Seratus Hari Pemerintahan Aceng Fikri – Diky Candra
Tanggal 23 Januari 2009, merupakan tonggak sejarah bagi Kabupaten Garut dalam roda pemerintahan. Pasangan yang diusung dari perseorangan ini mampu mengalahkan 6 kandidat lainnya. Tepat pukul 09.00 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Garut mengambil sumpah dan melantik Aceng Holik M. Fikri dan Diky Candra, selaku Bupati dan Wakil Bupati Garut Masa Jabatan 2009-2014, di Gedung DPRD Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan dengan kondisi faktual Kabupaten Garut, tentunya menjadi harapan kita bersama agar Kabupaten Garut di bawah
kepemimpinan
Bupati
dan
Wakil
Bupati
yang
baru,
akan
mampu
mempertahankan serta meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Garut menjadi lebih baik.
“Berbagai prestasi dan capaian positif pembangunan yang telah dijalankan di periode lalu, tentunya dapat dilanjutkan secara lebih berkesinambungan. Adapun program-program yang kurang optimal, perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Pemerintah Kabupaten Garut serta dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakatnya, agar dapat ditingkatkan dan disempurnakan pada masa-masa mendatang,” tegas Heryawan. Kabupaten Garut, menurut Heryawan sudah cukup terkenal dengan “trademark” Dodol Garut. Sebagai penghasil dodol berkualitas, dengan ciri khas mampu menjangkau daya serap pasar yang cukup luas, tidak hanya pasar domestik, melainkan juga pasar mancanegara. Sementara
itu,
di
sektor
peternakan,
Kabupaten
Garut
juga
mampu
membudidayakan varietas domba unggulan, dengan ciri khas fisik yang besar dan kuat. Pada sektor komoditas olahan, Kabupaten Garut telah mampu mengembangkan Jaket Kulit Garutan, Kulit Tersamak Garut, Minyak Akarwangi, dan Batik Tulis Garutan meskipun mengalami penurunan. Begitu juga halnya dengan potensi-potensi lain yang dimiliki Kabupaten Garut, seperti potensi pariwisata, geothermal, agrobisnis dan agrowisata, yang kesemuanya bila dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat dijadikan modal dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Sementara itu, Indikator Makro Pembangunan, Kabupaten Garut menunjukkan progress yang menggembirakan. Jika IPM Kabupaten Garut pada tahun 2004 (data BPS Kabupaten Garut, April 2005) masih berada pada angka 66,31, atau termasuk kelompok wilayah dengan tingkat kesejahteraan ‘sedang atas’. Berdasarkan
Data BPS tahun 2007, selama kurun waktu tiga tahun IPM Kabupaten Garut telah mencapai angka 69,99, dengan perolehan angka tertinggi ada pada indeks pendidikan sebesar 81,70, disusul oleh indeks kesehatan sebesar 65,70 dan indeks daya beli sebesar 62,56. Meski demikian bila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di Jawa Barat, IPM Kabupaten Garut masih tergolong rendah (ada pada peringkat ke-23), sehingga hal ini penting mendapatkan perhatian dalam gerak langkah pembangunan kedepan, sekaligus mensinergikannya dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua harapan Gubernur tersebut memang mesti menjadi perhatian semua, tidak hanya pasangan muda ini, namun seluruh aparatur dan stake holder dapat mendukung harapan-harapan dimaksud. Aceng Fikri mengakui, sebagai bupati dan wakil bupati, dirinya merupakan pasangan dengan pengalaman yang terbatas. Oleh karena itu, amanah yang diembannya tidak ringan, tidak sederhana, dan tidak akan mudah baginya untuk mengerjakannya. “Kami hanya memiliki semangat dan tekad
untuk menjadi pembelajar dan pembaharu, sekalipun semangat dan tekad itu harus dibuktikan dengan karya nyata, yang bukan sekadar kata-kata belaka”, ungkapnya. Sementara itu, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek, diakuinya akan menghadapi kondisi yang sangat kompleks. Itu sebabnya, pihaknya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Garut untuk menjadikan tahun 2009 ini sebagai tahun integrasi dan tahun kerja keras, serta tahun kebangkitan bersama dalam membangun rasa saling percaya, sehingga dapat membangun integritas untuk maju dan berkembang secara dinamis dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan 100 hari pertama masa kerja pemerintahannya, Bupati HM. Fikri dan Diky Candra, menyatakan bahwa sebenarnya hal itu tidak diatur dalam undang-undang. Pasangan ini lebih menekankan pada persiapan mental dalam memimpin dan berkonsolidasi di tingkat internal birokrasi Pemkab Garut sebagai upaya menyelaraskan visi-misi dan orientasi kepemimpinan mereka. Selanjutnya pasangan ini memberikan isyarat, bahwa prioritas 6 bulan pertama pelaksanaan tugasnya bersama wakil bupati, adalah: 1. Konsolidasi birokrasi, terutama terkait dengan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah, sejalan dengan prinsipprinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan APBD. 2. Peningkatan pencegahan korupsi, melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan melekat, penandatanganan pakta integritas pejabat pemerintah daerah, dan pembentukan komite integritas.
Pada tanggal 16 Pebruari 2009, Bupati Garut mencanangkan Garut Bersih Dari Korupsi, didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan dengan upaya ini, menjadi shock teraphy dalam mewujudkan Garut yang bersih dari tindakan korupsi. 3. Peningkatan pengawasan khusus pada pelaksanaan program pembangunan yang terkait dengan IPM, serta pengawasan khusus untuk program pembangunan infrastruktur. 4. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut Masa Bakti 2009-2014. 5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009, prioritas dan plafon Anggaran Perubahan Tahun 2009, serta rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009. 6. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2010, Rancangan Anggaran Sementara Tahun 2010, serta Rancangan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010. Bupati HM. Fikri juga mengatakan dengan Visi: “Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya, dan Demokratis dalam Politik, dengan Didasari Ridho Allah SWT”, akan menempatkan fokus perhatian pada implementasi 4 Misi, yaitu: 1) Membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal; 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal; 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih; 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang; Sementara itu, Wakil Bupati Garut Diky Candra menghimbau agar setiap menunaikan tugas tetap memegang prinsip dan niat karena Alloh serta menjalankan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesulit apapun, menurutnya, bila kita konsisten menjalankannya sesuai aturan yang berlaku, maka tidak akan ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, wakil bupati diberi kewenangan penuh, yakni menangani kepariwisataan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pengembangan peran perempuan dalam pembangunan. Aceng H.M. Fikri menyebutkan, pasca dilantiknya bersama Wakil Bupati Diky Candra, kini pihaknya memfokuskan diri dalam pencapaian visi dan misi yang telah dirancang, salah satunya dengan menciptakan stabilitas pemerintahan. Stabilitas
tersebut dimungkinkan bisa tercapai hanya dengan bahu-membahu antara pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungannya, serta seluruh unsur masyarakat. Saat memipin Rapat Negeri, Selasa (3/3), di Gedung Pendopo, Bupati Garut, Aceng H.M. Fikri mengajak kepada semua SOPD untuk memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan, karena perubahannya sering terjadi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat; memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam masing-masing unit kerja; dan mengutamakan segala prioritas yang didasari oleh kepentingan publik dengan berlandaskan sistem dan prosedur yang berlaku dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan; meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sebagai aparatur pemerintahan; serta selalu mendekatkan diri melalui do’a. selain itu, Bupati Fikri menekankan agar para camat dan para kepala desa/kelurahan senantiasa bertempat tinggal di wilayah kerjanya masing-masing demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan deteksi secara dini penyebab segala kejadian dengan harapan agar wibawa pemerintah menjadi baik. Stabilitas lainnya yang menjadi sorotan bupati adalah terciptanya stabilitas politik. Menurutnya, harmonisasi antara lembaga legislatif dengan eksekutif harus tetap terpelihara. Tahun ini bahkan bupati menyebutnya sebagai tahun politik, betapa tidak, selain pelantikan dirinya, agenda politik lainnya menjadi taruhan dalam tahun pertama kepemimpinannya. Salah satunya, pada tanggal 9 April 2009 telah dilaksanakan Pemilu Legislatif. Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan 5.115 TPS bagi 1.598.311 hak pilih. Pemerintah daerah pun melalui Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu 2009 Kabupaten Garut turut mendukung penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan sebanyak 52.936 orang penyelenggara, terdiri dari KPU Garut dan sekretariatnya 52 orang,
42
PPK/Kecamatan
dan
sekretariatnya
berjumlah
336
orang,
424
PPS/Desa/Kelurahan dan sekretariatnya sebanyak 1.398 orang, serta 5.115 TPS-KPPSnya sebanyak 46.035 orang dibantu PPDP sejumlah TPS berjumlah 5.115 orang. Belum anggota panwaslu kabupaten, kecamatan, dan jajaran sekretariat hingga pengawas lapangan sekitar 730 orang. Dan hasilnya, seluruh rangkaian kegiatan pemilu legislatif berjalan lancar. Sedangkan partispasi hak pilih dalam pemilu kali ini terbilang sukses, indikatornya sekitar 75 persen menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, dalam mendukung suksesnya pilpres 8 Juli, Pemkab Garut memberikan fasilitas dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Presiden dan Wakil Presiden yang akurat. Salah satunya Bupati telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mengirim operator komputer ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyusunan DPS dan DPT. Tidak hanya itu, kepada
para camat hingga RW dan RT, diperintahkan untuk membantu PPK, PPS dan PPDP dalam pemutakhiran DPS dan penyusunan DPT Pilpres Tahun 2009. Bupati Fikri, saat mencanangkan Sukses Pemilu 2009, di Gedung Pendopo, Selasa (3/3), menegaskan, sukses Pemilu 2009 di Kabupaten Garut merupakan suatu keharusan. Bupati minta jangan mengabaikan sekecil apapun potensi masalah yang dianggap mengganggu jalannya Pemilu nanti dan segera mengambil tindakan tepat untuk mengatasinya. Dua hari berikutnya, tepatnya hari Rabu (5/3), Bupati beserta jajaran Muspida mencanangkan Pemilu Damai 2009. Bupati Garut Aceng H.M. Fikri, mengungkapkan Deklarasi Pemilu Damai 2009 merupakan suatu awalan berkampanye damai yang baik untuk memulai pesta demokrasi di negeri ini. Untuk mewujudkannya diperlukan peran aktif dari para pengurus parpol untuk menyosialisasikan kepada para partisipan partainya, karena mereka yang akan aktif di lapangan untuk berkampanye dan menyosialisasikan cara pemilihan yang baik dan benar, karena penyelenggaraan pemilu saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sedangkan stabilitas lainnya yang perlu dijaga adalah stabilitas dunia usaha, sebagai upaya memberikan jaminan kepada para pelaku dunia usaha menjalankan usahanya di Kabupaten Garut. Keterjaminan dunia usaha di Kabupaten Garut harus tetap dipelihara, agar roda perekonomian di Kabupaten Garut, pasca pilkada, tetap berjalan. Ketiga stabilitas itu perlu dijaga oleh semua pihak mulai dari pemerintah hingga semua unsur masyarakat. ”Saya minta para PNS harus menjadi suri teladan dalam
menjaga stabilitas ini”, tegasnya singkat. Sementara itu di pertengahan bulan Maret, Kabupaten Garut menghadapi masalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Hingga pertengahan bulan Pebruari, jumlah penderita DBD yang tercatat di RSU dr. Slamet Garut, RS. Guntur, dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di Kabupaten Garut tercatat seluruhnya 39 kasus positif dan 107 kasus suspect DBD. Meski demikian, tidak ada kasus kematian. Untuk itu Bupati Garut bersama jajarannya didukung masyarakat
Jum’at
(13/2) di Lapang Otto Iskandardinata Garut, mencanangkan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Dari 39 kasus tersebut, Kecamatan
Garut Kota menempati
urutan pertama dengan 14 kasus, disusul Kecamatan tarogong Kidul (10 kasus), Tarogong Kaler (6 kasus), Karangpawitan (3 kasus), Pangatikan (2 kasus), Banyuresmi, Bayongbong, Cilawu dan Kecamatan Cibatu masing-masibg satu kasus.
Bupati Garut, Aceng H.M. Fikri, mengungkapkan tingginya penyebaran penyakit DBD di daerahnya akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Meski angka kematian penyakit ini di Kabupaten Garut masih nol, namun melihat perkembangan jumlah penderita setiap saat bertambah cepat, sehingga dinilainya cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh masyarakat bahu-membahu bersama memberantas penyakit demam berdarah untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan dan meningkatkan kewaspadaan, dengan cara meningkatkan upaya-upaya pemberantasan sarang nyamuk yang diselaraskan dengan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di sekitar kita. Bupati dan wakil bupati pun menyinggung peran media di Kabupaten Garut. Diakuinya, dari awal keberangkatan mencalonkan bupati, media sangat besar memberikan kontribusi terhadapnya. Namun media pun diharapkan dengan peran sosial konrolnya tidak menimbulkan disharmoni. Diharapkan, dalam pemerintahannya, media dapat bersama-sama membangun Kabupaten Garut dan memberikan wangi kembali keluar. “Sekiranya berita-berita yang dapat menimbulkan disharmoni, kawan-
kawan media lebih menyaring. Sebab, baik buruknya Kabupaten Garut tentunya kita memiliki tanggung jawab”, pungkas bupati dalam suatu kesempatan. Di sisi lain, Kabupaten Garut juga mencatat prestasi berupa: Penghargaan Dan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Keberhasilan Pemungutan Dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2008. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 1 April 2009 menempatkan Pemerintah Kabupaten Garut ke dalam peringkat Lunas PBB pada Kelompok II, dan mendapatkan bantuan sebesar Rp 110 juta yang penggunaannya dialokasikan untuk sarana mobilitas operasional pemungutan PBB. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Garut, pada tanggal 17 April 2009.
