BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.481, 2015
BNP2TKI. Kampung TKI. Sentra Usaha TKI Purna. Pembentukan. Juknis.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KAMPUNG TENAGA KERJA INDONESIA/ SENTRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan usaha untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya;
b.
bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya maka perlu dibentuk Kampung TKI/ Sentra Usaha TKI Purna;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
www.peraturan.go.id
2015, No.481
2
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang PetunjukTeknis Pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) ;
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
5.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KAMPUNG TENAGA KERJA INDONESIA /SENTRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA. Pasal 1 Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peratuan Kepala BNP2TKI ini. Pasal 2 Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam Pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna.
www.peraturan.go.id
3
2015, No.481
Pasal 3 Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.481
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNISPEMBENTUKAN KAMPUNG TENAGA KERJA INDONESIA/SENTRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Penempatan TKI ke luar negeri baik yang bekerja pada pengguna berbadan hukum (sektor formal) maupun yang bekerja pada penguna perseorangan atau rumah tangga (sektor informal) telah membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari tingginya angka pengiriman uang (remmittance) yang menjadi salah satu sumber devisa negara. Peningkatan kesejahtraan masyarakat dapat langsung dirasakan keluarga di dalam negeri karena dengan adanya pengiriman uang oleh TKI, keluarga
di
dalam
negeri
dapat
memenuhi
kebutuhannya
seperti
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, membeli sawah sampai membeli rumah dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masih banyak TKI maupun keluarga TKI yang kurang efektif dalam memanfaatkan uang hasil bekerja di luar negeri dimana masih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan ketergantungan untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini terjadi, karena masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman TKI tentang bagaimana cara menggunakan/memanfaatkan uang yang didapat selama bekerja di luar negeri untuk usaha/kegiatan yang produktif . Guna menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini BNP2TKI telah melakukan program-program reintegrasi dalam rangka pemberdayaan TKI
Purna,
seperti
pelatihan
pengelolaan
keuangan
dan
pelatihan
kewirausahaan yang diberikan kepada CTKI, TKI Purna dan Keluarganya
www.peraturan.go.id
2015, No.481
5
dan kegiatan tersebut sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
dimana diharapkan
dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan TKI Purna agar dapat memanfaatkan uang hasil bekerja di luar negeri
untuk
kegiatan-kegiatan
yang
sifatnya
produktif
seperti
berwirausaha. Selain program yang dilaksanakan BNP2TKI dalam RPJMN 2010-2014, BNP2TKI juga menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan pengelolaan keuangan, kewirausahaan
serta
pelatihan
keterampilan
seperti
dengan
TIFA
Foundation, World Bank, AusAid, Perbankan serta stakeholders terkait lainnya. Dalam
rangka
meningkatkan
program
pemberdayaan
masyarakat
khususnya TKI Purna diharapkan adanya sinergitas serta teritegrasinya program-program yang ada pada instansi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Guna memaksimalkan program pemberdayaan TKI, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah program pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna. Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna merupakan satu wilayah yang penduduknya mayoritas adalah TKI Purna. Sentra Usaha TKI ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi TKI Purna untuk mengembangkan usahanya dan dapat berwirausaha secara mandiri serta menjadikan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna ini sebagai lokus program dan perintis dalam membangun wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan TKI Purna dan keluarganya pada khususnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Selain pemanfaatan sumber daya alam yang ada, diharapkan Sentra Usaha TKI dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat disekitarnya. Selain itu, Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna diharapkan menjadi Pusat
pelaksanaan
program-program
pemberdayaan
masyarakat
khususnya TKI Purna dengan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.
www.peraturan.go.id
2015, No.481
6
Diharapkan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI nantinya dapat menghasilkan produk unggulan dengan konsep One Village One Product, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi Daerah lainnya. Adanya satu lokus pemberdayaan TKI yaitu Kampung TKI/Sentra Usaha TKI
Purna
diharapkan
juga
akan
mensinergikan
serta
semakin
memudahkan TKI Purna untuk mengakses produk-produk yang ada di lembaga/stakeholders
terkait
seperti
perbankan
dan
juga
lembaga
keuangan lainnya guna pengembangan usaha TKI Purna.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dibentuknya Kampung TKI/Sentra Usaha TKI adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI Purna secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan Keluarganya. Tujuan dibentuknya Kampung TKI/ Sentra Usaha TKI adalah untuk menjadi wadah bagi TKI Purna dan keluarganya dalam pengembangan usahanya agar mampu berwirausaha secara mandiri serta menjadikan Desa/Sentra usaha TKI Purna ini sebagai lokus program dan perintis dalam membangun wilayahnya serta diharapkan mempermudah sinergitas serta teritegrasinya program-program pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah
guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun SDM yang ada di Daerah masing-masing.
C.
PENGERTIAN 1.
Tenaga Kerja Indonesia,yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.
Tenaga
Kerja
Indonesia
Purnayang
selanjutnya
disebut
TKI
Purnaadalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang telah kembali ke
www.peraturan.go.id
2015, No.481
7
Indonesia baik karena berakhirnya perjanjian kerja maupun karena sebab lain. 3.
Kampung TKI adalah sekumpulan komunitas masyarakat yang terdiri dari
mayoritas
TKI
Purna
yang
berdomisili
di
kampung
yang
bersangkutan. 4.
Sentra Usaha TKI Purna adalah pusat kegiatan TKI Purna dan keluarganya di kawasan/lokasi tertentu yang menghasilkan produk unggulanserta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi usaha yang besar dalam satuan wilayah tertentu.
5.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
6.
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan TKI.
7.
Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
www.peraturan.go.id
2015, No.481
8
BAB II MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERESMIAN KAMPUNG TKI/ SENTRA USAHA TKI PURNA A.
MEKANISME PEMBENTUKAN Kampung TKI/Sentra usaha TKI Purna dapat dibentuk di Daerah tertentu dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
1)
melakukan observasi/survey lokasi yang akan menjadi Kampung TKI/ Sentra Usaha TKI Purna.
2)
jumlah TKI Purna sebanyak 30 s/d 50 % dari jumlah penduduk Desa/Kecamatan.
3)
potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung usaha TKI purna.
4)
adanya usaha/produk unggulan di daerah tersebut.
5)
minimal 30 % dari jumlah TKI Purna yang ada di daerah tersebut telah memiliki usaha/berwirausaha.
6)
adanya persetujuandari masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai Kampung TKI/Sentra usaha TKI Purna.
7)
B.
koordinasi dengan SKPD dan Stakeholders terkait.
PENETAPAN KAMPUNG TKI Untuk
ditetapkan
sebagai
Kampung
persyaratan
tersebut
diatas
juga
Pemerintah
Daerah
setempat
TKI,
harus (Kepala
selain
harus
mendapat Desa,
memenuhi
persetujuan
Camat
dan
dari juga
Bupati/Walikota). Penetapan Kampung TKI dilakukan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI. Pembentukan/peresmian Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dilakukan dalam bentuk peresmian oleh Bupati/Walikota didampingi oleh Kepala BNP2TKI dan dihadiri oleh :
www.peraturan.go.id
2015, No.481
9
a. SKPD dan Stakeholders terkait. b. Asosiasi TKI/TKI Purna yang telah memiliki usaha. c. TKI Purna dan atau Keluarga TKI. d. Stand pameran produk TKI Purna dan keluarganya.
C.
PEMBINAAN Pembinaan
terhadap
kampung
TKI
dilakukan
bersama
antara
BP3TKI/LP3TKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama 2 (dua) tahun sejak dibentuk, dan pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
D.
SASARAN Sasaran
kegiatan
ini
adalah
merupakan
refleksi
dari
keberhasilan
pemanfaatan remitansi dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi produktif untuk TKI Purna dan keluarganya maupun masyarakat sekitar serta diharapkan semakin banyak daerah lain yang terinspirasi, termotivasi serta mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif sebagai sumber penghasilan berkelanjutan di daerah asal. E.
PESERTA Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna beranggotakan: 1.
TKI Purna
2.
Keluarga TKI,yang terdiri dari : orang tua/suami/istri/anak, yang telah dan mampu mengelola uang kiriman dari TKI yang masih bekerja di luar negeri.
F.
3.
TKI Purna yang telah memiliki usaha.
4.
Stakeholders terkait.
PEMBIAYAAN
www.peraturan.go.id
2015, No.481
10
Anggaran kegiatan Pembentukan/Peresmian Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dibebankan pada DIPA masing-masing BP3TKI/LP3TKI di seluruh Indonesia.
www.peraturan.go.id
2015, No.481
11
BAB III MONITORING DAN PELAPORAN
Pelaksana atau penyelenggara pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI dalam hal ini BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Kepala Desa, Camat dan SKPD terkait)diwajibkan untuk melakukan monitoring dan pembinaan berkelanjutan terhadap Kampung TKI/Sentra Usaha TKIdalam bentuk
memberikan
pelatihan,
pendampingan,
dan
memfasilitasi
dengan
stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan usaha baik pembuatan produk, kemasan, akses pasar, juga akses permodalan dan manajemen usahaguna mengetahui perkembangan lebih lanjut serta melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNP2TKI cq.Deputi Perlindungan, dengan bentuk laporan sebagai berikut : KataPengantar.................................................................................................. Daftar Isi ........................................................................................................... BAB I Pendahuluan a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan .................................................... b. Sasaran Kegiatan .................................................................................. c.
Dasar
Pelaksanaan
..............................................................................
BAB II Pelaksanaan a. Organisasi Pelaksana ............................................................................ b. Sistem .................................................................................................. c.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan ...........................................................
d. Pembiayaan .......................................................................................... BAB III Kendala dan Masalah a. Kendala ……………………………………………………………………………….. b. Masalah ……………………………………………………………………………….. BAB IV Penutup a. Kesimpulan .......................................................................................... b. Saran ....................................................................................................
www.peraturan.go.id
2015, No.481
12
Lampiran: 1. Daftar hadir peserta 2. Rundown acara (jadwal pelaksanaan) 3. Dokumentasi
www.peraturan.go.id
2015, No.481
13
BAB IV PENUTUP
Demikian
Peraturan
Kepala
BNP2TKIini
dibuat
sebagai
dasar
atau
panduan/pedoman dalam pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna, sehinggadapat berjalan dengan terencana, terarah, terkendali dan mendapatkan hasil yang optimal.
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
NUSRON WAHID
www.peraturan.go.id
