Seri Diskusi Ilmiah Restorasi Ekosistem di IPB
Tujuan • Membangun pemahaman bersama untuk pengembangan dan pemantapan konsep RE di hutan produksi, • Mendapatkan dukungan teknis dan akademis guna mendorong penyempurnaan kebijakan pemulihan hutan alam produksi melalui RE, • Menguatkan promosi RE sebagai cara mengelola hutan alam produksi, • Berbagi pembelajaran mengenai tantangan dan harapan dalam pengelolaan kawasan RE (IUPHHK-RE).
Seri Diskusi Ilmiah Restorasi Eksosistem Triwulan
Waktu
Tema Kegiatan
1
Mei 2013
Konsep, kebijakan dan implementasi RE: lessons learned, prospek dan tantangan
2
Juli 2013
RE dan keanekaragaman hayati
3
Oktober 2013
Aspek dimensi manusia dalam pengelolaan RE
4
Januari 2014
RE dan mitigasi/adaptasi perubahan iklim: Porses lingkungan dan pengelolaan habitat
5
April 2014
Strategi pembiayaan dan tantangan dalam usaha RE
6
Juli 2014
Peluang dan tantangan pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu dalam usaha RE
4 Seri Diskusi Ilmiah • Konsep, Kebijakan dan Implementasi Restorasi Ekosistem (RE): Lessons learned, Prospek dan Tantangan • Aspek Dimensi Manusia dalam Pengelolaan IUPHHK-RE • RE dan Keanekaragaman hayati • Seminar Internasional: “Ecosystem Restoration in the Tropics: Lessons Learned and Best Practices”
Seri Diskusi Ilmiah I: Konsep, Kebijakan dan Implementasi Restorasi Ekosistem (RE): Lessons learned, Prospek dan Tantangan •
Pengelolaan HAP tetap lestari→ berdasarkan dinamika dan kelimpahan secara multi products (kayu, HHBK, jasa lingkungan dan ekowisata).
•
Implementasinya masih merujuk pada peraturan pengelolaan IUPHHK-HA → kendala dalam upaya pemulihan dan pengoptimalan pengembangan HHBK dan jasa lingkungan.
•
IUPHHK-RE harus inklusif terhadap masyarakat baik dalam kegiatan restorasi maupun pemanfaatan berbagai jenis hasil hutan
•
Perbaikan kebijakan RE perlu berlandaskan aspek filosofis, konseptual, maupun praktis, keragaman ekosistem, dan peluang pengelolaan hutan produksi lestari.
•
Perlu adaptasi dan menerima masukan dari lapangan, sehingga kebijakan ini akan sesuai dan layak terap sesuai konsep RE, yang mengoptimalkan multi produk dan pemanfaatan hutan.
•
Pemerintah terbuka terhadap masukan dan input dari pemegang IUPHHK-RE dan para pihak (produksi, ekologi, ekonomi, dan sosial) agar kebijakan RE dapat diimplementasikan.
Seri Diskusi Ilmiah II: Aspek Dimensi Manusia dalam Pengelolaan IUPHHK-RE •
Prinsip kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan resolusi konflik di bidang pertanahan harus mencakup: berbasis ekosistem, jaminan keamanan tenurial dan pro-poor land policy.
•
Permasalahan konflik dalam bidang kehutanan dan agraria disebabkan ketimpangan penguasaan lahan, aktor dan kunci utama, dan pasca kekosongan pemegang konsesi.
•
Konflik tenurial hutan cukup kompleks, terdapat perbedaan tajam antara para pejuang, aktivis, akademisi, maka harus diawali dengan pencarian “peta jalan” yang umumnya dimiliki oleh ahli-ahli sosial.
•
Perlunya kesepakatan sosial untuk menjalankan social action dalam menyelesaikan konflik lahan/tenurial.
•
Pendekatan partisipatif yang murni dan mutlak dari bawah (bottom up) dan peran serta pemerintah dan akademisi adalah sebagai participatory action research untuk pendekatan kolaboratif.
Seri Diskusi Ilmiah III: RE dan Keanekaragaman Hayati •
Policital science harus mampu mempengaruhi kebijakan politik kehutanan di Indonesia→pendekatan holistic (biologi, ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan politik).
•
Permasalahan di HP (IUPHHK-RE): fragmentasi, kepunahan spesies, genetik, ecological disaster, lost of breeding, kehilangan habitat dan spesies, dan permasalahan sosial ekonomi
•
Pengelolaan HP seyogyanya dikelola berbasiskan ekosistem/koridor yang berguna untuk mornitoring spesies, koridor mamalia besar dan penyelamatan HCV secara kompak.
•
Indikator keberhasilan RE dalam pengelolaan IUPHHK-RE mencakup pada peningkatan kualitas habitat satwa, demografi reproduksi, survival, tidak sekedar densitas dan perlunya monitoring.
•
Selain itu pengelolaan flora ditujukan untuk meningkatkan kualitas hutan dengan menggunakan indikator forest health atau ekosistem serupa.
•
Kriteria prioritas kawasan IUPHHK-RE: keanekaragaman tipe ekosistem, jenis langka dan dilindungi, ekosistem penyedia air, landskap budaya, pendidikan, pemanfaatan SDA.
•
Tata kelola IUPHHK-RE:pendekatan lanskap, sistem zonasi, kondisi data ekologi, jenis dan prioritas, teknik silvikultur, ekosistem acuan, optimalisasi pemanfaatan dan rencana bisnis, dan integrasi pengelolaan secara biosphere.
Seminar Internasional: “Ecosystem Restoration in the Tropics: Lessons Learned and Best Practices” •
Ecosystem restoration is a response to issues of degradation and deforestation in Indonesia’s production forests. This scheme requires a change in the management and restoration of production forests.
•
Policy development has played an important role ensuring the further development of various ERC instruments in Indonesia such as the designation of the Forest Estate for ERCs, the fiscal Incentives for ERCs, non-timber ERC business permits, the criteria and indicators to measure progress of ecosystem restoration.
•
The important activities under the Ecosystem restoration scheme are as follows: i) maintenance of forests functions, ii) application of ecosystem restoration silviculture, iii) protection of flora and fauna (habitat restoration), iv) optimization of production forests utilization through the sustainable use of the resources.
•
Based on the best practices and lessons learned, new techniques are emerging for efficiently assessing forest quality and regeneration so that the innovative management can be implemented as effective as possible.
•
In addition, it has already become a model for other countries. It gives real hope for conservation and large-scale restoration of forests not just at one site, but throughout Indonesia and the tropics; it is the original Forest of Hope.
Harapan • Memberikan pemahaman para pihak tentang konsep RE, pembelajaran dan sharing pengetahuan, aspek regulasi serta tantangan yang dihadapi. • Diperoleh berbagai masukan dari civitas akademik IPB baik sebagai bahan untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan maupun dalam bentuk produk kajian lainnya.
Terima Kasih
