong Pradja lagi, tetapiakan diserahkan kepada alat-perlengkapan lain, sehingga dengan demdkian praktis Pemerintahan Pamong Pradjamendjadi kehilangan seluruh tugasnja. Oleh karena itu setjara Undang2 boleh dikatakan bahwa sedjak saat itu sebenarnja Pemerintahan Pamong Pradja telah dihapuskaiv Hal ini nanti akan dibitjarakan lebih landjut dibela — lcang. -1 Dalam rangka menudju penjelenggaraan-rumah-uangga —daerah jang.s^lu^s2-rija, dalam. Sidang ke-IV daripadaMadjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ada pula.mengeluarkan keputusannja mengenai hal ini, jaitu dalaia Ketetapan M.P.R.3. .Nov iKl/ivI.P«R.«S./l966. . Pasal 1 -Ketetapan tersebut menentukan % 11 Mermgaskan kepada Pemerintah bersaiaa2 D.P ,R, G.R» untuk dalam waktu jang sesingkat-singkathja memberikart- otonomi seluas-luasnja kepada- Daer4h-2, ; sesuai dengan djiwa dan isi Undang-undang Dasar 194-5, tanpa mengurangi tanggung-djawab Pemerintah1. Pusat dibidang perentjunaan, koordiaasi,dan penga; wasan terhadap Daerah-daerah". ’J Pasal 2 Ketetapan tersebut menentukan : "Untuk. melaksanakan otonomi seluas-luasnja se . mua urusan diserahkan kepada daerah, berikut se — mua apparatur dan keuangannja, ketjuali hal2 jang bersifat nasional jang alcan diatur dan ditentukan dengan Undang-undang". Membatja ketentuan2 tersebut diatas, untuk melaksanakan penjelenggaraan i-umah-tangga-daerah jang seluas-luasnja akari ditjapai dengan menjerahkaa semua
urusan2 sebagai urusan .rumahr-tai^jga—daerahj ketjuali hal2 jang bersifat Nasional jang akan diatur diaii dit-eii tukan dengan undang2. ■ ' ’ ••Djadi manakala program.''tersebut dilaksanakan ber— arti.bahwa.hanja; urusan2 jang bersifat, Nasional jang itu masih akan' tetap. dipelihara. sebagai^urusari pus&t tentu'skd'ja akah dipelihara.:oleh pjavatiin2 Pusat dida— er-ah.lerhadap^'■imisan2 selebihnja,,^faiig tidak. feersifatWasicaaal akan diui-us oleh PeaerihtaH^lokal-jang—mengurus~rumah-taxLgga*-daerah •sebagai ,urusaii-ruina.h-tanggan ja sendiri. Urusan2 jang bersifat Nasional. .akari diabur de ngan undang2. 'Apabila dalam penjelenggaraan sudah sanipai pada; titik ini, maka ini berarti terdjadilah perobahan sistim dalam hal tjara mengatur urusan2 pusat dan^urusai^. daerah.
Kalau seraU'a-dalam ketatanegaraan Republik Indone sia jang berbentuk Kesatuan ini dipergunakan tjara pern bagian, bahwa urusan2 jang terperlntjI'itu'ada pada pe merintahan-lokal ‘(jang mengurus-ruiaah-tangga) sedang .kanresidu-power ada pada -pemerintah—pusat, riialca da— lam sistim Jang dxrentjanakan. oleh. ketetapan iiadjelisPermusjawaratan Rakjat Sementara ini dipergunakan tja ra jang sebaliknja" jaitu urusan.2 pusat didaerah (urusan—urusan jang bersifat Nasional). itu jarig 'diperintji— dengan undang2, sedangkan rcaid u-power adi pada peme rintah-lokal.
-
f janS ini, berarti bahwa apabila ^-MJAQ 3
Pada masa sekarang ini, dimana Ketetapan Kj?..R,S. No.XXl/MPRS/1960 tersebut diatas masih baru inerupakangaris besar haluan Negara jang mertunggu pelaksanaannja, adalah masih terlalu pagi untuk menjatakan bahwa Indo nesia adalah termasuk salah satu tjontoh daripada negara2 jang mempergunakan tjara pembagian urusan/wewe- nang dalam Negara Kesatuan jang tidak mempergunakan tjara lazim, jaitu urusan2 jang terperintji ada padapemerintah-lokal sedangkan residu-power ada pada peme rintah-pusat. m Memang sebenamja dengan dikeluarkannja Ketetapan MPRS No.Xa I/MPR3/l960 ini Indonesia'telah menemukan. tjara jang diharapkan sesuai dengan situasi dan kondx— si Indonesia. I. Negara Indonesia adalah terdiri dari daerah2 kepulauan jang amat banjak, dan meliputi ± 110 djuta rakjat jang tersfebar diseluruh pelosok tanah air de ngan keadaan" didaeralmjd masing22ji serta adat istiadatdan kebutuhan. jang tidak sama. II. Potensi Pembangunan rlasional tidak hanja terdapat dipusat tetapi sebagiaa besar djustru terdapat didaerah. Dengan bentuk Negara kesatuan dengan sistim penje lenggaraan rumah-tangga-daerah jang seluas-luasnja he— berapa hal tersebut diatas dapat memperoleh perhatl&n jang sewadjarnja. Sementara itu untuk menjelenggarakan sistim tersest diatas beberapa hal masiii perlu memper oleh perhatian jaitu misalnja : Bahwa untuk menjelenggarakan rumah-tangga-daerah-^ jang seluas-luasnja, tentu sadja harus dipergunakan ta ta-tjara, t'ehnik, pengetahuan jang modern, tanpa ini berarti tidak mungkin maksud dan tudjuan ini dapat ter tjapai dengan maksixnal. Dalam. kenjataannja pada masa sekarang ini tenaga2 fnuda jang telah memperoleh pendidikan ternjata belum banjak dise-rtakan dalam pembangun an daerah. Penjelenggaraan runah-tangga daerah jang se luas-luasnja adalah berarti pula pembangunan daerah,te tapi tanpa disertalonnja tenaga-muda jang berpendidikan, faasilnja tidak akan mentjapai maksud dan tudjuan
Seluas mungkin. Hal ini adalah merupakan •ban'tangacn bagi para pemuda' terpeladjar, chususnja para maiiasiswa , ‘rfol.^Tn rangka dhaxma—bhaktinja kepada Nusa dan. Bang 3a xaelaksanakan Aroanat Penderitaan Rakjat.
SA3 II. PxCRKEi'lBiiNGAN PEMERINTAHAN-LOK fll. DI INDONESIA BERDASAR PERATURAN PERIIN- DANGAN SAMPa I DENGAN SjSBELUM UNDAHG2 No. 18 TAJTCJN-1965. Undang-undang jang sekarang mengatur tentang pemerin tahan-lokal.ialah Undang-undari'e. Ho.l8 tahun 1965 tentang :
'1Pokok-pokok ? iii^anan Daenu", dilengkapi dengan llndang -uridans Mo .19 tahun 1965 tentang "Desapradja", maaing2 mu lai Derlaku pada hari diundaagkannja jaitu tanggal 1 Septem ber 1965. Untuit dapat menguraixan tentang pemerintahan lokal bar dasar kedua vndang.-undang tersebut perlu menindjau terlebih dahulu potKjintahan-lolcal mahurut poraturan perundangaw se-
f
bf eS . t ", " v ’■/
f i - k c pamarintahan-lokal Lmn-ut jang fakarang ini mertti^van per-
/Z&i&ngan dari -penerintahan-lokal jang sebelumnjao Meskipun sudah djelas bahwp. diadakan pergantian dengan peraturon jg.. -bc-.ru diiaakpud4lincufe;_menxperbs.harui pr?raturan2 jsng^laiiia, sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu sisti1^ pemerintahan -lokal jang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan djaman, 'tetapi unjur2 lauia tentu tidak akan dibv ,n.g be^itu sa dja. Selain daripada itu didalam akan mengaiakan peraturan2 baru tsntu akan dip^rtinbangkan pula keadaan2 jang lama tentang keTr\ungkinan2 pelaksauaannja. Oleh sebab itu akan be sar marifaatrja menindjau keadaan2 atau peraturan2 jang lama
sebelum menj elidiki peraturan2 serta pelaksanaannja darlpa— da jang baru. Kesulitannja ternjata bahwa peraturan perundangan sebe lum ini mengenai premerintahan—lokal di Indonesia taengalamai berkali—kali perobahan sehingga ssringkali sesuatu peratur— an jang ternjata belum lagi selesai seluruhnja dalam pelak sanaannja telah. mengalami perobahan^ penjempumaan .bahkan kadang2 pergantian sarna sekali dengan peraturar jang -baru. Kesulitan lain bahv/a p-ratursnSLipemerintahan—lokal se— belum ini ternjata djuga tidak terkumpul didalam satu peraturan sadja, tetapi tersebar didalam beberapa peraturan-per undangan. Berhnbungan dengan kesul itc-'n2 tersebut diatas tentu ti dak mudah untuk memperoleh gambaran tentang pemerintahan—lo kal sebelum ini. Meskipun demdkian akan ditjoba dan dalam hal ini akan dimulai dengan pemerintahan lokal pada pasa Pe merintahan Hindia Belanda walaupun hanja dalam garis besardan dibatasi ‘sekedar mengenai sistimnja sadja jang d4 .i d* anggap.penting. | 18 Pemerintahan-loko.1 pada masg. Pemerintahan Hindia—Belanda s A. Pemerintahan-lokal-administratif * '(Pemerintahan-Pangreh-Pradja) : Pada mulanja pemerintahan Hlndia-Belanda hanja m^nge .nal pemerintahan-3o k a l -administratif sadja, ialpun ha nja pemerintahan-rlokal-administratif djenis jang v.7ram= sadja„ Pada waktu itu djawat&n2 pusat masih sangat sedii-it sekali djvunlahnja* Boleh dikatakan hairoix- segalT. urusar. didaerah diselenggarakan oleh pemerxntahan-rlo kal-administratil'--umum jang'®firupak-?n tjabang Pemerintah-Pusat Hindia-Belanda dialerah0 Pcmeriitalian ini dilaku’caii oleh pegawai2 PanjrehPradja oleh karen^ itu pemer..ntahannja terkenal pula dengan nama Pemerintahan Pangreh-Pradja. (Dikcmudian hari pada masa keraerdekaan dalam perkembangan jerikutnja dikenal dengan nama Pemerintahan Pamong-Pradja).
Pembentukan Pemerintahan Pangreh—Pr$dja ini ada lah merupakan pelaksanaan daripada asas dekonserrtrasl3ang pada waktu. itu dilaksanakan dengan antat luas, 0leh. karena itu dapat dibajangk.an bahwa kekuasaan Peme rintahan Pangreh Pradja ini; amat besar sekali sebagaialat-pusat didaerah. Djawatan2 pusat lainnja masih Scdikit sekali djuiniahnja dan inipun selalu bera.dc,. dxbowah. koordiiwsi dari pemerintahan 'Pangreh-Praaja * Xekua3aan pemerintahan Par..greh pPradja harapir meliputi seluruh segi2 p5hjslen;;garaan. psaifsrintahan didaerah jai tu segi kcojaanaii imniin, segi kesedjahteraan, kemakmuran pendidikan dan sebagainja. Pemorint._nan Pangreh-Fradja ini ada bertingkat tingkat sehingga terdapat tingkai:-2 daerah-pe.ierintahan ? un^i'ah-Prad ja.
^-a>:at mendjelang perang dunia II, tingkatS daerah pGKifc.rintahan Pangreh-Pradja ini adalah sebagai berilcut: ~Jx iJia^a dan i/ladura dibagi mendjadi 3 daerah-peme rliitahan. tsoigx-fch.-Pradja, jang tertinggi disebut dengan n&~aa ’'uewest" atau dapat djuga disebut "Provinsi" atau 1'Gubemur-'ja". Gewest ini dipimpin oleh aeorang kepala— peziiriritaLan jang bergelar "Gubemur" (Gouvernour) . Ge vest melipati beberapa "Karesidenan" (Eesidensi) jangfj.pi3.pin oleh seorang "Residen" (Resident) * Karesidenan dibagi -asnajadi beberapa "nfdeling" jang dipimpin oleh seorang "Assisten-residen" (Assistent-resident) tetapi bersamaan itu pula dengan wilajah jang sama ter dapat pula pemerintahan jang dinamakan "Kabupaten" (Re genschap) jong (lipi&pin Oj si: n<‘0rtmg '’Bupati” (Regent) din clah seoranf "Patih’i. Kabupaten dibagi laefj_ mend jadi "Kuv/edanan,! (D.isfcrict) jang roasing2 dipj-’ ^a— pin oleh seorang 1,.Tjroaatf0 (Asistent-wedana) • Ketjamatan2 ini iaasin»2 meliputi beberapa "Dosa11 jang dipimpin oleh sem*arig "Kepala desa". Biluar Djawa dan Madura susunan tingkat2 ini agak berbeda sedikit jaitu "Gewest" jang dipimpin oleh seoran-ry "Gubemur (Gouvernour) 'dibagi mendjadi "Karesi-den an-karesidenan (Redidansi) jang dipimpin oleh’"Residen" (Resident).
Karesidenan dibagi mendjadi "Afdeling2" jang dipimpin oleh seorang "Asisten-residen" (Assistent-resident)... Afdeling dibagi mendjadi beberapa "Onder-afdeling" jg dipimpin oleh seorang "Kontrolir (Controleur) atau *'1 "Kepala-onder-afdeling". Onder-afdeling dibagi lagi mendjadi "Kewedanaan" (District ) dipimpin oleh "Weda na" atau.- "Demang", dan selandjutnja Kawedanan ini di-r bagi niendjadi "KetjamatanS" (Onder-district) dipimpin oleh-seorang "Tjamat" (Assistent-wedana)» Tiap2 ketja matan meliputi beberapa "Desa” atau "Marga", atau "Ku ria" •atau:."Nagari" atau nama lainnja jang masing2 di pimpin oleh seorang :"Kepala Desa/Marga/Kuria/Nagari dan lain-lainnja0" ' Baik untuk Djawa dan Madura dan diluar itu. untuk djabatan2 Gubernur. Residen, “asisten-residen dan Kon-. trolir dipegang oleh bangsa Belanda, sedangkan untuk djabatan2 lain dibawahnja dipegang cleh bangsa IadoneSengadja untuk nana2 tersebut disini k:>ta Indonesiakan sepandjang dapat kita ketcmukan bahosa Indonessianja daripada nama2 tersebut diatas, sekedar untuk meiaudahkan bagi jang tidak lagi dapat memahami bahasa Belanda*, t Dari Gewest sampai dengan Ketjamatan itulah sebenarnja jang dapat disebut dengan pemerintahan PangrehPradja. -Sedangkan Desa?/MarSa/£uria/Nagari/dll. tidaktermasuk djenis pemerintahan Pangreh-Pradja. Hal ini nanti akan diuraikan dibawah (Lihat sub.paragrap C), B. Pemerintahan jang mengurus-rumahtangga-sendiri bentukan PemerintahI •• Hindia—Belanda. • Selain daripada pemerintahan Pangreh-Pradja jg. tumbuh bersama Pemerintah Hindia Belanda, dimana pada masa2 mendjelang perang dunia II susunan tingkatannja seperti‘telah diyraikan dimuka, pada tahun 1903 dengandikeluarkannja Descntralisasiwet (Ind. Stb. 1903 No. 329) oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuk pula pemerintah2-lokal-jang-mengurus-ruiaah-tangga-sendiri di be berapa daerah.
fc^entralisaai vet 1903 ini rupa2nja dianggap kil rang syopprna oleh karena itu kemudian diadakan peru-*bahan peraturan jang memberikan ini jang lebih. luas ri.nl hal penjelenggaraan urusan rum3h-tangga sendiri jaitu dengan- Bestuurshervormingswet tahun 1922 (3nd« Stb. 1922 No. 216). ‘ Berdasarkan Bestuurshervoi’ mingswet 1922 ini diDjawa dqn Madura kennidian dibentuk pemerintahan-lokal -jang mengurus-rumah-tangga-sendiri jaitu ’,Frovinsi,, dan 11Regenstchap" dengan daerah2 jang sama luas de ngan daerah pemerintahan Pangreh-Pradja jaitu Gewest (baru) dan Kabupaten jang bersangkutan. Provinsi dia— tur lebih landjut didalam Provincie-ordonnantie (Ind. Stb.. 1924 Ho.78, perubahan rterachir Ind. Stb.194-0 No. 226, 251) , sedangkan untuk Regenfcfechap diatur lebih landjut dalam Regentschapordonnantie (Ind. Stb.1924 No. 79, perubahan terachir Ind. Stb. 1940 No.226) . Selain daripada itu dibeberapa kota di Djawa dan Madura, dengan daerah seluas kota jang bersangkutan , dibentuk staatsgemeenten (kotapradja2) untuk ini dia tur lebihjlandjut dalam Sta.dtsgemeenteordonnantie (Ind. Stb. 192.6 Ho. 265, perubahan terachir dengan Ind. Stb. 1940 No. 226 dan Ind. Stb. 1948 No. 195), Untuk daerah2 diluar Djawa dan Madura djuga-di — bentuk pernerintahaix2 lokalpjang-inengurus—rumah—tangg& -sendiri dibeberapa daerah. Tetapi pembentuknnnja ter njata masih didasarkan kepada Desentralisasiwet 1903 sadja jaitu jang disebut dengan "groepsgemeenschapen" jang aser-jtyyj j uas dengan daerah pemerintahan S-VlgrGh-pradja Karesidenan, dan peMjentukannja diatur lebih landjut didalam Groepsgemeeiiechapsordonnantie (Ind. Stb. 1937 No. 464, Ind. i?tb. 1938 No.130 dan 264). ^ , Selain itu dibeberapa. kota. dengan daerali seluas koto, dibentuk pula staatsgemeenten- (kotapradja2 ) jang pembentulcannja diatur lebih landjut dalam Staatsge me©ntoor
Didalam peraturan-perundangan Hindia Belanda eebagai istilah-^tehnis..jmtuk menjefcut mengurus-rumah-tangga -sendiri dipergunakan istilah otonom (otoncmi) , oleh karena itu. untuk pemer intahannja kemudian lizim disebut pemerintahan—otonom, untuk urusannja disebut urusan oto nom, sedangkan untuk daerahnja disebut daerah otonom* Baik didalam Desentralisasiwet 1903 maupun dalam Bestuurshervormingsvet 1922, urusan2 jang diserahkan un tuk didjadikan urusan2 otonom masih sedikit sekali. Hal ini menjebabkan bahwa pemerintahan otonom pada masa Hin dia Belanda tidak popularo Ditambah lagi bahwa .jang di djadikan Kepala-daerah (Kepala-pemerintahan) untuk Provinsi ialah Gubernur jang bersangkutan, untuk Regent schap ialah Bupati jang bersangkutan, sedangkan diluar Djawa.dan Madura untuk kepala daerah (kepala pemerintah an) otonom untulc group sgemeenschappen ialah Residen, Re semuanja adalah pedjabat2 kepala pemerintahan Pangreh Pradja. Apalagi ternjata kantor2 pemerintahan-otonom adalah satu hal nrrwn atau merupakan satu kesatuan bangunan dengan kantor2 pemerintahan Pangreh-Pradja, itu se mua mendjadikan pemer intahan-otonom ini tidak dikenal oleh masjarakat umum, Berbeda halnja dengan kepala-daerah-otonom Provinsi, Regenstchap dan Groapsgemeenschappen tersebut dia tas, maka daerah otonom-kotapradja dipegang oleh pedjabat jang bergelar "Burgermeester" (atau Walikota)* Walikota adalah bukan kepala-pemerintahan Pangreh-Pra dja) (pada waktu itu). Untuk uruaan2 umum-pusat jang terdapat didalam da erah kota akan tetap diurus oleh pemerintahan Pangreh Pradja jang daerahnja meliputi kota jang bersangkutan , demikian pula untuk urusan2 pusat lainnja akan diurus oleh Qjnaatan2 Pusat jang daerah-kekuasaannja meliputi kota jang bersangkutan. Dengan kedudukannja Gubernur dan Bupati untuk Dja wa dan Madura dan Residen untuk luar Djawa dan Madura disamping sebagai.kepala-pemerintahan-Pangreh-Pradja ■’ >r. dan dilain pihak sebagai pula kepala pemerintahan-otonon* maka pedjabat2 tersebut mempunjai kedudukan jang.dualis me. Pertaraa adalah sebagai alat-pusat dan kedua sebagai
alat pemerintah-lokal-jang-mengurus—rumah-tangga-sendi ri. Dengan tjara demiklan pemerintah Pusat dapat menga uasi djalannja peiaerintahan otohom dengkn bailc. ;~■ Pada~ tiap2 pemerintahan-otonom-tersebut diatas di\ samping kepala-daerah-otonbm dilengkapipula dengan de wan-dewan-otonomi,. Pada masa Hijidia Belanda dulu pem bentukan dewan2-otonomi belum setjara deniokratis. Seba gian dari "anggautanja2 adalah diangkat oleh pemerintah -pusat atau pemerintah-otonom tingkat atasannj o., sedangkan sebagian lainnja walaupun dipilih tetapi bukan dengan tjara pemilihan umum seperti-jang lazim dipergu nakan daiam negara2 demokratis. Pe'm'ilihan ini _dilaku kan dengan setjara bertingkat ataii .dipilih oleh suatu.badan jang •terdiri dari orang2 jarig menemuhi -.sjarat-s'jarat tertentu sadja, misalnja psmbajar padjak tertentu atau QX3ng2 jang temjata mempunjai sjarat pendidikan tertentu sadja. Kepada pemerintahan otonom'-ini -ketjuali diserahi tugas2 -otonbmi jang pada waktu itu sangat sedikit seka li urusan2nja> disampiiig itu dapat djuga—kepadanja di serahi tugas2 pembantuan (tugas medebev/ind) <, Tentang Tatar belakang politik mengapa Pemerintah Hindia Belanda sediak tahun 1903 melaksanakan asas—de— sentralioaai baiklah dikemukakan disini selengkapi nja pendapat Mr.Anrah Musiimin ..sebagai berikut : Sebagai reaksi etas exes2 jang -tiiabul karena cu uur-stelsel jang 'menftokibatkan pemerasan te naga r. jat I n c p e n a n aman paksa tanam 'ill (H U ff j'ang memberikan hasil bumi untuk Peme rintah Belanda. untuk didjual dipasaran dunia, hingga menimbulkan keuntungan jang besar bagi Pe merintah dan rakjat Belanda, timbul' geraikan di Ne geri Belanda diantara orang2 "Belanda jang'progres sip, untuk mengembalikan., biarpun tidak dalam ben tuk jang kontan, hutang moril (ereschuld)' dari Ne geri Belanda, terdiri dari keuntungan jang dida pat dari pelaksanaan cultuur—stelsel lcepada rak — jat Indonesia),
Gerakan ini menjebabkan dianutnja "pilitikkenurn.ian" (ethische-politiek), jang bertudjuan fceninggikan tingkat ketjerdasan dan kehidupan sosial ekonomi rakjat..Indonesia. Pemerintah Belanda berharap dengan raengadakan proses akulturasi. mendekatkan rakjat Indonesia' pada' rakjat Belanda. un-tuk dengan. demikian memporkokoh hubungan antara "K Negara Belanda ..dan Indonesia .pada rakjat Belanda -untuk dengan demikian memperkokoh hubungan antara Negeri Belanda dan Indonesia sebagai bagian2 dari Kers&ljaan Belanda bentuk lama. Dengan tidak diduga2 ethische politik dari wegeri Belanda ini mengambil haluan jang. lain da*ri j£jig dimaksudkan .sem.ua, Dalam pertumbuhannja gerakan ini djustru;mendjslraakan «.kebangunan poli tik kaum tjendekiavan bangsa Indonesia, jang mulai Dergersk dalam..qrganisasi2 jang bertudjuan me n'ontut lebih banjak diberi hak turut menentukan a&Iam lapangan ketatanegaraan bagi-bangsa. Indone sia. Ini adalah benih.dari gerakan2; kemerdekaan jang ditahun2 berikutnja hidup dengan suburnja,ae hingga mengakibatkan kemerdekaan R.I..pada dewasa ini, Etische politiek •dari pertumbuhannja sepertidiuraikan diatas inilah menjebabkan perubiahan2 da lam ketatanegaraan untuk mengadakan pemerintahan jsng lebih intensip, asal. mulanja dengan tudjuan untuk meningkatkan tingkat ketjerdasan bangsa In donesia, kemudian untuk mengimbangi gerakan2 ke bangsaan jang dipelopori kaum tjendekiawan bangsa Indonesia*, iintara lain Belanda melaksanakan deaen tralisasi pemerintahan didaerah2, jaitu member! kan autonomie dan medebewind pada badan2 pilitik setempat *). *)• ximrah Muslimin, "Ichtisar Perkembangan Otonomi Dae rah 1903-1958", (Djakarta : Penerbit Djambatan, I960), halaman 8-9.
-.. ^DemikianXah bahwa p^Laksanaan daripada asas d.e — sentralxsasi itu adalate merupakan {>salah satu akxbat— adanja etische politjk daripada Pemerintr-han Belanda. . T-L •• Menjimpang sedflcit daripada persoslnn poko^'bah wa sebenamja makmid daripada etische-politik Pei&er-m tab. Belanda bukanlah semata-mata untuk meningkatfom tingkat hidup bangsa Indonesia sebagai balas djasa bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia, tetapi adalab merupakan kepentingan bangsa Belanda sendiri untuk me ningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar daoat di pergunakan tmtuk melajani akan kebutuhan tenaga-kerdja jang TDaok serta dxdjadikan Pula pasarah2 jang baik di rxpada barang^ haeil produksi Belanda sedial™ perkfemtoangan kapitalisme-toa' mendjadi kanitall ^ dern dan sedjalan dengan itu pula daJi S I f?S m°“ tua menudju kepada imperialism modern ~ pada achir abad 19. *) *^ 2 diruu^ax — C . F emerinltahaii.-jangi m^gUruk ruioah-
-Wkan bentjlkah Pr merintah' Hindia Belmvk (* . • dan Desa)' : ^ ^Pradja Dimuka sudah didjelask™ k k • ru dimulai oleh Pemerintah llin/K n* dese9traliea£ji ba '•1903/ W j .. WMU. tfelahda sedjsk tahun / , PitidK oei'artx bahwa sebelum waktu itu di InPon3 enggaraan pemerintahan-lokal beium sSiri!'icm3apemeT:mt^ J ^ g-niengurus~rumah-t^gga a.- Swapradja : ' Sebettarnja sampai pada. saat djatuhnja PemerintahKindia Belanda belum dapat menguasai selw-uh pemerinta han didalam arti kata jang sebenarnja untuk seluruh wi lajah Hindia Belanda. f) Batja i Bung Karno, Mengenai Indonesia Merd^ka tahun 1933 diterbitkon kerabali dalam Karya2 Bung Xarno - Kepa da &angsaku,r (Djakarta ^ Panitia Pembina Bjiya Revoulsi tahun ? ) Halaman 280 -3 0 0 .•
Keijuali perlawanan daripada putera2 bangsa Indonesia silih berganti, kenjataannja dibanjak daerah masih ter dapat penguasa2 asli jaitu Radja2 bangsa Indonesia ma-' sih mend jalankan peitferintahan. Kekuasaan.Hindia Belan da terhadap" 3aeraK2 'tersebut hanjalah formil sadja, se dangkan 'jang:Diendjal^nkan -pemerintahan- sehari2 dalam arti katfi 's'ebeAarn^a masih dilakukan. oleh-para pengua sa aseli tersebut.- • . ; ^- • Pemerintah Hindia Belanda membiarkan- kepada para penguasa tersebut untuk menjelenggarakan pemerintahannja sendiri berdksar atas hukum-aseli Indonesia. Terha dap Pemerintah. Belanda para penguasa ini telah tjukupapabila ihengak^ii kekuasaan Radja/Ratu Belanda, dan ber sumpah s-etia -kepadanja. Didalam mendjalankan kekuasaannja para:jpeiiguasa ini dibatasi oleh ketentuan2 didalam suatu per’djandjian politik jang dapat dibedakaff mendja di "perdjandjian-pendek!' ("korteverklaring") dan nperdjandjian-pandjang" ("lange-verklaring") , misalnja per djandjian-pandjang untuk Kasunanan Solo, Kasultanan Jo gja, djuga Kas-ultanan Deli, sedangkan perdjandjian-pen dek untuk Kas.ultahan Gpa^eJBone d'.s.b.nja. *)-' Dengan. demikian peida.iafi.sa*'-H±ndia Belanda dahulu dapat dibedakan adanja dua'flatjam daerah, jaitu pertama dae rah jang langsung siperintah. oleh pemerintah Hindia-^Be landa (direct bestujurd gebied) dan kedua jaitu daerah jang menjelenggarakan pemerintahan-sendiri aenurut hukuia aseli Indonesia (zelf-bestuursgebied). Daerah jg. iaenjelenggarakan pemerintahan-sendiri.menurut hukum aseli Indonesia ini dikemudian hari lebin dikenal de ngan nama "Daerah Swapradja", sedangkan pemerintahannja disebut "Swapradjai". Daerah Svapradja ini 'kepala pemerintahannja dipegang oleh seorang penguasa dengan gelar berbeda-beda untuk masing2 daerah, misalnja ada jang bergelar Sunan, Sultan, dan lain2 lagi. Pengangkatannja didasarkan -ke-
pada pewarisan menurut hukum-aseli daripada masing2 da erahnja. Kekuasaannja hanja meliputi daerahnja sendiri serta hanja meliputi kawtula aseli dari- daerah terse but. Luas dan ketjilnja daerah ada jang luas dan jang sempit, bahkan ada jang seluas sdesa seperti halnja, de ngan :"kadeinangan" di. Djawa-T-engah. Adapun urusan2njahanja meliputi urusan2 sendiri berdasar hukum aseli. jg tentu sadja berdasar perdjandjian politik daripada ma— sing2 boleh dikerdjakan oleh Swapradja. Selain daripa— da itu kepada masing2 dapat diserahi tugas unt.uk pelak sanaan daripada sesuatu paraturan—perundangan Pemerin— tah Hindia Belanda jaitu tugas. pembantuan (medebewind) . . Pada masa Hindia Belanda dahulu Swapradja ini dju miahnja sangat banjak, beratu®—ratus adanja. (I-ada ma.— sa kini ’'boleh dikatakan" telah dihapuskan jang masihada hanja tinggal pengaruh2.-nja sadja dalam lapangan kebudajaan)-. : Adanja swapradja ini pada masa Hindia-Beianda da hulu, sangat menguntungkan Belanda, sebab tanpa perlu banjak mengeluarkan ongkos untuk menjelenggarakan feme rintahan didalam daerahnja masing2, tetapi disamping itu Pemerintah Belanda dapat mempergunakannja jaitu de ngan melalui porixv.tcJrv2.nja ataupun dengan melalui tueras mGdet^v;irid. Selain daripada,itu pengawasan dapat mula dilokukon' dengan balk jaitu tjukup dengan meneaipatks*: seorang pengawas. . ° r b. Deaa. : ■ f <•
terdapat lagi bentuk ^p e m e r in jSsttg bukan merupakan bentiikan Pemerinftahan ifindia Belanda, jaitu kesatuan2-masjar aka t-hukum jang torbatfah jang meridj^lankon pemerintahon-sendiri b e r d a — sark-an atas hukum-aseli Indonesia. Kesatuan-masjarakat ini tunbuh. sudah sedjak scsnula ;Sersama2 :dengori tumfcuhnja rnaejarakaTnja di daerahnja. Kesatuan-masjarakat ini di Djawa, Iladura dan Bali disebut dengan nama "Desa,! tetapi untuk daerah2 atau ba
bagian wilajah jang lain sering pula dipergunakan nama lisalnja di Sumatera disebut nama Kampung/Mukifi/
Negeri/Marga, di Kalimantan disebut Kampung/Temenggung an, di Sulawesi disebut Wanua/Distrik/Pekasoan, di Nusatenggara Barat disebut Bandjar/Lomblan, di Nusateng-r gara Timm* disebutfMaiioa/Lar£liftgu./Kenaiari/Keftaran/Kedatoan/Kedaluan, di Maluku-dan Ifrign Barat disebut Goa i/Koana/Nagary *)ya&au mungkin masijfi. ada nama lain la&i jarig bel-um disel^tkan diatas. Begitu.pula dengan gelar daripada kepala pemerintahan Desa tidak pula sama un.'tiik seluruh wilajah Hindia Belanda. - ./ •‘A T J ■' Selandjutnja.untuk memudahkan uraian dalam hal ini akan dipergunakan istilah "Desa" dan' "Kepala Desa" uiitiik ‘menj ebut kepala pemerintahannja; ' -' "Berbeda dengan'Svapradja kalau pada masa'kini telah d-ihapuskan dari lapangan ketatanegare.anj<jieslfomeru ’paijcan 'suatu-Icsnjataan jang .n^sib 5Sa dan masih pula ae rupakan'lembaga-ketatanegaraan- jaitu pemerintahan- lokal tingkat terbawah'serta■menjelenggarakan pemerintah an sendiri. berdasar.hukujii aseli Indonesia, lagi pula merupakan adjang-hidup bernasjarakat. daripada- sebagian terbesar rakjat^ walaupun. dikemudiari. Taari dengan ter .bentuknja Daerah Tingkat III fungsi oJesa ini kemungkin .an. akan berkurang atau- bahkan ~sama sekali formil ditiadakan. - ■ . • .• ‘ --'Desa ini a d a ' jang hanja terdiri dari satu tempatkediamaii, bersama, tetapi disamping itu~;ada pula jang terdiri'dari.-beberapa tempat kediaman "jang dipisahkan. Desa jang. terdiri. .da±*i beberapa. tempat kediaman terpisah, salah satu diantaranja.-merupakan "desa-Induk" sedangkan lain2-nja merupakanr "jPedukuhan1' sadja. Pedukuh an adalah nama jang' lazm"dipergunakan di Djawa sedang .kail ditcmpat^tempat.lain akan dipergunakan :nama jang berbeda-satu dengan5lairi2-*nja, misalnja Ampean, Kam pung, TjantiHan dll', lagi;-; .•/ *• * ^.*) Lihat • Pendjelasan Bagian Umum daripada Undang2 No.19 'tshtm-1-65 tentahg "Desapradjai'_(L.N. tahun 1965 No.84. •m.vUj.Ho. .? ) It.-
Desa sspejti jang digambarkan diatas didalaiu k<*-
landSho'2 emeente»!'
aSa “
lam w S S flbd. SiS.iSftS
d e n ^ t
^
‘e
dan dlatUr Jida Java en Madura
-
untuk 4fawa d i d*singkat dengan I.G.O. Hadura diatur didalam Tr,^ S mtuk luar D3awa dan Buitengemeenten (ind Gemeent£ Ordonnantie 1928 No. 631) s e S ’ 9? W° ^ 90 J-°StbKalau. kita meliliat^ifJ 1*' dengan I*G*°*B* sa serta tata-kerd1a dn^'rv^ . ^utunan organisasi de las bahwa desa jans bekoJi^311*^ maka tamPak d3e Indonesia adalah merupakan*5a ataS dasar hukura-aseli tas dasar o.sas desnokrasi^T°Vg:in;5-sasi jang disusun abangsa Indonesia, demokrasi K :uembuktikan bahwa bagi-jang baru. Hanja sadja*^er:h,^i’mla?1 meruPakan baraD? demokrasi jang dipraktekk ,.^CeniArakan disini bahwa garaannja tidaklah sama d^ aesa"issa ini penjeleng tekkan didunia Barat. B^ookr'1'1 •d®aokrasi jang'diprakdidesa-desa. adalah deiuokraaS1 J?ns diselenggarakan raokrasi jang bukan didas- k^ aseli~Indonesia jai/tu de ra ra pro dan contra, tetani1"^^ porhitungan suakepada ~ i ^ g berintikan piiapin Oien Minnat kebid1.v0 ^
^tpJja-KartohadSf
demokrasi d' ; koga^b^Uait^
1
M n "-
"'-‘'S'^’i'Jkakan tentang"'“ n M e s a antara lain se-
//J kepala.
“^ a v a r a t a n jang di-
^ *j. itu sfjma putusan di
suara bu-1'ab" aatara rakjat dan
,
u a tu wcuga-aes;>. jangs:.iempuniai hak-su
ara serfs mo™,! i persoa.lan t -2 _ sama . , untuk lkut t aerx-a raemutaakan i.^+jang tentang penjelenggaraan pemerintah desa.
Sistim "suara jang torbenjak" (separe djumlah anggota ditambah satu), seperti jang berl&u dalam tjara "demokr .si liberal", tid:k dikenal ojrang. Me nurut hukum Indonesia aseli, radca semua putusan bailc jang meneriiaa, ar.upun ja;i& ingkar - toiriis di-
ambil dengan suara bulat. Selarua masih ada orang jang berkeberaian biar * secrang sskalipun - maka l:epala jang memimpin ra pat tidak bdleh mend.iutuhkan putusan rapat. Permusjavaratan diteruskan, saapai semua orang. Jang hadlir denga-? bulat mengatak^n "ja" atau mengatakan"tidak". Istilah Indonesia asli jang melukiskan adanja "demokrasi berdasarkan ke-Tuhanan", jang ter dapat diseluruh vilajah Indonesia, bunjinja : "musjawarat dan mufakat". Menurut faham bangsa kita djumlah orang jang terbsnjak tidiak begitu sadja me ngalahkan djumlah jang lebih lcetj.il selama bagian jang lebih ketj il ini belum dapat mengakui kebe naran pendapat fihak jang lain. Satu orangpun mung kin mempunjai pendapat jang benar atau.lejbih benar daripada sisa djumlah lainnja. Akan tetapi bilamana djumlah jang ketjil itu tidak dapat membantah kebenaran djumlah jang lebih besar, maka ia de ngan segala keichlascn hati mendjalankan .perbuatan mistie]: jaitu menganggap dirinja tidak ada, untuk dapat mommggalkan diri dengan kebulatan rapat *) Demikianlih msi'ibuktikeri bahwa desa sebagai kesatu an-masjaralcat terbawah .iang menjelenggarakan pemerintah an berdasar hukum-aseli s.edikit banjak telah berhasil mempertahankan tata-tj ara-hidup dan pandangan aseli bangsa Indonesia daripada pergaruh hukum Barat jang banjale diperlakukan oleh Pemerintah Belanda pada masa pendjadjahan dahulu. -> Lihat : 3.ut3.r>ij'£>Sc.i-t0hadik0GS0(aa0, MDesa",..'‘ ' Tjetakan ke-2J Jogjakarta, Peherbitan "Suraur Bandung” 19&5) hala:aan 113.
:-GGubernur Djenderal V^u Der Bosch sendiri pertiah menga 3feui-bahwa sebenarrvja hukvtu Eropa. itu ~bukan satu2-nja ■hukura jang dapat menjatakan apa jang dapat dianggap se bagai "patut.uan adil” *). . - . Dan- baringkali ibulah jang mendjadi salah satu se bab, mengapa hukum Indonesia aseli pada waktu berachir ■■■'•rfja.kekuasaan Belanda, setelah berMngsung pendjadjah'' an 350..tah'iin 3.amaiija, dan walaupun hukum Eropa itu te lah. mendapat keffladjuan2 jang pesat, tetapi hukum-aseli Indonesia masih dapat hidup terus. Jang mendjadi han■tjur. ialali hukum aseli cripusat, teta.pl tidak demikianie.bewind).serta menjelengga.rakanP1Jla -■;y pemerihtahan-pangreh—prr>clja. a— tasannja. -.-ii-vnj&lenggarakan urusan psmer iiitahan sendirj., - d p u d a hakekatnja adalah merupakan pula ‘
f r ? V •ban^-sadja penjelei.g-araan ini di^--ar an -epada liukum Indonesia aseli, .Pemerintah
-.
Si ^
, Ja mcn^'4i .SdClja. Dalam hal ini dan $'$2 ^?e,i3Jelenggarao^- tugas medebewind ta rflf hllbangim antara Tjaraat dan dfjuga pedjabat2 pangreh pradja tingkat atas JLaimrja ^ ~iig oaaaibaaablcannja adalah th‘Inn hubungan pengawasan sadja. Sedangk'an kepala-desa ^dalam tugasnja menjelenggar.akan parintah2 tjamat dan
*) Lihat : Ibid, halaman 81. .**) Lihat : Ibid.
*
pedjabat2 pangreh-pradj a atasan jang membauahkannja , hubungannja adalah sebagai atas.m dan bavohan. Dalam hal ini kepala desa beserta dengan peggwai desa lainn ja adalah merupakan kelandjutan daripada psmerintahan-lokal-pusat didc.uanja_ dengan tidak memperoleh ga dji. dari Pemerintali Hindia Belanda. • . Dengan demikian sudah djelas bahwa dibiarkannja terus berlangsung pemerintahan desa ini, -ialah- sama halnja dengan Swapradja, jaitu Pemerintahan Belanda da ■pat mempel'oleh keuntungan .jang sebesar-besarnja dengan tanpa mengeluarkan ongkos jang.banjak bahkan tanpa niengeluarkan ongkos samasekali, tetapi dapat menggunakan jang sebesar-besarnja guna kepentingan Pemerintah Be landa (batja s bangsa Belanda). D. Kesimpulan singlcat tentang penjelenggaraam pemerintahan-lokal pa da masa Hindia Belanda : 1 . Walaupun di Hindia Belanda sudali sedjak tahun 1903 dibentuk pemerintahan lokal-jang-mengurus-rumahtangga-sehdiri dan disamping itu telah pula- ada 3wa ' pradja-dan'Desa sebagai pemerintahan-jang-mengurus- rumah-tanggo.-rsendiri berdasar hukum-aseli Indonesia, tetapi- pada.. hakekatnja Pemerintah Hindia Belanda me nekank-an titik boratnja pada pemerintahan-pusat jg. • didaerah diwakili oleh pemerintahan-pangreh-pradja.. ' Para pcdjabat.2 pangreh-pradja,' jaitu Gubernur,. Residen,. Asisten-residen, .Bupabi Wedaria dan Tjomat ma sing2 •sebagai wakil daripada pemerintah pusat (ba tja Gubernur Djendral) ■kelcuasaanja sangat besar. 2 , Swapradja clan desa adalah pemerintahan-lokal-jang me mengurus-rumah-tangga-sendiri, tetapi buken bentukan Pemerintah Hindia Belanda. Swapradja dan desa adalah mengatur pemerintah-1 oka-1-jang-mengurus-rumah -tangga-sendiri dengan penjelenggaraan berdasar atas hulcum as-^li Indonesia, Pemerintah Hindia Belan da hanja sekedar mengakui sadja. Dengan peraturan perundang^nnja Pemerintali Hindia.Belanda sekedar. me - ngadakan pecibatasan dan pengawasan.
3.
elenggaraan pemerintah Desa, sedjak semula didasarkah atas asas demokrasi., Demokrasi bagi bang3a Indonesia buksn merupakan soal baru* Demokrasidi. Desa adalah dilaksanakan menurut tata tjara ke:pribadian bangsa Indonesia. 4* Pemerintah.iri-lokal pada masa Hindia-Belanda tiddk diatur. dengan tjara jang seragam. Ketidak seragaman ini disebabkan karena situasi dan kondisi dari pada masing2 daerah bagian wqlajah negara, serta .. perkembangannja adalah tidak sama, sehingga memerlukan tata-tjara penjelenggaraan jang berbeda satu dengan lainnja. ‘
g 19 Pemerintahan-lokal pada masa pendudukan Balatentara Djepang ; Dalaja bidang dekonsentrasi Pemerintah •Pendudukan Djepang sebagian besar masih melandjutkan menurut su— sunan pada masa Hindia—Belanda. Hanja GeVest dengan Gu bernUrnja .balk untuk Djav/a dan Madura maupun untuk lu ar itu dihapuskan, 3el.a.xn itu pemerintahan Afdeling ^sisten-residen.di Djawa djuga dihapuskan-. Un tuk pemerintahan pangreh-pradja- jang lainnja dengan . pedjabat2-nja masih .diteruskan, nama2-nja sadja lcemu■nama2^ aa« diberikan djuga nama da lam jang dulu diduduki oleh . a 6171 1 bangsa Djepang, sedi, o-ici/i O'leh bangsa Indonesia. Menurut Undang-undang No. 27 tahun 2602 seluruh Djawa d'ibagi atas 3yw (Karesidonan) ,Si (Staadsgemeente, Ken (Regentschap) Gun (District), Son (Onderdistrict) dan Ku (Desa) , disamping adanja Kooti (Voorstenlanden, Swapradja). Dilu ar Djawa didapati susunan2 jang paralel *) . Pedjabat-2 nja disebut Syuutyo, Sityoo Kentyoo, Guntyoo, Sontyoo, Kutyoo, dan Kootyoo..
Bidang desentralisasi.
Dalam bidang desentralisasi maka Dewan2 pada pemerintah an jang.a mengurus-rumah-tangga-sendiri bentukan Pemerin tah Hindia Belanda dibubarkan. Walaupun Kabupaten dan Kotapradja2 itu diteruskan tetapi dewan2nja dibubarkan. Seraua kekuasaannja didjalankan oleh Bupati (Kentyoo) dan Valikota (Sityoo) "sendiri. .Pemerintah Djepang ha nja mengadakan bidang dekonsentrasi sadja =*). Dengan demikian maka Kotapradja jang semula adalah meru pakan pemerintah-lckal-jang mengurus-runah-tangga senai ri, mulai pada saat itu berubah mendjadi pemerintahan lokal-administratif sadja jang semua sebenarnja tidak terdapat padanja jaitu pada masa Hindia Belanda. Fungsi nja sebagai pemerintahan-lokal-jang mengurus-rumah-tang ga-sendiri mendjadi hilang. Sedangkan Walikota (Sityoo) mulai pada saat itu pada ha kekatnja adalah merupakan pegawai pusat jang ditempat kan didaerah. , Baru dalam. vaktu2 mendjelang kekalahanrija, maka FB merintaii Pend.uduk.ai3u Djepang kcmud'ian mengadakan pemben tukan2 dewan2 misalnja dev/an2 kepulauan untuk pulau Dja -wa disebut T.yuoo-Sangiin r (lihat Osamu 'Seirei No.36 ta hun 2603) , untuk LXaresidenan2 dibentuk dewan-kares.iden an disebut Syua - Sangikai dan. untuk kocapradja diben tuk dewan-kotapradj a disebut Tokubetsu-Si Sangikai (kedua2-nja lihat Osamu. Seirei. No.37 tahun. 2603 dan Osamu Kaarai No. 8 tahun 2603(). .Dewan2 tersebut pada hakekatnja bukanlah devan2 jg demokratis>:tetapi semata-mata hanja dibentuk untok sekedar menjenangkan hati rakjat Indonesia, Dewan2 ini a anggauta2nja ditundjuk atas dasar pengangkatan atau pe■ milihan dengan setjara bertingkat oleh pemilih2 jang di tundjuk. . Sedangkan tugasnja hanja mendengarkan■tjeramah2, naseha :-nasehat serta mendjalankan periritah2 dan kemauan dariPemerintah Djepang,
§ 20 Pemerintahan-lokal pada masa Republik Indonesia tahun 1945 s/d tahun 1949 .(17 Agustus l945 s/d 27 Dosember 1949.) : Tatahukum Indonesia ialah tata hukum jang baru, dan terpisah dari tatanan-hukum jang sebelumnja ' -
' .■
Sebelum kita membitjarakan tentang pemerintah an-lokal pada masa. ini, perlu terlebih dahulu dibitjarakan dengan..singfeat soal "Proklamasi Kemerdekaan" dan soal berdiring a.~TTTata-hukum Indonesia" jang ba.ru de- ' ngan proklamasi tersebut sebagai "aturan—pertama.—n ja" (norma dasamja) . Tata—hukum jang berdiri -mulai pada saat itu bukanlah merupakan tatahukura keland'jutan dari pada tata—hukum jang sebelumnja. Tatahukum Indonesia jang berdiri.mulai pada saat itu adalah bukan lagi me rupakan tatahukom-djadjahan, bukan lagi merupakan baha gian daripada tatahukum negara jang raendjadjahnja. Ta tahukura Indonesia saat itu adalah merupakant it-in^-oa. 3ang erdiri sendiri atas dasar kekuatan Pro klaiuasi fcemerdekaan Indonesia. i Vi t+kf1,bahud tatahukuxa Indonesia itu ada bSSn berdiri sendiri bukan medencr-m kata 1-in 3eDa^af tatahukum djadjahan atautnhuk^j n ■ ?;l n raenjPakun penerus dari ta^ xt,u tidak berarti bahv/a semua t atau ke.tentuan2 dari tatanan hukum jang sebe lumnja tidak boleh_lagi berlaku.--Untuk tidak terdjadiadanja keKosongan hukum.maka sudah- barai-'-y tentu. aturan -aturan atau ketentuan2 jang berlaku pada waktu .itu dan sepandjang itu tidak bertentangan dengan dj'iwa ta tahukum jang baru masih boleh berlaku terus sampai diadakannja .jang baru .menurut.tatahukum jang baru*' Hal ini ada didjelaskan sendiri didalam "Proklamasi Keaaerdekaan Indonesia" jaitu dari kalimat jang berbunji : "Hal-hal jang mengenai_ peraindahan kekuasaan dan lain2, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sedingkat-singkatnja”.
Bahwa maksud'nje* " adalah seperti tersebut diatas dapat diketahui lebih djelas, jaitu pada saat kita te lah memiliki Undang-undang Dasar Negara jang dikemudian hari lebih dikenal dengan Undang-undang Dasar 194-5, jang disjc-hkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekasji Indonesia pada tanggal 18 Agustus 194-5. Di dalam pasrl II Aturah Peralihannja ada dikemukakan : "Segala badan. negara dan .peraturan jang ada laasih langsung berlaku, selaraa belum diadakan jg baru menurut Undang-undang Dasar. ini". (Penulis : Perka.taan "jang ada" dalam pasal ini dan dalam hal ini hendaknja dibatja "jang ada pada saat itu jaitu pada tanggal 17 Atau 18 Agustus .194-5"). Rupa2-nja ketentuan tersebut dalam pasal II Aturs an'Peralihan ini dianggap masih belum lengkap, uatuk ,mendjelaskan maksud tersebut diatas, oleh karena itu kemudian dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1942 sebagai kelandjutan ketentuan tersebut ditentukan dida lam pasal 1 : "Segala badan2 Negara dan Peraturan2 jang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 194-5, sslama belum diadakan jg. baru menurut Undang-uijdang'Dasar, masih bsrlaku,as'al sadja tidak bertentangan dengan undang-undangDasar tersebut." Dari ketentuan2 tersebut, maka apabila mulai saat itu bahkan sampai dengan saat sekarang ini masih ada aturan2 atau ketentuan jang berasal dari tatanan-hulrumjang sebelumnja, entail itu berasal dari tatanan hukum Hindia Belanda atau tatanan-liukum Pemerintahan Pendudu kan Djepang, sedjak saat'itu berlakunja bukan lagi atas kekuatan tatahukum Hindia Belanda atau tatahulcum Pemerintah Pendudukan Djepang tetapi atas dasar kekuat an tatahukum. baru, jaitu tatahukum Indonesia dengan Pro&lamasi Kemerdekaan sebagai norma-pertamanja. Tata hukum jang baru ini tentu sadja pada aulanja belum sempurna bahkan Undang-undang Dasarnja djuga ba ru ada satu hari setelah berdirinja. tatahukum ini.
-
to
-
tli^dang-undang .Dasar ini merupakan langkah penjempumaajljang pertama-tama dalam melengkapi tatahukum Indone sia. Sedangkan untuk penjempurnaaft aelandjutnj a akan •„ dilakukanUterus sehingga dikemudian hari diharapkan se luaruh tatahukum. Indonesia akan terdiri dari aturan2 atau ketentuan2•hukum Nasional seluruhnja.. Berhasil de ngan tjepat.atau tidak terbentuknja tatahukum Indone sia jang terdiri seluruhnja dari aturanQ atau ketentuan-ketentuan Nasional tergantuhg.daripada bangsa Indo nesia sendiri. Untuk ini sjarat mutlak ialah perlu. ada nnja stabiliteit politik dan ketekunan bekerdja dari pa ra pembentuk peraturan (bangsa Indonesia). \ Dari uraian diatas dapat dibajangkan bahwa. pemben tukan hukum Nasional, chususnja dibidang pemerin+''han— lokal tentu akan memakan proses, jang agak lama. Oleh katena. -itu dapat dimengerti bahwa untuk laandjaga ag-s:'* djangan sampai. ter.djadi kekosongan hukum maka wadjar bahw.a peraturan2 jang ada pada saat itu cfcn masih ber— Taka, selama sebelum diadakan jang baru masih teroas boleh borlaku, asal sadja tidak bertentnngan dengan djiwa tatahukum jang baru. ‘ B. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan-tindakan Panitia Persiapan Re nterdekaan Indonesia : . h^H-lovS'^nCr?S"’?n, dang DaSar”1915 tenting pemerin .v ' '/ 1 'Ukon didalam pasal 18 , jang me -
n en tv k m a e b a g tl b e r i t i b : .
'lan-daerah Indonesia ate.s diei-ah beear dan ketjil,- dengan- bentuk susunan pemerint&narinja ditetap'kan dengan Undang-undang, dengan memjndaiig dan -ment'i ngat dasar permuejawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak.asal usul dalam daerah.0. jang bersifat iatimewa ' -Untuk. dapat memperoleh kedjelasan tentang pasal 18 ini, i mak& bersama ini akan dikutipkan pula "pendje lasan" daripada pasal 18 ini jang mengemukakrm (seleng ltapnja) sebagai berikut : :
P ^ H UK
. ’’I. Oleh karena Negcra Indonesia itu suatu . "eenheidsstaat" maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam lingkung&nnja jang; bersifat "stdat" ,djuga. ,.. . "' Daerah-daerah jang bersifat autonoom vstreekdan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat da erah administrasi belaks., senuanja menurut aturan•'jang- akan ditetapknn dengan undang-undang. . Didaerah-daerah jang oersifat autonoom akan diadakan Badan Perwakilen Daerah oleh.karena di'daerahpun, Pemerintahan akan bersendi atas dasar per musjavaratan. • •’II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat + 250 "Zelfbesturende Landsehappen" dan Volksgemeen schappen seperti Desa di Djaaa.dan Bali, Negeri. di Minangkabau3 Dusun dan Marga di Palembang-dsb. Daerah2 itu mempunjai susunan asli dan oleh karenanja dapat dlanggap sebagai daerah jang bersifat istimewa. ’ . Negara Republik Indonesia menghomnati kedudu kan Daerah2 Istimewa tersebut daii segala peratur1 an Negara jany mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut".' Dari ^etentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 194-5 beserta pendjelasannja tersebut maka dapatlah di tarik pokok2 ksrilmpulan sebagai berikut : 1 . 3ahwa daerah Indonesia itu akan dibagi2 mendjadi. da erah2 besar dan. ketjil daripada pemerintahan-lokalbaik itu.pemeriuitalian-lokal-adiministratif maupun pemerintahan-lokal jang-mengurus-rumah-tangga-sendi ri (pemerintaliia-daerah-otonoom).. 2. Bentuk dan susunan pemerintahan-lokal ini akan danharus diatur dengan undspg2. . 3. Untuk daerah2 jang bersifat otonoom, maka harus dipergunekan datcr permusjavaratan seperti- dalam sis tim pemerirvL.ahan-negasta. Untuk ini berarti bahwa di daerah-daerah otonoia harus djuga diadakan pula— Badan-badan Perwakilan Daerah* .
4- Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan Daerah-daerah jang bersifat Istimewa, lagi pulasegala peraturan-negara jang mengenai daerah •itu aan mengmgati hak2 asal usul daerah tersebut. Sebelum Undarig2 dimaksud dalam pasal 18 tersebutdxatas dapat diwudjudkan, sebagai "tindakan seraerxtara" maka diambxlklah keputusan oleh Panitia Persians Ke merdekaan Indonesia ■dirial a m ^ 0 ^ 0 .. •kal. axaalam lapangan pemerxntahan- loDari laporanIndonpc. hasil keputusan sidano- Pani+ia -apan Kemerdekaan 4* ^ q ^xuang raniuXa Persi rersi j to > . -muonesxa pada sxdane2-nia tan^e-al 18 • sar
19Zt"
*)
a
- ^ ^ e r s x a p a n Undang-unnang Da
la pemerintahannia Masincr? ° '.jaoernur- seoagiix si Djawa Barat, 2)*D ia S T ±alail = ^ matera, 5) Borneo 6) Sm 0nS?* . Djawa Timur* /„■ >a ketjil..Masing2 provirisi Maluku dan S> "GQbernur". Sedan? did-,!™ .:'iKan ;dip^pin oleh seor ang nur ini akan d i b S t u 0 1 ^ 3 ^ ^ ^ 2 Guber * rah. ® s=buah Somite Nasional JJaa -
Selain dari hal ■tersebit h -! + ■ , bahwa setiap provinsi akan ® dxputuskan pula dimana inasitigS dipimpin Karesideuan2 pekerdjaannja aehari-hnrj •~°°ran£ "Hesiden" didalam Nasion^L bqerafo pula ' oleh sebuaih' Tiomite Scj&ngkzm untuk susunan Pangr<::'.i-.L’radja dibavab ica resxde^n. jaxtu Kabupat.en kebawah *** ujuga untuk Kota _ PradjoR prinsipnja akan diatur berdasar ptraturan2 jg. .ada aan berlaku pada waktu. itu. 1 . KeaaaJi ini tidak berdjalan lama sebab kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia segera dUreluarkan
1 Lilwti/Muh l a M n ; "Kaskah Persiapan Undang-undang Da19/1h ,(Psner^ ^rapantja", Djiiid I, 1959), hal.
439 s/d nalaman 453.
sebuah undang2 jaitu Undang2 No.l tahun 1945 tentang "Kedudukan Komite Nasional Daerah, dimUat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 halaman 56 kol.l. Dibawah ini akan dikutip beberapa pasal dari un dang-undang ini sehubungan dengan pembitjaraan soal itu. Pasal 1 : ’’Komite. Nasional Daerah .diadalcan - ketjuali 9i Daerah Surakarta dan Jogjakarta - di Karesiden - ■an, di Kota ber-autonomi, Kabupaten dan lain2 da erah jang dianggap perlu. oleh Menteri Ealam Negeri". Pasal 2 ; "Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan;Rakjat Daerahiji jang bersama2 dengan dan di pimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal-tidak bertentangaii dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daierah jang lebih luas dari padanja". Pasal 3 i "Oleh komite Nasional Daerah.dipilih befeagapa orang, sebanjak-banjaknja 5.orang sebagai Badan Exekutif, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan. Pemerintahan seha ri-hari dalam daerah itu”. •Pasal 4 • "Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 n# *) Kurang lebih 3 tahun setelah Hari Kemerdekaan, di umumkan sebuah Undang2 tentang Pemerintahan Daerah, ja itu Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang : "Pemerin tahan Daerah". .' *) Dikutip kembali dari : Koesnodiprodjo, ‘'Hinpunan Un dang-undangj Pera.turan2, Penetapan2, Pemerintah Repu blik Indonesia 1945 (Penerbit : "S.K.Seno" Djakarta), halaman 21,
'Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diun dangkan jaitu :.pada tanggal 10-Djuli—1948, dan dimaksud kan sebagai pelakssnaan daripada pas.al 18 Undang-undang Dasar 1945. • • Undang-undang ini pada pokoknja diraaksudkan agar diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia (dari Sa— bang sampai ke 14erauke) hanja akan ada 1 matjam peratu ran sadja, sehingga akan ada keseragaman pemerintahan didaerah. Dimuka .sudah didjelaskan bahwa di Djawa dan diluar Dj'awa terdapat adanja perbedaan peraturan,belum ■lagi untuk masing2 daerali Swapradja. Lain daripada itu dalam Undang-undang ini dudah dilcandung maksud untuk menghilangkan adanja dua-matjam -joinerintahan—lokal, jaitu Pemerintahan Pangreh- Pradja (Pemerintahan .Umum Pusat di Daerah) dan dipihak lain a daaja Pemerintahan Otonom jang pada waktu zaman Hindia Belinda tidak raempunjai per’ anan penting, sebab tekanan pcncrintahan-lokdl 'pada waktu itu lebih dititik beratkah' pada asas dekonsentrasi (pada Pemerintahan Pangreh Tradja).. ' ■ _ ' Denman Undaiig—iindang No.22 tahun 194-8 ini dimak — sudkan didaerah hanjz ada satu mat jam sadja pemerintah .ail jiihg bergerak dibidang pemerintahan - umum, jaitu p.emerintahan jang berhak-mengurus-rimah-tarigga-sendiri. Adapun tirigkat2 daripada pemeritit'ah-daerah jang merigurus-ruiiiah-tangga-sendiri menurut Undang-undang ini, dikeraukakan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan jaitu : Propinsi, Kabupa ten/Kota Besar dan Desa/Ko.ta ketjil. (Lihat ps.l ajat U)-_) _ _; .■ . Sedangkan mengenai Dae;rah2 administratif (daerah2 Peraerintahan Umum Pusat atau Daerah-daerah Pangreh Pra .;dja)- samasekalx tidak disinggung-singgung oleh Undang■-undang, terketjuali didalam Atuxan Peralihan antara'- la in mengeiaukakan bahwa daerah2 administratif jang ada pada waktu berlakunja Undang-undang ini, terras berlaku sampai dihapuskan.. (Lihat pasal ^"ajatT’t2) ~7.7~ Djadi dari ketentuan tersebut diatas, kita eftidah’dapat menarik suatu kesimpulari bahwa Pemerintah Republic
Indonesia (dalam hal ini Pembentuk Undang-undang) te lah- mempunjai pikiran bahwa Pemerintahan Administratif ini sudah akan dihapuskan. Ternjata pikiran ini .baru behar2 terealisir setjara formil jaitu nanti pada ta hun 1963 dengan adanja penjerahan pemerintahan umum pu sat kepada daerah, jarig dilakukan atas dasar Undang-un dang No. 6 tahun 1957 juncto Peraturan Pemerintah No.50 tahun 1963. Hal ini nanti akan diurailcan tersendiri di belakang. . . . Tentang bentuk dan susunan serta kekuasaan daripa da pemerintahannja/alat perlengkapannja dalam garis be sar menurut Undang-undang No.22 taliun 194-8, adalah se bagai berikut : Pemerintah Daerah terdiri daripada Devon Perwakil an Rakjat Daerah don Devon- Pemerintah Daerah (Lihat pa sal 2 ajat (l) Dewan Pemerintah Daerali diketuai oleh seorang Ke pala. Daerah. Kepala Daerali-mendjabat Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah-Daerah. (Lihat pasal 2 ajat (3)-)v Dev;an Perwakilah Ralejat DaOrali-nengatur dan mongu rus rumah-tangga daer&hnja -'(Lihat pasal’23 ajat (l'-). Dewan -Pemerintah -Daerali mendjalankan pemerintahan sehari-hari, mereka' b&vsama2 atau masing2 bertangguhgdjawab terhadap Dewan Peraakilan Rakjat Daerah-dan diwadjibkan memberi-keterangan2 jang diminta oleh DewanPerwakilan Hakjat Daerah. (Lihat pasal 34) . Kepals. Daerah mengawasi pekerdjaan Dewan..Perwakilan Rakjat Daerah. dan Dewan Pemerintah Daerah dan_berhak menahan didjalankannja putusan2 Dewan Perwakilan Rak jat Daerah dan -Dewan Pemerintah Daerah, bila-dipandang nj.a putusar*2 itu bertentangan dengan kepentingan •atau.bertentangan dengan undang2 atau peraturan2 Pemerintah dan peraturan2 .dari .daerah jang lebih atas* bila' putus an2 itu diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ■ dan Dewan Pemerintah Daerah dibawah Propinsi (Lihat pa .sal 36 ajat (1 )-).. ,' • • -• ’ • ' ■ Undang-undang No.22 tahun 1948 pada uaktu itu ter -njata tidak dapat jiilaksanakan, halmana dapat dimengerti sehubungan pada waktu itu, :6 bulan setelah diumum -
kan tantnra Belanda melandjutkan aksinja jang ke-II mendud'-i.ki sisa daerah Negara Republik Indonesia jang be^um didudroki. Jogjakarta pada waktu itu merupakan Ibu Kota Ne gara Republik Indonesia dan kota2 lainnja didaerah pe daliunan.. Republik Indonesia, pada tanggal 19-Desember - 1948, dapat diduduki oleh Tentara Belanda. Dengan demikian tidak nxungkin Undang-undang -ini memperoleh pelaksonaannja dengan baik; .§ 21 Pemerintahan—lokfil pa&a. :na.32L Re;— 0 o-ioXii l3xo.on{isi.a Serikat (27 Desember-1949 s/d 17-Agi3.stu.s-1950): Seoag'-ii- aicibat ditorimanja Persetudjuan Konperen si Medj a Bundar., pada tanggal 27-Desember-1949, didirikanlah. IIegara Republik- Indonesia Serikat jang ber — bentuk susunan.federal..-Teritang bentuk susunan federa . ral ini telah diuraikan dimuka. ^Menurut pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia ^c-rikat, Negara IRepublik Indonesia (dengan Jogjakar ta sebagai Ibu Kota) didjudikan sebagai salah satu da ripadi. ihjfi'if,! Bagian. Jang dianggap sebagai daerah da ripada Negara Bagian Republik. Indonesia ialah meliput ti daerah menurut status-quo seperti jang telah diten tuican dalam persetudjuan Reaville pada. tanggal 27-Desember-1949) . Negara2 bagian lainnja ialah Negara Indonesia Ti mur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Djakar ta, Negara Djawa .Timur, Nggrrra Madura, Negara Sumates* ra Timur dan Negara Sumatera Selatan. Selain. negara2 bagian “tersebut diatas, menurut — pasal 2 tersebut diatas, terdapat pula adanja Satuan2 Kenegaraan jang tegak sendiri, jaitu Djawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kaiij&antan Barat (Daerah isti .meva), Dajale Besar, Daerah Bandjar, Kalimantan Tengga ra dan Kalimantan Timur. '
•. I
.• '
*
*u-*
.Didalam Konstitusi: Republik-Ewbnesia S.erikat ter njata tidak-terdapat suatu ketentuan jang mengatslr ten tang pemerintahan-lokal. Hal ini dapat dimengerti sebab pemerintahan-lokal bukan merupakan urusan daripada negara-federal tetapi mendjadi urusan masingSJ negarabagian> oleh karena. itu se.harusnja diatur didalam -masing-inasing Undang-undang Dasar Negara Bagian (apabila menil-ilcinja), Bagi Negara Bagian Republiklndonesia telah memi- . liki Undang-undang Dasar,.. :dimana soal Pemerintahan Da erah diatur' dalam pasal 13 dan.telah dikeluarkan pulaundang-undahg pelaksanaannja, .jaitu Undang-undang Nd1 .■ 22. tahun: 194-$, soal ini-biican merupakan soal baru. Pelaksanaan Undang-undang'No.22 tahun 194-8 jang terhenti ' dapat dilandjutlcan kembali untuk daerah Negara BagianRepublik Indonesia. Bahkan dalam perkembangan berikutnja, -dengan terdjad’ inja penggabungan2 kembali dari daw erah2 negara bagian jang lain dalam Negara Republik In.' donesia, Undang-undang No.18 tahun 1948 pelaksanaannja dapat diperlucis p-ula dalaia" daerah2 negara. bagian jang telah menggabungkan diri dalam Negara. Republik Indone sia. Satu persatu daripaefe'daerah2 Negara Bagian raenggabungkan Icembr.li kedalam Negara. Republik Indonesia*.-Sehingga pada achirnja hanja- -tiriggal’ada 3 negara bagi an, jaitu Negara Republik 'Indonesia sendiri','Negara In donesia Timur dari .Negara Sumatera Timur. Selain dariprida itu- tuntutap, rakjat untuk kambali kedalam bentuk susunan Negarsr.Kesatuan semakin lam£ se makin kuat. Keadaan daerah mendjadi sukar diperintah. Untuk memenuhi kasrat -tuntutan. rskjat serta menga tasi kesuliteji2 terselxxtdie.tas,,- -pada achirnja diada — kan perundirigari antaraPemerihtah Negara Republik Ihdo nesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia*-. Sedangkan Pemerintali Negara Indonesia Timur dan Feme •rintah Hegara Sumatera Timur memberikan kuasa kepada . Pemerintah. Negara Republik Indonesia Serikat untuk me© \jakxlm ja. ^
Dari pet-undingan ini dihaailkan suatu Persetudjuan bersama tanggal 19^4ei-1950 jang pada pokoknja dise tudjui dalam Waktu jang sesingkat-singkatnja untuk ber sama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai djelmaan daripada Negara Republik Indonesia berdasarkan Pro klamasi 17-Agus,tus-1945. ,Pntuk itu akan diperlakukan sebuah Undang-undang "Dasar Sementara dari Negara Kesa tuan ini, jaitu dengan tjara mengubah Konstitusi Repu blik Indonesia Serxkat dengan Undang-undang Dasar Se mentara„ ' • Kemudian dengan Undang-undang Federal No.7 tahun— 1950 (L»N.R.I.So .tahun 1950 No.56), ditetapkanlah. peru.. bahan Kohstitus'i Republik Indonesia Serikat mendjn.di Undang-undang'.Dasar Sementara, maka sedjak ;saat itu, ja itu tanggal 17—4gustus—1950 bentuk susunan federalber ubah pula kembali dalam bentuk' susunan negara kesatuan; Dalaia p^da itu sesaat sebelum tertjapalnja persetudjuan terseb ut,. Pemerintah Negara Bagiain Negara In donesia Timur, pada tanggal 15—t>juni —1950, telah berha sil pula mengeluarkan Undang-undang N.I.T. No.44. tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia Timur. Selain- daripalda x+ax d.i.?vixi.x perlu puia •dikemukakan persetudjuan-bersama tersebutHega™ <^^ir^ ari PC^undang-undangan kesatuan, ~, ^ i'-’-Undang dan Peraturan2 jang ada tetap Zorloku., akan tetapi diiaana mungkin diusahakan su paja psrundang-undangan Republik Indonesia berla ku *) '‘ ‘'• . Dengan adanja ketentuan tersebut dapat didjadxkan pegangan bahwa dalam .penjelenggaraan hukum Negara Kesa *) Tjatatan : Naskah lengkap Persetudjuan ini dapat dibatja antora lain,, dalam buku Prof.Dr.R.Supomo, Undang-un dang ftasar Sementara Republik Indonesia, (Penerbitan Noordhoff-Kolff N.V»), halaman 162 d.s.t.njp.. .
tuan ini sebelum diadakan Undang-undang dan Peraturan2 jang baru dari Negara Kesatuan, maka Peraturan2 jang ada tetap berlaku, tetapi dimana mungkin diusahakan su paja diperlakukan perundang-undangani Negara Republik Indonesia,... “ § 22 Pemerintahan-lokal pada masa Undang-undang Dasar Sementara . A. Masa sebelum berlakunja Undangundang No.l tahun 1957 : _ Didalam Undang-undang Dasar Sementara soal pem bagian wilajah negara dan pemerintahan daerah diatur didalam pasal 131, pasal 1323 dan pasal-133• Pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara menentu kan : -j ' . . ".(-l)^Pembagian daerah Indonesia atas daerah be sar -dah. ketjil jang berhak menguru^nimah tangganja-sendiri .(autonoom) , dengan bentuk su'gunan'pemerintahanjija. jditetapk&n dengan undang2* -dengan memanaang dan mengingati dasar permusjawaratan. dan dasar. perwakilan dalam sistim pemerintahan he } Kepada daerah2 -dibei-ikan -autonomi feluas- • ja untuk mengurus rumah'.tangganja sendiri. (3) ,Dengan Undang-undarig dapat diserahkan-pen— njeienggajraan tugas2 kepada daerah2 jang >idak ter termasuk dalam urusan rumah tangganja.". — Pasal, .132. Undang-undang Dasar Sementara menentu kan : " .1 11 (l).Kedudukan daerah2 Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk _ susunan pemerintahannja harus diingat pula keten- tuan dal fim pasal 131> dasar2 permusjawaratan dan . perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. (2) Daerah^. Swapradja jang ada tidak dapat diha puskan atau diperketjil bertentangan dengan kehen daknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesu3
dah undang-undang jang men jatakan bahwa ke pentingan umum menurut penghapusan atau pe-igetjilan itu, member! kuasa untuk itu kepa da Pemerintah. l3;Perseln.sihan2 hukum tentang peraturan2 jang dimaksud dalam ajat (l) dan'tentang mendjaan axinja diadili oleh badari pengadilan jg« dimaksud .dalam'pasal 103." . , fasa^ 133 Undang-undang Dasar Sementara me-
nent.ukan :
Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai imaksud dalam pasal 132 makq peraturan-per aturan jang sadah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pedjabat2 daerah bagian da tersebut dalam peraturan2 itu di-:
H e p u S l^S o n e s ia ^12 tas, maka ^
&jat ^
pada '
tersebut dia “
Dasar 1945 , bahwa wilaiah 18 UndanS_Und£mg ' di daerah .besar dan ket-m ? ^ dibagi 2 mendjasendiri, untuk ini mengurus rumah tangga Lain daripada itu H t dengan undangS. gaskan bahwa pen jelengg.-ra^n 1 3 1 'ajat dite' erah akan diberikan sJ h U t ^^^-^^umah-tanggap-dangan Undang-undang Dasar' i q ;^a+n ^a ‘ Berbeda halnja de kan. bahwa pemberian hak in' ^“ernjata tidak ditegasdapat dimengerti bahwa p CTa L ^ S ^ ~ ^ Ua3nJ’a, m e skipun-undang Dascur l'J« fflenud- ^ hf* dalam Undang 'ruJc ^?rig seluas-luagnja. kepada pemberian wa dalam Undang-undang 'Q a s lr ^ . ^ ^ P a t dibuktik.an bah, dang . 0 22 ta&up l y / f ^ 1 % 5 (’an dal^i Undang-u'-. .
iUvf/’fh n i '
djLtiaernh.
‘
vd'tyigoA. undang2 p'elaks^naannja,
temp at kepadapemerintahan^-uaium—pusat
r-Tin P^berian hak untuk penjeleng^a" ■"7U2 riM ;lh -fcangga jang seluas-luasnja ,dalam UndangV undans Dasar Sementara tidak pula diberikan ternpat ke pada peTnerintahan-uiaum-pusat-didaercJl, Dari Undang-Ufl dang pelaksanaannja nanti akan ternjata pula demikian*
HU&}
Ral ifii akan -diuraikan nanti dibawah dalam sub.B para— grap ini. ''7 ... _Untuk melaksanakan pasal 131 (djuga pasal 132) ha i^as diadakan Undang-undang. Temjata Undang2 ini baru pada tahun' 1957 dapat diwudjudkan. Oleh karena itu agar djangan sampai ada kekosongan hukum maka tentang penjelenggaraan pemerintahan. daerah didasarkan kepadaperaturan-peradilan. Ketentuan Umum tentang Peraturan Peradilan dalam Uhdang-uridang Dasar-Sementara diatur dalam pasal 14-2 s/d pasal 14.6 ketjuali pasal 144- sel^ab pasal ini chu sus mengenai Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara : i:.. ."f*eraturan—peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan 'tata-usaha jang sudah ada pada ta tanggal..17-Agustus-1950', .tetap berlaku dengan ti.dak berubah sebagai peraturan-peraturan dan keten tuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri. selama dan sekedar peraturan2 itu tidak ditjabut, ditam.bah aiau diubah oleh undang-undang dan ketentuanketentuan tata us.aha atas kuasa Undang-undany Da.. sar.ini. » ; ‘’''' Pasal 143 Undang-undang Dasar Sementara mene:itu — 'tan : nSekedar hal itu belum temjata dari lcetentu.'.n-ketentuan•Undahg-undang Dasar ini, maka undang-un dang menentilkan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia jang-mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat.perlengkapan jang msndjalan -- - kan- tugas -dan. kekuasaan •itu sebelum tanggal . 17-A••- -gustus-1950, jakni atas dasar perundang-undangan- ■ . -- jang masih tetap berlaku karena pasal 142.,r .. .Pasal I45 Undang-undang Dasar Sementara nenentu kgtri .:. _1 ^
.
11Segera Sejsudah Undang-undang D&sar inX-mulai
^ ,;.Lke^l.aku, Pemerintah niewadjibkan satu atau beberar*P-* .-P'^'itya;j.'grig diangkatn^a, untuk mendjalankan rdengan petundjuk2, bekerdja mengich
tiarkaxj* supa^a pada ukoiiinja sekaliari perunuangundangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan .kepada Undang-uridang Dasar.11 Pasal 146 Undang-undang Dasar Sementara menentukan : •. ... . "Segera sesudah Undahg-undarig Dasar berlakuPemerin'tah mewudjudkan pembentukan aparatur Nega ra jang bulat untuk -melaksanakan pokok2 dari Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perdjuang an nasional dengan djalari. msnjusun kembali tenaga-tenaga jang ada," - u .Selain daripada itu ehusus Untuk. Swapradja adi pula ketentuan-peralib.arihjaV'jaxtu pasal 133 - Bunji pasal 133 -ini telah dikutip'selengkapnja diatas. Untuk melaksanakan ketentuan—ketentuan peralihan tersebut diatas, sebagaLi'pegangan mempunjai persnan -jang penting ialah SubWII A, pusal 4 Piagam Perse,tu Bersama.} d.uo.sai.3. -sebeiuiii -Jiiadakan perundang—un — dangan nesat\ian, dimatta Bnmgkin diusaliakan supo ja per undang-undangan Republik Indonesia berlaku.’Bupii selengkapnia dari sub. II A pasal 4 Piagam Persetudjuan Bersama ini telah pula dikutip diatas
' \1950) a ^ ° iberlaku * h11 wrTUndang-undang / aaa itU No.22 tahun 1 7 -Agusius R.I.: 194? dan Undang-undang M.I.T. ,fo.W tahun 1950, maka se.belum 1a^wMn vnd3Jlg'r\$}tX$)g jOXlg baru, penjelenggaraan pe-
serintm an-lokal ’ tetap didasark-m kepada kedUa Undcng -undang ini, .Tentu .sadja dengan memperhatikari S.1I A, pasal 4 Piagam Persetudjuan Bersama. Oleh karena. itu kedua. undang2 ini pada. masa itu-Undang-undang. No.22 tahun-1948 mempunjai peranan . ‘jang penting. ' Dalam pada itu uraian tersebut diatas’masih dite kankan hanja kepada Pemerintahan Daerah jang berhak ' mengurus rumah tangga sendiri (Pemerintah'Daerah Otonom). Bagaimanakah sekardiig dengan .Pemerintahan UmumPusat didaerali (Pemerintdhah. AcJministratif:atau jang pada waktu itu dikenal 'dengan nama Pemerintahan Pangreh-Pradja jang kermidiatt berganti dengan nama Pemerin iahan Pamong Pradja).
1 Pemerintahan Paraong Pradja ini sebagai alat pusat -jang' bekerdja dibidang pemerintahan umum, sebagai ke landjutan daripada Pangreh Pradja pada masa Hindia Be landa selama:. itu masih bekerdja terus seperti sediakala berdasar kepada 'ketentuan2 peralihan, karena pada waktu itu belum ditiadakan. Bahkan pada masa2 perang Kemerdekaan "-pemerintahan ini besar pula djasanja dalam ikut sertamefidgakkan kemerdekaan ini. -• i’ /alaupuri' didalam Undang-undang'Dasar, baik Undang -undang Dasar *194.5 dan Undang-undang Dasar Sementara, dan djuga didalam Undang-undang pelaksanaannja, Peme rintahan ini -tidak diberikan tempat lagi, dengan penga ruhnja jang Jcuat sekali didalam masjarakat sedjak djaman Hindia Belanda dahulu, berdasar kepada ketentuan-2 peralihan', Pemerintahan ini berdjalan terus berdasar kepada pera'turan2 •jsng ada. Berdasarkan kepada.kenjataan2: 1. Pemerintah Daerah jang mengurus rumah tangga sendi ri bagi' mas,]'arakat masih merupakan hal jang baru; 2. Urusan2 'jang diserahkan mendjadi urusan rumah tang ga sendiri- masih qelum' banjakj . 3. Peraturan-perundanVan jiaig mengatur tentang Pemerin tahan Daerah jang mengurus rumah. tangga sendiri se lalu berubah-ubali| \ . . * • pada waktu itu pemerintahan -jang mengurus rumah. tangga ini belum mempunjai psrahan dalam masjarakat, kalau di. bandingkan dengan. peranati, Pamong Pradja. jang telah mem punjai pengaruh sedjak djqman pendjadjahan dahulu. B. Masa sesudah berlakunja.Undang-? - \ undang No.l tahun 19.57 : - '.1 Untuk melaksanakafi pasal 131 ’■.dan-.pasal 132 Un- ' dang-undang Dasar Sementara dlkeluarkanlah kemudxan Undang-undang No.l tahun 1957, .Undang-undang. tentang- "Pokok-pokok Pemerintalian Daerah 1 9 5 6 . J v Undang-undang. ini disahkan pada tanggal 17-Djanuari-1957 dan diundangkan pada tanggal 18-Djanuari-1957, undang-undang ini menurut pasal 76 ajat (2) dinja takan mulai- berlaku pada hari diundangkan, oleh karena
Dengan ^ari. tanggal 18-Djanuari-l957. kunja Undang-und^n^S1ing dar± ^harl tanggal mulai berla tus-1950);, U n d a n' ^ d S ? ' njatakan berlaku^ + Dalam waktu 6^ + u rintahan lokal dal ^ an jang mengatur hal
^ r tara.(tanggal 1 7 ~A s$ * " baru dikeluarkan dan dx men6alami waktu 6g- tahun. tersebut untuk mengatur peme Ini chusus untuk pemerintah-
undang 'R.I. nQ op ^gan. jang "telah ada jaitu UndangNo.44 tahun 1950 q dan Undang—undang N.I.T. Administratif wolai & S^an uhtuk pemerintahan-lokal • sebut diatas sUdah + dalam'peraturan perundangan ter nja praktis masih + diberikan tempat didalam undarican pads. d-Wa.™ berdasarkan peraturan-per diieWv Belanda. 1957 belum adanja !{ndanS-undang No.l tahun pokok2 pemerintahan ndang-undang jang mengatur I d « ± UnaaJ ^ l o k a l dapat ditiadaka^, dalam diia- Undang-unddn- R ^ f??, 1111 dltjabut :
b'
1950, dan
i4 a S \ S d°n?sia H°-22 tahun 1948; .. Indonesia Ttaur No.7,4 tahun
Daer«Ji jang berixa^^^ ^ainnJa mengenai Pemerintahan MOZp'%1 Picji<7 ■ ~ ^UrUS rumah tanggan ja sendiri. tidak terdapat suatu P®™'erfntaiian-lokal administratif ini. Oleh karena itu 6 ^ dalam Undang-undang ■ pada waktu itu masih 5 - ls Pemerintahan Pamong Pradja . an hari, jaitu oart-* ^teruskan adanja. Baru dikemudiNo. 6 tahun 1959 diV ^ 1Un,-1'^59, dengan Undang-undang maksudnja dalam*ran suatu Undang-undang jang luasnja Urusan2 pemer'ir,?*2?berian °tonomi j.ang seluasan-urusan Pemerintnhnr, ^ahan-uiaum-pusat didaerah (uruS da pemerintahan lokal • amtxx& Pradja) diserahkan kepari, Tetapi meskipun d e m S L r ^ ^ ^ , 1^11^ tangga sendi da tahun .1963, Undone dxkeraudian, jaitu pa mulai: berldku. fien-af S S ^ dapat dinjataka* tahan umm pusat i^i “ ! daripada- peiaerirty oau anx, jang sebenarnja sedjak Undang-^
No. 22 tahun 194.8 sudah tidak lagi diberikan tempat kepadanja, ’diparpandjang lagi s/d tahun 1963*
Kembali kepada soal pemerintahan lokal jang mengu rus rumah tangg& sendiri.. Untuk men jebut Pemerintahan—lokal.j ang taengurus. rumah tangga jsendiri, oleh Undang-undang No,! 'tahun: 1957 diperguriakan istilah-telmis ialah^ &Peaierin'tah Pa-
errJi S w a ta ir tr a ^ , ;sedangkan .-daer.ahnja d iseb u t "Daerah Swatantra". (Uhtak daerah istimewa* disebut "Daerah Is timeva1'). Un^uk'daerab-kota jang mengurus rumah tangga sendiri. disebut "Kotapradja". . ■’ '~ .
Memiini't ..■fikixan Undang—undaiig No.l ‘bahun. 195/jl'tih-. v a se lu i-u h w ila jo li R ep u b lik Indonesia, d ib ag i dalam da e r a h b e s a r dan I c e t j i l , ja n g berhak mengurud rumah tang g a n j a S e n d i r i dalam t i g a tin g lca ta h j a i t u s-.- . ,
a. ’Daerah' Swatantrc. tingkat I, tetttosuk Kb.tapradja. Dja karta Ra^aj "V ; b. 'Daoroh. S^atantra tingkat II, .termas iL:;Kotapradj.aj ^ c. Daerah’Svfatantrf~ ...tingkat -1IT -(lihat pasal 2 ajat-.
(l) “
Kxr-j.r.
_
S&cum.gki\rL daerah;Swapradja menurut.peatingnja- dan ppsk-embcngan masjarakat -devasa ini‘ r ditetapkan sebagai Daer.-iii Istimewa tingkat I, II atau III atau Daerah Swa tantra tingkat I, II atau III,.jang berhale aengurus ru rnah tangga sendiri (Lihat pasal 2 ajat (2) -) * . : Semua daerali jang 'mengurus rumah tangga sendxri jang telah dibentuk berdasar-Undang-undang No-22 tahun 1957 dan. 'Undnng-undang No. 44 tahun -1950, tidaic porlu^ dibentuk lagi, tetap -diak’ ui .dan diteruskan ‘haxlja‘sadja mas.ing2 disesuaikari baik djenisnja raaupun' tingkat- -sorta pengaturannja menurut Undang-undang No.l tahuri 1957 (lihat ..Peraturan'Peralihan) . -. Meiiurut ’Undang-undang ini Pemerintah Daerah terdi ri dari Dewan Perwakilan Rakjat Da,erah dan Dewan Peme-rintah Daerah (lihat pasal '5K m ; D e n g ^ ketentuan irii, maka kedua badan ini Tnerupa kan alat perleixgkapan- Daerah, jang menurut Undang—un — dang.in i ,berke\^adji'bahvn^ngurus-seegala urusan 'rumah tangga sendiri dan dapat pula diserahi tugas untuk men
herikan bantuan dalam mend jalankan peraturan2 oleh . • . instansi2 jang lebih tinggi.
-•r/Dewsn Pamerintah Daerah adalah merupakan badan kolegial', _jang diketuai oleh seorang Kepala Daerah.Ke pal^,-Daerah bukan merupakan suatu orgaan jang berdiri sehdirii Penj elenggaraan ‘urusan romah tangga daerah sepenuhnja didjaiankan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Devan Perwakilan Rakjat Daerah bertugas dibidang •kekuas&art legislatif, sedangkan Dewan Pemerintah Dae rah bertugas dibidang tugas eksekutif*. Didalam mendj a ~i"ankah tugasnja Dewan Pemerintah Daerah ^bertanggung — •djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan wa djxb memberikan keterangan2'jang dniiinta oleh DewanFeruakilan Rakjat Daerah. '7 , xvgak berbeda dengan Undang—undang No.22 tahun .1948, Kepala Daerah. menurut Undang-undang No.l tahun1957 semata-mata hanja alat-daerah sadja. Seperti dimuka telah didjelaskan Kepala Baerah adalah Ketua De— wan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menurUt Undang—2 No. 1 tahun 1957:tidak mempunjai wewenang untuk mena— hon didjalankannjp.keputusan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan'Dewan Pemerintah Daerah. Lain hal — nja ialah dengan ^Undang-undang No.22 tahun 1943. di dalam Undang-undang ini Kepala Da.exah dapat luenahan didjalonkannja kepnt-a^ dari Dewan Perwakilan" Rakiat Daerah aor, U W '»P forintah Daerah. Dengan demikian •menurut Unaang-undang tlo.22. tahun 1948 merupak^: .sua tu orgaan jang uapat bertindak sendiri teriepas dariDewan Peffierlntah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rak . jat Daerah.. ifeskxpun dalam Memori Pendi elasan undang terssbut diter^gfcan,' bahwa STtorSto Kepala Daerah xtu bertindak setagui pon^nu^t i , -rena itu mendjalankarv Tfm, ♦ dan katidakloh ’’ ' W ,Pusat, namun bahwa
y’?/ /
J/±(: raK-’
ias.Untuon tersebut
;W I L ilDaii sifot dsioiisme- dalam Pemerintah
OgflgBR dualisme disixii ialah atvnfrfil dai'i Kepala Daerah, jaitu sebagai aintah pu.3at dan dipihak lain berfungsi seba-
gai alat daerah. Tidak demikian lagi dengan Undang-undang No.l tahun 1957 Kepala Daerah benar2 hanja ber fungsi ssebagai alat daerah jaitu sebagai Ketua daripa - da Dev:an Pemerintah Daerah. Dalam pada itu pemerintahan-uraum-pusat jang didja lankan oleh Pemerintahan Pamong Pradja sebagai Pemerin . tahan administratif pusat didaerah masih terus didja lankan berdasar kepada peraturan-perundangan pada masa Hindia Belanda. Kalau pada masa sebelum berlakunja Undang-undaag No.l tahun 1957 seperti dimuka sudah didjelaskan bahwa peraixan;pemerintahan-lokal-jang-mengurus-rumah-tanggasendiri belum dapat mengambil peranannja karena belum dapat pelaksanaan sebagainana mestinja, maka dengan di keluarkannja Undang-undang ini jang temjata djuga mem ■ peroleh pelaksanaan lebih serius, maka peranannja lebih nampak. Tetapi disamping itu Pemerintahan Pamong Praddja ternjata djuga masih mempunjai pengaruh jang besar-. Dengan demikian maka benar2 didaerah terdjadilah'adanja dualisme pemerintahan jang bergerak didalam lapangan pemerintahan. Disatu pihak Pemerintahan Pamong' Pradja .v jang bergerak dibidang pemerintahan-umum-pusat^jang ...... terdapat didaerah, jang masing2 dipimpin oleh Kepala Pemerintahan" Pamong Pradja. D'ipihak lain ialah Porderin' tah Daerah Sy/atantra■ ' !jang .beygefak dibidnhg urusan pimah tangga sendiri jang; dalam halT ini didjalankan-aleh Dewan Perwakilan Rakjat Daeralv dari.Dewan Pemerintah Da erah jang diketuhi oleh'Kepala- Daerah. Mestinja tidak perlu timbul adanja sematjam -dualis. me, sebab masing2 itu mempunjai urusan2 sendiri. . .r Pemerintahan Pamong Pradja mengurusi'Urusan2 pusat jang-^ ada didaerah dibidang pemerintahan umum, sedangkan un tuk urusan2 (pejnerintahan) chusus dikerdjakan oleh masing2 Djauatan-Pusat jang ada didaerah, sedangkan Pcrae- v rintalian Daerah Swatantra mengurusi urlisan2 jang telahdiserahkan mendjadi urusan2 rumah tangga sendiri. Teta pi oleh karena segala sesuatu tentang penjelenggaraan^-^ pemerintaha i daerah jang mengurus r u m a h - tangga-sendiri ^ bagi masjarakat itu1nfiasih.merupakan barang baru maka di“. .W.,
■
*
_
daerah benar2 terdjadi- adanja dualisme pemerintahan. Untuk menghilangkan adanja dualisme tersebut diatas, lagi pula, memahg sudah dikandung maksud bahwa sedjak semula kepada daerah akan diberikan otonomi jg seliias-luaSnja, dan pula tidak akan dipertahankan la gi adanja Pemerintahan Pamong Pradja sebagai pemerin tahan .pusatt--maka kemudian dikeluarkanlah. Undang-un dang No..6 tahun-1959, Undang-undang tentang "Penjerah an Pemerintahan Umum Pusat kepada Daerah n. • Maksunja dengan undang-undang ini seuaua urusan2 pusat jang termasuk dibidahg pemerintahan umum -akan diserahkan kepada daerah2 swatantra Untuk: didjadikansebagai urusan rumah tangga .sendiri-;..:Sehingga dengan’ demikian Pemerintahan Pamong Pradja dengan. sendirinja akan kehilangnn. seluruh kekuasaannja dan karena itu a akan dihapuskan. •..; ■ ■ S-emua pegawai2nja akan diperbantulcan kepada Peme -rintah Daerah Swatantrd.. Rupa2nja karena untuk itu di •pandang perlu adanja persiapan2 maka -sekalipun- ’ Undahg. : -undang tersebut .telah diundangkan pada'.tanggal 25-i-ia fet-1959, baru akcn diperlakukon nanti :.dikemudian -ha— i?i apabila .telah .dipandang tjukup persiapqnnjn, jaitu dengan tjara daerah demi daerah dengan • .suatu Peratur—. an Pemerintah. • • ° , ^ Beluq l£gl sebuah Peraturan •Pemerintah dimaksudciiatas dapat d'lkeluarkan, ternjata pada tmiggal 5—Dju H ~V 'jy-) t e r d j a d i pergantiah Ketatanegaraan. Sehubung an dengan dikeluarkannja Dekrit Presiden jang menj.ata •kan bantara' lain tidak lagi b e r l a k u n j a , :Undang-undang Dasar-Sementara dan berlakunja kembali Undang-undangpasar 194-5. Dengan demikian Undang-undang No.l tahun1957 tidak lagi sesuai dengan Ketatanegaraan menurut undang-undang Dasar jang berlaku. Seclnngkan Undang-un dang No.6 tahun 1959 jang ternjata pengaturannja dise suaikan dengan■Undang-undang No.l tahun. 1957 dengan ~ sendirinja mendjadi sukar dilaknahakan. Tetapi meskipun demikian pada achirnja, sebagdinana sudah didjelaskan, undang-undang ini dapat pula dinjatakan berla ku meskipun mengalami perobahan2, jaitu nanti dengan
dikeluarkannja Peraturan Pem.erintah No.50 tahun 1963, tentang : "Pernjataan mulai berlakunja Undang-undang tentang Penjerahan Pemerintahan Umum". 23. Pemerintahan lokal pada masa ber.lakunja Benetapan Presiden No.6; tahun 1959 (Disempurnakan) dan ... Penetapan Presiden No. 5- tahun • I960 (Disempumakan) (tahun : . 1959-1965) : Dengan berlakunja kembal-i Undang-undang Dasar -1945 dimana tentang pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18, seperti diatas telah didjelaskan pula bahwa sistim Pemerintahan-daerah sebagai jcng'diatur dalam undang-undang No.l tahun 1957 tidak lagi sesuai. Sistim pemerintahan daerah jang diatur dalam Un dang-undang No.l tahun 1959' karena diraaksudkan sebaggai pelaksanaan Undang-undang Dasar Sementara, maka penjusunannja disesuaikan dengan sistim Undang-undang Dasarnja jang bersistimkan parlementer. Lain daripada itu untuk-menghilangkan adanja dua lisme pimpinan dalam pemerintahan. lokal seperti telah diuraikan diatas.. Untulc keperluari.tersebut diatas maka kemudian di keluark'anlah Penetapan Presiden No.6 tahun 1959, jang kemudian karena timbul keberatan2 kemudian disempurna kan mendjadi Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (Di semppmakan)mondjad.i Punetaoan Presiden No,6 tahua Lain'daripada itu beberapa saat dikemudian dikeluar kan pula Penetapan Presiden No.5 tahun I960 jang dju ga disempumakan-mendjadi Penetapan Presiden No.5 ta hun I960 (Disempumakan)* Kedua Penetapan Presiden tersebut tidak mentja but Undang-undang No.l tahun 1957$i oleh karena itu Un. dang-undang ini formil masih tetap berlaku berdasar . pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. FasJ-Pasal. II Aturan Perolihan Undang-undang Dasar 19 1945 menentukan ‘
•
• "Segala badan negara dan peraturan jang ada masih.langsung barlaku, selama belum diadakan jg baru raenurut Undapg—undang Dasar itu.11 *) Oleh karena kedua Penetapan Presiden terse but tidak mentjabut Undang-undang No.l tahun 1957, ma ka Undang-undang ini formal masih tetap berlaku terke tjuali terhadap ketentuan2 jang diadakan perobahan da lam kedua Penetapan Presiden tersebut. Kedua Penetap— an Presiden itu sifatnja hanja merobah, menambah dan menjempurnakan sadja. Tetapi sekalipun demikian pero bahan, tambahan dan penjempurnaan ini adalah prinsipi il jaitu mengubah samasekali bentuk susunan serta ke— kuasaan tugas dan keyadjiban alat2 perlengkapan Peme— rintah Daerah. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (Disempuraa — kan), ditetapkan di Bogor pada tanggal 7-Nopember-1959 dan diundangkan di Djakarta pada tanggal 16 - Nopember -1959. Menurut pasal 23 dari Penetapan Presiden itu . sendiri malai berlaku pada hari ditetapkan dan mempu— njai da^a surut mulai tanggal 7-September-1959, jaitu tanggal berlakunja Penetapan Presiden sebelum disem — purnakan. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 tentang : "Pe merintahan Daerah", ini mengatur tentang bentuk dan susunan Pemerintah Daerah (alat2 Pemerintah Daerah) serta mengatur pula w < m g kekuasaan tugas dan keuai daxbaimja. kan)
tatal 19to (Disempu^a G>
-®9a 4^ d S J i
7/V
a 3 PQ
') Tjatatan 5 PcrJcataan "jang ada" dalam pasal ini mak sudnja ialah jang ada pada waktu Undang-undang .Dasar ini diperlakukan. Dalam hal ini ialah tanggal 5-Djuli -1957.
Menurut pasal 23 dari Penetapan itu sendiri mulai ber— laku pada hari ditetapkan, Oleh karena itu' maka ^mulai berlaku pada hari tanggal 10-Pebruari-196l. Penetapan Presiden No,5 tahun I960 tentang: "De wan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekreta riat Daerah”, mengatur ■tentang susunan Dewan Perwakil an Rakjat Daerah serta kekuasaan, tugas dan kewadjib annja, selain itu mengatur pula tentang Sekretariat Da erah. ' . Kalau kita membandingkan ketentuan2 didalam kedua Penetapan Presiden tersebut diatas dengan ketentuan2 dalam Undang-undang No.l tahun 1957, chususnja menge nai hal2 jang diadakan perobahan2nja, maka ternjata akan nampak adanja perbedaan jang prinsip tentang sis tim pemerintah daerabnja, Menurut Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (t>isem pumakan) , Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Dae rah dan De\jan Perwakilan Rakjat Daerah (Liliat pasal l), Dalam mendj alanlcan tugasnja-Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian. (Lihat pasal 2), Kepala Daerah dalam Penetapan Presiden ini kembali mempunjai kedudukan jang dualisme. Bahlcan hal ini ditegaskan dalam pasal 14, bahwa Kepala Daerah adalah: 1) alat pemerintah pusat; . _ ■ 2) alat pemerintah Daerah. (Lihat pasal 14 ajat (l)-), Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah bertu gas : a) mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah; b) menjelgnggarakan koordinati antara djawatan2 pe merintah pusat didaerah dan antara djawa tan2 ter sebut dengan pemerintah daerah; e) melalrukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah} d) mendj alankan lain2 kewenangan umum jang terle^ak dalam bidang uarusan pemerintah pusat; a) sartpai dengan d) menurut peraturan perundangaid jang berlaku jang hingga saat ini dilakukan
_ oleh_Qubemur untuk Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II. *) (Li ' ha^ pasal 14 ,ajat (2) Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah ber tugas dibidang urusan ruroah tangga daerah (otonomi) , 'dan dalam hal ini harus memberikan pertanggungan djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dalam arti bahwa Kepala, Daerah tidak dapat diberhentikan lcare na sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (Lihat .pasal 14 ajat (3)-K Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena ^sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (Li■hat pasal 4 ajat {7)-). • Kekuasaan legislatif diatur dalam Penetapan Pre siden Na.,5 -tahun. I960 (Disempumakan) . Kepala- Daerah bef^ama-sama dengan Dev/an Perwakil an Rakjat Daerah-Gotong-Rojong mendjalahkan kekuasaan tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah dibidang legis latif (Lihat pasal .13) Kepala Daerah, k;irena djabatannja adalah .ketua bu kan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat. Daerah Gotong Ro yong (Txhat-pasal,9 ajat (3)-). Dari ketentuan2 -tersebut diatas ternjata bahwa merupakan perlengkapan.Pemerintah Daerah ialah--Kepala Daerah dan Dewan. Perwakilan Rakjat Daerah, Kepala Da-. era 01 D im d d d lo h ISQIUpakan badan jang berdiri sendi. tidak seperti halnja dalam Undang-undang NoJL .ta hun 1957 dimana hanja merupakan ketua sadja daripadaDewan Pemerintah Daerah. Dari fungsinja jang dua matjam jaitu 3ebagai alat pusat dan alat daerah, dalam hal kedudukannja sebagai ) Tjatatan 1 Dimaksud dengan Gubernur, Bupati dan Walikota-disini ialah masing2 sebagai Kepala. Pemerintahan Pamong Pradja,. jaitu Gubernur sebagai Kepala Pemerin tahan Propinsi, Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten dan Walikota Kepala Pemerintahan Kotapradja.
alat daerah maka ternjata bahwa tugas jang diberikan ke padanja adalah tugas2 jang semula merupakan -tugas dari pada Gubemur, Bupati/walikota, jang masing2 merupakan • tugas sebagai Kepala Pemerintahan Pamong Pradja. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan adanja dualisme pim pin an dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu sebe narnja jang terdjadi mulai pada saat ini ialah ada peng gabungan dua tugas jang semula dipegang oleh dua badan, kemudian dipegang oleh satu badan sadja. Jaitu tugas-2 jang semula dipegang oleh (Kepala) Pemerintahan Pamong* Pradja tugas pemerintahan umump pusat didaerah dan jang kedua jaitu tugas eksekutip dibidang urusan-rranah-ta&gga-sendiri jang semula -dipegang oleh Dewan Pemerintsii Daerah. Dengan demikian. terdjadilah adanja pejaggabnngan dua badan pemerintahan mendjadi satu badan sadja. Untuk ini dapat i diperkuat dengan fakta2 berdkft^ : 1. Ke simpulan bahwa ada penggabungan dua badan pe merintahan mendjadi satu badan-pemerintahan diperkuat dengan melihat kepada tindakan2 berikutnja jaitu jang diatur dalam Penetapan Presiden No.6 tahun I960 (Disempumflkan) ; bahwa didaerah sekarang hanja diadakan sa dja sebuah Sekretariat Daerah jang dipimpin oleh seo rang Sekretaris Daerah. Seinula ada dua Sekretariat jang masing2 dipimpin oleh seorang Sekretaris-Daerah, jaitu Secretariat Pemerintahan Umum Pusat didaerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Pamong Pradja, dan dipihak lain Sekre tar iat Pemerintah .Daerah Swatantxv. ijang dipimpin oleh seorang Sekretaris Pemerintah paerak Swtantra. Pasal 18 Penetapan Presiden Ho. 6 tahun I960 (Di sempumakan) menentukan * " (l) Pen jelenggaraarl administrasi jang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilaku kan oleh Sekret&riat Daerah, jang susunannja dan pembiajaannja diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Oto&onii Daerah. (2) Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang 3ekretaria DaerajU jang melakukan pekerdjaan dibawah pimp ina£ Kepala Daerah jang bersangkutan.”
2. Hal kedua memperkuat bahwa ada penggabungan ba dan pemerintahan ialah’ternjata didalam Penetapan Pre sidenNo.6 tahun 1959 (Disempurriakan) dan Penetapan Presiden No.5. tahun 1959, untuk menjebut Pemerintahan Daerah tidak lagi dipergiinakan istilah "Swatantra" te tapi tjukup dipergunakan "Pemerintah Daerah" begitu sadja. Sehingga untuk menjebut sesuatu Pemerintah Da erah tjukup tehnis dipergtmakan istilah Pemerintah Da •erah tingkat I, tingkat II dan seterusnja.3. Sal jang ketiga bahwa dikemudian hari dikeluar. • kan pula Peraturan Presiden No.5 ‘tahun 1959 jang me’ ngatur antara lain tentahg gelar2 untuk Kepala Daerah. Kepada’Kepala Daerah tingkat I diberikan g e l a r Gubersur nur/Kepala daerah, Kepala Daerah tingkat II diberikan gelar Bupati/Kepala Daerah, dan kepala Daerah tingkat '.P^o^P^dja diberikan gelar Walikota/Kepala Daerah (•Lihat .Bab II pasal 2 Peraturan Presiden No.5 tahun 1959). Gelar-gelar mana, jaitu Gubernur, Bupati dan .Jalikota semula adalah gelar2 jang dipergunakan oleh Kepala Pemerintahan Umum'Pusat jaitu masing2 Kepala Propinsi,-Kabupatrai flan. Kotapradja; -Tetapi perlu dikemukakan bahwa penggabungan ter; S? I v, lairaS berarti penghapusan daripada Peme1p3*1 EB?a usa^> tugasnja Pemerintahan Pamong Pra ?“lg“ b’Jni Pada tingkatl Pe' 1 ft-adja dimana telah dibentuk Pane r^ntijm 2 Daerah jang mengurus-rumah-tangga-sendiri. Ditingkat-tingkat Pemerintahan Pamong Pradja dimana tidak dibentuk- Pemerintahan Daerah jang mengurus-rumah-tangga-sendiri masing2 masih bekerdja seperti se•diakala. Hal kedua. perlu dikemukakan 'jj\ila bahwa itupun si fatnja baFu penggabungan sadja daripada dua tugas- pe•kerdjaan jang semu-ba diselonggarakan oleh dua. badan pemerintahan tetapi kini. dipegang oleh kepala Daerah. Artinja didalam Kepala Daerah mendjalankan tugas2 sebagai alat-pusat, tugas2 tersebut masih tetap merupa kan tugas pusat.-Oleh karena itu dalam mendjalankan
tugas ini Kepala Daerah bertanggung djawab kepada pu sat tidak kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dalam penjelenggaraan urusan rumah tangga sendiri dapat digolongkan mendjadi' dua golongan, jaitu tugas eksekutif dan tugas legislatif. Tugas eksekutif didjalankan oleh Kepala Daerah dan dibantu oleh Radon Pemerintah Harian. Badan Peme— rintah Harian ini adalah pembantu sadja daripada Kepa la Daerah. Apabila. kita memperbandingkan dengan sis tim pemerintahan Xegara menurut Undang-undang Dasar 194-5, Badcvn P'emerintah Harian ini sama haln-js denganpara Mentor! jang hanja merupakan pembantu sadja dari .pada.Presiden. .Djadi berbeda dengan Dewan Pemerintah Harian menurut Undang-undang No.l tahun 1957, .dimanaKepala Daerah adaDah Ketua sadja daripada Dewan Peme rintah Daerah jang; merupakan badeoi. kolpgial* Hal- ini adalah mxrip dengan' Dewan Menter-x dengan Peraana Menteri sebagai ketuanja dalam sistim pemerintahan Nega ra menurut Undang-undang Dasar Sementara. Dibidang legislatif didjalankan- oleh Kepala Dae rah bersama-sama dengan Dewan Ferwakilan Rakjat Dae rah (Gotong Rojong) . Bahkan Kepala Daerah karena dja batannja adal'ah ketua Dewan Perwakilan Rakjat DaerahGotong-Ro jong.' Tetapi kemudian pada tahun 1965 kedudu kan kepala Daerah ini sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (Gotong Rojong) ditiadakan. Dewari Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ada •:"lah»Sewcun---P-ef*wakilan Rakjat Daerah jang disusun berda sarkdft'cPenetapan Presiden No.5-tahun 1959 (Disempuma kan) :-©-eciikianlah garis besar daripada pemerintahan da erah pada. inaga itu. Se~belum. kita mendj elaskan tentang Pemerintah Dae rah menurut Undang2 No.18 th.l965, jaitu peraturan pe rundahgan jang berlaku pada masa sekarang ini *), #) Tjatatan : masa sekarang ini ialah masa pada waktu pe njusunsn naskah ini. .
maka akan dibitjarakan terlebih. dahula sebagai Bab tersendiri ialah tentang penjerahan pemerin'fcahan pusat. Hal ini perlu dibitjarakan setjara tersendiri dalam Bab berikut ini.
BAB III. PENJERAHAN PEMERINTAHAN UMUM PUSAT KEPa DA PEMERINTAHAN LOKAL J.-iNG ME NGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI. Dalam sistimatik buku ini, tentang penjerahan pemerin■tahan-umura-pusat kepada pemerintah-lokai—jang—mengurus-ru— nah—tangga sendiri akan dibitjarakan dalam'bab ini setjara tersendiri. Hal ini adilah karena. alasan bahwa masalah ini merupakan suatu masalah tersendiri jang tjukup luas. § 2U Undang-undang No.6 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1963.
^
berlakun.iaaUnd3 ng-
A*
1111 1953 roonurut ke-
dlrii
^ (kllsm Uhdang-undang itu sen-
.
Dari apa jang telah dikemukakan didalam I para grap2 dimuka telah didjelaskan bahwa dengan undang-undang No.l tahun 1957 jaitu "Undang-undang tentang Po kok—pokok Pemerintahan Daerah 1956" di—daerah2 diben — tuk Pemerintahan Daerah Swatantra jaitu pemerintahan jang mengurus rumah tangganja sendiri. Menurut tjita2nja kepada Pemerintahan Daerah Swatantra akan diberikkan isi otonomi jang seluas—luasnja. Tetapi atti pada itu adalah merupakan suatu kenjataan bahwa didaerah terdapat djuga Pemerintahan Pamong Pradja jang menje lenggarakan Pemerintahan Umum Pusat di Daerah sebagai alat diri pusat.
Urusan-urusan Pusat, termasuk lapang pemerintahan umum, dewasa itu diselenggarakan oleh aparatur tiap Ke ir.enterian. Menurut tjita2 undang2 No.l tahuri 1957 raenu rut sifatnja dan sesuai pula dengan kemanpuan dan ke.sanggupan Daerah, diantara urusan2 itu banjak jang da pat dan harus diserahkan kepada Daerah sehlngga dengan derdkian dapat diwudjudkan pemberian ctonord-jang_ seluas-luasnja kepada Daerah„ Untuk sekaligus menievalikan urusan2 tersebut (Urusan2 Pusat jang terdapat didaerah) tentu Lidak itungkin, oleh karena itu hal ini akan dila kukan tahap derni tchap J. nntuk mcow»iai tjlta^V-'versebub laaka kepada Urusan PeirLerintahan-uinain-Pusatj jang.'seperti diatas t>uduh dikerr.ukalran bahwa pada '/alra-. itu berada aitangan ?cxsrin tahan Parong cerhadr.p uitt3ao2 tsr'tentu jang dapat diroeniukan'ikin- i1,.an diserahkan kepa da Pei:-.erin*cah Daerah Swatantra/ Dengan dendkian inaka didaerah hanja akan terdapat satu Penierintfhan Basrah jang ■mengr.rus Pemerintahan umum, ini- berarti bahwa jg, • menajalankan urusan2 Pemerintahan uroun Pusat sehari-hari tidak la^i didjalankan oleh' Per.;erintahan Pamong Pra dja tetapi didjalankan oleh Pecerintahan Daerah Swatan tra, _ Dalai:'; pada itu dengaia diserahkannja Urusan Peaeria tahan Umum Pusat dari tangan Pamong Fradja kepada Peme rintah Daerah Swatantra dengan sendirinja Pemerintahan Pamong Pradja mendjadi kehilangan tugasnja. Dengan pertimbangan bahwa untuk mendjalankan tugas2 jang diserah kan itu Pemerintah Daerah Swatantra harus tersedia apa ratur jang tjukup serta mampu melaksanakannja maka su dah sewadjarnja kepada siinua.pegawai lingkungan Keitienterian Dalam Negeri jang sebdlumnja mendjadi pelaicsana dari tugas2 tersebut, diperbantukan kepada Per.orin tah Daerah Swatantra jang bersangkutan. Sudah sev/adj.ir nja piila bahwa hak2 dan kevadjiban2-nja, sobagai Pegawai Negeri dengan kedudukanhja mereka itu diperbantu kan kepada Pemerintah Daerah Swatantra harus tetap didjaniin selama mereka diperbantukan, sedang kopada Peme rintah Eaorah Swatantra jang bersangkutan harus diwa -
djibkan menerima pegarai jang diperbantukan itu serta diwadjibkan pula untuk memperkerdj akan mereka dengan da3a guna jang sebesar-besamja dan mendahulukan mem— porkerdjakan mereka sebelum nrengan^ka-it; Pegawai-Daerah jang baru. .■ - ' ,; Untuk melaksanakan -apa jang telah diuraikan ter sebut diatas maka oleh Pembentuk;.^Undang-undang dikeluarkanlah Undang-undang Wo. 6 Tahun r1959. Undang2 ten tang : nPenjerahan tugas2 Pemerintahan Pusat dalam bi dang Pemerintahan Uraum, perbantuan Pegawai Negeri dan penjerahan keuangannja,'kepada Pemerintah Daerah1*. Undang-undang ini dimuat didalam Lembaran Negara N9.15 Tahun 1959 dengan pendjelasannja jang termuat didalam Tambahan Lembaran Negara. No. 1752. Didalam pa sal 14.dari undang2 itu Sendiri ada dikemukakan lapat disebut : ’’Undang-undang penjerahan Pemerintahaii Umum" Adalah merupakan suatu keis.timewaan dari undang2 ini, 3 ebab ternjata undang2 ini, jang disahkan di Dja karta pada tanggal 24 Mal-et 1959 dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 1959, didalam pasal 15 ditentukan : "Undmg-undang •ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setjara Daerah demi Daerah atau setjara lain11. Djadi dari kstentuan didalam pasal 15 ternjata • 1 . Undang-undang ini tentang tanggal mulai berlakunja itks^th akan ditentukan dikemudian hari. 2. Tanggal-laulai berlakunja akan ditentukan dengan Pe . raturan Pemerintah. 3. Tanggal mulai berlakunja akan ditentukan setjara Daerah demi Daerah, sekalipun dapat djuga dilakukan dengan setjara ..la’ in, Tegasnja tentang tanggal mulai berlakunja rentjana nja tidak dilakukan setjara umum untuk seluruh Da erah Negara* Untuk kedjelasannja.,ada-baiknjd’kalau disinx di . kemukakan pendapat pembentuk Undang2 sendiri didalam Pendjelasan Bagian' Uraum No^4 dan djuga pendjelasan da ri pasal 15 tdrsebut diatas.
Pendjelasan bagian Umum Nor.4- * "Pada asasnja semua tugas-kewadjibanf kekuasaan kewenangan Pamong^-Pradja, ketjuali beberapa soal jang tetap ditangan Pemerintah Pusat dengan seka ligus diserahkan,-kepada Pemerintah Daerah. : Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa bagi Daerah2 jang kini masih dalam pertumbuhan , sudah tentu sukar bahkan tidak mungkin dapat me- . nerirua dan ’mendjalankan dengan baik beratur-ra - i tus tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan Pamong-Pradja tersebut, karon~ itu dan melihat pertumbuhan tersebut tidak akan dapat sama pesat ■diseluruh Negara, maka didalam Undang-undang ini perlu dimuat- suatu ketentuan jcjig menetaplca.n bah . ya berlakunj a .ialah pada hari jang ditantukan oleh Peraturan Pemerintah setjara Daerali demi Da erah atau untuk beberapa Daerah .'Va'ipada sesuatu Kesatuan Daerah.". Pendjelasan pasal 15 s. "Dapat difah-ami, bahwa diperlukan persiapah2 jang tjeriaat untuk melaksanakan dengan lantjar Undangundang;:ini jang membava akibat2 jang begitu luas itu dalaia. dg.erah2 jang dewasa ini dalam taraf per kembangan j&ng beraneka warna. 11 Djadi dari pendjelasan tersebut diatas disadari karena pertumbuhan ataupun perkeiabangan jang karena berbeda satu dengan" lain, maka mulai berlakunja Undang -undang ters'ebut diatas. masih akan ditentukan nanti un tuk daerah. demi daerah atau untuk beberapa daerah. dari pada sesuatu kesatuan daerah dengan Peratnran Pemerin--. tah. . :'
V B. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempumakan) dan Penetapan Pre siden No.5 Tahun I960. (Disempurnakan) adalah merupakan batu lontjat ari daripada peirbentukan 3atu matjam .Pemerintah-lokal-didaerah : Belum lagi dapat diwudjudkan sesuaou PeraturanPemerintah sebagaiioana jang dimaksud -didalam pasal 15 yn^ang-undang No*6 Tahun 1959. Kurang lebih 3b bvjLan-•' aeielah ditetapkan dan. diundangkan Undang2 ini terdja dilah perobahan Ketatanegaraan Repubiik Indonesia jaltu dengan diperlakukan kembali Undang-iindang Dasar 194.5 dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1956o Sebagai keiandjutan daripada Dekrit tersebuc perlu. se gera ditetapkan bentuk dan susunan serta keku? paan;t'a gas dan kevadjiban Pemerintah Daerah beserta dengan se gala alat perlengkapannja jahg sesuai dengan' sistim Undang-undang Dasar 194.5<> Dari apa jang telah diuraikan dalaiu paragrap2 di nuka ada dikemukakan bahwa nntnk itu kemudian aikeluar kanlah Penetapan2 Presiden No«6 tahun 1959 ( Diseii pumakun), tentang "Pemerintah Daerah” (L^N. Thu 1959 ho»9^) dan jang djuga keuudian dxikuti pula dengan Pe netapan Presiden No*5 tahun I960 (Di^empurnakanJ ten tang "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong dan Sekretariat Daerah" (L.N. tahun 1961 No.6) jang dii kuti dengan berbagai peraturan-perundangan lainnja jg, merupakan pslaksanaan dari kedua Penetapan Presiden tersebut. Sudah djelas pula dengan diperlakukannja kedua Penetapan Presiden beserta dengan segala Peraturan Pe' laksanaannja maka-sistim Pemerintahan Daerah terdjadi perobahan setjara prinsipiil, Sebab Undang-undang No. 1 tahun 1957 djiwanja adalah Undang-undang Dasar Seroentara sedangkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempuroakan) dan Penetapan Presiden No.5 Tahun i960 (Disempurnakan) adalah berdjiwakan Undang2 Da3ar 1945. |
XHUK.J
Tetapi sekalipun terdjadi perqbahan. Bengenai auaunan, kekuasaan, tugas dan kewadjiban 'daripada Pen'erinta han Daerah (alat2 perlengkapannja)-, itu.^idik berarti idea tentang adanja satu'.penerintahan 'didaercih sebagaimana jang sudah akan dilaksanakan dengan. undanj-undan^ No.6 Tahun 1959 itu mendjadi padar... BaHkan .sebenar-nja sebagaiiwona ternjata dari Penetapan Presiden Ho.6 Tahun 1959 (Disempumakan} dan .Penetapan Presiden lJo.5 Tahua1960 (Disempumakan; adalah merupakan. hatu lc patan deripada"us aha -untulc didaerah hanja diadakan sata par-erin tahan daerah dengan mendj adikan Kepala .Daerah sebagai alat .pusat 'dan alat daerah (lihat pasal l^/ F^aatapan Presiden No .6'Tahun 1959 (Biseirpurnakah)Ydengan Penetapan Presiden No.5 Tahun-I960 (Disei-pw*r^(u-:an) ha nja ada satu sadja Sekrotariat Daerah 'dengan seorang 'Sekretaris Daerah sebagai pemimpinnja. Balikaa djuga di dalam Pendjelasannja dari Penetapan-Preaider, la.6 Tahun 1959-(Disempumakan) .Bagian Uaiun.-No>5;ada'tf^p^akan : "Pimpinan Pemerintahan didaerah '..'ini beraifat dualistis, dalai^arti kata bahwa cUa pir.rinan -jang berdiri terpisah, .mengenai dua tidan^ pekerdjaan* jang p.ada:hakekatnja 3an^at erat hvbungannja satu asra lain, Dua' bidang itu ialah : a) bidang.pemerintahan urtui V-’usa't. di^erah dita -rigan Fajnong-Pradja da'*'. b) bidarig- otonomi dan tugas pembautuari. dalam-ptmerintahilT) (r.;.edebewind) ditangaii poxr.erintah dae-; rah. : •.. ' Pimpiaan kedua bidang ini. perlii diletakkan . dalam'satu. tangan"^ *-f'- . C. Peneta^^.n’Pr.asiden .No.6 Tahun 1959 '(Di-•sempurftakany hanja, diiudjiikan kepada dasrah'2 PemerintahaflL Panong-Prad:javdiluana ' jtei^/di.benti^:;.lP^^rintahan' -mengurus rumah tangga ;sehdiri- : ; ' • i: Dalam pada :itu perlu /dlsadari b^hwa Pererintah U" xiium Pus at (|?elv.erin tah Pradja) pada waktu itu ter
an Probinsi3 tingkat jaitu tingkat Pemerintah. . tjamatan. Te^^ljata1tidS, KJbuPat<3n> ^awedanan dan KePemerintahan pi ‘ tidak pada semua tin.glcat2 dari pada tahan Syatantr*#'Tac*J"a tersebut dibsntuk Pemerin an Pamong Prariia ®^apa- hanja pada tingkat2 Pemerintahngambil tjontoh tertentu sadja. Kalau kita m e nerintah ^ Ujawa ^^a pada umumnja dibentuk Pe tahan Propincm* °w'~tantra tingkat I ditingkat P emerin.tra' tingkat TT* a^Skan Pemerin.tahan Daerah Swatan hingCa ditingkat? Pemerint^^- Kabupaten..Se tidak atauintahan Paniong Pradja jang lain tra. Pada mn'f- • n uk Pesxerintahan Daerah Swatan "3-957 memang p^ ^ a^ ? nu^ut Undang-undang No.,1 Tahun si dibentuk ti P^insipnja untuk setiap daerah Propin paten tingkat I dan Daerah Kabu ffludian dideis- ^ f an/^watant;ra Tingkat II, tetapi kodasrah2 dilupr P^eaoangaa berikvvtnja ternjata untuk 'an jaitu mis^lv sudan diadakan penjimpangkan pula D-^or t' . '_.Df?'jev,-Pa daerah Karesidenan didiri erah Kawedaaan3-^^•~^ "n*'zy~- tingkat I dan:beberapr. da’ Oleh kar--na*f?f,'2j^ 11 (Swatantra) tingkat 1j.. hun 1959 (,)-,• ~ <^sngcOi i'*.netapan Presiden No . 6 Ta— hun I960 f Hi^emPu?:na^:an/1 dan Ienetapen Presiden No. 5 ta nis pemerlntaS^S 8^ -P^ lgg:^ unSan “ tara kedua djean adanis 4 , » n SfaD!:'u> aecigai usaha dari pen r.uapus di dittaskf^p3”* Pa-Mriat-'ia* didaerah, hanja tirdjadibentuk f^intahsn tmrmg Pradja dimo.-,a telah -sendiri Hrln, 311 daerah j ' -ng mengurus-rmiiah-tangga dja aneian diti» e ^ - Pmertatshan Pamong P?ajang mensnj-ni11111 & ^ ^^alc dibentuk Pemerintahan Daerah djadi pengrp-iK ruma^~tangga-sendiri tidak atau belum ter ( D i s e m S S ^ 311- en®tapan Presiden So. 6 Tahun 1959 I960 mengatnr* ( D i s e m p S a S n i tidak d T 6^ terdapat ™ Presiden r,°*5 Tahun Jang suatu ketentuanpun W W i n t a h a n Itan Pusat jang berus-rumah hontuk Pemerintahan Daerah jang nengur l ^ j r S l i ^ f ? PSSSdlr1' 2leh itu dengan sendiatau tidak d?h S L Sm0ng, radja ditingkat2 jang belum entjdc Pemerintahan Daerah jang mengurus—
rumah—tangga—sendiri, mas^h tetap ada jj^perti sediakala beserta dengan urusan2fija jang mendjadi tugas wewenangnja cir-r\ tetap diatur berdasarkan peraturan perun dangan jang lama. D. Pemjataan mulai berlakunja Undang'undang No . 6 Tahun 1959 menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 s Penggabungan dari kedua pemerintahan jang dilaku ken dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 pumalcan) jaitu dengan djalan memberikan kedudulcan Ke pala Daerah sebagai alat pusat dan sebagai alat daerah, malea semua urusan2 jang mendjadi wewenang Kepala Pemeri-.itahan Pamong Praf.j.a dari tingkat2 jang bersangkutan jang digabungkan tadi•gemuanja mendjadi urusannja dari Kepala Daerah rfo.j»tti kedudukannja' sebagai alat-pnsat. Djadi baik urusan2 itu merupakan .tugas leg.islatif atau bukan jang dahuljj. mendjadi: wewenang.Gubernur/Bupati se bagai Kepala Pemerintahan Pamong Pradja dioper mendja di tugas dan wewenang Kepala Baerah d a l a m kedudukannja sebagai alat pusat. ■ ' . Tugas dan wewenang tersebut didalam pasal 14 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (Disempuraakan) ada digolon?::ksn. mendjadi 4 golongan. Pasal 14 ajat (2) menentukan : "Seb&gai alat pemerintah pusat Kepala Daerah a. mengurus ketertiban dan keaxaanan umum didaerah b. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan2 pemerintah pusat didaerah dan antara djavatan2 tersebut dengan pemerintah daerah.; c. melakukan pengawasan atas djalarmja pemerintah an daerah} ■ -. , ' d. mendjalankan lain2 kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintahan pusat". Untuk mewudjudkan pembentukan satu pemerintahan^ daerah didaerah dengan otonomi jang sekuasnja sebagaiffiana telah ditetapkan didalam Undang-undang No.6 Tahun 1959 tersebut diatas jang ternjata belum lagi pernah
dinjatakan berlakunja, djuga untuk mewudjudkan an M.T.R.S. No.Il/M.P.R.S./l960 (Lerrbaran Negara Tanun I960 No.152) mengenai bidang Pemerintahan Daerah? ^ a ra lain r-enghendaki : a;* isi otohbui harus riil dan luas; Mengenai Otonono. ^ Daerah hendaknja dibetfi Otonoiri jang aeluas-luasnja seauai-d&ngan Undang-undang No.l Tahun 1957, rut kenanpuan. tiap2 Daerah (Lanpiron A, ad.lH S» 398., angka 4); b. politik otonomi dan de3entralisasi harus stabil ngan r.ercberi;lebih -banjak kepertjajaan pada Daerah2 vJjar.piran A, ad III, §. 395 angka 19); 1aka perlu-ditetapkan pernjataan irrulai berlakunja dan pelqksanaaa Undang-undang No.6 Tabun 1959 u n t u k seiuruh v/ilajah Negara Republik Indonesia* -p Untuk kGperluan tersebut dike1c*\.rkanlah suatu .Per aturan PsT.erintah 3ebagaiiuana jang dii!--ak:sud dida3-®jr> P*-1 sal- 1 5 Undaiig-iindang No.6 Tahun; 1959 jaitu Peraturan _ .-A-B’norintah tentang "Pernjataan nulai berlakunja dan Pe l.akaanaan Undang-undang penjerahan Pemerintahan U;:uv= , •Leuharan Negara Tahun 1963 No.96, dengan pendjelasan.tenirua-t, didala?-. Taiubahan Lenba.rcin. Negara No •^.591• ..peraturan Pen.erirrtah ini -ditetapkan dan diundangkan pa da,-tanggal jang sawa jaitu tanggal 25 September 1963. oedangKan menurut pasal 12 dari Peraturan Peinerin1;ah , flitentukan bahwa : "Peraturan Perrterintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja". Oleh karena itu dengaji sendirinja Peraturan Pererintah ini mendjadi iru ^ -rlaku pada ■fcanggal 2f> September 1963 _ didala: pa3al 1 dari Peraturan Peiaerintah No. 50 shun 1963 ditentukan : "Undang-undang Penj erahan Umum (Undang-undang N0.6 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No.^ 15) berlaku untuk seiuruh wilajah -Negara R e p u b lik Indonesia mulai pada hari diundaftgkannja Peratur an Pererintah ini". Djadi tegas berlakunja adalah untuk seiuruh wilajah 'Negara Republik Indonesia.
-£:. Beberapa hal jang perlu diketahui berhubung dengan pemjataan mulai berlaku nja Undang-undang No.6 Tahun 1959 oleh Peraturan Pemerintah No„50 Tahun 1963 : Dengan ketentuan didalam pasal 1 dari Peraturan -t'emerintah No. 50 Tahun 1963 seperti tersebut diatas mendjadi berlakulah Undang-undang Ho.6nTahun 1959 mu lai pada tanggal 25 September 1963 untuk seluroh Wilajah Negara Republik Indonesia* Sehubungan dengan. pemjataan' mulai berlakunja Un dang-undang tentang "Penjerahan Pemerintahan Umum" ada beberapa hal -perlu dikemukakan disini sebslun kita menihdjau lebih landjut tentang pelaksanaah daripada pe njerahan pemerintahan umum inio 1) Bahwa Peraturan Pemerintah No050 Tahun-1963- adalahmerupakan Peraturan Pemerintah. sebagairaana jang dimaksud didalam pasal 15 dari Undang-undang No.6 Tahun 1959, -jaitu Peraturan jang akan menentutan tentang ta tanggal mulai berlakunja Undang-undang itu. *2) Bahwa menurut rentjana dari Pembentuk Undang-un dang N.O06 Tahun 1959, undang2 ini sedianja didalam mem perlakukannja. adalah daerah demi daerah atau sedikit nja beberapa daerah sebagai, satu kesatuan, sehingga da pat dihar'apkan bahwa didalam -memperlakukannja tidak akan setjara umum dalam waktu jang sama untuk seluruh \vllajah Negara* . ■ Tetalpi ternjata tidak demikian dengan kenjataannja. Dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1963 dinjatakan berlaku xantuk seluruh wilajah Negara. 3) Bahwa Undang-undang No.6 Tahun 1959 jang disahkan pada tanggal 24 i'oaret 1959 dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 1959 maksudnja adalah pelaksanaan lebih lan- djut dari idea2 jang terdapat didalam Undang-undang No. 1 Tahun" 1957. jaitu "Undang-undang tentang Pokok-pokes Femerintahan .Daerah 1956", oleh karena itu penjerahan tentang tugas2 'Pemerintahan Umum Pusat, pembantuan pegawai Negeri dan penjerahan keuangannja kepada Pemerintah.Daerah sudah barang tentu pengaturunnja disesuaikan
dengan undang-undang Jo.l Tahun 1957. Penjerahan akan disesuaikan dengan susundn daripada alat perlengkapan Pemerintahan Daerah beserta dongan tugas dan kewadjib an daripada masing.c alat .perlengkapannja menurut sistim Undang-undang No.l Tahun 1957. Telah diuraikan dimuka, bahwa pemerintahan Daerah pada waktu itu adalah terdiri dari Dowan Perwakilan R-axCjat-Daerah ^D.j-.R.D.) janr; bertagas' dibidang legia latif dan Badan Pemerintah. Daerah (D.P.D.) suatu ba dan kolefeial jan,_f diketuai ciLch seorang ketua jaitu -epala Darren bertv.gas d?.bidang ekselcutip. ketika Unc’.ar.g-undang No . 6 Tahunlv59 d-injateLan Kulai bsrlslcu ur-.tuk seluruh wilajah il l;e^ — Repub„7.k Indonesia deag^n Peraturan Pemerintah “O.jO Tahun .u9&3 dinana dinjatakan mulai berlaku pada ■ diundangicannja Peraturan Pemerintah No.50 Tahun--Gcidaan pemerintah daerah sudah tidak lagi seper diatur didalam Undang-undang No.l Tahun 1957. 'jasuri..-ui dan kekuasaan Pemerintahan dDaerah beserta aal'io perlengkapannja telah mengalami perobahan jg V1,?-1 'dengan,Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 c^an Penetapan Presiden No.5 Tahun +' ■^•-••vl;‘ise:‘ : *P’ -11!n^an) * Pemerintahan Daerah tidck lagid&i’i Dewon Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan ta-rmtan Daerah dengan Kepala Daerah sebagai ketuanja t-jtapi terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwa i >■-- Rakjat Daerah (jang kemudian mendjadi Dewan Per wukilan Rakjat Daerah Gotong-Rpjong) . +.v, ive°a^a Daerah berkedudukan.sebagai alat pemerin<■* pUoat dan sebagai alat. pemerintah daerah (Lihat pasa_ 14 Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Disempur nojcen). ' acpal.• .Daerah adalah ketua bukan anggauta dari Dewan erwaLiian Rakjat Daerah G'otong-Rojong (Pasal 9 ajat en^.tapan residon tlo.5 Tahun i960 /(Disempurnakan) . ..■ a aerah sebagai alat pemerintah pusat mendjalaniun tugas bidang peaeriptahan umum pusat (Lihat pasal H ajat 2 Penetapan Presiden No, 6 Tahun 1959. IDisiaapurnakan). • '
Kepala Daerah sebagai Ketua De\/an Perwakilan Rak-.jat Daerah Gotong Rojong bertugas bersaraa-sama denganDew&n Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mendjalaa kan. kekuasaan,. tugas dan kewadjib?n Pemerintah Daer».ridibidang legislatif (Lihat pasal 13 Penetapan Presiden. No .5 Tahun, I960 (Disempurnakan). Kepala Daerah sebagai J.at pemerintahan daerah b bertugas sebagai alat pemerintah daerah bortun..^ dibi dang urusan ruaoh tangg-u daorah (otonomi) maapun dibi.dang tugas pembantuan dcp.aoi pemerintahan. dibantu oleh anggauts:? sebuah b^.dan ,]-uv? diberi nama Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) - (Lihvtv pasal 14- ajat 3 dan pasal 16 Penetapan Presid.n rlo.o Tahun 1959 - (Disempurnakan). Dengan demikian cijslas bahwa ketentuan2 didalam Undang-undang j'io.6 Tahun 1959 jang merupakan pelaksana an dari Undonj-uudang Wo.1 -Tahun 1956 mengenai tjara-2 penjerahan tup.€•? -pemerintahan umum dan sebagainja itu mendjadi tidak uiuhglcin lagi untuk dilaksanakan sebab kenjataannja sud^ii-berobah sistimnja. Oleh karena itu maka didalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 txdak hanja tjukup diadakon kctentuan jnng mengenai pernjatapn iriuiai berlakunja Undang-undang No.6 Tahun 1959 sadja, tetapi disamping itu diadakan pula ketontuan2 jang itu seperti j _diatur didalam Bab II tentang "Pelaksanaan penjerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat-. dalam bidang Pemerintahan Umum'1. Ketentuan didalam Bab II dari Peraturan Pemerintah ini 'harus kita anggap merupakan penggantion daripada keten tuan-ketentuan dari Undang-undang No.6 Tahun 1959 jang mengenai tjara pelaksanaan penjerahan tugas tersebut dalam hal jang sudah tidak mungkin lag! didoksannk^r berhubung telah terdjadi perobahan dalam bidang susun an, tugas dan wewenang daripada Pemerintahan Daerah , :meskipun Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 adalah suatu Peraturan Pemerintah sedangkan Undang-undang No. 6nTahun 1959 adalah suatu uUndang-undong. Untuk lebih djelasnja perlu kiranja untuk dikemukakan pula disini apa jang dikemukakan poloh Pemerin tah sendiri didalam bagian "Menimbang" sub b dari Pera
turen Pemerintah No. 50 Tahun"1963 sebagai berikut : "bahwa pelaksanaan Undang-undang' itu perlu disesuaikon dengan kel;entuan-ketentuan dalam ketetapan -M.P.R.S. No.II/M.P^RoS./l960, Penei'ipipn Presiden No.6 Tahun 1959 CDisempumakan) dan Penotapan Pre siden No„5 Tahun- I960 (Disempumakan) beserta pera. - turan-peraturan pelaksanaannja dan Penetapan Presi den No*2 Tahun 1961"0 *¥•-*ke-4 jang perlu pula dikemukakan.disi^ sehubungan dengan ketentuan didalam pasal 8.da ri eraturan Pemerintah No „50 Tahun 1963 jang menentu kan 4 ;• • . „ .. ,p(l)_."Pelaksanaan penjerahan Pemerintahan Umum bagi sesuatu Daerah dilakukan dengan Keputusan Menteri^enieriritahan Umum'dan Otonomi Daerah atas usul De-, w^.Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah■^xngkat x jang bersangkutan. •• '•2) Pelaksanaan penjerahan termajjsud dalam ajat vl) harus sudah selesai selambat-lambatnja pada achir tahun 1965". Dari ketentuan' tersebut pertama dapat diketalxua bahwa sekalipun Undang-undang No. 6 Tahun 1959 itu sudinjatakan berlaku untuk seiuruh wilajah Negara Re ^ . .^donesia^ tetapi untuk tiap2 Daerah pelaksana an penjergdaannja.masih harus menunggu keputusan Menteri erlebih dahulu jang itu baru dilakukan atas usul , erwakilan K^kjat Daerah Gotong Rojong dari Dae-, ingkat I jang bersangkutan. Adapun alasannja dapat kita ketahui dari pendje asannja pasal 8 Peraturan Pemerintah itu sendiri jang mengemukakah sebagai berikut : . . ^engan pelaksanaan penjerahan dalam pasal mi dimaksudkan penjerahan riil. ; ' P^jerahan riil ini dapat dilakukan de ngan^saicsama, maka diperlukan lebih dahulu penjelesaian hal2 tehnis administratif jang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan2 dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain penetapan surat kepu-“
tusan perbantuan pegawai, maftgenai penjerahan keuang.an, harta benda dan penjelefig^araan pembentuk an Ketjamatan2 di Daerah2, jang sebelumnja tidak mengenai adanja Ketjamatan. Berhubung dengan itu dalam pas.il ini ditentu kan bahwa .penjerahan riil termasiik jdxfttvjr'.,',..dengan keputusan Menteri' Pemerintahan ^iJmuin*dan Q'tonomi Da 'er, ah! "jang dikeluarkan;setj ara berangsur-angsur, Da erah deini.\Daerah atau .untuk beberapa Daerah dengan ' mengingat.keingijian,.-k;esanggupan serta kemampuan . .masing2 Daerah;dan' :Seiambat-lambatnja pada achir r ; :- t^btm 1965 harus telah/terlaksana penjerahan riil itu untuk seluruh TJegara". . Hal. jang kedua perlu pula dikemukakan disini seperti apa jang ditentyikan didalam ;ajat (2) dari pasal 8 tersebut diatas bahwa selambat-lambatnja pada achir tahun 1965 harus telah -terlaksana penje rahan riil,.itu untuk aelu,ruh Negara. 5). Hal kel-ima^ji^g‘perlu pula dikemukakan disini sebelum kita membitjarakan lebih landjut tentang pelak. sanaan daripada perijerahan’pemerintahan. umum sebenamja tidak menjangkut chusus mengenai'penjerahan pemerintah an umum tetapi lebih! meiigeiiai persoalbii jang menjangkut bidang .ketatanegaraan- pada umumja. ' Didalam No. 3 tersebut diatas sudah dikemukakan bah wa untuk. menjesuaikan dengan sistim pemerintahan jang ada, jang- ternjata sudah banjak mengalami perobahan tidak lagi. seperti j.ang diatur didalam Undang-undang No.l Tahun 1957, inaka didalam Bab.:II. dari Peraturan Pemerin tah No.50 Tahun 1963 diadakati ketentuah2 jang dapat dikatakan .merupakan perobahan/pengganti^’‘daripada ketenttidn2 didalam^ UndangTtindang;Np,6 Tahun' 1959 apabila ke.tentuan2 tersebut ternjata sudah.tidak lagi dapat di ti-apkan karena sudah tidak "sesuai dengan keadaan jang Hal tsrsebut diatas-m3^paka,a- suSta tjontoh jang telah tierdjadi bahwa 'bagaimahapujr allasdninja jang dipergunal^at^,-. sesuitu ketentoori "pferatt^ran £emerihtahn'ter njata dapat menggwtii k&iorituanS. johg-iiferdapat didalam Undan^2". Hal ini adiiah merupakan suatu hal jang isti -mewa d?<Ji•.tidak laaim.
§ 25 Tugas-tugas P^nerintnhan-Umum Pusat'jang akan diserahkan .kepada Pemerintah Daerah:
Setelah dibitjarakan hal2 jang berhdtxingan dengor. Undang-undang No.6 Tahun 1959 dan djuga Peraturan Pome rintah No.5 Tahun 1963, maka sekarang akan dibitjara kan tent’jig pelaksanaan penjerahan daripada tugas2 Pjmerintah Pusat .dalam bidang Pemerintah Umum. Di-jrIan paragrap ini akan dibitjarakan tentang ta gas-tugas Pemerintahan Pusat dalam bidang Pemerintahan Umuis serta sistimatiknja. Tidak semua tugas Pemerintahan . uiTora Pisat diserahkan kepada .peraer'.ritah Daerah : Maksudnja daripada Undang2 Ho . 6 Tahun 1959 dida lam olcan merealisasikan pemberian Otonomi jang seluas— luasnjdj maka akan diserahkan semua '5-aripada tugas2 pe Qerintah pusot bidang pemerintahan uuum jang dahulu mandjidi tuga.v daripada Pemerintahar- Pamohg Pradja ko«pada Pemerintah Daerah Svataxrtfa (jang didalam perkembangannja semendjak Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (DistTapurnakan) mendjadi I-;emerihtah Daerah) . Tetapi apabil'n uILatakan bahwa semua tugas terse but akan diserahkan kopada Pemerintah Daerah tidak ber arti bah.ja tanpa pc-rkotjualian, ,’sebab sebagaimana di ■ . tentukan didalam pasd 2 dari Undang-undang Mo. 6 Tahun 1959 itu ada ditentukai; tugas2 kewadjiban, kelcuasaan dan keuenangan jang diicetjiialikcn. Kepada tugas2 jang dikotju«:JLikan ini tidak* token diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan-rumuh-t,mgganja-t:endiri, tetapi sekalipun terhadap tugt’ .s -tugas tersebut tidak. akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena dikandung pula maksud untuk hanja akan ada satu Pemerintah Daerah. sadja sehingga Pemerintah Pamong Pradja (sistim jang. lama), akan dihapuskan, maka kepada tugas jang diketjualikan itu jang ‘tidak akan di se?ahkan kepada Pemerintah Daerah akan diserahkan Icepa A.
da.peaguasa lain dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 2 dari Undang-undcng No.6 Tahun 1959 antara lain laenentukon : ■ "Ketjuali tugas kewaf'.jiban, kekuasaan dan k wenangama mengurus ketsrtiban dan kemnf'nan umum, • .c*.;■-1 koordinasi antara djawatan2 Peanerint-ali Pusat di daerah dan. -^intara dj.awatan2 terpe.but dengan Peraerint.oh Daerah serta mengenai pengawasan atas <3ja~ lannja pemerintahad daerah, jraxg dengan peraturan Pemerintah dapat diserahkar kepada penguasa lain, ditetapkan penjerahan, sypr.ndjang -hal -j^ng demii:ian itu belum terdjadL, d.b.t.nja.... i! B. Perintjian daripada tugas2 jang diketjualikon dan tidak diserohIcan kepada Pemerintah Daerah. .
1..i
Dari ketentuan terseVjut diatas dapat kita ketahui tentang perintjiannja daripada tugas2 jang dlketju altilcr-Ji jaitu : N -1 . :u:ngurus ketertiban dan keaiarnan nn'oia; 2; kordinasi antara djawatan2 Peaierintah Pusat didae r?li ;dan antara djawatnn2 tersebut dengan Pemerintah :daerahf 3. P-.-aigavasan atas' djalannja pemerintahan daerah. Terhadap tugas2 tersebut jang merupakan sebagian tugas daripada Pemerintahan Pusat dibidang Pemerintah an Umum .adalah merupakan tugas diketjualikan jang de ngan peraturan Pemerintah dapat diserahkan kepada ueng nguasa. lain. G. Perintjiaa daxipada'tu£&-s2 jang akan diserahkan sukar uut.uk diketahui satu persatu : Selain daripada tugas2 jang diketjualikan jang perintjiannja telah dikemukakan tersebut diatas dari pada tugas Pemerintahsn Pusat «m bidang Pemerintah an Urxom adalah merupakan tugas jang akan diserahkan kepada Pemerintah i>aerah.
Tvig ^umpulan tugasf diserahkan inijadalah merupakan da mulanja adalah <5f«Sa^^a^ '^Vla3 sekali. Tugas ijli pa mudian sesuai d e n ? ^ , sederhana sekali, -tetapi kekemhan,-.oengan. perkemhanann _______ _ vj' a u Q ^ L T i r ftm o T ** j_ ^ . _ t c o ix ^ndjadi Pamone Prad j a j ang kemuuidx sangat luas sek i • tla ga? ini berkeiabang mendja gas ini adalah . ^•^ .er^ embangan dan penambahan tu lan 'didalam vak tu -f? teratur dan lagi berdja denga& itu dene-«n +* ? sangat lama. Tetapi bersamaanngan Djawatan2 --nia departemen 2 beserta dengtersebtit.l’anpQ^daerah,raaka banjak dari tugas 2 jc u
d id
—
.® r a r U i .c i r i ~ kt=ri_»&d/3
H T a i .T Q - J 'Q n 9
a c x ii
+ o i'-I n
n r r ? v ii" lr —
D.iavatar,2 to?SSn '^togZ Djawatan oleh k^ena i t u ^ 2 ™ ! lcl<*-'tolM3adi dengan ____ .'fa? P r a d j a p u n b ^ ^ f ^ ^ ^ ^ P tugas2 pemerintali PaP
Selain daripada itu dengan tidak teratur. Sela— :■: ^ah dibeniiik Peme: riJ?^Ta^Un 19 0 3 didaerah djuga te rahkan-urtisan2 /tii ~ o -0-tonom sehingga banjak dise .. rin.taJaa^- Pamong JanS semula mendjadi. tugas'Peme Penjerahan ininui ^ ^®pada Pemerintahan Otononr ini. atur. Sehin^ea.rf^T,JUpa2^Ja fe®rdJalan dengan tidak ter ngetahui setiar- • ura^an tersebut diatas untuk *me Masih merupakana . apakah sebenarnja. jang .Pradja i-me’ if0n-,i^aS daripada Pemerintahan Pamong sat dalam bid^r-i-/p3** d:j-s^*al^ Bengan Pemerintahan* Pu l i. b emer int ahan Umum adalah sukar seka;'. t j a r a t e r a t ^ b S e r t a ^ 311311 d a r i t u £ a s 2 1x11 fJe“ tugas2.Ljaw atQ n^> p dengan p e n g u r a n g a n 2 - n j a u n t o : d lk a h : u r u g a n , ^ a h - S n d i d a e r a ^ f a n t u g a s 2 j a n g . d i d j a r a t u r sehihpvja d -og a s ®n d i r i j a n g d j u g a t i d a k t e r •untuk d ik s ta h u i n L ' _ _e r o e rin ta h a n Pam ong P r a d j a .sukar.
. ha .untuk meno-acteiro^ -*J-^aru?3a. Sua-tu usaha jang mentjo bukan merupakan r> > jian xni sudah barang tentu 311 jang sangat suli+^H*5*311 Jang ^ ^ a *1 tetapi pekerdja setjarc.. serius. memerlukan penelitian jang bentuk Undnng^n^a^f3^ 3^ ini disadari pula oleh Pemanng-undang Ho.6 Tahun 1959, tetapi.,sekali*
p u n
' d e m i k i a n
ka.'i
a d a
p e r i n t j i a n
.d i v u d j u d i c a n n g a t
b e s a r
m a k a d a n
JsanTaa-bann j a b a t 2
d i k a n d u n g
i n i . h a l
s i n i
l e b i h
' d i k e m u k a k a n
k a n d u n g
m a k s u d
d j e l a s n j a p e n d a p a t
t e r s e b u t
p a s a l
a n t a r a
d i k e m u k a k a n
"
d a r i
" W a l a u p u n
i n i
tidak-
s a n a k a n ^ r a h
l e i % k a p
P e m b a g i a n
d e n g a n
i n i ,
a k a n
j a n g - a k c i n
i n i
l e b i h
j a n g
pula
tsb.
apabila
di ;
did^lan. dia'cas
kekuasaan
dan
d a l a m
aalari
h e n d a k 'mslak
kspkntingan
dae-
perintjian
t u g as-kewadjiban, d i s e r a h k a n
ke-
'diserahkan
terperiritji
d a h u l u
a k a n
jang
tugas
:
u m u m - j a n g
u n t u k
a p a •j a n g
ke-
Pedja
tersebut
jang
se-kekua-
dinuat
perundangan,
dj e l a s l a h dima k s u d
ini"-.
bagi
-•
. se-• • jang-
dalaa
- U-n—
*--;
dari-’a l a t
d i s e r a h i
Daerah. pega:;gan
flikemukakan
p e r a t u r a n
d e m i k i a n t u g a s 2
sa
pula
u n d a n g 2 .tentaiig'di,
t e t a p i
d a r i p a d a
t u g a s 2 , j a n g
.d i l i h a t
besar
b e r i k u t
p e m e r i n t a h a n
m u n g k i n
d a n g - u n d a n g
k a n
j a n g
s e b a g a i
d i s e d i a k a n
b e r s a n g k u t a n
D.
p e m b e n t u k
j a i t u
b e r b a g a i - b a g a i
h i n g g a
b a i k n j a
dapat
jang
& a t jaia2
U n d a n g - u n d a n g
s a a n k e w e n a n g a n d a l a m .
u s a h a
a k a n
t e n t a n g
-ine.ngada-
ternjata
P e m e r i n t a h a n
a d a
U n d a n g - u n d a n g
a k a n
t e n t u
di.t j a n t u m k a n - s e t j a r a
U n d a n g - u n d a n g N
su a t u
t u g a s - k e w a d j i b a n ,
w e n a n g a n ' d a l a m . .'
itu'
kfer&'guan
P e n d j e l a s a n l a i n
a d a l a h
untuk
ini
D a e i ' a h 'akah' m e m p u n j a i
m e n g h i l a n g k a n
' U n t . u k
p u l a
u s a h a 2
d j a i a n n j a
P e n v a r i n t a h a n
d a p a t
i t u
disampir-ig.
b a g i
m a k s u d
A p a b i l a
a k a n
d i s e r a h
p e r l e n g k a p a n ' .
t u g a s
t e r s e b u t
z
■
-
•
-
Kita semua telah mengetahui bahwa- pemerintah Da erah sendiri dari alat2 perlengkapannja. oleh karena itu didalam akan nienjerahkan terhadap tugas2 PemerintahanUmuir; ini tentu didalam pelaksanaannja harus ditegaskan pula kepada alatS perlengkapan Pemerintah Daerah jang nana masing2 tugas tersebut akarv diserahkan. 'Meskipun sudah dikotfuk^i .bahwa sukar u n l j u k menga dakan perintjian menjebut 'J^ou persatu tentang tugas pemerintahan Umum; jang ternjata .djuga akapi diusahakanc>leh Pemerintah, lopas dal"?!.soal itu oleh Undang-undang fJo.6 Tahun 19-59;jdaji '1djuga oleh :Perat^.in. Pemerintah
Tahun 1963, dihubungkan dengan kepada alat2 perlengkapan jang mana dari Pemerintah Daerah tugas2 ter sebut akan diserahkan, maka diadakan djuga pembagian vsistimatik) dari tugas-tugas ta^i» Adapun jang dipergunakan untuk didjadikan ukaranaaripada pembagian tersebut pertama-tama ialah terir»a suk tugas jang bersifat mengatur ataiT tidak, sehingga■ ari pembagian ini kita memperoleh • a, tugasc. jang ber.'sifat -nengatur, dan ^ugas2 jang tidak bersifat mengatur. ^elain itu diadakan djuga pembagian jang kedua,ja x u seha’ oungan adanja beberapa tingkat2 daripada..Yemermtoaan -.^imong Pradja dengan Kepala-kepala pemerintah ;jaitu : Gab'irnurAepala Daerah Istimevu Jogjakarta/Xepala ^ ^a^rah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya, itssiden - j' i/V.'alikota iJatih 5• "tedana £1* 'i3^Sueil Wedana. ongan deiaikian kita memperoleh adanja v9 dan Peraturan Pex^rin^h S9 .5O Ta t* ~ d i b a g i mendjadi dua sehinggp. ui^alu'v ib.k kiJo£invPcf°V-h *«gas2 0-ubernur/K.epala La&rah >tisuawa. dan t -ep^ Daerah Chusus lb* Kota..Ojekia- t;.,. Rayaa ^Sas2 Residen, sedangkan dipihak lain icxta meiu^er W'ed'jLO a3 ' Patih, Wedanci don -xsisten .
r.! adanja dua tjara pembagian tersebut diatas, .aa^a terhadap tugas2 Pemerintahan Pusat dibidang Peme- • I'Wloiihan Umum didaerah kita dapat memperoleh adanja em Pa-t raat.i-ua golongan tugas2 jaitu sobagui berilcut s a kcwadjiban, k e k u a s a a n dan keuenangsn jang Dersifat mengatur, jang menurut atau berdasarkan Undang-un^y^ Algemeneo verprdoningqn, Peraturan Pemerintah d-m/atlu peraturan pemerintah setingkat
ada pada dan didjalankan oleh Gubernur/Kepala Da erah Istimewa Jogjakarta/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya dan Residen. (b) Tugas kewadj ibaa, kelcuasaan dan kewenangan jang tidak bersifat iviengatur jang .menurut atau berdasar kan Undang-undang, Algemene verordeningen Peratur an" Pemerintah aan/atau peraturan pemerintah se tingkat ada pada dan didjalankan oieh Gubernur/Ke pala Daerah Istimewa Jogjakarta/Kepala Daerah Chu sus Ibu-Kota Djakarta .Raja dan Residen. (c) Tug..'s, kewadjiban, kekuasaan dan keweriangan jang bersifat mengatur, jang nenurut atau berdasarkan Undang-undang, Algemene verordeningen, Peraturan P^nerintah dan/atau peraturan perundangan sefcing kat ada pada dan didjalankan oleh Bupati. (d# Togas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan jang bersifat tudak mengatur jang menurut' atau berda sarkan Undang-undang, Algemene verordeningen, Per aturan Pemerintah dan atau peraturan-perundangan setingkat ada pada Bupati, Walikota, Patih Wedana dan Asisten Wedana. *) k )
Tj
it a t a n
:
a) Kalau dibandinglcan dengan bunji pasal2nja jaitu pa sal 2 Undang-und.ony Wo.6 Tahun 19>9 dan djuga pasal 2 Peraturan No.50. Tahun kaiai disini sengadja v1^niadakan djabatah2 jang pihii.vi'_ rang sudah tidak ada.lag! dengan maksud se.nata-2 u, . b i h b)
r a e m u d a h k a n
P a d a g a s
g o l o n g a n j a n g
l a n k a n
b e r s i f a t
B u p a t i
d a n g - u n d a n g t a h
N o
. 50
d j a b a t 2 d a
p e n £ U r & W ^ < i ” • porabagian
W o . 6
T a h u n
l a i n ,
P a t i h ,
1 9 6 3
W e d a n a , t u g a s
it,u
b a r a n g
d i s e b u t ,
T a h u n
h a l
m e m p u n j a i s u d a h
s e b a b
m e n g a t u r
t e r n j a t a
a d a
1 9 5 9
d a n
b t i d a k
j a n g
,
dan 2
P e r a t u r a n tugas
disebabkeai
W e d a n a
b e r s i f a t
p a d a
p a s a l
d i s e b u t 2
a d a l a h
t e n t u
t i a d a
j u n -
dalam
A s i s t e m
j a n g
. ^a l
b a i k
t i d a k
i n i
^
t u g a s
'1 ^ a “ d Y i ^
sub. ^
u n
P ewer ind a r i
k a r e u a
p e p:v--
s e b e n a r n j a
m e n g a t u r a d a
d i s e i u h i
o l e h
K a r e n a
k«i.mnfaatannja m e n g e n a i
hal
ini.
§ 26 Alat2 perlengkapan Pemerintah Daerah jang diserahi untuk me— lakukan tugas2, kewadj iban, ke iCaasaan dan kewenangan jang di serahkan : Setelah ki-ta ketahui tentang sistimatik daripada tugas.--. .jang diserahkan>- maka txbaiali kini .membitjaraKarv tentang kepada alat2 perlengkapan Pemerintah Daerah jang manakala masing2 tugas' tersebut diatas diserahkaii,. sedahgkan mengenai tu-gas2 jang dik-etjualikanakarr-diuraikan didalas para^rap jang berlkutnja agar dapat lebih' mudah didalam mengura-ikannj . cl
Perlu diingat terl.ebxh' dahulu- j a n g t e l a h d i k e m u .kakan dimuka, bahwa d i d a l a m U n d a n g - u n d a n g W o .6 T a h u n - " 1959 telah djuga ditentukaii t e n t a n g k e p a d a a l a t 2 perlengkapan P e m e r i n t a h - D a e r a h j a n g m a n a m a s i n g 2 t u g a s .. erae.bux.akan diserahkan. T e t a p i o l e h k a r e n a t e l a h eraj^dx psrgantian dan p e r o b a h a n s i s t i m P e m e r i n t a h a n .a*=rah- sehubungan dengan d i k e l u a r k a n n j a P e n e t a p a n P r e p1 Tahun 1 9 5 9 (Disempurnakan)' d a n P e n e t a p a n .^re.'iden N ° # 5 Tahun •I960. ( D i s e m p u r n a k a n ) maka- t i d a k
- “I'Jagkin apabila tjara pelaksanaan tersebut .diikuti . sudah ditentukan didalam' Undang-undang ^ diatas oleh karena. -itulah maka didalam Pfera+.rdnn.e®er.intah Ho.59 Tahun 1963 diadakan perobahan jara2 tersebut diatas... ... " iio Ja^auPun tjara2 jang tersebut dalam Undang-undang 1111-*-959 adalah tidak mungkin dan tidak akan ■ f^csana^can} tetapi. ada baiknja' pula sekedar un nula A- •1?®ndJelaskan persoalannja- untuk diuraikan han" sekedar pula untuk dapat didjadikan bari11T^1+"P»^ 4.:U:iean denS'an tjara-tjara'jang ditempuh me -- , uran Pemerintah No.50 Tahun.1963> jaitu se
- oagax.■Jperik-xt :
-r .,-
Kepada golongan tugas2 jang pertama’.jaitu tu•: gas kewadjiban, kekuasaan dan kewedanaan jang' bersi - fat .ciengatur jang menurut atau berdasar Undang-undang dlgameoci-verordeningen, Peraturan Pemerintah- _dan/atau
peraturan pervtfidangan jang setingkat ada pada dan di djalankan Gub£raur/Kep.ala Daerah Istimewa Jogjakarta / Wolikota. Djakarta Raya ^dan ffes'iden diserahkan kepadaDewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I jang bersang kutan untuk mendj alankan tugas kewadjiban, kekuasaan dan'kewenangan tersebu# diatas. (Lihat pdsal 2 sub a Undang-und&ng No.6 Tahun 19-59). 2) Kepada golongan tugas2 jang kedua jaitu tugaskewadjiban, kekuasaan dan kewenangan jang tidak bersi fat mengatur jang menurut atau berdasarkan-Undang.-un. dang, Algemene-verordeningen, Pe'raturan Pemerintah dan /atau peraturan Perundangan jang setingkat ada pada. dan didjalankan Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Walxkota Djakarta' Raya dan Residen diserah- kan kepada Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I jang bersang kutan untuk mendjalankan tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenaangan tersebut diatas. (Lihat pasal 2 sub.b Undang-Uhdgng No.6 tahun 1959).' 3) Kepada golongan tugas jang ketiga jaitu tu&as kewadjiban,' kekuasaan dan"kewenangan jang bersifat me ngatur/. jang menurut atau berdasarkan Undang-undang , Algemene verordeningen, Peraturan Pemerintall perintj ian perundangan setingkat ada pada dan ,didjalan kan oleh Bupa.ti diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rak jat Daerah tingkat II jang bersangkutan untuk mendja lankan tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan ter sebut diatas. (Lihat pasal 2. sub.C -Undang-undang No.6 Tahun 1959). 4-) Kepada-golongan tugas jang keempat-jaitu tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan jang bersifat ti^ dak mengatur, kekuasaan dan kewenangan jang bersifat tidak mengatur, jang menurut atau berdasarkan undang, Algemene verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan setingkat ada pada Bupa ti, Walikota, Patih, Wedaua dan Asisten tfedana atau pe djabat2 setingkat, dengan 6‘ebutan lain daripadanja di serahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat II jg. bersahgkut;in untuk mendjalankan tugas kewadjiban, keku asaat} dan kewenangan tersebut diatas. (Lihat ps.2 sub. d Undang-undang No. 6 Tahun 1959). •
Tjara penjejrahan tersebut diatas adalah sudah sesuai dengan keadaannja pada waktu itu jaitu sistim Pe merintah Daerah jang berlaku pada waktu itu berdasarKepada Undang-undang No.l Tahun 1957. Pada walctu itu kekuasaan jang bersifat mengatur ada ditangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. (Lihat^pasal 36. Undang-un — dang No.l Tahun 1957). Sedangkan. tugas kevadjiban jgng tidak bersifat m e n g a tu r. a d a l a h dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah (Lihat pasal 44 Undang-undang No0l Tahun 1957). Tetapi pada masa semendjak diperlakukannja Pene tapan Presiden No„6 Tahun 1959 (Disempumakoi) jang ke • mudian djuga disenpurnakan lagi dengan Penetapan Fresi den No.5 Tahun j_96Q (Disempurnakan) maka su-soim Pemer-rintahan Daerah tidak lagi seperti tersebut.-d.ir.tas.> Tu gas jang bersifat mengatur tidak lagi-merdjadi tugas ^ daripada Dewan Perwakilan Rakjat Daeraii sadja5 tetapi mendjadi tugas daripada Kepala Daerah bersema-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat D a e r a h Gotong-Rojong (L-hat pasal 13 Penetapan Presiden No,5 Tahun ^19o0 (Disem pumakan)Sedangkan tugas jang tidak bersifa'u menga — tur didalam penjelenggaraan u r u s a n rumah tanggc. daerah dan pembantuan tidak-lagi diserahkan Dewan Pemerintah Daorah jaitu suatu badan jang bekerdja Kolegial dengan seorrmg Kepala- Daerah sebagai ketuanja, karena badan iani tidak lagi dikenal didalam sistim Penetapan Presxden No.6 Tahun 1959 (Disempum'akan) , tetapi tugas tersefcut adalah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dalam Kedudukannja sebagai alat Daerah jarig-bertauggung djawwab kepada Dewan Perwakilan R a k j a t Daerah.. Lihat pasal H ajat (3) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Dxsempurnakan). Sedangkan didalam melaksanakan ini kepala. Daerah dibantu oleh Badan P e m e r i n t a h Harlan vLxhi’A pa sal 16 ajat (l) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 sempumakan). . Oleh karena itulah maka pada saat mehjatalvafl, ^ ~ lai berlakunja Undang-undang No.6 Tahun 1959 maka ten-, tang pelaksanaan penjerahsn tugas2 tersebut didalam Pe raturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 diatur lagi dan di -
sesuaikan denganosistim Penisrintahan Daerah jang berla ku jang ada badia waktu itu jaitu berdasar Penetapan" i Presiden No.6 Tahun 1959 (Disempurnaka») dsai Penetapan Presiden No.5Ttahun'i960 (Disemournakan) ♦ Adapun tjara penjerahan daripada tugas2 Pejsarintah an Pusat dibidang Peaterintahan Umum Menurut feraturanPemerintah No.5Q Tahun 1963 adalah sebagai berikut : 1) Kepada golongan. t'ugas2 jaag pertama. jaitu tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan jang bersifat mengatuv jang menurut atau berdasar Undang-undang, Algemene verordeningen^ Peraturan Pemerintah dan/atsu per raturan perundangan jang-setingkat ada pada dan didjalankan Gubernur/Kepala Daerah Istime^a Jogjakarta/Kepala Daerah Chusus Ibu-Kots Dja karta Raya dan Resideu diserchkan kepada Kepala Daerah tingkat I bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat DaerahGotong-Rojong Daerah Tingkat I jang bersangkutan nntul: mendjalankan tugas kewadj ibari, kekuasaan dan kevenangaa tersebut.diatas (Lihat pasal 2 ajat 1, Peraturan Pe morintab No.50 Tahun 1963. *) ' *) Tjatatan : u kita membandingkan tjara penjerahan tugas ter sebut menurut pasal 2 ajat (l) Peraturan Pemerintah No. SO Tahun 1963 dan tjara penjerahan menurut Pasal 2 sub, a TJndcng-undang No.6 Tahun 1959 maka ternjata tugas ter sebut diserahkan k6pada Kepala Daerah tingkat I bersama sama dengan Dewan Perwak5_Tar> Rakjat Daerah Gotong Kq jong tingkat I jang bbrfraiigkuton tetapi tidak lagi ke pada hanja /Oewan Perv-ikalsn Ralejat Daerah Tingkat I sadja. Hal ini adij.ah seruai .sebab tugas jong bersifat mengatur menurut sis tim Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 (Disempumakan) kini ada pada Kepala Daerah bersa ma-sama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong. b) Didalam Peraturan,Pemerintah No.50 Tahun 1963 ternja ta tidak lagi dipergunakan nama Walikota Djakarta Raya tetapi kepala Daerah chusus Ibu-Knta Djakarta Raya se3uai dengan telah diperlakukannj; .-’enetapan Presiden"^ No.2 Tahua 1961'maka kepada Daerah Kotapradja Djakarta Raya diberikan k^dudukan sebagai Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raya.
Kepada golongan tugas2 jang kedua jaitu tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan jang tidak bersi fat mengatur, jang menurut atau berdasar Undang-undang ‘ilgemene-verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan jang setingkat ada-pada dan dijalankan Gubernur/Kepala- Daerah Istimewa Jogjakarta/ epala Daerah Ghusiis Ibu-Kota Djakarta Raya dan Resien diserahkan kepada Kepala Daerah tingkat I jg bersangkatan untuk mendialankan tugas kewadjiban kekuasa ^ ^svenangan tersebat diatas. (Lihat pasal 2 aj6ra-turan Pemerintah No.50 Tahun 1963. *) 3) Kepada golongan tugas2 jang ketiga jaitu tugas ewa jiban, kokuasaan dan kewenangan jang bersifat me .ga ur jang menurut atau berdasar Undang-undang Algemene-verordeningen, Peraturan Pemerintah de.n/atau per auran perundangan setingkat ada pada dan didjalankan k,an ke?ada Kepala Daerah Tingi:at II ber • engan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Ro 1cmv a®ra^ tingkat II jang bersangkutan untuk mendja , ^ uSas kewadjiban, kelcuasaan dan kewenangan ter seoat diatas (Lihat pasal 2 ajat 3 Peraturan Pemerin tah No.50 Tahun 1963). **) *) Tjatatan :
~~ ^'^bandingkan tjara penjerahan tugas terse 50 Tm®nuru^ Pasal22 ajat (2) Peraturan Pemerintah Wo. sub Vi ^ ^ C*an ^jara penjerahan menurut pasal 2 ^22 Wo.6 Tahun 1959, maka tugas tersebut di ^ . f11 KePada Kepala Daerah tingkat I jang bex-sangtineic +St ^ kepada Dewan Pemerintah Daerah mmi+a • ii11® bersangkutan. Hal ini adalah sesuai me sistla Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Di-. tugas tidak bersifat.mengatur dida:A. ", i:eri^Saraan urusan rumah tangga daerah lcini a a pa a Kepala Daerah jang bersangkutan dengan diban tu oleh Badan Pemerintah Harian, sedangkan Dewan Peme rintan Daerah menurut sistim Undang-undang No.l Tahun 1957 ditiadakan. , w*) Tjatatan : Bandingkan dengan pasal 2 sub.c Undang2 Ho. 6 TJihun 1959. ; •
4) Kepada golongan tugas. Jang lceempat jaitu tugas kewa djiban, kekuasaan dan ketfenang-in. jang bersifat tidak mengatur, jang menurut atau berdasarkan Undang-undang, iilgemene Verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundangan.setingkat ada-pada dan didjalankan Bupati YJalikota Patih Vfedana, Asisten Wedana, atau pedjabat2 setingkat dengan jang lain" diserahkan kepada Kepala Daerah tingkat II untuk :n.endjalankan tugas kewa djiban, kekuasaan dan kevenaangan tersebut diatas. (Li hat pasal 2 ajat (4.) Peraturan. Pemerintah .No.50 Tahun ^ 1963) . *7 “' \ .. • -• \ -Untuk..laenambah. kedjelasnnnja perlu disini ditekan kan bahwa kepala. Daerah bepsama-sr^ma dengan Dewan Per wakilan Rakjat Daerah Qotong-Rojong didalam mendjalan]fcan tugas kewadijibanr-'kekuasaan dan-kewenangan daripa da tugas% jang bersifat.mengatur jang semua- mendjadi tugas2 Pamong-Pradja. dan diserahkan kgpadanja, ,disirii Kepala Daerah adalah dalam kedudukannja sebagai "alat; daerah" jang chususnia kemudian dqfigah Penetapan Presi den No. 5 Tahun I960. (Disempurnakan).. didjadikan sebagai Ketua dari Dewan Pert^akilan. %lcj^.t-.Daerah Gotong-Rojong (Lihat pasal 9 dan pasal 13 Penetapan Presiden No.5 Ta hun I960 (Disempurnakan). ■ ...r. Sedangkan Kepala- Daerah didalam mendjalankan tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan daripada tugas-2 jang tidak'bersifat mengatur jang semua-mendjadi tugas —tugas Pamorg -Pradja dan diserahkan kepadanja, disini Kepala Daerah adalah. djuga dalam kedudukannja sebagai ""alat daerah” jang chususnja diatur didalam pasal 14. ajtit- 3 dari Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Disempurnakan). Demikianlah tentang tjara pengerahan tugas2 tersebut diatas. *) Tjatatau : Bandingkan dengan pasal 2 sub.d Undang-undang No.6 Tahim 1959.
§ 27 Alat perlengkapan jang diserahl untuk melakukan tugas2, kewadj lb-" an, kekuasaan dan. kewenangan ^aripada tugas2 jang diketjualikan': . Dalara psragrap diatas sudah dikemukakan tentaiigtjara penjerahan daripada tugas2 kewadjiban, kekuasa an dan kewenangan Pamong-Pradja kepada Pemerintah Laerah. Sekalipun pada prinsipnja Pamong-Pradja itu kan dihapuskan sama^sekali sedangkan mengenai urusannja lang mendjadi tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangahnja .akan diserahkan kepada Pemerintah D?erahseluruhnia, o^perti dinuka telah didjelaskan ternjata ada, tugasi jang d.iketjualikan jang tidak diserahi ke pada Peiaei’iatah Daerah tetapi tetap merupakan urusandaripada Pemei-intah Pi’isat. Tetapi-oleh karena PamongPradja itu akan dihapuskan maka mengenai penje.lenggaraan- daripada tugas2 jang diketjualikan ini akan dise .rahkan kepada penguasa lain dengan Peraturan Peuierintah, demikiaalah kehendak daripada Uhdang-undaag No.6 Tahun 1959 Lihat pasal 2). 1 Didalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 a— da diatur mengenai penguasa. lain ini. Pasal 3 jang terdiri dari dua ajat menentulcan se bagai berikut : "(l) Dengan tid-Jc menguraikan tugas kewadjiban, ke kuasaan dan kewenangan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah tingkat II berdasarkan pasal 14- ajat (2) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Diseiapuxna kan) dan peraturan Perundangan lain jang berlaku , maka tugas2 jang diketjualikan sebagaxmana dimak sudkan dalam pasal 2 Undang-undang Penjerahan Peme rintahan Umum jang hingga pada saat mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini : a. masih didjalankan oleh Residen, berallh pada da dan didjalankan oleh Kepala Daerah tingkat I jg bersangkutan dalam kedudukannja sebagai alat Pe aerintah Pusat. '
b. masih didjalarilfan oleh Patih dan Wedana atau pedjabat setingkat dengan >ebutan2 lain dari padanja, beralih pada dan' didjalankan oleh Ke pala Daerah tingkat II jang bersangkutan da lam kedudukaAnja. sebagai alat Pemerintah Pusat. (2) Dengan tidak mengurangi. ketentuan2 lain dalam Peraturan Pemerintah ini dan dengan mengingat ke tentuan dalam pasal 4- sub,f, sebelum ada ketentuan lain, maka tugas 'kewadjiban, kekuasaan, kewenangan jang melejaat pada djabatam -aAsisten, Wedana/Tjamatatau pendjabat setingkat dengan sebutan2 lain dari padanja tetap didjalankan oleh pendjabat tersebut". Dari ajat (l) tersebut diatas djelas bahwa kepada tugas kewadjiban, kqjalasaan dan kewenangan jang dike .tjualikan sebagaimana jang dimalcsudkan dalam pasal 2 'Undang-undang Penjerahan Pemerintahan Umum jaitu tugas: l) mengurus ketertiban dan keamanan umum, 2) koordinasi antara djawatari2 Pemerintah Pusat didaerah dan anta ra djawatan2 tersebut dengan Pemerintah Daerah serta 3) pengawasan atas djalannja pemerintahan Daerah, jang hingga pada saat mulai berlakunja Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1^63 ini ; a. masih didjalankan, oleh Residen, beralih pada dan di djalankan oleh Kepala Daerah tingkat I jang bersang kutan dalam kedudukannja sebagai alat Pemerintah Pu sat; b. masih didjalankan oleh Patih dan Wedana beralih pa da dan didjalankan oleh Kepala Daerah tingkat II jg bersangkutan dalam kedudukannja sebagai alat Peme rintah Pusat. Pendjelasan dari pasal 3 ajat (l) Peraturan Peiaerintah No. 50 Tahun 1963 ada dikemukakan 'sebagai beri kut : uAjat (l) pasal ini mengatur pengalihan tugas2 Nasional jang diketjualikan dari Residen kepada Kepala Daerah tingkat I dan dari Patih dan Wedana kepada Kepala Daerah tingkat II. Adapun tugas2 Na sibnal jang melekat pada pedjabat Gubernur dan Bu
. pati/Walikota. adalah tugas Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II berdasarkan pasal 1 4 ajat’(2) Pene-tapan Presiden No.6 Tahuh 1959 (Disempurnakan)"• djelasnja didalam pasal 3 ajat;;:(l) tersebutnanja diatur mengenai tugas jang diketjualikan dari peat Residen, Patih, Wedana dan didalam ajat (2) tugas jang melekat pada Tjamat (Tentang penjerahan tugase uasaan den kewadjiban daripada Asisten-Wedana/Tjamat akan diuraikan .didalam paragrap berikut). ,. ‘tugas •jang melekat pada Gubernur dan Bu'alikota (t,jatatan : disini Gubernur dan Bupati/Wa o a jang diraaksud adalah-Kepala. Pemerintahan Pamongra n ~ adji^ tidak lagi diatur didalam pasal 3 ini„ • - ntu k le b ih d je l a s l a g i bahwa m a k su d n ja derailsian aP^L ll a k i t a membatja p u la -a n g k a 7 " d a r i P e n d je la s an-umum Pera^aran Pem erintahan .No* 59 Tahun 1 9 6 3 a n t a r a a^a UL<eiaukakan se b a g a i b e r ik u t - .: -:
:•• :AeKuasam tugas kewadjiban Kepala Daerah se. gai alat Pemerintah Pusat termaksud dalam pasal-' -1-4 ajat (2) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Di ‘ seinpurnakan), ialah jang menurut peraturan-perun _angan jang berlaku. oleh Gubernur untuk Daerah ing 'at I oleh Bupati///alikota rmtuk Daerah tingkat II/Kotapradja. , . , demikian perlu diadakan lebih landjut en ang jang mendjalankan tugas kewadjiban, kekua saan an: kewenangan termaksud jang melekat pada Residen, Patih, Wedana dan T^amt". dalam
V o t ^ a n j a
kami kemukakan diiaami bahwa di-
diatur mengenai tugas jang di-
ketjualikan dari Realden, Patih, wldana daS Tjinat sa-
rd+i YUni ^'Ugas 3ang melekat pada. Gubernur dan Bu t fj? r tidak, ,sebab sudah diatur didalam pasal 14 ajat- U7 Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (DisempomakanjPisini ada sesuatu hal jang menimbulkan sedikit kebimpangan jaitu disebabkan adanja dua kemungkinan, sedangkan peraturan-perundangannja beserta dengan sega
la pendjelasannja tidak memberikan kedjelasan. Urituk dapat mendj elaskan persoalannja perlu terle bih dahulum dikemukakan bunji pasal. 14 dari PenetapanPresiden No,6 Tahun 1959 (Disempumakan) sebagai beri•kut "(l). Kepala Daerah adalah : ■I a).alat .pemerintah p u s a t . b) alat pemerintah daerah; • (2.).' Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Da erah :. a) mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah; b) menjeleriggarakan koordinasi antaradjawatan2 pe merintah pusat didaerah dan -antara djawatan2 ter sebut dengan pemerintah daerah; c) melakukan pengawasan/eitas djalannja pemerintahan daerah; F: d) mendjalankan lain'2..kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintah pjrsat; a- sampai dengan d menurut peraturan perundanganjang berlaku hingga saat ini dilakukan oleh Gu bernur untuk Daerah Tingkat I dan oleh Bupati/Wa likota. untuk .'Daerah tingkat II. (3). Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Da erahmEHffihberi pertanggungan djawab kepada Dewan Perwakilan .'Rakjat Daerali, baik dibidang urusan rumah- tangga -daerah (otonomi) maUp’ .in dibidang tu gas pembantuan dalam pemerintahan, dalam arti fcjahwa Kepala Daerah tidak dapat'diberhentikan ka rena .sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakj.-.t Daterah"Y ’ Djadi"dari pasal 14 ajat (2) tersebut diatas ke pala Daerah Sebagai aiat pemerintah-pusat mendjalan kan. tugas a, b, c-dan d berarti mendjalankan semua tugas pemerintahan umum pusat- jang dahul'J. di wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota. Jang dahulu -ifendjadi tugas Gubernur .clidjalankan oleh Kepala Daerah tiiigkat I sedangkan tugas Bupati/Walikota: didjalankan oleh Kepala Daerah tingkat III -
Apabila kita membandingkan tugas a, b, c dan d da ngan tugas jang diketjualikan menurut pasal 2 Undang-2 No,5 Tahun 1963 j.o, pasal (2) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1963 maka tugas jang diketjualikan tersebut diatas adalah tugas jan^ sama dengan tugas. a, b, c da ri' tugas pasal 314 ajat (2) Penetapan Presiden No.6 Ta hun 1959 (Disempumakan). Dengan demikian timbul.vkini persoalan bagaimana kah 'dengan tugas d jaitu tugas mendjalankan lain2 kewe nangan umum jang terletak dalam bidang. urusan pemerin'tahan pusat jang nelekat pada Gubernur dan Bupati/Kepa la Daerah. Apakah itu sebagai. pula tugas jang ikut di serahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tidak lagi mendjadi tugas Pemerintah Pusat ataukah itu tetap ti dak llifcopahkan dalam-arti tetap -sebagai urusan pemerin tahaa pusat jang diurus oleh Kepala Daerah berdasar pa sal 1.4 ajat (,2) Penetapan Presiden No,6 Tahun 1959 (Di sempurnakan) jaitu dalam kedudukannja sebagai alat pe .merintih pusat. Tugas d jaitu. tu gas nead.ialankan lain2 .kewenangan umum jqng t e r l e t a k dalam bidang urusan - P e m e rin ta h Pu s a t jan-* melakat- kepada Residen, P a t i h ;dah-VJedana adc.lah ■•sud.xh d je la s .ja i t u se b a g a i tu g a s jang. t i d a k d ik e tju a lik a n , ol.eh karena i t u m endjadi t u g a s .jang d is e r a n krm sehingga ap ab ila
a. Tugas itu.,b e r s i f a t mengatur d ise ra h k a n kepada Kepa l a Daerah bersamapsama dengan- Dewan P e rw a k ila n Dae rah Gotong Rojong jang b e rsa n g k u ta n . - ■ k *. ^ugas'-xtU"tidak b e r s i f a t m engatur d is e ra h k a n kepada ■Kepala- Daerah. ’
(Lihat pasal 2 Peraturan Pemerintah No.50 Th.1963)• Kenibrili kepada .uraian dimuka bagaimana dengan tu gas d jang ctahulu dimiliki Gubernur dan Supati/V/alikota Kepala Pemerintahan Pamong Pradja ? Henurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 dari kalimat : • ; . "Dengan tudak mengurangi tugas 'kewadjiban, kekua— saan dan kewenangan kepala Daerah Tingkat I dan
Kepala Daerah tingkat II berdasarkan pasal 14 ajat (2) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Di sempumakan)■ dari d.s.t.nja . . . "•
Djuga dengan tidak disinggung2-nja lagi tugas Gu bemur dan Bupati/Walikota didalam pasal 3 maupun pa sal-pasal -berikutnja dari pasal 3, Peraturan Pemerin tah No.50'Tahun 1963. ■ • Djr’ga dari pendjelasannja pasal 3 tersebut diatas jg. xnengeraukakan ? Majat (l) pasal ini mengatur pengalihan tu gas2 Nasional -jang diketjualikan, dari Residen ke pada Kepala 'IDaerah -tingkat I,- Adapun tugas2 Nasi onal jang melekat pada pendjabat Gubernur dan. Bupati/y-£\iikota adalah tugas kepala Daerah tingkat I, dan tingkat II berdasarkan pasal 14- ajat (2) ,P2 Penetapan Pr«jsiden P'0.6 Tahun 1959 (Disempumakan). Dari hal*: tersebut d;,elas bahwa kelihatannja terha dap tagas2 Gubernur dan Bupati/VJalikota termasuk tugas'Homer d tetap-pada iiepala Daerah jang bersangkutan dalam kedudukannj■ : > . sebagai alat,pemerintah pusat. Dalam pada itu timbul kedjanggalan apabila kita : tafsirkan seperti tersebut diatas, sebab apabila kita kembali kepada bunji. pasal 2 Undang2 1950 maka sebagai tugas jang diketjualikan jang tidak ditetapkan penjerah ati apabila disamakan.dengan tugas2 tersebut dalam pasal 14 ajat (2) Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (Pisem purnakan), hanja meliputi tugas a, b dan c sadja, tidak termasuk tugas d. .Lagipula-apabila kita tafsirkan tugas d dari'Guber nur dan Bupati/i/alikota tetap ada pada Kepala Daerah se bagai' alat puriat, maka berarti tugas SQEsgkUr dan Bupati /valikota tiada suatu tugas pun jang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebab da]am pasal 14 ajat (’2) telah terse.but s.emua tugas Gubernur dan Bupati/walilvOtu} da lam No.d tersebut semua tugas2 jang belum tprmasuic da lam semua tugas2 jang belum termasuk dalam tugas a, b, dan Ci Pasal 14 ajat (2)- No.d merijebutkan :
'mpndj'alankan lain2 kewenangan unnim jang terletak bidang-urusan pemerintah pusat*’. Sehingga dengan demi— kian mendjadi tak’ada pula gunanja ditentukannja pasal 2 ajat (l) .dan ajat (2) dari Peraturan. Pemerintah No. . 50 Tahun 1969 (Harap dibatja pasal/ajat tersebut).
Penafsiran jang meragukan akan adanja dua kemungkinafe.-tersebut diatas masing2 penaflsiran akan membawakonsekwensi.jang berbeda satu dengan lain. Apabila kita. tafsirkan bahwa terhadap tugas d da ri Gubernur dan Bupati/Walikota tetap ada pada KepalaDaerah .sebagai alat pusat maka konsekwensinja didalammendjalankan tugas .tersebut Kepala Daerah. tidak ber tanggung djawab kepada D.-P.R.D.- G.R. tetapi pertang gungan djawatnja adalah kepada Pemerintali Pusat jaituepada Kepala Daerah tingkat jang diatasnja atau kepaa neuteri Pemerintahan Umum dan Dalam Negeri. ■. Sebaliknja apabila kita tafsirkan bahwa terhadaotugas d ini dari-Gubernur dan Bupati/Walikota adalah* id termasuk tugas jang diketjualikan, maka tugas ersebut termasuk jang harus diserahkan mulai pada sa■a ^rlakunja Peraturan..Pemerintah No. 50 Tahun 1963. > ■paDila tugas -tersebut bersifat mengatur maka mendjadi ugas jang-harus. didjalankan oleh- Kepala Daerah bersama-saraa D.P.R.D.-G.R, (dalam hal ini Kepala Daerah ada "" +S^ ^ftua D.P.R.D.-G.R. dan sebagai alat peme^.ln ^ aerah)Sedangkan apabila tugas tersebut bukan ersifat mengatur maka mendjadi tugas kepala Daerah se •afa-jr Pemerintah daerah. Dalaiti mendj alankan tugas CR Daerah bertanggung djawab kepada D.P.R.D.• • dan didalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh.Badan Pemerintah Harian. , .. uraian tersebilt'diatas djadi penafsiran jang ^'^an merabawa konsekwensi-jang berbeda pula, oleh karena itu perlu diadakan penafsiran jang tegas. . . ^P^ila dapat diperkenankan, (menurut hemat penulisj sebaiknja ditafsirkan jang kedua sadja. X>jadi ke pada tugas no.d dari Gubernur dan Bupati/Walikota sama pula terhadap tugas Residen, Patih, Wedana dan Tjamat,a-dalah tugas jang harus diserahkan. Apabila itu tugas
Gubernur jang. bersifat mengatur maka diserahkan dan di djalankan oleh Kepala 'Daerah tingkat I bersama-sama De van Perwakilan Rakjat Daerah -Gotong-Rojong Daerah ting kat I jang bersangkutan. .. Apabila itu tugas Gubernur jang bukan bersifat me ngatur maka diserahkan .dan didjalankan' oleh Kepala Da-, erah tingkat I jang bersangkutan. ■ Apabila itu. tugas Bupati/l7alikota jang bersifat me ngatur diserahkan dan didjalankan oleh-Kepala' Daerah' tingkat II bersaiaapsama dengan.o.Dewan Perwakilan RakjatDaerah-Gotong-Rojong Daerah Txhgkat II jang bersangkut an. Apabila itu tugas Bupati/Walikota jang bukan'bersi fat mengatur diserahkan dan didjalankan oleh Kepala Da-., erah tingkat II jang bersangkutan. KepalaDaerah dasini adalah dalam kedudukannja sebagai alat pemerintah dae rah. Dalam mendjalankan tugas jang bersifat mengatur Ke ■pala Daerah bersama-sama dengan, Dewan- Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong karena Kepala Daerah adalah KetuaDewan tersebut, Dalam mendjalankan tugasnja jang bukan bersifat me ngatur kepala Daerah bertanggung Djawab kepada Dewan f Perwakilan Ralejat Daerah Gotong-Rojong jang bersangkut an dan dalam-mendjalankan-tugas ini Kepala Daerah diban tu Badan Pemerintah Harlan. ' Adapun jang. mendjadi alasan untuk memperkuat- penaf siran ini adalah sebagai berikut ; • 1) Didalam pasal 2 Undang-undang No'.6 Tahun 1959 tugas' jang diketjualikan untuk tidak diserahkan ialah tu.'gas a, b dan c tidalc termaguk tugas d. > ' 2) T e r n j a t a , ± u g a s; d) d a r i ' Residen,;:-P a tih , Wedana dan' T j a n a t d ju g a d is e ra h k a n . *.
_ ;
. -
3) Penentuan pasal 2 ajafc £.1) dan ,ajat C2) Peraturan ?e merintah No.' 50-Tahon '1963‘mendjadi tanpa guna. 4.) Bunji pasal '3-Peraturan Pemerintah Nq.50 :Tahun 1963 jang mengemukakan: "Dengan tidak- mengurangi tugas ke wadjiban-,. kekuafeaaix .Kewenangan- Kepala- Daerah f tingkat I dan 'Kepala ■Daerah tingkat II berdasarkan -^ pasal 14-ajat (2/ Penetapah Presiden Nct^6 Tahun.1S59
(Disempumakan) d.s.t.nja . . . ” dan. djuga be serta dengan pendjelasannja harus ditafsirkan bahua itu hanja ditudjukan kepada tugas2 Gubernur dan Bupati/Walikota bagian a, b, dan c sadja, tidak -termasuk tugas d, ' ' Demikianlah tentang tiigas2 jang diketjualikan dari pada Gubernur Residen-, Bupati/Walikota, Patih dan Wedana beserta dengan kepada siapakah penjerahannja tugas2 tersebut. Didalam paragrap berikut akan diuraikan tentangtugas2qp. kekuasaan dan kewadjiban daripada As isten We— dana/'Tjamat. .* g 28 Tugas2, kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan Tjamat/Asisten Wedana Meiiguraikan tBBtang tugas jang diketjualikan da ripada Asistem-Wedana/tjamat tidak pula dapat dipisah kan dengan uraian tentang tugas2 jang tidak diketjua likan. Uraian2 tentang penjerahan tugas2 Asisten-Weda Aa/Tjamat merupakan suatu u r a i a n ' jang berdiri sendiri dalam satu paragrap sebab ternjata mengenai djabatoniisisben-Wedana/Tjai!iat Ini rupa2-nja didalam alcah me n^Likwidasi masih belum dapat sempurna dilakukan sehu bungan belum lagi dapat diwudjudkan daerah tingkat III jang ditjita-tjitakan sebagai bentuk pemerintahan jg. mengarus-ruxaah—tangga—sendiri jang terendah. Tjita—2 ini sudah lama bahkan djuga kemungkinan akan adanja Daerah tingkat III ini sudah lama dimasukkan di' dalam Undang-undang baik Undang-undang; R . I . No.22 Tahun 1943, maupun Undang-undang No.l Tahun 1957, bahkan djuga oleh Ketetapan ii.P.R.S. l'Jo.Il/M.P.R.S./l960 §. 392, telah diperintahkan pula untuk pembentukannja. ^ Tetapi didalam kenjataannja sampai pada sekarang ini iMjg. u p s lumlah dapat diwudjudkan adanja malahan peraturanjang didjadikan dasar pembentukannja djuga ter^ njata belum lagi dapat diwudjudkan. Rupa2nja terben-
tur kepada kesulitan adanja bennatjam ragamnja keadaan diseluimh wilajah Negara, sehingga sukar untuk diben tuk jang setjara Kesatuan Nasional meliputi seiuruh . . wilajah IJegara. Tetapi bagaimanapun djuga apabila nan ti sudah sampai kepada tahapnja, tentu akan diwudjud kan Daerah tingkat III jang seragam, diseluruh Indone sia. Oleh karena masalah. ini. belum ada kepastian hukum. maka sukai pula dapat dikira-kirakan sebelurahja ten tang bagaimana nanti bentuk, susunan, kekuasaan, wewe nang serta batas2 wilajahnja dari daerah tingkat III • * ani. - •* Kembali kepada soal tugas kewadjiban kekuasaan dan kewenangan daripada Asistren-Wedana/Tiamat. Pertama perlu dikemukakan bahwa tugas, kekuasaan dan kewadjiban daripada Asisten-Wedana/Tjamat dapat di golongkan mendjadi /tugas jang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan -kedua jaitu tugas jang diketjua likan jang .tidak diserahkan kepada Paaerintah Daerah. Tugas jang harus diserahkan kepada Pemerintah Da'ferah ini semuanja'merupakan tugas jang bukan bersifat mengatur, sebab pada Asisten-Wedana'tidak terdapat a adanja tugas jang bersifat mengatur. Kepada tugas ini dilakukan penjerahan berda!sar pasal 2 ajat (A) dari Pe raturan Pemerintah No,..50- Tahun .1963 jaitu diserahkan dan didjalankan oleh Kepala Daerah tingkat II. Pasal 2 ajat (4-)' Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 menen tukan : "Kepala Daerah tingkat II mendjalankan- tugas kewadjiban kekuasaan dan' kewenangan, ketjuali jg. bersifat mengatur, -seperti jang dimaksu’ dJcan pada ajat (3) pasal ini, jang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemene fcerordeningen, Peraturan Pemerintah d a n /a tau Peraturan-perundangan setingkat ada pada Regent/Bupati/Ualikota, Asisten-Resi den, Hoofd van plaatselyk BosUlVXt) Patih, Afdelilingshoofd dan Onderfdelings-hoofd, Districs- .. hoofd/Wedana, dan Onderdistricshoofd/Assistsnt Wedana atau pendjabat2 setingkat dengan sebutsn lain padanja".
Tugas jang diketjualikan (jang tidak) diserahkan kepada Pemerintah Daerah ini seperti dimuka telah di— kemukakan jaitu diatur didalam pasal 3 ajat. (2) Pera.- • turan- Pemerintah No.50 tahun 1963 jang menentulcan Y' '’'^engan tidak mengurangi ketentuan2. lain da-., lam Peraturan Pemerintah ini dan dengan mengi .— ngat ketentuan dalam pasal 4- sub f, sebelum ada kewenangan jang melekat pada djabatan Asisten We . dana/Tjamat atau pendjabat setingkat dengan sebuan-sebutan lain d&ripadanja tetap didjalankan oleh pendjabat2 tenaa&aud’J. i ■ <. , . *\ • .f
t *•'
-''
•
Untuk lebih djelasnja baiknja akan kita kutip terlebih dahulu^bunji pasal 4 sub.f dan djuga perlu ' am al inidikemukakan.pula bunji Pendjelasan Umum .wo,»,dari 'Peraturan Pemerintah ini. ' •=• "Pegawai Negeri dalam lingkungan Departement • emerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang pada. wa^td^mulai berlakunja.Peraturan'Pemerintah ini ekeraja pada kantor .Kepala Daerah tingkat II, • pa a kantor Wedana dan kantor Asisten-Wedana/Tja mat atau^kantor Pamong-Pradja jang setingkat da lam wilajah Daerah tingkat II, diperbantukan ke pada Pemerintah- Daerah tingkat II jang- bersanglrat an, dengan ketentuan bahwa para Asisten—Wedana / jamat atau para, pendjabat setingkat dengan sebut an lain, dan pegawai pada kantor2 tei-sebut tetap . berkedudukan ditempat masing2." -T P^djelasan Umum no.8 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 ; 'Adapun mengenai tugas kewadjiban, kekuasaan an kewenangan termaksud ■diatas jang melekat .pa da Asisten-vledana/Tja&at atau pendjabat seting - •' kat.^dengan sebutan2 lain daripadanja, dalam menudju kepembentukan Daerah tingkat III seperti jang dikehendaki oleh Ketetapan M.P.R.S. No.II/ M.P.R.3./1960 § 392, sampai. ada pengaturan lebih landjut, tetap didjalankan oleh pendjabat teraaksud. • •• ■
Tugas2 Asisten-Wedana/Tjaraat jang berdasar kan pasal 2 Undang-undang No.6 Tahun 1959 harus diserahkan kepada Daerah, jang diatur lebih lan djut dalam pasal 2 -Peraturan Pemerintah ini, oleh kepala Daerah' tingkat.II kemudian dapat ditugas 9 kan kembali kepada-as isten Wedana/Tjaraat. Dengan demikian para Tjamat melandjutkan tu gas-tugas itu berdasarkan kewenangan sendiri ber dasarkan Peraturan. jang bersangkutan, dan setetus nja . . . 11• ■ ‘*7',-; ,Dari pasal 3. ajat (2) Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 djadi kepada-%igas jang diketjualikan tetap didjalankan oleh Asisten-Wedana/Tjamat. Sekalipun pada pasal:-'4' sub.f tersebut diatas ada dikemukakan bahwa Asisiten^Wgdana/Tjamat beserta dengan s e l u r u h pegawai Kantor' Asisten itu ditetapkan untuk di perbantukan kepada Pemerintah Daerah, maka kepada Asis tenpWedana didalam mendjailanlean tugasnja jang diketjualikan .untuk tidalc diserahkaii' kepada .Pemerintah Daerah perlu diberikan kedudukan jang tegas pula sebagai haln j a Kepala Daerah tingkat I/TI jaitu sebagai alat peme r i n t a h pusat sekalipun didalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada dikatakan jang demikian ini. Pemberian ke dudukan jang demikian ini adalah wadjar sehingga sesu ai pula dengan Kepala Daerah tingkat I/ll jang didalam mendjalankan tugas tersebut adalah sebagai alat pusat. Dan mendjalankan tugas ini Asisten-Wedana adalah ber tanggung djawab. kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini tentu sadja praktiknja kepadc. Bupati/Kepala Daerah ting kat II dimana djuga berkedudulcan sebagai alat pemerin tah pusat. Berbeda halnja adalah-mengenai tugas kekuasaan,ke wadjiban.dan kewenangan dari Asisten-Wedana/Tjamat jg. ternjata tidak termasuk tugas jang diketjualikan, menu rut pasal 2 ajat (4) tugas ini adalah diserahkan kepa da Kepala Daerah tingkat II, tetapi kemudian baik menu rut PendjBiasan Umum No.3 dari Peraturan Pemerintah ini dapat ditugaskan kembali kepada Asistem-Wedana, ma ka disini Asisten-Wedana kedudukannja adalah sebagai
pegawai jang sudah diperbantukan kepada. pemerintah Da erah, jang kemudian ditugaskan kembali untuk mendjalan kan apa jang dahulu mendjadi tugasnja tetapi jang seka rang sudah diserahkan kepada Kepala Daerah tingkat II. Bjadi dalam hal ini Asisten-Wedana harus bertanggung — djaqab kepada Bupati/Kepala Daerah adalah tidak dalaiakedudukannja sebagai alat Pemerintah Pusat tetapi da— lam kedudukannja sebagai alat Pemerintah Daerah dan dalam hal ini Bupati/Kepala Daerah meapertanggung dja— vabkan tindakan Asisten-Wedana atau Tjamat tersebut ke pada Devan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong-Rojong Dae rah tingkat II jang. bersangkutan. . Sekalipun mengenai kedudukannja serta dalam tjara pertanggungan djawab dari Asisten-Wedana sebelum berla kunja tentang Penjerahan Pemerintahan Umum ini dan se— sudah berlakunja tidak sama, tetapi dalam praktik kepa da-Asistem.Wedana beserta dengan segenap pegawai didalan kantor Asisten-Wedana praktis mendjalankan peker djaan jang, sama. . Keistimewaan jang diberikan kepada Asisten vJedana /Tjaiaat beserta dengan segenap pegawai pada kantor—nja ini disebabkan karena masih diperlukannja Djabatan. ter sebut -beserta-dengan kantornja sekedar didalam masa se belum pembentukan Daerah tingkat III. untuk menampung tugas kewadjiban, kekuasaan dan_kex-'enangan Pemerintah— Daerah tingkat III ini. Berbeda halnja ialah Karesiden . an dan Kawedanan jang temjata sudah tidak lagi diperlukan fungsinja, oleh karena itupun peraturan Pemerin tah 1^0.50 Tahun 1963 ini diikuti pula dengan Peraturan Presiden Ho.22 Tahun 1963 - L.N. No.104 Tahun 1963 ten fcang "Penghapusan Karesidenan dan Kawedanan11. § 29 Perkeabangan- daripada p e n g e rtia n is tila h Pamong-Pradja :
Dari uraian2 didalam paragrap2 dimuka telah diu raikan tentang penjerahan urusan Pemerintahan Umum Pu
sat jang semula mendjadi urusan Pemerintah Pamong Pra dja kepada Pemerintah Daerah. . sedemikian sehingga
semua tugas kekuasaan, kewadjiban dan kewenangan Pa mong-Pradja boleh dikata ssemua beralih kepada Pemerin tah Daerah. Hanja beberapa tugas sadja jaitu tugas jg. diketjualikan ternjata tidak diserahkan kepada Pemerin tah Daerah. Tugas2 ini jaitu meliputi tugas kewadjiban, kekuasaan dan kewenangan mengurus ketertiban dan kea manan uiaum, koordinasi antara djayatan2 Pemerintah Pu sat dan antara. djawatan2 tersebut dengan Pemerintah Da erah serta mengenai pengawasan atas djalannja pemerin tahan daerah. Tetapi sekalipun kepa.da tugas2 tersebutdiketjualikan dan tidak termasuk tugas jang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tetapi tugas2 tersebut didalaid-penj elenggaraannja djuga tidak diserahkan kepada Pemerintahan Pamong-Pradja lagi sebab penjelenggaraannja ternjata kemudian diserahkan kepada Kepala Daerah dalam kedudukannja sebagai alat Pemerintah pusat (Termasuk djuga dalam/hal .iiji ialah Asisteft-Wedana). Sehingga dengah <£Maki’ an'._JppIeK.d^Jcatakan tugas.daripa da Pemerintah 'Pkadng-Pradj.ay^emerintah Umum Pusat/Peme rintah Administratif hampir^gemuanja sudah tiada lagi. Dengan tiadanja lagi tugas jang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pamong-Pradja dapat dimenger.ti bahwa perlu adanja penjelgsggasrakapada Pemerintah Pa mong-Pradja sebab tentu tidak mungkin dibiarkan terusadanja sesuatu alat perlengkapan negara dengan tiada suatu tugas. Untuk mei&berikan perijelesaian-kepada masalah ini maka kepada Pemerintah Pamong-Pradja sebagian telah di adakan penjatuan sebelumnja dengan Pemerintah Daerah jaitu dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disem purnakan) jaitu•ditingkat Pemerintahan Pamong-Pradja dimana telah dibentuk Pemerintahan Daerah, jang mengu x*us Rumah Tangga Sendiri. Sedangkan ditingkat2 lain ja itu untuk Karesidenan dan Kawedanan diadakan penghapus an dengan Peraturan Preside $q«22 Tahun 1963. Tingkat Ketjamatan boleh dikatakah ditvrviskan saropai diadakan peraturan lebih landjut la g i, sehUi^^n para Tjamat masih mendjalankan tugas2nja jang daixulu, tetapi sekalipun demikian toh kedudukannja para Tjamat
beserta dengan Kantor Ketjamatannja tidak lagi seperti dahulu setidaknja tidak lagi merupakan bagian dari -pada Pemerintah Pamong-Pradja dahulu. Oleh karena itu Sebenarnja Pemerintah Pamong Pradja pada masa kini te lah berachir (Dalam artian didal am perundang-undang an). -Tetapi sekalipun Pemerintah Pamong Pradja pada masa kini telah berachir itu tidak berarti bahwa peng feunaan istilah "Pamong Pradja" mendjadi berachir pula. Sebab rupa2nja ada ketjendeningan untuk terus memper— gunakan istilah Pamong Pradja -misalnja untuk menjebut Kepala Daerah sekarang ini. Apabila nanti dikemudian hari'ternjata istilah Pamong Pradja ini diteruskan pemakaiannja maka itu berarti bahwa istilah Pamong Pradja mengalami perkembangan di dalam pemberian arti. Perkembangan arti daripada sesuatu istilah ada lah^lazim terdjadi didalam dunia Ketatanegaraan. Kita masih ingat tentang artian daripada perkataan "monar— chi" pada djaman Junarii kuno. Pada zaman Junani kuno— -semua monarchi adalah diartikan untuk menjebut suatu pemerintahan jang dipegang oleh seorang penguasa sa -Oja. (Monarchi terdiri dari perkataan mono — satu, dan archeln — pemerintahan, djadi monarchi adalah pemerin tahan jang dipegang oleh satu orang). Tetapi didalam packembangan selandjutnja oleh karena jang memegang pemerintahan jang hanja terdiri satu orang tadi jang -biasanja djuga disebut radja dan biasanja diperoleh dengan tjara keturunan, maka perkataan monarchi lalu didjumbuhkan dengan perkataan keradjaan. Dan ketika didalam perkembangan berikutnja radja didalam mendja lankan -pemerintahan tidak lagi H-n gVnkan oleh seorang diri sadja, disaiaping radja ada menteri2 dan parlemen bahlcan kadang2 radja tidak lagi memegang pemerintahan tetapi hanja. merupakan kepala negara jang pada hake Icatnja tidak lebih daripada suatu simbul belaka teta pi pemerintahannja masih disebut monarchi. Sehingga dengan demikian perkataan monarchi telah mengalami per kembangan/pergantian arti.
Demikian pula dengan perkataan Pamong-Pradja, andaikata masih terus akan dipergunakan maka pengertian daripada Pamong Pradja telah mengalami perobahan penger tian. Dengan kata lain jang hilang adalah Pamong Pra dja gaja lama dan timbul Pamong Pradja gaja baru. Adapun apa dikemudian hari jang disebut dengan Pamong Pra dja atau dengan kata' lain apa nanti pengertian daripa da Pamong Pradja gaja baru ini sementara.ini belum da pat dikemukakan pada sekarang ini, marilah kita menung gu sampai perkembangannja telah mendjadi pasti. Jang .Sudah pasti ialah apabila sekarang ini masih akan di pergunakan perkataan Pamong Pradja itu berarti bukan lagi Pamong Pradja didalam gaja jang-lama.
30 Pembantuan Pegawai Pemerintahan Umum-. dan penjerahan Harta Bendanja kepada Daerah : '
Pusat
J Apabila sesuatu djabatan ditiadakan oleh undang2 itu tidak berarti bahwa telah selesai .tugas daripada ~undang2-nja. Lazimnja masih harus.diatur lebih landjut lagi tentang kedudukannjadarupada pegawai2-nja, kedudukan daripada harta- benda/kekajaan daripada alat per lengkapan .jang-masih ada sampai pada saat ditiadakan nja alat perlengkapan tadi, lagi maisih harus diatur pu. la tentang hutang pihutang serta hak2 dan kewadjiban nja jang masih belum selesai. Didalam Bab II Bagian III dan Bagian IV dari Peraturan Pemerintah No.50 Ta hun 1963 ada diatur mengenai hal itu. Ini adalah meru pakan tjontoh jang baik daripada Hukum Peralihan. Kami maksudkan dengan Hukum Peralihan disini ada lah didalam artiannja jang luas jaitu semua aturan2 Jg dimaksudkan untuk mengatur lebih landjut akibat2 jang ditimbulkan apabila ada sesuatu peraturan digahti de ngan peraturan lain jang lebih baru* ; : Bagian III tersebut diatas jang terdiri dari pa sal 4.dan pasal 5 ada mengatur tentang "Perbantuan pe gawai Negeri kepada Pemerintah Daerah".
"Pegawai Negeri dal am linigkungan Departemen Pemerintahan Umum 'dan Otonomi Daerah jang pada waktu mulai berlakunja Peraturan.ini bekerdj a s a. pada kantor Kepala Daerah tingkat I, diperban tukan pada Pemerintah Daerah tingkat I jang bersangkutan; b. pada kantor Kepala Daerah Chusus Ibu-Kota D . Djakarta Raya dan pada Kantor Pamong-Pradja dalam wilajah Daerah Ghusus Ibu—kota Djakar ta Raya, diperbantukan kepada Pemerintah Da-, erah Chusus Ibu-kota Djakarta-Raya; Ci pada kantor Kepala Daerah Istimewa Jogjakar ta, diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta; _• .d. pada kantor Residen dalam wilajah sesuatu da'erah tingkat -I, diperbantukan 'kepada Pemerin— tah Daerah tingkat I jang bersangkutan; e. pada kantor Kota Pradja dan pada kantor . Pa cing Pradja dalam eilajah KotafPradja, diper— bantukan pada Pemerintah Daerah Kotapradja jg bersangkutan; • ' f. pada kantor Kepala Daerah tingkat II> pada kantor-Wedana dan pada kantor .Assisten vfedana /Tjamat atau kantor Pamong Pradja jang seting kat dalam wilajah Daerah tingkat II, diperban tukan kepada Pemerintah'Daerah tingkat II jg. bersangkutan dengan ketentuan bahwa para Asis ten Wedana/Tjamat atau para pendjabat seting— kat dengan sebutaii lain ■‘ton para pegawai pada kantor tersebut tetap berkedudukan ditempat nja masing2." Pasal 5 ; ("l) Perbantuan pegawai negeri dan Pemerin tah Daerah termaksud dalam pasal U dilakukan de ngan surat keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk— nja.
(2) Atas dasar surat-keputusan termaksud pada ajat (l) Kepala; Daerah jang, bersangkutan menetap kan surat-keputusan untuk memperkerdjakan pega wai tersebut dengan merigindahkan petundjuk Mente ri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. (3) Penempatan dan.pemindahan pegawai negeri jang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dalam wilajah Daerah, diselenggarakan menurut peratur an jang berlaku. ... .v (4) Menteri Pemerintahan Umum. dan Otonomi Dae rah dapat mehindahkan pegawai negeri jang diper bantukan pada Pemerintah Daerah,ke Daerah lain •dengan mendengar pertimbangan Kepala Daerah jang bersangkutan. . (5) Penetapan dan/atau kenaikan pangkat pega wai negeri jang diperbantukan diselenggarakan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atau pehdjabat jang ditundjuknja dengan memperha tikan pertimbangan Kepala Daerah jang bersangkut an. (6) Kenaikan gadji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan dan istirahat besar, mauppun istirahat karena sakit dan sebagainja daripa* da pegawai negeri jang diperbantukan.ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan jang berla ku bagi pegawai negeri dan diberi tahukan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah". Dari ketentuan didalam. pasal 5 tersebut diatas tampak bahwa sekalipun kepada pegawai2 Pemerintahan U mum tadi kedudukannja dipor^S&tukan kepada Pemerintah Daerah tetapi mengenai hak2nja jang telah da waktu bekerdja sebagai Pegawai Pemerintahan Umtiru harus tidak dirugikan. Didalam memperkerdjakan kepada pegawai2 tersebut adalah wadjar apabila Pemerintah Daerah sejogjanja memperhatikan agar pegawai tersebut diberikan tugas2 jang sama dengan tugas2 jang dahulu mendjadi tugasnja.
Selain daripada itu .untuk dapat meperoleh kesatu an maka adalah sangat bidjaksana apabila didalam lang kah2 Selandjutnja kepada pegawai2 jang diperbantu-kan ini dikemudian hari dengan setjara berangsur—angsur ■ dipindahkan untuk mendjadi I3egawai Pemerintah Daerah asal sadja tanpa tidak merugikan kepada pegawai jang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada Pemerin tah Daerah hanja ada satu matjam pegawai jaitu pega ,wai Pemerintah Daerah. Oleh karena itu terkstjuali apabila diperlukan sekali sudah sewadjamja pula apabi la Pemerintah Umum Pusat tidak pula mengangkat pega vai2- baru lagi jang diperbantukan kepada Pemerintah aerah. Selain daripada itu untuk memperoleh effisiency cy jang besar harus pula didjaga agar djangan sampai ada dobel formasi* Bagian IV mengatur tentang "Hart,a Benda" terdxri dari 6 pasal dan pasal 7 . Pasal 6 : "(l) Mulai saat pelaksanaan penjerahan Peme rintahan Umum, taman, bangunan, gedung dan bara— rang tidak bergerak lainnja, jang sampai pada . saat tersebut dikuasai dan dipergunakan untuk ke kentingan penjelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. jang mendjadi'unrsan Daerah, diserahkan kepa da. Daerah untuk dikuasai dan dipergunakan Daerah guna kepentingan penjelenggaraan urusan tersebut, oleh Menteri2 Pemerintahan Umum dan Otonomi Dae rah atau Pendjabat jang ditundjuknja bila perlu setelah memperoleh persetudjuan Departemen lain jang bersangkutan. (2) fiahan perkakas, perlengkapan. kantor. dan barang bergerak lainnja jang ada pada saat pelak sanaan penjerahan dan dipergunakan untuk kepen — tingan penjelenggaraan urusan Pemerintahan Umum jang mendjadi urusan Daerah diserahkan kepada Da erah -untuk mendjadi miliknja”.
"(l) Mulai saat pelaksanaan penjerahan Peine ■ rintahan. Umum, semua hutang-piutang jang bersang kutan denggn urusan.- jang diserahkannja Pemerin tah Daerak^mendjadl-tanggtmgan daft diselesaikan oleh Daerah.' jang bersangkutan dengan ketentuan bahwa soal'2 jang timbul dapat diadjukan kepada Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah untuk mendapat penjelesaian. (2) Htttang-piutang jang belum atau sedang dnl am pei).jeiesaian Departemen Pemerintahan Umum dan Qtonomi Daerah tetap mendjadi beban dan dise lesaikan oleh Depaxtemen." § 31 Peng-Rapusan Karesxdenan.dan Kaw«dariaan menurut;Peraturan Presiden No s22j .Ta£un 1963 : .
-
Untuk lebih melengkapi apa jang telah diuraikaa dimuka maka perlu kiranja paragrap ini dibitjarakan tentang penghapusan Karesidenan dan Kawedanan. Berhubung dengan berlakunja Undang2 Penjerahan Pemerintahan Umum (U.U. No. 6 Tahun 1959; L.N. Tahun 1959 No. 15) sesuai pula dengan perkembangan ketatsnagaraan maka dianggap perlu untuk menghapuskan Karesi denan dan Kawsdanaan. Untuk ini dikeluarkanlah Peratu ran Presiden No.22 Tahun 1963; Lemb&TBSi No,104 Tahun 1963. Ditetapkan dan diundangkan di Djakarta pada tanggal 25 Oktober- 1963. Menurut pasal 4- dari Peraturan Presiden ini diten tukan bahwa mulai berlaku pada hari diundangkan, oleh .karena itu berlaku mulai pada hari tanggal 25-0ktober 1963, t>idalara pasal 1 ditentukan bahwa mulai saat, diun dangkannja Peraturan Presiden ini semua Karesidelpian dan Kawedanan diseluruh wilajah Indonesia dinjatakaW
hapUS.
Pelaksanaan penghapusan ini dilakukan "dengan kepu tusan Menteri. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas usul dari D.P.R.D.-G.R. Daerah'Tingkat I'7jang ber sangkutan. Terke’ tjuali untuk Daerah chusus 'Ibu-kota Djakarta Raya dilakukan dengan keputusan Menteri Perta ma. (Lihat Pasal 2 ajat (l)* Pelaksanaan penghapusan ini harus sudah selesai selanbat-lambatnja pada achir Tahun 1965 (Lihat pasal 2 ajat, (2). Dengan adanja.penghapusan Karesidenan dan Kawedanan, maka. segala pjeraturan perundangan dan keputusan-2 jang masih berlaku ■jnengenai pembentukan Karesidenan dan Kawedanan atau wilajah pemerintahan jang setingkat dengan nama apapun djuga> mulai saat pelaksanaan peng hapusan sebagai .mana dimaksudkan ^ada pasal 2 tidak' berlaku lagi.’^ihat pasal 3). * , .,
1.
2.
3o 4. 5.
6. 7. 3. 9.
10. 11.
*■:.iBAHAM-Ba E.0 BL4MBIL AMRAJi MUSLIMIN/ Mr, ; "Ich'tis-ar Perkembangan Otonomi Daerah' 1903-1958"; Djakarta: Penerbit Djambatan; i960. . . . C.F. STRONG, O.B.E., M.A., PH«D, "Modern Political ;Constitutions"; London: Sidgwick Sc -V. Jackson Limited; I960. DJODY GOiJDOXUSIMO, Kr.; "Hukum Tatanegara Republik Iu' done sia"; Penerbit.: Bulan Bin.t3ng:' Dj ikarta; 1951. HILL, STOKjS oCHNiDIDER; "The Background of European. Goverment"; Third" Edition; Rinehart L Conpany, Inc*; 1951. ■ —: I.GONOOWARLOJO, Prof.Mr.; "Sekitar pembentukan Daerah Swatantra Tingkat III; Penerbitan Universitas Airlangga; I960. KOESNODIPRODJO; "Himpunan Undang2, Peraturan, Penetap an Pemerintah Republik Indonesia"; Dja karta, Penerbit: S.K.Seno; 1951 (?). M0R-iiiA.D RCJS-i, Mr.; "Otonomi, dan Daerah Ctonooia; N.V. Pustaka, Penerbit iindang, Djakarta ; 1952 (?). MUHaMa D YAtyltt, H.; "Pdrabahasan Undang-undang Dasar Re publik indoacBia" *j ?e:\erbit (?); Tahun ? R.KIL-iNENBURG, Prof.Dr. ; Translated by H. BQRftn/; ^ . Political Theory/'; London: Humphrey fard, Oxford University Press"; 1939, SUPOMO, Prof., Dr.,R., "Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia"; Penerbitan: Noordhoff-Kolff. N.V.; 195s. SUSiil’ JTQ. TIRTOPRODJQ, Mr. j "Sedjorah Revolusi Nasional Indonesia - Tahapan Revolusi Barsendjata 1945-1950"; Penerbit (?)j tahun (?).
12. THE LIANG GIB, Drs.; "Pemerintahan Daerah di Indonesia"; Penerfcit Djakarta; 195&. 13. a. Ketetapan M.P.R.S. Ho.II/fI.P.R.S./l960; dan b. Ketetapan M.P.R.S. No.£Xl/M.P.R.S./l966. 14* a. Undang-undang No.22 tahun 1948; b. Undang-undang Negara-Indonesia Timur No.44 tahun 1950; c. Undang-undang No. 1 tahun 1957; d. Undang-undang No. 6 tahun 1959; e. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempjamaltan); f. Penetapan Presiden No.5 tahun I960 (Disempumakan)-; g. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963; h. Undang-undang No. 18 tahun. 1965; i. Undang-undang No. 19 tahun 1965; _ k (dari a-i semuanja beserta dengan pendjelasanmj&?J .dan j. Peraturan Perundangan lain-lainnja.
